23
PELALAWAN
METRO RIAU SELASA
Merangkai Kampung Membangun Negeri
3 DESEMBER 2013
Pemkab dan Arara Abadi Diminta Peduli
Jalan Akses ke Pusat Petalangan Terabaikan Penulis: Andy, Pelalawan
PELALAWAN - Jalan akses menuju Pusat Budaya Petalangan di Desa Betung, Pangkalankuras sampai kini tak tersentuh pengaspalan. Karena itu, Pemkab dan PT Arara Abadi yang juga sering melintasi jalan tersebut didesak melakukan perbaikan. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Pelalawan Habibi Hapri di sela-sela melayat ke rumah duka atas berpulangnya tokoh adat A Munir BS, Senin (2/12). “Desa Betung itu menyandang sebagai Pusat Budaya Petalangan. Hal itu ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan di atas Danan Betung untuk melangsungkan berbagai prosesi adat di sana. Namun, sangat miris dengan kondisi jalan tanah bercampur batu ketika menuju ke sana,” katanya. Habibi mengatakan jalan akses menuju Desa Betung yang berjarak mencapai 20-an kilometer dari ibukota Pangkalankuras, Sorek Satu tidak pernah disentuh aspal. Jalan akses itu juga dilewati armada pengangkut kayu balak yang mencapai puluhan ton oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri, PT Arara Abadi. “Itu yang menjadi persoalannya. Bisa saja kita di dewan menganggarkan pengaspalannya tahun 2014 nanti, namun Pemda han-
ya mampu membangun jalan aspal yang bertonase 8 ton,” katanya. Karena itu, lanjut Habibie, pihaknya mendesak agar antara Pemda, PT Arara Abadi dan DPRD, supaya bisa duduk bersama untuk mencari solusinya. “Bisa saja perusahaan sharing budget dengan Pemda membangun jalan aspal yang bertonase besar,” ungkapnya. Namun jika PT Arara Abadi tidak mendukung program Pemkab itu, sambungnya, maka armada perusahaan jangan melewati akses yang akan di aspal tersebut. Dengan kata lain, dipersilahkan armada perusahaan mencari jalan lain dan jangan menginjak jalan aspal itu. “Karena jika kita tetap ngotot melanjutkan pengaspalan yang hanya berkekuatan 8 ton, diyakini jalan tak akan berumur panjang. Sama halnya jalan di Simpang Ukui menuju Kerumutan hanya mampu bertahan beberapa bulan saja,” tegasnya. Ditambahkannya, masyarakat setempat juga berharap
agar ruas jalan ke Desa Betung itu diaspal. Mengingat ruas jalan itu telah terlebih dulu ada
sebelum PT Arara Abadi menginjakkan kakinya di Pangkalan Kuras. “Jalan itu sudah ada
jauh sebelum PT Arara Abadi berinvestasi di sini. Sewajarnya, sebagai wujud tang-
gung jawab dan kepeduliannya terhadap masyarakat, perusahaan mendukung program
Pemkab,” tukas salah seorang tokoh perempuan di desa tersebut, Yuni. *
PELATIHAN SABLON - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dr H Milyono MKes didampingi Kabid Penyuluhan Pelatihan dan Promosi Diskop dan UMKM Pelalawan, Mahdalena menghadiri pelatihan sablon, pekan lalu. (andy)
Sungai Kerinci Harus Dinormalisasi PELALAWAN - Kepala Desa Makmur, Kecamatan Pangkalankerinci, Suparno berharap pihak terkait melakukan normalisasi Sungai Kerinci. Hal ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan ratusan rumah masyarakat di Perum Graha Pelalawan dari genangan banjir. Hal itu Suparno kepada media ini, Senin (2/12) kemarin.
“Setiap kali hujan yang durasinya agak panjang, warga saya selalu menjadi korban banjir. Bahkan itu terjadi sampai beberapa kali dalam setahun. Tak mungkinkan kondisi ini dibiarkan karena mereka itu masyarakat kita. Solusi satu-satunya untuk mencegah banjir yang pendalaman dan pelebaran Sungai Kerinci lah jawabannya,” terangnya.
tiga itu dan segala macam maintenance yang tidak operasional lagi semuanya diserahkan kepada pihak ketiga. Cuma kita hanya meng-guidence-nya saja,”kata Syahrial. Sebelumnya, walaupun utang sebesar Rp86 miliar sudah diangsur oleh PT RAL kepada pihak Bank Muamalat, namun masih ada utang lainnya yang jika ditotal berjumlah hampir Rp100 miliar. Deadline pembayaran pada November 2013 sesuai dengan keputusan keringanan dari PTUN Medan tersebut. (tia)
Siswa Dedi tidak mau menandatangani surat tersebut. Namun pihak sekolah sempat mengancam jika Dedi tidak mau menandatangi maka pihak sekolah akan melakukan suatu tindakan. “Hanya ada dua opsi, yang pertama bapak tanda tangani surat ini, maka masalah selesai. Jika bapak tidak mau tanda tangan kami tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata Dedi menirukan ancaman kepala sekolah tersebut. Tidak lama berselang ternyata ancaman itu berbuah adalah pemecatan terhadap anaknya. Dalih sekolah mereka tidak sanggup untuk mendidik MAAD, serta mempersilahkan orang tuanya untuk mengambil anaknya dari sekolah. “Jelas hak anak saya untuk mengecam pendidikan dicabut. Memang anak sempat beberapa hari anak saya tidak masuk kesekolah, itupun karena dia masih trauma atas kejadian itu. Seharusnya sekolah dapat memakluminya ataupun pihak sekolah mencoba melakukan cara persuasif dengan mendatangi kerumah, bukan langsung memecat,” kesalnya. Dedi menilai tindakan sekokah ini sudah tidak manusiawi lagi. Apalagi anaknya masih kelas 2 SD yang harus benar hati hati dalam mendidiknya, bukan main pecat saja. “Saya akan tempuh jalur hukum, ini sudah menyangkut perlindungan anak dan dalam waktu dekat ini saya akan buat laporan kepada Unit Perlindungan
lagi ke pemukiman warga. Tak hanya di SP 6 yang kena banjir, tapi juga Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Timur dan Pangkalan Kerinci Barat juga terancam,” katanya. Apalagi air parit sekarang ini kan muaranya ke Sungai Kerinci. Kalau Sungai Kerinci dangkal tentu setiap saat banjir selalu mengancam warga.
“Warga saya saja, lebih 300 KK menjadi korban, ada yang pindah malam hari karena rumahnya terendam dan ada pula yang tinggal di penampungan. Kejadiannya dalam bulan ini juga,” ungkapnya. Terkait harapan agar dilakukan normalisasi Sungai Kerinci itu, sambungnya, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini
pada tim Pemkab Pelalawan saat meninjau dan memberikan bantuan untuk korban banjir belum lama ini. “Kalau disurati minta normalisasi memang belum ada tapi dialog langsung sama tim yang ninjau korban banjir bulan kemarin sudah saya sampaikan. Bahkan sudah beberapa kali keluhan ini disampaikan,” katanya. Terpisah, Kepala Dinas Peker-
jaan Umum Kabupaten Pelalawan H Hasan Tua Tanjung ST saat dikonfirmasi terkait hal, Senin (2/12), membenarkan adanya rencana normalisasi Sungai Kerinci sebagai upaya mengurangi dampak meluapnya air sungai jika terjadi hujan atau pasang. “Ya memang ada, sekarang ada kontraknya, tapi karena banjir tak bisa kerja,” katanya. (ndy)
Heboh Tunjangan PNS Pemprov
Utang “Seharusnya kan sudah selesai. Tetapi manajemen RAL kita undang beberapa kali, tidak datang. Jadi sekarang kita berprinsip, hanya memandu saja,” tuturnya. Secara finansial posisi RAL sedang dalam keadaan pailit, kendati ada peluang yang saat ini sedang dalam proses hukumnya di Mahkamah Agung (MA). Untuk aset, semuanya merupakan tanggungjawab manajemen RAL. Karena, aset RAL itu sudah menjadi aset yang dipisahkan. “Penyertaan modal kita disana. Jadi bangkai pesawat yang
Suparno mengatakan, selagi Sungai Kerinci tidak dilakukan pembersihan dan pendalaman serta pelebaran, banjir tak hanya mengancam masyarakat di desanya saja, tapi juga masyarakat Kecamatan Pangkalankerinci umumnya. “Lihat saja, sedikit saja hujan turun Sungai Kerinci langsung meluber dan airnya malah balik
Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rohil,” tegasnya. Laporan itu, katanya, semata-mata untuk mencari keadilan atas hak anak saya harus ada. Dia mengacu UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab XI pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik”. Kemudian, Undang-Udang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak dijamin serta dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimininasi “Kemanapun jalurnya saya akan tempuh demi keadilan, agar hal serupa tidak terjadi lagi kepada anak anak yang lain,” tegasnya. Sementara Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ar Raudhoh Kecamatan Bagan Sinembah Suharkarno S.Pd ketika di konfirmasi Senin kemarin tidak bersedia. Meski sudah berulang kali dihubungi melalui telepon dan SMS, yang bersangkutan tidak mau mengangkat dan memberikan jawaban, mesti nadanya aktif. (jon)
‘Tak Mungkin Rp500 M Nyelip di APBD-P 2013’ PEKANBARU - DPRD Riau yang mengaku kecolongan terkait anggaran Rp500 miliar dalam APBD Perubahan 2013 untuk pembayaran tunjangan pendapatan kondisi Kerja (TPKK) 8.000 PNS Pemprov Riau dinilai tidak mungkin terjadi. Pasalnya, total APBD-P saja tidak mencapai angka tersebut. Penegasan itu disampaikan Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaludin menjawab Metro Riau, Senin (2/12). “Anggaran yang dimaksudkan DPRD tersebut apa, jika untuk gaji pegawai tidak ada. Sedangkan APBD-P kita saja tidak sampai Rp500 miliar,” kata Hardy Djamaludin. Menurutnya, jika terjadi penambahan gaji dan tunjangan pegawai pastinya sudah ada aturan
dan payung hukumnya yang menaunginya. “Tunjangan pegawai tersebut sudah dihitung dan penambahan tunjangan pegawai tersebut sudah ada Pergubnya. Dan jumlah tunjangan pegawai tersebut sesuai nilai dengan tahun sebelumnya,” paparnya Selain itu, Hardi juga menyebutkan tunjangan untuk PNS Pemprov Riau ada dua jenis. Yakni tunjangan beban kerja dan tunjangan prestasi kerja “Ta-
hun 2013, tunjangan tersebut digabung menjadi tunjangan beban kerja (TBK),” kata mantan Kepala Biro Keuangan tersebut. Ketika ditanyakan apakah TBKtersebut sudah disahkan, Hardy menyebut rencananya akan disahkan. “Masih dalam proses dan menunggu formulanya,”sebutnya. Sementara itu, dalam Pedomaan Pelaksanaan Keuangan Daerah (PPKD), sebut Hardy, dari dulu memang sudah ada tunjangan pegawai. “Memang ada beberapa SKPD yang kinerjanya berat dan diberi tunjangan lebih, misalkan Biro Keuangan kinerja dari siang sampai malam dan tanggung
jawabnya besar dan resikonya juga besar dan tunjangannya juga ada disana,” sebut Hardy Ketika ditanyakan nominal tunjangan tersebut Hardy menjawab setiap pegawai tunjangannya relatif dan SKPD lainnya yang menerima tunjangan lebih yakni Keuangan, Bapeda, Inspektorat dan BP2T. “Dan tunjangan bagi SKPD tersebut tidak bisa diganggu lagi dalam APBD,” sebutnya. Sebelumnya diberitakan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Riau bakal menikmati tunjangan pendapatan kondisi kerja (TPKK) yang bervariasi dari Rp5 juta hingga Rp30 juta. Total dana untuk tunjangan itu menca-
pai Rp500 miliar. Ketua Banggar DPRD Riau Johar Firdaus menduga anggaran tersebut ‘dibungkus’ saat pembahasan dengan DPRD sehingga bisa lolos. Hal itu dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Johar Firdaus menjawab Metro Riau, Jumat (29/11). Johar mengatakan selama pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2013 berlangsung, pihaknya sama sekali tidak pernah membahas anggaran tersebut. “Bisa jadi hal itu terbungkus dalam dana aparatur yang masuk dalam belanja tidak langsung. Kita kemarin itu hanya membahas dana belanja langsung,” katanya. (tia)
Hari Ini, Jembatan Siak III Mulai Tutup PEKANBARU - Setelah sempat terkendala, penutupan Jembatan Siak III Pekanbaru untuk proses perbaikan dipastikan mulai hari ini, Selasa (3/12). Puluhan aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, akan turut mengamankan penutupan Jembatan Siak III yang menghubungkan dua kecamatan. Hal itu itu disampaikan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau, SF Haryanto, Senin (2/12). Dikatakannya lagi, pihaknya juga sudah berkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menutup jembatan Siak tersebut. “Direncanakan hari ini penutupannya (kemaren) namun ada kendala di konstruksinya, kita akan menutupnya besok pagi
(hari ini,) dan kita sudah mempersiakan semuanya,” ujar Yanto begitu ia dipanggil. Lanjutnya, kendala belum ditutupnya Jembatan Siak tersebut dikarenakan jalan akses baru dicor. Selain itu pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Ditlantas Polda Riau untuk mengamankan penutupan jembatan tersebut. “Proses peraki-
tan temporary hanger dan material pendukung sudah tahap finishing, jadi kita sudah bisa melakuan pengerjaan tersebut. Segala persiapan untuk perbaikan jembatan ini juga sudah dilakukan. Termasuk material hanger yang sudah dirakit dan siap dipasang,” paparnya. Seperti diberitakan sebelumnya, rencana penutupan
Jembatan Siak III dilaksanakan selama 4-5 bulan. Proses perbaikan dimulai dari uji temporary hanger dengan waktu 15 hari untuk tiga hanger. Kemudian dilanjutkan dengan finalisasi penghitungan beban sebelum dibuka untuk umum. Selama ditutup, rute di Jembatan Siak III dialihkan ke Jembatan Siak I. (tia)
Selain itu, Emrizal juga menyebutkan mengenai anggaran jika renovasi tersebut memang terjadi, harus ada proses perencanaan awal. Meski demikian, Emrizal belum dapat menilai apakah gedung DPRD ini layak atau tidak untuk dilakukan renovasi. Sementara anggota Komisi C DPRD Riau Koko Iskandar yang dikonfirmasi Senin kemarin, juga mengatakan pihaknya belum melihat adanya anggaran pembangunan baru DPRD Riau pa-
da RAPBD Riau 2014. “Setahu saya belum ada. Saat ini kami memang sedang membahas secara internal draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2014 yang diserahkan Pemprov,” kata Koko yang juga anggota Banggar ini. Rencana pembangunan gedung DPRD 10 lantai masih di lokasi yang sama ini mencuat akhir tahun 2012 lalu. Namun rencana itu langsung mendapat
reaksi keras dari sejumlah kalangan. Selain alasan tak logis, rencana pembangunan gedung DPRD 10 lantai, sudah menyalah. Gedung itu baru dibangun belum sampai 10 tahun, kondisi konstruksi oleh para ahli sudah disiapkan 30 tahun ke depan. Seperti pernah diberitakan, alasan pembangunan baru gedung baru ini karena gedung DPRD saat dinilai sudah tidak layak. Diman, ruang anggota DPRD di Gedung DPRD
Riau, hanya memiliki satu ruang. Kemudian lorong-lorong di Gedung DPRD Riau terlalu kecil. Selain itu, tidak ada ruang untuk tamu khusus, ruang pribadi tidak ada, yang ada ruang komisi. Alasannya, jumlah anggota DPRD mulai tahun 2014 akan bertambah menjadi 65 orang dan akan terus 10-20 tahun kedepan. Rencana penataan atau pengembangan kantor DPRD Riau tanpa merusak gedung lama. (tia/asd)
Belum Asisten II Setdaprov Riau Emrizal Pakis menjawab Metro Riau, Senin (2/12), mengaku belum mengetahui jika ada rencana pembangunan gedung baru atau renovasi kantor DPRD Riau. Namun, dia mengatakan kemungkinan renovasi atau pembangunan gedung tersebut msih proses perencanaan awal saja. “Kalau tahap proses perencanaan awal saja pembangunan gedung tersebut tidak menjadi masalah,” katanya.