SIAK SRIINDRAPURA
Merangkai Negeri dengan Syarak
20 METRO RIAU RABU
Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Siak
2 APRIL 2014
Pelanggaran Kampanye PNS dan Pejabat
Sekda Mengaku Belum Terima Laporan SIAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Drs H Tengku Said Hamzah MS, mengaku belum menerima laporan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepala Dinas (Kadis) yang tertangkap tangan terlibat kampanye. Jika ketahuan, PNS dan pejabat bersangkutan bakal diberikan sanksi pidana. Sampai saat ini saya belum ada me nerima laporan PNS ataupun kadis yang terlibat kampanye. Jikapun ada terdengar isu selentingan.
Drs H Tengku Said Hamzah MS Sekdakab Siak “Sampai saat ini saya belum ada menerima laporan PNS ataupun kadis yang terlibat kampanye. Jikapun ada terdengar isu selentingan,” katanya kepada Metro Riau di ruangan kerjanya, Selasa (1/4). Jika ditemukan, pegawai dan pejabat akan dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi, Said mengaku belum bisa menginformasikan. “Belum ada kita bicarakan, yang jelas sesuai aturan dan perundangan PNS itu harus netral,” sebutnya. Sebagai Ketua tim pemantau, Said mengimbau PNS untuk bersikap netral selama pros-
es kampanye hingga pencoblosan berlangsung pada tanggal 9 April mendatang. Begitu juga dengan pejabat diminta tidak pulang ke daerah masing– masing. “Silahkan gunakan hak suara di Siak,” sebutnya. Mengenai sanksi kepada PNS yang berkampanye menggunakan kendaraan dan peralatan milik pemerintah, menurutnya, tetap akan dikenakan sanksi. “Karena baru kampanye dialogis di dapil masingmasing, boleh dan sah-sah saja setiap caleg membawa kendaraan dinas,” pungkasnya. (din)
LINTAS
Pemkab Harus Kembalikan Hutan Cagar Biosfer MenurutSIAK - Ketua nya, hutan DPRD Kabupacagar biosfer ten Siak, Zulfi secara defacMurshal SH to merupakan mengatakan, ranah kewenanPemerintah gan bupati. Jika Harus secepatnantinya ternya menindakbukti adanya lanjuti perihal kepemilikan isu-isu adanya lahan di wilayah oknum pejabat Zulfi Mursal hutan tersebut, itu yang memiliki lahan di hutan cagar bios- akibat kelalaian pemerintah, khususnya pejabat fer. “Harus diselidi- yang membidangi masalah ki dengan melakukan tersebut. pemetaan apakah benar “Harus dilakukan tinlahan itu masuk wilayah dakan tegas kepada para pe hutan cagar biosfer. Kalau rambah. Pemerintah harus memang benar, oknum tegas, hutan itu untuk apa, pejabat bersangkutan harus kalau memang untuk cagar ditindak dan diproses sesui biosfer, maka pemerindengan hukum yang ber- tah harus dengan tegas laku,” ujar Zulfi kepada mengembalikan peruntuwartawan, Selasa (1/4). kannya,” tegasnya. (din)
DISAMBUT WARGA - Bupati Siak, Drs H Syamsuar disambut antusias warga ketika menghadiri pembukaan MTQ Kecamatan Mempura, baru-baru ini.(mr/dok)
Lelang UPL Lambat
Pencairan Anggaran Proyek Fisik Belum Maksimal
SIAK - Sekretarus Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Drs H Tengku Said Hamzah MSi, mengaku proses pencairan anggaran tahun 2014 belum maksimal, terutama pada proyek fisik. Pasalnya, untuk melaksanakan kegiatan harus melalui proses lelang dan persiapan administrasi lainnya. “Untuk pengerjaan proyek fisik, harus melalui proses lelang. Begitu juga dengan kegiatan dan anggaran pelaya nan publik. Kita imbau semua SKPD, kantor, badan dan bagian segera merealisasikan anggaran program yang mereka buat,” pintanya .
Belum maksimalnya, juga disebabkan pelelangan harus melewati satu pintu di UPL. “Jadi, ada prosedur yang harus dilalui, kita tetap berupaya agar realisasi penggunaan APBD Tahun 2014 berjalan maksimal,” harapnya. Target Tak Tercapai Lambatnya pelaksanaan Proses Pencairan APBD Tahun Anggaran 2014 juga dikhawatirkan akan berdampak kepada lambatnya proses pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan satker. Seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Perintis Dinamika Bangsa Kabupaten Siak, Suhairi HS SH, Selasa (1/4). Untuk mengejar taget pembangunan, Pemkab Siak diminta mengintruksikan jajarannya sebagai pengguna anggaran untuk mempercepat proses kegiatan. “Proses pencairan sangat lambat sekali, bayangkan APBD disahkan pada bulan Desember 2013 silam. Namun, yang baru dicairkan hanya anggaran tunjangan PNS dan sebagainya, sementara untuk anggaran kegiatan termasuk lelang proyek di beberapa SKPD saja. Salah
satunya Bina Marga dan Pengairan (BMP). Padahal, mereka dan beberapa dinas lainnya adalah urutan pengguna anggaran yang terbesar, disusul instansi–instansi lain,” sebutnya. Padahal, katanya, tujuan realisasi proses pengesahan yang cepat adalah untuk ke majuan daerah dan pembangunan juga kepentingan publik. Berangkat dari niat itu, satker harus lebih paham dan memahami atas program yang telah dibuat. “Seharusnya disosialisasikan, bukan malah seperti barang keramat yang harus dis-
impan atau hanya pihak tertentu saja yang dapat mengetahui buku lintang tersebut,” ungkapnya. Yang jelas, katanya, masyarakat meminta agar realisasi kegiatan dan proyek segera dilaksanakan, mengingat waktu dan cuaca yang baik. “Jika nantinya sampai diakhir tahun masih banyak silva dari APBD 2014 ini perlu dipertanyakan komitmen pemerintah daerah, terutama SKPD, kantor, badan dan bagian yang membuat program tapi tidak terlaksana,” jelasnya. (din)
Hadirkan Ustadz H Muhammad Arifin Ilham
Masyarakat Sungai Apit Gelar Tabligh Akbar dan Zikir SIAK - Masyarakat Kecamatan Sungai Apit menggelar Tabligh Akbar dan Zikir dengan menghadirkan Ustadz H Muhammad Arifin Ilham. Kegiatan yang digelar akhir pekan lalu di Masjid Agung Amirul Mukminin, Kelurahan Sungai Apit mementum untuk
mendoakan Siak bebas dari bencana kabut asap akibat karhutla. Demikian disampaikan Wakil Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi, kepada Metro Riau, Selasa (1/4). Kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan ketauhidan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT. Di samping sebagai ajang meningkatkan hubungan silaturrahmi sesama muslim. Ia juga mengatakan, kabut asap yang melanda Kabupaten Siak sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan beberapa desa mengalami kekeringan.
“Dengan Zikir bersama ini, kita memohon kepada Allah SWT agar Kabupaten Siak senantiasa diberikan rahmat dan nikmat dengan diturunkan hujan. Sehingga lahan lahan yang terbakar padam dan desa tidak lagi kekeringan dan kabut asap segera menghi-
lang,” harapnya. Untuk itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah selayaknya mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, tafakkur dan menjalankan segala perintah dan meninggalkan seluruh laranganNya. (din)
Delapan Parpol Buat Kesepakatan Pemilu Bersih SIAK - Sebanyak delapan partai politik peserta pemilu menggelar pertemuan lintas partai, Selasa (1/4) di Posko Partai PAN Kabupaten Siak. Pertemuan ini bermaksud untuk menyikapi penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung pada 9 April, mengingat banyaknya informasi pelanggaran yang terkesan didiamkan oleh pihak terkait. Delapan Parpol tersebut yakni, Partai Nasdem, PKB, PDI-Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP dan Hanura. Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPD PAN Kabupaten Siak, Zulfi Mursal. Zulfi menjelaskan, hampir semua parpol yang hadir menemukan indikasi kampanye terselubung yang dilakukan oleh suatu instansi yang dilakukan di setiap kecamatan dengan sosialisasi pemilu dengan mengundang guru dari seluruh tingkat pendidikan. Menurutnya,sosialisasi yang dilakukan instansi terkait
tidak memiliki dasar. Pasalnya, yang memiliki hak dan tanggungjawab secara hukum untuk melakukan sosialisasi secara formal adalah pihak KPU dan Kesbangpolinmas. Lanjut Zulfi, dengan dilibatkannya PNS dalam forum sosialisasi tersebut sudah melanggar ketentuan yang ada. Di dalam undang-undang secara tegas menyatakan bahwa PNS tidak dibenarkan terlibat dalam politik praktis. Berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut, partai peserta pemilu yang hadir pada rapat tersebut sepakat untuk mengontrol jalannya pesta demokrasi, menuntut pihak terkait menjalankan tugasnya dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang ada dan menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas pada PNS yang terlibat dalam politik praktis “Memang pertemuan ini bisa dikatakan terhambat, karena sosialisasi mengum-
pulkan guru sudah berlangsung hampir di seluruh kecamatan, namun masih ada waktu,” ujar Zulfi Mursal. Dikatakannya, sosialisasi hanya boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan partai peserta pemilu. Jika ada instansi lain yang melakukan sosialisasi, apalagi di dalamnya terdapat pendarahan masa untuk memilih salah satu calon atau partai, maka jelas itu melanggar aturan yang ada, lebih lagi jika melibatkan PNS dan atau unsur pemerintah daerah. Senada disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Siak, Hasri Saily. Dijelaskannya, dengan sosialisasi yang digelar oleh instansi terkait, pada hari tersebut, pukul 10.00 wib siswa dipulangkan, pasalnya guru dan petugas sekolah dilibatkan sebagai peserta sosialisasi. Menurutnya, selain meny-
alahi aturan, sosialisasi yang dilakukan jelas tidak tepat sasaran. Pasalnya, yang memiliki status PNS bisa dipastikan sudah mengetahui bagaimana proses pemilihan, dan memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya menggunakan hak suara dalam pemilu. “Yang namanya PNS pasti sudah berulang kali ikut Pemilu, dan sudah tau bagaimana seharusnya dalam menyalurkan hak suaranya,” ujarnya. Disisi lain, sosialisasi perlu dilakukan pada pemilih pemula, atau masyarakat umum yang dinilai belum mengetahui masa pemilu dan bagaimana cara menyalurkan suaranya. Meskipun demikian, dinas tidak memiliki tanggungjawab untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat umum.“Tidak ada juklak dan juknis yang mengatur atau membenarkan dinas melakukan sosialisasi,” tegasnya.
Pertemuan ini menghasilkan 8 pernyataan atau kesepakatan bersama yang langsung ditandatangani oleh ketua atau delegasi parpol peserta pemilu yang hadir. Diantaranya, forum sepakat menciptakan Pemilu Damai, Transparan, Jujur dan Adil sesuai amanah UU dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke dua, forum sepakat meminta KPU dan stakeholdernya agar melaksanakan pemilihan umum anggota DPD, DPR dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. forum sepakat meminta Panwaslu Kabupaten Siak dan stakeholdernya serta Gakkumdu Siak bertindak tegas terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partaipartai politik peserta pemilu, baik dilaporkan maupun tidak dilaporkan oleh Partai Peserta Pemilu lainnya Keempat, lanjutnya, forum sepakat untuk tidak melaku-
kan kampanye terselubung dan kampanye hitam dalam proses kampanye masing–masing partai politik di luar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU Siak. Kelima, forum sepakat untuk melakukan pengawasan dan segera melaporkan secara bersama–sama jika aparatur pemerintahan dan aparatur desa melakukan kampanye diatas kepentingan parpol tertentu atau calon anggota legislatif tertentu. Panwaslu dan Gakkumdu Siak agar dapat melakukan follow–up terhadap indikasi pelanggaran sebagaimana tersebut Keenam, tambahnya, forum sepakat mengawasi jalannya pemilihan umum anggota DPD, DPR dan DPRD dengan menempatkan saksi– saksi di KPPS, PPS dan PPK yang militan dalam partainya masing–masing, untuk kemudian sepakat melakukan kerjasama dan saling komunikasi jika menemukan pelanggaran pemilu yang di lakukan
oleh penyelenggara pemilu atau partai politik peserta pemilu lainnya atau calon anggota legislatif. Ketujuh, Forum Lintas Partai sepakat agar KPU memeriksa secara teliti dan seksama perihal data pemilih yang diterbitkan oleh KPU agar tidak memuat kepentingan–kepentingan salah satu atau sebagian parpol peserta pemilu atau calon anggota legislatif. Dan penataan terakhir, Forum Lintas Partai meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Struktural lainnya yang melakukan aktivitas politik praktis untuk dan atas nama parpol peserta pemilu dan atau salon anggota legislatif lainnya “Pernyataan itu dirumuskan bersama dan ditandatangani bersama sebagai bukti komitmen partai yang hadir dalam mensukseskan pemilu bersih dan damai,” sebutnya. (din)