SABTU
27 Juli 2013
Perbaikan Jalinsum Humbahas Tambal Sulam Sambungan Halaman 9 yang rusak, seluruhnya sudah diperbaiki,” paparnya. Dia menerangkan, harusnya pihak Binamarga serius menangani perbaikan jalan yang rusak tersebut. Apalagi ini menjelang Idul Fitri, pasti banyak masyarakat yang mudik. Bisa saja rencana mudik mereka gagal hanya karena akibat jalan rusak tersebut. “Mengingat perbaikan masih
dilakukan di sepanjang Desa Tapian Nauli, sebaiknya Dinas Binamarga kembali memperbaiki badan jalan yang rusak di lokasi sebelumnya yang sudah dikerjakan,” papar Dewanto. Sementara itu, kantor UPT Binamarga di Humbahas, tepat di Jalan Merdeka Doloksanggul ketika dikunjungi wartawan tidak menemukan informasi. Saat menyambangi kantor tersebut, kantor dalam keadaan kosong.(juan/mua)
Sepeda Santai Meriahkan HUT Humbahas ke-10 Sambungan Halaman 9 dipusatkan di Bukit Inspirasi pada Senin (29/7) mendatang. Usai sidang paripurna DPRD Humbahas, acara dilanjutkan hiburan rakyat yang menghadirkan artis ibu kota,” terang Tonny. Menurut dia, pada acara puncak mendatang, akan diisi pagelaran hiburan tortor kreasi dengan peserta 500 orang. Pagelaran musik tradisional dengan 250 peserta dan martumba lansia untuk 250 peserta. “Ini jadwal yang sudah ditentukan panitia, kita berharap
masyarakat hadir pada acara puncak nanti. Sebab perayaan ini adalah milik semua masyarakat Humbahas,” paparnya. Sementara itu, salah seorang warga peserta sepeda santai B Pasaribu mengaku bangga dengan kegiatan yang digelar pemkab. “Kegiatannya cukup unik dan menambah semangat seluruh masyarakat untuk terus bersemangat membangun daerah ini. Semoga pembangunan di Humbahas lebih maju dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (juan/mua)
Panwaslu Surati Ketua KPU Sambungan Halaman 9 tentang pernyataan ‘KPU tak Larang PNS Hadiri Kampanye’. Dasar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dia menyebutkan, undangan itu untuk dimintai keterangan sebagai klarifikasi atas statemen Ketua KPU Taput tentang PNS tidak dilarang menghadiri kampanye. “Sesuai surat kita, Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu kita undang datang, Sabtu (27/ 7) pukul 10.00 WIB ke Kantor Panwaslu. Kita memberikan kesempatan kepada Lamtagon untuk memberikan klarifikasi,” ucapnya. Dia juga menyebutkan undangan tersebut dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Eduar mengaku, pernyataan Ketua KPU tidak pantas disampaikan dan merupakan kekeliruan dalam pelaksaan pilkada. Sebab dalam undangundang sangat jelas PNS dilarang terlibat mendukung seseorang dalam hal pemilihan. “Harusnya KPU selaku penyelenggara harus menyerukan PNS netral. Terus terang, kami sangat sayangkan pernyataan Ketua KPU tersebut. Makanya kita undang untuk klarifikasi,” ujarnya. Terpisah, Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu saat dihubungi membenarkan surat undangan klarifikasi Panwaslu tersebut. “Benar, surat undangan itu. Sudah disampaikan pihak
Panwaslu ke kantor KPU, tapi saya belum membaca isi surat tersebut lantaran saya sedang berada di luar kota. Jadi informasinya masih kita dapatkan dari sekretariat KPU saja,” ucapnya. Sebelumnya diberitakan, KPU Taput tidak melarang PNS menghadiri kegiatan pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Taput seperti berkampanye. “KPU tidak ada dan tidak bisa melarang PNS mendukung dan mengikuti acara sosialisasi atau pertemuan para pasangan balon bupati. Selama kepentingannya untuk mengetahui visi misi,” ujar Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu, Kamis (25/7). Menurutnya, PNS diperbolehkan mengikuti pertemuan maupun acara seperti sosialisasi para pasangan balon bupati, selama kepentingannya untuk mengetahui visi dan misi. “Perlu diluruskan, di dalam peraturan KPU, PNS tidak dilarang untuk mendukung maupun mengikuti pertemuan dan menghadiri kampanye untuk mengetahui visi misi pasangan calon. Yang dilarang adalah berkampanye,” terangnya. Dia juga menjelaskan, undang-undang mengatur tegas, PNS harus netral dalam pilkada. Karena itu ada batasan-batasan yang diatur yang melarang PNS untuk ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun batasan-batasan tersebut, bukan berarti setiap PNS tidak bisa mengikuti dan menghadiri acara-acara paparan visi misi masingmasing kandidat di luar tugas kedinasannya. “Banyak SMS yang kita terima menyebut PNS hadiri deklarasi pasangan calon. Sementara kita tidak bisa melarangnya, lantaran tidak tidak ada peraturan KPU yang melarang. Sebab peraturan PNS dituangkan di PP 53, jadi kita tidak bisa masuk ke ranah PP 53 tersebut,” ucapnya. (cr01/mua)
Sembilan Berkas Balon Bupati Belum Lengkap Sambungan Halaman 9 Ampuan Situmeang, Bangkit Parulian Silaban-David PPH Hutabarat. Sementara dari jalur perseorangan passangan Margan Sibarani-Sutan Marulitua Nababan,” jelasnya. Menurut dia, pada umumnya kesembilan pasangan balon tersebut belum menyertakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan lampiran model B5, model BB8, BB10, BB11, pasfoto dan lainnya. Sementara tiga pasangan belum memenuhi persyaratan parpol yakni Sanggam Hutapea-Martinus Hutasoit, Pinondang SimanjuntakAmpuan Situmeang dan Bangkit Silaban-David Hutabarat. “Setelah hasil verifikasi administrasi disampaikan, parpol atau gabungan parpol dan balon bupati diberi kesempatan menyampaikan perbaikan mulai Jumat (26/7) hingga Kamis (1/8) mendatang,” terang Erids. Dia mengatakan, selama masa perbaikan, mereka masih memiliki peluang untuk memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru. Setelah masa perbaikan berakhir, maka pihaknya kembali melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan syarat pen-
calonan dan lampiran tersebut. “Setelah masa perbaikan selesai, kami akan kembali melakukan penelitian ulang mulai Jumat (2/8) hingga Kamis (8/8) mendatang. Hasil penelitian ulang nantikan akan dilaporkan kembali antara Jumat (9/8) hingga Senin (11/8). Setelah itu baru dilakukan penetapan dan penentuan nomor urut,” jelasnya. Menurut Erids, untuk pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, berkas yang belum diserahkan seperti tanda terima LHKPN, tanda terima pajak, model BB8 dan Model BB 10. Pasangan Saur Lumbantobing-Manerep Manalu, berkas yang belum diserahkan seperti model B5, lampiran model BB11 dan pasfoto. Pasangan Banjir Simanjuntak-Maruhum H Situmeang, berkas yang belum diberikan model BB7, model BB8, pasfoto, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Pasangan Sanggam HutagalungSahat HMT Sinaga, berkas yang belum diberikan tanda terima LHKPN, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, daftar kekayaan pribadi. Pasangan Nikson NababanMauliate Simorangkir, berkas yang belum diberikan pasfoto, tanda terima LHKPN, tanda
bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, daftar kekayaan pribadi, model B5, model BB6, model BB7, model BB8 dan NPWP. Pasangan Sanggam HutapeaMartinus Hutasoit, berkas yang belum diberikan model BB6, model BB7, model BB8, model BB9, pasfoto, tanda terima LHKPN, NPWP, pemberitahuan pajak, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, daftar kekayaan pribadi dan lampiran model BB11. Pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, berkas yang belum diberikan pasfoto, tanda terima LHKPN, tanda terima pemberitahuan pajak penghasilan, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dan daftar kekayaan pribadi. Pasangan Bangkit Parulian Silaban-David PPH Hutabarat, berkas yang belum diberikan model BB8, pas foto, tanda terima LHKPN, tanda terima surat pemberitahuan pajak penghasilan, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, daftar kekayaan pribadi dan lampirian model BB7. Pasangan Margan RP Sibarani-Sutan Marulitua Nababan, berkas yang belum diberikan model B5, tanda terima LHKPN, tanda terima pajak, daftar kekayaan dan lampiran model BB11. (cr-01/mua)
Kekurangan Sudah Dilengkapi Pasangan BADIA Optimis Lolos Sambungan Halaman 9 Jumat (26/7). Dia menerangkan, terkait dukungan dari Demokrat untuk pasangan BADIA yang dikatakan tidak memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi KPU, itu hanya karena pihaknya belum menyerahkan SK penunjukan Sopar Siburian sebagai Ketua Demokrat Taput. “Nah, setahu KPU mungkin Ketua Demokrat Taput masih Jonny Buyung Saragih. Sementara pada saat pendaftaran, yang menandatangani pencalonan BADIA dari Demokrat Taput yakni Sopar Siburian. Sebenarnya, mungkin KPU sudah mengetahui permasalahan itu karena sudah melakukan verifikasi ke pimpinan pusat. Namun untuk lebih sah, kita akan serahkan SK penunjukan Sopar Siburian sebagai Ketua Demokrat ke KPU. Sehingga surat pencalonan Demokrat untuk pasangan BA-
DIA sah,” terangnya. Richard Lumbantobing yang saat itu didampingi Ketua Pemenangan Pemilu Bontor Lumbantobing dan Sekretaris Demokrat Taput Dapot Hutabarat mengaku, setelah menyerahkan perbaikan, mereka optimis pasangan BADIA akan lolos menjadi calon Bupati Taput pada Senin (12/8) dan Selasa (13/8) mendatang. “Dukungan semua partai politik pendukung pasangan BADIA seperti Gerindra dan Merdeka sebelumnya sudah memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi. Nah, kalau Demokrat, pada hasil verifikasi dikatakan tidak memenuhi syarat. Namun di hari pertama perbaikan, kita sudah serahkan kekurangannya yaitu SK kepengurusan Partai Demokrat Taput. Dengan demikian dukungan ketiga parpol untuk pasangan BADIA pastinya sudah memenuhi syarat,” jelasnya. Terpisah, anggota KPU Ta-
put Hotman Harianja kepada METRO mengatakan, pihaknya sudah menerima SK kepengurusan Partai Demokrat Taput. “Jadi, hari ini kita sudah menerima SK kepengurusan Partai Demokrat Taput atas nama Sopar Siburian sebagai ketua. Sebelumnya pada saat pendaftaran BADIA, Demokrat memang belum menyerahkan SK kepengurusan baru partai itu. Padahal yang meneken pencalonan BADIA dari Demokrat pada saat pendaftaran itu ketuanya Sopar Siburian. Sementara data di KPU, Ketua Demokrat Taput belum dia,” ungkapnya. Dia mengaku, hal itu yang menjadikan dukungan parpol Demokrat untuk pasangan BADIA tidak memenuhi syarat. Namun setelah perbaikan diberikan, KPU akan melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya sesuai waktu yang ditentukan.(cr-02/mua)
terawat. Padahal jika, disentuh oleh tangan-tangan yang ahli, lokasi itu bisa terlihat indah dan membantu semangat pegawai untuk serius bekerja. Bahkan, jika mereka jenuh diruangan, pegawai bisa keluar untuk menikmati udara sejuk dan pemandangan yang indah. “Seandainya mulai simpang tiga, hingga jalan melingkar yang mengelilingi Kantor Bupati Tobasa dihijaukan dengan pepohonan, pasti suasana lingkungan nyaman dan indah. Bahkan, selain menarik minat pegawai untuk bekerja, pasti masyarakat juga tertarik untuk bersantai dan menikmati pemandangan di sana,”
Hanya Pakai Handuk, Wanita Nangis-nangis di Polres
Pulangkan Aku ke Siborongborong MEDAN- Seorang wanita yang hanya mengenakan handuk mendatangi ruang tengah Polresta Medan. Kedatangan wanita yang diduga stres ini mengamuk dan menangis mendatangi piket Provost yang menjaga ruang Kapolresta Medan Kombes Nico Afinta KaroKaro meminta agar memulangkannya ke Siborongborong, Jumat (26/7) sekitar pukul 15.00 WIB. Melihat itu, petugas Provost lalu membawanya ke piket SPK Polresta Medan. Namun, saat akan dibawa, wanita yang tidak memakai sandal ini terus menangis sambil berjalan. Wanita yang diperkirakan berumur 40 tahun ini datang dari Jalan HM Said simpang Jalan Sejati. Kemudian wanita berlogat Batak ini masuk ke halaman Polresta Medan dan terus berjalan sampai di ruang tengah dan hendak menaiki tangga menuju ruang Kapolresta Kombes Nico Afinta Karo-Karo. Melihat itu, petugas Provost yang piket lalu menghentikannya. Namun wanita yang hanya mengenakan handuk war-
Sambungan Halaman 9
ungkap salah seorang warga Thamrin Siregar, Jumat (26/7). Menurut dia, harusnya Pemkab Tobasa memiliki manajemen untuk mengubah sekitar lokasi Simanjalo menjadi tujuan wisata. “Disamping pohon peneduh, setiap halaman kantor instansi yang ada di lingkungan itu sebaiknya dibuat taman bunga. Jadi lokasinya benar-benar menarik perhatian untuk dikunjungi,” terang Thamrin. Sementara itu warga lainnya Mangasi Aritonang mengaku, mengingat lokasi perkantoran ini cukup indah, harusnya sebanding dengan kondisi lingkungan sekitar. “Instansi terkait harus mampu berinovasi dan kreatif melahirkan ide-ide serta pemikiran yang dapat merubah
suasana lingkungan untuk menjadi lebih menarik dan merangsang. Apalagi dari areal perkantoran Simanjalo, keindahan Danau Toba, Kota Balige yang dihiasi susunan bangunan rumah penduduk dan Pulau Samosir sanagt menarik untuk dikunjungi,” jelasnya. Dia mengaku, bila areal perkantoran Simanjalo dihijaukan dengan pohon peneduh, dibawahnya dibangun tempat duduk dan meja, kemudian pengusaha kantin menyajikan menu beragam, pegawai takkan capek turun ke kota untuk makan siang. Mereka akan lebih memilih duduk dan makan sambil menikmati sejuknya udara, rasa teduh, nyaman dan indahnya Danau Toba.(jantro/mua)
DIJU AL CEP AT DIJUAL CEPA
DIJU AL RUMAH DIJUAL
DIJU AL CEP AT DIJUAL CEPA
KAPAL 10 UNIT Dengan harga Bervariasi
J l . B K K B N No . 1 5 7 Si b u luan Nalambok/ III. U k . Ta n a h : 1 8 x 3 5 m U k . B a n g u n a n : 1 2 x 18 m 4K . T i d u r , 3 K . m a n d i di dlm kamar, 5 K.Mandi, R.Sholat, 2 A C , ke d a i U K . 5 x 7 m , ha l d e p a n l u a s dan samping Hubungi:
Avanza type G
Harga mulai dari 20 Juta/unit
Ukuran 4 s/d 7 Ton Lengkap dengan fiber Hubungi: 0853 5854 6666 Awi
0812 6509 4552
na orange ini mengamuk saat jalannya dihentikan. Bahkan wanita ini juga menangis saat dirinya hendak dibawa keluar. “Pulangkan aku ke Siborongborong,” ucap petugas Provost yang piket saat itu. Saat akan dibawa keluar dari ruang utama, wanita berambut ikal ini malah marah dan mengatakan dirinya mau kuliah di Eropa. “Pulangkan aku ke Siborongborong, aku mau kuliah di Eropa,” ucap wanita itu ditirukan petugas. Karena kata-katanya sudah tidak karuan, petugas lalu memaksanya keluar dan membuat wanita berambut ikal semakin mengamuk dan berteriak-teriak. Teriakan wanita stres itu membuat petugas dan masyarakat keluar dan melihatinya hingga jadi tontonan. Kemudian, wanita tersebut dibawa masuk ke dalam ruang SPK Polresta Medan. “Sudah gila itu, entah apaapa dibilangnya. Minta pulang ke Siborongboronglah, mau kuliah di Eropa,” ucap petugas seraya meninggal SPK dan menuju ruang tengah kembali. (EZA)
Dua Proyek Listrik Terancam Batal Ditenderkan Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak, perwakilan masyarakat dua desa serta unsur muspida. Surat permohonan izin pemanfaatan hutan bagi hutan lindung sertasuratpermohonankerjasama (MoU) untuk melewati hutan konservasi antara PLN dan kementerian kehutanan baru akan dilayangkan Senin (29/7). Sementara itu, tender harus dapat terlaksana pertengahan Agustus ini. “Tender ini harus segera dilaksanakan. Jangan ditundatunda. Kita sangat prihatin masih ada desa di Tobasa yang belum dialiri listrik. Padahal daerah kita memiliki pembangkit yakni Asahan II atau Inalum,” terang Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Jumat (26/7). Bupati menambahkan, dirinya tidaktakutdidemodalammasalah ini. Sebab sejak awal ia telah menyuratipermasalahanlistrikkePLN serta kementerian terkait. Sementara itu, awalnya pertemuan tersebut digagas untuk segera menuangkan nota kesepahaman antara pemkab, uspida, BKSDA, PLN, masyarakat untuk memberikan restu pembangunan jaringan meskipun izin dari kementerian belum ada. Nota kesepahamaninitentunyaditandatangi semua pihak diatas materai 6000. Namun keinginan itu ditentang Kepala BKSDA Sumut Iskamto. “Tidak perlu kita melanggar aturan untuk melaksanakan kegiatan ini. Sudah sangat jelas UU 41 tidak
Areal Perkantoran Simanjalo Diminta Disulap Jadi Tempat Refreshing Sambungan Halaman 9
Foto Reza
Wanita diduga stres menangis dan telanjang di Polresta Medan membuat petugas kebigungan.
Be n s i n , t a h u n 2 0 0 4 . STNK Desember 2013 Wa r n a M e r a h , P l a t BK, Mobil terawat jaminan mekanik To y o t a , D i s i b o l g a ( Pe m i l i k l a n g s u n g ) . Ha r g a 9 8 J u t a . Hu b u n g i : 0852 6224 5699
DIJU AL CEP AT DIJUAL CEPA Tanah | Uk. luas: 203m2 di Jl. Mahoni No. 85 Sibolga| Sertifikat Hak Milik| harga NEGO/ TP. Hubungi: • 0813 6151 3911 • 0823 9209 0822
bolehmengganggukawasanhutan konservasi tanpa izin. Bukan saya yang bicara, tapi undang undang. Sebagai pengelola hutan konservasi di Sumut, kami tidak mau Dolok Surungan (hutan margasatwa) diserahkan tanpa izin,” tegasnya. M Menurut dia, pihaknya siap membantu pemkab dan PLN agar izin yang dibutuhkan segera diterbitkan. Untuk izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, diusulkan oleh PLN bersama dinas kehutanan ke kementerian kehutanan. Sementarauntukkawasankonservasi,diusulkanmelaluiBKSDAjuga kementerian yang sama. “ Jadi kami tidak ada menghalang halangi atau mempersulit. Dalam beberapa kasus seperti ini, kami berikan izin jika sudah menyangkutkepentinganmasyarakat. Kita disini semua tidak akan mau masuk penjara karena melanggar undang-undang,” katanya. Sementara itu, Kepala MUPK2 PLNJonesMHutasoitJonesmengungkapkan, proyek jaringan tujuh desa tersebut seluruhnya dibiayai oleh APBN. Dalam kasus dua desa ini, jika gagal memperoleh izin, maka dana akan kembali ke pusat. Sementaradayalistrikterbangun berkapasitas 60kv digolongkan jaringan tegangan menengah (JTM). “Waktu yang diberikan selesai Desember. Tapi kita tidak tahu apa bisa selesai jadwal atau tidak, karena bisa saja ditemui kesulitan dilapangan,” kata Jones sembari menyebutkan tidak tahu persis total anggaran proyek tersebut.(cr03/mua)
DIJUAL FORTUNER TYPE G DIESEL Ta h u n 2 0 1 1
• Wa r n a h i t a m • Pl a t B K M e d a n • Ko n d i s i t e r a w a t dan mulus • Pa j a k A p r i l 2 0 1 4 . Hubungi:
0852 6224 5699