JUMAT 18 Oktober 2013
85 Persen Madrasah Belum Terakreditasi Sambungan Halaman 9
pemerintah. “Masih banyak kondisi sekolah yang begitu memprihatinkan,” ucapnya. Ia mengatakan, ada beberapa yang harus menjadi acuan sekolah untuk mendapatkan akreditasi dari tim assesor dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) antara lain, standar isi, proses kelulusan, pendidikan dan tenaga pendidik, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta penilaian
pendidikan. Sarifuddin mengharapkan adanya perhatian serius dari Kemenag pusat, karena masyarakat di Paluta secara umum masih memilih di sekolah agama dibanding sekolah umum, khususnya bagi keluarga tidak mampu. Karena masih adanya sistem kekeluargaan dalam yayasan sekolah agama tersebut. Kemenag Paluta mencatat hanya 85 persen atau 13 madrasah yang terakreditasi dari total keseluruhannya 123 madrasah di Paluta. (phn)
Sembelih 5 Lembu di Jambu Tonang Sambungan Halaman 9 but, lanjutnya, disalurkan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi diberbagai daerah di Kecamatan Simangambat. “Kami melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan hewan kurban kepada penerima,” katanya. Kegiatan pembagian hewan kurban tersebut, kata Sembiring, rutin dilakukan setiap tahunnya. Bahkan tak jarang tim harus mendatangi daerah terpencil dan sulit dijamah transportasi, dengan tujuan hewan kurban harus dapat sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. “Untuk tahun ini desa-desa yang menerima yakni, Desa Jambu Tonang, Pasir Lancat, Ujung Gading Jae dan Ujung Gading Julu,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jambu Tonang Baginda Hasibuan mengatakan, pada acara serah terima kurban tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan satu ekor sapi kurban yang bermanfaat bagi warga Desa Jambu Tonang. “Semoga bisa berlanjut pada tahun mendatang dan buat perusahaan sukses selalu setiap menjalankan usahanya,” ungkap Baginda. Senada juga dikatakan Kepala Desa Pasir Laccat Sonang Hasibuan yang juga mengucapkan terima kasih kepada Artha Graha Peduli dan PT BAS yang terus menerus peduli terhadap masyarakat di Kecamatan Simangambat. “Mudah-mudahan PT Artha Graha Peduli dan PT BAS di Simangambat sukses selalu,” ujarnya. (phn)
2 Lembu Kurban untuk Desa Pelosok
Sambungan Halaman 9
warganya masih rendah. Sehingga masyarakat jarang memeroleh daging kurban, kalaupun dapat itu dari sumbangan warga desa lainnya. Tujuan sumbangan kurban ini, disebutkan Jeffry, hanya sebagai bentuk berbagi kasih sayang sesama umat Islam atas anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Intinya untuk menyambung dan merajut Ukhwah Islamiyah. “Ini sebagai rasa syukur kami atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT, sehingga pengurus KMC Madina berniat dalam momentum hari raya Idul Adha ini menyumbangkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Harapan kami hewan kurban ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan bagi pengurus KMC sendiri bisa menjadi amal ubudiyah yang diterima Allah SWT, serta menjadikan kita sebagai ummat yang bertaqwa dan sabar, sebagaimana kesabaran dan ketaqwaan Nabi Ibrahim yang siap mengurbankan anaknya Nabi Ismail. Inilah nilai moral yang bisa dipetik dari ibadah kurban ini,” tambahnya. Ketua Umum KMC Madina, Baginda Rahmadsyah Lubis mengatakan, Keymethink Club yang biasa disebut KMC,
merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial, bekerja dan mengabdi untuk memberi manfaat bagi masyarakat. “Organisasi ini memiliki visi untuk berbakti kepada masyarakat. Bisa memberikan manfaat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Semua pengurus KMC merupakan masyarakat yang peduli terhadap kondisi masyarakat Madina, karena semua pengurus sudah siap melakukan itu. Semoga niat dan tujuan ini tetap mendapat keberkahan,” kata Baginda. Masyarakat baik di Desa Tanjung Mompang maupun di Desa Saba Jambu mengucapkan terimakasih, salut dan bangga atas sumbangan dari KMC Madina. Mereka berharap ketulusan dan pengabdian dari KMC ini selalu bermanfaat bagi masyarakat. “Kami sangat berterimakasih atas bantuan hewan kurban dari KMC Madina. Atas nama masyarakat tidak ada yang bisa membalas ini. Kami hanya mengharapkan semoga organisasi ini tetap eksis dalam membantu masyarakat yang dhuafa seperti kami ini,” kata Kepala Desa Tanjung Mompang, Supian Lubis didampingi tokoh masyarakat Derman. (wan)
Dewan Desak Bupati Lakukan Mutasi PALAS-Anggota DPRD Kabupaten Palas Ahmad Yuspan Pulungan mendesak Bupati Palas H Ali Sutan Harahap (TSO), agar sesegera mungkin melakukan mutasi jabatan di struktur Pemkab Palas, terutama bagi pejabat yang rangkap jabatan harus segera didefenitifkan. “Mutasi saya kira hal yang paling perlu dilakukan saat ini,
mengingat kinerja aparatur Pemkab Palas mulai menurun, pasca Pemilukada Palas digelar,” ucap Yuspan, Kamis (17/10). Sejatinya, sebut Yuspan, langkah utama yang harus dilakukan adalah mutasi, agar penyegaran dan rotasi birokrasi berjalan sehat. Karena gonjangganjing dalam pelaksanaan pemilukada.
“Jika TSO tidak melakukan langkah ini, maka bisa diperkirakan kabinet TSO tidak sehat, bahkan bisa menimbulkan psiko negatif dalam birokrasi itu sendiri,” ucapnya. Ketegasan TSO dibutuhkan dalam membangun Palas kedepannya. Karena tegas itu bukan berarti emosional dalam
tindakan, namun melaksanakan kebijakan sesuai semestinya, yang bisa meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Secara pribadi, saya sudah sering sampaikan kepada Bupati, agar mutasi dilakukan, karena tidak efektif lagi saat ini, apalagi birokrasi Pemkab Palas butuh penyegaran,” tukasnya.
Ketua DPD PKS Palas H Puli Parisan Lubis mendukung dilakukannya mutasi. Sebagai parpol mitra koalisi pendukung TSO, selama ini sangat menyayangkan begitu lambatnya mutasi dilakukan. “Mutasi itu penyegaran, evaluasi dilakukan berdasarkan mutasi yang terukur,” ucapnya. (amr)
SKPD Minim Prestasi
Sambungan Halaman 9
kan, banyak kegiatan dan anggaran yang ditampung di Dinas Kelautan dan Perikanan tetapi tidak bermanfaat, bahkan banyak terjadi dugaan penyalahgunaan. “Misalnya anggaran pengadaan jaring yang setiap tahun selalu dianggarkan, namun program ini tidak berjalan efektif dan tidak berdamfak baik bagi masyarakat. Sedangkan program lain yang dibutuhkan dan lebih layak, namun tidak ditampung,” kata Maratua. Selain itu, kata Maratua, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan study banding ke Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Barat, untuk belajar bagaimana mengelola, mengembangbiakkan dan sistem pasar ikan mas. Karena sampai saat ini menurut Maratua kebutuhan konsumsi ikan mas di Madina setiap hari didatangkan dari Rao, padahal anggaran untuk bibit ikan selalu ditampung. “Bukan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan saja, tetapi banyak lagi SKPD yang menurut kami tidak bekerja baik untuk menyumbangkan PAD. Untuk itu
kami meminta kepada saudara Wakil Bupati untuk melakukan perombakan SKPD, khusus bagi kepala SKPD minim prestasi, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik,” kata Maratua. Lalu, tanggapan akhir Fraksi Madina Bersatu yang disampaikan Ketua Fraksi Zulkarnaen Nasution SE, menurut Zulkarnaen, tidak tercapainya PAD tahun 2012 lalu sangat bergantung kepada oknum pimpinan SKPD yang tidak bekerja dengan baik, dan kinerja yang bobrok. Selain itu, tidak tercapainya PAD ini disebabkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi, karena besaran retribusi tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Dan seperti disampaikan Zulkarnen, bahwa selama ini tidak adanya perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan atas kondisi nelayan. Bahkan terlihat memarjinalkan nelayan, potensi ikan di Madina sangat luar biasa baik darat dan laut, seharusnya fasilitas untuk perikanan sudah lengkap, karena setiap tahun ada bantuan anggaran seperti alat tangkap dan
bantuan jenis lainnya. “Tetapi hasilnya nol besar, terbukti pasokan ikan masih disuplai dari kabupaten lain. Kami menilai kadis kelautan tidak memahami mengenai sektor ini. Bahkan kami sangat menyayangkan setiap kami undang untuk rapat kerja, kadis tidak pernah hadir. Jika memang tidak mampu melaksanakan tugas, untuk apa dipertahankan. “Dan mengenai disclaimer terhadap laporan keuangan Pemkab Madina, fraksi kami menilai laporan keuangan Pemkab Madina sangat terpuruk karena tidak mendapat penilaian opini. Kondisi ini menunjukkan ketidak patuhan para pimpinan SKPD terhadap undang-undang terkait tata kelola keuangan. Untuk itu perlu komitmen dari Pemkab Madina untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan,” ujarnya. Disebutkan, terkait banyaknya laporan pengaduan atas pelaksanaan tender dinas PU melalui LPSE yang terindikasi KKN, Fraksi Madina Bersatu, ucap Zulkarnen, sangat setuju dibahas ditingkat komisi gabungan untuk menuntaskan masalah ini, dan Fraksi Madina
Bersatu sepakat untuk dibentuk Pansus. “Dan kami juga mengingatkan pada proses penerimaan CPNS tahun ini agar tidak ada permainan uang. Kami juga mendesak Pemkab Madina agar segera melakukan eksekusi pencabutan izin perusahaan perkebunan PT Palmaris Raya. Karena jika ini berlarut-larut, maka kami yakin akan menjadi bom waktu di tengah-tengah masyarakat, yang akan berimplikasi terhadap kasus hukum,” tambahnya. Kemudian, tanggapan dari Fraksi Perjuangan Reformasi yang disampaikan Iskandar Hasibuan, dia menegaskan bahwa tidak ada artinya menyalahkan SKPD jika memang faktanya fungsi pengawasan DPRD Madina sangat lemah. “Mari sama-sama koreksi dan evaluasi kinerja kita masingmasing. Karena jika kita lihat dari berbagai aspek, masih banyak kebijakan-kebijakan yang lari dari aturan. Dan disinilah kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang ada, bukan dengan saling menyalahkan,” tegas Iskandar. Dan kepada Wabup Dahlan
Hasan Nasution, Fraksi Perjuangan Reformasi berpesan agar Wabup tidak ragu-ragu memimpin pemerintahan, termasuk memberikan tindakan bagi pimpinan SKPD yang tidak becus bekerja. “Kami meminta tolong evaluasi semua pimpinan SKPD yang diduga bermasalah. Karena kami sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan SKPD bermasalah dan tidak bertanggungjawab. Untuk apa memelihara pimpinan SKPD yang tak bisa bekerja baik dan tidak bertanggungjawab, karena kami yakin kita semua sama-sama menginginkan pemerintahan yang berkualitas demi percepatan pembangunan Madina ke arah yang lebih baik,” kata Iskandar. Menyikapi berbagai tanggapan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Madina, Wabup Dahlan Hasan menyampaikan terimakasih atas semua masukan dan tanggapan terhadap kinerja pemerintahan. Ke depan, Dahlan mengatakan akan tetap berupaya menjalankan pemerintahan yang lebih baik lagi, dengan semangat kemitraan bersama DPRD Madina. (wan)
Baliho Caleg Masih Bertebaran Sambungan Halaman 9 caleg seperti sengaja tidak menghiraukan aturan ini. “Ada apa dengan para caleg ini, apakah mereka tidak tahu aturan atau memang sengaja tak menghiraukan aturan di negara ini,” ujar mereka. Ditambahkan mereka, aturan PKPU Nomor 15 tahun 2013 mengisyaratkan kepada setiap caleg tidak melakukan kampanye dengan memasang baliho yang banyak, dimana satu caleg hanya satu baliho saja. Akan tetapi aturan yang dikeluarkan tersebut tidak berlaku, sebab para caleg telah menempatkan baliho dan tersebar ke seluruh pelosok dan kecamatan maupun desa di wilayah Paluta. “Sebagai caleg yang mengerti
peraturan sudah selayaknya menaati aturan tersebut dengan menertibkan sendiri balihonya. Jangan gara-gara peraturan ini, membuat rumit dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ungkap mereka. Terpisah, Ketua Panwascam Padang Bolak Tohong P Harahap menyebutkan sudah mencatat beberapa pelanggaran yang telah melanggar pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sembarang tempat dan melanggar aturan PKPU Nomor 15 tahun 2013 tersebut. “Kita sudah mendata dan telah melihat langsung alat peraga di tempat-tempat yang bukan diperuntukan untuk pemasangan alat peraga, seperti di tiang-tiang listrik, pohon dan
tempat umum. Jika sudah ada zona yang jelas, kita akan menyurati para caleg tersebut,” sebutnya. Pihaknya mengimbau pengurus partai politik dan para caleg agar mematuhi PKPU nomor 15 tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga dan berharap agar parpol dan caleg untuk mencopot alat peraga yang terlanjur terpasang di tempat yang bukan diperuntukan. Ditambahkan Tohong, pihaknya sudah banyak menerima keluhan dan pertanyaan dari sejumlah pengurus parpol maupun para caleg di wilayah Gunung Tua terkait lokasi-lokasi kampanye tersebut. Apalagi, hal tersebut sudah mulai efektif tanggal 28 September 2013 mendatang.
“Bagaimana kita mau kerja, KPU sendiri belum menetapkan zona-zona yang dilarang untuk pemasangan alat peraga. Sehingga, Panwas belum bisa memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban,” tegasnya. Dengan adanya penetapan zona kampanye, lanjutnya, diharapkan akan mempermudah parpol dan caleg untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang Pemilu 2014 mendatang serta tidak akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paluta sampai saat ini belum melakukan pemetaan zona kampanye bagi caleg dan parpol peserta Pileg 2014.
Komisioner KPU Paluta, Ongkusyah Harahap SE mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemkab Paluta terkait zona/daerah sesuai amanat perubahan PKPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye untuk menentukan zona pelaksanaan kampanye di daerah. “Belum datang dari Pemda, sedang dipersiapkan. Jika sudah ada baru nanti kita tetapkan,” ujar Ongku. Dikatakan, dampak dari belum adanya penetapan zona tersebut adalah masih banyaknya alat peraga kampanye milik caleg yang dipasang sembarangan. Pihaknya akan segera membahas permasalahan tersebut secepatnya. (phn)
KADIN: Pemekaran Solusi Utama Percepatan Pembangunan Sambungan Halaman 9 daerah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika ditinjau dari kekayaan alam di daerah Pantai Barat, kehidupan masyarakatnya seharusnya sudah lebih baik dibandingkan dari saat ini. “Kita tidak bisa menutup mata atas kondisi kehidupan masyarakat Pantai Barat saat ini. Seperti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih sulit, dan pengelolaan sumber hasil bumi juga belum tertata dengan baik.
Sehingga kehidupan masyarakat ibarat masih termarjinalkan. Boleh dikatakan kekayaan alam terkuras, tetapi jauh dari kesejahteraan. Jika Pantai Barat sudah dimekarkan, maka akan semakin banyak investasi dan perputaran ekonomi akan semakin cepat. Sehingga berujung kepada peningkatan pendapatan perkavita masyarakat,” ujarnya. Dijelaskan, tujuan utama pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah menjadi otonom baru juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa item, yakni peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, lalu percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan keamanan dan ketertiban. “Dan pemekaran daerah otonomi baru bermanfaat dalam memberikan masukan bagi Pemerintah daerah terkait dengan kondisi riil di lapangan, sehingga mempermudah dan memperpendek jangkauan pelayanan
yang baik kepada masyarakat pada kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah, baik melalui transportasi udara, darat dan laut, dan bermanfaat terhadap terwujudnya keinginan masyarakat dalam mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Karena dengan pemekaran ini nantinya rentang kendali pelayanan pemerintahan menjadi lebih mudah terjangkau. Dan tingkat pengangguran dan
kemiskinan semakin menurun disebabkan peluang usaha semakin terbuka,” ucapnya. Untuk itu, Kadin Madina mengajak semua tokoh masyarakat Madina agar sama-sama mendukung terwujudnya kabupaten baru. Dukungan moril serta semangat juang dari tokoh masyarakat baik yang berdomisili di Madina maupun di perantauan sangat dibutuhkan. “Saya yakin demi kesejahteraan dan percepatan pembangunan yang signifikan, semua pasti sepakat dan rela melepas Pantai Barat Mandailing dari Kabupaten Madina, terkhusus kepada Pemkab dan DPRD Madina agar sama-sama mendukung pemekaran ini, terutama terkait anggaran pada masa transisi nantinya. Kadin Madina sangat mengapresiasi kunjungan kerja empat orang dari Komite DPD RI. Harapannya kunjungan ini akan memberikan semangat baru bagi masyarakat atas terwujudnya kabupaten Pantai Barat Mandailing,” tambahnya. (wan)
BAGS TOUR & TRAVEL Melayani : Tiket pesawat (Domestik & Internasional), Tiket KA (Seluruh Indonesia), Kamar Hotel (Seluruh Indonesia), City Tour/Holiday (Nasional & Internasional) dan Umroh. Raih hadiah 30 unit Blackberry. Hub: Benni Apnosa HP. 0813 3132 6553 Pin BB: 27C6B7B7 (Kami beri anda harga termurah)
DICARI INVESTOR: Income pasti 5 Juta setiap hari selama 100 hari (No MLM). Hub: PT. MONEX T+6221-41008844 atau? sms "PETUNJUK" HP. 0878 7671 6076 (www.monexal..com) TELEX FREE.COM : Jaminan gaji tetap perminggu 50% selama 52 minggu (tanpa merekrut) Hub: HP. 0856 9535 3778 Pin 267A5D66 atau? SMS "NAMA+ALAMAT" HP. 0819 63 8441 PELUANG BISNIS : Jadi agen susu bubuk kambing etawa organik (bukan MLM), modal kecil profit besar 1 ktk isi 10 sachet @20 gram. Info 0811 306 462, www.g-milk.net