Oktober 2020

KEPALA BIRO:KEPALA BIRO: Supardi (Hardy).Sup GRESIK: Timotius Devan Nugradikha, Andika Pratama, Hardy. BOJONEGORO: Sutopo Iklan: Memet HK. ALAMAT: Perum Graha Bunder Asri (GBA) Jalan Emerald VI No 3 Gresik. TELP: 031.3959494- 085.311.868.686

Reklamasi Pesisir Utara Panceng Bodong?

Bupati Anna Mu'awanah menghadiri sarasehan di Rumah Inspirasi.

Bupati dan Pegiat Bola Cari Solusi Kemajuan Persibo

Bojonegoro, Memorandum

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah bersama pegiat sepak bola menggelar sarasehan di Rumah Inspirasi di Jalan Dr Soetomo, Rabu (26/8) malam. Sarasehan itu bertujuan untuk mencari solusi demi kemajuan klub sepak bola Persibo Bojonegoro.

Anna mengatakan bila acara sarasehan ini intinya adalah mencari masukan dan aspirasi dari berbagai pihak untuk kemajuan Persibo. “Kami mengadakan sarasehan ini ingin tetep memberikan semangat bahwa Bojonegoro pernah memiliki klub yang sangat legendaris (Persibo) pernah juara di Liga Primer Indonesia (LPI),” ujar Anna.

Artinya apa, pada kesempatan ini bupati berharap bisa menemukan sesuatu atau ide gagasan untuk membuat formula agar Persibo bisa bangkit lagi. Anna menginginkan perusahaan yang ada di bawah naungan SKK Migas (PEPC, Pertamina Asset 4 dan lainnya), yang kebetulan beroprasi di Bojonegoro agar berkenan membentuk semacam yayasan dan memberikan CSR-nya untuk mendanai Persibo.

Menurut bupati dirinya terinspirasi dari Semen Gresik yang bisa mendanai klub voli dengan dana CSR melalui yayasan yang telah dibentuk. “Diskusi ini bukan hal yang fi nal. Tapi, masih dalam tahap menampung aspirasi-aspirasi dan gagasan-gagasan,” lanjut Anna.

Sementara itu, Menageman Persibo Abdulloh Umar didampingi Selly Atysasmi menceritakan awal perjalanan Persibo dari menjuarai Piala Indonesia hingga mendapatkan sanksi dari PSSI dan menyelamatkan Persibo dengan membuat PT baru.

Akan tetapi, yang menjadi masalah saat Persibo berkompetisi saat di Liga 3 Jawa Timur adalah permasalahan dana. “Kalau masalah menurut kami tidak ada, tetapi kita kesulitan anggaran untuk mendanai Persibo,” jelas Abdulloh Umar.

Menurut Umar, untuk menghidupi Persibo membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seperti halnya penyewaan lapangan. Untuk menyewa Stadion Letjen H Soedirman Bojonegoro saja, managemen harus menyiapkan uang sebesar Rp 45 juta, dan itu pun belum operasional untuk keseharian para pemain.

“Bahkan untuk setiap Persibo berlaga di Stadion Letjen H Soedirman Bojonegoro, kita hampir rugi sebesar Rp 10 juta,” terang Umar.

Umar juga mengatakan, saat ia menjadi manajemen Persibo sebenarnya ada beberapa perusahaan yang mau mendanai Persibo. Akan tetapi, ujung-ujungnya meminta proyek di Bojonegoro.

Disi lain, dalam diskusi itu ada lampu hijau dari pihak SKK Migas untuk memberikan bantuan CSR-nya. Tapi, hal itu menunggu kesepakatan bersama dan harus sesuai aturan yang berlaku.

(top/har/tyo)

Korsleting, Dua Rumah Kapas Terbakar

Bojonegoro, Memorandum

Dua rumah milik warga di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, terbakar, Kamis (27/8) dini hari. Dua rumah itu milik Suwarno (42), dan Yeni Fitrianto (36), karena lokasinya bersebelahan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Ahmad Gunawan mengatakan, bila kebakaran itu terjadi tengah malam menjelang dini hari tepatnya sekitar pukul 00.02. Awalnya, api muncul dari rumah Suwarno dan tiba-tiba cepat membesar.

Korban yang mengetahui hal itu berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan berusaha mememadamkan api dengan air menggunakan alat seadanya. “Kami segera meluncur ke lokasi setelah menerima laporan,” ujar Gunawan.

Namun, karena bangunan rumah banyak yang terbuat dari kayu, sehingga api cepat membesar dalam hitungan menit. Tak cukup disitu, cuaca kering saat kemarau diduga juga membuat kobaran api mudah membesar dan merambat ke rumah Yeni Fitrianto.

Damkar menurunkan 4 unit truk berisi air dan 13 personil dan ditambah bantuan 1 truk tangki air, serta empat personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro. (top/har/tyo)

Gresik, Memorandum

Reklamasi di wilayah pesisir utara Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, diduga belum mengantongi izin. Namun reklamasi yang merobohkan plengsengan penahan ombak untuk jalan kendaraan berat ini tetap berlangsung.

Kegiatan reklamasi tersebut sudah didengar oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gresik, Choirul Anam. Bahkan Anam sudah menerima surat rekomendasi terkait aktivitasnya. Namun menurut Anam hal itu bukan berarti izin untuk reklamasi sudah diberikan.

“Memang benar ada surat pemberitahuan masuk ke dinas. Tapi tidak berikan izin,” beber Anam pada wartawan, Kamis (27/8).

Pihaknya sudah melaporkan aktivitas tersebut kepada Dinas Kelatuan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Karena reklamasi di bibir pantai 0-12 mil, perijinannya dari dinas provinsi.

Pemilik lahan Rofiq, pun sudah dipanggil oleh pihaknya. Dalam pemanggilan tersebut, pemilik lahan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan izin ke Dinas KP Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu.

“Harus kesana (Dinas KP Provinsi Jawa Timur, red) dulu. Sudah kita arahkan agar izin pada awal tahun lalu,” ungkap Anam.

Sementara itu, Rofi k pemilik lahan mengatakan, dirinya sudah memiliki izin dari beberapa pihak. Klaimnya, ia sudah mengantongi izin dari kepala desa, satpol PP, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan Gresik. “Saya sudah ke dinas perikanan, satpol PP, dan desa,” ujarnya.

Menurutnya, tanah yang sebelumnya menjadi tambak garam tersebut adalah milik

Para pekerja tetap melakukan reklamasi.

orang tuanya. Karena mengalami abrasi, ia berupaya melakukan alih fungsi. Dalam reklamasi yang dilakukannya itu, luas tanahnya sekitar 6.000 meter persegi menjorok ke laut.

Diketahui, pengurukan tersebut merupakan kerja sama antara pihak ketiga yakni Mujib dan Tohari. Keduanya adalah pengusaha galian dari Desa Kemantren, Kecamatan Paciran.

Saat dikonfi rmasi wartawan, Tohari mengaku setelah wilayah tersebut diuruk selanjutnya akan didirikan sebuah bangunan. Rencananya akan dimanfaatkan untuk kafe.

“Nanti tanahnya dibagi, itu buat kafe di pinggir pantai. Aslinya itu kurang ke utara, kurang menjorok ke laut. Tapi melihat kanan dan kiri biar pas saja,” ujarnya.(and/har/tyo)

Desak Pemerintah Tak Berikan Izin IMB PT GJT Hari Ini, Warga Tiga Desa Gelar Pertemuan

Gresik, Memorandum

Setelah mengumpulkan tanda tangan pernyataan mendesak pemerintah tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Gresik Jasa Tama (GJT). Hari ini Jumat (28/8), warga Desa Kemuteran, Lumpur, dan Kroman menggelar pertemuan bersama.

Warga tiga desa tersebut diketahui sudah komitmen terhadap hasil kesepakatan 2016 silam. Tentang relokasi bongkar muat batu bara GJT.

Nah, perjuangan warga untuk mengumpulkan tanda tangan tersebut sudah membuahkan hasil nyata. Kumpulan tanda tangannya hampir setebal buku. Artinya mayoritas masyarakat bahkan seluruhnya menolak aktivitas bongkar muat batu bara dihentikan untuk kemudian direlokasi ke tempat lain.

Dalam pertemuan hari ini warga akan membahas kelanjutan persoalan IMB yang belum dikantongi pihak GJT. “Besok memang ada pertemuan,” ujar salah seorang warga Munir, Kamis (27/8).

Munir menyebut, dirinya bersama warga akan mengawal sampai GJT benar-benar pindah. Sebab, mereka sudah tidak mau dibohongi lagi seperti sebelum-sebelumnya.

Terkait pengurusan izin tersebut, sebelumnya Kabid Pelayanan Perijinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkung a n D P M P T S P Gresik Yuson Lawup a M a l v i menyebut P T G J T b e l u m mengurus berkas perizinannya. B e b e r a p a kali datang ke kantor PTSP namun sebatas konsultasi.

“Beberapa kali ke sini, namun sebatas konsultasi di front offi ce,” bebernya.

Dari beberapa kali konsultasi tersebut, didapati PT GJT belum bisa menunjukkan alas hak yang merupakan salah satu syarat pengurusan izin.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Pimpinan PT GJT Edi Hidayat menyebut pengurusan alas hak menjadi wewenang Pelindo sebagai pemilik tanah. “Saat ini alas hak tersebut sedang diurus di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya.

Namun, sebelum sampai di BPN, untuk mengurus alas hak harus ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Info terkait belum memiliki IMB pun dibenarkannya.

Sebab di otoritas pelabuhan, IMB sebelumnya tidak menjadi syarat untuk beraktivitas. Gampangnya, IMB saat itu tidak diperlukan. Karena wilayah pelabuhan otoritas, sehingga ijin aktivitas saat itu dikeluarkan okel Kementerian

Perhubungan.

“Barulah beberapa tahun yang lalu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur area pelabuhan. Dan Pemkab Gresik menerbitkan Perda tentang syarat IMB itu,” imbuhnya.

Saat itu hak pengelolaan lahan (HPL) sudah dikantongi Pelindo. Ia menambahkan, namun kami beritikad baik mengikuti aturan dengan mengurus IMB sejak saat itu namun terkendala sampai sekarang. Begitu juga pengurusan alas hak.

(and/har/tyo)

Wakil Ketua DPRD Gresik dr Asluhul Alif didampingi Wabup M Qosim menyerahkan secara simbolis fasum dan fasos. Fasum-Fasos Diserahkan Pemerintah Ratusan Warga Perum Sumput Asri Lega

Gresik, Memorandum

Ratusan warga yang bermukim di Perumahan Griya Sumput Asri merasa lega. Sebab, permasalahan antara warga dan pihak pengembang berkaitan dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan terselesaikan setelah difasilitasi Pemkab Gresik.

Permasalahan bermula saat warga setempat merasa bahwa pihak pengembang tidak pernah melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap fasilitas fasum dan fasos yang ada.

Warga setempat mengungkapkan, bahwa pihaknya pernah mempertanyakan sikap pengembang yang dirasa acuh tersebut, dengan mendatangi kantor dan menemui pihak terkait. Namun upaya warga tersebut tidak dihiraukan oleh pihak pengembang.

“Sebab berkaitan dengan pemeliharaan harusnya menjadi kewajiban pihak pengembang. Namun pihak pengembang sepertinya mengabaikan hal itu,” ujar salah seorang warga setempat.

Bahkan beredar rumor bahwa warga perumahan berencana menggelar aksi unjuk rasa jika masih belum ada respon.

Mendengar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik segera bertindak melakukan upaya responsif dan meredam rencana warga tersebut. Pemkab Gresik menerjunkan tim verifikasi guna menindaklanjuti permasalahan yang ada.

Tim melakukan verifi kasi dengan mengkaji secara admistratif data fasum dan fasos di perumahan tersebut. Kemudian dari hasil verifikasi tersebut, tim berkoordinasi dengan dinas perumahan dan permukiman guna dilakukan pemutakhiran data.

Akhirnya pada 19 Agustus 2020, telah disepakati penyerahan aset berupa fasum dan fasos dari pihak pengembang kepada Pemkab Gresik yang ditandatangani langsung oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Tri Harsono selaku pihak pengembang.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim menyerahkan salinan surat perjanjian kepada Kepala Desa Sumput Sutaji dengan disaksikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Asluhul Alif, Sekretaris Komisi I DPRD Gresik Kamjawiyono, Camat Driyorejo Narto, dan juga seluruh warga Perumahan Sumput Asri.

Dihadapan warga, Wabup Qosim membeberkan bahwa penyerahan fasum dan fasos kepada pemerintah daerah harus sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu harus melalui sejumlah prosedur dan mekanisme hingga akhirnya melahirkan kesepakatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada pemerintah daerah.

“Kami menyambut baik usulan warga dan pemerintah sudah ada kesepakatan penyerahan aset fasum dan fasos dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah,” beber Qosim.

“Nantinya silahkan warga untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang desa. Pemerintah desa sudah ada kewenangan untuk memfasilitasi usulan warga untuk pengembangan fasum-fasos,” imbuh Wabup.

(and/har/tyo)