EDISI 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017 MINGGU IV, THN VIII NO 353
9
Gubsu Erry Lantik Hefiansyah Sebagai Wakil Walikota Pematangsiantar Liputan : Ariansyah Lubis SH (Wartawan BIN Medan/Sumut)
Bupati Sergai : Kita Harus Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Liputan: Rahmat Gunawan (Kabiro BIN Sergai/Sumut) Pantai Cermin - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman menghadiri pembukaan Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) Tingkat Utama Angkatan - I Wilayah Sumatra sekaligus penutupan Rapat Kerja Daerah I Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II SOKSI Sumut yang di selenggaraka oleh Sentara Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Theme Park Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin, Senin (20/2). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI DR. H. Ade Komarudin, MH beserta rombongan, Ketua DPRD Sumut H. Wagirin Arman, S.sos, Ketua Depidar II SOKSI Sumut Indra Alamsyah, SH, Wali Kota Cilegon DR. H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag, MM, M.Si, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Provinsi Sumatra Utara Nauval Mahyar, SH, Forkopinda Sergai, Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) se-Sumut, Muspika Kecamatan Pantai Cermin, tokoh agama dan tokoh pemuda . Dalam Sambutannya Bupati Sergai Ir H Soekirman menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah saluran penegembangan aspirasi masyarakat serta wadah pengembangan potensi dan kemampuan anggota masyarakat di berbagai bidang yang mendukung tercapainya pembangunan yang di rencanakan pemerintah demi masyarakat, hal tersebut senada dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana organisasi kemasyarakatan ini adalah organisasi yang didirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya H Soekirman menyampaikan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah SWT orang yang paling banyak menghasilkan manfaat untuk orang lain, pendidikan politik kader bangsa yang di selenggarakan oleh Depidar SOKSI Sumut adalah bentuk pengembangan dan peningkatan pelanyanan kepada masyarakat. Untuk itu diharapkan dengan adanya pendidikan politik kader bangsa ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumut, SOKSI Sergai harus terus meningkatkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan peranannya untuk mendukung trealisasinya program pembangunan serta mengembangkan potensi yang ada di masyarakat Sergai, sehingga potensi yang ada di masyarakat dapat lebih di karyakan untuk kepentingan bersama, tandasnya Sementara itu, Ketua Umum Depinas SOKSI DR. H. Ade Komarudin, MH menyampaikan bahwa pendidikan kader ini sangat khas dan hanya ada di dalam Organisasi SOKSI sebab SOKSI menyatakan siap membantu pemerintah dalam pemberantasan Komunisme dan juga anti Komunisme. SOKSI harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, Ketua DPRD Sumut H. Wagirin Arman, S.sos mengatakan kehidupan politik harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan kelompok atau golongan, sebab itu kita harus tanamkan sifat patriot, pejuang bangsa dan pelopor pembangunan semesta. SOKSI harus dapat persatukan bangsa dengan beragam etnis budaya.
Dinas Perdagangan Gotong Royong Bersama Liputan: Herman ( Wartawan BIN Madina Sumut) Madina - Untuk mewujudkan pasar baru Panyabungan yang bersih dan nyaman, Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal adakan gotong royong bersama, Sabtu. Kegiatan gotong royong yang dipimpin langsung oleh Plt. Kadis Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Musaddad Daulay MM ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pasar baru Panyabungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Dalam kegiatan ini selain melakukan pembersihan
sampah dan drainase-drainase yang ada disekitaran pasar juga melakukan peninjauan terhadap kondisi terkini pada pasar baru tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Musaddad Daulay MM kepada wartawan mengatakan, kegiatan ini dilakukan instansinya dikarenakan selain merupakan amanah dari tugas juga disebabkan banyak drainase-drainase yang tersumbat pada pasar tersebut. " Selain merupakan dari pada Tupoksi, pada pasar
tersebut banyak drainasedrainase yang tersumbat, " ujarnya. Ia mengatakan, sejak dirinya dipercayakan menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pihaknya telah mencatat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan termasuk didalamnya melibatkan Instansi lain diluar Instansinya sehingga nantinya kondisi pasar baru Panyabungan bisa menjadi sebuah pasar yang aman, tertib, nyaman, rapi dan indah.
Mestinya Pemerintah Kab. Padang Lawas ............ kab, Palas telah melakukan monitoring, evaluasi secara langsung terhadap 260 desa sekab Palas, diduga kehancuran dana desa akibat ; 1. Pemerintah Kab Padang Lawas (Pemdes ) tidak memahami Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, sehubungan banyaknya pelaku-palaku desa tidak memehami peraturan perundang undangan 2. Di duga Pemerintah Kab. Palas tidak bersungguh sungguh dalam melaksanakan UU No 6, sehubungan banyaknya kebocoran anggaran dana desa, mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa (terjadinya pembiaran secara tersetruktur, mungkin ada kepentingan di belakang hari 2018, dengan mengorbankan rakyat) 3. Sumber Daya pelaku-pelaku desa sangat rendah, akibat pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang minim. D. Pengawasan Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 pasal 28 ayat (3) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa. Sejalan dengan komitmen Kemendagri bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian PDT-T, beserta Lembaga BPK, BPKP turut berupaya mengawal penggunaan Dana Desa (DD) untuk tidak disalah gunakan unutuk mewujudkan Tata Kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel, sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ten-
tang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala BPKP dan Kemendagri telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang peningkatan pengelolaan ke uangan desa, salah satunya adalah Pengembangan Aplikasi Keuangan berbasis IT, yang akan diberikan kepada seluruh desa secara gratis, Aplikasi ini mengamodasi seluruh transaksi keuangan sekaligus sistem pelaporannya, sehingga dengan aplikasi ini perangkat desa tinggal melakukan data Entry. Dari uraian informasi ini DPD JPKP & DPK FKI- 1 Kab. Padang Lawas sangat terharu dan sedih, terharu kebijakan Pemerintah Pusat telah membuktikan semangat revolusionernya dalam mengelolah keuangan negara,Anggaran negara yang memeng seharusnya sebesarbesarnya untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Kebijakan transfer daerah dan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun salah satu indikasi keseriusan pemerintah pusat mewujudkan amanah konstitusi Sedih karena, di Kab. Padang Lawas akan terulang lagi pemborosan uang Negara yang dipungut dari Pajak Rakyat untuk anggaran Siskaudes (IT), kenapa hal ini kami sampaikan, dari pantauan DPD JPKP & DPK FKI- 1 Kab. Palas, Kab. Padang Lawas sebagai Miniatur Pemerintah Pusat, program siskaudes dengan tehknologi IT belum dapat di aplikasikan, jangankan dengan tehknologi IT, untuk mana yang prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak belum diketahui oleh pemangku kepentingan di desa, sehingga prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari Peraturan Menteri Desa PDT-T nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman dan tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa dan Peraturan Menteri Desa PDT-T nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 , dan serta peraturan Menteri lainnya. kenapa hal ini terjadi, diduga keseriusan Pemerintah
Kab. Padang Lawas dalam Implementasi UU Desa tidak bersungguh-sungguh dan terjadinya pembiaran (Inspektorat mandul), sehingga penggunaan anggaran tidak bermanfaat bagi masyarakat, hanya melahirkan korupsi berjamaah mulai dari tingkat Kabupaten (Pemdes), setiap Kecamatan, dan Desa, secara terstruktur dan terkendali. Dari Pengaduan DPK FKI-1 Kab Palas terhadap 5 Desa pada kecematan yang berbeda untuk tahun 2015 kepada Kepolisian Tapanuli Selatan unit Tipikor tidak ditindak lanjuti. belum lagi untuk tahun 2016 (260 desa) Inspektorat Kab.Palas belum memahami ketentuan Permendagri Nomor 07 Tahun 2004, pada hal di dalam ketentuan jelas sudah diatur mekanisme pengawasan, pengendalian dan pelaporan, tentunya DPK FKI-1 Kab. Palas menduga adanya kepentingan terselubung oleh pemerintah Kab Palas untuk program ke depan (pemilu) atau mungkin sama dengan dana Bansos seperti tahun-tahun yang lalu dengan mengorbankan hajat hidup orang banyak, demi kepentingan pribadi dengan melakukan pembiaran, pelanggaran hukum dan peraturan. Mestinya kita semua masyarakat Padang Lawas, melakukan instropeksi diri, kenapa daerah yang kita cintai, seperti begini, sudah sepuluh tahun Padang Lawas tercipta, marilah saudaraku bangkit, bersatu membangun daerah kita ini, siapa lagi yang membangun daerah ini kalau bukan kita, bersatu kita teguh bercerai kita rubuh JPKP Padang Lawas, Sebagai Panca Indra Ir. H. JOKO WIDODO, siap menerima pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan kebenaran dan keadilan untuk dapat ditindak lanjuti kepada, Ir. H. JOKO WIDODO, dan sesuai dengan semangat Nawacita Trisakti dan revolusi mental. Mengakhiri ucapan ketua JPKP HASAN DARWIS HASIBUAN melaui apokasi hukum M. Dayan Hasibuan, 16 / 2.
Medan-Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi melantik Hefriansyah SE, MM sebagai Wakil Walikota (Wawa) Pematangsiantar di aula Martabe Lt. 2 Kantor Gubsu , Rabu (22/2). Pelantikan Hefriansyah SE MM sebagai Wakil Walikota Pematangsiantar berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.122058 Tahun 2017, tanggal 2 Pebruari 2017, untuk masa jabatan 2017-2022. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Dijen Otda Ir Gunawan MA mewakili Mendagri, perwakilan FKPD Provsu, Sekdaprovsu H Hasban Ritonga, Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, FKPD Kota Pematangsiantar dan pimpinan dan anggota DPRD Kota Pematangsiantar, serta SKPD kota Pematangsiantar. Dikatakan Gubsu dengan
dilakukannya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil walikota Pematangsiantar, maka saat ini kursi Walikota Pematangsiantar untuk sementara kosong. Hal ini dikarenakan Walikota terpilih Almarhum Hulmas Sitorus, SE telah meninggal du-
nia. Dengan kondisi ini lanjut Erry diharapkan DPRD Kota Pematangsiantar segera melaksanakan rapat paripurna untuk mengusulkan Wakil Walikota menjadi Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemprovsu. "Diharapkan segera diusulkan
menjadi Walikota defenitif,"ujar Erry. Disampaikan Gubsu bahwa partisipasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan cenderung lebih aktif di daerah perkotaan. Untuk itu pada kesempatan tersebut Gubsu berharap pemerintah kota Pematangsiantar lebih fokus dalam membenahi dan membangun kota pematangsiantar. "Untuk itu pemerintah kota Pematangsiantar dengan daerah tetangga, serta pemerintah Provinsi agar bersinerji dalam membuat kebijakan pembangunan. Beban jika ditanggung bersama akan lebih ringan," sebut Erry. Pada kesempatan tersebut Gubsu juga menyampaikan bahwa kota Pematangsiantar merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah provinsi Sumatera Utara. Keberadaan pusat pertumbuhan akan dapat bertahan jika daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang tinggi.
Wakil Bupati Nisel Pimpin Rapat Koordinasi Liputan: Emanuel Bali S.PdK (Ka. Biro BIN Nias Selatan/Sumut) Nias Selatan - Sehubungan dengan program pembukaan lahan tidur setiap kecamatan menjadi lahan produktif , Wakil Bupati Nisel, Sozanolo Ndruru, mengumpulkan seluruh Camat dan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk rapat koordinasidi Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Sorake Telukdalam, Kamis (09/ 2).Dalam rapat tersebut, Sozanolo Ndrurumenyampaiakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nisel telah
menyiapkan Anggaran sebesar Rp 200 juta per Kecamatan, mencakup biaya pembersihan lahan, bibit dan pupuk. Dana tersebut diperuntukan untuk biaya pembersihan lahan senilai Rp 150 juta, dan biaya bibit termasuk biaya pupuknya senilai Rp 50 juta. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nisel membantu biaya pembersihan sebesar Rp 2.500.000 per hektar. Setiap kecamatan dapat membuka
lahan sekurang-kurangnya 60 hektar.Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut specifik untuk penanaman jagung dan termasuk tanaman palawija lainnya seperti padi dan kacang-kacangan. Sozanolo Ndruru menjelaskan tujuan pemerintah atas program tersebut yakni membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui swasembada pangan.Selanjutnya Sozanolo Ndrurumenyampaikan
harapannyaterhadap masingmasing Camat dan tenaga PPLtermasuk Dinas terkait lainnya untuk saling koordinasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat atas program unggulan pemerintah daerah yang sedang berjalan. Sehingga kahadiran pertugas di tengah-tengah masyarakat dapat memotivasi warga serta memberi contoh dalam hal pemanfaatandanpengolahan lahan tidur menjadi lahan produktif.
Bumdes Bersama Kecamatan Sipirok Gelar Rapat Akhir Tahun Liputan: Hasyim (Kabiro BIN Tapanuli Selatan /Sumut) Tapsel - Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) "Bersama" Kabupaten Tapsel berdiri pada Tanggal 2 Maret 2016,semenjak berakhirnya PNPMN-MPd pada Tahun2014. Dan pada masa program pemberdayaan (PNPM-MPd) pemerintah ini Simpan Pinjam Kelompok Perempuan(SPP) sangatlah maju pesat kala itu.Dan untuk meneruskan program ini perlu pemikiran matang untuk meneruskannya oleh setiap Kepala Daerah yang nota bene sebagai pembina. Dan diketahui bersama PNPM-MPd berkahir pada saat itu merupakan rohnya Bumdes. Untuk menyikapi ini pada masyarakat,Bumdes Bersama Kecamatan Sipirok Gelar Rapat Akhir Tahunan (RAT) di Aula Kantor Camat Sipirok ,Selasa(14/2) Adapun tujuannya adalah: untuk mengkaji dan mengevaluasi kinerja yang dimiliki Bumdes Bersama Kecamatan ini pada Tahun 2016 kemarin. Diantaranya Simpan Pinjam Kel-
ompok Perempuan (SPP), Simpanan Insidential, Simpan Pinjam yang terdiri Simpanan Pelajar dan Perorangan serta Kredit Tepat Guna/Pengadaan Barang dan Jasa.Turut dihadiri oleh: Sekretaris Bapemmas Pemdes Tapsel Muhammad Yusuf Nasution SP,Camat Sipirok Sardin Hasibuan SH,Dirut Bumdes Bersama Tapsel Nahrun Suardi Siagian, Siswo Direktur yang membidangi Keuangan,Dodi yang membidangi Pemberdayaan, Salman Parsi Harahap bersama pengurus Bumdes Bersama Sipirok lainnya, Kades/Lurah, BPD, Perwakilan Perempuan dan Tokoh Masyarakat. Dengan Mengusung Thema :Dengan Dilaksanakannya Rapat Akhir Tahun Bumdes Bersama Sipirok,Mari Kita Tingkatkan Kerjasama Demi Menuju Masyarakat yang Sejahtera. Dibuka secara resmi oleh Camat Sipirok Sardin Hasibuan SH, dan dalam Arahannya Dirut Bumdes Bersama Tapsel Nahr-
un Suardi Siagian menyampaikan, terima kasih atas kehadiran masyarakat Kecamatan Sipirok dalam Rapat Akhir Tahun(RAT) ini.Pada kesempatan itu Nahrun juga menerangkan Logo Bumdes Bersama dan maknanya antar lain: Padi dan Kapas maknanya untuk kesejahteraan masyarakat. Seterusnya Gambar Siala Sampagul yang berjumlah 2016 me-
maknai Adat Dalihan Natolu yang kita pegang erat pada tatanan bermasyarakat. Kemudian Bintang yang menggambarkan masyarakat Tapsel yang berketuhanan serta yang terakhir gambar payung yang memaknai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menaungi dan mengayomi masyarakatnya yang berpegang teguh pada prinsip Dalihan Natolu.
Drs H Isa Harahap MSi Secara Aklamasi Terpilih Ketua 2017-2021 Mubes Ke III Lembaga Adat Dalihan Natolu Ikatabagsel Kab Asahan Liputan : Drs Ali Basya Harahap (Kabiro BIN Asahan-Tj Balai/Sumut)
Saat Sidang berlangsung. Ketua terpilih Drs H Isa Harahap MSi saat kata sambutan.
Kisaran - Opening ceremony Musyawarah Besar (Mubes) ke III/2017 Lembaga Adat Dalihan Natolu Ikatan Keluarga Tapanuli Bagian Selatan (Ikatabagsel) Kabupaten Asahan dengan Tema: "Kuat beradat, merawat keberagaman untuk mewujudkan Asahan yang Religius, Sehat Cerdas dan Mandiri, digelar di Sopo Godang Jln Pondok Indah Kisaran , Sabtu, (18/02) mulai pukul 08.45 WIB. Hadir diacara itu Hatobangon (Pengetuai) dan Pengurus lama Ikatabagsel Asahan, Drs H Isa Harahap MSi,
Drs H Parenta Siregar, Asnan Pasaribu, H Basri Rambe, H Burhanuddin Nasution, Drs Sori Muda Siregar, Drs Ansori Harahap, Drs H Saripuddin Harahap, Drs Syafruddin Harahap,Drs HM Tanjung MSi, Drs H Arfan Harahap, H Faisal Sadat Soaduon Harahap SH MH, Drs H Jhon Hardi Nasution MSi, Drs H Ibrahim Gani Pohan SPd MSi, Ali Ustadz Siregar serta Pengurus dan anggota lainnya. Protokoler Erbin Tanjung dari Humas Pemkab Asahan. Do'a bersama mohon keberkahan dari Allah SWT atas keg-
iatan yang dilaksanakan, dipandu Ustadz Drs H Parenta Siregar, dirangkai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Kata sambutan sekaligus Laporan Ketua Panitia H Ansoruddin Harahap. Sambutan sekaligus membuka secara resmi Mubes III Dalihan Natolu Ikatabagsel Kabupaten Asahan Tahun 2017 oleh Ketua H Basri Rambe. Kata sambutan mewakili peserta Sidang dan hadirin oleh Drs H Syafruddin Harahap MSi, mengucapkan terimakasih dan selamat kepada seluruh rekan peserta Mubes III, semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan rachmadNya kepada kita sekalian, musyawarah ini dapat menghasilkan kesepakatan yang utuh, termasuk pemilihan Ketua dan Pengurus Ikatabagsel Kab Asahan, sehubungan masa bhakti kepengurusan lama telah usai, katanya. Pimpinan Sidang Mubes III tersebut, yakni Ketua H Faisal Sadat Soaduon Harahap SH MH dibantu Anggota Drs H Jhon Hardi Nasution MSi dan Drs H
Ibrahim Gani Pohan SPd MSi. Laporan dan pertanggung jawaban serta hystoris singkat Ikatabagsel Dalihan Natolu Asahan masa bhakti 2011-2016 oleh Drs H Parenta Siregar. Secara Acclamasi terpilih Drs H Isa Harahap MSi menjadi Ketua Umum Dalihan Natolu (Kahanggi- Anak BoruMora) Ikatabagsel Kabupaten Asahan masa bhakti 20172021. Dirangkai dengan kata sambutan dari Ketua terpilih Drs H Isa Harahap MSi menyampaikan terimakasih kepada peserta sidang atas kepercayaan yang diberikan kepada beliau, semoga kedepan Ikatabagsel Dalihan Natolu Asahan dapat lebih maju dan berkembang serta lebih bersinergik, katanya. Pembentukan Komisi sebanyak 23 orang dari Hatobangon, namun Seksi-seksi akan dirampungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama serta pembahasan di Komisi I tentang Pedoman Organisasi dan Komisi II tentang Program Kerja serta Komisi III Rekomendasi.