4
KPK POS E D I S I 450 10 - 16 APRIL 2017
SUMUT ACEH
KORUPSI
6 Pegawai Dinas Kebersihan Diadili MEDAN- Enam pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan dan satu pegawai SPBU diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (6/ 4). Mereka didakwa melakukan pungutan liar (pungli) dengan cara menggandakan voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) truk pengangkut sampah. Ketujuh terdakwa itu yakni, Habib Fadillah Lubis selaku Kabid Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan, Staf Operasional, Ali Sakti, pegawai honorer dinas kebersihan yakni M Kamil Hasan Harahap, Hendra Saputra Pungli, Muhammad Iqbal dan Kepala UPT TPA Terjun, Sutikno, serta pekerja SPBU, Sulaiman Wazid. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Agustini dari Kejati Sumut disebutkan, para terdakwa melakukan pungli secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memanipulasi data dan voucher pengambilan BBM jenis
solar untuk kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan yang seharusnya mengangkut sampah. "Mobil truk yang seharusnya mengangkut sampah sehari dua kali tetapi hanya sekali dilaksanakan, sedangkan voucher tersebut hanya sekali diberikan dan ditukarkan menjadi uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi," ucapnya. Kemudian, lanjut JPU, melalui terdakwa Sutikno diperintahkan untuk menyuruh Ali Sakti mengakomodir para sopir agar mengurus untuk mendapatkan stempel voucher 2 kali tetapi, sopir harus menyetor uang Rp70 ribu. Para sopir merasa keberatan atas kutipan itu, tetapi terdakwa mengatakan itu merupakan kebiasaan. Jika menolak maka kunci akan dicabut dan tidak boleh memungut sampah lagi. Hal ini juga diketahui Habib Fadillah Lubis. Disebutkan jaksa, kasus ini bermula dari laporan adanya
pungli di dinas tersebut. Setelah itu, empat pegawai dinas kebersihan pada 17 November 2016 tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Poldasu di Kantor Dinas Kebersihan Pemko Medan. Dari hasil OTT itu polisi menyita uang tunai Rp9 juta, sejumlah dokumen dan voucher BBM. Kemudian, saat dilakukan pengembangan ada keterlibatan Kabid Operasional Dinas Kebersihan dan pegawai SPBU serta lainnya. Selain itu, dari penyelidikan dilakukan terdapat kerugian negara sebesar Rp61.600.000. Atas perbuatannya para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana. Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan.(ADC)
Gubernur Sumut Pastikan Copot Kadistamben Yang Terjaring OTT MEDAN- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Eddy Saputra Salim, yang tertangkap tangan menerima suap, hampir dipastikan kehilangan jabatannya. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi memastikan mencopot Eddy dari jabatannya jika statusnya menjadi tersangka. "Ya, pastilah (dicopot). Kalau status tersangka, pasti dicopot," ujar Erry, Jumat (7/4). Seperti diberitakan, polisi akhirnya menetapkan Eddy sebagai tersangka karena menerima suap. Dia tertangkap tangan menerima Rp 14,9 juta untuk penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP- OP). Penyidik menjeratnya dengan Pasal 12 huruf e subs Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001. Erry menyatakan, pihaknya akan memberi tindakan sesuai peraturan yang ada. Dia menyatakan tidak akan menolerir pejabat yang terlibat dengan kasus hukum. Untuk menghindari kembali kejadian serupa, Erry mengatakan, pihaknya akan melakukan pembenahan proses perizinan di lingkungan Pemprov Sumut. Dia pun memperingatkan para kepala dinas untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apa pun. "Semua harus bersih. Ini peringatan terhadap Kadis lainnya," kata Erry. Sebelumnya, Eddy diamankan polisi dalam
operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut, Jalan Pasar II Tanjung Sari, Medan, Kamis (6/4). Selain Eddy, dua PNS stafnya, Atriawati Pandia dan Eric Hestrada, juga diamankan bersama Suherwin (pengusaha), Dora Friska Sari Br Simanjuntak (istri Suherwin), SuniartiTambunan (staf Suherwin) dan Rachmad Putra Ginting (konsultan). Ketujuh orang itu diamankan bersama barang bukti berupa surat No:900/751/DESDM/2017 tanggal 6 April 2017 perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi dan surat No:540/600/DESDM/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP atas nama Suherwin, selembar surat permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 28 Desember 2015 dari Suherwin kepada Kadistamben Provinsi Sumut, dan surat No:540/531/DESDM/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Persetujuan Dokumen, dokumen lain terkait kasus ini, serta uang tunai Rp 39.900.000. Sebanyak Rp 14.900.000 di antara uang itu terkait dengan OTT. Dari tujuh orang itu, hanya Eddy yang dijadikan tersangka. Sementara 6 lainnya hanya dijadikan saksi, termasuk Suherwin yang memberikan uang. "Dia korban," sebut AKBP MP Nainggolan, Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, Jumat (7/4).(IN/BBS)
Kejatisu Tahan PPK dan Rekanan Dugaan Korupsi Komputer MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) WS dan Direktur CV Hati Mulia selaku rekanan, CDM yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan komputer di sejumlah sekolah di Kabupaten Dairi, Rabu (5/4) sore. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, mengatakan mereka ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam sebagai tersangka. "Kedua tersangka sebelum ditahan, dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut," katanya. Selain itu, kedua tersangka itu dikronfrontir dengan 4 tersangka lainnya. yakni PB merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Dairi serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). MP sebagai Direktur CV. Langit Biru, HS selaku Direktur CV. Ruthani Mandiri dan ALG sebagai Wakil Direktur CV. Keke Lestari. "Seharusnya kita melakukan pemeriksan terhadap 7 tersangka. Satu tersangka lagi bernama DK tidak
hadir. Satu saksi tidak hadir bernama Yusral," ucapnya. Mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Binjai ini menjelaskan DK sebagai tersangka yang menjadi penghubung antara pihak penyelenggara, yakni Disdik Kabupaten Dairi dengan pihak rekanan. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan penyidik membawa tersangka CDM ke Lapas Wanita Kelas IA sedangkan WS ke Rutan Tanjung Gusta Medan. Sumanggar menambahkan kedua tersangka ditahanuntuk20hari ke depan sembari dilakukan pemberkasanuntuktindaklanjutpenyidikan danpelimpahanberkaskejaksapenuntutumum(JPU)untuksegeradiadili di Pengadilan Tipikor Medan bersama tersangka lainnya. Penetapan dua tersangka baru ini, setelah dilakukan gelar perkara internal yang dilakukan penyidik atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat perangkat komputer di sejumlah sekolah Kabupaten Dairi dana yang berasal dari tahun anggaran 2012 bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dengan pagu anggaran senilai Rp2 miliar.
Sampaikan Eksepsi Sementara itu, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan operasional Bank Sumut dari dana Rencana Anggaran Kerja (RAK) pada 2013 senilai Rp18 miliar, dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Umum Bank Sumut, Irwan Pulungan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin. Dalam sidang beragendakan mendengar nota keberatan (eksepsi) terdakwaatasdakwaanjaksapenuntut umum (JPU)itu,IrwanPulungansempat menangis. Melalui penasihat hukumnya, disebutkan ia merasa, status yang disandang mulai dari seorang tersangka dan hingga kini sebagai terdakwa, dinilai keliru. Etza Imelda Savitri penasihat hukumnya menyebutkan, keputusan tim penyidik Kejati Sumut yang menetapkannya sebagai tersangka sebelum audit kerugian negara selesai dihitung. "Audit kerugian negara yang dihitung kantor akuntan publik itu diterima pada Agustus 2016, sementara Irwan Pulungan sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2016,� katanya. (NET)
Agus Raharjo, Ketua KPK dan beberapa pejabat di Sumatera Utara saat berada di ruangan senat USU dalam acara ceramah pencegahan korupsi dari KPK.
Ketua KPK: Saat Ini Ada Memonitor USU MEDAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo menyampaikan ceramah tentang pemberantasan korupsi di Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (7/4). Dalam ceramahnya Agus membeberkan tentang prosesproses pemberantasan korupsi yang mereka lakukan, baik melalui pencegahan korupsi dan juga penindakan korupsi.Progam-program terbaru yang mereka gunakan yaitu melalui aplikasi teknologi digital juga turut dipaparkannya. Agus juga menyampaikan bahwa KPK saat ini ada memonitor Universitas Sumatera Utara, na-
mun dirinya mengutarakan bahwa tidak tepat membahas permasalahan tersebut sekarang. Saat sesi pertanyaan, Agus Raharjo mendapat pertanyaan dari audiens yang menyinggung tentang pemanfaatan rumah dinas dosen USU sebagai kos-kosan yang dikomersilkan. "Apakah rumah dinas dari dosen yang dijadikan kos-kosan merupakan korupsi?" tanya audiens bernama Nanda. Pertanyaan Nanda ini cukup membuat para audiens yang hadir bersuara, dan ada beberapa orang yang menepuk tangan terutama kalangan mahasiswa. Tetapi seketika saat ada pert-
anyaan ini, beberapa dosen yang hadir dalam acara ini berangsurangsur keluar dari ruangan senat, tempat diadakanya acara ini. Dalam hal ini, Agus Raharjo tidak mengutarakan apakah rumah kos tersebut korupsi atau tidak, ia beralasan tidak tahu persis seperti apa aturan pemanfaatan rumah dinas dosen tersebut. "Saya tidak tahu persis seperti apa. Yang jelas hal itu tidak boleh melanggar aturan. Nanti pak Wali Amanat yang bisa menjelaskanya seperti apa aturanya," sebut Agus. Agus juga mengutarakan bahwa setiap pamanfaatan aset negara tidak boleh dipergunakan untuk
memperkaya diri sendiri dan sekolompok orang lain. Todung Mulya Lubis, Ketua MWA USU yang hadir dalam acara ini juga melemparkan pertanyaan ini kepada Rektor USU, Runtung Sitepu, namun Runtung hanya tersenyum saja. Seperti diketahui disetiap perumahan dosen yang ada di USU hampir seluruhnya ada kos-kosan yang disewakan kepada mahasiswa.Biasanya kos-kosan ini dibangun terpisah dari rumah dinas. Kos-kosan ini sering berada di halaman belakang rumah dinas, dan beberapa diantaranya ada yang hingga berlantai tiga.(FER)
Hakim Kuatkan Keterlibatan Mantan Kadisdik Nisel NISEL - Putusan Pengadilan Tipikor Medan terhadap terdakwa YB dalam kasus dugaan korupsi Program pendidikan gratis jarak jauh USBM Medan Jilid II, menguatkan keterlibatan mantan Kadisdik Nisel, Dra.MB, MBA. "Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Medan terhadap terdakwa YB, merupakan referensi kami untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terkait keterlibatan mantan Kadisdik, MB dalam kasus USBM jilid II dan pasca putusan Prapid,"kata, Kajari Nisel, Riyono, SH MHum saat ditemui di Kantornya, Jln Diponegoro, Te-
lukdalam, Rabu, (5/4). Riyono didampingi Kasi Pidsus, Chalis, SH menuturkan disamping putusan Pengadilan Tipikor, dalam fakta Persidangan juga jelas adanya keterlibatan mantan Kadisdik, MB. Dan proses hukum terhadap MB akan terus dilanjutkan sembari menunggu putusan banding yang diajukan pihaknya terhadap denda yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa YB karena terlalu rendah dari tuntutan Jaksa. "Kita masih belum menetapkan status tersangka baru pasca putusan Pengadilan Tipikor terhadap YB, namun indikasi keterlibatan
pihak lain dalam kasus ini sudah pasti tinggal tunggu waktunya saja. " Banyak faktor-faktor lain yang harus kami pertimbangkan termasuk kesibukan personil dalam menghadapi Persidangan terhadap terdakwa kasus sertifikasi guru, MD", terangnya. Intinya, kata dia, proses hukum kasus USBM itu terus berjalan begitu juga kasus sertifikasi guru atas sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. Mengenai adanya sejumlah laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa,Riyono mengatakan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi
dengan pihak Inspektorat Kabupaten Nisel. "Hasil audit Inspektorat Nisel ada 2 atau 3 Desa yang kasusnya dilimpahkan ke kita, namun, masih kita diskusikan.Karena masih dalam tahap penyelidikan formulasi perbuatan melawan hukumnya dan regulasi mengenai Dana Desa itu seperti apa", sebutnya. Riyono mengimbau pemerintah daerah agar transparan kepada masyarakat dalam hal penggunaan dana desa. Tujuannya agar masyarakat juga ikut mengawasi penggunaan dana ADD tersebut sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.(HAL)
Oknum Kasek Pindah Tugas Bawa Laptop Aset Sekolah LABURA- Sutrisman SPd oknum Kepala Sekolah (Kasek) membawa laptop barang inventaris/aset milik sekolah saat pindah tugas. Hal ini terungkap saat awak media berkunjung ke Sekolah SMPN 4 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Setiba disekolah beberapa guru bersama Kasek, Eli Siagian SPd menyampaikan keluh kesahnya pada awak media. Diceritakannya, saya masih terhitung baru menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Kualuh Se-
latan, paling ada sekira sebulan. Sebelumnya, Kasek disini pak sutrisman. Saat saya menjabat, maka pemeriksaan perihal aset/barang inventaris milik sekolah saya laksanakan. Selanjutnya, beberapa guru disini menyampaikan pada saya kalau satu unit Laptop merk acer dibawa oleh pak sutrisman (Kasek lama). Saya pun terkejut mendengarnya, kemudian pernah kupertanyakan hal ini pada pak surisman. Kenapa aset milik sekolah harus dibawa? Seharusnya itu tetap ting-
gal disekolah. Namun anehnya pak sutrisman menjawab, Laptop tersebut dibawanya karena banyak data didalamnya. Ucapnya. Terpisah saat awak media menemui Sutrisman SPd yang saat ini menjabat Kepala Sekolah SMPN 3 Kualuh Selatan terkait masalah tersebut. Dengan arogannya Kasek yang satu ini mengatakan “siapa yang bilang itu, jumpakan dia samaku. Aku tidak ada membawa aset sekolah� ketusnya.
Namun diakhir perbincangannya dengan awak media, Sutrisman mengakui kalau satu unit Laptop merk acer inventaris SMPN 4 Kualuh Selatan benar dibawanya. Tapi saya tukar dengan Laptop pribadi milik saya. Tandasnya. Kelakuan Kasek yang satu ini memang sudah pantas dipertanyakan. Sebab, ada apa dia harus menukar Laptopnya dengan Laptop aset sekolah. Tak menjadi alasan karena ada data didalamnya. Kalau hanya data itukan bisa dipindahkan ke flashdisk.(SBC)
TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR
Sidang Kasus Jual Beli Tanah Libatkan Kepala BPN Medan MEDAN- Sidang kasus dugaan penggelapan uang biaya balik nama sertifikat tanah, dengan terdakwa Herniati yang merupakan notaris, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (5/4). Pada sidang bergendakan keterangan terdakwa, terungkap jual beli tanah di Jalan Sei Mencirim Desa Paya Geli Kabupaten Deliserdang itu melibatkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, M Thoriq, yang
K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL
merupakan pembeli tanah seluas 4.000 meter tersebut. Terdakwa mengaku harga jual kesepakatan antara M Thoriq dan Palem Bangun (penjual) sebesar Rp9 miliar walaupun harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya Rp4,3 miliar. "Memang itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi, makanya dibuat sesuai pembayaran NJOP sebesar Rp4,3 miliar
lebih," katanya. Awalnya, kata terdakwa, perkenalan dengan M Thoriq melalui Direktur Operasional BPN Medan, Paulina Ginting, untuk mengurus jual beli tanah pada 2011. Setelah itu mereka berhubungan baik hingga sampai terdakwa ditunjuk untuk mengurusi seluruh jual beli tanah dan balik nama di Desa Paya Geli tersebut. Singkat cerita, setelah proses jual beli itu terjadi, M Thoriq han-
ya memberi panjar sebesar Rp1 miliar sedangkan pelunasannya terdakwa mengaku tidak mengetahui karena M Thoriq melunasi pembayaran melalui Paulina Ginting. "Setelah itu dia menunjuk saya untuk balik nama tetapi atas nama anaknya Amalia Puspita Sari. Tetapi dalam proses balik nama itu saya tidak pernah bertemu dengan anaknya," jelasnya. Dalam proses balik nama itu
juga, terdakwa mengatakan kepada M Thoriq biaya balik nama itu cukup besar. Antara lain untuk biaya pembayaran PBB, BPTH, SPPT, pajak dan lainnya dalam jangka waktu 4 bulan. Tak lama, melalui anaknya yang lain Satrio, ada mentransfer sejumlah uang dengan 4 tahap pengiriman. Jika ditotalkan mencapai Rp141 juta. Setelah uang itu diterima, dia pun melakukan pengurusan balik nama ke Kantor BPN Deliserdang.
Di sana ia, menggunakan jasa Ahmad Sobri yang kesehariannya bisa mengurusi pengurusan di kantor BPN. "Saya memang sering melalui Ahmad Sobri untuk mengurusi segala keperluan di BPN. Saya ada memberikan uang jika ditotalkan sebesar Rp56 juta untuk biayanya," ucapnya. Kemudian, anak M Thoriq mempertanyakan sudah sejauh mana proses balik nama tersebut.
Terdakwa pun mencoba menghubungi Ahmad Sobri dan mengaku telah membayar dengan menunjukkan bukti pembayaran melalui Bank Mandiri. Namun, kenyataannya pembayaran yang dilakukan Ahmad Sobri hanya Rp400 ribu. Satrio yang merasa menjadi korban mempertanyakan ke terdakwa. Namun terdakwa selalu mencari alasan sampai dilaporkan. Usai mendengarkan keterangan terdakwa majelis hakim Didik Prasetyo, menunda sidang hingga Rabu (12/ 4).(MOC)
BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: -, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Derisman Giawa, Foliaro Giawa, Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring, Nasib Marulak Sianturi; BIRO BATUBARA: Sahril(Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih (Siantar/Simalungun); Osben Tamba (Samosir); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/ Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba, Susanto (Pekanbaru); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).