Epaper kpkpos 298 edisi 14 april 2014

K O R A N

EDISI 298/ THN VI

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

14 – 20 APRIL 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

K R I M I N A L

POLITISI PD SUTAN BATHOEGANA BELUM TERSENTUH HUKUM • DI HALAMAN

Anggota KPPS yang baru selesai membongkar isi kotak suara dan kembali menutupnya.

Anggota KPPS yang membuka kotak suara.

Sejumlah Anggota Panwaslu yang terlihat tidak perduli.

3

Segel kotak suara terlihat tidak dipasang pada bagian atas kotak suara

Kecurangan Pemilu Terjadi di Desa Tanjungmorawa-B

Puluhan Kotak Suara Ditemukan Tidak Bersegel dan Dibuka Paksa TANJUNG MORAWA - Penyelenggaraan Pemilu Legeslatif yang diselenggarakan serentak seIndonesia pada Rabu 9 Juli 2014 lalu, ternoda dimana di Desa Tanjung Morawa-B, Kec.Tg. Morawa, Kab.Deli Serdang ditemukan adanya puluhan kotak suara

tanpa disegel bahkan ada kotak suara yang dibuka paksa oleh pihak tertentu.

Hal ini diketahui langsung oleh wartawan KPK Pos ketika mendapat informasi dari salah satu sumber yang kemudian langsung mendatangi kantor Desa Tanjung

Morawa-B pada Kamis (10/04) sekira pukul 01.05 Wib dini hari sekaligus mengabadikan kejadian tersebut.

Kotak suara yang dikumpulkan dari 36 TPS usai pencoblosan yang ada di Desa Tanjung Morawa-B diketahui tiba di perkarangan

kantor Desa sebelum tengah malam itu terlihat bukan lagi seperti kotak yang dijaga kerahasiaannya sebab banyak kotak suara pada bagian atasnya tidak bersegel dan bahkan ada lebih dari 3 kotak suara sepertinya dibuka paksa oleh pihak KPPS.

Kejatisu Diminta Segera Eksekusi Rahudman MEDAN – Hingga saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belum mengeksekusi Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap yang telah divonis Mahkamah Agung (MA) 5 tahun penjara.

Putusan MA tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut yakni empat tahun penjara, denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 480 juta.

Dari informasi yang berkembang kalau eksekusi terhadap Rahudman Harahap sengaja diperlambat oleh tim eksekusi dengan menyebar alasan kalau pihak Kejati Sumut belum menerima

salinan putusan vonis 5 tahun terhadap Rahudman Harahap.

Walau ini hanya sekedar isu namun pada kenyataannya dari konfirmasi melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan, Jumat lalu, memang menyebutkan, bahwa Kejatisu sedang meminta salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memvonis lima tahun Rahudman Harahap, Wali kota Medan nonaktif, dalam perkara korupsi.

"Kita juga heran, sampai saat ini salinan putusan kasasi Rahudman

Ironinya keadaan tersebut terkesan dibiarkan pihak Panwaslu, KPU dan aparat pemerintahan Desa yang saat itu masih berada di kantor Desa dengan tidak memperdulikannya, bahkan ada pula seseorang berada di sudut perkarangan kantor desa terlihat sedang

MEDAN - Langkah PT PLN yang rela mengeluarkan uang perusahaan sebesar Rp23,9 miliar sebagai jaminan Hermawan Arif Budiman mendapatkan status tahanan kota, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Jaminan kedua petinggi PLN tersebut menjadi salah satu pertimbangan Ketua Majelis Hakim Tipikor Jonner Manik dan Hakim Anggota Denny Iskandar serta Merry Purba untuk mengeluarkan penetapan pengalihan status tahanan rutan menjadi tahanan kota kepada terdakwa Ermawan Arief Budiman.

Penetapan berlaku sejak 8

Tersangka SAL dan SPN Diduga Jadi Tumbal

TANJUNGBALAI – Tipikor Polres Tanjungbalai menurut sumber akan melakukan pengusutan atas dugaan penyimpangan dengan modus dugaan mark up Pengadaan Sarana Media Elektronik Pembelajaran Tahun Anggaran (TA) 2013 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai berbiaya Rp.6.083.803.000 dengan rekanan PT Shaktia Edu Jangge.

Adapun proyek tersebut berupa pengadaan proyektor EX- 537 R, Optama dilengkapi dengan Layar/ Screen, Breaker (Penggantung Infokus), CD Pembelajaran untuk 11 bidang studi dan Donggel (Password) dan ini diduga terjadi mark up harga.

Indikasi proaktfifnya Tipikor Polres Tanjungbalai ditandai dengan dipang-

dinas DPRD Langkat tahun 2012 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp.666 juta tersebut.

“Terkesan ada upaya Penyidik Kejari Stabat hanya akan menumbalkan SAL dan SPN menjadi terdakwa dalam perkara ini, sama persis dengan yang mereka lakukan terhadap SS dan IR dalam perkara TPK Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011 di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat tahun 2013 lalu,” ungkap Togar.

Ditambahkan oleh Togar Lubis, pada perkara korupsi DAK pendidikan 2011, saat persidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim Tipikor Medan sempat mempertanyakan • LANJUT KE HAL. 2

PUSKESMAS TELUKDALAM LANTARKAN PASIEN

J.Situmorang korban eksekusi Haram PT.NWR Histeris menangis menyaksikan kebun sawitnya dibeko disaksikan puluhan aparat Kepolisian dan Brimob.

April 2014. Istri terdakwa turut sebagai penjamin.

Menanggapi hal tersebut Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA), Muslim Muis, angkat bicara dimana menurutnya kebijakan majelis hakim itu dinilai salah kaprah dengan memberikan pengalihan tahanan dengan menggunakan uang negara. "Dalam Undang-Undang bantuan hukum, yang berhak mendapat bantuan penahan adalah orang miskin. Tapi terdakwa korupsi dialihkan tahanan juga memakai uang negara, kan sudah salah kaprah. Ini bukan tindakan berkeadilan," • LANJUT KE HAL. 2

gilnya Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) Tetty Julianty Siregar, ST,MT untuk dimintai keterangannya, namun karena kesibukan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) pemanggilannya ditunda sementara.

Adi Surya Panjaitan Ketua DPD GeMPATA Reformasi Kota Tanjungbalai dan Ade Agustamai Lubis,SH Ketua HiMTA kepada Wartawan Kamis (3/4) di Jalan Gaharu, berharap agar Tipikor Polres Tanjungbalai serius melakukan pengusutan dugaan penyimpangan dengan modus dugaan mark up Pengadaan Sarana Media Elektronik Pembelajaran Tahun Anggaran (TA) 2013 tersebut.

“Kegiatan pengadaan infokus dengan • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

HUKUM BISA DIBELI

PT.NWR Membandel, Panggilan Hearing DPRD Tidak Digubris

Panggilan hearing Komisi A DPRD Pelalawan tidak digubris.

Padahal tujuan hearing yang digelar Komisi A DPRD Pelalawan 7 April 2014 untuk mendapat keterangan dari para pihak yang bersengketa, terkait

• LANJUT KE HAL. 2

Tipikor Polres T Balai Akan Usut Dugaan Mark-Up Rp 6 Miliar di Disdik

• LANJUT KE HAL. 2

PELALAWAN - Komisi A DPRD Kabupaten Pelalawan belum lama ini, gagal hearing dengan menejemen PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau.

but, namun mereka tidak menggubriskan penyampaian tersebut dan hanya diam, tentu saja hal ini menjadi pertanyaan. Kesal tidak mendapat respon, KPKPos mencoba menghubungi salah satu caleg

PLN Bantu Koruptor Mendapat Kecaman

Kasus Perjalanan Dinas DPRD Langkat

STABAT–Jika Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat tetap bersikukuh hanya menetapkan dua orang tersangka yaitu SAL dan SPN dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) biaya perjalanan dinas DPRD Langkat tahun 2012, sebaiknya kedua orang tersebut bersedia menjadi pengungkap fakta (whistleblower) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dinyatakan oleh Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis SH MH, belum lama ini di Stabat, menyikapi adanya dugaan bahwa penyidik Kejari Stabat hanya akan “menumbalkan” SAL selaku Sekwan dan SPN selaku mantan Sekwan sebagai Terdakwa kasus korupsi biaya perjalanan

membuka sejumlah kotak suara yang telah digembok dengan begitu leluasanya tanpa adanya pengawasan.

Melihat kejadian itu KPKpos pun mendatangi anggota Panwaslu yang berada didekat lokasi tersebut dan menyampaikan kejadian terse-

eksekusi rumah warga, Rumah Ibadah serta Sekolah SD 04 dan penggeledoran ribuan hektar kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Segati.

Diindikasikan eksekusi yang dilakukan PT.NWR dituding melawan hukum, karena tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pelalawan PT.NWR melakukan eksekusi “haram” dengan tidak memberikan ganti rugi sepeserpun kepada warga pemilik kebun sawit.

PT.NWR bergerak dibidang Kehutanan Groupnya PT.RAAP tanpa proses Pengadilan, hanya mengandalkan aparat Kepolisian

meluluhlantakkan kebun sawit warga Segati PT.NWR mengklaim bahwa tempat tinggal dan tanah kebun sawit masyarakat masuk dalam kawasan HPH Tanaman Industri PT.NWR. Hearing dilakukan untuk mencari solusi terbaik, terkait eksekusi yang dilakukan PT.NWR di informasikan Ketua Komis A DPRD Pelalawan Drs. Sozifao Hia Msi, melalui surat DPRD Pelalawan No.005/DPRD/ PR/2014/240 tanggal 7 April 2014 Perihal Undangan “Dengar Pendapat” mengundang Direktur • LANJUT KE HAL. 2

LANGKAH PT PLN yang rela mengeluarkan uang perusahaan sebesar Rp23,9 miliar sebagai jaminan Hermawan Arif Budiman mendapatkan status tahanan kota, mengundang tandatanya dan reaksi dari masyarakat.

Disaat kinerja Perusahaan Listrik Negara di Sumatera Utara menjadi sorotan masyarakat dengan memadamkan listrik semena-mena, kini PTP PLN kembali menambah daftar kekecewaan masyarakat dengan membebaskan seorang koruptor, pasalnya, sebagai sebuah perusahaan plat merah, uang yang ada di PLN merupakan uang rakyat.

Beralasan terdakwa keahliannya dibutuhkan dalam mengatasi krisis listrik di Sumut Dirut PT PLN Persero dan GM PT PLN Pembangkit Sumbagut melalui surat tertulis me-

minta agar terdakwa menjadi tahanan kota, pernyataan seolah-olah tidak ada lagi yang ahli di PT PLN dalam mengatasi krisis atau bisa dikatakan pegawai lain yang diangkat PT PLN bukanlah orang-orang yang kualifaid, padahal mereka kebanyakan para sarjana-sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang diakui kredibilitasnya.

Sebenarnya penetapan status tahanan kota terhadap Herman Arif Budiman tersebut tidak akan terjadi kalau Hakim Tipikor Kota Medan mengambil putusan bijak sehingga tidak menimbulkan kegeraman masyarakat di Medan maupun di Sumatera Utara namun itulah kenyataannya dan putusan ini bukan saja baru terjadi kali ini pada hakim tipikor • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

SAMBUNGAN

KPK Temukan 100-an Aset Wawan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan lebih dari 100 aset milik Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) yang berupa lahan dan bangunan. Lebih dari 100 aset ini ditemukan melalui penelusuran yang dilakukan KPK sejak menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait proyek alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten.

"Dari informasi yang kami terima, ditemukan lebih dari 100 bangunan dan atau tanah yang diduga dimiliki TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (11/4).

Kemungkinan, lanjut Johan, aset-aset berupa lahan atau bangunan tersebut ada yang akan disita KPK. Menurut Johan, aset-aset yang akan disita adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Wawan.

"Contoh kasusnya misalnya

TCW (Wawan). Diduga, ada yang terima dari dia (Wawan), kita sita," sambung Johan.

Sejauh ini, KPK telah menyita aset Wawan yang berupa kendaraan. Total kendaraan yang disita terdiri dari 73 mobil dan satu sepeda motor.

KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka dugaan pencucian uang setelah mengembangkan kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak yang menjerat Wawan lebih dulu. KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Tangerang Selatan dan di Provinsi Banten.

Dua perkara Wawan sudah naik ke pengadilan, yaitu dugaan pemberian suap sebesar Rp 1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, terkait Pilkada Lebak dan pemberian hadiah kepada Akil Mochtar, mantan Ketua MK, dalam sengketa Pilkada Banten.(KC)

TIPIKOR POLRES T BALAI AKAN USUT DUGAAN MARK-UP RP 6 MILIAR DI DISDIK .............................

• DARI HALAMAN. 1 Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Tetty Julianty Siregar,ST.MT dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kadis Pendidikan Kota Tanjungbalai, Drs H Hamlet,M.Pd diawal penawarannya telah dibebankan kepada rekanan dana dimuka 10% dari pagu kegiatan.

Dikuatirkan pelaksanaannya terjadi manipulasi spec maupun jumlah bahan karena setiap kegiatan telah ditentukan persentasenya mulai dari PPN, PPh

maupun Overhead rekanan maksimal 15%. Artinya dana 10 % tersebut tidak ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKASKPD)," tegas Adi Surya.

Sementara Kadis Pendidikan Kota Tanjungbalai, Drs H Hamlet, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan selaku PPTK, Tetty Julianty Siregar, ST,MT terkesan tertutup dan tidak transparan kepada Wartawan yang akan menyambanginya untuk konfirmasi seperti menyembunyikan permasahan.(HER)

TERSANGKA SAL DAN SPN DIDUGA JADI TUMBAL......................

• DARI HALAMAN. 1 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengapa Kejari Stabat tidak menetapkan dua orang saksi yang diajukan oleh JPU sebagai tersangka dan saat itu JPU mengatakan bahwa setelah perkara tersebut selesai akan menetapkan ke-2 nya sebagai tersangka dan ternyata sampai saat ini ucapan JPU tersebut ternyata janji belaka.

Masih menurut Togar, bahwa ternyata, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. 114/LHP/XVIII/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan bukan hanya terjadi di DPRD Langkat, namun juga terjadi di sebagian besar SKPD di Pemkab Langkat. Khusus di DPRD Langkat, berdasarkan audit, yang menikmati biaya perjalanan dinas tersebut adalah 50 anggota DPRD langkat beserta 43 orang PNS

Sekretariat DPRD. Sedangkan, penyumbang terbesar terjadinya kerugian negara atas perjalanan dinas ini adalah Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun dan ajudannya David Helgod Pardede serta adik iparnya bernama Ihyanul Haq. “Berdasarkan hasil audit BPK RI, jika diurut menjadi 10 besar, SAL selaku Sekwan hanya menempati urutan ke 7 yaitu wajib mengembalikan sebesar Rp8 juta, sedangkan ajudan Ketua Rudi Hartono Bangun Rp24,799 juta serta adik iparnya Rp19,492 juta dan kita sama sekali tidak temukan nama SPN. Artinya, SAL dan SPN dijadikan tumbal atau orang yang harus mempertanggungjawabkan terjadinya tindak pidana tersebut dan jelas sangat bertentangan dengan salah satu asas hukum. Jika bersedia, kita akan fasilitasi SAL dan SPN menjadi whistleblower di KPK,” beber Togar Lubis sambil memperlihatkan hasil audit tersebut. (JUL)

HUKUM BISA DIBELI.........................

• DARI HALAMAN. 1 Medan, seperti salah satunya keputusan membebaskan Rahudman Harahap Walikota Medan terkait kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan Tahun 2005 senilai Rp2,071 miliar yang kemudian oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi memvonis Rahudman Harahap 5 tahun penjara.

Ironinya seperti diberitakan oleh beberapa media, seorang hakim Pengadilan Tipikor Medan yang enggan namanya ditulis, ngotot bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan tidak adanya keterlibatan Rahudman dalam kasus korupsi dimaksud.

Tentu saja komentar salah seorang hakim Pengadilan Tipikor Medan yang menyalahkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memvonis Rahudman Harahap 5 tahun penjara, mendapat tanggapan pimpinan Komisi Yudisial (KY).

Dengan nada keras, Wakil Ketua KY Imam Anshory Saleh mengingatkan hakim Pengadilan Tipikor Medan agar menghormati putusan kasasi.

Tidak kasus itu saja bahkan pernah lima majelis hakim pengadilan Tipikor Medan yang menyidangkan perkara kasus dugaan korupsi Dinas PU Deli Serdang, direkomendasikan sangsi berupa teguran lisan karena dinilai telah menyalahkan peraturan disiplin kerja yaitu melakukan penetapan pengubahan status tahanan dua terdakwa kasus korupsi ini yaitu Faisal dan Elfian dari rumah tahanan menjadi tahanan kota Keanehan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim Tipikor Medan ini tentu saja membuat pertanyaan dan bahkan merebak perkataan apakah hukum bisa dibeli di Kota Medan.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) didampingi Sekjen Idrus Marham (kanan) menerima kunjungan capres PDI Perjuangan Joko Widodo (kiri) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (12/4). Kedua calon presiden tersebut sepakat untuk menjaga Pilpres tetap aman dan tertib.

Ical: Kalau Pak Jokowi Wakil Saya, Saya Siap JAKARTA–Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengaku siap jika bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, menjadi wakilnya.

Aburizal mengeluarkan pernyataan tersebut ketika ditanya soal kesiapannya berpasangan

dengan Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi wakil saya, saya siap," ujar Aburizal Bakrie sambil tersenyum, saat baru tiba di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (12/4).

Siang ini bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo me-

lanjutkan safari politiknya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat.

Sebelumnya, ia telah menyambangi kantor DPP Partai Nasdem dan menghasilkan koalisi di antara keduanya (baca: Resmi, Nasdem Dukung Pencapresan Jokowi).

Aburizal mengatakan, sebagai

tokoh muda dan calon presiden muda, dia menilai Jokowi sebagai orang yang sopan sekali. Aburizal berpesan, siapa saja yang menjadi presiden, dia harus didukung oleh parlemen yang kuat.

Aburizal tidak banyak memberi pernyataan kepada wartawan yang sejak pagi menunggu di kantor

DPP Golkar. Aburizal tiba pukul 12.50 WIB. Sekitar 30 menit berselang, Jokowi juga tiba di kantor DPP Partai Golkar. Namun, Jokowi belum banyak memberikan komentar tentang tujuannya datang ke kantor DPP Golkar.

"Ketemu dulu," ujar Jokowi.(NET)

PLN BANTU KORUPTOR MENDAPAT KECAMAN..................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ketus Muslim, Jumat (11/4).

Mantan Wakil Direktur LBH Medan itu, meminta jaksa untuk segera mengusut pos anggaran PLN yang digunakan dalam pengalihan tahanan tersebut. "Seharusnya majelis hakim harus mempertanyakan terlebih dahulu dan menganalisa dari mana asal uang itu, dan tidak dengan begitu cepat memutuskan pengalihan tahanan tersebut dengan alasan karena jasa yang dibutuhkan," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan dan atas hal tersebut LBH akan melaporkan Ketua Majelis hakim dan dua hakim anggota Pengadilan Tipikor Medan ke Komisi Yudisial (KY) atas masalah ini. "Sudah ada yang salah ini. Untuk itu, akan kita laporkan Majelis Hakimnya ke KY. Karena kita menilai tidak patut (penangguhan tahanan kota) diberikan kepada tersangka korupsi untuk penangguhan penahanan.

Apa lagi uang sebesar itu," ungkap

Direktur LBH Medan, Surya Adinata.

Diketahui, Pengalihan penahanan terhadap mantan Kepala Sektor PT PLN Belawan, Ermawan Arief Budiman menjadi tahanan kota, dijamin Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji serta General Manager PT PLN Sumbagut, Bernadus Sudarmanta.

Selain itu, ada juga jaminan istrinya serta uang Rp23,9 miliar yang dititipkan melalui rekening Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Uang itu berasal dari PT PLN

Pusat dan PT PLN Sumbagut.

Majelis hakim Jonner Manik sebagai ketua, Merry Purba dan Denny Iskandar sebagai hakim anggota, mengalihkan penahanan itu sejak penetapan pada 8 April lalu. Penetapan pengalihan itu dikeluarkan setelah adanya permohonan tertulis dari Dirut PT PLN persero dan GM PT PLN Pembangkit Sumbagut yang meminta agar terdakwa menjadi tahanan kota karena keahliannya dibutuhkan dalam mengatasi krisis listrik di Sumut.

Diketahui, Ermawan Arif Budiman didakwa terlibat tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Albert Pangaribuan (mantan GM PT PLN) Edward Silitonga (mantan Manager Perencanaan), Fahmi Rizal Lubis (mantan Manager Bidang Produksi), dan Robert Manyuzar (Ketua Panitia Pengadaan) pengadaan Flame Tube GT-12 senilai Rp23,94 milliar pada tahun 2007. Kelima terdakwa sebelumnya telah menjalani proses persidangan dan telah divonis dengan hukuman berbeda-beda. (SB)

KEJATISU DIMINTA SEGERA EKSEKUSI RAHUDMAN.....................................................................

• DARI HALAMAN. 1 belum diterima Kejati Sumut," ucap Chandra.

Menurut dia, belum diterimanya salinan putusan kasasi tersebut, pihak Kejati Sumut tidak dapat melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Rahudman.

Sebab, jelasnya, Kejati Sumut melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Wali kota Medan nonaktif, berdasarkan salinan putusan MA tersebut.

"Sebelum Kejati Sumut memiliki salinan putusan kasasi MA, maka institus hukum tersebut tidak akan berani melaksanakan penahanan terhadap Rahudman Harahap,"

ucap juru bicara Kejati Sumut.

Segera Eksekusi Sementara itu permintaan untuk segera dilaksanakan eksekusi kepada Rahudman juga datang dari aktivis Jaringan Advokat Publik (JAP) William A. ZAi yang menyebutkan, "Kami minta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera eksekusi Rahudman dan kami mengapresiasi putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar dan kawan-kawan, namun seharusnya hukuman maksimal yang harus dikenakan kepada Rahudman," ungkap William.

Dimana hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara sesuai dakwaan yang dikenakan kepada

Rahudman dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 2 ayat (1).

Menurut Wiliam yang juga alumni LBH Medan ini, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan telah terungkap fakta-fakta adanya keterlibatan Rahudman dalam kasus korupsi Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005 sebesar 1,5 M yang juga melibatkan bendahara Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Amri Tambunan yang divonis 4 tahun penjara.

“Sewaktu masih di LBH Medan, saya selalu hadir dan memantau persidangan Rahudman. Di hadapan persidangan saksi yakni mantan Sekda Tapsel Amrin Tambunan menyampaikan bahwa Rahudman ikut bertanggung jawab dalam penggunaan TPAPD itu. Namun Majelis Hakim yang dipimpin Sugianto tidak mempertimbangkan keterangan Amrin tersebut, malah membebaskan Rahudman” ujarnya.

Mantan Petugas Posko Pemantauan Peradilan Bersih Sumatera Utara ini juga menambahkan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Rahudman pernah dilaporkannya kepada Komisi Yudisial, namun dia meng-

aku hingga saat ini tidak tahu perkembangan laporan itu. Akan tetapi, Dia berharap KY menindak tegas Majelis Hakim yang pernah dilaporkannya.

“Saya sudah melaporkan Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini kepada Komisi Yudisial. Saya menilai bahwa ada kejanggalan terkait vonis bebas itu. Karena Komisi Yudisial telah diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengawasi hakim, maka diminta untuk menindak tegas atau bahkan memecat hakim yang melanggar aturan hukum sesuai dengan Kode Etik Perilaku Hakim maupun Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (BEN/WOL)

PULUHAN KOTAK SUARA DITEMUKAN TIDAK BERSEGEL DAN DIBUKA PAKSA..................

• DARI HALAMAN. 1 dan tak lama Ia pun datang dan mempertanyakan hal tersebut.

Salah seorang KPPS kepada caleg tersebut berdalih dengan mengatakan alasan dibukanya kotak suara tersebut karena ada logo hologram C1 yang asli tertinggal didalam kotak suara yang seharusnya berada di luar.

Insiden ini sempat dilaporkan kepada petugas kepolisian yang melintas, kemudian 3 personil polisi pun turut meninjau lokasi dan

sempat memarahi anggota KPPS, namun selanjutnya entah bagaimana situasi menjadi reda dan 3 personil Polisi tersebut tidak melanjuti prosesnya.

Salah seorang anggota Panwaslu yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada KPKPos mengakui bahwa kasus ini sebenarnya telah dilaporkannya kepada Zulkarnain selaku ketua panwaslu Kecamatan atas kejadian tersebut, namun Zulkarnain tidak memperdulikan laporannya bahkan Zulkarnain malah meme-

rintahkan dirinya untuk kembali saja ke kantor Panwaslu.

Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa, Zulkarnain H.D, SH saat dihubungi KPK Pos sore harinya mengakui tidak tahu kejadian tersebut dan menambahkan "kalau begitu pihak yang mengetahui agar segera saja membuat laporan ke panwaslu," elaknya.

Ditempat terpisah Kepala Desa Tg.Morawa-B H.Fauji ketika dihubungi KPK Pos mengatakan hal yang sama, "saya saja baru tahu ini,

karena malam itu saya tidak ada di kantor desa, kalau begitu berarti memang rawan sekali, kalian usut saja sampai tuntas", kata Fauji.

Dari sumber berbeda juga membeberkan bahwa di kantor Desa Tg.Morawa-B malam itu juga ada terlihat beberapa saksi dari beberapa Caleg disuruh mengisi sendiri lembaran C1, dan sore hari sebelumnya sejumlah saksi juga ada disuruh isi formulir C1 di TPS. KEJADIAN SERUPA Informasi yang dihimpun KPK

Pos, Kejadian serupa juga terjadi di Desa Dalu Sepuluh-B Kec. Tanjung Morawa, tepatnya juga pada malam yang sama sekira pukul 01.00Wib dini hari, sejumlah kotak suara terlihat tanpa disegel dan dibuka pihak kPPS, bahkan Kapolres AKBP Dicky Patria Negara bersama dua personilnya ikut mendatangi kantor Desa Dalu Sepuluh-B bersama ketua Panwaslu, dan tim PPK Tanjung Morawa, namun hal itu juga selesai begitu saja tanpa ada proses lanjut. (DIZ)

PT.NWR MEMBANDEL, PANGGILAN HEARING DPRD TIDAK DIGUBRIS....................................

• DARI HALAMAN. 1 PT Nusa Wana Raya, Kapolres Pelalawan, AKBP. A.Supriyadi, Asisten I Setda Kab. Pelalawan, Camat Langgam, Kepala Desa Segati dan sejumlah Ninik Mamak Desa Segati serta sejumlah warga pemilik lahan.

Namun undangan Komis A DPRD Pelalawan tersebut tidak di indahkan menejemen PT.NWR dan Polres Pelalawan, sehingga hearing tersebut gagal, padahal Para warga dan Ninik Mamak mengharapkan kehadiran PT.NWR dan Polres Pelalwan di Gedung DPRD Pelalawan namun

setelah ditunggu-tunggu sejak pukul 09. Wib hingga Pukul 12.00 Wib PT.NWR dan Polres Pelalawan tak kunjung datang.

Oleh Drs, Sozifao Hia Msi hearing tersebut dinyatakan tidak lengkap karena PT.NWR dan Polres Pelalawan tidak hadir.

Ditempat terpisah Ketua DPD Asosiasi Independen Petani Indonesia (AIPI) Daerah Propinsi Riau Khairimullah ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler belum lama ini, terkait ketidak hadiran PT.NWR mengatakan, sebagai bentuk pelecehan terhadap Legislatif, dan merupakan preseden buruk

bagi lembaga terhormat penampung aspirasi rakyat.

DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan diminta jangan berhenti memanggil PT.NWR. Komisi A yang menangani masalah Pertanahan harus memanggil kembali PT.NWR dan Polres Pelalawan untuk dikonfrontir dalam hearing berikut Jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan Izin HPH Tanaman Industri PT.NWR maka DPRD Pelalawan, merekomendasikan agar izin HPH Tanaman Industri PT.NWR di cabut papar Khairimullah.

Menurut Khairimullah lagi peristiwa yang memilukan itu, dilakukan PT.NWR dengan tidak manusiawi, seakan-akan tidak ada lagi hukum dinegeri ini, dengan menggunakan alat berat excapator dikawal puluhan anggota Polres Pelalawan dan anggota Brimob mengeksekusi perumahan warga dan kebun kelapa sawit warga, hingga rata dengan tanah, eksekusi yang dilakukan PT.NWR sebagai tindakan melawan hukum, dan melanggar hak-hak asasi manusia, akibat perbuatan keji yang dilakukan PT.NWR menimbulkan kerugian dipihak

warga mencapai miliaran rupiah.

Selain itu Polres Pelalawan hendaknya “berdiri”, dan berada di kedua belah pihak. Polisi adalah pengayom masyarakat. PT. NWR juga harus diproses dasar hukum pembekoan rumah dan kebun masyarakat yang ada di Segati. ungkapnya.

Terkait dugaan kriminalisasi terhadap 2 orang warga petani, salah satu diantaranya M. Simanjuntak yang hingga saat ini masih di tahan di Mapolres Pelalawan. Jika tidak ditemukan tindak pidana kriminal terhadap dua warga tersebut sebaiknya di bebaskan. ujarnya. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

KORUPSI

NASIONAL

Suap Migas, Rudi Rubiandini Dituntut 10 Tahun Penjara JAKARTA - Kasus suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), memasuki taraf tuntutan pidana. Terdakwa Rudi Rubiandini, bekas Kepala SKK Migas dituntut Jaksa KPK Riyono dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Tuntutan itu karena Rudi terbukti menerima hadiah dan janji, berupa uang 200 ribu dolar Singapura, 900 ribu dolar Amerika dari Widodo Ratanachaitong selaku perwakilan PT Kernel Oil Singapura dan Fossus Energy melalui Direktur Operasional PT Kernel Oil Pte Ltd Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya. Serta, 522.500 dolar Amerika dari Artha Meris Simbolon selaku Dirut PT Kaltim Parna Industri (KPI)," papar Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/ 4).

Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dinilai bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer pertama.

Juga Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua. Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) kesatu KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga, ungkap Jaksa.

Dalam tuntutannya, uang diterima terdakwa dari Widodo diterimanya secara bertahap, yakni 200 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Amerika, 300 ribu dolar Amerika, 400 ribu dolar Amerika. Juga penerima uang melalui Deviardi yang merupakan seorang pelatih Golf. Tetapi, atas permintaan terdakwa ataupun kesepakatan "Meski penerimaan tidak langsung oleh terdakwa Rudi. Tetapi, sudah ada kesepakatan antara terdakwa dan Deviardi, maka penerimaan-penerimaan substansinya telah terjadi," ujar Jaksa Riyono sambil menambahkan Rudi tidak pernah menghentikan atau melarang penerimaan-penerimaan yang dilakukan Deviardi.

Juga penerimaan uang 200 ribu dolar Singapura dan 900 ribu dolar Amerika diterima Rudi terkait tugas dan jabatannya selaku Kepala SKK Migas.

"Terdakwa Rudi menyadari penerimaan uang tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala SKK Migas," tandas Jaksa.

Dikatakan, Widodo memiliki kepentingan terhadap terdakwa, pertama menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas Kondemsat Senipah Bagian Negara pada 7 Juni 2013 untuk priode Juli 2013. Kedua, menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix Bagian Negara untuk priode Februari-Juli 2013 untuk Fossus Energy Ltd. Ketiga menggabungkan lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC Bagian Negara dan Kondensat Senipah Bagian Negara untuk priode Agustus 2013. Keempat, menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang pada lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC Bagian Negara sengan Kondensat Senipah Bagian Negara pada 4 Juli 2013 untuk priode Agustus 2013.

Kelima, menggabungkan tender kondensat Senipah dan Minyak Mentah Duri untuk priode September-Oktober 2013. Dan terakhir menunda pelaksanaan tender Kondensat Senipah priode SeptemberOktober 2013.

Rudi juga dinyatakan menerima sejumlah uang dari bawahannya di SKK Migas dan perusahaan rekanan lembaga yang dulu bernama BP Migas tersebut. "Dari fakta sidang, terbukti terdakwa Rudi Rubiandini telah menerima hadiah atau janji, yaitu berupa uang dari Yohanes Widjonarko, Gerhard Rumesser dan Iwan Ratman," sambung Jaksa.

Walaupun dalam sidang, saksi Yohannes Widjonarko, Gerhard dan Iwan ratman membantah memberikan uang kepada terdakwa. Tetapi, Deviardi membenarkan telah menerima sejumlah uang tersebut. Bahkan, dikatakan Andi Suharlis, kesaksian Deviardi didukung oleh bukti buku agenda volvo dan sejumlah uang di safe deposit box.

Saat pembacaan tuntutan, istri Rudi, Elin Herlina, nampak menundukkan kepala sembari tangan kirinya menutup wajah.

Saat ditanya oleh awak media, dia hanya menoleh sesaat dan enggan memberikan komentar soal tuntutan 10 tahun penjara. (ENDY)

Politisi PD Sutan Bathoegana Belum Tersentuh Hukum JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengaku hingga kini KPK belum menetapkan politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana sebagai tersangka terkait penerimaan sejumlah uang dari eks Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

"Belum, belum (tetapkan Sutan sebagai tersangka). Ya, masih di dalami keterlibatan Sutan," ungkap Ketua KPK saat dikonfirmasi kenapa belum juga menetapkan sutan sebagai tersangka, yang ditemui usai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 40 Rawamangun Jakarta, Rabu (9/ 4).

Abraham mengatakan terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik) yang menandakan Sutan sebagai tersangka akan ditentukan dalam ekspose yang akan

digelar pekan depan. "(Sprindik) belum ada karena minggu depan kita mau mengekspose lagi," lontarnya.

Padahal, dalam sidang perkara dugaan suap dan pencucian uang dengan terdakwa Rudi sudah terungkap ada pemberian uang kepada Sutan melalui rekannya di Komisi VII DPR RI, Tri Yulianto sebesar USD 200.000. Ditambah lagi, Rudi telah mengakui memberikan uang sebesar USD 200.000 kepada Tri Yulianto untuk Sutan Bhatoegana.

Rudi pernah membenarkan bahwa pernah menyerahkan USD 200.000 untuk Sutan Bhatoegana melalui anggota Komisi VII DPR, Tri Yulianto di toko buah All Fresh di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada tanggal 26 Juni 2013.

Sebagaimana, dalam surat dakwaan miliknya.

Diakui Rudi, uang tersebut adalah permintaan THR dari Sutan Bhatoegana.

Sebagaimana, kesepakatan ketika bertemu dalam acara yang diadakan Komisi VII DPR di Hotel Crown, Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2013.

Ditambah lagi, ada bukti permintaan THR dari Sutan ke Rudi berupa pesan singkat melalui aplikasi Blackberry Messanger (BBM). Serta, rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 Juli 2013.

Penerimaan sejumlah uang oleh Sutan juga diungkapkan oleh saksi Didi Dwi Sutrisno Hadi selaku mantan Kabiro Keuangan Kementerian ESDM mengaku pernah diperintahkan menyetorkan uang ke Komisi VII DPR RI. "Tanggal 28 Mei 2013, kami diundang rapat ke ruangan Sekjen ESDM, Waryono Karno untuk persiapan rapat di DPR. Kami diminta ada di dalam ruang rapat Sekjen. Lalu saya terus diminta

untuk menyediakan dana. Tetapi, saya tidak ikut rapat," kata Didi ketika bersaksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2).

Kemudian, lanjut Didi, uang tersebut rencananya akan disampaikan ke Komisi VII DPR RI. Namun, uang tersebut rencananya diambil dari SKK Migas.

Sehingga, diminta menghubungi pegawai dari lembaga yang dulu bernama BP Migas tersebut, yang bernama Hardiyono.

Tidak berapa lama, ungkap Didi, Hardiyono datang ke kantornya untuk menyampaikan dana sebesar USD 140.000. Atas perintah Waryono, lanjut Didi, uang tersebut dihitung dan dibagi, yaitu untuk empat Pimpinan Komisi VII masing-masing USD 7.500, 43 anggota Komisi VII masing-masing sebesar USD 2.500, sekretariat Komisi VII sebesar

USD 2.500 dan biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Ada 3 bungkus yang diserahkan.

Untuk pimpinan empat amplop kode P. Anggota kode A dan yang kode S satu amplop untuk anggota sekretariat komisi," ungkap Didi sambil menambahkan bungkusan tersebut dimasukan dalam tas dan diserahkan ke staf khusus Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang bernama Irianto.

Didi mengatakan pemberian tersebut bukan satu-satunya. Sebab, pernah ada pemberian tahap kedua ke Komisi VII DPR sebesar USD 50.000.

Namun, uang yang berasal dari terdakwa Rudi Rubiandini tersebut batal diserahkan ke Komisi VII DPR karena dianggap kurang oleh Waryono. Sehingga, uang tersebut disimpan olehnya yang kemudian diserahkan ke KPK ketika perkara Rudi mencuat. (ENDY)

Hambalang. Irene berpendapat, penetapan pemenang lelang dengan nilai di atas Rp50 miliar semestinya ditandatangani Menpora. Nyatanya, penetapan pemenang lelang hanya ditandangani Wafid.

Jaksa Irene menyatakan, pasca ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang lelang, Deddy menandatangani kontrak induk senilai Rp1,007 triliun. Beberapa kontrak anak senilai Rp246,238 miliar Rp507,405 miliar kembali ditandatangani Deddy.

Namun, PT AK malah mengalihkan pekerjaan utamanya kepada sejumlah perusahaan.

“Terdakwa secara melawan hukum mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan utama berupa pembangunan Asrama Junior Putri, Asrama Junior Putra, dan GOR Serbaguna kepada perusahaan yang dibawa Choel Mallarangeng (adik Andi Mallarangeng), yaitu PT Global Daya Manunggal (GDM) sebesar Rp142,443 miliar,” katanya.

Padahal, lanjut Irene, PT GDM yang dibawa Choel bukan penyedia barang atau jasa spesialis. Selain itu, Teuku mengalihkan beberapa pekerjaan lainnya, kepada PT Dutasari Citra Laras (DCL), PT Aria Lingga Perkasa, dan 36 perusahaan dengan nilai kontrak masing-masing Rp328,063 miliar, Rp3,415 miliar, dan Rp56,813 miliar.

Pembayaran yang diterima KSO Adhi-Wika, atas persetujuan Teuku digunakan untuk membayar fee kepada subkontraktor. Kemudian, uang yang diterima Machfud diberikan Rp10 miliar kepada M Nazaruddin yang juga tertarik mendapatkan proyek P3SON Hambalang, tapi diminta mundur oleh Anas Urbaningrum.

Irene menyebutkan, Nazaruddin sudah mengeluarkan biaya untuk pengurusan proyek Hambalang.

Nazaruddin sempat memberikan Rp3 miliar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto untuk penerbitan sertifikat tanah Hambalang, AS$550 ribu kepada Andi melalui Choel, dan Rp2 miliar untuk Komisi X DPR. Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi P3SON Hambalang, PT AK dan PT WK telah

memberikan uang kepada Anas Rp2,210 miliar untuk membantu pencalonan Anas sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010, Rp6,55 miliar kepada Wafid melalui Paul Nelwan, dan Rp500 juta kepada Mahyuddin.

“Ada pula yang diberikan kepada Adirusman Dault Rp500 juta, anggota Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey Rp2,5 miliar, petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp135 juta, Deddy Kusdinar Rp100 juta, biaya hotel dan uang saku panitia pengadaan Rp606 juta, dan anggota DPR Rp500 juta,” beber Irene.

Atas perbuatan tersebut, Teuku telah memperkaya diri sendiri Rp4,532 miliar, serta memperkaya orang lain dan korporasi, seperti, Andi melalui Choel Rp4 miliar dan AS$550 ribu, Wafid Rp6,55 miliar, Deddy Rp3 miliar, Nanang Suhatmana Rp1,1 miliar, Anas Rp2,21 miliar, Mahyuddin Rp500 juta, Machfud Rp18,8 miliar, dan Olly Rp2,5 miliar.

Irene menambahkan, Teuku juga memperkaya Joyo Rp3 miliar, Lisa Rp400 juta, Anggraheni Dewi Rp400 juta, Adirusman Rp500 juta, Imanullah Aziz Rp378,181 juta, PT YK Rp5,221 miliar, PT Metaphora Solusi Global Rp5,851 miliar, PT Malmas Mitra Teknik Rp837,6 juta, dan PD Laboratorium Teknik Sipil Geonives Rp94,818 juta.

“Selain itu, memperkaya PT Ciriajasa Cipta Mandiri Rp5,839 miliar, PT Global Daya Manunggal Rp54,992 miliar, PT Aria Lingga Perkasa Rp3,337 miliar, PT Dutasari Citra Laras Rp170,395 miliar, KSO AdhiWika Rp145,28 miliar, dan 32 perusahaan atau perorangan subkontraktor dari KSO Adhi-Wika Rp17,96 miliar,” ungkap Jaksa Irene.

Usai mendengar surat dakwaan Jaksa, Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto menanyakan apakah terdakwa Teuku dan tim pengacaranya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Namun permintaan itu ditolak, dan Teuku siap melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dan sidang lanjutan diagendakan pada Selasa, 15 April 2014. (ENDY)

DIANCAM 20 TAHUN PENJARA

Koruptor Adhi Karya Tolak Eksepsi JAKARTA - Kasus korupsi dalam proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, di Bogor Jawa Barat, terus menjerat koruptor lainnya. Kini, giliran eks Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (AK) Teuku Bagus Mokhammad Noor diseret ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Teuku merupakan terdakwa ketiga terkait kasus Hambalang yang disidangkan.

Dalam sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putrie mendakwa Teuku melakukan korupsi bersama-sama Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, Wafid Muharam, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng, M Fakhruddin, Lisa Lukitawati Isa, M Arifin, dan Paul Nelwan. “Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp464,514 miliar,” kata Jaksa Irene, Selasa (8/4).

Perbuatan Teuku dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang ancaman hukumannya selama 20 tahun penjara.

Surat dakwaan Jaksa Irene menguraikan, peristiwa ini bermula saat Teuku mengetahui rencana P3SON Hambalang. Teuku meminta M Arief Taufiqurrahman selaku Manajer Pemasaran PT AK memonitor proyek Hambalang. Arief mengkonfirmasi rencana proyek Hambalang melalui Paul Nelwa, yang merupakan orang dekat Sesmenpora juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Wafid Muharam.

Teuku bersama Arief dan Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso menemui Wafid menanyakan informasi mengenai proyek P3SON Hambalang.

Selanjutnya, Teuku memerintahkan Arief memberikan Rp2 miliar dalam dua tahap kepada Wafid melalui Paul Nelwan pada 8 September 2009 dan 14 September 2009.

Bukan hanya Teuku yang memberikan uang, Machfud juga

memberikan uang Rp3 miliar kepada Wafid Muharam yang tanda terimanya ditandatangani Poniran. Perusahaan Machfud nantinya akan menjadi subkontraktor untuk pekerjaan mekanikal elektrik dan penyambungan daya listrik PLN untuk proyek Hambalang. “Machfud Suroso memberikan uang Rp3 miliar kepada Wafid Muharam sebagai pemberian awal supaya PT Adhi Karya mendapatkan proyek P3SON Hambalang,” papar Jaksa Irene.

Oktober 2009, Teuku dan Arief yang difasilitasi Muhammad Tamzil menemui Menpora Andi Mallarangeng di rumahnya. Teuku mengungkapkan kesediannya untuk mendukung program-program di Kemenpora, termasuk bekerja sama dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang.

Andi pun menyambut baik.

Teuku meminta Arief memonitor proyek P3SON Hambalang agar PT AK yang mendapatkan proyek tersebut. Arief meminta staf pemasaran Divisi Konstruksi I PT AK, Ida Bagus Wirahadi untuk berkomunikasi dengan tim asistensi yang terdiri dari Lisa Lukitawati Isa dan M Arifin untuk mendapatkan pembaharuan informasi proyek.

Jaksa Irene melanjutkan, Arief atas permintaan Teuku menemui Andi di Kemenpora untuk menanyakan soal lelang jasa konstruksi proyek P3SON Hambalang. Namun, saat itu, yang berada di ruangan Menpora adalah Choel, Wafid, Deddy, dan Fakhruddin.

Arief lalu menyampaikan PT AK akan berpartsipasi dalam proyek Hambalang.

Tim estimating bersama Mulyana dari PT Wijaya Karya (WK), tim asistensi, perwakilan PT Yodya Karya (YK), Ketua Panitia Lelang Wisler Manalu, serta Kepala Biro Perencanaan Kemepora yang juga ejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deddy Kusdinar melakukan pertemuan untuk membahas dokumen lelang, lingkup pekerjaan, dan rincian harga.

Dalam rangka mengikuti lelang P3SON Hambalang di Kemenpora, PT AK bersama PT WK membentuk kerja sama operasi (KSO) Adhi Wika dengan menunjuk Teuku sebagai kuasa

KSO. Pada 18 Agustus 2010, Kemenpora mengumumkan lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang dengan nilai pagu anggaran Rp262,784 miliar.

Usai pengumuman lelang, KSO Adhi-Wika bersama tujuh perusahaan lainnya mendaftar sebagai peserta.

Keesokan harinya, Teuku mendapatkan pemberitahuan dari Deddy bahwa anggaran proyek P3SON Hambalang sebesar Rp1,2 triliun sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Irene mengungkapkan, dari 8 perusahaan, hanya 5 perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi, termasuk KSO Adhi-Wika. Namun, evaluasi prakualifikasi dilakukan Teguh Suhanta dari PT AK, Mulyana dari PT WK, Malemteta Ginting dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM), dan Husni Al Huda dari PT YK atas biaya PT AK. Seharusnya, kata Jaksa, panitia lelang harus melakukan prakualifikasi sendiri tanpa melibatkan calon peserta lelang. Panitia lelang juga harus membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bukan malah menggunakan HPS yang dibuat KSO Adhi-Wika sebagai dasar. Sehingga proses lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Alhasil, KSO Adhi-Wika menempati peringkat teratas dengan penawaran harga Rp1,007 triliun.

Sebelum penetapan pemenang lelang, Teuku melakukan pertemuan dengan Deddy, Lisa, dan Arifin di Plaza Senaya.

“Deddy meminta terdakwa supaya PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang memberikan fee 18 persen,” tutur Jaksa Irene.

Atas permintaan Deddy, Teuku menyetujui. Teuku menyampaikan, realisasi fee diberikan Machfud yang perusahannya akan menjadi subkontraktor KSO Adhi-Wia untuk pekerjaan mekanikal elektrikal dalam proyek Hambalang. Saat proses pelaksanaan lelang masih berjalan, Kemenkeu akhirnya menyetujui permohonan kontrak multiyears.

Pada November 2010, KSO AdhiWika diusulkan panitia lelang sebagai calon pemenang dalam pengadaan jasa konstruksi pembangunan P3SON

KPK POS

4

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

KORUPSI

SUMUT

Camat Dan Kades Somolo-molo Diduga Korupsi Dana DPD/K TA.2013

Penerimaan Tenaga PTTD Nisel Terindikasi Korupsi

NIAS- Camat Somolo-molo Drs Delianus Hulu berjanji akan meninjau lokasi pemanfaatan Dana Pembangunan Desa/ Kelurahan (DPDK) Hiligodu Somolo-molo, Kecamatan Somolomolo, Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 yang diduga bermasalah usai pemilu legislatif.

Ketika dikonfirmasi, Kamis pekan lalu, Delianus Hulu mengatakan peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada minggu lalu tapi karena rapat, peninjauan lokasi terpaksa ditunda.

Salah seorang tokoh masyarakat didesa itu Y.Lawolo mengatakan, pembangunan Desa/ Kelurahan Hiligodu Somolo-molo TA.2013 dilakukan asal jadi dengan cara membongkar pasang jalan yang dibangun melalui bantuan desa Tahun 1991. Bahan material yang digunakan hasil bongkaran dari bangunan sebelumnya yang dipasang kembali. Pekerjaan asal jadi itu terlihat sepanjang 100 meter tepat berada didepan salah satu rumah warga Yuliaman Telaumbanua. Dan Pembangunan Desa ini dilaksanakan semasa mantan Pjs Kepala Desa Fatisokhi Laia.

Dan saat dikonfirmasi terkait permasalahan itu, Kepala Desa Hiligodu Somolo-Molo,Setia Lawolo hanya menjawab tidak tau persoalan.

Padahal saat itu dia menjabat sekretaris Desa.

Melihat ketidakperdulian para pejabat di desa itu, Warga Desa Hiligodu meminta kepada Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM untuk menindaklanjuti sikap Camat dan keKepala Desa karena tidak transparan soal anggaran pembangunan desa Hiligodu Somolo-molo.(YAGI)

NIAS SELATAN- Penerimaan tenaga kesehatan kontrak atau PTTD yang di buka oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten disinyalir menghamburkan uang negara yang bersumber dari dana APBD. Demikian dikatakan Pengamat Sosial dan Hukum Aliwardana Zebua, Jumat pekan lalu.

Dia mengatakan, tahun lalu Dinas Kesehatan Nisel telah merekrut tenaga kesehatan dari beberapa jenis profesi yaitu, Sarjana Kesehatan Masyarakat 2 orang, Sarjana Keperawatan 10 orang, Akademik Keperawatan 220 orang, Sekolah Perawat Kesehatan 9 orang, Diplomati 3 Farmasi 4 orang, Radiologi 1 orang, Akademik Teknik Elektro Medik 1 orang, Akademik Refraksi Optikal 1 orang dan Akademik Analis Kimia 2 orang. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 orang. Bahkan, katanya, dalam SPT masing-masing PTTD telah tercantum lokasi penempatan menurut Kebutuhan setiap Desa dan Kecamatan seKabupaten.

Dan anehnya, semua tenaga kesehatan yang telah lolos itu diberhentikan sepihak dan tahun ini penerimaan dibuka kembali.

Ini merupakan wujud visi dan misi Bupati Idealisman Dachi dan Wakilnya Hukuasa Ndruru yang membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nisel No.06 Tahun 2011 tentang pembebasan biaya kesehatan yang didukung dengan Peraturan Bupati No.037 Tanggal 23 November 2011, tentang pengangkatan tenaga kesehatan PTT daerah. Dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat dari segala biaya pengobatan.

Sementara, Ketua Formanisel Kawa Laia menduga penerimaan tenaga kesehatan yang di buka tahun ini membuka peluang korupsi.

Peserta yang lulus harus membayar puluhan juta rupiah. Tahun lalu saja, lanjutnya, peserta yang lulus sebanyak 250 orang. Peserta yang lulus ini kemudian diberi pembekalan dan pada tanggal 30 April 2012 pembagian SPT untuk PTTD. Tapi anehnya, semua tenaga PTT disetiap puskesmas mendapat surat pemberhentian. Ini gaya baru indikasi krupsi yang dilakukan pejabat di Nisel, beber Laia.(AM)

Pimpinan DPRD Sumut Segera Diperiksa MEDAN- Enam pimpinan DPRD Sumut masing-masing, Saleh Bangun (Ketua), Chaidir Ritonga (Wakil-Golkar), Muh Affan (Wakil_PDIP), Kalamudin Harahap (Wakil-PAN), Sigit Pramono Asri (Wakil-PKS) dan Zukifli Efendi Siregar (Wakil-Partai Hanura), sudah menjalani pemeriksaan di Tipikor Poldasu, terkait dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pempropsu TA 2014. Namun, sampai saat ini, keenam pimpinan DPRDSU itu belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kapasitas mereka masih sebagai saksi. Keenam wakil rakyat itu kini kembali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) periode 2014-2019.

Kanit I Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut,AKP Wahyu Bram mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menetapkan tersangka dari wakil rakyat itu."Memang sudah ada yang kita periksa tapi statusnya masih sebagai saksi,"katanya. Mantan penyidik KPK itu mengatakan, pihaknya masih mendalami sejumlah dokumen yang sudah disita dari ruang kerja para pimpinan dewan itu, termasuk dari ruang Sekretaris Dewan, Randiman Tarigan.

"Dokumen-dokumen yang kita sita itu masih didalami. Saat ini kita sudah membangun kerjasama dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut untuk mempermudah,"sebutnya.

Dia menyimpulkan, dari semua dokumen dan dari keterangan para anggota dewan yang sudah diperiksa itu tidak tertutup kemungkinan berubah status dari saksi menjadi tersangka.

"Bisa saja statusnya naik jadi tersangka. Hanya saja, untuk menetapkan tersangka itu kita butuhkan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Mungkin itu akan terungkap setelah pemilu selesai, karena saat ini kita masih konsentrasi pada pengamanan pemilu," pungkasnya.(DNA)

Sekretaris DPD KNPI Langkat, Heri Widianto beserta para wakil ketua pada dialog discussion di Gedung Graha Pemuda Berseri.

Kajari Stabat Tak Mampu Ungkap Kasus Korupsi Langkat LANGKAT- Kajari Stabat dianggap tidak mampu melakukan pengembangan kasus korupsi di Kabupaten Langkat, salah satunya kasus perjalanan dinas DPRD Langkat yang telah menetapkan Sekwan dan Mantan Sekwan menjadi tersangka.

Bahkan Polres Langkat tidak mampu menyeret pelaku korupsi lainnya.

Hal itu dikatakan Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia

(KNPI) Langkat Heri Widiyanto dikantornya, pekan lalu.

Heri mengatakan, dugaan korupsi Jampersal di Dinas Kesehatan dan kasus korupsi perjalanan dinas DPRD yang dilakukan pejabat di Kabupaten Langkat terungkap saat di gelar Discussion Forum minggu lalu di Graha Pemuda KNPI. Dalam forum itu, pihaknya juga mengundang Kajari Stabat dan

Kapolres Langkat namun keduanya tidak hadir.

Padahal, kata Heri, kehadiran aparat penegak hukum itu sangat penting karena banyak hal yang ingin dipertanyakan pada dua kasus korupsi tersebut. Contohnya, kasus korupsi jaminan persalinan (jampersal) di Dinas Kesehatan yang telah menetapkan 3 orang tersangka tapi sampai saat ini Polres Langkat tidak

mampu menjerat pelaku utamanya.

Walaupun sebelumnya Kajari dan Kapolres mengatakan tidak bisa hadir tapi keduanya berjanji akan mengirimkan delegasinya namun tak satupun yang hadir saat itu. Hal ini tidak membuat Heri dan timnya mundur. "Saya dan kelompok pemuda Langkat akan terus mengungkap kasus korupsi di daerah sampai tuntas", tukasnya.(JUL/A)

Dugaan Penyimpangan Dana BOS, Kejari TBA Tidak Serius TANJUNGBALAI- Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan ( Kejari TBA) diminta serius menyikapi laporan dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Pendidikan(BOS) SD Negeri yang dilaporkan masyarakat. Hal ini dikatakan Ketua DPD GeMPATA Reformasi Kota Tanjungbalai Adi Surya Panjaitan didampingi Ketua HiMTA Ade Agustami Lubis,Kamis pekan lalu.

Ketua DPD GeMPATA Reformasi ini bersuara karena membaca di media tentang statemen Kasi Intel Kejari TBA, Hendra Busrian.SH perihal akan dimintainya keterangan beberapa Kepala Sekolah SDN

terkait dugaan penyimpangan dana BOS di 64 SDN Tanjungbalai.

"Kasi Intel Kejari TBA berjanji akan memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah yang terlibat sehabis Pileg", ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin juga pernah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS Tahun 2012 dan Tahun 2013 SDN 132406, SDN 133889 dan SDN 130001 . Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I-IV Tahun 2012 dan Triwulan I-IV Tahun 2013. Dan perolehan BOS dan Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai Tahun

2012 dan Tahun 2013.

Tahun 2013, SDN 132406 dengan 21 rombongan belajar (rombel) dengan rincian 805 peserta didik menerima kucuran BOS Rp466.

900.000 per tahun, Rp116.726.000 per triwulan. DOP sebesar Rp. 18.375.000 per tahun, Rp4.583.750 per triwulan.

SDN 133889 dengan 11 rombel dengan rincian 350 peserta didik menerima kucuran BOS Rp203.000.

000 per tahun, Rp50.750.000 per triwulan, DOP Rp9.625.000 per tahun, Rp2.406.250 per triwulan.

SDN 130001 dengan 12 rombel dengan rincian 437 peserta didik meneima kucuran BOS Rp253.460.

000 per tahun, Rp63.365.000 per triwulan, DOP Rp10.500.000 per tahun, Rp2.625.000 per triwulan .

Modus penyimpangan yang diduga dilakukan Kepala Sekolah yaitu membuat kegiatan fiktif. Dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) triwulan dicantumkan realisasinya padahal kegiatannya fiktif.

Begitu juga dengan pengadaan ATK diduga pihak sekolah memanipulasi pelaporan penggunaan dana BOS dan dana DOP yang didukung dengan nota- nota toko dan kwitansi yang tanda-tangani oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melibatkan Bendahara BOS.(HER)

Kejari Medan Bakal Panggil Paksa 4 Tersangka Korupsi PD Pembangunan MEDAN- Empat tersangka kasus perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp.5,9 Milyar, di PD Pembangunan Kota Medan, mangkir panggilan penyidik Pidsus Kejari Medan tanpa adanya alasan yang diberikan.

Adapun keempat tersangka yang dipanggil penyidik, diantaranya, Harmen Ginting Dirut PD Pembangunan Kota Medan selaku kuasa penguasah anggaran (KPA), Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan Kota Medan Ichwan Husein Siregar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Direktur Keuangan Besri Nazir dan Bendahara Pengeluaran Risman Effendi Nasution.

Menanggapi ketidakhadiran para tersangka tanpa suatu alasan yang jelas, Kasi Pidsus Kejari Medan, Jufri Nasution kepada wartawan, Kamis (10/4), menyatakan, segera melakukan pemanggilan baru kepada para terdakwa sekaitan pemeriksaan lanjutan dalam kasus korupsi yang telah merugikan uang negara sebesar Rp 2 milliar yang berasal dari dana penyertaan modal tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp.5,9 Milyar.

Jufri juga menegaskan bila mana keempat tersangka pada jadwal

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

pemeriksaan lanjutan tidak memenuhi dan tidak hadir. Penyidikan akan melakukan pemanggilan upaya paksa dan melakukan penahanan. Pasalnya, Jufri menilai atas tidak hadir para tersangka menghalangi proses penyidikan yang dilakukan pihaknya.

"Kita panggil paksa terhadap tersangka. Karena, sudah terhalang proses penyidikan. Bila tersangka tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah ditentukan,"sebut Jufri dengan tegas.

Untuk perkara kasus ini, Jufri mengatakan, penyidik Pidsus Kejari Medan, menemukan mekanisme proyek tidak sesuai dengan prosedur dilakukan PD Pembangunan Kota Medan dalam mengerjakan proyek fisik di 5 unit usahnya, bersumber dari APBD senilai Rp.5,9 Miliyar tahun anggaran (TA) 2013. Dimana, Pemko Medan memberikan penyertaan modal kepada PD Pembangunan Kota Medan senilai Rp.5,9 Miliyar pada tahub 2013.

Kemudian, uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pemko Medan dan PD Pembangunan. Ada dana dialihkan untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan uang Rp.800 juta lebih dibawa lari sebesar

Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan Kota Medan, Ichwan Husein Siregar.

Selanjutnya, dalam penyidikan Pidsus Kejari Medan, bahwa uang Rp.1,9 Miliyar pengerjaan 8 item proyek fisik ada laporan yang dibuat PD Pembangunan Kota Medan.

Sedangkan, ada uang sebesar Rp.1,1 Miliyar dikeluarkan, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sisa uang dikas PD Pembangunan dari dana Penyertaan modal sisa Rp.2 Miliyar.

"Dari 8 item dengan laporan Rp.1,9 Miliyar, terdiri ada perbaikan di Medan Zoo, Kolam Renang Deli, Gudang, Gelanggang remaja dan Rusunawa. Untuk di Medan Zoo ada pengerjaannya. Tapi untuk seluruhnya akan kita cek semuanya,"urai Jufri Jufri juga menjelaskan dari dana Rp.1,1 Milyar digunakan tidak sesuai perjanjian yang dibuat. Sehingga terjadi selewengan nada dilakukan PD Pembangunan Kota Medan.

"Uang diberikan sesuai ketentuan, tidak boleh penggunaan uang yang tidak sesuai termasuk pembayaran THR. Diberikan uang ini pun, tidak sesuai dengan ketentuan, juga tetap salah. Dengan mengaju Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang pengadaan barang dan jasa.

Karena uang itu berasal dari APBD,"jelasnya.

Begitu juga, banyak mekanisme yang tidak sesuai dilakukan PD Pembangunan Kota Medan, Jufri mencontohkan Dirops PD Pembangunan Kota Medan, Ichwan Husein Siregar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) uangnya bukan disetorkan malah dibawa lari.

"Disini lah salahnya, uang seharusnya dari bendahara langsung disetorkan kepada rekanan bukan diambil PPK, sementara fungsi PPK membuat laporan dan menerima laporan dari rekanan. Tidak boleh mengambil uang dari PPK, hal ini dilakukan dalam progres-progresnya.

Disini banyak PL (penunjukan langsung),"urai Jufri.

Kemudian, Jufri mengungkapkan bahwa pantia tender belum bekerja uang sudah banyak keluar dari kas PD Pembangunan."Secara rill tidak ada penunjukan. Panitia belum bekerja. Belum ada rekanan, uang sudah ditarik,"kata Jufri.

Kembali Jufri mengatakan sudah ada anggaran untuk proyek yang ditetapkan. Namun, anggaran tersebut dialihkan kepada kepentingan yang lain."Seharusnya ada

kententuan uang itu, tidak boleh digunakan untuk sebagainya. Kita dapatkan uang itu, diberikan, namun tidak digunakan untuk A,B dan C. Tapi, untuk yang lain, itu tidak boleh dengan tujuan yang diberikan tidak sesuai. Pastinya, bersalah donk," katanya.

Jufri mengatakan bisa dana dialihkan. Kalau ada, perjanjian dari Pemko Medan selaku pengawas dengan PD Pembangunan Kota Medan disertai persetujuan yang dibuat."Kalau penggunaannya tidak boleh disimpangi orang itu. kecuali ada perjanjian antara Pemko dan PD didalamnya. Jadi diketahui, tapi peralihannya tidak diketahui,"tutur Jufri.

Namun, pihak PD Pembangunan.

Sudah mengembalikan uang sebesar Rp.1,1 Miliyar ke kas PD Pembangunan Kota Medan dari kerugian negera mencapai Rp.2 Milyar. Tapi, pengembalian uang itu, tidak menghapus unsur tindakkan korupsi yang sudah terjadi."Tidak mungkin pemulangan uang itu menghilangkan kasusnnya, karena itu semua ada dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disitu kita bisa melihatnya secara rinci,” kata Jufri.(MEI)

Terdakwa Korupsi PLN Bebas Dari Rutan T Gusta MEDAN- Mantan Manager Sektor PLN Pembangkit Cabang Belawan, Ermawan Arief Budiman, Selasa (08/04/2014), resmi menghirup nafas lega meski sebelumnya menjalani masa tahanan karena dugaan keterlibatannya kasus perkara dugaan korupsi pengadaan flame tube untuk GT 1.2 Belawan, yakni Rp23,9 miliar.

"Ya, sore tadi, dia (Hermawan, red) baru saja keluar dari tahanan, setelah adanya penetapan dari majelis hakim tipikor,"ujar Kepala Rutan Tanjunggusta Medan, Toni kepada wartawan melalui telephon seluler, Selasa lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, Penetapan pengalihan penahanan dari tahanan Rutan Klas I Medan (Rutan Tanjung Gusta) menjadi tahanan kota itu, setelah dibacakan oleh majelis hakim tipikor diketuai Jonner Manik dengan hakim anggota Denny Iskandar dan Merry Purba, pada persidangan Senin (7/4) sore kemarin.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Medan, Jufri Nasution membenarkan bahwa terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan PLN tersebut dialihkan tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Jufri menyebutkan, ada jaminan yang diberikan untuk pengalihan penahanan terdakwa Hermawan yakni uang sebesar kerugian negara dalam perkara korupsi pengadaan flame tube untuk GT 1.2 Belawan, yakni Rp23,9 miliar yang sudah disetorkan ke kas PN Medan.

Selanjutnya, ujar Jufri, pihaknya melaksanakan penetapan hakim tipikor tersebut. “Itu kewenangan majelis hakim jadi harus kami laksanakan”, tegasnya.

Sementara Humas PN Medan, Nelson J Marbun saat dikonfirmasi sore kemarin mengenai hal ini mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi dari bagian tipikor PN Medan.

“Memang saya dengar-dengar dialihkan penahanan terdakwa jadi tahanan kota, dengan jaminan Rp23,9 miliar. Tapi untuk detailnya, apa pertimbangan majelis hakim saya belum tahu, belum ada diberi tahu secara resmi kepada saya”, jelasnya.

Nelson yang baru siap bersidang kemarin juga sempat menghubungi bagian kepaniteraan untuk mempertanyakan arsip penetapan pengalihan penahanan itu. “Bagian panmud juga mengatakan belum ada arsip yang masuk soal pengalihan itu, tapi informasinya sudah menyebar”, sebut Nelson usai menelepon.

Nelson menjelaskan, biasanya setelah terdakwa divonis oleh majelis hakim maka uang jaminan itu dikembalikan kepada pihak terdakwa.

Seandainya dalam suatu waktu terdakwa melarikan diri, maka uang jaminan itu dapat dijadikan sebagai biaya pencarian terdakwa.

Sementara, salah seorang penasihat hukum terdakwa Hermawan, Alimas Sinaga SH kepada wartawan membenarkan klien mereka kini berstatus tahanan kota. “Iya benar dialihkan penahanannya jadi tahanan kota, Senin sore kemarin ditetapkan majelis hakim. Penetapannya No.19/Pidsus.K/2014/PN Medan”, jawabnya lewat telepon selular.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

KORUPSI

LIPSUS

Persiapan UN di Daerah KEMENTERIAN pendidikan dan kebudayaan sudah menyiapkan sejumlah paket soal UN SMP/MTs,SMA/MA, SMK, program paket B, paket C dan paket C kejuruan dengan mempertimbangkan kesetaraan antarpaket ke daerah Papua.Kalau melihat kesiapan dari naskah dan ini berangkat juga dari pengalaman tahun lalu, rasa-rasanya insya Allah penyelenggaraan UN di Papua akan berlangsung serentak, kata M.Nuh. Disinggung mengenai pendistribusian soal UN ke Papua, Nuh mengaku pendistribusian dilakukan pada 26 Maret 2014 lalu. Pendistribusian ini melalui beberapa tahap sebelum akhirnya masuk ke kabupaten/kota se-Papua.

Pendistribusian naskah ke kabupaten/kota sudah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dikirim ke provinsi, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya tahap kedua, naskah UN akan didistribusikan ke kabupaten/kota.

"Tahun ini rasanya sudah sangat bagus semuanya, sudah masuk dan masuknya itu tanggal 26 Maret. Itu sudah masuk di provinsi. Tanggal 29 itu terutama untuk yang jauh-jauh. Tanggal 30 Maret-1 April itu jadwal untuk provinsi yang secara umum. Jadi dari sisi naskah, rasa-rasanya sudah lebih bagus," papar Nuh. Namun jika memang diketahui masih ada naskah UN yang kurang, ia memastikan H-1 sebelum penyelenggaraan UN, naskah soal sudah masuk di kabupaten/kota se-Papua.

"Rasa-rasanya sudah sampai semua. Nanti kami akan kroscek terutama daerah-daerah yang sangat jauh. Karena daerah-daerah yang sangat jauh itu sebenarnya pengirimannya sudah lebih awal," jelas dia.

Tapi untuk daerah-daerah tertentu, sambung dia, naskah UN jauh sebelumnya telah dikirim. Misalnya Sulawesi Selatan (Sulsel). "Sulsel itu ada Pulau Selayar. Itu jauhnya bukan main. Itu harus dikirim lebih awal. Intinya itu aja," ucap Nuh. Nuh juga mencontohkan daerah Maluku.

Untuk menuju ke daerah itu, perlu 38 jam bahkan ada yang kapalnya itu hanya 2 pekan sekali. "Di situlah distribusi lebih awal. Kalau dulu seminggu sebelumnya sudah pusing, bahkan akhirnya kita undur. Dipastikan tahun ini tidak akan terulang," pungkas Nuh.(NET)

Kepala Dinas Jaga Aturan Main MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan kepada seluruh kepala dinas, untuk memastikan jumlah naskah peserta UN agar tepat dan tidak ada kekurangan, serta berlangsung aman.

"Amankan naskah yang lebih di tingkat pengamanan satuan pendidikan terkecil. Dan pastikan prinsip 3 elemen berjalan dengan baik. Kepolisian, dinas pendidikan, dan perguruan tinggi, kata Nuh, Kamis (10/4).

Selain itu, M Nuh juga mengimbau kepada para kepala dinas agar lebih meningkatkan nilai kejujuran, sebab ujian memiliki makna menjaga kerahasiaan. Kepala dinas juga dimbau dapat meminimalisir kecurangan.

"Kejujuran tolong dijadikan basis utama.

Jangan sekali-kali menyimpang dari aturan main. Oleh karena itu pengaman 3 elemen harus tetap berkoordinasi. Serta dimohon kepada pihak perguruan tinggi, proses pemindaian soal dilakukan 24 jam, sehingga panitia bisa cepat tahu hasilnya," pungkas M Nuh. Dalam telekonfrens yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB di Gedung Kemendikbud itu, seluruh kepala dinas pendidikan telah memaparkan kesiapan penyelenggaran UN. Seperti naskah UN yang sudah berhasil didistribusikan ke seluruh provinsi, antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Kalimantan Barat.

Seluruh kepala dinas pendidikan tersebut juga mengaku telah mendistribusikan soal ke tingkat kabupaten atau kota. Mereka memastikan penyelenggaraan UN akan berjalan baik.

Mengenai adanya oknum penyebar jawaban UN menjelang ujian nasional dan biasanya sering beredar jawaban melalui pesan pendek atau SMS, Muhammad Nuh mengatakan kepolisian mampu mengungkap pelaku pengedar jawaban tersebut dengan mudah.Kepala Polri bisa mencari tahu siapa yang mengirimkan kunci-kunci jawaban dan mendanainya," kata Nuh saat rapat bersama dengan Kepala Polri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (10/4).

Sutarman mengungkapkan, jajarannya sudah bekerja sama dengan sejumlah operator. Jika ada yang mengirimkan bocoran jawaban, kata Sutarman, dapat diketahui dengan cepat. "Beri tahukan saja ke saya.

Dalam waktu beberapa menit, bisa terlacak," kata Sutarman. Ia juga meminta para pelajar tidak mempercayai jawaban ujian yang beredar tersebut. "Saya pastikan itu (jawaban) tidak benar." terangnya.(net)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Rp 545 miliar untuk dana ujian nasional tahun ini. "Biaya itu termasuk untuk tim pengawas, transportasi, dan pemindaian," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamad Nuh baru-baru ini di Jakarta.

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Rp 545 miliar untuk dana ujian nasional tahun ini. "Biaya itu termasuk untuk tim pengawas, transportasi, dan pemindaian," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamad Nuh baru-baru ini di Jakarta.

Dana tersebut juga dialokasikan untuk penggandaan soal di lima perusahaan percetakan untuk delapan region. "Sedangkan penggandaan lembar hasil ujian akan dilakukan pencetakan di masing-masing provinsi," kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sudiarto.

Mengenai penggandaan soal ujian, kata Dadang, nilai proyek yang ditenderkan sebesar Rp 88,6 miliar. Nilai

proyek yang paling rendah yakni Rp 6,6 miliar, sementara yang tertinggi Rp 17 miliar.

Kementerian, kata Dadang, telah menghemat anggaran penggandaan soal ujian. Awalnya, Kementerian menganggarkan sebesar Rp 124 miliar.

"Setelah melalui proses lelang, penghematannya Rp 30-an miliar dari anggaran yang sedianya akan dialokasikan," kata Dadang.

Anggaran juga dialokasikan untuk pengawasan di setiap satuan pendidikan.

Pengawasan dilakukan oleh perguruan tinggi negeri dan dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota setempat.

Mendikbud Yakin UN 2014 Tepat Waktu Mohammad Nuh meyakini, pelaksanaan ujian nasional (UN) 2014 akan

UN 2013, Negara Rugi Rp 118 Miliar BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara Rp 118,2 miliar dalam pelaksanaan ujian nasional beberapa waktu yang lalu. Potensi kerugian itu terungkap dalam laporan sementara hasil pemeriksaan BPK. Mengacu pada dokumen yang diperoleh, kerugian negara tersebar dalam 33 temuan. Rinciannya, 13 temuan di pemerintah pusat dan 20 temuan di pemerintah daerah.

Pemicu kerugian beragam, dari penyusunan anggaran yang tidak cermat sampai pembayaran pekerjaan yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dalam dokumen terlihat pula potensi kerugian pada pembayaran enam paket pengadaan percetakan dan distribusi materi Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Atas 2011/2012. “Sebanyak Rp 2,072 miliar berindikasi merugikan keuangan negara, dan Rp 76,122 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya,” demikian laporan tersebut.

Temuan lainnya berupa penggunaan sisa dana ujian di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Potensi penyalahgunaan anggaran mencapai Rp 18,63 miliar.

Berikutnya, pengadaan, pencetakan, dan distribusi bahan ujian.

Indikasi kerugian negara sekitar Rp 8,15 miliar. Ini semua baru temuan di pemerintah pusat. Khusus untuk tingkat daerah, BPK menemukan Rp 129 miliar dana bermasalah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengakui bahwa pemeriksaan BPK itu atas permintaan pihaknya.

Langkahnya itu diambil menyusul kasus tertundanya ujian nasional SMA di 11 provinsi akibat naskah ujian belum terdistribusikan pada April lalu. “Kemendikbud terbuka dan meminta BPK dan BPKP (memeriksa),” ujar Nuh.

berlangsung tepat waktu. Apalagi, soal UN sudah diserahkan ke perusahaan percetakan lebih cepat dari pelaksanaan UN tahun 2013 silam.

"Kalau tahun yang lalu, UN 15 April 2013. Tahun ini 14 April 2014. Nggak beda jauh. Tahun lalu mulainya minggu ke 2 bulan Maret, baru kita serahkan naskahnya. Tahun ini kita serahkan naskahnya 24 Februari, atau 2 minggu lebih awal. Pencetakan nantinya 2 minggu. Jadi tanggal 14 April jangan ada keterlambatan," kata Nuh Nuh juga menjelaskan, dengan proses persiapan yang lebih lama, pelaksanaan UN 2014 akan jauh lebih baik. Pelaksanaan UN 2013 mendapatkan kecaman dari masyarakat karena adanya penundaan pelaksanaan UN akibat distribusi yang terlambat.

"UN yang tidak berhasil tahun lalu,

bisa dipersiapkan lebih baik untuk tahun ini. Distribusi dan mekanisme bisa diperbaiki. Daerah-daerah yang relatif jauh bisa dikoordinasikan dengan luangan waktu yang lebih cepat tahun ini. "Ketepatan waktu untuk menyelesaikan cetak mencetak. Ketepatan waktu mengirim sampai ketempat tujuan. Ketepatan jumlah sesuai dengan peserta ujian" terangnya.

Pengamanan Selain ketepatan waktu dalam proses percetakan hingga pendistribusian sampai di setiap provinsi serta Kabupaten/Kota, pengamanan kerahasiaan soal UN juga tak kalah penting yang harus diutamakan.

"Ujian itu urusan naskah. Naskah itu yang paling utama dilihat dari kerahasiannya. Kerahasiaan naskah soal UN, kerahasiaan pelaksanaan ujian serta

kerahasiaan pengambilan lembaran jawaban setelah UN," terang Nuh. Meskipun kepercayaan sudah diberikan kepada perusahaan pemenang tender percetakan, namun Kemendikbud tetap akan melakukan pengawasan melekat terhadap 5 perusahaan yang menjadi pemenang percetakan soal UN 2014 tersebut. "Setiap perusahaan mohon melaporkan progres percetakan. Secara bulanan, mingguan, dan kemudian harian," tuturnya.

Saat ini, 5 perusahaan percetakan sudah ditetapkan melalui lelang atau tender yang dilakukan Kemendikbud dibantu perguruan tinggi negeri, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Ke-5 perusahaan itu adalah PT Tamprina Media Grafika. PT Karya Kita, PT Mascom, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Belabat.(TEMPO.COM)

Gubsu Tinjau Distribusi Soal UN GUBERNUR Sumatera Utara bersama Direktur Pembinaan SMK, dan Rektor Unimed yang juga sebagai penganggungjawab pelaksanaan UN meninjau proses distribusi soal-soal UN di kompleks pergudangan SBC 1, Jalan Letda Sujono, Medan, Jumat (11/4).

Begitu tiba di salah satu gudang di kompleks tersebut, Gubsu mengamati para pekerja ekspedisi bekerja mengepack dan menyusun puluhan kardus berisi soal UN ke dalam truk ekspedisi. Proses distribusi berlangsung dalam pengawasan ketat panitia UN dan pihak keamanan unuk menjaga kerahasiaan soal-soal tersebut dari kebocoran.

Melihat prosesnya, Gubsu menjelaskan pelaksanaan distribusi soal UN tahun ini semakin baik. "Yang jelas tahun ini distribusi UN relatif lebih bagus. Distribusi sudah dilakukan sejak tanggal 5 kemarin. Hari ini hari terakhir distribusi di kota terdekat," ujarnya saat diwawancarai wartawan.

Gubsu berharap semua proses tahapan UN tahun ini bisa lancar sampai pengumumam kelulusan siswa. Dari persiapan yang sudah berjalan, Gubsu optimis UN tahun ini akan berjalan lancar. Distribusi soal UN menurut Gubsu sudah dimulai sejak tanggal 5 April lalu dengan tujuan Kabupaten Nias.

Untuk hari ini, distribusi dilakukan di kabupaten terdekat seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan

Kota Medan.

Saat ditanya adanya bocoran soal-soal UN, dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah sebagai pelaksana. Gubsu mengatakan ada pengawasan yang dilakukan oleh Unimed.

"Kepada para siswa, jangan percaya jika ada yang menawari bocoran soal. Jangan mudah terbuai iming-iming. Tetap persiapkan diri sebaik mungkin dengan belajar dan berdoa,"tegasnya Ketua Panitia UN 2014 Sumut Henri Siregar mengatakan, sampai saat ini belum ada kendala berarti dalam pendistribusian naskah soal UN di Sumut sejak tanggal 5 kemarin.

Hari ini semua rampung," ucapnya.

Dia menyebutkan, naskah UN SMA

sederajat tiba di gudang di Medan Rabu (2/4). Naskah itu dikirim dari Jawa Barat yang menjadi lokasi pencetakan naskah UN Regional I.Dia optimis pelaksanaan UN tahun ini lebih baik. Mereka bahkan telah mengantisipasi agar persoalan salah nilai seperti tahun lalu. "Kita sudah rapat koordinasi agar kejadian itu tidak terulang," jelas Henri.

Jumlah peserta UN tingkat SLTA 205.447 siswa, terdiri SMA 99.584 siswa, MA 20.822 dan SMK 85.041. Sedangkan peserta UN SLTA sebanyak 252.869 siswa, terdiri SMP 199.386, MTs 52.528, SMPT 924, SMPLB 31. Peserta SD yang mengikuti UN sebanyak 275.099 siswa, MI 16.508 siswa dan SDLB 162 siswa.(DNA)

Habiskan Rp88,6 Miliar Untuk Penggandaan Soal PEMERINTAH menganggarkan Rp 124 miliar untuk penggandaan naskah soal Ujian Nasional (UN) 2014. Biaya percetakan penggandaan naskah untuk 8 regional itu berhasil dihemat menjadi Rp 88,6 miliar.

"Jadi ada penghematan karena anggaran penggandaan naskah UN Rp 124 miliar, setelah lelang nilai keseluruhan secara total 8 regional Rp 88,6 miliar tadi, sehingga terjadi penghematan Rp 30 miliar lebih (25 persen)," ujar Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Dadang Suditarto.

Dari 5 perusahan pemenang tender penggandaan naskah soal UN di Kemedikbud, Dadang mengatakan sudah melakukan evaluasi dan

verifikasi saat proses tender.

Pembagian proses penyetakan juga berbeda.

"Pembagian masing-masing regional berbeda. Region I mencetak 80 juta halaman. Region 2 mencetak 34 juta. Region 3 mencetak 86 juta.

Region 4 mencetak 91 juta. Region 5 mencetak 75 juta. Region 6 mencetak 97 juta, Region 7 mencetak 36,3 juta, serta Region 8 mencetak 48,3 juta," ujarnya.

M.Nuh menjelaskan, total anggaran UN tersebut yang mencapai ratusan miliar itu jangan dilihat dari satu sisi saja, namun harus dihitung berapa banyak juga peserta UN. UN 2014 akan diikuti 7.157.218 siswa.

Kemendikbud mengumumkan 5 pemenang lelang pengadaan naskah

soal dan lembar jawaban ujian nasional (LJUN). Pemenang diwantiwanti Mendikbud agar tepat waktu dalam mendistribusikan soal ujian.Pengumuman pemenang lelang dilakukan berbarengan dengan penandatanganan kontrak dengan 5 perusahaan pemenang tender tersebut yang dilaksanakan di Gedung Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, (24/2) lalu.

Ke lima Perusahaan tersebut yakni PT Karya Kita, PT Temprina Media Grafika, PT Jaswindo Tiga Perkasa, PT Mascom, dan PT Balebat.Penyelenggaraan UN ini dibagi dalam 8 regional. PT Karya Kita menangani regional 1 yaitu Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Kepulauan Riau dan Sumbar.

PT Temprina Media Grafika menangani regional 2, regional 7 dan regional 8. Regional 2 mencakup Provinsi Sumsel, Babel, Lampung, dan Bengkulu. Regional 7 meliputi NTB dan Bali. Regional 8 meliputi Provinsi Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulut, Sulteng dan Gorontalo.

PT Jaswindo menangani regional 3 dan 6. Regional 3 mencakup DKI Jakarta, Banten, Kalbar, Jambi, Kalteng, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Regional 6 meliputi Jatim, Kalteng, Kaltim dan Kalteng. PT Mascom menangani regional 5 mencakup Yogyakarta dan Jateng.

Sedangkan PT Balebat menangani regional 4 mencakup Jabar.

Mendikbud mengingatkan 3 hal kepada pemenang tender soal UN.

Pertama, keamanan, seperti stok bahan dasar agar jangan tetap tersedia dan tidak terlambat.Kedua, memperkuat manajemen percetakan agar tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan seperti tahun lalu.

Ketiga, pendistribusian dikawal penuh jangan sampai terjadi kebocoran.

Perhelatan UN akan dimulai pada 14-16 April 2014 untuksiswa setingkat SMA/sederajat.Ujian tingkat sekolah menengah atas akan dilaksanakan pada 14-16 April 2014.

Adapun ujian susulan pada 22-24 April 2014. Sebanyak 22 ribu sekolah akan menjalani ujian nasional secara serentak. Sedangkan jumlah pesertanya mencapai 7.1 juta siswa.(IN/BBS)

KPK POS

6

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

POLITIK

Hasil Sementara Pemilu di Kota Langsa LANGSA - Hasil Proses penghitungan mulai dilakukan sesaat setelah panitia pemungutan Suara menyelesaikan tahapan pemilihan. Di TPS 10 Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Ketua PDIP Aceh Karimun Usman menggunakan suaranya.

Namun dari hasil penghitungan PPS, Karimun hanya memperoleh tiga suara. Ketua

NAD

DPD PDIP Aceh itu, mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2014 ini.

Di TPS ini sendiri, dari hasil penghitungan suara sementara, perolehan suara terbanyak didominasi oleh Partai Demokrat, yakni sebanyak 20 suara.

Sedangkan caleg nomor urut 1, Muslim hanya mengumpulkan 8 suara.(BSO)

Tak Bayar Saksi, Caleg Hanura Takut Pulang ke Rumah BANDA ACEH - Inilah cerita menggelitik usai hari pemungutan suara. Enam calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Banda Aceh takut pulang ke rumah karena tidak membayar uang saksi. Jadinya, mereka terpaksa nginap di rumah ketua partai.

Cerita ini bermula ketika enam caleg merekrut para saksi yang

akan ditempatkan di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di daerah pemilihannya. Saat itu, para saksi dijanjikan akan dibayarkan upahnya sebelum hari pencoblosan. Namun, usai pemilihan, uang yang dijanjikan itu tak kunjung dibayarkan. Jadilah, para saksi menagih uang tersebut kepada para caleg. Perlu dicatat, masing-

masing caleg punya saksi antara 20 hingga 150 orang saksi.

Junaidi, caleg Hanura, mengaku terpaksa melaporkan persoalan dana saksi ini kepada pimpinan partainya. Ia tak berani pulang ke rumah sebelum dana saksi dibayarkan karena beberapa kali didatangi para saksi. Apalagi, ia acap ditelepon atau dikirimi pesan

pendek yang menanyakan kejelasan dana saksi.

Ia sendiri sebenarnya punya niat untuk membayar semua saksi yang telah bertugas memantau perolehan suaranya selama masa pemungutan dan perhitungan suara. “Saya tidak sanggup bayar,” kata Junaidi kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (11/ 4). “Tidak punya uang. Sekarang kami

terpaksa harus menginap di rumah ketua partai.”

Ketua Partai Hanura Banda Aceh Abdul Jabar menyebutkan pihaknya belum mampu membayar uang saksi karena belum ada dana. Biaya dari kantor pusat pun belum dikirim. “Kami masih mencari solusi untuk membayar uang saksi,” ujar Abdul Jabar.(AK)

Hasil Sementara Pileg, PA Unggul di Subulussalam SUBULUSSALAM - Hasil Pileg 2014 sementara sampai Jumat (11/4), di Kota Subulussalam, Partai Aceh (PA) meraih suara tertinggi dan menyusul Partai Hanura. Menurut informasi dari sejumlah sumber yang layak dipercaya, sampai berita ini diturunkan, beberapa partai politik dapat merebut tiga kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam di ataranya Partai Aceh, Partai Hanura, PKB, PAN, dan Partai Golkar.

Partai Aceh meraih 4.103 suara, Partai Hanura 3.914, Partai Golkar 3.717, PAN 3.066, dan Demokrat meraih 2.663 suara sementara menyusul PKB 2.644, dan PBB 2.120. Dari lima kecamatan untuk di Kota Subulussalam, lima partai politik nasional dan parlok merebut tiga kursi seperti Hanura, PKB, PAN, dan Golkar. Sedangkan parlok dari Partai Aceh.

Dan sejumlah politisi yang bakal menduduki kursi panas itu adalah wajah baru dan ada juga wajah lama. Dapil Subulussalam 2 Kecamatan Penanggalan semuanya wajah baru seperti PAN, Partai Hanura, PKB, dan Partai Golkar. Sedangkan Dapil Subulussalam 1 Kecamatan Simpang Kiri dari delapan kursi diisi oleh Partai Hanura, Partai Golkar, PKB, PAN, PPP (wajah lama), Partai Aceh, dan Partai Damai Aceh (wajah baru). Lalu Dapil 4 Kecamatan Sultan Daulat diisi PAN, PKB, PA, dan Demokrat, begitu juga di Dapil Subu-

lussalam 3 Kecamatan Rundeng/Longkip diisi Partai, Golkar, PA, PKPI, dan Hanura.

Menurut pantauan media ini, mulai Rabu sampai Kamis (910/4), para petugas KPPS terus melakukan penghitungan suara di beberapa tempat seperti di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri sampai pukul 04.00 WIB, karena lamanya selesai melakukan pencoblosan.

Wakapolres Aceh Singkil Kompol Zuprisan Nasution bersama perwira lainnya dan Kapolsek Simpang Kiri turun langsung ke TPS seluruh Kota Subulussalam untuk menjaga agar jangan terjadinya kecurangan di lapangan dan meninjau anggota yang bertugas di setiap TPS. Pihak kepolisian tetap melakukan pengawasan mulai dari PPS sampai Ke PPK karena Pemilu 2014 ini telah berubah tata cara penghitungan suara karena sebelumnya setelah selesai pencoblosan langsung diserahkan ke pihak PPK sedangkan pada tahun ini harus diselesaikan penghitungan di tingkan PPS sampai tiga hari baru langsung diserahkan ke tingkat PPK. Wartawan koran ini mencoba mengkonfirmasi kepada Asisten I Setdako Subulussalam H Sazali SSos, di ruang kerjanya untuk mendapat data yang akurat terkait hasil Pemilu untuk DPRK Subulussalam tetapi Sazali mengatakan sampai saat itu belum ada laporan dari seluruh kecamatan.(KARTOLIN)

Pelaksanaan Pemilu di Aceh Lancar BANDA ACEH - Kepolisian menyebutkan bahwa kondisi keamanan di Aceh pada hari pemungutan suara pemilihan umum kondusif. Kondisi ini membuat warga mendatangi lebih 10 ribu tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Husein Hamidi menyatakan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung lancar dan tertib.

“Kondisi di seluruh Aceh kondusif,” ujar Kapolda Husein kepada wartawan saat mengunjungi TPS Kampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Rabu pagi.

Menurut Kapolda, polisi bersama aparat TNI dan Linmas berupaya untuk terus mencipta-

kan kondisi keamanan yang kondusif, sehingga seluruh tahapan pemilu legislatif bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Basri M Sabi menyatakan bahwa pemilihan umum berjalan lancar di Aceh. Warga antusias mendatangi tempat pemungutan suara. “Alhamdulillah berjalan lancar,” kata Basri di Banda Aceh, Rabu siang.

“Tidak ditemukan masalah yang besar. Kalau pun ada masalah, masih bisa ditangani oleh petugas di lapangan,” katanya.

Menurut Basri, hal terpenting dalam kesuksesan pemilihan umum tahun ini adalah tidak terjadinya gangguan keamanan.(AK)

Pemilu Terancam Diulang di Ulee Tutue BANDA ACEH - Akibat surat suara tertukar, Panitia Pengawas Pemilu Pidie menghentikan proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Ulee Tutue Raya, Kecamatan Delima, Pidie. Imbasnya, pemilu di kawasan tersebut terancam untuk digelar ulang.

Panwaslu Pidie terpaksa menghentikan proses pemungutan suara setelah 113 pemilih memberikan hak suaranya.

Pasalnya, Panwas menemukan surat suara untuk daerah pemilihan tersebut tertukar untuk pemilihan DPRA dan DPRK. “Proses pemungutan suara dihentikan oleh KPPS setempat,” ujar Ketua Bawaslu Asqalani di Banda Aceh, Kamis (10/4).

Namun, karena tidak ada surat suara pengganti hingga pukul 13.00 WIB, proses pemungutan suara pun dihentikan.

“Kita minta tidak dilakukan proses pemungutan suara lanjutan karena waktu sudah habis,” kata Asqalani.

Karenanya, Bawaslu merekomendasikan agar pemilu dilaksanakan ulang di sana, paling lambat 10 hari setelah pemilihan 9 April.

Bawaslu Selidiki

Badan Pengawas Pemilu Aceh menyebutkan pihaknya akan menginvestigasi kasus adanya 400-an surat suara yang telah dicoblos sebelum pemungutan suara berlangsung di enam desa di Kecamatan Titeue. Pelakunya diancam empat tahun penjara.

“Kita minta Panwaslu untuk mengungkap benang merah dari kasus ini,” kata Ketua Bawaslu Aceh Asqalani di Banda Aceh, Kamis (10/4).

Asqalani menambahkan, kasus surat suara yang sudah tercoblos itu pelakunya bisa dijerat dengan Pasal 309 Undang-undang No 8/2012 tentang Pemilu. “Kalau ada yang terbukti, pelakuknya terancam hukuman empat tahun penjara,” sebut Asqalani.

Kasus kecurangan yang terjadi di Pidie, ujar Asqalani, dicurigai merupakan upaya sistematis untuk memenangkan partai tertentu.

Bawaslu juga menyebutkan menemukan sejumlah pelanggaran lain di Pidie, seperti tertukarnya surat suara di Ulee Tutue, Kecamatan Delima dan terlambatnya dibuka proses pemungutan suara.(AK)

Suasana penghitungan suara disalah satu TPS di Aceh yang berlangsung hingga malam.

Di Aceh Timur Terdapat Kotak Suara Tak Disegel ACEH TIMUR - Pelaksanaan Pileg 2014 secara umum di Aceh Timur dalam kondisi aman dan lancar. Namun pendistribusian logistik masih tidak merata.

Pasalnya banyak tempat pemungutan suara yang kekurangan surat suara. Pihak penyelenggara bisa mengatasi hal tersebut dengan mendatangkan surat suara dari TPS lain yang lebih.

Ketua KIP Aceh Timur Ismail SAg, Rabu (9/4), mengatakan, proses Pileg secara keseluruhan di Aceh Timur berjalan baik, meski ada sedikit surat suara yang tidak merata. Hal itu, kata dia, hanya karena adanya logistik yang tertukar dalam penyaluran ke

tingkat kecamatan dan desa.

Namun, Panwas mengangap aneh, sebab KIP atau PPK diangap mendatangkan surat suara tambahan lebih dari dua persen jumlah DPT. Selain itu, temuan lain yang sudah dicatat Panwaslu adalah, hampir 90 persen kotak suara yang didistribusikan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam keadaan tidak tersegel.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Timur Irhamsyah SH, mengungkapkan, kondisi itu disebabkan ketidaksiapan KIP, PPK, sampai PPS dalam dalam mengelola logistik

Pemilu. Ia mengatakan, seharusnya kotak suara sudah dalam kondisi tersegel sejak didistribusikan dari kabupaten ke kecamatan. “Ini yang kami temukan, kotak baru disegel ketika sampai di kecamatan,” kata dia.

Dikatakan, saat ini Panwaslu masih terus memantau proses pemilihan dengan mengumpulkan segala bukti-bukti yang berpotensi kecurangan. “Ini bentuk ketidaksiapan KIP dalam menyukseskan pemilihan,” pungkas Irhamsyah SH. Selain itu, kata Irhamsyah, ditemukan ratusan TPS yang kekurangan surat suara yang langsung disuplai oleh PPK. Padahal, logistik cadangan hanya ber-

jumlah dua persen dari jumlah DPT. “Kita heran, dari mana PPK atau KIP mengambil surat suara yang tidak cukup ini,” ujar kata Irhamsyah mempertanyakan.

Irhamsyah mencontohkan, di Kecamatan Idi Tunong terdapat sedikitnya 400 surat suara yang kurang. Sehingga, pihak PPK harus berinisiatif mencari logistik tambahan. Lokasi lain adalah di di TPS 5 Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak Kota yang mengalami kekosongan sebuah kotak suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Ini adalah temuan kami, tapi kami belum merekomendasikan,” katanya.

Komisioner KIP Aceh Timur

Kertas Suara Besar, Pemilih Bingung

Satu TPS di Aceh Laksanakan Pemungutan Suara Ulang BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie melakukan pemungutan suara ulang di salah satu TPS yang ada di Kabupaten Pidie. Pemungutan ulang itu dilakukan akibat kekurangan surat suara pada hari pencoblosan kemarin.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisioner KIP, dari total 10.839 TPS di Aceh hanya satu TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, yakni di TPS 2 Gampong Ulee Tutue Raya, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Pemungutan ulang

tersebut dilakukan pada Minggu (13/4).

“Sampai saat ini berdasarkan hasil monitoring lewat koordinasi, di Aceh hanya satu TPS yang melakukan pemungutan suara ulang.

Sementara yang lain Alhamdulillah sudah pada proses rekapitulasi di tingkat PPS di gampong masing-masing,” ujar Junaidi, Komisioner KIP Aceh Divisi Hukum dan Pengawasan, di Banda Aceh.

Secara kronologisnya, dijelaskan, proses pemungutan suara di TPS 2 Gampong Ulee

Tutue Raya karena kurangnya surat suara sejumlah 300 lembar. Dari total pemilih 413 di TPS tersebut, hanya sebanyak 113 orang yang telah memberikan hak pilihnya.

“Nah di sini ada kesalahan secara prosedural. Di mana KPPS setempat sebelum memberikan surat suara ke pemilih tidak terlebih dahulu menghitung surat suara yang tersedia dan mencocokkannya dengan jumlah DPT ditambah DPTb (tambahan), DPK (khusus) serta melihat dua persen dari cadangan,” sebut Junaidi.(AK)

Kursi DPR RI, Nasdem dan Demokrat Bersaing Ketat di Abdya BLANGPIDIE - Hingga Jumat (11/4/2014) sore, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat (PD), bersaing ketat untuk perolehan suara DPR-RI di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Data diperoleh Serambinews pada Desk Pemilu Aceh Barat Daya, jumlah suara masuk mencapai 8.351 (8,66 persen) dari total pemilih 96.576 orang.

Partai Nasdem meraih suara tertinggi 2.123 (2,20 persen), ditempel Partai Demokrat (PD) 1.805 (1,87 persen), Partai Gerindra 803 (0,83 persen), PAN 610 (0,63 persen), PKB 538 (0,56 persen), PPP 524 (0,54. persen), PKS 523 (0,54 persen), Partai

Golkar 411 (0,43 persen) Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga unggul di Kecamatan Pantan Cuaca, Gayo Lues, untuk tingkat DPR RI, dengan perolehan 104 suara (0,18%) dari jumlah suara sah 771 suara (1,31%).

Sedangkan untuk DPRK, Posisi Teratas ditempati PKPI dengan perolehan 144 suara (0,02%) dari jumlah suara sah 381 suara (0,6%).

Perolehan suara diambil berdasarkan hasil perhitungan desk Pemilu Gayo Lues, tepatnya pada pukul 20.00 WIB, Jumat (11/ 4) malam.

Perolehan suara yang sudah valid versi

tim desk Pemilu untuk DPR- RI dengan jumlah suara sah 771 (1,31%) sedangkan DPRK jumlah suara sah 381 suara (0,6%) dan suara tidak sah (rusak) 124 suara (0,2%) khususnya dari 1 kecamatan tersebut.

Dengan jumlah DPT di Kecamatan Pantan Cuaca sebanyak 2.559.

"Perolehan data untuk DPR RI dan DPRK dari 1 kecamatan itu sudah lengkap, khususnya dari 1 kecamatan yaitu Kecamatan Pantan Cuaca.

Sedangkan dari kecamatan yang lainnya masih dalam proses penghtungan,” kata Ridwan, kepala seksi administrasi tim desk Pemilu Gayo Lues.(SER)

Bidang Logistik Drs Ridhwan Suud yang dikonfirmasi wartawan, mengatakan, tidak ada penambahan surat suara dari pusat. “Semua cukup, cuma ada distribusi yang tertukar atau salah bawa,” kata dia.

Menyikapi temuan Panwas banyak kotak yang tidak tersegel hingga sampai kepada PPK di kecamatan. Ridhwan mengatakan, proses pendistribusian logistik diurus dulu di tingkat kabupaten.

Karena memang harus dilipat dan 1.000 surat suara dimuat dalam setiap kotak. “Pihak PPK juga akan menghitung lagi dan baru kemudian melakban sebelum disalurkan ke PPS di gampong-gampong,” kata Ridhwan Suud.(BSO)

ACEH UTARA - Sejumlah pemilih di Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, terlihat kebingungan saat membuka kertas suara yang dinilai terlalu besar itu. Akibatnya, warga membuka kertas suara itu sebelum berada di bilik suara. Bahkan, pemilih juga terlihat bingung menentukan pilihannya.

Pantauan di TPS 13 Syamtalira Bayu, pemilih terlihat saling bertanya kepada warga lain tata cara pemilihan sembari membuka kertas suara. Seorang warga, Nasruddin, terlihat sibuk menjelaskan mekanisme pencoblosan kepada pemilih lain. Apalagi, kertas suara itu tak dibekali foto caleg.

“Ibu itu menanyakan ke saya bagaimana cara mencoblos, saya buka kertas suara yang ada di tangan saya,” kata Nasruddin, usai mencoblos. Namun ia mengaku tak mengarahkan untuk memilih calon tertentu.

Kebingungan juga dialami oleh M Kasem (60). Warga Bayu itu juga mengaku merasa bigung cara mencoblos pada Pemilu kali ini. Selain tidak ada gambar foto caleg di kertas suara, kerta suara terlalu banyak.

“Bingung saya, terlalu banyak caleg, di kertas suara tidak ada foto caleg, susah juga mengingat nama caleg,” kata Kasem, yang membutuhkan waktu lebih 15 menit mencoblos.(AK)

BKPP Aceh Tamiang Dituding Lepas Tanggung Jawab ACEH TAMIANG - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Tamiang dinilai lepas tanggung jawab terkait verifikasi tenaga honorer katagori dua (K2) yang lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan membebankan tanggung jawab pengangkatan honorer K2 pada dinas masingmasing.

Direktur LSM Lembahtari Sayed Zainal M SH kepada wartawan, Kamis (3/4)

mengatakan, secara tupoksi merupakan tugas dari BKPP untuk memverifikasi benar tidaknya data tenaga honorer yang lulus CPNS K2, bukan menjadi tanggungjawab dinas dalam pengngkatan tenaga honorer K2 karena dinas sifatnya hanya mendukung saja kebenaran tempat si honorer bekerja.

Lembahtari menyetir format surat yang diberikan BKPP kepada tenaga honorer untuk dibuat diatas kop dinas atau

kantor di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang di mana dinas harus bertanggungjawab mutlak terkait pengangkatan tenaga honorer yang lulus CPNS K2.

Dari surat tersebut, BKPP Aceh Tamiang terkesan lepas tanggungjawab dalam memverifikasi mereka yang benar-benar tenaga honorer Tahun 2005 bukan direkayasa.

Seharusnya, tambah Sayed Zainal, BKPP aceh Tamiang turun langsung ke lokasi kantor

atau dinas dan langsung memverifikasi. Kalau ada yang palsu langsung dicoret dan jika sudah benar, maka langsung diminta menyiapkan berkas untuk diusulkan Surat Keputusan (SK) PNS-nya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kondisi ini menunjukkan ketidaktegasan kebijakan yang ditempuh BKPP Aceh Tamiang sehingga membuka peluang menerima tenaga honorer di atas Tahun 2005 dengan kesempatan

merekayasa seolah-olah mereka bakti sudah lama. ”Kan sayang mereka yang benar-benar honorer Tahun 2005 menjadi korban kecurangan tersebut,” ujarnya.

Lembahtari meminta bupati segera membentuk tim independen terkait verifikasi tenaga honorer yang lulus CPNS K2 dan ada indikasi penyuapan dalam penerimaan CPNS honorer K2. Jumlah tenaga honorer K2 yang lulus CPNS di Tamiang sebanyak 672 orang.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

POLITIK

SUMUT

Tersangka Penipuan Peroleh Suara Terbanyak di T Balai TANJUNGBALAI - Tersangka pidana penipuan Rp1,5 miliar yang kasusnya sedang ditangani Polres Tanjungbalai, FF SP dalam Pileg 2014 untuk Dapil 3 (Kecamatan Teluk Nibung/Kecamatan Sei Tualang Raso) nomor urut 1 dari Partai Golkar memperoleh suara terbesar, 1.800, mengungguli caleg dari partai yang sama lainnya, H Abdul Jamlil alias H Badol, Said Budi Syafril SH, H Taufik Agustian Azhar SE maupun Wahyu Junaidi SP. FF SP adalah tersangka pidana penipuan Rp1,5 miliar atas laporan

Yusni Ali warga Kota Kisaran yang kini kasusnya sedang ditangani Polres Tanjungbalai, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan penyidik guna diminta keterangan. Bagi kalangan masyarakat Kota Tanjungbalai sering melihat keberadaan FF SP sering di kantor DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, Jalan Gaharu melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar.

Kesulitan Polrers Tanjungbalai menangkap FF SP guna pemerik-

saan karena tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Tanjungbalai menjadi perbincangan umum hingga kini. Bahkan terkesan ada upaya menuggu tersangka dilantik dahulu menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai sebagaimana SK Gubsu nantinya, karena yang bersangkutan lolos menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014-2019. FF SP caleg Partai Golkar yang menang pada Dapil 3 bersama H Abdul Jamil alias H Badol dan Said Budi Syafril SH.(HER)

Direksi PD Pasar Ya’ahowu Dilantik NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli MM melantik dan mengambil sumpah Direksi PD Pasar Yaahowu Kabupaten Nias Periode 20142018, Rabu (2/4). Bupati Nias dalam arahannya mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang pendirian perusahaan daerah (PD) Pasar Ya’ahowu, khususnya pasal 39 ayat (3) mangamanatkan bahwa masa jabatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Ya’ahowu Kabupaten Nias ditetapkan selama empat tahun dan sesuai Keputusan Bupati Nias Nomor 050/102/K/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Ya’ahowu Kabupaten Nias Periode 2010-2013, masa jabatan direksi sebelumnya telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2013.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nias melalui tim rekrut-

men Direksi Perusahaan Daerah Pasar Ya’ahowu telah melakukan rekrutmen calon direksi periode 2014-2018 melalui berbagai tahapan seleksi sehingga telah terpilih tiga orang direksi sebagaimana yang dilantik pada sore hari itu.

Dikatakan, salah satu tujuan pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pasar Ya’ahowu adalah untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Pada awal pengoperasiannya, yakni mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, PD Pasar Ya’ahowu belum mampu memberikan laba kepada Pemerintah Kabupaten Nias dikarenakan masih dalam pembenahan.

"Namun, pada Tahun Buku 2012 yang lalu, PD Pasar Ya’ahowu telah menyetorkan laba perusahaan sebesar Rp67.419.572,- ke kas

daerah Kabupaten Nias. Dan pada Tahun 2013 telah membukukan laba sebesar Rp600 juta dan dari uang tersebut akan disetorkan ke kas daerah sebesar Rp300 juta," katanya.

Meskipun laba menunjukkan peningkatan selama dua tahun terakhir, tetapi pencapaiannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ada banyak kios yang belum disewa serta tingginya biaya operasional perusahaan.

Pada kesempatan itu, bupati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mantan pelaksana tugas direktur utama dan direktur perencanaan/koperasi atas dedikasi dan kerja keras selama ini. "Dan kepada pejabat yang baru agar mengemban tugas baru dan kiranya dapat melaksanakan tugas dengan baik," katanya.(YAGI)

Pemkab Nias Gelar Sosialisasi SKP Lingkup UPT Disdik Bawolato NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM membuka sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemarin. Bupati Nias dalam arahannya menyebutkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil harus memiliki tolak ukur keerja yang menjadi pedoman dalam pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam sasaran kerja pegawai atau yang disingkat SKP. "Misalnya, dalam peraturan kepala badan kepegawaian dijelaskan bahwa penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Kemudian sasaran kerja pegawai merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dalam penilaian prestasi kerja PNS memilliki bobot nilai 60 persen," ujar bupati.

Selanjutnya, perilaku kerja PNS merupakan setiap tingkah laku, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam penilaian prestasi kerja PNS memiliki bobot nilai 40 persen.

"Kita harapkan dengan diterapkannya sistem penilaian prestasi kerja PNS yang baru ini, maka para PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan UPT Kecamatan Bawalato ini, memiliki etos kerja yang tinggi, berwibawa,

bermartabat dan bertanggung jawab," katanya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penididkan Kecamatan Bawolato Fatieli Zai AMd dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan Workshop Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) di Kantor Bupati Nias.

"Dan dari Kecamatan Bawolato telah diutus untuk mengikuti workshop yang dimaksud tetapi karena merupakan hal yang baru maka perlu pemahaman/pemantapan secara mendetail. Hasil keputusan rapat seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK se-Kecamatan Bawolato pada tanggal 3 Maret 2014, tentang pelaksanaan sosialisasi SKP, atas petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Nias kepada Ka UPTD dan panitia pelaksana," katanya.

Acara tersebut diikuti PNS yang ada di wilayah kerja UPTD Pendidikan Kecamatan Bawolato sebanyak 98 orang. Sedangkan pembiayaan kegiatan bersumber dari partisipasi yang tidak terikat dari seluruh person PNS lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bawolato.

Ada juga pemberian Beasiswa Berprestasi dan BSM SD, SMP, SMA, SMK dan mahasiswa yang belajar di universitas negeri.

"Dengan pemberian Beasiswa Berprestasi tingkat SD juara 1 dan 2 setiap tingkat, dari kelas 1 hingga kelas 6, sedangkan tingkat SMP, SMA dan SMK juara 1, 2 dan 3

setiap tingkat, memberikan pendorong kepada siswa untuk berkompetisi dan juga orangtua termotivasi untuk menyekolahkan anaknya bahkan guru lebih meningkatkan penilaian yang objektif dan mengajar secara efisien," katanya.

Menyangkut peningkatan sarana prasarana dan bangunan fisik, menurut kepala UPT Bawolato, bangunan fisik seperti perpustakaan, hampir seluruh sekolah di Kecamatan Bawolato telah ada gedung perpustakaan, ruang kelas baru (RKB), dan buku pendukung mata pelajaran melalui DAK dan DAU. "Ini sangat bermanfaat dan membantu guru dalam menyajikan materi pelajaran. Peningkatan mutu, melalui pelatihan dan diklat yang dibiayai oleh daerah baik didalam daerah maupun di luar daerah, ini salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Nias menambah wawasan tenaga pendidik, sehingga dapat mengimpletasikan di Unit kerjanya masing-masing," sebutnya.

Pada kesempatan itu Fatieli Zai mengatakan, hambatan yang ditemui selama ini yakni masalah kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas yang terbatas. "Kantor kasek/guru termasuk pengawas TK, SD dan Penilik PLS agar dapat difasilitasi kendaraan beroda dua karena ada sekitar 35 persen yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat dan sebagian berjalan kaki. Juga pengadaan mobiller, kantor UPTD. Kurangnya kesadaran masyarakat/komite akan pendidikan dan manajemen sekolah kurang semaksimal," paparnya.(YAGI)

Tim Pemantau Pemilu 2014 Nasiduhu Manao di tengah, foto bersama Kapolres Nias Selatan dan jajaran perwira Polres Nisel.

Tim Pemantau Pileg 2014 Silaturahmi Dengan Kapolres Nisel NISEL - Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai daerah yang rawan Pemilu, maka Tim Pemantau Pileg 2014 silaturahmi dengan Kapolres Nias Selatan dan jajarannya. "Sebagai tim independen dalam monitoring Pemilihan Legislatif 9 April mendatang untuk memantau langsung berjalannya Pemilu di Kabupaten Nias selatan," demikian diungkapkan Nasiduhu Manao selaku koordinator dari “Partnership”, Selasa (8/4).

Menurut Nasiduhu Manao, tim ini nanti akan melakukan monitoring seluruh wilayah Nias Selatan dan mengharapkan agar Pihak Polres sebagai mitra dapat memberikan tindakan hukum yang tegas dalam penanganan persoalan pelanggaran Pileg serta memberi tindakan hukum yang jelas.

"Tidak memandang status sosial atau jabatan “tegakkan keadilan sesuai dengan UndangUnadang yang berlaku” (equality

before the law) semua orang diperlakukan sama di depan hukum atau persamaan di hadapan hukum, meskipun yang dilaporkan saudara penguasa Nisel/ Bupati Idealisman Dachi. Karena kasus yang serupa terjadi di Humbang Hasundutan telah divonis bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Ditambahkannya agar hasil Pemilu 2014 dapat diterima oleh semua pihak maka segera menetapkan Fansolidarman Dachi (Ketua KPUD Nisel) sebagai tersangka. "Tim ini bertujuan untuk memantau Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nias Selatan serta berkunjung ke Polres Nias Selatan sebagai wujud silaturahmi dengan Kapolres Nias Selatan dalam rangka menegakkan pengawasan agar Pemilu di Nias Selatan berjalan adil dan Jujur," tambahnya.

Menurut Nasiduhu, tim akan memantau berbagai proses pemilu di Kabupaten Nias Selatan.

Fokusnya adalah pada kerangka kerja legal, kampanye, media massa, penghitungan suara dan pengelolaan pengaduan pemilu.

Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah rawan Pemilu karena pada Tahun 2009 terjadi kecurangan sehingga pada saat itu Kabupaten Nias Selatan terjadi Pemilu ulang. "Maka untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, perlu pemantau agar Pemilu di Nias Selatan jujur dan adil," tandas Nasiduhu.

Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang bakal lebih ketat. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014 membentuk Tim Pemantau Pemilu walau sudah ada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Tim Pemantau Pemilu dengan Panwaslu dan Bawaslu memiliki perbedaan. Panwaslu dan Bawaslu memiliki mandat yang diatur UU. "Sehingga mereka ti-

dak hanya mengawasi tapi menyelesaikannya juga, yang kemudian diteruskan pada pihak penegak hukum lainnya," ujar Nasiduhu.

Sedangkan, Pemantau Pemilu, dijelaskan Nasiduhu, hanya bertugas mengamati, menganalisa, dan mengeluarkan rekomendasi. "Yang kemudian diberikan kepada pihak berwenang seperti Bawaslu. Ataupun kepada KPU, agar KPU bisa respon sehingga bisa dilaksanakan tahapan selanjutnya," tambah Nasiduhu.

Pada kesempatan yang sama, tokoh pemuda Jefri T Gari menuturkan, kehadiran Tim Pemantau Pemilu, sebagai bukti adanya perbaikan menuju peningkatan kualitas Pemilu di Kabupaten Nias Selatan. "Maka perlu kerjasama semua pihak agar sinergi hingga adanya perbaikan menuju peningkatan kualitas pemilu itu sendiri. Apalagi kita sedang mengembangkan bagaimana pemilu ini bisa lebih baik," kata Jefri.(TIM)

Sekda Nias Sertijab Kadis Kesehatan NIAS - Sekda Kabupaten Nias O’ozatulo Ndraha melaksanakan serah terima jabatan Kepala Dinas Kabupaten Nias dari pejabat lama dr Idaman Zega kepada pejabat baru, Martin Luther Harefa SKM MKes, Selasa kemarin. Turut hadir pada acara tersebut, staf ahli Bupati Nias, asisten sekda, inspektur, kepala BKD, para kepala bagian lingkup Setda Kabupaten Nias, dan undangan lainnya.

Sekda Kabupaten Nias dalam arahannya mengatakan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 824.4/ 608/2014 tanggal 03 februari perihal perpindahan PNS an dr Idaman Zega selaku Pejabat

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dari Pemerintah Kabupaten Nias ke Pemerintah Kabupaten Nias Utara. maka untuk merespon hal tersebut, Pemkab Nias menetapkan Keputusan Bupati Nias Nomor 800/ 07.bkd/k/2014 tanggal 26 februari 2014 tentang penghujukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, dengan tujuan agar pelaksanaan tugastugas kedinasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias tetap berjalan efesien dan efektif.

Sekda mengharapkan kepada pejabat lama dr Idaman Zega agar berkenan mengkoordinasikan program-program yang mende-

sak kepada pejabat baru, demikian juga kepada pejabat baru agar segera berkoordinasi kepada pejabat lama sehingga demikian program-program yang telah direncanakan dan ditargetkan pencapaiannya tidak mengalami stagnasi.

Dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias, disampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada kepala dinas kesehatan yang lama atas pengabdian, loyalitas serta komitmen atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama ini. "Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Saudara dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru. Hal-hal yang

berkenaan dengan kewajiban Saudara selaku pejabat lama menyangkut barang inventaris, arsip dan dokumen serta kendaraan dinas kiranya dapat diserahterimakan kepada pejabat baru dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya.

"Kepada pejabat yang baru, Martin luther Harefa SKM MKes agar bekerja maksimal dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Saudara dan kinerja organisasi perangkat daerah yang saudara pimpin dengan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Nias - Wakil Bupati Nias masa jabatan tahun 2011-2016," sambung Sekda.(YAGI)

Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus KONI Nias NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM menghadiri acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Nias Periode 2013 – 2017, yang diselenggarakan di Ruang Oval Lantai III Kantor Bupati Nias Jalan Pelud Binaka Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan, kemarin. Hadir pada acara tersebut, Ketua Umum KONI Sumatera Utara H Gus Irawan Pasaribu SE Ak MM, mewakili Disbudpora Pemprov Sumatera Utara R Aritonang, Sekdakab Nias O’ozatulo Ndraha dan staf Disbudpora Pemkab Nias.

Bupati Nias dalam sambu-

tannya berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dapat menjadi induk atau pusat olahraga dari berbagai cabang olahraga yang ada di Kabupaten Nias.

Selanjutnya untuk diketahui secara teknis kegiatan keolahragaan ditangani oleh Disbudpora Kabupaten Nias yang mana penanganannya tentu mengacu pada RPJMD 2011 – 2016.

Kepada pengurus KONI Kabupaten Nias yang terpilih, agar dalam melaksanakan tugas-tugas kepengurusan haruslah dibarengi dengan pengabdian yang tulus untuk meningkatkan berbagai

jenis olahraga di Kabupaten Nias.

"Tidak hanya itu pada Tahun 2014 ini terdapat beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk disukseskan yakni Kompetisi tingkat pelajar, Pekan Olahraga Wilayah (Porwil), Pekan Olahraga Sumatera Utara (Pordasu), kegiatan peningkatan mutu pelatihan melalui sertifikasi, dan kegiatan peningkatan mutu perwasitan," katanya.

Bupati Nias mengharapkan agar kepengurusan KONI yang baru dilantik untuk sesegera mungkin mengambil langkah– langkah konkrit yaitu melakukan konsolidasi organisasi dengan

baik. "Juga melakukan pembinaan kepada pengurus cabang olahraga, melakukan pembinaan kepada para atlet di setiap tingkat, menggiatkan kompetisi yang mengakomodir semua lini tingkatan minimal sekali setahun, menggiatkan seluruh bidang olahraga, dan mendorong prestasi para pelatih dan Wasit agar memiliki tingkat keterampilan dengan standar nasional.

Sehingga prestasi olahraga ke depan dapat lebih baik dari prestasi olahraga sebelumnya yang dinilai belum mengembirakan," katanya.(YAGI)

MEMBEBASKAN MASYARAKAT DALAM KEPENGURUSAN ADMINISTRASI

Dinas Ducapil Nisel Laksanakan Layanan "Sistem Jemput Bola" NIAS SELATAN - Program Bupati Nias Selatan membebaskan setiap masyarakat dalam berbagai kepengurusan admintrasi di setiap Satuan Perangkap kerja Daerah (SKPD) tercermin dari kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Ducapil) yang menjalankan tugas dengan "jemput bola", yaitu langsung menjumpai keluarga yang berduka untuk menyerahkan akte kematian.

Hal ini membuat warga yang melayat terheran-heran atas pelayanan yang diberikan Kadis Ducapil Ir Restu Jaya Duha, Kamis (3/4).

Sebagaimana diberitakan beberapa media terbitan Medan sebelumnya, almarhum Peringatan Duha merupakan pasien Puskesmas Plus Telukdalam akibat tidak

Kadis Ducapil Nias Selatan Restu Jaya Duha menyerahkan akte kematian kepada Ucok memakai kaos dan ikat kepala, anak pasien puskesmas plus yang meninggal dunia karena tidak tersedianya tabung oksigen.

tersedianya oksigen, yang ikut pengobatan gratis alias bebas biaya dan akhirnya meninggal dunia. "Penanganan pasien di Puskesmas Plus Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mengalami kendala karena obat dan oksigen tidak tersedia," ungkap dokter jaga yakni dr Lidia.

Saat itu dr Lidia mengatakan pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Lukas Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo.

"Kosongnya oksigen di Puskesmas Plus Teluk Dalam itu urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, tidak ada urusan Puskesmas Plus Teluk Dalam," tandas dr Lidia.

Mendengar itu, keluarga pasien asal Desa Hilisataro Kecamatan Toma itu begitu kesal dan merasa pelayanan yang diberikan sangat tidak manusia-

wi. "Selasa, 1 April jam 22.00 WIB dan dirujuk ke RSUD Lukas Hilisimaetano, akhirnya sekitar jam 04.00 WIB meninggal dunia karena tidak bisa tertolong lagi," kata salah seorang keluarga.

Kadis Ducapil Nias Selatan Ir Restu Jaya Dachi bersama Sekretaris Ducapil Kolige Bidaya SPd mengunjungi keluarga yang berduka di Desa Hilisataro Kecamatan Toma untuk menyerahkan akte kematian Peringatan Duha alias Ama Pian yang merupakan tulang punggung keluarga.

Restu Duha menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupten Nias Selatan melalui Dinas Ducapil, bahwa tugas pokok mereka melayani secara gratis bebas biaya pengurusan KTP electronik, kartu keluarga, akte

perkawinan, akte kelahiran termasuk akte Kematian. "Akte kematian bermanfaat untuk tertib admintrasi, melindungi hak hak warga yaitu penetapan ahli waris, pengurusan pensiunan, pengurusan klaim asuransi dan sebagai pengurusan admintrasi perbankan," katanya.

Kadis Ducapil menjelaskan juga, untuk pengurusan akte kematian sangat gampang tidak berbelit-belit. "Cukup keluarga korban datang ke kantor melaporkan atau kalau tidak sempat melalui telepon menyampaikan nama dan alamat, selanjutnya petugas Dinas Ducapil mengurus hingga akte diantar ke tempat duka tanpa dibebani pembayaran satu sen pun. Pemerintah Nias Selatan menjamin semuanya itu," jelasnya.(DUHA)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

Perolehan Sementara Pileg 2014 Golkar Dapat 8 Kursi, PDI-P 3 Kursi, Gerindra 3 Kursi TANJUNGBALAI - Sampai Jumat 11 April 2014 perolehan kursi caleg pada pileg tahun 2014 di Kota Tanjungbalai yang berhasil dihimpun di lapangan memperlihatkan Partai Golkar merupakan terbanyak mendapatkan kursi yakni 8 kursi dari 25 kursi yang ada. Disusul PDI-P 3 kursi, Gerindra 3 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 3 kursi, PKB 2 kursi, Demokrat 2 kursi dan PAN 1 kursi.

Golkar pada pileg 2009 mendapat 6 kursi naik 2 kursi, PDI-P dari 3 kursi tetap bertahan, Demokrat dari 4 kursi pada pileg 2009 berkurang 2 kursi, PPP dari 1 kursi naik 2 kursi, Hanura dari 2 kursi naik 1 kursi, PKB tetap 2 kursi, Gerindra pada pileg 2009 tidak mendapatkan kursi kini mendapatkan 3 kursi, PAN pada pileg 2009 mendapatkan 2 kursi kini tinggal 1 kursi.

Nama caleg yang mendapatkan kursi DPRD Kota Tanjung-

balai periode 2014- 2019, Golkar Bambang Hariyanto SE alias Bambang Lobo, H Syafril Simargolang alias Cakpin, M Syahrial SH MH, Muhammad Nur, Hj. Artati SE, H Abdul Jamil alias H Badol, Faisal Fahmi SP, Said Budi Syafril SH. Sedang PDI-P, Herna Veva AMd, Leiden Butar- Butar SE, Surya Darma. Sementara Gerindra, H M Syarifuddin Harahap, Anton Darwin Nasution alias Anton King, Suhhibon Sinaga. Partai Hanura, H Hamdayani, Ir Rusnaldi Dharma, Nessy Ariani. PPP Zulkifli Siahaan SSos, Muhammad Tahir, Muhammad Yusuf SH. PKB Nariadi, Syahrial Bakti SH, Partai Demokrat, H Ridwan AMd, Hj Shofya Zahara PSi, PAN Hj Roslina Dewi Sirait.

Yang mengejutkan dari Partai Demokrat suami istri duduk, H Ridwan AMd dari Dapil 3 dan istrinya Hj Shofya Zahara PSi dari Dapil 2.

(HER)

Pengamat: Figur Capres Bisa Muncul dari Koalisi Partai Islam MEDAN - Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar menilai, ketergantungan pada peran partai berbasis dukungan Islam seperti PPP, PKS, PAN, PBB dan PKB itu bukan hanya untuk menggenapkan persentase untuk koalisi pencapresan saja, tetapi untuk proyeksi kemenangan.

Untuk itu, kata dia, sekalipun partai-partai dengan dukungan pemilih Islam tidak mencuat dalam perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April lalu, namun tetap memiliki nilai jual tinggi.

"Figur capres bisa saja muncul atas rekomendasi para partai itu," ujar Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.

Akan tetapi, jelasnya, melihat kondisi saat ini, dimana tidak ada figur yang kuat atau menonjol, kecil kemungkinan ada gerakan poros tengah seperti yang pernah terjadi atas inisiatif Amin Rais. Padahal ketika itu Amin Rais bukan salah seorang dari figur yang berkepentingan dan dipasarkan sebagai presiden atau wakil presiden.

Oleh karena itu, kata dia, partai berbasis dukungan Islam itu paling berkemungkinan besar hanya memperoleh peluang mengajukan calon wakil presiden.

(MBC)

Rekapitulasi Perolehan Suara di Panwaslu Medan 16 April MEDAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan menargetkan proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di jajaran Panwaslu Kota Medan, selesai pada 16 April. Data tersebut akan dijadikan pembanding data rekapitulasi perolehan suara yang ada pada jajaran KPU. "Data yang ada pada kami nantinya akan jadi data pembanding, karena sumbernya sama yakni C1," kata Ketua

Panwaslu Medan, Teguh Satya Wira, Jum'at(11/4).

Teguh menyebutkan, mereka sengaja mempercepat proses rekapitulasi perolehan suara tersebut untuk mematangkan persiapan saat dilakukannya pleno perolehan suara di tingkat Kota Medan.

"Semakin cepat selesai, maka kami kira itu lebih baik untuk mencegah adanya anggapan permainan," ungkapnya.

(MBC)

Gagal Jadi Bidan PTT Wiyarno Bakti Belum Kembalikan Uang Elvidawati Kadis Kesehatan drg H Azhari Sima tidak Bertanggungjawab TANJUNGBALAI - Walau telah lama gagal menjadi Bidan PTT, sampai kini Wiyarno Bakti SE sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai yang dimutasikan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Tanjungbalai belum mengembalikan uang pengurusan yang diberikan oleh bidan Elvidawati senilai Rp20 juta.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai drg H Azhari Sima terkesan tidak bertanggungjawab, padahal dalam surat perjainian tertanggal 18 Maret 2013 yang dibuat Wiyarno Bakti SE, tertulis drg H Azhari Sima ikut mengetahuinya. Dalam surat perjanjian disebutkan, pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Wiyarno Bakti berjanji dengan sebenarnya akan mengembalikan biaya pengurusan Bidan PTT atas nama Elvidawati sebesar Rp20 Juta selambat-lambatnya tanggal 5 April 2013.

Terkait dana Rp20 Juta ini diperbuat Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2011, di mana Wiyarno Bakti SE

sebagai pihak pertama dan Elvidawati sebagai pihak kedua. Isinya, bahwasanya pihak pertama ada menerima berkas untuk pengurusan Bidan PTT dan uang Rp20 Juta, selanjutnya pihak pertama berjanji apabila urusan ini mengalami kegagalan maka biaya Rp20 Juta tersebut akan dikembalikan selambat-lambatnya Bulan Juni 2012.

Mengalami kesulitan menagih uang dari Wiyarno Bakti dan merasa dipermainkan, orangtua Elvidawati, Sangkot Manurung menguasakan pengurusannya kepada Ade Agustami Lubis SH dan Epduari Halawa SH sebagai advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin).

Ketika ditemui di Jalan Gaharau, Ade Agustami Lubis SH membenarkannya. Bahkan disebutkannya mereka telah mengirim surat kepada Walikota Tanjungbalai, tertanggal 26 Februari 2014. "Sementara Inspektorat Kota Tanjungbalai ketika kita temui terkesan tidak respon," katanya.

(HER)

SUMUT

Surat Suara Nyasar

Pemilu Ulang di 3 TPS Labuhanbatu MEDAN - Sebanyak tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Labuhanbatu dipastikan akan menggelar pelaksanaan Pemilu ulang.

Itu, efek ditemukannya sejumlah kertas surat suara nyasar dari Kabupaten Labuhanbatu Utara ke tiga TPS di kelurahan Bakaran Batu, kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu. "Ya, direncanakan akan dilakukan pemilu ulang," ungkap Ira Wirtati Ketua KPUD Labuhanbatu, Kamis (10/4) di ruang kerjanya.

Tambah Ira, kebijakan melakukan pemilu ulang itu diambil setelah pihaknya melakukan rapat pleno internal KPUD setempat.

Khususnya setelah adanya surat edaran (SE) KPU RI No306/KPU/ IV/2014 tentang pemungutan suara di TPS yang mengalami surat suara tertukar. Selain itu adanya surat rekomendasi para komisioner Panwaslu Labuhanbatu.

"Dasar pelaksanaan Pemilu ulang, SE KPU dan rekomendasi Panwaslu nomor 172/Panwaslu LB/IV/2014 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang," paparnya.

Ira menjelaskan penemuan surat suara yang tertukar itu masing-masing di TPS 8, 18 dan 19 Kelurahan Bakaran BatuBatu. Di TPS 8, jumlah surat suara yang tertukar sebanyak 25 lembar. "Terpakai satu lembar. 24 lembar be-

SUASANA PEMILU Suasana pemilihan umum legislatif di Sirandorong, Kabupaten Labuhanbatu.

(KPK POS/ IST) lum dipergunakan," imbuhnya.

Lalu, kata Ira di TPS 18 surat suara nyasar yang ditemukan dan terpakai sebanyak tujuh lembar.

Sedangkan di TPS 19, ditemukan surat suara nyasar sebanyak 47 lembar. "Terpakai lima lembar.

Sisa 42 lembar," akunya.

Sedangkan Ketua Panwaslu

Labuhanbatu Muhammad E Yusuf mengakui hal pihaknya yang menemukan surat suara tertukar tersebut.

Pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Labuhanbatu juga setelah mendapat petunjuk dari Bawaslu RI di Jakarta terkait temuan itu langsung merekomen-

dasikan pemilu ulang di tiga TPS tersebut.

Surat suara yang ditemukan tersebut untuk DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Dapil II. Tapi nyasar ke Dapil II Labuhanbatu.

Sedangkan temuan itu diketahui dari PPL sekitar pukul 9.30 WIB dan 12.30 WIB. (MBC)

Pemilu Taput Aman, Antusias Masyarakat Tinggi TAPUT - Pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (9/4), berlangsung aman dan lancar dan partisipasi masyarakat memberikan hak suara terlihat cukup tinggi dengan tingkat partisipasi antara 75 – 80 persen.

Pantauan KPK POS di beberapa TPS di Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat harus antri dan menunggu cukup lama panggilan KPPS untuk masuk ke bilik suara memberikan pilihannya.

"Bilik suara kecil sehingga agak sulit membuka lembaran kertas suara, ke depannya agar pihak penyelenggara bisa memberikan bilik suara yang lebih luas lagi dan menambah jumlah bilik suara untuk yang akan datang

mengingat untuk pemilih saja empat kertas suara harus dipilih," sebut Jasman Nababan, penduduk Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran usai memberikan suaranya.

Sementara itu antusiasme warga Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara menuju tempat pemungutan suara dalam pemilu tersebut terbilang cukup tinggi, hal itu terlihat sejak pagi sekira pukul 07.00 WIB TPS di sekitar desa baik kota mulai datang pemilih.

Plh Bupati Taput HP Marpaung memilih di TPS Hutatoruan Tarutung. "Menurut saya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini tidak jauh dengan Pilkada Taput kemarin, masih sekitar 70 persen. Alasannya sudah banyak pemilih usia sekolah atau pekerja yang kemarin datang saat pilkada, mungkin karena kesibukannya tidak bisa lagi datang saat pemilu legislatif," kata Marpaung.

Jika nanti tingkat partisipasi pemilih itu terbilang rendah se-

cara tidak langsung mempengaruhi tolok ukur legalitas DPRD yang terpilih. Untuk itu dihimbau kepada warga Taput agar memberikan perhatian dan memberikan suaranya dalam setiap pesta demokrasi.

"Satu sisi proses demokrasi yang berbeda membuat pemilih jenuh. Untuk itu kita sangat mendukung pemilu dilakukan serentak seperti yang sudah tertuang dalam peraturan untuk Pemilu 2014," ujarnya.

Kepada para caleg khususnya yang berkompetisi untuk duduk sebagai anggota DPRD Taput diminta turut mendukung kelancaran proses pemilu sampai selesai, termasuk dapat menerima apa pun hasil yang mereka peroleh.

"Menerima itu pasti bisa menjadi panutan. Harus bisa menerima hasil pemilu legislatif ini. Jika ada ketidakpuasan ada tempatnya. Ini hanya bagian dari proses demokrasi yang diatur oleh undangundang," katanya.

Informasi yang dihimpun KPK POS di lapangan, sebanyak 300 personil polisi dikerahkan untuk menjaga 627 TPS yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara. Sistem pola pengamanan per-TPS bervariasi, ada TPS yang dijaga satu personil polisi, tetapi ada juga personil polisi yang ditugaskan menjaga 35 TPS yang jaraknya berdekatan.

Hasil perhitungan sementara, DPD Benny Pasaribu unggul mencapai 50 persen suara sedangkan untuk caleg DPR RI adalah Nasdem No 4 Ir Edward Sihombing sekitar 75 persen di Kecamatan Pagaran.

Suara sementara untuk caleg provinsi dan kabupaten sampai malam belum ada hasil yang akurat dan masih dalam proses perhitungan. "Kita akan menunggu hasil dari petugas dari TPS selambatnya pada Kamis 10/4 sekira pukul 06 WIB dini hari nanti," ujar salah seorang petugas di PPS Kecamatan.

(SLBT)

Isu Money Politic Cederai Pemilu di langkat

Pemkab Dairi Tagih Dana CD PT TPL

STABAT - Sudah bukan menjadi rahasia umum kalau "money politic" memang sering dijadikan alat untuk memperoleh suara. Namun tetap saja sulit untuk dibuktikan.

Dalam pemilu kali ini, beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat juga disebut-sebut rawan terjadi praktek money politic.

M Zaki Amani selaku Divisi Penindakan dan Hukum Panwaslu Kabupaten Langkat mengakui pihaknya sudah beberapa kali menerima informasi tentang pelanggaran dimaksud namun belum dapat memperoleh laporan resmi dari petugas berwenang yang ada di kecamatan.

“Ada memang informasinya seperti itu, tetapi mereka yang di kecamatan sebagai perpanjangan tangan kita juga berhak memperosesnya sebelum sampai ke tangan kita,” kata Zaki.

Ketika dimintai penegasan sesuai informasi diperoleh tentang adanya dugaan beberapa caleg yang terindikasi berpolitik uang di beberapa kecamatan, lagi-lagi Zaki coba berdiplomasi dengan mengatakan pihaknya masih melakukan proses

SIDIKALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menagih dana "Community Develovment" (CD) PT TPL (Toba Pulp Lestari) Tbk, tahun buku mulai dari 2010 hingga 2014, karena hingga kini dana dimaksud belum dicairkan perusahaan. Hal tersebut dijelaskan Koordinator CD TPL yang juga Asisten Adminitrasi Pembangunan Suasta Ginting, kepada wartawan belum lama ini.

Suasta Ginting mengatakan, hingga saat ini pihak perusahaan belum membayarkan dana dimaksud khususnya Tahun Buku 2010 yang sudah disepakati atau proposal yang masuk ke perusaan. Dikatakan, sesuai proposal yang diajukan pemerintah daerah, jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp250 juta lebih.

Dana dimaksud akan diplot bagi masyarakat di Kecamatan Parbuluan yakni untuk pengadaan bibit tanaman jeruk, membeli lonceng gereja serta peningkatan SDM petani dengan membuat studi banding ke Bogor. Ia menyebutkan, pemkab merasa berhutang ke masyarakat penerima manfaat karena hingga kini belum bisa direalisasikan. "Sementara anggapan masyarakat, pemerintah kurang merespons, padahal perusahaan yang belum mencairkan dana itu," sebut Ginting.

Ditambahkan Suasta Ginting, pihaknya telah menyurati perusahaan pada November 2013 lalu. "Tanggapan atas surat kami waktu itu, pihak perusahaan mengatakan akan mempelajari proposal dulu. Tetapi mempelajari proposal kok sampai bertahuntahun," ujarnya.

"Pemkab Dairi berharap, pihak perusahaan dapat segera merealisasikan dana yang sudah dijanjikan tersebut sehingga bisa dipergunakan membantu kepentingan masyarakat," sambung Suasta Ginting. (NDK)

pengembangan untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Di antara beberapa caleg yang diduga terlibat berasal dari Partai Demokrat di Tanjung Pura, Gerindra di Padang Tualang, Golkar dan Gerindra di Bahorok serta Gerindra di Pangkalan Susu.

Dimintai informasi lebih jauh kemungkinan kejadian serupa juga terjadi di daerah lainnya, Zaki akui pihaknya belum menerima informasi atau laporan. Namun ketika disebutkan, apakah ada kemungkinan mengevaluasi petugas pengawas kecamatan apabila nantinya ketahuan bermain atau sengaja mengaburkan berbagai indikator pelanggaran, dengan sedikit kesal sepertinya Zaki meminta wartawan nantinya jadi ketua seleksi evaluasi dimaksud.

“Ya sudah, kalau nanti ada pengevaluasian terhadap petugas yang mungkin menyalah dari kewenangan Abang saja jadi ketua tim seleksinya,” urai Zaki mungkin kesal saat dikaitkan dengan macetnya kasus dugaan penyalahgunaan raskin oleh oknum kades untuk salah seorang caleg dari Partai Golkar di Desa Karang

Rejo Stabat yang disinyalir akibat kurang profesionalnya perpanjangan tangan mereka menangani permasalahan dimaksud.

Soal kecurangan itu, salah seorang warga di Teluk Aru memperkirakan pihak pengawas kurang tanggap bahkan tidak serius. Pasalnya, saat warga mencium gelagat kurang baik mengindikasikan terjadinya politik uang di salah satu lokasi di Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Selasa malam, petugas pengawas yang dihubungi terkesan sengaja lambat tiba di lokasi dan diduga sudah mengabari pihak dicurigakan hingga merekapun bubar.

“Ada kecurigaan warga kalau di salah satu tempat dijadikan lokasi pertemuan tim sukses salah satu caleg diduga untuk pengaturan uang, petugas pengawas yang dihubungi macamnya sengaja lama datang dan sepertinya sebelum tiba di lokasi sudah menghubungi pihak yang disangkakan supaya bubar sebelum si petugas tadi tiba di lokasi.

Setelah petugasnya pulang, ya praktik itu sepertinya tetap berlangsung dengan cara diam-diam," ujar warga kesal. (JUL)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

Eldin dan Istri Mencoblos di TPS 52

Pemakai C6 Orang Lain Ngaku Disuruh Caleg MEDAN - Pimpinan Panwaslu Kota Medan Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Helen Napitupulu mengatakan, 22 orang pemilih yang tertangkap tangan menggunakan C6 (undangan memilih) milik orang lain di Medan, melakukannya karena suruhan caleg tertentu.

Pengakuan tersebut disampaikan saat mereka menjalani pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kota Medan, Jalan Mandolin 55 Medan Baru, hingga Kamis (10/4) dini hari.

"Di bawah sumpah, mereka mengaku disuruh oleh orang lain maupun oleh caleg tertentu," ungkap-

nya.

Pengakuan dari para pemilih tersebut menurut Helen akan segera dikonfrontir dengan para caleg yang mereka sebutkan maupun dengan oknum-oknum lainnya yang menyuruh mereka melakukan tindak pidana tersebut.

"Nanti keterangan mereka akan kita konfrontir dengan para caleg yang mereka sebutkan," ungkapnya.

Helen menyebutkan, beberapa nama caleg yang akan mereka konfrontir berdasarkan pengakuan dari para pemakai C6 orang lain tersebut antara lain, Salomo Pardede (Caleg Gerindra), Rudolf Pardede (calon DPD), Godfried Effendi Lubis (Caleg Gerindra), Ju Pracher Purba (Caleg PDI Perjuangan), Gregorius Maninga Lumban Batu (Caleg PKPI), dan Pinondang Nababan (Caleg PKPI). (VIN)

MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medn Drs HT Dzulmi Eldin S MSi bersama istri Hj Rita Maharani mencoblos atau menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilhan Umum Legislatif (Pileg) 2014 di TPS 52 Perumahan Citra Wisata Jalan KaryaWisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Rabu (9/4).

Mantan Sekda Kota Medan ini tiba bersama istri di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian mendaftar kepada petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang keseluruhannya mengenakan pakaian Adat Melayu. Di TPS 52 ini, Eldin tercatat dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dengan nomor urut 20, sedangkan istrinya nomor urut 19.

Berhubung kondisi TPS pagi itu sepi, Eldin dan istri pun tidak ikut antrian. Usai mendaftar, keduanya selanjutnya masingmasing menerima surat suara, setelah itu mereka menuju bilik suara yang telah disediakan untuk mencoblos wakil rakyat pilihannya. Selesai mencoblos, Eldin dan istri membubuhkan jari kelingking tangan kiri dengan tinta dan memperlihatkannya kepada para wartawan yang telah menunggu di luar tenda TPS. Berdasarkan pantauan, selama menjalani proses pencoblosan, baik Eldin maupun istri tidak ada mendapat perlakuan istimewa dari petugas KPPS. Kepada wartawan, Eldin me-

Bernuansa Sepakbola, TPS 06 Koki Sunda Sediakan Hadiah Bagi Pemilih MEDAN - Upaya yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) di TPS 06 Koki Sunda Jalan S Parman Medan mendapat apresiasi Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Rabu (8/ 4). Untuk menarik minat warga datang memilih, mereka membuat TPS yang lokasinya persis di depan Restoran Koki Sunda ini bernuansa sepak bola. Di samping itu sejumlah hadiah menarik juga disediakan. Karenanya, Eldin berharap langkah inovatif yang dilakukan ini mampu meminimalisir angka golput di kawasan tersebut.

Saat melintasi Jalan S Parman, Eldin mengaku langsung tertarik melihat petugas KPPS yang tengah mendirikan TPS. Pasalnya, TPS yang mereka dirikan berbeda dengan TPS yang biasanya. Pintu masuk dan keluar TPS mereka buat seperti gawang. Sudah itu dinding tenda yang menghadap Jalan S Parman dipasang spanduk berukuran besar gambar bintang Barcelona Lionel Messi.

Dalam poster itu, terulis, “Awak Aja Nyoblos, Kau Nggak?” serta “Cetak Gol untuk Indonesia dengan Memilih”.

“Begitu melihat TPS ini, saya

sangat tertarik dan langsung berhenti. Setelah saya berkomunikasi dengan petugas KPPS, mereka mengatakan sengaja membuat nuansa sepakbola untuk menarik warga datang memilih.

Sudah itu mereka juga menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi warga yang datang memilih melalui "lucky draw" serta menyediakan makanan gratis setelah selesai menyoblos. Apa yang mereka lakukan ini benar-benar sangat inovatif,” kata Eldin.

Itu sebabnya Eldin sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas petugas KPPS. Dia berharap upaya ini diikuti oleh petugas KPPS yang lainnya dengan membuat inovasi di masing-masing TPS, sehingga menarik perhatian warga untuk datang menyoblos. “Semoga inovasi-inovasi yang dilakukan seperti ini mampu meminimalisir angka golput,” harapnya.

Mantan Sekda Kota Medan ini selanjutnya menghimbau kepada seluruh warga Kota Medan yang telah memiliki hak memilih, agar datang ke TPS-TPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sebab, menyalurkan hak suara merupakan tugas dan kewajiban guna memilih wakil-wakil untuk duduk

SUMUT

di legislatif untuk lima tahun ke depan. “Jika tidak ikut berpartisipasi, kita tentunya akan menyesal karena tidak akan sesuai dengan keinginannya. Untuk itu ayo kita datang memilih,” ungkapnya.

Sementara itu Nasri Chan (45) selaku Ketua KPPS mengatakan, selain untuk menarik perhatian warga agar datang menyoblos, konsep sepakbola yang sengaja mereka buat ini dengan harapan agar sepakbola di Indonesia bisa maju dan menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia. “Di samping untuk menipiskan angka golput, kita berharap sepakbola Indonesia bisa maju dan lolos ke Piala Dunia,” jelas Nasri.

Selain mengusung konsep sepakbola, Nasri juga menjelaskan seluruh petugas KPPS maupun saksi akan mengenakan baju sepakbola pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung. Baju sepakbola itu mereka beli dari biaya sendiri. Selain itu bekerjasama dengan Restoran Koki Sunda, mereka menyediakan sejumlah hadiah menarik seperti power bank, handphone, baju sepakbola serta peralatan rumah tangga.

Hadiah ini akan dibagikan kepada warga yang datang menyoblos melalui "lucky draw". (VIN)

ngaku tidak ada masalah sedikit pun dalam melakukan pencoblosan. Hanya saja berhubung surat suara yang akan dicoblos empat lembar, tentunya keempat surat suara yang diberikan sudah dalam kondisi terlipat harus dibuka terlebih dahulu sebelum dilakukan pencoblosan. “Berbeda dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Surat suara yang akan dicoblos hanya satu,” kata Eldin.

Eldin selanjutnya berharap, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg 2014 ini tinggi sehingga mampu meminimalisir angka golput. Untuk itu dia mengajak seluruh warga untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang ada di lingkungannya masing-masing. “Inilah kesempatan kita dalam lima tahun sekali

untuk memilih wakil rakyat. Jadi saya mengajak seluruh warga Kota Medan baik itu pemilih pemula maupun yang sudah sering memilih, mari datang ke TPS untuk menentukan pilihan.

Itu tentunya sebagai bentuk partipasi aktif selaku warga masyarakat,” ungkapnya.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan, Wali Kota berharap dengan kehadiran saksi dan KPPS agar benar-benar menjalani aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Petugas hanya menjalankan tugasnya, sedangkan para saksi dan simpatisan harus mengawal agar tidak terjadi kecurangan, bukan malah ikut melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh aturanaturan tersebut.

Sementara itu menurut Ke-

tua KPPS Fahrul Azmi, jumlah warga yang masuk dalam DPT 363 orang. Menurut Azmi, jumlah ini jauh berkurang dibanding pada saat Pilgubsu 2013, pemilih kala itu mencapai 600-an orang.

“Pengurangan ini terjadi akibat TPS untuk Pileg 2014 dibagi dua. Artinya, jumlah warga yang masuk DPT masing-masing lebih kurang 300-an pemilih,” jelas Azmi.

Sampai Eldin dan istri selesai melakukan pencoblos, Azmi mengaku jumlah pemilih yang sudah menyampaikan hak pilihnya baru mencapai 26 orang. Dia yakin jumlah ini akan terus bertambah, sebab biasanya warga di tempat itu banyak yang datang memilih sekitar pukul 11.00 WIB. “Kita berharap 363 warga yang telah masuk dalam DPT dapat menyampaikan hak pilihnya guna memilih wakil rakyatnya,” harap Azmi.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis didampingi istrinya Suti Saidah Nasution dan putrinya Syafrida Amalia Lubis mencoblos di TPS 20 Jalan Sejahtera, Kelurahan Hevetia Timur, Kecamatan Medan Timur juga sekitar pukul 09.00 WIB. Selain petugas KPPS, kedatangan sekda dan keluarga memilih disambut Ketua KPPS Medan Helvetia TL Tobing dan Ketua PPS Ir Riswanto. Jumlah DPT di TPS 20 sebanyak 474 orang pemilih.

(VIN)

Dewan Pendidikan Nias Dilantik NIAS – Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM pada pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Kaupaten Nias Periode 2014-2018 yang dilaksanakan Ruang Oval Lantai 3 Kantor Bupati Nias, Selasa(8/4).

Menurut Bupati Nias, muara akhir yang diharapkan dalam pendidikan ini adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

"Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemerintah ini. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa se-

hingga dengan demikian, pendidikan termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota," katanya.

Dan untuk melaksanakan urusan bidang pendidikan, komponen masyarakat tidak boleh tidak diajak bicara, harus ikut dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan menunjang program pembangunan nasional di bidang pendidikan sehingga melalui lembaga dewan pendidikan, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membentuk penyediaan sumber daya pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, penggunaan hasil pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pengawasan pengelolaan pendidikan, pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya dan pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

"Kita menyadari bahwa masih banyak yang harus kita benahi dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nias untuk mencapai standar nasional terutama sarana prasarana, tenaga pengajar yang belum memenuhi standar, baik secara kuantitatif yang kesemuanya bermuara dalam peningkatan mutu pendidikan," katanya.

Bupati Nias berharap dengan terpilih dan ditetapkannya para

pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Nias maka dapat berperan dan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Kabupaten Nias sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

"Dewan pendidikan memiliki peran yang strategi dalam menetapkan beberapa program dibidang pendidikan, yang merupakan program prioritas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan antara lain, program diklat guru profesional SMA, SMK, SMP dan SD di lembaga pendidikan di luar daerah, pemberian beasiswa berprestasi kepada siswa yang berprestasi di jenjang SMA, SMK, SMP, SD dan di perguruan tinggi negeri, menetapkan kelas dan sekolah unggulan di jenjang SMA, SMK, SMP dan SD, peningkatan kualifikasi pendidikan guru," katanya.

Dan menurutnya masih banyak lagi program lain, yang oritentasinya pada peningkatan mutu.

"Tentu hal ini merupakan hal yang perlu kita dorong dan perhatikan di masa yang akan datang, agar apa yang kita harapkan di dunia pendidikan dapat terwujud nyata," imbuhnya. (YAGI)

TP PKK Kota Medan Bantu Aisyah Rita Maharani Eldin Terharu Atas Perjuangan Aisyah MEDAN - Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan Hj Rita Maharani Eldin menjenguk Siti Aisyah Pulungan, bocah malang yang harus berjuang matimatian untuk merawat ayahnya, M Nawawi Pulungan, akibat diserang penyakit tuberculosis (paruparu) akut di RSUP dr Pirngadi Medan, Senin (7/4). Sebagai bentuk rasa prihatin dan salut atas perjuangan bocah yang terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah itu, Rita memberikan bantuan sebesar Rp11 juta.

Saat menjenguk Siti Aisyah yang tengah menjaga ayahnya usai pulang sekolah, wajah Rita yang hadir didampingi Suti Syaiful Bahri (istri Sekda Kota Medan) beserta sejumlah pengurus TP PKK lainnya sontak berubah memerah karena menahan rasa haru. Dengan penuh kasih sayang, ia langsung memeluk dan mencium Aisyah layaknya anak kandung sendiri.

Sambil mendekap erat-erat tubuh Aisyah, Rita pun berulangkali mengelus kepala bocah bertubuh kurus tersebut.

Mata Rita pun langsung berkaca-kaca, ia merasa prihatin sekali atas perjuangan yang dilakukan Aisyah. Dia harus mengayuh becak barang yang sekaligus dijadikan tempat tinggal bersama ayah tercinta untuk mengharapkan belas kasihan dari masyarakat.

Kehidupan yang sangat menyedihkan ini terpaksa dilakoninya

selama bertahun-tahun sehingga harus menguburkan impiannya mengecap bangku sekolah.

Namun begitu pun Aisyah tetap kuat dan tegar sehingga penderitaannya terdengar oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi. Selain membiayai perawatan ayahnya sampai sembuh, mantan Sekda Kota Medan ini juga membantu biaya sekolah Aisyah sampai menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Jika pun Aisyah bersedia, Eldin secara pribadi siap membantu Aisyah untuk kuliah.

Berkat bantuan yang diberikan itu, kondisi kesehatan ayah Aisyah pun berangsur-angsur membaik.

Sebelumnya Nawawi hanya bisa terbaring lemah dan bernafas pun terasa sesak. Namun setelah menjalani perawatan intensif, kini kondisi kesehatannya mulai berangsur-angsur membaik. Selain sudah bisa duduk, mantan supir mobil boks itu pun sudah bisa berjalan meski masih perlahan-lahan.

Itu sebabnya Rita pun sampai menitikkan air matanya, sebab pengorbanan Aisyah tidak sia-sia.

“Kedatangan kami kemari hari ini untuk menjenguk Aisyah sebagai bentuk rasa prihatin atas perjuangan yang telah dilakukannya dalam upaya merawat ayahnya.

Untuk itu kami seluruh pengurus dan anggota TP PKK Kota Medan, menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu Aisyah. Semoga ban-

BANTU AISY AH - Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan Ny Hj Rita MahaAISYAH rani Eldin menjenguk Siti Aisyah Pulungan, bocah malang yang harus berjuang matimatian untuk merawat ayahnya, M Nawawi Pulungan akibat diserang penyakit tuberculosis (paru-paru) akut, di RSUP dr Pirngadi Medan. (KPK POS/IST) tuan yang kita berikan ini dapat memberikan manfaat bagi Aisyah beserta ayahnya,” kata Rita.

Selanjutnya wanita yang selalu mengenakan jilbab dan murah senyum ini berharap agar bantuan yang diberikan tersebut dapat ditabung dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dia pun berharap dan mendoakan agar ayah Aisyah sece-

patnya sembuh. Kepada Aisyah, Rita pun berpesan agar rajin belajar sehingga apa yang menjadi cita-citanya dapat terwujud.

Kemudian Rita mengajak seluruh warga Kota Medan agar dapat menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu Aisyah beserta ayahnya yang saat ini benar-benar membutuhkan bantuan. Selain Aisyah, rezeki yang disisihkan itu bisa juga membantu

anak-anak terlantar lainnya. Jika ini dapat diwujudkan, dia optimistis mampu membantu Pemko Medan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Sementara itu di tempat terpisah Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menerima audiensi Forum Peduli Aisyah di Balai Kota Medan. Kunjungan ini dilakukan untuk minta masukan sekaligus petunjuk terkait nasib Aisyah beserta ayahnya selanjutnya. Itu dilakukan karena kondisi kesehatan ayah Aisyah mulai membaik, sedangkan Aisyah kini telah bersekolah. Untuk itu perlu disikapi upaya apa yang dilakukan apabila ayah Aisyah sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit.

“Mereka tentunya membutuhkan rumah untuk tempat tinggal.

Sedangkan sekolah Aisyah tentunya akan disesuaikan dengan tempat tinggalnya nanti. Untuk itu kami minta masukan dan petunjuk dari bapak, sebab sudah ada beberapa pihak yang menyatakan kesedian untuk membantu Aisyah beserta ayahnya, termasuk memberikan rumah,” kata Cahyo Pramono dari Forum Peduli Aisyah kepada Plt Wali Kota.

Di samping itu Cahyo menambahkan, pihaknya juga saat ini memiliki uang senilai Rp210 juta yang berasal dari sumbangan warga yang merasa iba dan prihatin atas perjuangan Aisyah.

Selain itu di rekening ayah Aisyah yang disimpan di rekening Bank Sumut Syariah terdapat Rp70 juta.

Seluruh uang itu nantinya akan dipergunakan untuk biaya hidup Aisyah beserta ayahnya, termasuk biaya pendidikan Aisyah.

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin didampingi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Erwin Lubis, Kadis Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Armansyah Lubis mengatakan, terkait dengan ayah Aisyah akan terus dirawat di RSUP Pirngadi selama enam bulan sehingga penyakit paru-paru yang diidapnya sembuh. Sebab, berdasarkan keterangan pihak medis, jika ditangani secara intensif selama enam bulan, penyakit paruparu dapat disembuhkan.

“Alhamdulillah kondisi kesehatan ayah Aisyah kini terus membaik. Jika sudah sembuh, kita pikirkan bagaimana masa depan mereka selanjutnya. Selain tempat tinggal, kita pun akan memikirkan bagaimana ayah Aisyah bisa berusaha kembali. Sedangkan Aisyah dapat menyelesaikan sekolahnya. Saya mendapat kabar Kementerian Pendidikan akan membantu biaya kuliah Aisyah.

Untuk kepastiannya, kita akan konfirmasi kembali. Jika pun tidak, saya secara pribadi siap membantunya,” ungkap Eldin.

(VIN)

10

KPK POS E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

KRIMINAL

Pikul Ganja, Dua Mandor Kebon Digaruk Polisi STABAT - Hasanuddin (23) warga Dusun Bahagia, Desa Pematang Durian, Kecamatan Segerak, Kabupaten Aceh Tamiang, diamankan pihak Kepolisian Polres Langkat.

Mandor Perkebunan PT Semedam tersebut tertangkap tangan personil Satlantas Polsek Besitang sedang membawa sekitar dua Kg narkotika jenis ganja siap edar, Selasa sekitar jam 21.45 Wib. Hasanuddin diamankan personil di sekitar Dusun Langkat Tamiang, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, persisnya didepan Pos Lantas Besitang. Selain mengamankan pelaku pihak kepolisian turut menyita barang bukti berupa dua Kg ganja siap pakai bersama satu unit sepeda motorYamahaVega hitam tanpa plat. Sedangkan rekan pelaku berinisal J (25) warga Pangkalan Susu berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas.

Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Lukmin Siregar SH, menjelaskan, pengamanan terhadap pelaku berawal ketika digelarnya razia rutin di depan Pos Lantas Tamiang.

Ketika itu, Hasanuddin dibonceng rekanya dari arah Aceh Tamiang menuju Pangkalan Susu. Keduanya saat itu mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam tanpa plat. Namun begitu melihat

ada beberapa personil Lantas yang sedang menggelar razia di sekitar lokasi, dengan tergesa-gesa rekan Hasanudin langsung berbelok arah hingga menyebabkan mereka terjatuh, akibat setang sepeda motor tak dapat dikendalikan dengan sempurna.

Melihat kejadian yang tak wajar itu personil yang menaruh curiga langsung menghampiri mereka. Namun ketika itu rekan Hasanudin berhasil kabur dikegelapan malam. Sedangkan Hasanudin langsung diamankan. Saat itu juga personil melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dikenakannya.

Ternyata ransel tersebut berisi daun ganja kering siap edar sekitar dua kg. Tanpa mengulur waktu personil langsung mengelandang pelaku bersama barang bukti kejahatannya ke Polsek Besitang. "Rekan pelaku yang kabur sudah dikantongi identitasnya dan sampai saat ini masih dalam pengejaran," ujar Lukmin.

Pengakuan Hasanuddin kepada petugas Sat Narkoba Polres Langkat, barang haram daun ganja kering tersebut diambil dari Aceh Tamiang. Rencananya mau dibawa ke daerah Pangkalan Susu dan ia menerima imbalan sebesar Rp50 ribu per Kg nya sebagai upah mikul.

(JUL)

Empat Unit Rumah di Rantau Terbakar, Satu Tewas ACEH TAMIANG - Empat unit rumah di Gampong Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, Selasa (8/4) subuh hangus terbakar. Akibatnya, seorang tewas terpanggang, serta semua harta benda yang ada dalam rumah tersebut juga ikut jadi debu.

Keempat rumah tersebut yaitu milik Sueb (56) yang disewakan pada Arifin (46) yang sehari-hari rumah tersebut dijadikan kedai tempat jualan bakso. Selanjutnya mili Upik (38), dan rumah milik Subagio, anggota TNI Koramil Rantau, satu satu unit merupakan rumah kosong.

Pemilik rumah, Sueb mengatakan, musibah tersebut terjadi usai shalat subuh sekitar pukul 05.30 WIB. Dia mendengar ada teriakan warga dari luar rumah. Awalnya ia berpikir warga berteriak karena ada maling, namun begitu pintu rumah dibuka, Sueb melihat api sudah membumbung tinggi di rumahnya yang disewakan itu.“Wajah saya sempat kena pintu karena ditendang warga, kebetulan saya saat itu sedang membuka pintu mau keluar,” ujarnya.

Api dengan cepat melalap seluruh bagian rumah hanya dalam hitungan menit rumah tersebut ludes terbakar. Kata

Sueb, tidak ada harta benda yang dapat diselamatkan. Bahkan, sebut Sueb keponakannya sendiri Firman yang tidur di rumah sewa yang kosong juga tewas terbakar.

Firman awalnya tidak mengetahui jika ia ikut menjadi korban musibah kebakaran, karena lelaki lanjang itu, tidurnya sering pindah-pindah. “Kadang tidur di rumah orang tuanya di depan SD Inpres, kebetulan malam itu Firman tidur di rumah kosong itu, jadi kami tidak tahu,” ujar Sueb.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani SIK yang ditanyai mengatakan, kasus kebakaran empat unit rumah di Gampong Durian, Kecamatan Rantau kini dalam penanganan anggotanya.

Katanya, sumber yang mengakibatkan empat rumah terbakar itu karena meledak kompor gas di rumah milik Arifin.

Menurutnya, korban meninggal dunia diduga saat terbangun dari tidurnya, ia langsung pingsan karena terhirup asap yang memenuhi ruangan rumah. Selain korban jiwa dalam peristiwa itu juga telah menghanguskan semua harta benda milik para korban. (BSO)

SUMUT/ACEH

Warga Buluh Dori Datangi Polsek Longkip

Kades Siap Dipenjara Jika Lahan Rakyat Dirampas SUBULUSSALAM Puluhan masyarakat Desa Buluh Dori dan Sepang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam mendatangi Polsek Longkip untuk dapat memediasi dengan pihak PT Bumi Daya Abadi (PT BDA). Musyawarah diharapkan terkait ganti rugi yang diminta masyarakat Buluh Dori yang merasa lahan mereka digarap oleh PT.BDA dan belum ada ganti ruginya.

Usuluddin Ujung selaku juru bicara masyarakat Buluh Dori mengatakan, lahan seluas 500 Ha yang terletak di wilayah kampong Buluh Dori adalah tanahnya dengan bukti Surat Keterangan yang ditanda tangani Kepala Desa Longkip Alimsyah Ujung pada tanggal 5 April 2001.

Berdasarkan Berita Acara musyawarah permasalahan sengketa ganti rugi batas tanah Buluh Dori, Longkip dan Sepang pada tanggal 22 September 2011 yang dihadiri Muspika dan tokoh masyarakat Kec.Longkip, PT.BDA harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat Buluh Dori yang lahannya termasuk dalam peta HGU itu.

Maka, berdasarkan surat H Radja Amansyah selaku pewaris kerajaan masa lampau yang menguraikan, karena penduduk desa Buluh Dori pada tahun 1975 tinggal tiga Rumah Tangga, maka atas kebijakan

AKSI - Kelompok masyarakat Buluh Dori datangi Polsek Longkip terkait sengketa lahan warga.

(KPK POS/KARTOLIN) pemerintah saat itu dipindahkanlah Desa Buluh Dori ke Kilometer 11 sekarang ini.

"Karena dahulunya memang Desa Buluh Dori berada pada lahan HGU PT.BDA. Sekarang ini ditambah alat bukti berupa tanaman pohon durian dan tanaman rakyat

lainnya," ujar L.Tinambunan. Sementara itu manager kebun PT BDA Nirman yang dimintai keterangan usai acara tersebut mengatakan, sesuai kesepakatan maka pihak kebun akan melaporkan hal ini ke pihak managemen pusat diterima atau tidaknya tuntuan masyarakat

LBH Medan Usut Kasus Salah Tembak MEDAN - Menanggapi kasus salah tembak yang menimpa Zulfi Hendri, warga Jalan Medan Area, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, berjanji akan segera mengusut oknum polisi pelaku penembakan. Hal ini diungkapkan Surya Adinata, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, di Jalan Hindu.

Menurutnya, peristiwa salah tembak ini terjadi akibat pemahaman yang salah oknum polisi atas perintah Kapolresta yakni tembak ditempat bagi pelaku kriminal guna pengamanan dalam persiapan pemilu, sehingga dengan gampang menggunakan senjata tanpa memperdulikan lingkungan.

"Ini akibat kebijakan tembak ditempat terkait pengamanan pemilu. Maka dari itu kita meminta pihak polda sumut untuk mengusut kasus ini dan menghukum pelakunya,"

ujar Surya.

Bahkan untuk hal itu, Surya mengaku akan mengambil tindakan dengan cara melaporkan oknum polisi ke Propam Polda, Komnas Ham dan Kompolnas.

"Terkait tindakan unprosedural yang dilakukan oknum polisi x ini kita akan membuat laporan. Seperti diketahui korban adalah masyarakat, dan akibatnya dituduh berbuat kriminal oleh rumah sakit. Sehingga proyektil ini belum dikeluarkan dan sudah hampir sebulan dileher korban. Nah kalau sudah begini siapa yg bertangung jawab?," ujar Surya.

Zulfi Hendri, mendatangii kantor LBH di Jalan Hindu, mengenakan kemejanya yang basah dengan keringat karena menahan rasa sakit.

Katanya sudah hampir tiga minggu dia menahan rasa sakit akibat bersarangnya peluru di lehernya. Selama dia sebagai

korban tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut dan mendapatkan perhatian dari pihak polisi.

Bahkan menurut korban, dia baru mengetahui adanya peluru setelah bajunya dilumuri darah. "Kejadianya pada 17 Maret 2014 pada 21.30 Wib. Saat itu, di Jalan Mas daerah Asia Mega Emas, polisi sedang mengejar perampok. Ada polisi mengeluarkan senjata ditembaknya ke arah aku, nggak kenak perampok yang kenak malah aku," ujar Zulfi.

Peluru ditembakkan oknum polisi yang akrab disapa Gaol dan mengenai leher Zulfi.

"Aku taunya ditembak pas aku pegang leherku. Tiba-tiba ada darah. Aku sama kawan aku boncengan. Lalu kawan aku juga bilang banyak kali darahnya. Kau ditembak sama polisi tadi. Itu kata kawan aku.

Nama kawan aku Parlin. Habis itu langsung aku ke klinik Andalusia di Jalan Gurila," ujarnya. (MBC)

Aliansi Masyarakat Nisel Desak Polres Usut Pemilikan KTP Ganda NIAS SELATAN - Gabungan masyarakat dan mahasiswa kembali melakukan longmarch sepanjang jalan Ahmad Yani, Yosudarso, Sudirman, Saonigeho, simpang Lima menuju Polres Nias Selatan, menagih janji dan tuntutan, Rabu.

Perilaku dan pembodohan, penindasan, intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat semakin tidak terkendali seolah hukum sama sekali tidak berlaku.

Penegakan supremasi Hukum khususnya di Polres Nias Selatan sudah sering dituangkan oleh berbagai elemen masyarakat, namun belum menunjukan kemajuan sebagai mana harapan masyarakat.

Dalam orasinya elemen masyarakat mendesak Polres agar segera mengusut kasus pemilikan KTP Ganda/Pemalsuan KTP oleh oknum ketua KPUD Nisel Fansolidarman Dachi.

Masyarakat mensinyalir pihak Polres Nias Selatan dengan sengaja bersengkongkol dan hendak mempetieskan kasus ini karena adanya kepentingan penguasa di Kabupaten Nias Selatan. Kasus ini sangat besar efeknya terhadap masyarakat

Nias Selatan.

Meitina Maduwu alias Ina Nelis yang mewakili kaum perempuan Nias Selatan mendesak Kapolres Nias Selatan segera tangkap Ketua KPUD Nisel Fansolidarman Dachi yang telah mencederai hukum, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang tidak pernah dipilih oleh masyarakat Nias Selatan, sengaja menempatkan abangnya Fansolidarman Dachi jadi ketua KPUD Nisel untuk memperkokoh kekuasaan.

Ketua DPK FK-1 Nias Selatan Erwinus Laia dalam orasinya di luar pagar Mapolres Nisel mengatakan, Bupati Nias Selatan telah melakukan pembohongan publik.

Koordinator umum/Sekjen Fordem Nias Selatan menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan kepada kepolisian Resort Nias Selatan 9 point. Yakni, segera tetapkan Fansolidarman Dachi sebagai tersangka, adili dan penjarakan ketua KPUD Nias Selatan.

Segera tuntaskan ijazah ilegal Irian Dakhi, segera tutup kampus USBM yang beroperasi secara ilegal di Teluk Dalam

Mapolres yang diwakili oleh Kabag Ops Kompol Mur Thada dan Kasat Reskrim AKP J. Banjar Nahor.

Kasat Reskrim Nisel AKP J.Banjar Nahor menjelaskan kepada pendemo, selaku Kasat Reskrim yang bertanggung jawab langsung terhadap penangan kasus laporan pengaduan pemalsuan KTP Ganda Ketua KPUD Nias Selatan Fansolidarman Dachi, Polres Nias Sela-

Bertamu, Kereta Hilang di Halaman Rumah STABAT - Betapa kesalnya hati Kamel (20) warga Dusun VI Kurnia Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, ketika mengetahui sepeda motor Yamaha miliknya hilang saat diparkir di halaman rumah rekannya yang beralamat di Jalan Proklamasi Stabat Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat, Selasa sekitar jam 21.30 Wib. Informasi yang diterima menyebutkan, kejadian naas yang dialami Kamel ketika ia mendatangi rekanya yang berada di jalan Proklamasi Stabat kebetulan rumah rekannya itu bertepatan di pingir jalan umum.

Setibanya di lokasi, korban langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah dengan keadaan setang terkunci. Ia pun masuk ke dalam rumah untuk membicarakan suatu keperluan dengan rekanya tersebut.

Sekitar 5 menit mereka berada di dalam rumah, dan keperluan yang diurus juga sudah selesai, korban berencana pulang dan mereka pun secara bersamaan menuju halaman tempat sepeda motornya diparkir.

Namun alangkah kagetnya korban ketika mendapati sepeda motornya sudah tak berada dilokasi semula lagi. (JUL)

Polres Langsa Sita 49.9 Gram Sabu-sabu

tan telah melakukan penelusuran dan penyelidikan sebanyak tiga kali di kelurahan Babura termasuk ahli dari USU Medan.

Tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswa telah ditetapkan tersangka dan Polres telah melakukan 3 kali pemanggilan oknum Guru, namun tidak datang.

Rencananya akan melaksanakan pemanggilan paksa.

LANGSA - Polres Langsa dibantu Brimob serta Kodim 0104/Aceh Timur mengamankan tiga penumpang mobil minibus BK 1748 ZK membawa 49.9 gram sabusabu yang diselipkan di dalam kotak lampu, saat razia gabungan cipta kondisi di depan Mapolres Langsa, Sabtu dinihari.

Kapolres Langsa AKBP H.Hariadi mengatakan, tiga penumpang tersebut, FR (21), warga Alue Pineung, Kec.Langsa Timur, Da (36) warga Tanjung Neraca, Gampong Raja Tuha, Kec.Manyak Payed, Aceh Tamiang, dan MW (43),Gampong Tualang Teungoh, Kec.Langsa Kota.

Pengakuan tersangka DA, narkoba itu dibeli dari Pangkalan Brandan, Sumut dengan harga Rp28 juta. ”Saat ini ketiganya dalam pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Langsa. FR belum bisa dijadikan tersangka karena berprofesi sebagai sopir yang mobilnya dirental. Untuk DA dan MW sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam pengembangan,"kata Hariadi.

Razia gabungan Polres Langsa, Brimob serta Kodim 0104/Aceh Timur dalam rangka menciptakan situasi kondusif menjelang pemungutan suara, sekaligus melakukan patroli dan razia di lokasi rawan kriminalitas.

Kapolres mengimbauan masyarakat di gampong-gampong meningkatkan siskamling untuk mencegah tindak kriminal.

(TIM)

(BSO)

DEMO - Aliansi Masyarakat Nisel adakan demo didepan pagar Polres Nisel dan Meitina Maduwu sebagai orator mewakili perempuan Nisel menyampaikan aspirasinya dengan berapi-api.

Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, segera tuntaskan korupsi pembangunan gedung SMPN 7 Lolomatua berasal dari dana block grant.

Usut proses hukum manipulasi honorer siluman yang telah lulus CPNS tahun 2013, usut pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru kepada anak siswanya.

Kapolres Nias Selatan menerima pendemo di luar pagar

Buluh Dori itu.

"Kepastiannya tergantung managemen perusahaan di Medan," ujarnya, seraya menambahkan, masyarakat luas tahu kami sudah memberikan ganti rugi seluruh lahan Inti kecuali Plasma.

"Jadi tidak benar, jika kami belum memberi ganti rugi," ujar Nirman.

Sementara itu, kepala Desa Longkip Alimsyah Ujung mengatakan, pihak perusahaan jangan mau lagi membayar ganti rugi kepada mayarakat Buluh Dori, karena semuanya sudah selesai dibayar. "Saya siap masuk penjara selama dua tahun, apabila perusahaan ada merampas hak masyarakat di sana," terangnya.

Dikatakan Alimsyah, sebagai kepala kampong Longkip juga sebagai Humas PT.BDA, pengaduan warga bahwa perusahan belum mengganti rugi, jelas tidak benar. "Semua lahan warga di sana telah digantirugi," tegasnya.

Kapolsek Longkip Adriamus mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan kedamaian.

"Jangan ada perbuatan yang anarkis, karena semua itu akan merugikan diri sendiri," ujarmya.

Dikatakan kepada wartawan koran ini, pihaknya hanya sebagai mediasi antar warga dan pihak perusahaan agar tidak terjadi halhal yang tidak siingini. "Karena kalau ada permasalahan silakan saja dengan musyawarah, tetapi kalau tidak ada dapat titik kesepakatan silakan kejalur Hukum agar jelas siapa yang salah dan benar," terangnya. (KAR)

11

KPK POS E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

KRIMINAL

K-Semar Datangi Kantor DPRD dan Kejari Stabat

Cabuli Dua Pelajar

Anggota Shabara Divonis Tiga Tahun Penjara MEDAN - Anggota Kepolisian Shabara Polresta Medan, Briptu Mikael Wasen Sanjaya terpaksa mendekam di balik jeruji besi Rutan Tanjung Gusta. Pasalnya terdakwa dihukum bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, selama tiga tahun penjara denda Rp60 juta subsider satu bulan kurungan.

Majelis hakim diketuai Gerchat Pasaribu menilai terdakwa Mikael Wansen Sanjaya terbukti bersalah, melanggar Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, karena melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dua pelajar SMA yakni Desy (15) dan Alexander (17).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Mikael Wansen Sanjaya terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan dengan memaksa anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun penjara dan denda 60 juta dengan ketentuan apabilan tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan," ucap hakim Gerchat di ruang Chandra I PN Medan, Kamis (10/4).

Putusan itu lebih ringan dua tahun dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shinta.

Dimana pada persidangan sebelumnya terdakwa dituntut selama 5 tahun penjara.

Usai membacakan putusan majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berpikir-pikir apakah menerima atau mengajukan banding atas putusan itu.

Sebagaimana diketahui, dua anggota Sabhara Polresta Medan yakni Briptu Michael dan Briptu Heru diduga melakukan pelecahan seksual terhadap dua pelajar SMA di Medan, yakni Desy warga Jalan Sunggal dan Alexander

(17) warga Jalan Sei Padang pada 6 Januari 2013 lalu.

Saat itu kedua korban diminta menanggalkan pakaian di Jalan Ring Road. Keduanya dibawa ke Mako Satuan Sabhara Polresta Medan hanya mengenakan pakaian dalam dan tangan digari. Saat melintas di Jalan itu tiba-tiba saja sebuah mobil patroli dengan nomor polisi 25399-II menghadang laju mobil Alexander dengan alasan razia. Karena terkejut, tanpa sengaja korban pun menabrak bodi samping mobil patroli Polisi.

Korban juga dipaksa telanjang dengan ancaman akan ditembak jika tidak menuruti perintah kedua polisi Samapta tersebut. Dengan ketakutan, korban pun melepaskan pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalam. Kemudian korban dipaksa kedua polisi tersebut untuk berciuman sambil difoto oleh kedua polisi tersebut.

Kedua polisi tersebut saling berebutan memfoto alat kelamin Desy. Sebelum meninggalkan mobil korban, kedua polisi tersebut mengempeskan ban mobil korban dengan menggunakan sangkur mereka.

Akhirnya, korbanpun dibawa ke Mako Samapta Polresta Medan di Jalan Putri Hijau Medan. Sesampainya di sana, petugas meminta uang sebesar Rp20 juta agar dilepas.

Namun, karena tidak memiliki uang sebesar itu, akhirnya ATM korban pun diminta oleh salah satu polisi tersebut. Atas kejadian itu, kedua korban kemudian melaporkan dua Polisi tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut, Senin (7/1/ 2013) lalu.

(FR)

Bocah Aldi Temukan Bom di Kutablang MORTIR - Bom berbentuk mortil yang ditemukan Hasballah (13), saat mandi di sungai Tingkeum Manyang, Kutablang, Bireuen, Selasa.

BIREUEN - Ditemukan sebuah Bom oleh seorang bocah asal Desa Blang Panjoe, Kutablang, Bireuen, Aldi Hasballah (13), saat mandi di sungai Tingkeum Manyang, Kutablang, Selasa pekan lalu.

Bom itu saat ini diamankan ke Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Bireuen.

Menurut informasi yang dihimpun KPK Pos, bom berbentuk mortil itu diduga peninggalan penjajah Belanda. Setelah menemukan bom yang diduga masih aktif tersebut, Aldi membawa pulang bom tersebut ke rumahnya. Lalu memberitahukan kepada pamannya Saifuddin

(30). Kemudian Saifuddin segera melaporkan penemuan bom itu ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Gandapura.

AKBP M Ali Khadafi SIK, Kapolres Bireuen, melalui Kapolsek Gandapura, Iptu Syarifah Chaira Sukma yang dikonfirmasi wartawan Koran ini, membenarkan temuan bom yamg berbentuk mortil tersebut. Bom tersebut telah diamankan anggota Polsek Gandapura bersama tim Brimob BKO Polda Aceh yang bertugas Mapolsek Gandapura, jelas Kapolsek Gandapura, Iptu Syarifah Chaira Sukma. (ROMI)

Akibat Tertimpa Baliho, Anggota Satpol PP Terjatuh dari Truk LANGSA - Seorang personil Satpol PP Langsa, Mirza (26), Senin pekan lalu, dilarikan ke rumah sakit, setelah terjatuh dari truk akibat tertimpa baliho. Insiden itu terjadi saat berlangsungnya penertiban alat peraga kampanye Pemilu, di kawasan jalan Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama.

Kasatpol PP dan WH Langsa, Muchtarmidi, yang dihubungi mengatakan, Mirza harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa. Korban mengalami luka serius dibagian kepala dan bahu, kerena terjatuh dari truk dan terbentur aspal. Saat itu anggotanya sedang melakukan penertiban alat peraga kampanye daerah langsa lama.

Saat insiden itu terjadi, jelas Muchtarmidi, Mirza kebetulan berada di bagian belakang truk yang pintunya terpaksa dibuka, karena di-

SUMUT/ACEH

penui alat-alat peraga kampanye milik calon legeslatif (caleg) dan parpol. Namun saat tiba di daerah tikungan jalan Gampong Meurandeh, atau persisnya berada di sekitar kampus Unsam Langsa, sekitar pukul 16.50 WIB, tibatiba ada angin kencang.

Sehingga satu baliho berukuran besar (1,5 x 3 meter), yang diletakkan di bagian tengah truk roda enam milik Dinas Sosial tersebut, terbang dan menghantam Mirza. Seketika Mirza bersama baliho salah satu caleg tersebut, terjengkang ke aspal.

Sore itu juga oleh temantemannya, Mirza langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Langsa untuk mendapatkan penanganan medis, karena kondisinya terlihat parah. Saat ini Mirza masih dirawat di RSUD Langsa, karena kondisinya serius.

(ROMI)

UNJUK RASA - Puluhan masa K-Semar sedang berdialog dengan anggota dewan Syafril SH, dan Ralin Sinulingga di depan pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Langkat sembari membentang beberapa spanduk. (KPK POS/JUL) STABAT - Puluhan masa yang tergabung dalam kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-Semar) Sumatera Utara berunjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD dan kantor Kejaksaan Negeri Stabat Kabupaten Langkat, Selasa lalu.

Dalam orasinya mereka menuntut agar Kejaksaan Negeri Stabat harus adil dan bijaksana dalam menangani kasus perjalanan dinas di lingkungan DPRD Langkat. "Jangan ada tebang pilih," teriak

mereka di depan pintu gerbang kantor DPRD Langkat.

Dalam suasana diguyur hujan rintik-rintik, para pengunjuk rasa tetap meneriakan tuntutannya dengan memakai alat pengeras suara.

Aksi masa tersebut berawal di kantor DPRD Langkat. Mereka hanya sebentar dan diterima oleh anggota dewan Syafril SH, ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Langkat dan Ralin Sinulingga.

Dalam dialog saat itu, pada prinsipnya mereka mengaku sangat

mendukung penuh setiap upaya penegakan hukum atas dugaan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Langkat. Namun pihak kejari Stabat hendaknya berlaku adil dalam menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan DPRD Langkat.

Massa K-Semar yang berunjuk rasa tiba di kantor Kejari Stabat diterima oleh Kasi Intel Leo Hutagalung SH, dan Leo. Dijelaskan, untuk kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas DPRD Langkat, se-

mentara waktu memang masih dua orang yang dijadikan tersangkanya.

Namun masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi guna mengungkap kasus tersebut. Walaupun belum merasa puas atas jawaban tersebut, akhirnya para pengunjuk rasa bergerak meninggalkan lokasi sambil membubarkan diri, dengan harapan Kejaksaan Negeri Stabat dapat lebih profesional serta bijaksana dalam menegakkan hukum dan keadilan di Langkat. (JUL)

Terkait Dugaan Perambahan Hutan

Polres Dairi Periksa Camat Silima Pungga-Pungga SIDIKALANG - Terkait pengaduan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) Kabupaten Dairi, terkait dugaan perambahan kawasan hutan register 66 Batu Ardan, tepatnya di dusun Sopokomil, desa Longkotan, Kecamatan Silima PunggaPungga belum lama ini, Polres Dairi telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadir Boangmanalu yang juga Camat Silima Pungga

Hal tersebut dijelaskan Kasubbag Humas Polres, AKP Lamhot Limbong, didampingi KBO Reskrim, Ipda Rismanto Purba, Jumat, di Mapolres.

Rismanto Purba menjelaskan, memang betul kita telah memanggil dan memintai keterangan Kadir Boangmanalu Selasa lalu, yang diduga melakukan perambahan hutan register sesuai pengaduan Dinas Kehutanan.

Dari pemeriksaan, penyidik memperoleh informasi dari Kadir Boangmanalu, yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan

perambahan seperti dituduhkan Dinas Kehutanan. Menurutnya, dia memiliki lahan disana seluas 75 hektar, dan saat ini sekitar 6 hektare telah ditanami pohon karet. Menurutnya, lahan tersebut diperoleh dari marga Cibro sekitar tahun 1998 dan telah dinotariskan Rismanto mengatakan, selain memeriksa terlapor, penyidik juga telah meminta keterangan dari pihak Dinas Kehutanan Dairi selaku pelapor. Untuk membuktikan dan mencari pelakunnya, penyidik bersama Dinas Kehutanan akan

Penyidikan Kasus Ijazah Aspal Irian Dakhi Terus Dilakukan NIAS SELATAN Penyidikan kasus surat keterangan Ijazah Irian Dakhi terus dilakukan oleh Polres Nias Selatan.

Berkas laporan telah diterima Polres Nias Selatan. Terkait desakan Aliansi Masyarakat Nias Selatan tentang penanganan kasus Ijazah Aspal milik Irian Dakhi menurut Kasat Reskrim Nisel AKP J Banjarnahor segera diteruskan.

Menyingkapi itu, Ketua NCW Kepulauan Nias Bung Jefri Gari dan sekaligus sebagai Tokoh Pemuda dan Ketua Penggiat Anti Korupsi di kabupaten Nias Selatan, di Telukdalam, Sabtu, mengatakan, mengapresiasi keseriusan Pihak Polres Nisel terkait penanganan kasus pemakaian Ijazah oleh Irian Dakhi.

“Keseriusan pihak Polres Nisel menangani kasus itu patut diapresiasi. Soalnya, hal itu salah satu bukti bahwa Polres Nisel tidak main-main dalam menguntaskan kasus itu,” tukasnya.

Namun, dia juga mengingatkan agar Polres Nisel secepatnya menuntaskan kasus tersebut sehingga tidak ada menimbulkan tudingan miring dari Masyarakat Nisel.

“Biarlah, pengadilan nantinya yang menentukan apakah Irian Dakhi itu bersalah atau tidak,” ujarnya.

Gari juga mempertanyakan status Irian Dakhi itu.

“Maksudnya, apakah Dia (IDred) sudah diproses atau belum,” katanya dengan nada bertanya.

Untuk itu, Dia berharap, supaya Pihak Polres Nisel mengekspos kepada publik secara transparan tentang kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, kasus pemakaian Ijazah oleh Irian Dakhi terungkap, ketika dirinya mengurus kenaikan pangkatnya dari Golongan II-B tiba-tiba ke Golongan III-A dengan memakai gelar SE. Namun, surat Ijazahnya itu diragukan kebenarannya.

Selanjutnya salah satu LSM di Nisel melaporkan hal itu ke Polres Nias Selatan tapi alhasil sampai sekarang belum ada kejelasannya. (DUHA)

Oknum PNS Nisel Irian Dakhi

melakukan cek objek dulu kelapangan. Sementara hasil pantauan ke lapangan baru-baru ini dengan Dinas Kehutanan, memang benar di sana ada pembukaan jalan dan perkebunan karet, sebut Rismanto.

Kini kasus itu masuk tahap penyidikan apakah lahan yang diklaim saudara Kadir Boangmanalu seluas 75 hektare tersebut ada di kawasan itu atau tidak, yang jelas polisi harus cek objek dulu dengan kehutanan dan BPKH sebagai tim ahli, katanya.

(NDK)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

LIPSUS

SILUMAN dalam berbagai cerita rakyat adalah makhluk halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Mereka melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari layaknya manusia biasa. Mereka juga mengenal peradaban. Siluman dapat berasal dari manusia biasa yang kemudian meninggalkan alam kasar atau setelah orang meninggal ruhnya masuk dalam masyarakat itu, atau memang sudah merupakan makhluk halus sejak awalnya.

Pertemuan antara manusia dengan siluman seringkali menjadi bagian dari cerita-cerita misteri yang digemari.

Pada Pemilu Legislatif baru lalu, banyak manusia (terutama anak remaja-red) yang menjelma menjadi 'siluman'. Mereka tidak terdaftar pada DPT (daftar pemilih tetap), tapi bisa ikut mencoblos.

Kok bisa?. Ya namanya juga manusia yang menjelma menjadi 'siluman'. Yang terjadi pada Pileg lalu, kemungkinan besar bakal terulang pada Pemilu Presiden Juni 2014 mendatang. Siap-siap lah untuk menangkal 'siluman' yang muncul seketika.

S

ANTER tersiar banyak pemilih silu man yang melakukan aksinya saat Pemilu Legislatif, 9 April 2-14, barusan. Kenapa mereka dengan mudah bisa ikut mencoblos?. Kabarnya, anak remaja itu didalangi oleh salah seorang calon legislatif (caleg). Caleg itulah yang kabarnya berperan membiayai semua usaha haram yang dilakukan tersebut.

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Muhammad membenarkan peran para pemilih siluman itu. Dikatakan, berdasarkan pantauan dan laporan yang diterima Bawaslu, banyak pemilih siluman pada hari pemungutan suara, Rabu (9/4) lalu. “Pemilih siluman tersebut adalah mahasiswa dan mahasiswi baru yang terdaftar pada sebuah universitas di Makassar. Dengan kepala yang botak pemilih siluman ini mendatangi TPS, dengan spontan menimbulkan kecurigaan Panwaslu,� kata Muhammad, Kamis.

Dari hasil pemeriksaan ternyata mereka menggunakan hak suara orang lain. Tindakan tersebut menurut Muhammad merupakan pelanggaran pidana dan sangat serius.

Hasil pemeriksaan Bawaslu, pemilih siluman itu menuruti perintah dari senior yang menjemput mereka. “Mereka korban politik partai dan politik kesenioritasan,� ujarnya.

Selain itu, Bawaslu jua menemukan di TPS-TPS di Makassar. Seperti di TPS 03 Kelurahan Maribar ada keterlambatan C1 DPR yang belum sampai di TPS. Kemudian, di TPS 67 Lapas Makassar ditemukan jumlah isi surat suara yang tidak sesuai dengan yang tertulis pada amplop surat suara.

Menurut dia, kekurangan-kekurangan pada hari pemungutan suara tersebut akan direkapitulasi Bawaslu. Selanjutnya, akan disampaikan kepada KPU jika menyangkut pelanggaran administrasi.

Sementara pelanggaran menyangkut pidana akan diteruskan kepada kepolisian melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Sementara secara lebih spesifik, Panwaslu Kota Makassar dan polisi menangkap puluhan pemilih "siluman" yang kebanyakan pelajar SMA, mahasiswa dan buruh.

"Mereka yang diamankan itu beragam, ada anak SMA, mahasiswa, tukang ojek maupun buruh. Awalnya yang ditangkap dua orang kemudian berkembang lagi hingga lebih dari 30 orang," ujar Ketua Panwaslu Makassar Ilyas Arief di Makassar, Rabu (9/4).

Ia mengatakan, pihaknya masih memeriksa para pemilih siluman itu dan menyerahkannya kepada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk melihat jenis pelanggarannya.

"Dengan mencoblos surat suara yang bukan seharusnya mereka, itu adalah pelanggaran pemilu dan nanti akan dilihat bagaimana kelanjutannya karena itu sudah masuk ranah pelanggaran pemilu," katanya.

Para pemilih siluman ini ditangkap dari TPS-TPS di Kecamatan Panakukang, Manggala, Tamalate dan Tamalanrea. Awalnya hanya menangkap dua di Kecamatan Panakkukang kemudian berkembang menjadi lebih dari 30 orang.

Menurut dia, modus mereka hampir seragam yakni menggunakan undangan memilih (C6) orang lain untuk mencoblos dengan iming-iming imbalan tertentu Selain itu, tertangkapnya pemilih siluman ini rata-rata mahasiswa baru dan pelajar SMU atas kecermatan petugas Panitia Pemungutan Suara serta KPPS saat ingin mencoblos.

"Mereka dicurigai kemudian diserahkan ke polisi dan petugas Panwas di sejumlah TPS untuk selanjutnya dibawa ke sini untuk dimintai keterangan," kata dia.

Mereka terancam hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp18 juta. Dua pelaku diketahui berstatus mahasiswa asal Flores, Nusa Tenggara Timur, dan mengakui disuruh seorang perempuan bernama Daeng Bau untuk mencoblos caleg tertentu di TPS Bontoduri.

Sementara itu seorang pelaku yang masih bersatus pelajar SMU kelas II mengaku dijanjikan uang oleh salah satu tim sukses caleg tertentu. "Saya dijanjikan uang Rp50 ribu untuk mencoblos caleg Kota Makassar, nanti setelah dicoblos baru saya dikasih," tuturnya. (TIM)

Pemilih Bayaran Ditangkap di Medan SEJUMLAH kecurangan menodai pesta demokrasi, Pemilu Legislatif (Pileg 2014) di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Medan khususnya, Rabu (9/4). Di Kecamatan Medan Kota, 8 pemilih bayaran ditangkap petugas karena hendak mencoblos mengunakan formulir C6 (undangan memilih) milik orang lain.

Di Nias Selatan, 122 surat suara dalam satu kotak sudah dicoblos sebelum proses pemilihan sehingga diprotes warga dan dihentikan. Tak sampai di situ, warga asal Riau diamankan saat hendak mencoblos di TPS di Jalan T Amir Hamzah. Hal ini menambah deretan panjang carut marutnya Pemilu di provinsi ini.

Informasi yang dirangkum wartawan koran ini menyebutkan, Panwascam Medan Kota mengamankan 8 pemilih bayaran yang didominasi kalangan mahasiswa saat akan mencoblos dengan menggunakan formulir C6 milik orang lain. Seluruhnya langsung digelandang ke Kantor Panwascam Medan Kota, di Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota.

Dalam pengakuannya, para mahasiswa tersebut mengaku disuruh mencoblos oleh pemilik kost tempat mereka tinggal. Mereka juga diberikan uang untuk mencoblos salah satu calon tertentu. "Disuruh mencoblos aja, dikasi undangan memilih," kata Tumpak Sahala Sitanggang, seorang pelaku.

Di kantor Panwascam Medan Kota, mereka diperiksa secara intensif. Komisioner Panwascam Medan Kota Azra mengatakan, pada pelaku tersebut terancam pasal 292 UU no tahun 2012 tentang pemilu, karena menggunakan dokumen milik orang lain dan berpotensi menyebabkan orang lain kehilangan hak untuk memilih. "Ancamannya 2 tahun penjara," ungkapnya.

Azra menyebutkan, modus mobilisasi pemilih dengan menggunakan formulir C6 milik orang lain merupakan salah satu modus pelanggaran yang banyak mereka temukan. Modus ini sendiri menurutnya sudah diantisipasi oleh mereka sejak jauh hari

sebelumnya. "Ini memang menjadi salah satu atensi kita," ujarnya.

Di lokasi terpisah, Mondes Purba (45), warga asal Pekanbaru, Riau diboyong ke Polresta Medan. Pasalnya, dirinya mencoblos dengan menggunakan C6 milik M Sarmin, DPT 165 warga Kelurah Sei Agul.

"Yang bersangkutan diamankan saat datang ke TPS 30 di Jalan T Amir Hamzah dekat LP3i, Kelurahan Sei Agul , Kecamatan Medan Barat," Kata Ketua Panwas KPU Kota Medan, Satya Wira yang memboyongnya ke Polresta Medan.

Dikatakannya, saat hendak melakukan pencoblosan, Mondes terlihat gugup. Petugas KPPS yang melihatnya gugup langsung menyamparinya. "Saat diperiksa KTP dan lainnya ternyata C6 yang dipakainya punya orang lain," katanya. Guna penyidikan, Mondes pun diperiksa secara insentif di ruang lantai II gedung Reskrim Polresta Medan.

Di ruang penyidik, dia mengaku nekat menggunakan C6 M Sarmin lantaran orangnya sudah lama meninggal. "Saya cuma ingin nyoblos. Ini C6 punya kerabat saya yang tinggal di Karya dan sudah lama meninggal," katanya.

Di lokasi terpisah, ratusan kertas surat suara di TPS 4 Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan diduga dilebeli kode angka oleh pihak KPPS. Dampaknya, kertas surat suara para warga di TPS yang memiliki sebanyak 295 pemilih tersebut jadi bernomor. "Kertas surat suara saya dinomori," ungkap Surya Darma, salah seorang warga selaku pemilih di TPS 4 tersebut.

Awalnya, dia heran dengan kondisi itu.

Kemudian, dia memprotes dan meminta ganti kertas surat suara. Tapi gagal. "Saya protes. Tapi dibilang itu tak masalah," bebernya.

Kata dia, sejumlah warga lainnya juga mengakui kondisi kertas surat suara yang dinomori di TPS itu. "Warga lain ada juga yang mengaku bernomor 88," jelasnya. (TIM)

TANGK AP - Ivan dan Najamuddin, warga asal Flores dibonceng aparat kepolisian saat tertangkap menjadi pemilih siluman di TPS 36, Jalan Bontoduri, ANGKAP Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Rabu (9/4).

Berkelahi dengan Petugas TPS DUA ORANG pemilih "siluman" tertangkap saat hendak memilih di TPS 36, Jalan Bontoduri 5, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Rabu siang.

Dua orang ini tetap memaksa memilih sehingga terjadi perkelahian dengan petugas TPS. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, Ivan dan Najamuddin yang merupakan warga asal Flores hendak menyalurkan hak suaranya. Hanya saja, undangannya tidak sesuai dengan nama yang tercantum.

Nama yang ada pada undangan adalah Amir Daeng Sattu dan Safri.

Kecurigaan petugas muncul karena nama yang tercantum adalah nama kebangsaan Makassar, yaitu Daeng, sedangkan yang hendak memilih

adalah warga pendatang.

"Saat diminta kartu identitasnya oleh petugas, Ivan dan Najamuddin tidak bisa memperlihatkan. Pertengkaran pun terjadi, hingga perkelahian terjadi. Tinta yang tersimpan di meja tertumpah. Untung ada petugas keamanan yang langsung mengamankan," kata Maulana, saksi yang adalah warga sekitar TPS. Maulana menambahkan, keduanya memaksa memilih meski tidak ada undangannya atas perintah pemilik rumah kosnya, H Syamsuddin.

"Dari pengakuan, keduanya mengaku diberikan surat undangan pemilih itu dari ibu kosnya yang juga istri dari H Syamsuddin, Hj Bau," tambahnya.

Selanjutnya, kedua warga Flores itu dibawa polisi ke Mapolsekta Tamalate untuk menjalani pemeriksaan.

Keduanya rencananya akan diserahkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar untuk diproses di bagian Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polrestabes Makassar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Muhammad Ridwan mengatakan, kedua orang tersebut masih diamankan di Mapolsekta Tamalate.

Selain di Kecamatan Tamalate, pemilih siluman juga ada terjadi di Kecamatan Manggala. "Infonya ada juga di pemilih siluman tertangkap di Kecamatan Manggala. Tapi masih dicek kebenarannya. Kalau mengenai banyak surat suara tertukar, ada terjadi di beberapa daerah, termasuk di pulau-pulau," tambah dia.

(TIM)

Tiga Cerita Pemilih Siluman yang Tertangkap Tangan NAMANYA saja siluman. Jadi bergerak diam-diam. Sebisa mungkin tidak diketahui. Seperti itulah 'sifat' pemilih siluman di pileg 9 April 2014. Untunglah, keberadaan mereka terbongkar.

Pemilih siluman merujuk pada orang - orang yang seharusnya tidak memiliki hak suara, tapi mencoblos atas suruhan orang lain. Mereka digerakkan untuk menambah pundi-pundi suara partai, caleg, atau DPD. Kompensasinya mereka mendapatkan uang atau yang lain.

Dalam pileg pekan lalu, aksi pemilih siluman di berbagai tempat terbongkar. Cara mereka menembus TPS berbeda-beda. Berikut ceritanya.

1. Wanita-wanita Muda Tak seperti siluman, penampilan wanita-wanita ini cukup modis. Tapi ternyata mereka digerakkan oleh seorang anggota tim sukses caleg di Batam, Kepulauan Riau. Akhirnya wanita-wanita yang didatangkan dari kawasan industri Muka Kuning Batam ini berurusan dengan Panwaslu dan polisi.

Para wanita muda ini mencoblos di TPS 19 Kampung Belimbing Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.

Selain KTP, mereka membawa surat undangan khusus. Aksi mereka terbongkar setelah petugas KPPS curiga karena identitas diri mereka jauh ber-

beda dengan data pemilih.

Salah satu pemilih siluman, Lia (21) mengaku dijanjikan uang Rp200 ribu usai mencoblos dua caleg DPRD Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari 2 partai berbeda.

Selain para wanita, Panwaslu juga menangkap seorang pria berinisial DH yang merupakan tim sukses caleg DPRD Kota Batam. Mereka diamankan di Mapolsek Bengkong.

2. Mencoblos Pakai Surat Undangan Orang Lain Sebanyak 20 orang diamankan dari sejumlah TPS di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat mencoblos, mereka menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Pemilih atau lembaran C-6 milik orang lain. Salah satunya adalah Barliansyah, siswa SMU kelas 2. Ia menggunakan undangan pemilih milik Ahmad Fajri dan mencoblos di TPS 24 Jalan Angksa Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang.

"Dijanjikan uang oleh timses caleg," kata Barliansyah tak menyebut nominal yang bakal diterimanya.

Dua orang lainnya, Najamuddin dan Irfan, mengaku disuruh oleh seorang perempuan bernama Daeng Bau untuk mencoblos di TPS Jalan Bontoduri. Kedua pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, ini tidak menye-

PEMILIH SILUMAN - Beberapa pemilih siluman digiring Polisi dan Panwaslu saat pemilihan.

butkan apa yang didapatkan jika mencoblos sesuai arahan Daeng Bau. 3. Anak-anak Dua anak ini sadar mereka belum waktunya mencoblos. Tapi karena diiming-imingi uang ratusan ribu, keduanya datang ke TPS lalu mencoblos nama calon DPD dan caleg.

Aksinya nyaris sempurna, tapi akhirnya tetap terbongkar.

Kedua anak ini berasal dari Tarongko, Kecamatan Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Inisialnya Cp (16) dan Rnt (16). Mereka mencoblos di TPS V Tandung Kecamatan Makale. Bagaimana mereka bisa memilih? Dari penelusuran Panwaslu, keduanya menggunakan formulir C6 (surat undangan) milik orang lain.

Formulir itu didapatkan dari caleg berinisial Krs. "Kami diarahkan untuk memilih salah satu calon anggota DPD dan caleg itu (Krs). Karena saya membawa motor, maka diberi Rp150.000, sedangkan teman yang saya bonceng diberi Rp100.000," kata Cp saat diperiksa Panwaslu.

Berdasarkan UU Pemilu No 8 Tahun 2012, orang-orang yang terlibat dalam aksi di atas diancam dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 8 juta. Termasuk caleg yang meminta dicoblos mereka? (TIM)

KPK POS

13

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KIARA Desak KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi di Proyek Coremap JAKARTA - Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang (Coremap) menyebabkan kerugian keuangan negara karena diduga kuta berbau korupsi.

"Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011 -Semester I 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan yang dilakukan di Jakarta, Tanjung Pinang dan Makassar, ternyata ada penyelewengan.

Kami mendesak KPK untuk menindaklanjutinya," kata Sekjen KIARA Abdul Halim dalam laporannya ke KPK, Selasa (8/4).

Selain indikasi kebocoran keuangan negara, lanjut dia, terungkap juga dalam Laporan BPK tersebut yang menunjukkan mata pencaharian alternatif (MPA).

Secara khusus Laporan BPK menunjukkan Desain Kegiatan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) pada Kota Batam dan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau: Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat.

"Hal ini menunjukkan proyek Coremap tidak memberikan alternatif yang tepat bagi masyarakat pesisir yang sesuai dengan desain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pesisir," paparnya.

Halim memaparkan temuan BPK Tentang Kerugian Keuangan Negara. Dana bergulir dua desa di Kabupaten Wakatobi tidak lancar pengembaliannya dan belum digulirkan. Pemeriksaan di Desa Langge dan Desa Tampara terdapat 24 orang peminjam dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 206.000.

500,00 dengan tunggakan Rp. 157.570.000,00. Tunggakan tersebut disebabkan oleh penghasilan dari peminjaman tidak menentu.

Juga, Perahu senilai Rp. 6.383.

000,00 di Desa Bawasallo, perahu di Desa Tekolabba senilai Rp. 8.500.000,00, dan perahu di Desa Cindea, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep senilai Rp. 9.000.000,00 yang diperoleh tahun 2008 dalam kondisi rusak. Ketiga perahu tersebut sudah tidak digunakan sejak tahun 2010 dan saat ini kondisinya terbengkalai dan dipenuhi tanaman rumput.

Pada tahun 2009, dilakukan peningkatan bangunan bangsal kerja di Desa Malang Rapat sebesar Rp. 98.000.000,00 (Rp. 90.

000.000,00 dana loan ADB dan Rp. 8.000.000,00 dana APBD) dan di Teluk Bakau dengan biaya sebesar Rp. 88.500.000,00 (loan ADB).

Hasil cek fisik pada kedua bangsal tersebut: tidak ada kegiatan dan sudah tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan.

Pada tahun 2009 di sembilan lokasi COREMAP II di Kabupaten Bintan dibangun MCK dengan hutang dari ADB sebesar Rp. 270.000.000,00 dan APBD sebesar Rp. 27.000.000,00 sebagai dana pendamping. Di Desa Mapur, lokasi MCK bersebelahan dengan gedung sekolah pada kenyataanya bukan desa padat penduduk. MCK berbentuk bangunan permanen yang terdiri dari tiga bilik.

Di Desa Mampur, Kabupaten Bintan, bantuan bak penampungan air bersih di realissasikan pada tahun 2009 berupa tando beton penampungan air, dengan sumber dana loan ADB Rp. 100.000.000,00 dan APBD Rp. 9.700.000,00 atau total Rp. 109.700.000,00. Hasil cek fisik, bak penampungan tersebut tidak berfungsi.(ENDY)

Di Balik Penjara, Anas Serang SBY JAKARTA - Sejak mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 10 Januari 2014, baru kini bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara terangterangan menyatakan "perang" melawan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini juga menjabat Ketua Umum Demokrat.

Anas mulai "menabuh genderang perang" dengan menyiapkan data kejanggalan sumbangan dana kampanye SBY pada Pemilihan Umum 2009, ketika SBY maju sebagai calon presiden inkumben.

Data itu, bakal diserahkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. "Jadi, kalau dibilang saya menyerang Pak SBY, saya bilang, memang iya. Ini hanya untuk memberi respons terhadap apa yang saya alami dari sikap dan tindakan SBY terhadap saya," papar Anas di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menandatangani perpanjangan penahanan dirinya, di kantor KPK Jakarta, Senin (7/4).

Ditanya tindakan apa yang telah dilakukan SBY, Anas enggan

menjawabnya. “Yang bertanya (wartawan) lebih tahu dari yang ditanya,” ucap Anas.

Data itu, lanjut mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (MHI), masih disusun. Data ini diyakini bisa mempidanakan presiden SBY. "Data yang saya buat supaya para penelaah KPK lebih mudah melakukan tugasnya. Saya yakin SBY masuk kategori sebagai penyelenggara negara yang melakukan korupsi dan pencucian uang," ungkapnya dengan nada serius.

Menurut dia, rampungnya data ini tak ada hubungannya dengan pemilu legislatif yang akan berlangsung 9 April 2014. "Sebelum atau sesudah pemilu legislatif, yang penting data ini lengkap," jelasnya.

Di dalam data tersebut, Anas akan menjabarkan soal banyaknya penyumbang gelap untuk dana kampanye SBY. Data tersebut, menurut Anas, bakal berbeda dengan laporan dana kampanye yang dikeluarkan Demokrat. "Di dalam laporan Demokrat, ada nama-nama orang yang ditulis menyumbang, padahal sebenarnya tidak menyumbang. Uang Demokrat sumbernya tak tercatat di

laporan itu," ujarnya.

Dikatakan, sumber dana yang tak tercatat itulah yang harus diselidiki. "Apakah salah satunya ada kaitan dengan kasus Bank Century atau tidak. Itu bukan tugas saya karena tugas saya hanya memberikan data yang valid, otentik, dan bukan fitnah," kata Anas.

Dipaparkan, pengungkapannya menjelang Pilleg ini, bukan untuk menyerang Partai Demokrat menghadapi Pemilu dan bukan kampanye hitam. "Sebagai bekas ketua umum, tak etis menyerang eks partainya. Buat apa menyerang Demokrat? Sahabat Anas sedang nyaleg di DPR dan DPRD. Tak ada kamusnya Anas menyerang Demokrat," lontarnya dengan nada tersenyum.

Memang, sejak ditahan di Rumah Tahanan KPK, Anas kerap melontarkan pernyataan yang bernada menyerang SBY. Belakangan, Anas meminta KPK menyelidiki dugaan aliran dana bail out Bank Century untuk pemenangan SBY dalam Pemilihan Presiden 2009.

Tim pengacara Anas juga me-

nyebut SBY memberikan uang kepada Anas. Uang itu digunakan untuk membayar uang muka mobil Toyota Harrier. Kini, Toyota Harrier itu menjadi salah satu barang bukti dugaan korupsi yang menjerat Anas.

Selain menuding SBY, pengacara Anas juga menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menerima uang 200.000 dollar AS. Namun, tim pengacara Anas enggan menjelaskan lebih jauh latar belakang penerimaan uang oleh Ibas tersebut.

Anas juga mengaku menyerahkan informasi dan data terkait dana kampanye pilpres 2009, yang diduga menggunakan sumber yang disamarkan. Data itu berisi hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilpres 2009.

Dari data awal itu tampak bahwa dari daftar penyumbang, apakah itu perseorangan atau korporasi yang jumlah totalnya Rp 232 miliar. Itu ada sebagian data penyumbang perseorangan dan korporasi yang sesunguhnya tidak menyumbang atau hanya dipakai namanya saja,"

ungkap Anas sebelumnya.

Anas menyerahkan data tersebut kepada KPK karena layak diselidiki atau ditindaklanjuti oleh lembaga antikorupsi tersebut.

Apalagi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) tersebut mengaitkan sumbangan dana menggunakan sumber fiktif tersebut dengan kasus dugaan pemberian bailout (dana talangan) ke Bank Century yang jumlahnya mencapai Rp 6,7 triliun.

Tudingan kecurangan yang dilontarkan Anas diduga mengarah kepada SBY, yang pada pilpres tahun 2009 maju sebagai calon presiden dari PD. Mengingat, berkembang isu bahwa dana bailout Bank Century mengalir untuk kampanye pilpres PD tahun 2009.

Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menyarankan Anas untuk melaporkan dugaan ataupun kecurigaannya terkait kejanggalan sumbangan dana kampanye SBY pada Pemilihan Umum 2009. "Hingga kini KPK belum menerima data dari Anas.

Ya, lebih baik data itu disampaikan ke bagian pengaduan masyarakat KPK," sarannya.(ENDY)

Bupati Tapteng Bonaran Situmeang Bantah Keterangan Saksi JAKARTA- Seorang saksi bernama Hetbin Pasaribu mengaku pernah diminta Bakhtiar Ahmad Sibarani menyetorkan uang Rp900 juta ke rekening CV Ratu Samagat.

Sesuai petunjuk Bakhtiar, Hetbin menuliskan keterangan “angkutan batu bara” dalam slip transfer.

Padahal, Hetbin tidak memiliki hubungan bisnis dengan CV milik istri M Akil Mochtar itu.

Peristiwa bermula saat Hetbin, Azwar Pasaribu, Saiful Pasaribu diminta Raja Bonaran Situmeang datang ke rumahnya di Era Mas 2000, Jakarta Timur. Ketika itu, Bonaran belum resmi menjabat Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng).

Bonaran meminjam uang Rp1 miliar kepada Azwar. Azwar belum menyanggupi karena belum memiliki uang.

“Terus, Azwar pinjamkan uang Rp1 miliar. Uang diambil di McD Cibubur. Bonaran memerintahkan saya dan ajudannya, Daniel Situmeang mengantar uang ke Bakhtiar di Depok. Katanya, Bakhtiar anggota dewan di Tapteng,” kata Hetbin saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/4).

Sehari setelah pengantaran, Bakhtiar menginformasikan kepada Hetbin bahwa jumlah uang yang diterimanya kurang. Kemudian, Hetbin dan Daniel kembali ke Depok mengambil uang. Dari Depok, Hetbin dan Daniel berangkat ke Sentul. Bakhtiar sempat menumpang mobil sampai Cibubur karena buru-buru mau pulang ke Medan.

Sebelum turun di Cibubur, Bakhtiar meminta Hetbin menransfer uang tersebut ke rekening CV Ratu Samagat dengan keterangan “angkutan batu bara”. Saat uang dihitung di bank, jumlahnya hanya Rp900 juta. Hetbin tidak mengetahui, kemana sisa uang Rp100 juta. “Itu uang kan sudah diinapkan satu malam sama Bakhtiar,” ujarnya.

Hetbin yang cuma ditugaskan menransfer uang tidak menghitung uang terlebih dahulu di hadapan Bakhtiar. Selanjutnya, Hetbin dan Daniel menuju sebuah pool tangki air bersih di Sentul milik Syaiful Alamsyah, disusul Bonaran. Bonaran menanyakan, apa uang sudah dimasukan, dan Hetbin menunjukan bukti transfer Rp900 juta.

Menurut Hetbin, tidak ada protes yang terucap dari mulut Bonaran setelah melihat bukti transfer Rp900 juta. Bonaran hanya menjawab, “Ya sudah”. Setelah lewat dua minggu, Bonaran belum juga mengembalikan uang Azwar.

Hetbin diminta Azwar menagih uang kepada Bonaran. Akhirnya Bonaran mengembalikan secara bertahap.

“Saya datang menagih ke Bonaran. Bonaran bilang, nanti kita selesaikan. Pertama, di parkiran kantor Bupati Tapteng sebesar Rp200 juta. Itu langsung saya transfer ke rekening Azwar.

Kedua, saya ditelepon Daniel disuruh ambil uang ke rumah dinas Bupati Tapteng, itu Rp300 juta.

Ketiga, diserahkan Bakhtiar di Bank Sumut,” ujarnya.

Selain itu, Hetbin mengaku pernah diminta Bonaran menemani Daniel mengambil uang di BNI Rawamangun. Sesampainya di bank, Hetbin mendapati Tomson Situmeang dan Ana Sinaga. Tomson menyerahkan uang Rp1 miliar ke Daniel. Kemudian, sesuai perintah Bonaran, Hetbin dan Daniel mengantar uang ke Bakhtiar di Raden Saleh.

Hetbin tidak mengetahui peruntukan uang Rp1 miliar itu. Ia hanya mengetahui, perintah pengantaran itu sebelum sengketa Pilkada Tapteng diputuskan di MK. Hetbin mengatakan dirinya mengenal Bakhtiar di rumah Bonaran. Hetbin sendiri mengenal Bonaran ketika sama-sama di Paguyuban Masyarakat Tapteng.

Sementara, Bonaran yang bersaksi bersamaan dengan Hetbin membantah pernyataan Hetbin.

Bonaran menyatakan dirinya tidak pernah meminjam uang Rp1 miliar kepada Azwar. Bonaran juga tidak pernah memerintahkan Hetbin mengambil uang di BNI Rawamangun. Ia bahkan meminta Hetbin membuktikan ucapannya.

Walau begitu, Bonaran memang pernah menjadi pihak terkait dalam permohonan sengketa Pilkada Tapteng di MK yang diajukan Albiner Sitompul-Steven PB Simanungkalit dan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara. Bonaran merasa yakin menang, karena selisih suara cukup jauh. Bonaran unggul dengan perolehan suara 62,1 persen.(HOL)

Pemanjat dari Federasi Panjat Tebing Indonesia memasang spanduk raksasa bertuliskan Pilih Yang Jujur di Gedung KPK Jakarta, Selasa (8/4). Spanduk berukuran 22x22 meter itu sebagai bentuk kampanye KPK kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya secara jujur dalam memilih calon yang jujur pada Pileg dan Pilpres 2014.

Spanduk Raksasa KPK Ajak Pilih yang Jujur JAKARTA - Sehari menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang spanduk raksasa bertuliskan “Pilih yang Jujur”.

Spanduk itu dipasang di sisi kanan gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Spanduk raksasa dibentangkan tiga pemanjat dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) cabang Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.15 WIB. Sebelumnya, KPK sendiri juga mengaku telah mensosialisasikan tagline tersebut ke daerahdaerah. Bahkan sebagai duta 'Pilih yang JUJUR, KPK juga menggandeng Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira.

Rencananya, spanduk raksasa

tersebut akan dipasang hingga akhir penyelenggaraan pemilihan presiden, sebagai simbol visual untuk mengingatkan masyarakat luas agar menggunakan hak pilih mereka dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang jujur demi kebaikan bangsa.

Tujuannya mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar menggunakan hak suaranya secara jujur pada hari pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Juga mengajak masyarakat indonesia menggunakan hak suaranya secara jujur untuk memilih calon yang jujur, dalam Pileg dan Pilpres 2014 mendatang.

“Kami mohon coblos sesuai dengan hati, karena itu maka kami membuat giant banner ini untuk mengingatkan kepada para pemilih agar senantiasa memilih yang

jujur,” kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, usai pemasangan spanduk, Selasa (8/4).

Adnan menjelaskan, pemasangan spanduk raksasa itu dilatarbelakangi oleh banyaknya informasi mengenai maraknya politik uang atau materi (money politic).

Praktek curang itu kabarnya dilakukan banyak calon, terutama di desa-desa.

KPK meminta para pemilih agar menolak rayuan dari partai politik maupun caleg itu baik dalam bentuk uang, sembako, pakaian, dan sebagainya. Bahkan, Adnan meminta para pemilih yang terlanjur menerima pemberian tersebut untuk beristighfar sebelum mencoblos.

“Jadi karena banyaknya para calon yang menggunakan money politic maka sebenarnya berpulang

pada para pemilih. Kalau toh mereka sudah terima maka saran saya kepada para pemilih pertama istighfar dulu deh,” imbuhnya.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, spanduk raksasa itu berukuran sekitar 22 m x 22 m.

Spanduk tersebut dipasang menyelimuti sebagian sisi gedung KPK yang menghadap ke area parkir.

Spanduk ini juga mudah dilihat dari sekitar Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, maupun gedung lain di sekitar kantor KPK. Pemilu sesungguhnya merupakan ajang terpenting Bangsa guna mendapatkan masa depan yang lebih baik selama 5 tahun ke depan.

Tagline 'Pilih yang Jujur', sambungnya merupakan sebuah program pemilu berintegritas

yang dicetuskan KPK beberapa waktu lalu. "Tagline itu lebih difokuskan agar masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara jujur dan memilih orangorang yang jujur yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan," katanya Sebagai bagian dari bangsa, KPK, imbuhnya mengajak masyarakat berfikir rasional dan menggunakan akal pikiran yang sehat dalam menentukan pilihannya.

Yakni bagaimana menentukan pilihan yang tidak hanya mengikuti orang lain, pengaruh ikatan keluarga, organisasi ataupun karena ketokohan seseorang.

"Masyarakat harus memiliki dan mempertahankan nilai-nilai kejujuran dengan berani menyatakan sesuai dengan kenyataan yang ada," sambung Johan.(ENDY)

Korupsi Alquran, Eks Pejabat Kemenag Diganjar 8 Tahun JAKARTA — Ahmad Jauhari, eks Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama (Kemenag) diganjar hukuman selama delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Ahmad terbukti mendapat Rp100 juta dan US$15.000 dari proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 dan 2012.

“Ahmad Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," papar Ketua Majelis Anas Mustakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/4).

Majelis hakim mengurai sejumlah hal yang memberatkan, antara lain Ahmad telah mencoreng nama baik Kemenag.

Perbuatannya mencederai perasaan umat Islam karena

pengadaan Alquran dirasa masih sangat dibutuhkan. Dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 27 miliar.

Selain memperkaya diri sendiri, lanjut majelis hakim, Ahmad terbukti melakukan korupsi bersama-sama serta memperkaya beberapa pihak seperti Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama), Ketua Unit Layanan Pengadaan Ditjen Bimas Islam Kemenag, Mashuri, sebesar Rp 50 juta dan USD 5 ribu, pemilik PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara, Zulkarnaen Djabar (juga anggota DPR RI) dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, sebesar Rp6,75 miliar.

Selanjutnya, Jauhari juga terbukti memperkaya Direktur Utama PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, Ali Djufrie, sebesar Rp5,8 miliar, dan Direktur Utama PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus, sebesar Rp21,2 miliar dalam proyek pengadaan dan

penggandaan kitab suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Kemenag tahun 2011-2012.

Fakta dipersidangan, majelis hakim menyatakan pada proyek pengadaan Alquran pada 2011, Ditjen Bimas Islam mendapatkan anggaran Rp22,875 miliar.

Kemudian, Jauhari selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang dan menyetujui penambahan syarat teknis kepemilikan gudang penyimpanan minimal 5 ribu meter persegi.

Pada pelaksanaannya, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia ternyata mensubkontrakan pekerjaan pengadaan ini ke PT Macanan Jaya Cemerlang. Jauhari menerima uang dari Abdul Kadir Alaydrus yang juga konsultan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia usai proses penyelesaian kontrak dan pembayaran proyek Alquran anggaran 2011.

Proyek Alquran tahun anggaran 2012, Ditjen Bimas

Islam mendapat anggaran Rp 59,3 miliar. Jauhari sebagai PPK menetapkan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam proyek ini.

Vonis itu memang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yang menuntut selama 13 tahun penjara juga membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Di samping itu, Jauhari juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta dan USD15 ribu. Usai sidang, Ahmad Jauhari geram dan meminta supaya pihak-pihak yang jelas-jelas bertanggung jawab diseret ke pengadilan.

"Ada yang ingin saya sampaikan, kaitannya dengan ini tanggung jawab bersama.

Kawan-kawan yang jelas-jelas aktor harus diseret ke pengadilan. Jika berhenti di saya, pemberantasan korupsi tidak berhasil," lontarnya.

Pihak-pihak yang bertanggung

jawab, salah satunya Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar. "Jadi ibaratnya saya ini kalau film, anak perawan di sarang penyamun. Jadi mereka bermain saya tidak ikut.

Terhadap terjadinya penyimpangan pengadaan al quran ini adalah pertama, tentu saja klo ini bisa dibuktikan, nanti pertama pak Nasaruddin Umar.

Kedua, Abdul Karim sebagai sekretaris. Kemudian, Mashuri Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan)," tegas Jauhari.

Terbukti, lanjut Jauhari, adanya komunikasi telepon antara Zulkarnaen Djabar (DPR) dengan Nasaruddin Umar perihal penentuan pemenang lelang proyek penggandaan Al Quran.

"Saya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dianggap harus bertanggung jawab. Ini kan saya mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak saya lakukan.

Apakah itu adil. Apakah itu adil?," tanyanya. (ENDY)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

UN Disosialisasikan Pemko Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Walikota Gunungsitoli menghadiri pelaksanaan kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2013/ 2014 yang dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli belum lama ini. Dalam acara tersebut, turut hadir unsur Muspida Kota Gunungsitoli,Sekda Kota Gunungsitoli, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Nias, Kadisdik Kota Gunungsitoli, Kepala UPTD pendidikan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli, pengawas sekolah Tingkat SD/SMP/SMA/SMK Se Kota Gunungsitoli.

Wali Kota Gunungsitoli dalam arahannya mengatakan tahun ini merupakan tahun ke-lima pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Ujian Nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang undang RI No 20 tahun 2003 pada pasal 57 (1) dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara Nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang dipertegas lagi dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 pasal 66 yang menyatakan bahwa Ujian Nasional untuk menilai pencapaian kompetisi lulusan secara Nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Menurutnya, ujian nasional juga diarahkan sebagai salah satu sarana dalam membina dan membangun karakter para siswa,sebab melalui kegiatan ujian nasional ini para siswa akan diajak mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, kreatif, inovatif dan berani menyampaikan pendapat serta berlatih kejujuran.

Dan sudah sewajarnya bila pelaksanaan Ujian Nasional selama ini terus mengalami penyempurnaan. Kalau tahun lalu bahan Ujian Nasional ada 5 paket setiap ruangan ujian, maka tahun ini jumlahnya 20 paket setiap ruangan ujian yang artinya setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional berbeda paket soalnya dengan temannya yang lain dalam rungan tersebut,sehingga dengan demikian hasilnya lebih relatif lebih murni jika dibanding dengan yang sebelumnya.

Diharapkan, agar pihak sekolah dan guru-guru memberikan bimbingan intensif kapada peserta didiknya melalui tambahan jam belajar untuk pendalaman materi khusunya mata pelajaran yang diujikan secara nasional maupun memberikan latihanlatihan soal yang berhubungan dengan kisi-kisi Ujian Nasional yang sudah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ujarnya. (YAGI)

Bupati Aceh Timur Tinjau Jembatan Rusak di Buket Pala ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib, Kamis (3/4) meninjau jembatan yang menghubungkan antara Desa yang kini telah rusak dan tidak bisa dilalui lagi di Desa Buket Pala, Kecamatan Rantau Peureulak. Dalam kunjungan itu Hasballah M Thaib juga didampingi Kadis PU Mahyeddin.

Bupati Hasballah ketika meninjau kondisi jembatan tersebut sempat berdialog dengan beberapa warga yang sedang memperbaiki jembatan yang telah rusak parah tersebut dimana mereka sedang menggantikan beberapa papan lantai jembatan yang telah patah dan yang sudah lapuk.

Kepada warga, Bupati Aceh Timur itu mengharapkan agar aparat desa harus proaktif dalam melaporkan berbagai fasilitas umum yang sudah rusak. Karena, kata Hasballah, Pemkab Aceh Timur tetap memprioritaskan perbaikan jembatan dan infrastruktur lainnya yang ada di desadesa.

“Kami terus membenahi segala infrastruktur yang rusak, karena pembangunan harus dimulai dari desa ke kota,”katanya. Menurut Bupati Aceh Timur itu, banyak infrastruktur di Aceh Timur yang harus dibenahi, baik jembatan maupun jalan. "Kami komit meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun jembatan dan jalan,sehingga hasil pertanian dan perkebunannya warga bisa diturunkan ke perkotaan,” kata Hasballah M Thaib.

Ia juga mengapresiasi sikap aparatur kecamatan yang lebih respon terhadap persoalan di desa.”Semua aparatur mulai dari desa harus cepat merespon persoalan desa untuk diteruskan ke pihak kecamatan. Database kecamatan ini menjadi acuan pembangunan secara menyeluruh,” tegas Bupati Aceh Timur tersebut.

(BSO)

S U M U T /ACEH

Tahun Ini, Pembangunan Bandara Perintis di Dairi Akan Dimulai SIDIKALANG - Pembangunan Bandara perintis di Kabupaten Dairi tahun ini akan segera dimulai. Seluas 100 hektar lahan telah disiapkan untuk mendukung pembangunan bandara dimaksud. Hal itu dikatakan Bupati Kabupaten Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro kepada wartawan belum lama ini.

Johnny Sitohang mengatakan, prosal pengajuan pembangunan bandara perintis tersebut telah disetujui Kementerian Perhubungan dan tim dari sana sudah verifikasi serta sudah melihat langsung kelokasi dimana nanti bandara itu didirikan. Sedangkan berdasarkan survey yang dilakukan tim Kementerian Perhubungan sesuai kondisi topografi, lokasi yang cocok pembangunannya berada di perkebunan PT Wahana Graha

Makmur Pembicaraan dengan pihak perusahaan perkebunan kopi tersebut saat ini sedang tahap negosiasi, Pemkab Dairi akan memberikan pengganti Hak Guna Usaha (HGU) lain yakni yang berlokasi di Kecamatan Parbuluan, sesuai kebutuhan pembangunan bandara perintis tersebut seluas 100 hektare, sebut Johnny. Lebih lanjut dikatakan, pembangunan bandara dimaksud adalah untuk memperpendek waktu jarak tempuh menuju bandara yang ada saat ini yaitu ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang Sebab, kata Bupati Dairi itu, mengingat perkembangan pembangunan di Sumatera-Utara, jika saat ini waktu tempuh dari Sidikalang ke Kualanamo sekitar 5-6 jam waktu normal tidak terkena macet. Maka, 3 sampai 5 dan bahkan 10 tahun mendatang, akibat perkembangan pembangunan dan kondisi kenderaan yang semakin banyak. Tidak dipungkiri waktu tempuh Sidikalang menuju bandara Kualanamu bisa men-

capai 10 jam. Sehingga dapat kita bayangkan, bagaimana lamanya menuju kesana, kata dia.

Namun, menurut Johnny, yang terpenting adalah bagaimana pengangkutan hasil pertanian dari Kabupaten itu seperti hortikultura dimana salah satunya buah jeruk yang sedang dikembangkan petani. Sehingga, untuk memperpendek waktu tempuh menuju bandara dan menyelamatkan hasil pertanian yang akan dipasarkan baik ke pasar nasional maupun internasional (ekspor) perlu dipikirkan, jelasnya.

Untuk itulah, pembangunan bandara bagi Kabupaten itu sangat dibutuhkan.

Menurutnya lagi, bandara perintis itu juga sangat strategis dibangun di Dairi, sebab Kabupaten itu merupakan sentral menuju Aceh Selatan, yakni Singkil dan Subulussalam, propinsi Aceh, maupun bagi Kabupaten tetangga. Kita harapkan nantinya, pembangunan bandara perintis itu salah satu peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten tersebut, Ujar Johnny Sitohang. (NDK)

Sekretariat DPRD Langkat Gelar Pelatihan SKP

PEL PELAATIHAN - Pelatihan tentang penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) atau kontrak kerja PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. (KPK POS/JUL) LANGKAT - Program pemerintah yang tertuang dalam surat edaran kepala kantor regional VI BKN Sumatera Utara nomor : 28/KR.VIBKN/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal penyampaian penyusunan sasaran kerja PNS tahun 2014, dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati Langkat nomor : 800-462/BKD/2014 tentang penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) atau kontrak kerja PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Langkat.

Mengacu dari surat-surat tersebut, Sekwan DPRD Langkat Drs.H. Salman M.SI, mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan pelatihan SKP bagi

seluruh staf dilingkungan sekretariat DPRD Langkat selama 3 hari di hotel Asean Internasional Medan, Jum’at (4/4).

Sekretaris DPRD Langkat dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa pentingnya pengetahuan tentang sistem penilaian terhadap prestasi kerja PNS secara sistematik menggabungkan antara penilaian sasaran kerja PNS dengan penilaian perilaku kerja.

Adapun penilaian SKP meliputi aspekaspek, kuantitas, kualitas, waktu, dan/ atau biaya.

Sementara penilaian prilaku kerja meliputi unsur, Orientasi Pelayanan, Integrasi, Komitmen, Disiplin, Kerjasama,

dan Kepemimpinan, maka untuk itu saya berharap atas kebersamaan kita agar benar-benar dapat digunakan secara optimal dan dalam mengikuti kegiatan lebih fokus yang disampai oleh nara sumber, sehingga nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita maupun orang lain, ujar Sekwan.

Dalam kegiatan tersebut, sebagai nara sumber diundang dari Kantor Regional VI BKN Medan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Inyoman Arsa, SH, M.SI, beserta beberapa stafnya. Pelatihan tersebut berakhir dan ditutup pada Minggu siang. (JUL/A)

Eldin Tinjau Sejumlah TPS MEDAN - Sehari jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan meninjau sejumlah TPS di Kota Medan, Selasa (8/4) malam. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan yang telah dilakukan TPS dan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) agar proses pencoblosan dapat berjalan dengan lancar.

Ada pun unsur FKPD Kota Medan yang turut bersama Plt Wali Kota melakukan peninjauan di antaranya Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro dan Dandim 0201/BS Letkol Kav Setiawan Arismunandar. Lalu, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, sejumlah pimpinan SKPD, Ketua KPU Kota Medan Yeni Chairiah Rambe dan Ketua Panwaslu Kota Medan Teguh Satya Wira.

Di TPS 20 Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, kedatangan Eldin beserta rombongan disambut langsung Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Putra Ginting STTP beserta seluruh jajaran dan petugas KPPS setempat. Menurut Gelora, persiapan yang dilakukan untuk menggelar Pileg 2014 di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan telah rampung. “Kecamatan Medan Tuntungan sudah siap melaksanakan Pileg 2014,” kata Gelora.

Setelah memastikan seluruh persiapan Pileg 2014 tidak ada masalah, Eldin menggunakan kesempatan itu untuk bersilaturahmi dengan para petugas PPS. Dia berpesan agar petugas yang telah diberi amanah agar benar-benar menjalankan tugas

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat melayani warga yang datang mencoblos dengan baik, sehingga warga benar-benar merasa terlayani.

Sebelumnya, Plt Wali Kota beserta rombongan lebih dahulu meninjau TPS 06 Jalan S Parman Medan, persisnya depan Restoran Koki Sunda. Eldin benar-benar kagum atas kreasi yang dilakukan petugas KPPS, sebab TPS diubah layaknya sebuah lapangan futsal ditambah dengan sejumlah properti bola kaki. Sudah itu seluruh petugas KPPS mengenakan baju sepakbola sambil memegang voucher hadiah bagi warga datang memilih yang akan diundi melalui lucky draw.

Eldin optimis jika seluruh TPS yang ada melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya untuk mengajak warga menyalurkan hak pilihnya, maka angka golput dapat ditekan.

Di tempat itu Eldin juga sempat live dengan salah satu televisi swasta terkait kesiapan yang dilakukan Kota Medan untuk menggelar Pileg 2014.

Dari TPS 06, Eldin beserta rombongan selanjutnya meninjau TPS 5 Jalan Guangzhu, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Selain memeriksa kondisi TPS, Eldin juga memeriksa bilik suara yang sudah tersedia. Di samping itu pria berkacama mata ini juga menanyakan kesiapan seluruh petugas KPPS didampingi Camat Medan Barat Sutan Tolang Lubis. Baik petugas KKPS maupun camat, semua menyatakan telah siap menggelar Pileg 2014.

Usai melakukan peninjauan, Eldin mengatakan persiapan yang dilakukan untuk menggelar Pileg 2014 berjalan dengan baik.

Artinya, seluruh TPS yang ada telah siap untuk menyelenggarakan Pileg 2014.

(VIN)

Yatim Piatu Butuh Uluran Tangan Dermawan ACEH TIMUR - Nuraini (14), Mulyana (7), Mulyani (7), kelas 3 bersama kakek Adullah sedang istirahat di samping perkantoran Kabupaten Aceh Timur usai mencari barang bekas untuk di jual agar dapat menyambung hidup.

Kakek Abdulah menceritakan bahwa semenjak ia kembali dari Riau dan bermukim di Kabupaten Aceh Timur Desa Titi baro Kecamatan Idi Rayek menghidupi tiga anak yatim piatu, salah seorang anak yatim Nuraini semenjak tamat SD tidak melanjutkan ke SMP, malah sekarang membantu mencari barang bekas untuk di kumpulkan dan di jual ke pengepul.

Barang bekas yang sudah banyak terkumpul perbulan baru di jual.

Abdullah tinggal dilorong Meunasah Gampong titi baro kec Idi Rayek mengungkapkan bahwa istri di rumahpun sedang sakit namun sudah berobat gratis kepuskesmas setempat, di karenakan usia yang telah uzur ungkap Abdullah. Beberapa PNS sekitar kantor sering memberikan bantuan ala kadar bagi mereka. (BSO)

Dinkes Kota Langsa Tetapkan Waspada KLB Diare LANGSA - Hingga kini kasus penyakit diare di wilayah Kota Langsa masih meningkat. Bahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat kini menetapkan daerah Langsa waspada potensial Kasus Luar Biasa (KLB) diare. Ratarata pasien yang dirawat dirumah sakit adalah anak-anak dan balita. Dinkes Kota Langsa mencatat pada bulan Februari dan Maret 2014 masingmasing ada sebanyak 183 dan 117 kasus diare dan hingga Kamis (3/4) ada sebanyak 23 kasus diare.

Data yang dihimpun wartawan, Kamis (3/4) diruang inap anak RSUD Langsa, ada 33 pasien diare rata-rata anak-anak usia 2 bulan hingga 10 tahun. Dari jumlah itu pasien merupakan dari Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Sedangkan total pasien diare yang sebelumnya dirawat hingga kemarin di RSUD, sebanyak 194 orang. Sementara dirumah sakit Cut Meutia (RSCM) Langsa yang masih dirawat ada sekitar 91 orang.Sedangkan total sejak dari bulan Februari-Maret-april, pasien diare yang dirawat inap di RSCM tersebut mencapai 486 orang. Kemudian di RS UMMI, dikabarkan masih banyaknya merawat pasien diare, yakni dari warga Langsa umumnya dan Aceh Timur serta aceh Tamiang.

Menurut orang tua pasien diare, bahkan ruang inap anak di RSUD Langsa selama ini tak mampu menampung pasien diare.Sehingga pihak RSUD terpaksa mengarahkan pasien diare tersebut agar dibawa ke RS lainnya,seperti ke RS UMMI,RS Cut Nyak Dhien,dan RSCM. Dokter Spesialis anak yang bertugas di RSUD Langsa,Dr.Reni Suryanti Spa mengatakan, ada berapa faktor penyebab penyakit diare tersebut, pertama bisa dikarenakan konsumsi air tidak bersih (berkuman), sehingga disarankan air yang dikonsumsi minum agar dimasak hingga mendidih. (BSO)

Langkat Tanda Tangani Komitmen Pelaksanaan PNPM Pisew Rise II LANGKAT - Bupati Langkat H. ngogesa Sitepu,SH dan Ketua DPRD Langkat yang diwakili oleh ketua Komisi IV Khairul Anuwar ST, beberapa waktu yang lalu telah menanda tangani komitmen pelaksanaan PNPM PISEW RISE II bertempat di Merlin Park Jakarta.

Saat Penanda tanganan tersebut disaksikan oleh Dirjen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri selaku koordinator pusat dan didampingi oleh kepala BAPPEDA Langkat Drs. H. Astaman, Sekretaris Dewan Drs.H. Salman M.Si, dan kepala BKD Amril S.Sos, MAP. Ketika dihubungi sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs.H. Salman M.Si, melalui telepon seluler dalam SMSnya mengungkapkan bahwa menurut Bupati Langkat Komitmen tersebut terkait dengan kesiapan pemda yang akan dilouncing pada bulan Mei 2014 di Jakarta. Adapun bentuk komitmen Pemda Langkat yaitu berupa kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemukiman pedesaan.

Dalam pelaksanaan didaerah diadakan Pembentukan tim

koordinasi dan sekretariat Kabupaten, Pokja Kecamatan serta penyediaan dana pembinaan administrasi proyek (PAP), dan yang terakhir kesiapan menyediakan activity sharing mendukung pengembangan kawasan strategi Kabupaten (KSK).

Seperti diketahui pada RISE I ada 9 Kecamatan penerima program PNPM PISEW di Langkat sebesar 13,5 Milyar pertahun ditambah kegiatan terkait dengan pengembangan KSK senilaui 2 Milyar pertahun untuk 2 kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Langkat berharap supaya para Satuan Pelaksana Program disemua tingkatan terutama pokja ditingkat Kecamatan, LKD FD di Desa Maupun para Konsultan harus mampu dan sungguh-sungguh melaksanakan amanah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tercapainya sasaran yang diharapkan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara wilayah, memperkuat kapasitas Pemda dan institusi lokal di Desa serta mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. (JUL/A)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

578 Penderita AIDS di Sumut Meninggal MEDAN - Sejak tahun 1994 hingga Januari 2014, atau sekitar 20 tahun, ada 578 orang penderita AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan meninggal dunia.

Manager Officer Global Fund Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Andi Ilham Lubis mengungkapkan, kasus AIDS di Sumut terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan melalui data yang Dinkes Sumut sejak tahun 1994 hingga Februari 2014, jumlah penderita AIDS mencapai 3.404 orang.

Menurutnya, setiap tahunnya, jumlah penderita AIDS yang meninggal cukup banyak. Misalnya, di tahun 2007 ada 29 orang penderita AIDS yang meninggal dunia. Kemudian di tahun 2008-7 orang, tahun 2009-56 orang, tahun 2010-119 orang dan tahun 2011 ada 111 orang. “Karena semakin tingginya kasus kematian akibat penyakit ini, kita gencar mensosialisasikannya kepada risti (resiko tinggi).

Sehingga jika kedapatan menderita AIDS, dapat menjalani konseling dengan segera,” jelasnya, Kamis (10/4) di ruang kerjanya.

Risti atau resiko tinggi yang dimaksud, sebutnya, di antaranya kelompok heteroseksual, homo seksual, intra drug user (IDUs/pengguna jarum suntik), transfusi darah, perinatal, ibu rumah tangga, biseksual dan hetero IDUs. Meningkatnya angka penularan melalui kelompok heteroseksual menyebabkan semakin rentannya penularan kepada kelompok resiko rendah seperti ibu rumah tangga dan bayi. “Namun, untuk memutus mata rantai penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS, perlu adanya kesadaran dari semua pihak terkait,” harapnya.

Sementara Kepala Tata Usaha Konselor di klinik VCT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Indah Kumala Sari mengungkapkan, pengetahuan tentang penyakit HIV dan AIDS di daerah-daerah sangat minim. Terbukti, saat berkunjung ke daerah beberapa waktu lalu, pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dilontarkan kepadanya sangat banyak. “Saya heran, padahal sosialisasi sudah banyak dilakukan, tapi buktinya ketika saya ikut reses bersama anggota dewan ke pedesaan banyak juga yang belum tahu. Jadi sayapun kaget, bahkan masyarakat yang disitu sudah bisa dibilang kelas menengah,”imbuhnya. (AND)

S U M U T /ACEH

Eldin Apresiasi Program USAID Indonesia MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Asisten Umum Ikhwan Haibi Daulay, SH dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Marah Sutan Siregar menerima audensi United States Agency for International Development in Indonesia (USAID) Indonesia di Balai Kota Medan, Jumat (11/4).

Koordinator Provinsi USAID Indonesia Agus Marwan didampingi oleh Comm Spesialis Erix Hutasoit, Koordinator Medan USAID Indonesia Yusriwiati dan Fasda USAID Medan Jamal Husein Harahap menjelaskan, kedatangan mereka untuk melaporkan perkembangan kegiatan program USAID prioritas yang telah berjalan dengan baik.

Dijelaskan Agus, mereka dalam setahun terakhir ini telah melaksanakan sejumlah pelatihan terhadap 3 program kepada

Dzulmi Eldin para siswa maupun guru. Untuk siswa telah diberikan pelatihan kepada siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah dan siwa SMP/MTS. Kemudian pelatihan manajemen berbasis sekolah untuk kepala sekolah, komite sekolah dan wa-

kil kepala sekolah.

Selain itu, tambah Agus, mereka juga telah melakukan pendampingan untuk memastikan ada perubahan setelah dilakukannya pelatihan. "Kami juga sudah merekrut 30 fasilitator yang akan menjadi ujung tombang dari program yang telah dilatih dalam bentuk TOT. Di samping itu kami juga sudah mengadakan lokakarya PPG (Program Penataan Guru). Serta menyediakan software gratis untuk mendeteksi dan menganalisis data guru-guru di Kota Medan," kata Agus.

Lebih jauh Agus menambahkan lagi, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder pendidikan.

Dengan demikian demikian seluruh stakeholder pendidikan dapat memahami semua perkembangan program sehingga bisa mendukung implementasi program di tingkat sekolah.

LANGKAT - Minimnya curah hujan dalam dua bulan terakhir ini, membuat seluas 2.186 hektar areal persawahan di Kabupaten Langkat mengalami kekeringan “Areal seluas itu tersebar di enam kecamatan yang ada di Langkat,” sebut Kordinator Pengamat Organisme Pengganggu Hama Tanaman, Miswandi, Kamis (10/4) di Stabat.

Dari luas areal persawahan yang mengalami kekeringan itu, sebut Miswandi, lahan di Kecamatan Tanjung Pura merupakan paling luas yakni mencapai 1.165 hektar yang meliputi sembilan desa. “Ke-9 desa itu masing-masing Desa Pematang Cengal Barat, Baja Kuning, Pulau Banyak, Pematang Serai, Pantai Cermin, Pekubuan, Pematang Cengal, Suka

miliki tujuh unit layanan dan satu laboratorium bea cuka (BPIP) Medan.

"Sejauh ini, yang tertarik banyak. Dan paling sering anak muda, yang paling banyak anak mau masuk ke beacukai.

Selain itu ada juga pengusaha yang ingin mendapatkan penjelasan lebih banyak tentang ekspor import," katanya.

Biasanya, sambung Sadikin, orang seperti pengusaha, kalau mendengar eksport/import langsung berpikir susah. Sehingga tidak jarang mereka menggunakan jasa perusahaan lain, dengan membayar fee. "Kemarin ada juga datang bertanya, katanya setelah menghitung biaya yang dikeluarkannya sama dengan satu perusahaan," katanya.

Di arena PRSU ini, mereka mengedukasi masyakarat soal barang kiri-

Polres Aceh Timur Sita Tiga Truk Batang Kayu Hutan ACEH TIMUR - Meskipun dalam suasana Kampanye Pemilu Legislatif (Pileg), Kepolisian Resort (Polres) Aceh Timur melancarkan razia dan operasi terhadap berbagai indikasi penebangan hutan secara ilegal.

Alhasil, akhir pekan lalu petugas menyita 3 unit truk berisi kayu hutan yang diduga hasil penebangan liar di pedalaman Aceh Timur.

“Tidak ada ampun terhadap siapapun pelaku illegal logging, karena hukum tidak pandang bulu,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, Jum’at, di ruang kerjanya.

Menurut dia, menebang hutan secara liar merupakan perbuatan melawan hukum yang harus diadili, karena merambah hutan dapat merugikan masyarakat banyak.

Akhir pekan lalu, lanjut AKBP Muhajir, personel gabungan Pol-

rika Serikat untuk Indonesia serta USAID Australia.

Plt Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi dan mendukung penuh atas kegiatan yang akan dilaksanakan USAID Indonesia tersebut. Sebab, inti kegiatan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya Kota Medan melalui lokakarya dan pameran keberhasilan program pembelajaran siswa.

"Insya Allah saya akan hadir dalam kegiatan yang positif ini.

Kita berharap apa yang dilakukan USAID ini dapat diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di setiap kecamatan dengan menggunakan dana dari BOS yang dikoodinir Dinas Pendidikan Kota Medan bekerjasama dengan USAID Indonesia," harap Eldin.

(VIN)

Ribuan Hektar Sawah di Langkat Kekeringan

Maju dan Karya Maju,” katanya.

Dari seluas 1.165 hektar lahan sawah yang mengalami kekeringan di Tanjung Pura itu, sebut Miswandi, sekitar 912 hektar diantaranya mengalami kerusakan ringan dan 253 hektar mengalami

kerusakan sedang.

Tanaman padi yang rusak akibat kekeringan itu, menggunakan bibit dari varietas Ciherang, Indragiri, Mikongga, dengan umur tanaman berkisar antara 30 hingga 45 hari. “Lahan sawah di Tanjung

Melalui PRSU Bea Cukai Edukasi Masyarakat MEDAN - Melalui arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 43, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan edukuasi bagi masyarakat tentang bea cukai.

"Kita di sini untuk memperkenalkan ke masyarakat. Apa itu bea cukai, karena selama ini masyarakat masih awam, dan tidak kenal. Kecuali eksportir dan importir," kata penjaga stand Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Sumatera Utara, Sadikin S Siregar, Selasa malam (8/4) di stand Bea Cukai.

Bea Cukai, ujarnya, baru ini terlibat dalam arena PRSU dan memperkenalkan diri ke masyarakat. Memberikan penjelasan apa saja aja prestasi, kantor dimana layanan ungulan di Sumut khusus.

Bea Cukai, sebutnya, di Sumut me-

Dalam bulan ini, Agus mengungkapkan pihaknya akan melaksanakan kegiatan lokakarya keberhasilan dan pameran yang rencananya. "Dalam kegiatan lokakarya ini, kita akan memperlihatkan keberhasilan produkproduk pembelajaran dari program USAID prioritas yang telah berjalan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan. Semua yang dipamerkan merupakan hasil karya para siswa, guru maupun kepala sekolah yang menjadi binaan USAID Indonesia," jelasnya.

Untuk itu Agus minta kesediaan Plt Wali Kota agar datang untuk menghadiri sekaligus membuka kegiatan lokakarya tersebut.

Dia berharap kehadiran Plt Wali Kota nantinya memotivasi para siswa, guru maupun kepala sekolah untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Ditambah lagi kegiatan ini rencananya akan turut dihadiri Duta Besar Ame-

man. Dimana setiap barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak 50 USD untuk setiap orang per kiriman, diberikan bebas bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Tetapi, sambungnya, ika barang kiriman melebihi batas nilai pabean tersebut, maka kelebihan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka import.

Tidak itu saja, katanya lagi, disini juga masyarakat diedukasi bagaimana mengajukan registrasi kepabeanan.

Termasuk syarat-syarat apa saja yang perlu di persiapkan, seperti kartu NPWP, Surat keterangan terdaftar dan SP PKP, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bukti penguasaan atas tempat usaha, akte pendirian dan perubahan perusahaan, angka pengenal impor (API). (AND)

Tim Jajaran Polres Aceh Timur Sita Pistol Airsoft Gun

res Aceh Timur mengamankan tiga unit truk berisi kayu hutan yang telah dibelah dua dengan panjang sekitar 5 meter. Truk berisi kayu hutan yang telah diamankan ke Polres Aceh setempat di Peudawa masing-masing Colt Diesel BL 8708 AA dan lainnya truk plat asal Sumut yakni BK 9241 PI. ”Pengangkut ataupun sopir sudah kita amankan untuk kita lakukan penyelidikan asal muasal kayu hutan ini, karena kita duga masih ada cukong lain, termasuk pemiliknya,” kata AKBP Muhajir.

Dikatakannya, kayu yang ditangkap ini merupakan kayu berkelas yang batangnya sudah dibelah dua ataupun dibelah empat. Hitungan belahannya mencapai 31 batang, namun jika ditotal diperkirakan tidak kurang 10 ton.

ACEH TIMUR - Barang bukti dan tersanga sudah diamankan di Mapolres, dan kasus ini masih dalam pengembangan petugas. Aparat Kepolisian dari jajaran Polres Aceh Timur, menyita satu pucuk pistol Airsoft Gun dan sabu-sabu sembilan bungkus dalam razia gabungan di depan Polsek Peureulak Timur, Rabu malam.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIK, Kamis (3/4) mengatakan, senjata Airsoft Gun itu ditemukan dalam sebuah mobil sedan. Dijelaskan, ketika itu mobil yang ditumpangi dua pemuda asal Peureulak dan Medan terjaring razia dari arah Lhokseumawe menuju Medan.

Razia yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Langsa Aceh Timur, AKP Mughi Prasetyo Habrianto itu, petugas menemukan senjata Airsoft Gun dan satu ‘sak’ sabu-sabu.

Kapolres Aceh Timur itu menambahkan, hasil pengembangan kemudian petugas berhasil menangkap seorang pengedar sabu berinisial AL (36), warga Madat, Aceh Timur. Tersangka ditangkap di rumahnya sekira pukul 06:00 wib, Kamis (3/4).

Dalam pengembangan berikutnya, polisi menemukan 9 paket sabu-sabu siap edar dalam saku celana AL. ”Ketiga tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur,” kata Kapolres.

(BSO)

(BSO)

Pura tergolong cukup luas terkena kekeringan karena minimnya curah hujan,” kata Miswandi.

Sementara kecamatan seperti Secanggang, luas sawah yang mengalami kekeringan mencapai 914 hektar dan tersebar di sem-

bilan desa yakni, Hinai Kiri, Kebun Kelapa, Teluk, Secanggang, Pantai Gading, Karang Anyar, Karang Gading, Selotong dan Telaga Jernih. “Kalau di Secanggang, tanaman padi yang dilanda kekeringan berumur antara 85 hingga 95 hari, dari varietas ciherang, mikongga,” ujarnya.

Dari total luas lahan sawah yang mengalami kekeringan di Secanggang, rusak sedang mencapai 228 hektar dan rusak berat 571 hektar. Untuk Kecamatan Stabat mencapai 40 hektare, yakni di Desa Paya Mabar, Ara Condong, Pantai Gemi dan Banyumas, dengan usia pertanaman berkisar antara 30 hingga 95 hari. “Di Stabat terdapat 12 hektar tanaman padi yang sudah puso,” ujar Miswandi.

Sedangkan di Kecamatan Binjai hanya seluas 35 hektar, kekeringan tersebut terjadi di Desa Sambirejo dimana umur tanaman padinya antara 55 hingga 70 hari dengan varietas Ciherang. Di Kecamatan Wampu dan Kecamatan Sirapit mengalami kekeringan, masing-masing seluas 10 dan 20 hektar. (SBC)

Kasus Gizi Buruk di Medan Turun MEDAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan sepanjang tahun 2014 telah menurunkan kasus gizi buruk dari 101 menjadi 65. Penurunan kasus gizi buruk hingga 64,35 persen ini dicapai hanya dalam waktu tiga bulan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan drg Hj Usma Polita Nasution MKes menyebutkan, berdasarkan data jumlah penderita gizi kurang di Kota Medan sebanyak 927 kasus, termasuk 65 kasus gizi buruk.

Jumlah penderita gizi kurang ini turun dari tahun sebelumnya yang lebih dari 1.000 kasus. Penurunan jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk ini, ujarnya, dapat dicapai berkat kerjasama Dinkes Medan dengan setiap kecamatan untuk penjaringan penderita.

“Jadi, setiap ditemukan indikasi gizi kurang, kecamatan akan melapor ke Dinkes Medan untuk langsung ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (10/4) di ruang kerjanya.

Proses pemulihan penderita gizi buruk dan gizi kurang ini, sambungnya, dapat berjalan baik karena adanya kontribusi masyarakat dalam pendanaan kegiatan.

Menurutnya, pelaksanaan program gizi buruk tidak hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga bersumber dari kontribusi masyarakat sebagai Bapak atau Ibu Asuh melalui Pos Pembinaan Terpadu.

“Program ini pun sudah berjalan kontinyu di 39 Puskesmas rawat inap dan 41 Puskesmas pembantu yang ada di 21 kecamatan di Kota Medan,” jelas dia.

Selain kontribusi masyarakat, program penanggulangan gizi buruk juga didukung pegawai pemerintahan melalui beras jimpitan. Kontribusi dari beras jimpitan ini sangat membantu untuk memperbaiki gizi penderita dan keluarganya.

“Lantaran, gizi kurang memiliki

kolerasi dengan faktor kemiskinan bagaimana mungkin bisa memikirkan asupan gizi terhadap kehidupan, jika untuk memikirkan makan hari ini saja kita kelimpungan. Dan biasanya, gizi kurang menjadi gizi buruk lantaran disertai penyakit pendamping seperti meningitis, ensepalitis atau hydrocephalus,” terang Usma.

"Situasi kondisi seperti ini yang kerap terungkap terkait persoalan gizi buruk.

Karenanya, kontribusi masyarakat dan pegawai melalui beras jimpitan tentu sangat besar,” sambungnya.

Bahkan menurut Usma, karena program-program ini, banyak penduduk dari kabupaten di luar Kota Medan yang datang ke puskesmas Medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama ke 10 Pusat Pemulihan Gizi (PPG) yang ditetapkan, yakni Puskesmas Bromo, Puskesmas Teladan, Puskesmas Sering, Puskesmas Medan Deli, Puskesmas Pekan Labuhan, Puskesmas Padang Bulan, Puskesmas Terjun, Puskesmas Glugur Darat, Puskesmas Helvetia, dan Puskesmas Kedai Durian.

Ketua Komisi B DPRD Medan Landen Marbun mengungkapkan meski berhasil menurunkan jumlah penderita gizi buruk, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Keseriusan Pemko Medan dan Dinkes perlu ditingkatkan lagi, agar masyarakat Medan benar-benar bebas gizi buruk.

“Sebenarnya, masih banyak kasus gizi buruk yang belum terungkap dan terdeteksi dengan baik lantaran masyarakat belum siap dikatakan anaknya gizi buruk,” terangnya.

Seperti di kawasan Medan utara, menurut Landen masih banyak penderita gizi buruk yang belum terjangkau.

Karenanya, di sisa waktu tahun 2014 ini, pemerintah harus konsentrasi penjaringan kasus gizi buruk terutama di Medan utara. (VIN)

E D I S I 298 14 - 20 APRIL 2014

KPKPOS

Pendamping Jokowi Akan Segera di Umumkan JAKARTA - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo sudah mengantongi sejumlah nama cawapres yang akan diputuskan menjadi pendamping mantan walikota Solo itu.

"Sejumlah nama cawapres pendamping capres PDI-P Jokowi sudah ada. Akan diumumkan dalam waktu dekat," kata Pramono Anung Wibowo, menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (11/4).

Ditanya, siapa saja di antara namanama itu, Pramono tidak mau menyebutkan. "Pokoknya sudah di saku Mbak Mega dan Pak Jokowi, karena komunikasi beliau berdua sangat dalam.

Kita tunggu saja, nanti akan diumumkan," kata mantan Sekjen DPP PDIP itu.

Hal yang sama juga diungkap politisi senior PDIP Sidarto Danusubroto. "Saya harap minggu depan cawapres pendamping capres Jokowi sudah ditentukan," ujarnya di Senayan.

Sama seperti Pramono, Ketua MPR itu ogah menyebutkan nama-nama kandidat cawapres pendamping Jokowi. "Saya belum bisa sebutkan nama, yang jelas sudah ada beberapa nama yang sudah dalam penerawangan PDIP," ujarnya.

Sidarto yang bekas ajudan Bung Karno itu menegaskan, keputusan akhir tentang cawapres akan ditentukan sendiri oleh Jokowi, akan tetapi selaku Ketum PDIP, Megawati juga ikut berperan.

"Saya kira Pak Jokowi yang akan tentukan itu, dia cukup cerdas dalam memilih cawapresnya," pungkas Sidarto.

(NET)

HALAMAN 16

BAKAL DIAJUKAN MENJADI CAWAPRES

Jusuf Kalla Miliki Kecocokan Ideologi Dengan Partai NasDem JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Enggartiasto Lukito mengatakan, politikus senior Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, memiliki kecocokan ideologi dengan Partai Nasdem. Akan tetapi, apakah partainya akan mengajukan JK sebagai bakal calon wakil presiden atau tidak, tergantung Ketua Umum DPP Partai "Cocok aja cocok.

Boleh. Siapa saja boleh," kata Enggar, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (11/4) malam.

Selain menunggu keputusan resmi Surya sebagai ketua umum, kata Enggar, JK juga harus mendapatkan dukungan dari calon presiden yang akan meminangnya.

"Untuk mencapai ke sana itu masih banyak hal yang kami bicarakan dengan partai yang lain," kata Enggar.

Ia mengatakan, meski ada desakan dari pengurus daerah Nasdem agar JK diajukan sebagai bakal cawapres, semuanya tergantung keputusan

Surya Paloh. Hingga saat ini, katanya, Nasdem belum memiliki nama yang akan diajukan kepada partai mitra koalisi.

"Yang bersyukur, kami tidak ada nama, makanya kita enggak ada beban," kata Enggar.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla mendatangi Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (11/ 4) malam. Datang dengan mobil Lexus berwarna hitam pada pukul 17.40 WIB, politikus senior Partai Golkar itu, mengatakan ingin bersilaturahim dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. (KCM)

SIL SILAATURAHMI - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat berbincang dengan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (11/04). JK mengunjungi Surya Paloh dalam rangka silaturahmi serta memberikan selamat atas perolehan suara Partai Nasdem dalam pemilu legislatif.

JK : Belum Waktunya Bicara Cawapres POLITISI senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) selesai menyambangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di markas DPP NasDem, Jakarta Pusat. Sayangnya, pertemuan kali ini tertutup bagi para awak media. Apakah JK dipinang jadi cawapres?

Usai pertemuan tertutup, JK keluar sendiri tanpa ditemani Surya sekitar 18.55 WIB.

Demokrat Akan Turunkan Target Dari Capres Jadi Cawapres JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya cenderung memilih berada dalam koalisi partai yang berpeluang besar memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Meski pun, kata dia, Demokrat siap menjadi oposisi.

"Akan lebih bagus bagi kami untuk berkoalisi untuk membangun bangsa ini.

Selama ada kesamaan, kenapa tidak," ujar Syarief, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (11/4).

Terkait koalisi, kata dia, Demokrat tak akan tergesagesa memutuskan. Saat ini, partainya tengah melakukan evaluasi terhadap hasil

Pemilihan Legislatif seperti tergambar dalam sejumlah quick count. Demokrat diperkirakan mendapatkan 910 persen suara. Angka ini meleset dari target 15 persen yang ditetapkan Demokrat.

"Kami sedang lakukan evaluasi. Mengapa perolehan kami hanya 10 persen, sementara target 15 persen.

Ini untuk perbaikan ke depan," katanya.

Partai mana yang akan jadi pilihan utama Demokrat?

Menurut Syarief, partainya terbuka berkoalisi dengan partai mana pun. Saat ini, kata Syarief, Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan sjeumlah elite partai, termasuk dirinya, tengah menjalin komunikasi dengan

PDI-P, Golkar, dan Gerindra.

Tak ngotot usung capres Dengan gambaran hasil pemilu tahun ini, kata Syarief, Demokrat akan realistis dan tak ngotot dengan tetap mengusung calon presiden.

Calon wakil presiden akan disodorkan Demokrat pada partai yang akan menjadi mitra koalisi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kekalahan partainya dan mengucapkan selamat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Gerindra yang berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga berada di atas Demokrat.

Dalam jumpa pers

Galang Dukungan Untuk Prabowo, Gerindra Dekati Parpol Menengah JAKARTA - Gerindra bergerak menggelar pertemuan ?dengan beberapa parpol menengah.

Dari hasil pertemuan hari ini, Gerindra mendapat sinyal positif dukungan untuk pencapresan Prabowo Subianto.

"Hari ini saya terus terang, sudah show ke beberapa parpol, dan alhamdulillah produktivitas komunikasi kami hari ini ada perkembangan yang

positif ke arah bentuk kerja sama yang mulai tampak?," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di kantor DPP Gerindra, Jl Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Muzani mengatakan Gerindra memang baru memulai komunikasi untuk mencairkan kebekuan yang terjadi karena persaingan selama masa kampanye Pileg 2014. Hasilnya, disebut Muzani, sangat positif.

"Hari ini sangat produktif dengan partai tengah.

Kami merasa mendapat support dan dukungan, bahwa capres dari Gerindra Prabowo akan mendapat support dari banyak partai," ujar Muzani.

Muzani merasa bangunan koalisi yang

akan dibangun Gerindra sudah mulai tampak. Pekan depan, dia berjanji akan mempublikasikan bangunan koalisi yang dibentuk Gerindra.

"Insya Allah, minggu depan sudah ada arsitek bangunan yang sudah kita pamerkan," tuturnya.

Parpol menengah adalah parpol peserta pemilu 2014 yang perolehan suaranya tidak masuk dalam posisi tiga besar namun lolos ke parlemen.

Posisinya sendiri masih didasari oleh hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, karena hasil resmi dari KPU masih satu bulan lagi. (NET)

sebelumnya, SBY juga menyatakan Demokrat membuka koalisi dengan siapa pun, termasuk Partai Gerindra yang sudah memiliki bakal capresnya, Prabowo Subianto. Pernyataan SBY itu seolah menunjukkan Demokrat tak lagi fokus mengajukan capres.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati pun menyatakan partainya kini bersikap realistis dengan menurunkan target dari capres menjadi cawapres.

Sementara, Ketua Komite Konvensi Capres Demokrat Maftuh Basyuni menilai, konvensi tak lagi berperan untuk mendongkrak partai.

(NET)

Memakai baju batik, mantan wakil presiden itu langsung ditodong awak media.

JK menjelaskan, pertemuan tadi hanya sebagai silaturahmi dengan mantan sejawatnya di Golkar. "Berbicara sebagai kawan, sahabat sebagai sesama pimpinan (Golkar) zaman dulu, kita bicara, bagaimana pengalaman-pengalaman itu," ujar JK di Kantor DPP NasDem,

Jakarta, Jumat (11/4).

Selain itu, dia ogah disebut sudah dilamar NasDem untuk menjadi calon wakil presiden bagi JokoWidodo (Jokowi).Terlebih,isu NasDem dan PDIP bakal koalisi kian hangat. Walau demikian, JK menganggap masih menunggu waktu untuk mempersoalkan masalah tersebut. "Tidak, kita tidak bicarakan itu, belum waktunya," ucapnya. (MDC)

Diperkirakan 3 atau 4 Calon Capres Akan Bersaing JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperkirakan ada tiga atau empat calon presiden (capres) yang akan bersaing pada pemilihan umum presiden (pilpres) 2014. Ada sejumlah skenario yang muncul jika mencermati hasil hitung cepat pemilihan umum legislatif (pileg) 2014.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, ada tiga kemungkinan komposisi koalisi jika ada tiga capres yang maju. Komposisi pertama, capres poros koalisi PDIP, capres dari poros koalisi Golkar, dan capres dari poros koalisi Gerindra.

Komposisi kedua, capres dari poros koalisi PDIP, capres dari poros koalisi Golkar, dan capres dari poros koalisi Partai Islam. Ketiga yakni capres dari poros koalisi PDIP, capres

dari poros koalisi Golkar, dan capres dari poros koalisi Demokrat.

"PDIP dan Golkar selalu hadir di tiga skenario itu.Yang berubah hanya komposisi ketiga," kata Adjie dalam jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat (11/4).

Jika ada empat capres yang dimunculkan maka diprediksi ada dua komposisi. Pertama, capres dari poros koalisi PDIP, poros koalisi Golkar, poros koalisi Gerindra, dan poros koalisi Demokrat. Komposisi kedua yakni capres dari poros koalisi PDIP, poros koalisi Golkar, poros koalisi Gerindra, dan poros koalisi partai Islam.

"Jika capres ada empat calon, ada dua skenario dengan poros koalisi Demokrat dan partai Islam," ujar Adjie. (NET)