Page 1

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PETA KEKUATAN CAGUB - CAWAGUBSU

I

HAL

EDISI 227 / THN V 26 NOP - 2 DES 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

8

Dugaan Korupsi Bank Sumut Mengendap?

Tahun 2013, KPK Fokus Bidik Pejabat Korup

MEDAN - Kejaksaan 10 Februari 2011. DiteTinggi Sumatera Utara rima Kuswanto petugas (Kejati Sumut) terin- penerima laporan ped i k a s i ngaduan ‘mengenmasyarakat dapkan’ di gedung dugaan KPK dan penyimmenurut pangan humasnya BERITA SELENGKAPNYA Johan Budana sebesar baca Hal. 5 di, telah Rp334 miliar oleh PT Bank ditelaah. Sumut ketika dipimpin “Tapi karena si pelaGus Irawan Pasaribu. por juga membuat lapoHingga saat ini, kasus ran ke Kejatisu maka tersebut seakan kandas berkas laporannya telah di tengah jalan. kita limpahkan ke KejaKasus ini pernah dila- tisu pada tahun lalu porkan ke Komisi Pem- juga,” papar Johan Budi. berantas Korupsi (KPK) Pihaknya juga berdengan nomor laporan harap, Kejatisu tidak 2011-02-000186 tanggal <<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengungkapkan target KPK di tahun 2013. Salah satu yang akan menjadi fokus lembaga antikorupsi itu tahun depan adalah fokus pada grand corruption atau korupsi dengan skala besar. "Tapi grand corruption itu bukan pada besarnya jumlah kerugian negara," kata Abraham Samad di Jakarta, Senin.

SARAT KKN - Proyek peningkatan jalan lapen rianiate Borbor wilayah Pemkab Toba Samosir yang sarat KKN. (KPK POS/LIBERS)

Menurut Abraham, grand corruption yang difokuskan KPK bisa saja jumlah kerugian negaranya kecil, tapi bisa dilihat siapa pelakunya. Jika pelakunya pemangku kebijakan atau aparat penegak hukum, maka sudah masuk kategori grand corruption. "Biar dia Rp300 juta, kalau misalnya pelakunya penegak hukum atau bupati atau guber<<< selanjutnya baca Hal. 2

Proyek Peningkatan Jalan Sarang KKN TOBASA - Terkait pelaksanaan beberapa paket proyek peningkatan jalan di wilayah Pemkab Toba Samosir menuju kecamatan dan pedesaan, merupakan pilar pembangunan yang sangat mulia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah Toba Samosir yang memiliki banyak daerah terpencil, dan masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur jalan dengan tujuan memperlancar transportasi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas.

Hal ini tentu disambut gembira masyarakat Tobasa, karena Bupati Toba Samosir Kasmin Pandapotan Simanjuntak dinilai sebagai langkah positif menuju kemakmuran masyarakat di pedesaan. Namun ironisnya, apa yang menjadi terobosan bupati itu dijadikan oknum sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan demi memperkaya diri

sendiri. Hasil investigasi wartawan koran ini, banyak proyek jalan yang dikerjakan asal jadi dan amburadul. Terkesan pelaksanaan proyek sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Seperti halnya proyek peningkatan jalan di Kecamatan Borbor, diduga tidak sesuai besaran teknis/bestek

yang seharusnya diterapkan. Peningkatan jalan lapen di desa Rianiate Kecamatan Borbor, disinyalir tidak sesuai spek. Proyek tersebut didanai APBD Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2012, melalui dinas PU. Ternyata proyek ini sangat jauh dari harapan. Nilai anggaran tidak sesuai dengan kualitas, juga

desain, yang seakan jumping ditambah dengan berbagai kendala, sehingga dikerjakan dengan asal jadi. Lemahnya pengawasan pihak terkait, dituding jadi penyebab utama. Apalagi jika paket proyek itu di daerah pedalaman yang jauh dari keramaian, sehingga luput dari kontrol. Sementara pengurangan volume, pencurian

Baru Sebulan Dibangun, SD Desa Selok Miring LAHAN KONSENSI - Wakil Walikota Dumai dr H Agus Widayat MM (pakai peci) hadir saat penyelesaian lahan konsesi PT Chevron Pasifik Indonesia di Komnas HAM. (KPK POS/S.PURBA)

Penyelesaian Lahan Konsesi PT CPI Tersandung Hutan Lindung JAKARTA - Penyele- tara CPI dengan Pesaian lahan konsesi merintah Kota (PemPT. Chevron Pasifik ko) Dumai. Namun, Indonesia (CPI) Du- terkendala kawasan mai yang dikuasai dan Hutan Lindung Sudiduduki masyarakat ngai Dumai. “PenyeKelurahan Bukit Bat- lesaian lahan konsesi rem, Bumi Ayu, dan tersendat, karena Teluk Binjai sudah adanya kawasan linada kesepakatan an- <<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

AKHIRI PEMBANGKANGAN BIROKRAT KONFLIK di Komisi Pemilihan Akibatnya, pengumuman Umum amat memalukan. hasil verifikasi administrasi Pertikaian yang melibatkan partai politik mundur dari komisioner dan pegawai jadwal semula. kesekretariatan mencuat seKetika aibnya dibuka, telah kinerja lembaga ini pihak Sekretariat Jenderal dikecam publik. Jika tak sege- masih berupaya mencari ra diatasi, gonjang-ganjing pembenaran. Katanya, seakan menggerus keperca- mua staf telah bekerja keras, yaan atas KPU sebagai termasuk lembur tanpa dibapenyelenggara perhelatan yar. Alasan bahwa banyak demokrasi. petugas verifikasi sakit hati Masalah serius itu tersibak juga aneh. Apalagi, rasa sakit antara lain dari kesaksian hati itu muncul karena ada Komisioner KPU Ida Budhiati komisioner yang saban hari dalam sidang Dewan Kehor- mengecek proses verifikasi. matan Penyelenggara Pemi- Toh, itu kewajiban si komilu. Ida menyebutkan terjadi sioner. "pembangkangan" di SekreMenteri Dalam Negeri tariat Jenderal KPU, sehing- Gamawan Fauzi memang ga kinerja komisioner lem- berjanji segera mengganti baga ini tak berjalan optimal. <<< selanjutnya baca Hal. 2

kubikasi itu terjadi dengan dan tanpa pengawas dari PU, seperti yang terjadi pada pengerjaan Lapen di Desa Rianiate Kecamatan Borbor. Alber Simbolon, pengawas dari PU ketika dikonfirmasi di kantornya pekan lalu, mengatakan, ketebalan sebenarnya pekerjaan lapisan penetrasi (lapen) adalah antar 4 cm - 5 <<< selanjutnya baca Hal. 2

Warga Batubara Protes, e-KTP Berpotensi Jadi Proyek Pilkada

SINGKIL - Bangunan ruang kelas baru (RKB) Sekolah Dasar (SD) Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, saat ini terlihat dalam kondisi miring. Padahal, sekolah yang dibiayai melalui dana Otsus ini, baru saja selesai dibangun oleh pihak rekanan satu bulan lalu. Tidak diketahui secara pasti, apa penyebab bangunan ini menjadi miring. Namun ada dugaan, sekolah ini miring akibat pekerjaan pada pondasi yang menyimpang dari uraian isi kontrak. Dugaan ini, berdasarkan keterangan yang dikutip KPKPos dari Asminar, Kepala SD Desa Selok Aceh, Rabu pekan lalu. Asminar mengaku, jika RKB yang dibangun saat ini justru berada di atas pondasi bangunan lama, yang dibatalkan pembangunannya tahun 2009 lalu. Tindakan ini diambil, karena pada saat itu pondasinya retak dan miring.

BATUBARA- Sejumlah daerah Kabupaten/ Kota di Sumut, seperti Kota Medan, Tebingtingg i , Simalungun, Sergai dan lainnya, yang namanya "e KTP" sudah diterima warga. Namun di Kabupaten Batubara, kapan KTP elektronik itu bakal diterima belum diketahui. Persoalan e-KTP di Batubara masih centang perenang. Tak jelas apa masalahnya, sehingga proses pengadaan e-KTP di kabupaten ini tak kunjung selesai. Ada alasan klise yang disampaikan kepada rakyat.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

RI Diperlakukan Seperti Republik 'Naga Bonar' JAKARTA - Kalau prilaku terakhir Dipo Alam sebagai Sekretaris Kabinet yang dijadikan sampel kinerja keseluruhan pemerintahan SBY, maka rezim yang berkuasa saat ini, sangat mudah dinilai. Dan penilaian (sementara) adalah rezim SBY bekerja tanpa sistem, konsep, visi dan disiplin bahkan etika. Perilaku Sekretaris Kabinet cukup penting dijadikan tolok ukur. Antara lain karena secara filosofis, posisi tersebut sangat sentral dalam lingkup pusat kekuasaan. Di era Presiden Soeharto (1966 -1998), posisi Sekretaris Kabinet dikenal sangat berwibawa. Peran itu

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

pernah dilakoni oleh Brigjen Moerdiono (almarhum) yang kelak menjadi Sekretaris Negara. Melihat Moerdiono baik sebagai Sekretaris Kabinet maupun sebagai Sekretaris Negara, hampir sama dengan melihat sistem, konsep, visi, disiplin dan etika bernegara dari Presiden Soeharto. Marah, senang atau apapun yang bergejalut dalam diri Presiden Soeharto, bisa dilihat dari raut muka, ucapan dan tindakan Moerdiono. Sekkab di era Presiden Soeharto, menjadi rujukan. Bukan untuk pengkultusan. <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

PROYEK PENINGKATAN JALAN ........................................................dari hal 1

Nama Capres Tak Penuhi Harapan

cm, tapi faktanya tidak demikian. Diperparah lagi dengan bahu jalan yang diduga tidak sesuai dengan desain. Masih di Kecamatan Borbor, pengerjaan puritan di Desa Huta Gurgur, yang sudah pernah dikonfirmasi desain dan kualitasnya, Alber Simbolon mengatakan, pekerjaan itu sesuai dengan spek PU. Ternyata saat wartawan KPK POS meninjau proyek itu, Sabtu lalu, puritan belum lama selesai dikerjakan dan menurut pengawas bagus, nyatanya telah rubuh sepanjang dua puluh meter. Kuat dugaan desain puritan itu asal direncanakan dan pondasi tidak sesuai dengan spek yang direncanakan. Banyaknya kejanggalan seputar pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan puritan drainase, yang dilakukan rekanan pemborong di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU), tentu harus dilakukan pembenahan agar untuk ke depan bisa lebih baik. Diharapkan kepada Bupati Toba Samosir Kasmin Pandapotan Simanjuntak, Ketua DPRD dan pimpinan satuan kerja dinas PU Janpiter Silalahi, melakukan Sidak dan turun langsung ke lokasi di pedalaman Kecamatan Borbor, untuk mengkroscek keberadaan proyek peningkatan jalan dan puritan yang telah dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan besarnya anggaran malah dijadikan ajang kesempatan bagi oknum pengerat uang rakyat yang tidak memikirkan dan menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Toba Samosir. (LIBERS)

JAKARTA - Mantan Ketua umum Partai Golkar, Akbar Tandjung menilai, nama-nama calon presiden yang bakal muncul di 2014 belum memenuhi harapan rakyat. Menurutnya, partai politik harus membuka diri bagi kader pemimpin berkualitas.

BARU SEBULAN DIBANGUN, ....................................dari hal 1 Masih kata Asminar, pondasi yang miring dan retak ini tidak dibongkar. Pihak kontraktor, justru meletakkan bangunan baru dengan cara menimpa atau memanfaatkan pondasi lama yang seharusnya tidak boleh dilakukan. "Jujur saja, saya tidak mengerti hal yang sipatnya teknis. Tapi ketika mereka tidak membongkar pondasi yang sudah miring tersebut, saya justru curiga ini pasti ada apaapanya. Nyatanya, sekarang jadi miring," kata Asminar, dan mengancam tidak akan menandatangani BAP serah terima sekolah tersebut. Ironisnya, keberadaan sekolah ini terkesan misterius. Faktanya, walau sudah bercerita banyak, Asminar, justru tidak dapat menjelaskan apa nama perusahaan dan juga berapa nilai proyek tersebut. Asminar hanya bisa menjelaskan, jika proyek tersebut berasal dari provinsi. Upaya KPKPos untuk mendapatkan informasi dari dinas terkait pun juga buntu. "Saya masih di Medan, coba hubungi Kabid saya di kantor," kata H.Yusfit Helmi SPd, Kadis Pendidikan Aceh Singkil yang dihubungi KPK Pos, Rabu pekan lalu. Setali tiga uang, semua kabid yang ada di kantor Disdik ini, juga tidak dapat memberi informasi yang dibutuhkan KPKPos. Semuanya memberikan jawaban dengan konotasi yang sama,'tidak tahu'. (AZT)

WARGA BATUBARA..dari hal 1 Batubara merupakan kabupaten yang baru dimekarkan. Jadi semua urusan harus bersabar. Semua urusan membutuhkan waktu, harap maklum. "Bila urusan e KTP yang sifatnya urgen dan mendesak belum dapat teratasi, bagaimana mungkin membangun Kantor Bupati, Dandim, Polres dan rumah sakit," demikian ditegaskan aktivis LSM Drs Mahmud Lubis, (foto) kepada awak koran ini, di kantornya Jalan Jenderal Sudirman- Indrapura, Kamis. Nenurut Lubis, sudah cukup lama masyarakat Batubara menunggu diberikannya e KTP. Karena KTP sangat penting sekali bagi masyarakat dalam segala urusan. "Contoh kecil, di jalan raya ada seorang warga terjadi laka lantas, tentunya yang tidak mengenal identitas korban tersebut, salah satu cara melihat identitas ya KTP," terang Lubis. Memang, kata Mahmud Lubis, Kabupaten Batubara, masih baru. Namun demikian, janganlah sampai habis tahun anggaran e-KTP baru diberikan kepada yang berhak, kasihan masyarakat. Di samping itu, tambahnya, tidak lama lagi, di Kabupaten Batubara akan dimulai pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Jika e KTP sampai hari ini belum diterima, ada dugaan negatif e-KTP masyarakat bakal dijadikan proyek untuk meloloskan salah satu calon lewat jalur independen. "Dengan belum diserahkannya e-KTP, maka dengan mudah dijadikan proyek untuk dukungan calonindependen," pungkas Lubis, dengan harapan hendaknya e-KTP warga segera disalurkan. (SAH)

AKHIRI PEMBANGKANGAN BIROKRAT ..............dari hal 1 Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi. Kebetulan Suripto akan pensiun tahun depan. Hanya, penggantian di level pimpinan ini harus diikuti dengan perombakan di tingkat staf. Birokrat dan pegawai yang ditugaskan di KPU mesti bisa memenuhi tuntutan lembaga ini yang memerlukan ketangkasan. Kisruh itu juga tak perlu terjadi jika pihak-pihak terkait berpegang pada Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 itu gamblang menyatakan Sekretariat Jenderal dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU. Dengan kata lain, tugas birokrat KPU itu melayani komisioner dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan perhelatan pemilu. Yang lebih merisaukan, gejala tak akurnya birokrat (kepanjangan tangan pemerintah) dengan komisioner yang dipilih lembaga perwakilan bukan monopoli KPU. Sebelumnya, ada komisioner, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan hakim ad hoc yang mengeluhkan kurangnya dukungan birokrat di lembaga mereka. Satu penyakit birokrasi yang perlu dibuang jauh adalah kecenderungan menggendutkan perutnya sendiri. Itu tak hanya terjadi di lembaga murni pemerintahan. Lembaga kuasi negara yang dirancang untuk memenuhi hak warga negara pun kerap terjangkit penyakit itu. Di banyak komisi mandiri produk reformasi, misalnya, ruang kerja sekretaris jenderal umumnya lebih mewah daripada ruang komisioner. Agar "pembangkangan" tidak berulang di KPU, sudah waktunya diberlakukan pelanggaran disiplin berat. Apalagi jika perilaku itu telah menghambat urusan sepenting verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Para birokrat semestinya menyadari bahwa mereka bertugas melayani masyarakat, termasuk memastikan tak ada hak politik warga negara yang terpasung gara-gara buruknya verifikasi partai. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

"Partai harus membuka diri terhadap figur-figur pemimpin didalam maupun luar partai yang memiliki kompetensi tinggi sebagai capres. Apalagi dalam pemilihan langsung

popularitas capres sangat mempengaruhi elektabilitas yang bersangkutan," kata Akbar dalam diskusi yang digelar di Akbar Tandjung (AT) Institute, Rabu. Dikatakan Akbar, seperti halnya Partai Golkar, yang saat ini telah memutuskan Ical sebagai capres. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengevaluasi jika elektabilitasnya tidak meningkat. "Ical secara resmi mendeklarasikan sebagai capres Juli 2012, maka pada Juli 2013 adalah saat tepat untuk melakukan evaluasi pencapresannya, apakah tetap atau berubah," ujarnya.

Sementara itu pakar politik Indonesia Institute, Hanta Yudha, menjelaskan ketiadaan capres kuat dan berkualitas, harus dibarengi dengan perbaikan kelembagaan partai dan keterbukaan partai bagi kader berkualitas. Apalagi dalam pilpres langsung, partai lupa bahwa kemenangan lebih banyak didasarkan pada popularitas dan juga logistik. “Jadi, Partai Golkar juga harus mengadopsi tokoh lain seperti Akbar Tandjung, atau tokoh senior lain yang punya kapasitas dan pengalaman, untuk diajukan sebagai salah satu kandidat,” katanya. (FR/BBS)

DUGAAN KORUPSI BANK SUMUT main-main dan terus memproses kasus tersebut hingga tidak mengundang kekecewaan masyarakat. Apalagi Johan juga mengaku kerap mendengar adanya kekurang puasan di masyarakat bila kasus dugaan korupsi tidak dita-

ngani KPK. “Namun KPK kan juga punya keterbatasan untuk menangani persoalan korupsi di seluruh Indonesia,” katanya. Informasi sebelumnya, PT Bank Sumut tersangkut sejumlah penyalahgunaan

T E R C E C E R Telah hilang surat ganti rugi tanah pertanggal 09 Nopember 2012 dari Drs.B.H.Sitorus ke Anggiat Saragih yang terletak di Jl. Marathon Lingkungan Kayu Raja Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Bagi yang menemukan, mohon dikembalikan ke Drs. B.H. Sitorus atau Anggiat Saragih ke Jl. Marathon Rantau Prapat atau hubungi No.HP. 081264349428 Bagi yang menemukan akan diberikan hadiah sepantasnya

TAHUN 2013, ..................................dari hal 1 nur atau penyelenggara negara itu masuk grand corruption. Itu yang orang-orang keliru menafsirkannya," ujar Abraham. Saat ditanya siapa yang akan menjadi fokus KPK tahun depan, apakah lebih banyak lagi pejabat negara yang akan masuk bui karena korupsi, Abraham tak menampiknya. "Iya. Kalau misalnya ada alat buktinya," tandasnya. (VN)

..............................................................................................................................dari hal 1

keuangan negara bahkan pada temuan BPK RI Tahun 2010 ada 22 jumlah kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp344.389.531.423,15. Pihak petinggi Bank Sumut, disebut-sebut telah membagi-bagi uang

miliaran rupiah yang berdelik pembagian jasa laba tahunan yang dibuktikan dengan temuan BI yang mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No: 482/Dir/ DSDM-TK/SK/2006. Khususnya pada pem-

bagian jasa produksi dan tantien kepada pengurus diantaranya Komisaris, Dirut dan Direksi dari pembagian laba tahun 2004 & 2005 sebesar Rp15.918.701.481,55 yang diterima tanggal 13 Desember 2006. (TIM)

PENYELESAIAN LAHAN KONSESI PT CPI TERSANDUNG dung," ujar Wakil Walikota Dumai dr. H Agus Widayat MM pada saat menyampaikan paparannya dalam pembahasan lahan Konsesi CPI di lantai III ruang pertemuan Komnas HAM Jalan Latuharhary Jakarta, Menteng, Selasa pekan lalu. Agus Widayat selaku ketua Tim Penyelesaian Lahan Konsesi mengakui bahwa Pemko Dumai dalam penyelesaian lahan konsesi CPI telah membentuk Tim, didalamnya termasuk Manajemen PT. CPI, Polresta Dumai, dan Pertanahan Kota Dumai. Menurut Agus Widyat pihaknya juga telah mendata, dan menginventarisir jumlah masyarakat yang menguasai lahan konsesi CPI. Ucapan senada juga disampaikan Manajer PT CPI Dumai, bahwa penyelesaian lahan konsesi Dumai terkendala akibat adanya kawasan hutan lindung yang diterbitkan Kementerian Kehutanan pada tahun 1990. "Oleh

karenanya untuk menyelesaiakan lahan konsesi tersebut harus ada komitmen semua pihak termasuk Komnas HAM," ujarnya. Hadir dalam acara pembahasan Lahan Konsesi CPI tersebut Manajemen PT. CPI Rumbai, Pekanbaru dan manajemen CPI Dumai, Wakil Walikota Dumai, Kabag Pertanahan Seko Dumai, Anggota DPRD Dumai Amris, pihak kementerian Kehutanan RI, dan Ketua Umum LSM Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat Kelurahan Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Teluk Binjai (TPTMB2T) Dumai Salamuddin Purba. Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Dumai Amris mengingatkan semua pihak, bahwa permasalahan lahan konsesi CPI Dumai bagaikan “Bom Waktu” yang sewaktuwaktu bisa meledak. Yang dapat menciptakan tidak kondusifnya Kota Dumai. Oleh karenanya perlu keseriusan, baik Pemko Du-

mai maupun CPI dan pihak Kehutanan RI secepatnya menyelesaikan permasalahan lahan konsesi yang diduduki masyarakat di tiga kelurahan tersebut. Amris juga mempertanyakan SK Kemenhut tahun 1990 tentang Kawasan Lindung Sungai Dumai, sementara masyarakat yang menduduki dan menguasai lahan konsesi sejak tahun 1970 an. “Mana yang lebih dahulu masyarakat atau SK Kemenhut,” ujarnya balik bertanya. Staf Komnas HAM RI, Husendro yang memediasi permasalahan lahan konsesi CPI, dalam kesempatan tersebut mendesak Pemko Dumai dan PT. CPI untuk mempersiapkan proposal hilirnya, selambat-lambatnya akhir Februari berkas proposal hilir tersebut sudah di tangan Komas HAM RI sehingga pada saat dilakukan uji petik ke lapangan oleh Komnas HAM dapat diketahui kebenarannya.

Uji petik ini akan dilakukan di tiga kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai. Proposal hilir yang dimaksud, semua data masyarakat yang menduduki lahan konsesi, harus lengkap, berapa jumlah hektar yang dikuasai masyarakat, berapa pula jumlah KK nya, dan berapa pula sisa HGU CPI yang akan diajukan perpanjangannya. Sedangkan proposal hulunya pihak Komnas HAM yang akan menanganinya. Jika data tersebut sudah lengkap maka Komnas HAM akan merekomendasikan kepada Presiden RI untuk diselesaikan. Jika dalam tiga bulan proposal yang dimaksud tidak juga selesai, maka Komnas Ham dalam posisi pasif. “Jika terjadi sesuatu yang tidak diingini terkait masalah lahan konsesi yang diduduki masyarakat, maka Komnas HAM akan mencari Pemko Dumai dan CPI," ujar Husendro. Keterangan yang di-

himpun KPK Pos menyebutkan Keseriusan pihak PT. CPI dan Pemko Dumai menyelesaikan lahan konsesi dibuktikan dengan adanya pengkuran lahan konsesi dipenghujung 2011. Pihak CPI Dumai dan Pemko Dumai bersama masyarakat telah melakukan infentarisasi, sekaligus pengukuran lahan konsesi yang dikuasai dan diduduki masyarakat, kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai. Pengukuran tersebut berjalan mulus. Artinya tidak ada hambatan dari masyarakat yang menguasai lahan konsesi tersebut, dengan harapan, setelah pengukuran masyarakat yang menguasai dan menduduki lahan konsesi tersebut mendapat kepastian tentang status tanah tersebut. Namun hingga saat ini masih saja mengalami kebuntuan dikarenakan adanya SK Kemenhut RI tentang Kawasan Hutan Lindung Sungai Dumai.

RI DIPERLAKUKAN SEPERTI REPUBLIK 'NAGA BONAR' Tetapi karena kualitas kerja dari seorang Sekkab lebih bisa dirasakan dan menonjol, dibanding di era SBY. Rakyat hampir tidak pernah melihat adanya pertentangan antarmenteri. Belakangan baru diketahui bahwa Moerdiono ternyata salah seorang yang sangat dipercaya Presiden Soeharto dan kepercayaan itu sama artinya dengan kekuasaan. Tetapi kendati demikian Moerdiono tidak pernah memanifestasikan kekuasaan di tangannya itu ketika berinteraksi dengan masyarakat. Moerdiono, tidak "mentang-mentang" apalagi over acting atau demam kekuasaan. Pemerintahan Soeharto dikenal menerapkan sistem militer dan Moerdiono seorang jenderal bintang satu. Tetapi dari penampilan, Moerdiono malahan lebih terkesan seorang pejabat sipil. Sangat kontras dengan Sekkab Dipo Alam. Kontras sehingga menimbulkan pertanyaan dan kritikan dan sindiran. Perilaku pejabat negara sekaliber Dipo Alam patut disoroti, sebab langkah inisiatifnya yang mengadukan tiga kementerian sebagai lembaga negara yang penuh kongkalikong dan korupsi, telah menambah kegaduhan. Padahal negara ini tidak butuh tambahan kegaduhan. Langkah itu patut dikoreksi. Sebab caranya seolah-olah hanya tiga kementerian itu yang perlu dibersihkan. Dengan membatasi pada tiga kementerian, Dipo sudah melakukan tebang pilih.

Persoalan lainnya, karena posisi Sekretaris Kabinet dapat diartikan sebagai katalisator dan unsur perekat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Kalau pemahaman ini benar, pengaduan Dipo ke KPK sudah sama dengan merusak tatanan katalisator dan perekat dalam pemerintahan SBY. Soal sepele saja. Tidak bisa dibayangkan, bagaimana hubungan antara Dipo dan Menteri yang dilaporkannya ke KPK. Bagaimana mereka bersinerji untuk kepentingan bangsa dan negara, sementara sebagai satu tim, sudah terjadi gesekan personal di antara mereka. Bagaimanapun niat baik (untuk bangsa), untuk melakukannya harus memperhitungkan unsur kepatutan dan etika. Boleh jadi Dipo Alam memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi sehingga dia ingin agar Indonesia menjadi sebuah negara yang benar-benar bersih dari korupsi. Bisa jadi, Dipo Alam yang pernah menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, tersentuh rasa idealismenya. Atau mungkin ia terjerat oleh perasaan frustrasi di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan Presiden SBY. Akan tetapi apapun alasannya, dengan langkahnya ke KPK, Dipo Alam telah memperlihatkan ketidak matangannya sebagai pejabat tinggi negara. Kendati demikian bukan hanya Dipo Alam yang menjadi penyumbang citra negatif pemerintahan SBY. Masih ada Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan Menteri

Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Ketiganya menjadikan masyarakat menarik kesimpulan, kinerja pemerintah sangat tidak maksimal. Dahlan menambah tingkat degradasi kualitas pemerintahan SBY melalui pernyataan adanya anggota DPR yang menjadi pemeras BUMN. Tujuannya baik namun caranya tidak efektif. Ketika mengungkap kasus pemerasan, Dahlan terkesan masih tergesa-gesa sehingga lupa mempersiapkan semua data dan argumentasi yang kuat. Bicara korupsi melalui cara-cara pemerasan, ahlinya bukan di DPRRI (legislatif). Sejarah mencatat korupsi tertua dimulai di lembaga pemerintah (eksekutif). Bahwasanya belakangan terungkap adanya anggota DPR-RI yang melakukan korupsi melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kejadiannya baru pada tahap "awal". Lain lagi anggota kabinet Sudi Silalahi. Mensesneg tiba-tiba terpancing menanggapi Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD. Bekas Menteri Pertahanan di era Gus Dur ini, menuding adanya mafia narkoba di lingkungan istana. Tudingan Machfud terkait dengan adanya pemberian grasi kepada Meirike Fianola alias Ola, terpidana narkoba oleh Presiden. Sebelum Ketua MK menuding, sudah ramai sorotan di media yang menilai Presiden SBY keliru memanfaatkan hak prerogatifnya itu. Fianola alias Ola yang sudah diputus hukuman mati, diberi grasi

......................dari hal 1

(PUR)

......................dari hal 1

menjadi hukuman seumur hidup. Ola seorang bandar bukan perantara. Nalar masyarakat bicara yang mungkin membuat Sudi Silalahi tersinggung, karena semua surat yang ditanda-tangani oleh Presiden termasuk grasi, pasti melalui meja Sekretaris Negara. Dampak dari ulah tiga pejabat tinggi negara itu melahirkan penafsiran dan persepsi yaitu tidak seriusnya para anggota dan pimpinan kabinet mengerjakan apa yang harus mereka buat untuk 240 juta rakyat Indonesia. Presiden dan para Menteri sering salah bereaksi. Semuanya seperti masih sedang belajar. Masih mencari pola yang sesuai. Keadaan segenting apapun cukup dihadapi dengan santai. Mirip ceritera dalam film Naga Bonar. Deddy Mizwar yang menjadi pelaku utama di film tersebut dan berperan sebagai panglima, sesungguhnya tidak memiliki kualifikasi sebagai panglima. Tapi karena "kecelakaan" maka jadilah dia sebagai panglima. Kalau perumpamaan ini cocok, maka tidak berlebihan bila seluruh menteri kemudian Presiden termasuk Wakil Presiden yang sering dilupakan, dihimbau untuk tidak memperlakukan negara kita ini seperti sebuah Republik "Naga Bonar". Kalau mau dicatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa, manfaatkanlah masa bakti 23 bulan tersisa sebagai masa produktif dengan bekerja secara maksimal demi bangsa dan negara. (IC/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Wakil Bupati Buka Sosialisasi Informasi Pemilu Gubsu/ Wagubsu KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc membuka secara resmi kegiatan sosialisasi komunikasi dan diseminasi informasi Pemilu Gubsu/Wagubsu bagi komunikasi Kominfo dan lembaga Kehumasaan. Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan, Wakil Bupati berharap kegiatan tersebut akan memberikan pemahaman kepada PNS dilingkungan Pemkab Asahan dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang telah berlaku efektif sejak tahun 2010. Untuk itu sangat dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut di masyarakat dan diperlukan strategi dan pengorganisasian informasi yang tepat diantara aparatur yang terlibat didalamnya agar tercipta pemahaman bersama dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum. “Saya berharap dalam mengikuti bimbingan teknis kehumasan ini, agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menggali, memperdalam pengetahuan dan kemampuan dalam mempersiapkan diri dan mendukung pelaksanaan uu no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, “ Demikian kata Wakil Bupati Asahan, seraya mengucapkan terima kasih kepada pantia pelaksana dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan pns di kabupaten Asahan, Senin, 19 November 2012, diaula Melati Pemkab Asahan. Sementara itu, sambutan dari Plt Gubernur Sumatera

Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST yang dibacakan oleh Kabid Postel Kominfo Provsu, GV Sinulingga mengatakan untuk mengsukseskan Pemilu Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Wagubsu tahun 2013 bukan sekedar tuntutan malainkan sudah menjadi keharusan, agar landasan kondisi sosial politik dan kemasyarakatan di Sumatera Utara di masa mendatang tetap kondusif dan demokratis. Maka dari itu, untuk mensukseskannya Pemilu Gubsu/Wagubsu sudah menjadi tanggungjawab bersama sehingga pihak yang terlibat harus bergerak cepat dalam merespon Pilgubsu yang dijadwalkan pada bulan Maret 2013 mendatang. Kemudian untuk menentukan sukses tidaknya Pemilu Gubsu/Wagubsu adalah transparansi dan akuntabilitas proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri, sehingga sejak awal, mulai dari pra, hari H maupun pasca penyelenggaraan seluruhnya dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat secara luas. Dari pesta demokrasi yang akan dilaksankan oleh Sumut nantinya diharapkan dukungan peranan komunitas kominfo dan kehumasan yang ada di seluruh Kabupaten/ Kota untuk bisa mengakses informasi yang akurat dan actual kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung keperluan panitia penyelenggaraan pemilu nantinya. “Disini provinsi sangat menaruh harapan besar kepada kehumasan daerh masing-masing untuk memberikan partisipasinya. Maka jelas kehumasan merupakan sarana untuk mewujudkan transparansi sehingga masyarakat akan percaya kepada hasil pilkada, “ kata Sinulingga. (IN)

Bupati Asahan Sampaikan RAPBD 2013 KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyampaikan nota rancangan peraturan daerah Kabupaten Asahan terhadap Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun anggaran 2013, Kamis, 8 November 2012. Bupati Asahan dihadapan para anggota DPRD Asahan dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan SH didampingi wakil Ketua masing masing, Arief Fansuri, Dahrun Hutagaol SE dan Armen Margolang menyatakan bahwa RAPBD mengalami peningkatan. Bupati Asahan mengatakan penyusunan APBD didasarkan prinsip kebutuhan penyelenggaran pemerintah daerah,kemudian tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, transparan untuk mengetahui informasi seluasluasnya terhadap APBD, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum juga peraturan yang lebih tinggi, Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa setelah dilaksanakan pembahasan rancangan KUA dan PPAS terdapat beberapa perubahan antara rancangan dan nota kesepakatan, diantaranya Pendapatan Asli Daerah dari Rp 34,6 Milyar lebih setelah pembahasan menjadi Rp 50,3 milyar lebbih atau meningkat sekitar Rp 15 milyar lebih atau 45,13 persen. Kemudian dana Perimbangan dari Rp 791 Milyar lebih menjadi Rp 867 milyar lebih atau mengalami peningkatan sebesar Rp 75 milyar lebih atau naik sebesar 9,52 persen. Selanjutnya peningkatan juga terjadi di pendapatan

daerah yang sah dari Rp 51 milyar lebih menjadi Rp 134 milyar lebih, pos ini bertambah sebesar Rp 82 milyar lebih atau naik sebesar 160,69 persen. Dari penjelaskan Bupati pertambahan lain lain pendapatan yang sah ini sangat signifikan, hal ini terjadi disebabkan dana bagi hasil pajak dari provinsi, sumbangan pihak ketiga PT Askes dan tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru serta penerimaan annual fee. Kemudian sesuai dengan proyeksi pendapatan asli daerah, maka pengunaan pada belanja daerah diproyeksikan sebagai berikut, belanja tidak langsung dari Rp 585 Milyar lebih setelah perubahan menjadi Rp 699 milyar lebih, angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 113 milyar lebih atau bertambah 19,45 persen. Pertambahan belanja tidak langsung ini terjadi pada belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya untuk belanja langsung dari Rp 292 Milyar lebih setelah perubahan menjadi 331 milyar lebih, atau bertambah Rp 38 milyar lebih atau bertambah 13,05 persen. Pertambahan ini berupa perubahan dan pertambahan kegiatan serta pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja Dari sejumlah anggaran tersebut, Bupati juga menjelaskan kegunaan anggaran mulai dari kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, bidang pertanian, kehutanan, UMKM, Koperasi dan kegiatan lainya.” Melalui sidang dewan yang terhormat ini, Kami berharap kiranya anggota dewan Asahan untuk dapat segera membahas RAPBD Asahan 2013 untuk ditetapkan menjadi perda, “ kata Bupati Asahan. (IN)

SUMUT

HADAPI PILGUBUS

Erry Imbau Pemuda Bersatu Jaga Kekondusipan Sergai SEI RAMPAH - Menjelang pelaksanaan Pilgubsu 2013, barisan pemuda Serdang Bedagai (Sergai) diminta bersatu padu menjaga kekompakan, agar tercipta suasana aman dan kondusif di daerah tanah bertuah negeri beradat ini. Hal ini dikemukakan Bupati Sergai HT. Erry Nuradi saat menerima kunjungan Panitia Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-3 DPD-KNPI Sergai di ruang rapat Bupati Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (20/ 11). Turut hadir Kadis Parbudpora Herlan Panggabean, Kadis Perindagsar Indra Syahrin dan rombongan DPD KNPI dipimpin Ketua Panitia Syafrizul Herlach. Lebih lanjut disampaikan Bupati Erry Nuradi bahwa suasana menjelang Pilgubsu dengan suhu politik yang semakin memanas, untuk itu kita harus mewaspadai pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai foto bersama dengan Panitia Pelaksana Muskab ke-3 DPD-KNPI Kabupaten Sergai usai beraudiensi. Photo :ARM tidak menimbulkan suasana yang min dengan agenda utama menyumerusak kekondusifan masyarakat tidak kondusif. daerah ini. sun kepengurusan DPD-KNPI SerSebelumnya Ketua Panitia Pe- gai yang telah habis masa kerjanya Bupati Erry Nuradi berharap laksana Muskab ke-3 DPD-KNPI dan akan ditetapkan untuk masa penyelenggaraan Muskab ke-3 ini Syafrizul Herlach melaporkan bakti tahun 2012-2015. Muskab kedapat berjalan dengan aman dan bahwa Muskab ke-3 DPD-KNPI ini 3 DPD-KNPI Sergai tahun 2012 ini lancar serta kepada peserta dari akan berlangsung selama 2 hari akan diikuti pengurus berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang mulai tanggal 1-2 Desember 2012 organisasi kepemudaan yang berhadir agar mengikuti aturan yang di Theme Park Resort Pantai Cer- asal dari 17 Kecamatan.(ARM) telah ditetapkan panitia sehingga

Sekdes di Kabupaten Nias Mengikuti Diklat NIAS – Birokrasi sebagai sebuah organisasi publik yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat terus melakukan pembenahan yang bertujuan untuk memperbaiki citra dan kinerjanya melayanai masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Sekretaris Desa se- Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Gedung pembinaan anak BNKP Gunungsitoli,Rabu kemarin. Menurut bupati,pembenahan seluruh aspek kelembagaan termasuk pembenahan aparatur pegawai negeri sipil mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil, pemerintahan desa merupakan ujung tombok dalam melakukan pelayanan pemerintahan dengan kata lain keberhasilan pemerintahan daerah tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan desa yang berada paling dekat dengan masyarakat,katanya. Kemudian, tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa haruslah di dukung oleh aparatur pemerintah desa yang kompeten dan memahami tertib administrasi serta mampu menyampaikan cita-cita pemerintah khususnya cita-cita pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS pada umumnya. Untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia termasuk sekdes hendaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efekltif dan optimal sehingga percepatan pembangunan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa dapat tercapai. Bupati mengharapkan agar diklat ini memberikan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS sehingga tercipta pribadi yang terampil,handal serta bertanggung jawab dalam melayani dan konsisten sesuai dengan komitmen pemerintah yang berorientasi pelayanan, pemberdayaan serta fasilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),katanya. (YAGI)

Bupati Langkat lantik 22 Kepala Desa STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH instruksikan 5 kunci sukses dalam menjalankan tugas kepada Kepala Desa ketika melantik 22 orang Kepala Desa terpilih di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/11). “Maknai jabatan sebagai sebuah pengabdian, bukan menonjolkan kekuasaan,” ujar Bupati seraya menyampaikan 4 instruksi. yakni memahami tupoksi dan peraturan desa serta menghindarkan diri dari prilaku KKN, menyiapkan diri sebagai tauladan dan mampu bekerjasama dengan kelembagaan desa lainnya, capai keberhasilan agar menjadi catatan emas di hati rakyat, menjaga kondusifitas daerah dengan memperkuat silaturrahim dengan tokoh masyarakat, pemuka agama. koordinasi dengan camat serta unsur muspika setempat. Lebih lanjut Ngogesa berpesan bagi kepala desa terpilih agar merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan. Tidak ada lagi pihak kalah dan menang, sebab seluruhnya untuk membangun desa. Kabag Pemdes Syahruddin mengatakan pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan secara serentak pada 11 Oktober 2012 lalu. Adapun kepala desa yang dilantik berdasarkan keputusan Bupati Nomor 141-24/K/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yakni Irwanto

sebagai Kades Empus, Sobirin Kades Tanjung Lenggang, Ukurta Sitepu Kades Samperaya, Dapat Ginting Kades Timbang jaya masingmasing dari Kecamatan Bahorok, Bambang Mariadi Kades Kwala Air Hitam dan Abdul Munir Kades Nambiki Kecamatan Selesai, Sariadi Kades Suka Makmur dan Subandi Kades Sendang Rejo Kecamatan Binjai, Suherman Kades Aman Damai Kecamatan Sirapit, Kuasa Ginting Kades Pancur Ido Kecamatan Salapian. Selanjutnya Ataharuddin Kades Sanggalima Kecamatan Gebang, Syafrizal Kades Klantan Kecamatan Brandan Barat, Jailani Kades Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu, Misdi Kades Selotong Kecamatan Secanggang, Susanto Kades Paya Tusam, Mazidul Hasmi Kades Pertumbukan, Zainal Kades Sumber Mulyo dan Edy Sunarto Kades Mekar Jaya Kecamatan Wampu, Rahmad Kades Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang, Hotna Galingging Kades Simpang Tiga Kecamatan Sawit Seberang, Purwanto Kades Karya Jadi serta Kornel Sembiring Kades Kwala Musam dari Kecamatan Batang Serangan. Hadir dalam acara tersebut wakil ketua DPRD Kab. Langkat Drs. H. Abdul Khair, MM, Asisten Adm Pemerintahan Drs. Abdul Karim, MAP, Asisten Adm Ekbangsos dr. Indera Salahuddin, M.Kes, Kakan Kemenag Kab. Langkat HT. Darmansyah, sejumlah Kepala SKPD, Camat, Pers dan undangan Lainnya. (JUL)

TANDA JABATAN - Bupati Langkat menyematkan pangkat dan tanda jabatan kepada salah seorang kepala desa terpilih di Serambi Jentera Malay rumah dinas bupati.

Anggota DPRD Partai Hanura Diduga Rusak Partai Sendiri TANJUNGBALAI - Hj.Nessy Ariyani Sirait,anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari Partai Hanura diduga telah menggemboskan (merusak-red) partainya sendiri.Dugaan ini disampaikan beberapa pengurus teras DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai kepada para wartawan disatu restoran hari Selasa (13/11) siang pekan lalu.Para fungsionaris itu adalah Ir.Surya Abadi,Irwansyah Lubis,Syaiful Iskandar dan Rudi Rinaldi,A.Md.Turut mendampingi Ketua dan Sekretaris PAC Partai Hanura Kecamatan Teluk Nibung yakni M.Aziz dan Joni.Sekedar diketahui Nessy dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu berangkat dari dapil Tanjungbalai III yang meliputi Kecamatan

Teluk Nibung dan Sei Tualang Raso. Dasar dari penilaian dimaksud adalah karena Sekretaris PAC Kecamatan Datuk Bandar Hendri Aidil Putra diketahui telah lompat pagar dengan menjadi Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Datuk Bandar Timur.Ini diketahui pasti setelah mereka mendapatkan fotocopy SK pengangkatan Hendri yang dikeluarkan DPC Partai Gerindra Kota Tanjungbalai Nomor 05002/kpts/DPC-GERINDRA/2011 yang ditandatangani H.Edi Sahputra dan Khaled Manurung sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Tanjungbalai. Masalahnya Ketua DPC

Partai Gerindra Kota Tanjungbalai H.Edi Sahputra adalah suami Nessy.Dan diduga kuat kepindahan Hendri dari Partai Hanura ke Partai Gerindra itu tak terlepas dari campur tangan sang legislator.Apalagi Hendri diketahui selama ini sangat dekat dengan Nessy dan selalu membela bahkan kerap 'pasang badan' apabila ibu dewan itu mengalami konflik diinternal Partai Hanura Tanjungbalai.Bahkan diduga jatah proyek sang ibu dewan setiap tahun kerap dikerjakan Hendri yang selain pengusaha dibidang perbengkelan las juga berprofesi sebagai kontraktor itu. "Mustahil Nessy tidak mengetahui aksi pindah partai yang dilakukan Hendri,"tegas

Surya yang turut diamini rekanrekannya yang lain."Bahkan kami juga meyakini bahwa Nessy bakalan pindah kepartai suaminya itu pada Pemilu Legislatif tahun 2014 nanti,"tambah alumni FT USU Medan tersebut. Karenanya mereka akan segera melaporkan temuan ini kepada Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Ir.Rusnaldi Dharma Siahaan,MM dan meminta untuk digelar rapat guna membahasnya."Kami akan mendesak agar partai segera mengambil sikap dan kalau bisa segera melakukan proses PAW karena kesalahan yang bersangkutan sudah cukup banyak,"kata Surya menandaskan.(HER)


11

KPK POS E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Rakyat Mendesak Hentikan Aktivitas PT Gruti NIAS SELATAN - Masyarakat Hibala, PP.Batu dan PP.Batu Timur, ancam akan menggunakan hukum sendiri sesuai adat istiadat jika aktivitas IUPHHK PT Gruti dan Teluk Nauli tidak dicabut dan tidak dihentikan oleh pemerintah. Ancaman ini tertuang dalam surat masyarakat secara tertulis pada Oktober lalu yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta dan ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait. Pasalnya, kehadiran ke dua perusahaan itu dalam mengelola hutan di sana, sangat merugikan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat serta tidak memberi dampak positif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Aktivitas kedua perusahaan di tiga Kecamatan itu, kata mereka, justru melakukan perusakan lingkungan hidup dan banyak melakukan pelanggaran, seperti penebangan dekat pinggir pantai dan pinggir tanaman bakau,

penebangan kayu sembarang atau tumbang habis, penutupan aliran anak sungai dan waduk dan penebangan kayu tanpa dilakukan reboisasi. Selain itu, pematokan atau peta yang menunjukan hutan produksi khususnya area HPH PT Gruti di Pulau Tanah Masa, sangat merugikan masyarakat, karena di dalam area hutan produksi itu terdapat beberapa ribu hektar lahan perkebunan dan hutan ulayat yang telah di manfaatkan oleh masyarakat. Bahkan, seperti kata masyarakat, spesies flora dan fauna terancam punah akibat dari penebangan dan perusakan hutan yang dilakukan ke dua perusahaan itu. Masyarakat juga menyebutkan, PT Gruti telah melakukan penggalian golongan C di kawasan hutan. Parahnya lagi, beber mereka, PT Gruti masih banyak kewajibannya yang tidak terlaksana. Di antaranya, penanaman areal tanah kosong minimal 300 Hektar pertahun, tidak melaksanakan penanaman tanaman pangan seluas 100 Hektar pertahun dan tidak menyediakan hutan Desa seluas 100 Hektar bagi Desa-Desa dan bagi masyarakat di sekeliling

hutan. Hal itu jelas masyarakat, telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup dan tentang perlindungan hutan. Sebab itu, masyarakat meminta Menteri Kehutanan RI segera mencabut IUPHHK sekaligus menghentikan aktivitas PT Gruti dan Teluk Nauli. Hal ini di lakukan guna menghindari masyarakat dari tindakan yang bersifat anarkis. Namun, bila surat mereka itu tidak dihiraukan, maka DPRD Nisel dan pemerintah harus bertanggungjawab jika ada hal-hal yang terjadi dikemudian hari. Terkait hal ini, DPRD Nisel telah mengeluarkan keputusan untuk mengehentikan aktivitas ke dua perusahaan itu. Namun, hingga kini tindak lanjut dari putusan DPRD tersebut tidak ada. Bupati Nisel Idealisman Dachi telah beberapa kali dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait tindak lanjut putusan DPRD Nisel tentang penghentian aktifitas ke dua perusahaan itu, tidak mendapat balasan. (AM)

Pemilihan Pjs Kades Sifaoroasi Huruna Cacat Hukum NIAS SELATAN - Pemilihan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Sifaoroasi Huruna Kecamatan Lolmatua yang dilaksanakan, Jumat lalu, diduga cacat hukum. Pasalnya, pemilihan tersebut tidak melalui mekanisme yang berlaku, sehingga oknum SG sebagai Pjs Kades terpilih ditolak sejumlah tokoh masyarakat Desa itu. Hal ini terungkap dalam surat masyarakat Sifaoroasi Huruna tertanggal 22 September ditujukan kepada Bupati Nisel Cq Kaban BPM-PD Kabupaten Nisel perihal, penolakan atas hasil pemilihan Pjs. Kades dan Perangkat Desa lainnya Desa Sifaoroasi Huruna Kecamatan Lolomatua. Alasan masyarakat menolak hasil pemilihan tersebut karena pemilihan Pjs dan Perangkat Desa, belum disosialisasikan kepada masyarakat serta Pjs dan Perangkat Desa terpilih didominasi oleh keluarga Pjs kades terpilih serta tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena tidak mendapat tanggapan dari oknum Camat BL, masyarakat kembali menyurati Bupati Nisel Cq Sekretaris Daerah pada tanggal 17 Oktober 2012. Intinya, Camat Lolomatua BL tidak merespon atau menggubris surat Sekda An. Bupati Nisel yang meminta agar Camat BL segera memfasilitasi pertemuan di Desa/ Kecamatan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat tersebut. Bahkan dalam Surat Sekda bernomor 141/ 7027/BPM-PD/2012 tanggal 08 Oktober 2012 itu meminta agar pada perekrutan seluruh aparat Desa, BPD dan LKMD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan keterwakilan masingmasing Dusun atau lingkungan dalam

wilayah Desa tersebut. Anehnya lagi, surat atas nama Bupati yang ditandatangani Sekda tanggal 5 November 2012 ditujukan kepada Kaban BPM-PD dan Camat Lolomatua meminta agar permaslahan pemilihan Pjs Kades dan aparat Desa Sifaoroasi Huruna segera diselesaikan. Namun, hingga kini permasalahan tersebut tidak digubris oleh oknum Camat BL. Selain itu, menurut informasi yang layak dipercaya, foto copy ijazah SD

yang digunakan oknum Pjs Kades terpilih SG diduga palsu. Hal itu akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Camat Lolomatua Bualazatulo Laia AMa.Pd saat dikonfirmasi belum lama ini melalui ponselnya membantah jika pemilihan Pjs. Kades dan aparat Desa Sifaoroasi Huruna tidak melalui mekanisme. “Itu tidak benar. Pemilihan Pjs Kades Sifaoroasi Huruna sudah sesuai mekanisme. Menyangkut Ijazah Pjs. Kades juga tidak ada masalah,” katanya. (DUHA)

155 Tersangka Narkoba

MENENGAHI - Jajaran Muspika Kecamatan Tg.Morawa dengan pemerintahan Desa Dagang Kelambir bersama sejumlah masyarakat dalam pertemuan menengahi persoalan yang terjadi. KPK POS/DIZ)

Muspika Tanjung Morawa Gagalkan Pertikaian Antar Warga TANJUNG MORAWA - Pertikaian fisik antar warga nyaris saja terjadi, Sabtu pagi, di Jalan Sei Blumei Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang. Pertikaian itu dipicu persoalan tapal batas antara Desa Dagang Kelambir dengan Dusun-V Desa Tanjung Morawa-B. Unsur Muspika Kecamatan Tanjung Morawa yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil yang mengetahui kondisi saat itu langsung turun ke lapangan, sehingga kericuhan dapat teratasi dan masing-masing pihak mau menempuh jalan musyawarah. Camat Tanjung Morawa Drs Zainal Abidin Hutagalung didampingi Kapolsek Tamora AKP Telly Alvin Sik menerangkan kepada masing-masing pihak, masalah ini harus diselesaikan dengan jalan musyawarah yang baik, dan jangan ada kesan ini terlihat ada kepentingan individu tertentu. "Sebab ini adalah persoalan kesepakatan antara pemerintahan Desa yang harus kita dengarkan terlebih dahulu,” jelasnya. Dalam penyampaian jajaran Muspika Tanjung Morawa itu dihadiri kedua belah pihak, diantaranya Kepala Desa Dagang

Kelambir H Alfian SH, Ketua BPD Desa Dagang Kelambir, Usuf Armadi, Kepala Dusun-III Dagang Kelambir, Syahrum. Sedang dari pihak pemerintahan Desa Tanjung Morawa-B di antaranya Ketua BPD Desa Tg.Morawa-B, Syahrul, wakil Ketua BPD Tg.Morawa-B Sahruna, Kepala Dusun-V Tg.Morawa-B, Hamdani. Sementara Kepala Desa Tg.Morawa-B, H.Fauzi tidak hadir dalam pembicaraan persoalan tersebut. Informasi yang dihimpun di lapangan, perselisihan antara dua Desa ini terkait persoalan tapal batas Desa yang sudah puluhan tahun tak kunjung teratasi. Namun kemarin kejadian ini diawali dengan tindakan sejumlah masyarakat Dusun-V Desa Tg.Morawa-B yang ingin mendirikan tapal batas ucapan selamat datang di Dusun-V Desa Tg.Morawa-B, sehingga membuat marah sejumlah masyarakat Desa Dagang Kelambir. Setelah Muspika berhasil menengahi perselisihan tersebut, akhirnya upaya pemasangan tapal batas dibatalkan, dan masing-masing pihak membuahi kesepakatan sementara, bahwa pertemuan akan dilanjutkan pada hari yang ditentukan. (DIZ)

DIRINGKUS

Empat Nelayan Aceh Tamiang Tenggelam di Tengah Laut

MEDAN - Selama sebulan, terhitung Oktober hingga pertengahan November 2012, Polresta Medan beserta Polsek dijajarannya mengungkap 286 kasus kriminal yang terdiri dari 165 kasus kejahatan jalanan dengan jumlah 176 tersangka dan 121 kasus narkoba dengan jumlah 155 tersangka. Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang, Kamis sore, mengatakan terungkapnya 286 kasus kriminal ini selain dari laporan masyarakat, juga atas patroli razia di sejumlah lokasi yang dianggap rawan di Kota Medan. Monang mengatakan dari 286 kasus kriminal yang diungkap polisi, aksi kejahatan jalanan seperti jambret, pencurian, dan perampokan merupakan aksi kejahatan yang

ACEH TAMIANG - Empat nelayan dari Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang terombang-ambing selama tiga hari di tengah laut, setelah boat mereka ditabrak kapal kontainer di perairan line tiga Selat Malaka, Sabtu lalu. Keempat nelayan yang akhirnya ditolong nelayan belawan Sumatra Utara itu masing-masing, T Jailani bin Ahmad (43) yang juga tekong boat, Zulkifli Janon (39), Misbahul Munir (38) dan M. Jamin (22) warga Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang. Zainal (38) warga Manyak Payed yang menjemput para nelayan itu ke Belawan mengatakan, Selasa, keempat nelayan tersebut pergi ke laut sejak seminggu lalu, namun tidak pulang-pulang. Bahkan ketika para nelayan lain mencoba menghubunginya melalui radio

menonjol di Kota Medan. Untuk itu, Kapolresta Medan menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi kejahatan jalanan yang selalu meningkat dengan modus kejahatan baru. Kemudian, bagi aksi kejahatan dengan modus mengaku aparat hukum seperti aksi pencurian mobil di doorsmer di Mandala, masyarakat diharap tidak segan segan untuk meminta identitas pelaku yang mengaku aparat. Dalam paparan ini, tangkapan Polsek Sunggal yang paling banyak, 31 kasus dengan 31 tersangka. Urutan kedua Polsek Percut Sei Tuan dengan jumlah kasus 26 dengan 21 tersangka dan urutan ketiga terbanyak Polsek Medan Timur dengan 22 kasus dan 13 tersangka.(FER)

komunikasi, para nelayan kelompok T. Jailani itu juga tidak menjawab. Menurut Zainal, para nelayan lain juga berupaya mencari boat naas itu di tuasan (sarang ikan buatan). Tapi juga tidak melihat boat itu. Peristiwa naas itu terjadi setelah mereka melaut selama enam hari. Namun enam hari itu mereka tidak mendapat hasil tangkapan, sehingga berusaha ke perairan line tiga yang merupakan jalur kapal besar. “Naik ke kawasan itu, Sabtu malam sekitar pukul 23.00 wib. Sinyal radionya hilang. Boat nelayan Aceh Tamiang tersebut ditabrak kapal kontainer dari samping, keempat nelayan tersebut sempat meraih sebuah fiber dan boat mereka langsung tenggelam,” ujar Zainal mengutip keterangan para nelayan naas itu. (BSO)

Akibat Galian C Jalan Rusak, Polres "Tutup Mata"

PROTES - Warga protes dengan menaruh meja dan keranjang di badan jalan Juanda Binjai. (KPK POS/SBR)

BINJAI - Akibat galian C yang berada di kelurahan Mencirim yang berlokasi di tanah PTPN 2 Deliserdang, membuat jalan Juanda rusak dan pihak Polresta Binjai diduga 'tutup mata' dan galian C tetap beroperasi sehingga masyarakat hanya menghirup abu bilamana truk yang membawa tanah galian C melintas di jalan itu. Kerusakan jalan ini sudah dilaporkan ke Dinas PU setempat, namun hingga berita ini naik cetak belum ada perhatian pemerintah, maupun dari pihak pemborong. Karena tidak ada perhatian Pemko, maka warga protes dengan menaruh meja dan keranjang sampah di tengah jalan. Untuk menghindari debu, warga setempat harus menyiram air di jalan yang rusak. Warga yang ditemui koran ini, Kamis pekan lalu, mengatakan kekecewaan mereka kepada pihak Polres Binjai dan juga

Dinas PU Bina Marga Pemko Binjai dan pemborong perbaikan jalan itu yang sama sekali tidak mau tahu dampak dari perbaikan jalan itu yang mengakibatkan banyaknya debu bila kendaraan truk galian C melintas. Sukirno warga setempat mengatakan, akibat debu yang mengganggu pernafasan dan kenyamanan itu membuat warga resah, melihat jualan mereka tidak laku dan rumah penuh debu. Hal ini bisa saja teratasi bila ada kemauan dari pihak PU Bina Marga Pemko Binjai bekerja sama dengan pihak pemborong perbaikan badan jalan tersebut secara rutinitas melakukan penyiraman air, sehingga warga dan kendaraan yang melintasi jalan itu tidak terganggu dan merasa nyaman. Kekecewaan dan keprihatinan juga disampaikan Wakil

Ketua DPC Partai Hanura Kota Binjai JA. Bangun. Dia menilai seharusnya pelajaran bagi pihak PU Bina Marga Pemko Binjai atas perbaikan jalan di jalan Jamin Ginting Kecamatan Binjai Selatan beberapa waktu lalu yang menuai protes oleh warga atas debu yang tidak dilakukan penyiraman air. Kini masalah yang sama terjadi di Kecamatan Binjai Timur. Tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi di Kecamatan lain bila pihak PU Bina Marga Pemko Binjai tidak mampu mengatasi hal itu. Lebih lanjut dikatakan JA Bangun, kiranya Walikota Binjai HM Idaham SH MSi kedepannya dapat mempriortaskan perawatan jalan yang telah dilakukan pengaspalan hotmix dengan mempergunakan uang rakyat itu untuk melakukan penertipan truk yang melebihi tonase. (SBR)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

K D R T TERUS MENINGKAT KEKERASAN Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak hanya di perkotaan, peningkatan KDRT terutama terjadi di pedesaan. Masalah utamanya adalah tingkat pendidikan wanita di pedesaan dan lingkungan adat yang masih kental, yang menganggap kaum perempuan berada di bawah laki-laki. Hal ini membuat perempuan cenderung menerima berbagai perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Ternyata, diskriminasi terhadap perempuan tak hanya dalam bentuk ketidaksetaraan jender dan hak-hak dalam kehidupan sosial seperti di lingkungan kerja atau di lingkungan sekitar, tapi juga di rumah tangga. Menurut data yang diperoleh dari Komnas Perempuan Indonesia, sampai saat ini diskriminasi hak dan jender ini sudah mencapai angka 27 persen di area publik, tiga persen di lingkungan kerja, dan yang paling menyedihkan adalah, 60 persen terjadi di rumah tangga dalam bentuk kekerasan, dimana 55 persen angka kekerasan tersebut dilakukan oleh suami. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk perempuan, tapi ternyata banyak perempuan yang merasakan bahwa rumah mereka adalah tempat yang paling tidak nyaman untuk mereka. Hal ini diungkap Martha Santoso Ismail, Deputy Representative of United Nations Population Fund (UNFPA), dalam diskusi beberapa waktu lalu. Angka ini sungguh mengejutkan dan memprihatinkan. Ditambahkan Martha, sampai saat ini kasus perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar terjadi di pedesaan. Lingkungan adat yang masih kental, yang menganggap kaum perempuan berada di bawah laki-laki, membuat perempuan cenderung nrimo berbagai perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Sekitar 75 persen perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi ini cenderung diam dan tidak mau melaporkan kepada lembaga terkait karena takut dan malu. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor utama mengapa masalah ini tak kunjung selesai.

Diungkapkan, baru sekitar 50 persen lebih perempuan, khususnya di pedesaan, yang mengenyam pendidikan. "Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan urban yang hanya tujuh persen saja yang tidak sekolah," tambahnya. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat cara pandang dan pola pikir perempuan di kawasan pedesaan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki, serta hak hidup dan kebahagiaan dalam rumah tangga, lebih sempit. Akibatnya, mereka memasrahkan nasib mereka di tangan suami. Hal ini secara tak langsung memengaruhi faktor ekonomi. Karena beranggapan bahwa perempuan masih membutuhkan nafkah dari suami, mereka merasa harus patuh pada suami termasuk ketika mengalami perlakuan tidak adil. Diakui, masih cukup banyak perempuan yang tidak melaporkan ke polisi mengenai kasus kekerasan yang ia alami. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya ketergantungan ekonomi, takut stigma negatif pada anaknya karena memiliki ayah seorang residivis, takut suaminya dipecat dari pekerjaan, dan juga takut ada perlawanan dari keluarga besar suami. Masalah lain yang dihadapi, penegak

LIPSUS

LIMA MITOS TERJADINYA KDRT

hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan pasal-pasal dalam UU PKDRT. Terutama ketika menghadapi korban yang hanya menderita secara psikis. Pengadilan Agama terkesan selama ini hanya bisa mengurus perceraian, tidak bisa memberikan hukuman pada pelaku tindak KDRT. Sebenarnya, KDRT bukan hanya menjadi urusan internal rumah tangga yang bersangkutan saja. Hal ini seperti ditegaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Di mana semua pihak yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya dengan batas kemampuannya untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban. Jangan sampai keluarga terdekat atau tetangga korban membiarkan tindak kekerasan terjadi dengan dalih tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Dengan demikian, siapapun yang menemukan tindak kekerasan dalam rumah tangga namun tidak mencegah atau menolong korban, maka hukumannya sama seperti ia melakukan tindak kekerasan. Begitupun jika ia tidak mau jadi saksi, ia akan terkena hukuman pidana. (FR/BBS)

KDRT kebanyakan membuat perempuan menjadi korban. Sayangnya, karena terlalu percaya mitos (misalnya bahwa hanya perempuan dari kalangan bawah yang mengalami KDRT) perempuan atau keluarga justru jadi memaklumi kekerasan. Termasuk kekerasan dalam hubungan intim, dimana bisa terjadi perkosaan dalam perkawinan. Kekerasan dalam hubungan intim, kerapkali dianggap sebagai masalah privat yang sangat ditutupi. Padahal, kekerasan seperti ini merupakan tindak kriminal. Studi di Kanada menunjukkan, perempuan yang melapor ke polisi tentang perilaku kekerasan yang dialaminya, ternyata telah mengalami berulang kali. Buku Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim yang ditulis oleh Deborah Sinclair, dan disunting oleh Kristi Poerwandari, psikolog dan Ketua Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, merumuskan sejumlah mitos yang membuat pelaku kekerasan dimanfaatkan dan dibebaskan begitu saja. MITOS: Lelaki pelaku kekerasan memiliki penyakit mental Realitas: Jika lelaki benar-benar sakit mental, dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih sasaran atau mengendalikan pola perilaku kekerasan. Sementara yang terjadi dalam KDRT, sebagian besar lelaki yang melakukan kekerasan akan menyembunyikan tindakan di dalam rumah. Serangan diarahkan ke bagian yang tidak terlihat bekasnya. Artinya pelaku sudah memiliki perencanaan dan pemikiran tentang pola kekerasannya. MITOS: Alkohol menyebabkan lelaki memukul pasangannya

Realitas: Alkohol memfasilitasi penggunaan kekuatan fisik dengan memungkinkan pelaku melepaskan tanggungjawab perilakunya pada hal lain, dalam hal ini alkohol. MITOS: Hanya perempuan miskin yang dipukuli Realitas: Kekerasan terhadap perempuan terjadi di semua kalangan dan kelas sosial. Korban kekerasan yang kebanyakan perempuan tak hanya perempuan putus sekolah, namun juga berpendidikan tinggi, ibu rumah tangga, hingga pekerja di perkotaan. Kekerasan yang dialami perempuan dari kelas sosial atas seringkali disembunyikan atau tersembunyi. MITOS: Pihak perempuan yang memprovokasi sehingga pantas memperoleh perlakuan kekerasan. Realitas: Tidak ada seorangpun yang pantas dipukuli. Provokasi hanyalah sekadar alasan dari pelaku untuk melepaskan diri dari tanggungjawab tindakannya. Pandangan ini hanya mencari kesalahan korban. MITOS: Jika perempuan terganggu oleh kekerasan, harusnya bicara tak hanya diam Realitas: Korban kekerasan merahasiakan apa yang dialaminya. Mereka percaya bahwa mereka dan orang-orang yang dicintai, termasuk anak-anak, akan berada dalam risiko besar jika berbicara tentang kejadian yang dialami. Korban juga sangat malu membicarakannya dan berpikir kekerasan terjadi karena kesalahan perempuan sendiri. Posisi perempuan semakin rentan karena mereka kerapkali pasif dan penurut, karena peran yang dibentuk sejak lama yang dilabelkan pada perempuan. (FR/BBS)

Mengapa Pria Melakukan KDRT? WOMAN, please let me explain/ I never meant to cause you sorrow or pain/ So let me tell you again and again and again/ I love you (yeah yeah), now and forever.... Wow... indahnya lagu Woman yang dilantunkan John Lennon ini. Alangkah senangnya bila semua laki-laki bisa memahami wanita, mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan menyadari bila salah satu hal yang dilakukannya telah menyakiti hati wanita yang menjadi pasangan hidupnya. Sayang, lirik lagu ini baru sekadar menjadi angan-angan bagi sebagian perempuan. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan (Catahu KtP) tahun 2010 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, dari 105.103 kasus yang ditangani oleh 384 lembaga pengada layanan, 101.128-nya terjadi di ranah personal. Kasus kekerasan terhadap istri masih paling banyak, yaitu 98.577 kasus. Selebihnya, terdapat 1.299 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 600 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Meskipun negara telah berupaya memberikan perlindungan melalui UU tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004, jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap saja tinggi. Bahkan menurut catatan Komnas Perempuan, sejak tahun 2007 hingga kini, penyikapan negara berjalan lamban atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi tanpa penyelesaian berarti. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga yang penuh kekerasan? Mengapa pria melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri, pendamping hidupnya, ibu dari anak-anaknya? Pria yang melakukan domestic violence sering kali dikatakan tumbuh dalam keluarga dengan ayah yang juga melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya. Namun, hal ini sebenarnya tak bisa dijadikan pembenaran. Dalam kenyataannya, kebanyakan pelaku KDRT tidak memiliki latar belakang tersebut. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang berkekurangan, dan beberapa yang lain mengalami ketergantungan pada alkohol. Itu semua tidak ada hubungannya dengan terjadinya kasuskasus kekerasan. Situs Better Health Channel mengatakan, para peneliti mendapati bahwa pria yang melakukan KDRT sering kali mengalami hal ini: * Menggunakan kekerasan fisik dan emosional untuk mengontrol keluarganya. Memberi label "buruk", "sundal", "bodoh", dan sebagainya kepada istri atau anak-anak sudah merupakan bentuk kekerasan emosional. * Meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk berperilaku dengan cara apa pun yang mereka pilih ketika sedang berada di rumahnya. * Berpikir bahwa pria sejati harus tangguh, kuat, dan menjadi kepala rumah tangga. * Percaya bahwa pria berhak menuntut hubungan seks dari pasangannya. * Mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan

menganggap bahwa istri atau lingkunganlah yang memprovokasinya. * Membuat alasan mengenai kekerasan yang dilakukannya, seperti menyalahkan alkohol atau stres karena pekerjaan. * Mengaku kehilangan kontrol ketika sedang marah kepada keluarganya, tetapi mampu mengontrol kemarahannya ketika berada di antara orang lain. * Mencoba menyalahkan orang lain bila terjadi pembenaran atau penyangkalan kekerasan yang mereka lakukan atau pengaruh kekerasan tersebut terhadap wanita dan anak-anak. Ketika ini yang terjadi, yang ada bukanlah cinta antara pasangan, melainkan konsep bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah. Perempuan menjadi obyek yang harus dimiliki dan dikuasai. (FR/BBS)

Langkah Membantu Korban KDRT APA yang akan Anda lakukan, saat mengetahui kakak, adik, sahabat, teman baik di kantor, atau siapa pun orang yang Anda sayangi dan pedulikan, menjadi korban KDRT? Dalam kondisi seperti ini, tak cukup bagi Anda untuk menunjukkan sikap peduli atau keinginan kuat untuk membantunya keluar dari penderitaan KDRT. Anda pun tak bisa sembarangan bertindak, karena jika salah bersikap, Anda justru berpotensi menyakiti si korban. Korban KDRT pun mengalami kekerasan berlapis, dari pelaku kekerasan dan dari Anda, orang yang berniat membantunya. Saat dorongan untuk membantu begitu kuat, temukan cara tepat. Misalnya, sepupu Anda mengalami kekerasan psikis dari suaminya. Sang suami terlalu mengontrolnya, dan tidak ingin sepupu Anda meluangkan waktu kosong selain dengannya. Atau kondisi lain seperti suami kakak Anda cemburuan meski Anda tahu tak ada alasan untuk cemburu karena kakak Anda tak pernah melakukan apa pun yang berpotensi membuat suaminya merasa tak nyaman atau merasa terancam. Kalau Anda menemukan tandatanda tersebut dalam hubungan pernikahan orang terkasih Anda,

itu adalah bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga. Anda bisa melakukan sesuatu, tapi jangan sampai memperburuk situasi, bahkan membahayakan keselamatan orang terkasih Anda. Jangan pula menciptakan kondisi dengan menghujani pertanyaan kepada si korban, yang membuatnya merasa terasing. Berikan dukungan terhadap korban namun hindari konflik yang sifatnya emosional. Berikut sejumlah caranya: 1. Edukasi diri. Cari organisasi, lembaga, atau komunitas yang bisa membantu Anda mendapatkan pengetahuan tepat mengenai kekerasan terhadap perempuan atau KDRT. Melalui jaringan ini Anda bisa mencari tahu cara yang lebih tepat dalam penanganan kekerasan. Tanpa memiliki pengetahuan yang baik, Anda cenderung bersikap tanpa arah, yang bisa jadi justru merugikan korban. 2. Pendekatan tepat. Lakukan pendekatan dengan orang yang Anda sayangi, dan menjadi korban dalam perspektif Anda. Karena bisa jadi, kakak atau sepupu atau siapa pun yang menurut Anda adalah korban kekerasan (psikis utamanya), tak selalu merasa

sebagai korban. Jangan mudah menyerah jika memang Anda berniat membantunya. 3. Jangan mengkritik. Niat baik untuk membantu jika dilakukan dengan cara kurang tepat takkan membuahkan hasil. Dalam pandangan Anda, sikap suaminya jelas keliru dan merupakan bentuk kekerasan. Tapi belum tentu pandangan korban juga demikian. Ungkapkan pandangan Anda tanpa terkesan menghakimi atau mengkritik. Alih-alih mengeluhkan perilaku pasangannya, Anda bisa menawarkan bantuan, misalnya dengan menanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuknya? Kalau si korban merasa tertarik dengan pertanyaan Anda, biarkan ia yang mulai mengungkapkan kerisauannya. Peran Anda adalah mendengarkannya. Biarkan ia bicara tanpa perlu Anda pancing dengan pertanyaan apa pun. Sikap ini akan membuatnya merasa nyaman berbicara dengan Anda. 4. Berhati-hati. Ingatkan teman atau saudara Anda bahwa pasangannya yang melakukan kekerasan psikis (terlalu protektif) juga akan mengontrol berbagai tindakannya. Kalau si korban mencari

informasi mengenai penanganan kekerasan melalui komputer misalnya, si pelaku kekerasan akan mengetahuinya karena ia akan mencari tahu apa yang dilakukan korban. Pelaku tak hanya memonitor korban, tapi juga komputer atau telepon yang digunakannya, untuk mengetahui apa yang telah dilakukannya. Jadi ingatkan orang terdekat Anda untuk mengunjungi tempat umum atau rumah teman yang bisa dipercaya jika ingin mencari informasi atau membutuhkan perlindungan dari pihak berwajib. 5. Bantu cari rumah singgah sebatas perencanaan. Kalau orang terdekat korban kekerasan memutuskan meninggalkan pasangannya, bantu ia menemukan rumah singgah yang tepat dengan perencanaan yang baik. Apalagi jika ada anak, pastikan ketika korban meninggalkan pasangannya, ia telah memiliki tempat tinggal yang aman. Kalau perlu cari rumah singgah yang menampung korban kekerasan, yang keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun. Ini penting untuk menjaga keselamatan Anda, terutama korban, dari kemungkinan tindakan kekerasan lanjutan dari si pelaku.(FR/BBS)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Pelajar SMA Masa Rentan Penularan HIV

PTPN 3 Kebun Rambutan Terapkan Sistem Chiping TEBINGTINGGI - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 Kebun Rambutan menerapkan penanaman pohon kelapa sawit tanaman ulang dengan sistem chiping atau pencincangan batang sawit menjadi kecil-kecil. Sistem ini untuk memudahkan penanaman dan perawatan serta menjauhkan penyakit dan hama pada pohon sawit. Wakil Direktur Utama PTPN3, H Kusumandaru saat melakukan peninjauan langsung penanaman perdana Tanam Ulang (TU) tahun 2012, di Afdeling IV Kebun Rambutan di Desa Sibaro, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan, sistem chiping ini baru sekali ini dilaksanakan. “Ini yang pertama dilakukan dan sistem chiping ini akan dilanjutkan pada perkebunan lainnya,” kata Kusumandaru, Selasa. Dengan sistem chiping serta penanaman dilakukan pihak ketiga (rekanan), memberikan dampak kemapanan serta bisa memberikan aspek pada perusahaan menjadi lebih baik. “Ada keterbu-

kaan secara umum,” jelasnya. Hadir dalam kegiatan itu, Direktur SDM Rahmat Prawira Kesuma, Direktur Produksi Balaman Tarigan, mitra kerja Heri Simanjuntak, Distrik Serdang 1 Teguh Pribadi, Manager PTPN3 Kebun Rambutan Kasir Karo-Karo, para staf, asisten dan karyawan serta 56 orang anak yatim yang mendapat santunan. Manager Kebun Rambutan Kasir Karo-Karo mengatakan, penanaman dengan sistem chiping ini dilaksanakan bekerjsama dengan mitra kerja. “Penanaman seluas 164,75 hektare di Afdeling IV kebun Rambutan merupakan tanaman perdana yang dilaksanakan secara chiping bekerjasama dengan mitra kerja (rekanan). Kita berharap kelapa sawit yang dihasilkan nantinya menjadi andalan Kebun Rambutan,” jelasnya. Usai kegiatan penanaman, pihak rekanan memberikan santunan kepada anak yatim di daerah sekitar masyarakat perkebunan sebanyak 56 orang. (RS)

PMKS Tebingtinggi Harus Akurat TEBINGTINGGI - Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebingtinggi Drs H Hasnuddin Siregar mengatakan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tebingtinggi harus terdata secara akurat dengan laporan atas nama dan alamat yang jelas (by name by addres). “Pendataan yang dilakukan ke depan oleh pekerja sosial, seperti kepling dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hendaknya akurat agar bisa dipertanggung-jawabkan Dinas Sosial apabila ada programprogram untuk masyarakat yang masuk dalam PMKS,” ungkap H Hasannudin Siregar didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Hj Farida Hanum dihadapan peserta Sosialisasi Pendataan PMKS di Kantor Disnaker Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Selasa. Masih kata Hasanuddin, PMKS adalah seorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial secara memadai. “Dan juga hambatan, ketunaan sosial, keterbelakangan (ketertinggalan) bencana alam maupun bencana sosial,” cetusnya. Narasumber dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pro-

vinsi Sumatera Utara, T Batara mengatakan, setiap pekerja sosial yang melakukan pendataan langsung ke tengah-tengah masyarakat diminta untuk bisa mengerti situasi masyarakat yang mengalami PMKS itu sendiri, dimana dalam melakukan pendataan masyarakat banyak sensitif dan cepat marah. “Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu relawan sosial melakukan pelatihan - pelatihan. Diharapkan para penyandang PMKS itu dapat berubah menjadi bisa menafkahi dirinya sendiri dan mampu menanggulangi permasalahannya sendiri,” jelas Batara. Menurut Batara, di Kota Tebingtinggi terdata 22 PMKS di tengah - tengah masyarakat, seperti anak balita terlantar, anak terlantar, bekas warga binaan, keluarga fakir miskin, korban penyalahgunaan nafza, keluarga berumah tak layak huni, serta keluarga bermasalah sosial psikologis. Selain itu juga komunitas adat terpencil, korban bencana alam, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial serta orang dengan HIV/AIDS dan keluarga rentan, terangnya.(RS)

32 Sekolah Ikuti LPI Piala Walikota Tebingtinggi TEBINGTINGGI Sebanyak 32 sekolah (SMP 16 tim dan SMA/SMK 16 tim) mengikuti kejuaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) memperebutkan piala Walikota Tebingtinggi, 20-28 November 2012, di lapangan sepak bola Brimob Detasmen B, Kota Tebingtinggi. Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan ketika membuka kejuaraan tersebut mengharapkan, seluruh kesebelasan yang bertanding bisa menjaga semangat persaudaraan dan sportivitas tinggi. “Kepada kesebelasan jangan saling tawuran karena merasa kalah dalam bertanding. Jadilah kamu atletatlet yang bisa menjunjung tinggi semangat olahraga," ujar Umar Zunaidi. Dalam kegiatan itu, diharapkan bisa lahir bibit-bibit altlit sepak bola baru yang nantinya bisa mengharumkan nama Kota Tebingtinggi dikancah nasional dan internasional.

SUMUT / ACEH

TANJUNG PURA - Sebanyak 80 pelajar SMA sederajat di Kec. Tanjung Pura mengikuti Work Shop HIV & AIDS yang digelar oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Langkat bertempat di Aula Kantor Camat Tanjung Pura, Rabu.

“Virus masuk ke dalam sel darah putih (Limfosit), berkembang biak dan pada akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan virus yang baru. Limfosit berfungsi mengaktifkan dan mengatur sel lainya pada sistem kekebalan tubuh,” ujar Kenderwis saat menyampaikan materi kepada peserta. Sementara itu Arlina Prihhesti lebih menyoroti kepada kesehatan

KPA Kabupaten Langkat merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi yang diketuai Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. Pada kegiatan work shop ini, KPA mengajak para pelajar agar tidak hanya mendengarkan penyuluhan dari narasumber saja, tetapi mereka diajak untuk ikut aktif dalam kegiatan, menuangkan ide kreatifnya serta dilatih bagaimana strategi pencegahan penularan HIV di lingkungan sekitar mereka. Narasumber terdiri dari Kadis Kesehatan Kab Langkat dr H Gunawan MKes, Sekretaris Harian KPA Langkat Kenderwis SKM MKes dan dari Kepala Puskesmas Beras Basah Kec Pangkalan Susu Arlina Prihhesti SKM. HIV sangat berkaitan dengan pengguna narkoba jarum suntik. dr Gunawan menghimbau para pelajar yang hadir agar jangan sekalikali mencoba jenis narkoba apapun. Karena biasanya diusia pelajar rasa keingintahuan untuk mencoba lebih tinggi.

WORK SHOP - Peserta diajak untuk ikut aktif dalam kegiatan, menuangkan ide kreatifnya serta dilatih bagaimana strategi pencegahan penularan HIV dilingkungan sekitar mereka. (KPK POS/JUL)

(RS)

masalah HIV & AIDS serta menambah wawasan tentang bahaya dan penularannya,” ucap Desi Pravita salah seorang peserta dari SMA Negeri 1 Tanjung Pura. Tampak hadir Kasubbag Umum Kantor Camat Tanjung Pura Khairiansyah, Ketua Harian KPA Langkat OK Husin Bahrum serta staf KPA Paisal Wedrab dan Hanafi. (JUL)

Bupati Asahan Buka Kegiatan Bulan Balita ke 30 KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara resmi membuka sejumlah perlombaan Bulan Balita di Taman Kanak-Kanak Binaan, Kamis. Dalam sambutan Bupati Asahan mengatakan, kegiatan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda dilaksanakan setiap tahunya, untuk menjadikan generasi penerus yang sehat, cerdas dan terampil dalam menyongsong Indonesia yang berkuaitas serta mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri. “Melalui kegiatan ini, kita berharap generasi penerus bangsa selalu sehat dan cerdas dan dapat dijadikan pelajaran bagi orang tua

untuk meningkatkan perhatianya dan kemampuan dalam membina tumbuh kembang anak secara optimal,“ kata Bupati Asahan di acara Bulan Balita tersebut. Bupati Asahan juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta mendukung terlaksananya revitalisasi program KB dan revitalisasi Posyandu, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. “Munculnya persoalan angka kematian bayi dan ibu serta gizi buruk, karena program KB tidak berjalan. Maka itu kini Presiden kembali menggalakan KB dan hal ini turut kita dukung,“ kata Bupati Asahan, sembari meminta PKK, Dinas Kesehatan, Badan KB agar

berperan aktif secara maksimal melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Ketua Tim Pengerak PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Tufan Gama Simatupang mengingatkan kepada generasi yang nantinya keluar sebagai juara untuk tidak cepat puasa hasil yang didapat, terus asah kemampuan dan terus belajar, sebab kedepan yang juara akan berhadapan dengan peserta tingkat provinsi. “Yang juara harus terus belajar dan meningkatkan kemampuannya, agar terus menjadi yang terbaik,” kata Ketua PKK Asahan, seraya mengucapkan terimakasih kepada PKK Kecamatan yang telah membantu kegiatan terlaksana.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB), Muhammad Rais mengatakan, tujuan kegiatan adakah untuk membina dan menumbuhkembangkan bakat, kreativitas serta keterampilan anak balita sejak dini dan meningkatkan kemampuan orang tua tentang B2SA serta mensosilisasikan berbagai program gerakan PKK dan KB kepada masyarakat luas. “Bulan balita kami rangkai dengan sejumlah kegiatan, seperti lomba balita bercerita, lomba menyusun balok, lomba balita mandiri dan beberapa kegiatan lainnya. Semoga kegiatan ini dapat meningkatakan kemampuan para balita,“ kata Muhammad Rais (IN)

Bupati: Jamaah Haji Diharapkan Bawa Nuansa Sejuk STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, usai melaksanakan ibadah haji bukan berarti tugas sebagai se-

orang muslim telah selesai pula, sebaliknya semakin bertambah tanggung jawab dengan berupaya menjadikan diri figur teladan baik

JABAT TANGAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat menepung tawar Haji di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

Kepada guru olahraga di sekolah-sekolah agar terus membina anak didiknya dalam menyemangatkan dan mengolahragakan para pelajar untuk mencintai olahraga. Sementara Kadisdik Tebingtinggi Drs Pardamean Siregar mengatakan, pelaksanaan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia untuk tingkat pelajar SMP dan SMA/ SMK se Kota Tebingtinggi dilaksanakan selama delapan hari dengan di ikuti 16 sekolah setingkat SMP dan 16 sekolah setingkat SMA. “Kita harapkan LPI ini bisa menghasilkan bibit-bibit atlit baru berprestasi kedepan,” ungkapnya. Dalam pertandingan perdana, kesebelasan asal sekolah SMK Negeri 2 bertanding dengan kesebelasan SMA negeri 2 Kota Tebingtinggi. Skor akhir pertandingan kedua kesebelasan berakhir dengan skor 1-1.

reproduksi remaja. Kepala Puskesmas Beras Basah itu menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sehat yang bukan saja berarti bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. “Melalui kegiatan work shop ini, kami menjadi lebih memahami

di tengah kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. “Mari kita lakukan evaluasi, terhadap kehidupan dimasa lalu dalam memaknai hikmah ibadah haji,” kata Bupati seraya berpesan untuk memberikan kebaikan bagi masa depan bangsa maupun bumi Langkat secara bermartabat dalam kaitannya juga menyambut tahun baru Hijriyah ketika menyampaikan arahannya pada acara penyambutan tahun baru Islam 1434 H dan tepung tawar Haji di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Senin. Bupati Ngogesa berharap dengan bertambahnya kehadiran jumlah Haji dan Hajjah di Kabupaten Langkat, dapat memberikan nuansa kesejukan maupun kondusifitas daerah terlebih di tengah hiruk pikuk politik menjelang pilkada Gubernur dan wakil guber-

nur pada Maret 2013 mendatang. Dalam kesempatan tersebut secara pribadi Bupati didampingi Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa itu memberikan bingkisan berupa minyak makan 2 liter kepada 385 orang jama’ah haji asal Kabupaten Langkat. Anggota komisi I DPRD H. Rahmanuddin Rangkuti menyampaikan apresiasinya terhadap pihak eksekutif yang telah melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mempererat silaturrahim dan menyebarluaskan visi relegius Langkat yang dibawa oleh Bupati Ngogesa, pihaknya berharap melalui peringatan tahun baru Islam ini dijadikan momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, SWT dan mendo’akan Langkat untuk lebih baik serta terhindar dari bencana. (JUL)

Bupati Berikan Lemari Es dan TV Untuk Warga Korpri STABAT - Menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH memberikan secara cuma-cuma 1 unit TV LCD 32 inch dan 1 unit kulkas sebagai hadiah utama kepada peserta jalan santai lucky draw di Tribun Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Kamis (22/ 11). “Jadikan momentum ini untuk terus memupuk semangat kerja dan kebersamaan jajaran Korpri Kabupaten Langkat,” ujar Sekdakab Langkat Drs. H. Surya Djahisa MSi menyampaikan pesan Bupati Ngogesa sesaat pencabutan nomor keberuntungan hadiah utama kulkas yang diraih no undian 1479 atas nama Dra Sulastri Eka Wati dari Dinas P dan P. Dari 102 buah terdiri dari 14 macam hadiah hiburan yang diundi, hadiah TV LCD 32 inch diraih nomor 0905 atas nama Miftahul Abdi dari Akper Pemda dan 1 unit kulkas merk ternama lainnya berhasil diraih nomor 0331 atas nama Juares Iskandar SE staf bagian Humas Informasi Setdakab Langkat. Sekda yang juga Ketua Korpri didampingi Ketua Panitia Dra Hj Diana Sari dan unsur panitia lainnya antara lain Drs Abdul Karim MAP,

Zulfikar SH dan Rusli serta beberapa panitia lainnya menyatakan, agar bentuk perhatian yang diberikan Bupati Ngogesa Sitepu dari waktu

kewaktu terhadap Korpri diwujudkan untuk setia mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat. (JUL)

BAGIKAN KUPON - Terlihat panitia sedang membagikan kupon door prize kepada peserta jalan santai yang sedang melintas di depan Masjid Syafiatul Amaliyah (SAH), Kamis. (KPK POS/JUL)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Tanggul Penahan Banjir Pecah SINGKIL - Tanggul penahan banjir di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, saat ini dalam kondisi pecah. Keterangan warga, tanggul ini pecah sejak tahun 2009 lalu. Tidak diketahui secara pasti, apa penyebab tanggul menjadi terbelah. Dugaan sementara, pecahnya tanggul yang dibangun oleh BRR Aceh-Nias ini, akibat lokasi bangunan terletak di tebing sungai. Kondisi ini, praktis membuat pondasi tanggul rawan dari gerusan abrasi. Amatan wartawan Senin, pekan lalu, pecahan tanggul yang jebol tidak kurang dari empat meter. Sebagian beton

tanggul yang pecah, juga terlihat dalam posisi miring dan nyaris rubuh ke dalam sungai. Menurut keterangan warga, pecahnya tanggul ini, membuat pemukiman mereka rawan genangan air. Kondisi ini, juga sudah pernah dilaporkan kepihak dinas PU setempat. Namun sebagaimana laporan warga, belum terlihat adanya upaya perbaikan dari dinas terkait. "Pernah ditinjau, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Alasan mereka (PU), pemilik tanah tidak memberi izin tanggul ini digeser," jelas warga, tanpa menyebut siapa pemilik tanah dimaksud. Sayangnya, upaya KPKPos untuk mendapat penjelasan terkait persoalan tanggul ini dari Plh Kadis PU Aceh Singkil, H Muzni ST, juga gagal. Berkali-kali

nomor telepon seluler pejabat ini dihubungi, selalu saja tidak tersambung akibat tidak aktif. Namun salah seorang staf Dinas PU yang ditemui KPKPos, membenarkan jika perbaikan tanggul ini terganjal dengan persoalan izin pemilik tanah, benar adanya. "Laporan warga ini sudah kita tindak lanjuti, termasuk melihat kondisi tanggul yang dilaporkan. Persoalannya, ketika bangunan tanggul ingin kita geser jauh dari tebing sungai, pemilik tanah pada lokasi yang direncanakan tidak memberi izin," jelasnya. Sayangnya, upaya KPKPos untuk mengkonfirmasi pemilik tanah yang dimaksud, juga gagal. Namun informasi yang diterima, penolakan pemilik tanah ini dibenarkan oleh warga yang bermukim di

seputar tanggul. "Bukan saat ini saja, awal BRR ingin membangun tanggul ini pun sudah ditolak," kata warga. Warga juga sangat menyayangkan penolakan izin lokasi yang dilakukan pemilik tanah. Mereka menilai, penolakan ini bukan saja merugikan masyarakat seputar tanggul, juga bagi pemilik tanah. Persoalannya, dengan tidak dibangunnya tanggul ini, membuat pemukiman mereka selalu digenangi air. "Harusnya pemilik tanah ini bisa berfikir jernih. Sebab tanpa tanggul ini dibangun, sudah jelas tanah miliknya selalu becek dan berair. Beda kalau dibangun tanggul, tentu tanahnya selalu kering dan sudah tentu punya nilai. Tapi karena mau menang sendiri, ya begini jadinya," pungkas warga. (AZT)

Untuk Dapat Air, Petani Belah Gunung PANYABUNGAN - Kegigihan 18 Kelompok Tani yang berada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu memperolah jaringan air untuk persawahan terus diupayakan meskipun dengan melakukan pembelahan bukit untuk mendapatkan air guna mengaliri sawah yang luasnya 450 Hektare. Memang selama ini sawah yang berada di kelurahan Tapus ini sangat kekurangan air meskipun telah ada dibangun Dinas Pengairan Provinsi untuk persawahan. Namun upaya tersebut tidak terlaksana disebabkan banyaknya kejanggalan dalam pembangunan jaringan irigasi tersebut.

Program pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Mandailing Natal terus digalakkan. Namun pakta di lapangan para kelompok tani harus bekerja keras dengan malakukan pembelahan bukit untuk dapat mengairi 450 hektar sawah tersebut. Pembelahan gunung yang memakan waktu lama ini tetap harus dilakukan oleh Kelompok Tani meskipun ganti rugi lahan masyarakat yang terkena jaringan irigasi dari pembelahan gunung ini tidak terlepas perjungan masyarakat kelompok tani dengan pemerintah. Hal ini disampaikan ketua Gapoktan Kelurahan

Tapus M Rasid kepada wartawan sewaktu melakukan peliputan perkembangan cetak sawah di Tapus. Dijelaskanya hingga saat ini kelompok tani sedang melakukan persemaian, akan tetapi persamaian tersebut hanyut akibat banjir beberapa hari lalu, sehingga keterlambatan menanam padi di lokasi pencetakan sawah akan mengalami kendala. Faktor inilah yang membuat para kelompok tani tidak dapat bekerja untuk membersihan lahan sawah yang akan ditanami padi. Faktor kedua dimusim hujan ini para kelompok tani tidak bisa melakukan penyemprotan. Dengan terpaksa setiap

kelompok tani harus menunggu cuaca membaik. "Terkait dengan persamaian yang hayut akibat terbawa arus, kami meminta kepada Dinas Pertanian agar dapat memberikan bantuan berupa bibit padi, karena bibit yang disediakan oleh pemerintah sebagian hayut," ungkapnya. Ketua kelompok tani Dahlia Rahmad Hidayat memastikan dengan adanya pencetakan sawah di kelurahan Tapus ini, dapat dipastikan perekonomian masyarakat akan meningkat, karena selama ini persawahan yang ada di kelurahan Tapus tidak dapat dipergunakan akibat kekurangan biaya. (TH)

BPBD Nisel Sosialisasikan Peta Jalur Evakuasi Bencana NISEL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Selatan (Nisel), melaksanakan sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi bencana tsunami dan banjir di wilayah tersebut, Selasa, di Aula Wisma Yonas, Jalan Pasir Putih, Telukdalam. Sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi bencana tsunami dan banjir di Kabupaten Nisel dibuka secara resmi oleh Sekda Nisel, Drs. Asaaro Laia MPd. Dihadiri antara lain Sekban dan Staf BPBD, Camat Lahusa Arifin Zagoto SAP, Plt. Camat Toma Aferili Harita SE, Sekcam Telukdalam Suar B. Maduwu, Lurah Telukdalam Endang Sari Kayani Gee dan sejumlah staf mewakili Kaban, Kadis, Kakan dan Kabag di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nisel, serta dua orang anggota Danramil Telukdalam, dua orang staf Pos Basarnas Nias, Kepala Desa dan Pers. “Sosialisasi ini merupakan upaya dalam penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana mencakup peringatan dini, mitigasi dan pencegahan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana sekaligus pengurangan jatuhnya korban jiwa akibat bencana tsunami dan banjir bandang,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan BPBD Kabupaten Nisel, Nasaradodo Sarumaha SIP, saat menyampaikan laporan atas

pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana serta penanggulangan bencana yang efektif dan efesien di Kabupaten Nisel, bahkan yang terpenting ialah tersedianya titik atau jalur evakuasi bencana tsunami dan banjir di daerah rawan bencana, katanya. Sekda Nisel Drs. Asaaro Laia MPd mewakili Bupati Nisel menyampaikan rasa kekesalannya atas perbedaan persepsi tentang bencana Kecamatan Mazo pada tahun 2011. Ia menyebutkan ada pihak tertentu yang menganggap bencana di Kecamatan Mazo adalah bukan Bencana Daerah, padahal kita (Pemda) mengakui Bencana Mazo adalah Bencana Daerah. “Kadang-kadang pemahaman kita sendiri yang kita publikasikan, dan tidak berdasarkan data atau fakta, sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang berbedabeda dari kalangan masyarakat,” imbuh Sekda Nisel dengan nada kesal. Ia harapkan melalui sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi bencana tsunami dan banjir, kiranya dapat memberikan perubahan pola pikir untuk menanggapi setiap bencana. Dan terlebih-

lebih kepada instasi terkait dalam hal ini BPBD Kabupaten Nisel untuk lebih cekatan menanggapi setiap bencana, ujarnya. Pelaksanaan sosialisasi pembuatan jalur evakuasi bencana tsunami dan banjir di Kabupaten Nisel membuahkan kesepakatan empat Kecamatan yang dianggap rawan bencana tsunami dan banjir yakni Kecamatan Fanayama, Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Toma dan Kecamatan Lahusa, disertai dengan penandatanganan Berita Acara penetapan jalur evakuasi pada saat terjadi bencana yang ditandatangani para Camat, BPBD, mewakili Basarnas Nias, Kepala Desa dan pihak terkait lainnya.(DUHA)

– 15.00 WIB waktu setempat di Wat Mahatal Bangkok,” kata Kabag Humasy Kota Medan Budi Hariono SSTP MAP di Balai Kota Medan, Kamis. Menurut Budi, berdasarkan fax yang diterima dari Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University Bangkok Thailand No.MCU. 6101/923 tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani langsung Prof Dr Phra Suthihammanuwat selaku Dean Of Graduate School, pihak universitas

hal ini terus berlanjut maka akan menjadi preseden buruk terhadap Telkomsel. Untuk itu, Halawa meminta agar pimpinan atau Direktur Telkomsel Wilayah Sumatera Bagian Utara segera merespon keluhan pelanggan, seraya meminta agar para operator atau pegawai Telkomsel yang ada di Nisel dievaluasi kinerjanya. Ironisnya lagi, tambahnya, pelanggan yang mau menyampaikan keluhannnya terkait pelayanan Telkomsel itu, tidak tau kemana mau disampaikan. Soalnya, kantor layanan Telkomsel di Kabupaten Nias Selatan tidak jelas.(DUHA)

Wali Kota Buka Medan Metropolitan Digital. Even yang diikuti sekitar 39 stand untuk memperkenalkan informasi teknologi (IT) ini, juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya seperti pelantikan pengurus Badan Koordinasi kehumasan (Bakohumas) Kota Medan periode 2012-2015, video confrence antara Wali Kota dengan Wakil Kapoldasu Brigjen Pol Cornelis Hutagaol, penandatanganan prasasati gedung baru Dinas Kominfo Kota Medan serta penaburan benih ikan dikolam milik Dinas Kominfo. (VIN)

Pejuang dan Keluarga Terima Bingkisan dari Pemkab Aceh Timur

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan, Arototona Mendrofa SPd

terkenal di Bangkok tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Wali Kota dalam membina kerukunan umat beragama di ibukota provinsi Sumatera Utara selama ini. Selain itu, lanjut Budi, Wali Kota sangat aktif mendukung Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Medan. Begitu terjadi konflik berbau SARA di wilayah lain, Wali Kota dengan cepat langsung mengumpulkan pengurus FKUB beserta Forum Koordinasi

NIAS SELATAN - Akibat sering terganggunya jaringan Telkomsel di daerah Kabupaten Nias Selatan, membuat para pelanggan kecewa serta menyoroti pelayanan yang tidak baik dari pihak pengelola Telkomsel. Bahkan pelanggan menuding, pelayanan Telkomsel (kartu Simpati dan As) di Nisel hanya meraup keuntungan semata tanpa memikirkan pelayanan. Hal ini dikemukakan Ketua FKPPI Pengurus Cabang Nias Selatan Yunarius Duha SE di Telukdalam, Kamis. Menurutnya, pihak Telkomsel yang memilki banyak pelanggan khususnya di Daerah Nisel, harus memberi pelayanan yang baik. Pasalnya, akses komunikasi sangat bermanfaat dalam memperlancar setiap aktivitas masyarakat luas. Jangan-jangan, kata Yunarius, ada permainan dengan petugas atau operator Telkomsel yang ada di daerah Nisel. Bila

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM membuka Medan Metropolitan Expo 2012 yang digelar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Medan Jalan Sidorukun Medan, Senin. Even ini digelar sebagai wujud komitmen Pemko Medan dalam pengembangan teknologi informasi, sekaligus bagian dari gerakan terpadu guna merealisasikan visi Medan di tahun 2012 sebagai Medan Connected, tahun 2013 sebagai Medan Informatif, tahun 2015 sebagai Medan Broadband dan tahun 2015 sebagai Medan

Walikota Terima Penghargaan dari Universitas Thailand MEDAN - Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University Bangkok Thailand memberikan penghargaan kepada Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Penghargaan tersebut diberikan, karena orang nomor satu di Pemko Medan ini, dinilai berhasil dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. “Penghargaan itu diberikan Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University Bangkok Thailand kepada Wali Kota, Jumat siang jam 14.00

Warga Nisel Sorot Pelayanan Telkomsel

Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan untuk menyikapinya, termasuk solusi mengatasinya. Wali Kota saat menerima penghargaan, lanjut Budi, turut didampingi Ketua DPRD Medan Drs Amiruddin, Ketua Dewan Kota Drs H Afifuddin Lubis, Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Sampurno Pohan, Kepala BKD Drs Parluhutan Hasibuan, Kabag Umum M Husni SE MSi serta beberapa pengurus FKUB Kota Medan. (VIN)

ACEH TIMUR - Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2012 tingkat Kabupaten Aceh Timur, Sabtu, berlangsung khidmat dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Syaifannur SH MM. Adapun barisan upacara yang dipusatkan di halaman Setdakab Aceh Timur di Idi tersebut diikuti ratusan pegawai negeri sipil (PNS) daerah ini serta barisan pelajar, pramuka, TNI/Polri dan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur. Sementara dijajaran tamu undangan, Muspida / Muspida Plus juga tampak hadir para Kepala SKPK, Kabag di jajaran

Setdakab dan Camat. Adapun tema yang diusung dalam peringatan Hari Pahlawan adalah "Semangat Kepahlawanan Untuk Indonesia Sejahetara". Sekda membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri. Puncak peringatan Hari Pahlawan Aceh Timur ditutup dengan penyerahan santunan dan bingkisan kepada para Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan keluarga masing masing diterima oleh Ismail, Siti Rohani, Din Puteh, Majid dan Samsuddin. Santunan dan bingkisan ini diserahkan Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM dan jajaran muspida daerah ini. (BSO)

Korpri Langkat Gelar Baksos dan Olahraga STABAT - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ke 41 pada 29 November 2012 mendatang, panitia HUT Korpri Kabupaten Langkat menggelar beberapa item kegiatan dalam rangka menyemarakan ulang tahun tersebut. “Seperti arahan penasehat Korpri Bupati Ngogesa, diharapkan HUT Korpri tahun ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kebanggaan bagi Korps Pegawai, terlebih hendaknya juga harus ada manfaat bagi masyarakat,” kata Dra. Hj. Diana Sari Ketua Panitia HUT yang juga Staf Ahli Bidang Pemerintahan saat dijumpai di Kantor Bupati, Senin. Dirinya mengungkapkan, sebelumnya telah diadakan rapat dan kepada masingmasing seksi kegiatan sudah diinstruksikan agar secara maksimal melakukan persiapan dalam kaitan perencanaan, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

Selain itu Diana menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan nantinya yang menjadi tanggung jawab masingmasing seksi sehingga hal-hal yang kurang dapat dibenahi pada momentum yang sama tahun depan. Dijelaskan, sesuai hasil rapat dalam penyelenggaraan HUT ke-41 Korpri berbagai kegiatan olahraga antar instansi, kualitas keanggotaan Korpri maupun kegiatan sosial dilakukan antara lain pertandingan Badminton, Volley Ball, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Trup Gembira, Bola Kaki Eksebisi dan gerak jalan santai. Selanjutnya lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri, kegiatan donor darah, kegiatan bedah rumah, penyerahan bantuan STM Korpri, penyerahan SK Pensiun serta ziarah ke taman makam pahlawan. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 19 s/ d 29 Nopember 2012 pada puncak peringatan yang akan dilakukan di Alun-alun T. Amir Hamzah dalam suatu upacara. (JUL)


E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Kejari Lamban Tangani Dugaan Korupsi Mantan Kadis Dikjar Langkat

JALAN BARU - Pembuatan jalan baru Desa Rantau Bais. Nasri Kadis Disbimaran Rohil (insert). (KPK POS/S.Purba)

Inspektorat Didesak Lakukan Uji Kelayakan Proyek Disbimaran Rohil TANAH PUTIH - Terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pengairan (Disbimaran) Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) tahun anggaran 2012, aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) mendesak Inspektorat Pemkab Rohil melakukan uji kelayakan terhadap proyek - proyek tersebut. Desakan ini, karena sejumlah proyek terindikasi dikerjakan asal jadi, tidak sesuai bestek. "Inspektorat Rohil punya kewenangan untuk itu," ujar Anirzam aktivis GPKDR Kamis pekan lalu. Menurut Anirzam hasil investigasi yang dilakukannya, ke sejumlah kecamatan, Pekaitan, Bangko Pusako, Rimbo Melintang, Pujud, dan Tanah Putih, ditemukan proyek-pro-

yek di lingkungan Disbimaran Rohil yang sedang dilaksanakan diduga kuat tidak sesuai bestek, sehingga mutu proyek tersebut diragukan ketahannya. Seperti proyek semenisasi jalan, ketebalan yang semestinya rata-rata 15 cm, namun dalam pelaksanaan ketebalan tersebut berfariasi ada yang ketebalannya 10 cm, dan ada yang 12 cm. Kecurangan ini, terletak di tengah-tengah badan jalan, sementara pada bahu badan jalan semenisasi ketebalan 15 cm, sesuai dengan volume dalam bestek. Kejanggalan lain diameter tikar besi beton yang semestinya 8 mm, namun dalam pelaksanaan tikar beton yang dipasang ukuran 6,5 mm, campuran matrial, pasir, kerikil, dan semen juga diragukan kebenarannya. Mestinya pihak PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Disbimaran, sebelum proyek tersebut diserah terimakan dilakukan pengecekan ke lapangan, dan melakukan uji petik terhadap proyek tersebut, dan membawa hasil uji petik tersebut kelaboratorium untuk dila-

kukan pemeriksaan, karena pada umumnya adukan semen, pasir dan kerikil dilakukan secara manual. Jika ditemukan pelanggaran wajib dilakukan pembongkaran untuk dibetulkan. Namun dugaan penyimpangan yang dilakukan pelaksana proyek, dibiarkan Disbimaran sehingga akibat pembiaran tertsebut, berpotensi merugikan keuangan daerah. Oleh karenanya pihaknya mendesak Inspektorat yang punya kewenangan segera melakukan uji kelayakan tandasnya. Desakan untuk dilakukan uji kelayakan oleh Inspektorat, karena buruknya pengawasan, dan kinerja Disbimaran Rohil dalam merealisasikan pembangunan di daerah ini, meski institusi yang dinahkodai Nasri selaku "Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Pengairan Rohil, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, belakangan ini, kerap mendapat sorotan masyarakat. Sorotan tersebut mencuat di media cetak, termasuk koran ini, namun Kadis Bimaran

Nasri, dan Kepala Inspektorat Rohil tak bergeming, alias tak perduli terhadap kritikan tersebut," ujarnya. Sementara itu aktivis LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Chairuddin ketika dihubungi secara terpisah, Kamis pekan lalu, mendukung desakan LSM GPKDR terhadap Inspektorat Rohil untuk melakukan uji kelayakan terhadap proyekproyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pengairan yang diduga bermasalah. Pantauan LSM PAD, pihaknya melaporkan sejumlah proyek di lingkungan Bina Marga Pengairan disinyalir dikerjakan asal jadi. Selain itu sasaran proyek juga terjadi tidak tepat sasaran, khususnya terkait pembukaan jalan baru. "Mestinya pembukaan jalan baru, disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar proyek yang dibangun tidak mubajir, karena masih banyak infrastruktur jalan di Rokan Hilir yang rusak parah, mendesak untuk diperbaiki," ujarnya (PUR)

Mantan Pejabat Walikota Tanjungbalai Ditahan TANJUNGBALAI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai - Asahan menahan mantan pejabat Walikota Tanjungbalai Ir HM Syaf MM selaku pengguna anggaran di Dinas PU Kabupaten Asahan, terkait dugaan kasus korupsi anggaran rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam Kabupaten Asahan tahun 2009 senilai Rp8,1 miliar. Bersamanya, juga ditahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H ST berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 20 November 2012. Pantauan koran ini di kantor Kejari Tanjungbalai, Selasa, tersangka Ir HM Syaf MM dan H ST menjalani pemeriksaan intensif di kamar kerja Kasipidsus Akhmad EP Hasibuan SH sejak pagi. Penahanan dilakukan pukul 17.00 Wib dengan menggiring kedua tersangka ke dalam mobil tahanan untuk diboyong ke LP Pulau Simardan dan menempati Blok D kamar nomor 9. Tidak satupun pihak keluarga tersangka yang berada di lokasi kejaksaan, hingga proses penahanan berjalan lancar. Hal ini berbeda ketika Ir HM Syaf MM ditetapkan sebagai tersangka sekitar 8 bulan lalu, keluarga tersangka berkumpul di kantor jaksa hingga terjadi penundaan penahanan. "Kita sudah mendapat perintah agar tersangka ditahan dan hasil

pemeriksaan juga dinilai sudah lengkap dengan ditemukannya kerugian negara sekira Rp603.127.911,26 dari 4 paket proyek yang bermasalah dari total 25 paket proyek rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam Kabupaten Asahan tahun 2009 senilai Rp 8,1 miliar," ungkap Kajari Tanjungbalai Edi Winarto SH melalui Kasipidsus Ahmad EP Hasibuan SH. Menurut Ahmad, selain Syaf dan H, kejaksaan juga menetapkan tersangka lain, dua kontraktor yaitu, RH mengerjakan rekonstruksi badan jalan dari Pasar 1 menuju Sei. Lebah Kecamatan Sei Kepayang dengan nilai kontrak Rp880.311.000. Kemudian kontraktor HS yang mengerjakan rekonstruksi badan jalan dan pemasangan tembok penahan tanah pada ruas jalan Simpangempat Bondar Jaksa dengan nilai kontrak Rp780.120.000. "Kedua kontraktor ini juga sudah menjadi tersangka dan akan dilakukan penahanan, namun saat dilakukan pemanggilan terakhir belum datang dan saat ini menjadi buronan kejaksaan. Para tersangka dijerat melanggar UU No 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara" katanya. (HER)

STABAT - Kejaksaan Negeri Stabat sudah beberapa kali memanggil mantan Kadis Dikjar (pendidikan dan pengajaran) Langkat Drs.Syam Sumarno yang diduga terindikasi korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2011 sebesar Rp34 miliar lebih. Namun anehnya hingga berita ini diterbitkan Kejari Stabat belum menetapkan mantan Kadis Dikjar menjadi tersangka. "Kami mengharapkan kepada pihak Kejari Stabat agar serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Langkat, terlebih kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kadis Dikjar Langkat," ukap Bambang S, Ketua LSM-LIPAD (Lembaga Peduli Aset Daerah) Langkat saat ditemui baru-baru ini. Menurutnya, Kajari jangan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang ada di Langkat. Lambannya Kajari dalam menangani kasus dugaan korupsi mantan Kadis Dikjar Langkat ada dugaan pihak Kajari sudah disuap, sehingga terkesan mengulur-ulur waktu hingga kasus

dugaan korupsi tersebut hilang dan lenyap begitu saja, seperti kasus Sekdakab, Langkat yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Kejatisu. "Dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kadis Dikjar tidak tanggung- tangung mencapai Rp34 miliar lebih, sehingga membuat dunia pendidikan yang ada di Langkat hancur sejak dipimpin Drs. Syam Sumarno," ungkapnya. Kajari Stabat melalui Kasi Pidsus Chairun Parapat SH saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya dalam menangani kasus korupsi tidak ada istilah tebang pilih. "Kami berupaya semaksimal mungkin dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Langkat. Apalagi tentang dugaan korupsi yang dilakukan Mantan Kadis Dikjar Langkat," tegasnya. Dikatakan Kejari Stabat masih mengumpulkan bukti-bukti dan untuk itu sudah memanggil beberapa saksi kepala sekolah penerima DAK TA 2011. Untuk pembuktian butuh waktu lama karena harus memeriksa saksi dari 70 kepala sekolah dasar. (JUL)

Wali Kota Minta Seluruh SKPD Jangan Panik MEDAN - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengimplementasikan pencapaian sasaran pokok pembangunan kota untuk tahun 2012. Artinya, SKPD harus sudah menguasai arah, alur serta target yang telah ditetapkan. Tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan seluruh program kerja SKPD dengan tepat sasaran, terukur dan tepat waktu. Termasuk, yang telah ditampung dalam P.APBD Tahun Anggaran 2012. Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam upacara bendera Peningkatan Kesadaran Nasional di halaman depan Balai Kota Medan, Senin. Permintaan ini disampaikan mengingat kurang dari satu setengah bulan lagi, Tahun Anggaran 2012 akan berakhir. Di mana akhir tahun anggaran merupakan masa-masa paling krusial, sebab kinerja akan lebih banyak disorot, diperhatikan serta dituntut untuk menyelesaikan seluruh program kerja pembangunan kota dengan sebaik-baiknya. â&#x20AC;&#x153;Dalam periode ini sering terjadi miskomunikasi, rasa panik serta gesekan-gesekan yang dapat mengganggu penyelesaian program kerja. Karenanya, kita harus mampu menerapkan birokrasi yang baik, teratur dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi munculnya masalah, serta membangun keper-

cayaan terhadap tuntutan pelayanan umum dan kepuasan masyarakat yang semakin optimal,â&#x20AC;? kata Wali Kota. Itu bisa diwujudkan apabila seluruh apratur bisa mengawali dari dirinya masing-masing dengan melakukan intropeksi diri dan menjadi pribadi penuh komitmen, siap mendedikasikan diri secara total sehingga apa yang dikerjakan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Apalagi, kata Wali Kota mengingatkan, tantangan pembangunan kota pasti akan selalu ada. â&#x20AC;&#x153;Jadi kita tidak boleh lari, kita harus tetap konsisten dan mengelolanya dengan penuh tanggungjawab. Sebab, target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2012 baik secara makro maupun mikro harus dapat dicapai sehingga tidak menjadi beban dalam Tahun Anggaran 2013,â&#x20AC;? ungkapnya. (VIN)

Longsor Bawah Jembatan Sei.Bingei Belum Diperbaiki LANGKAT - Kondisi Jembatan di Desa Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Langkat, sangat memprihatinkan, sebab tanah tebing pinggiran sungai sebagai landasan jembatan longsor sepanjang lebih kurang 10 meter. Jika tidak segera ditanggunglangi dikhawatirkan hingga Desember umumnya musim penghujan berkemungkinan besar longsor tebing sungai semakin parah. Longsornya tebing sungai tepatnya di bawah jembatan itu akibat tidak dipasangnya bronjong. Lebar jembatan ini lebih kurang 4 x 60 meter dengan kondisi seperti demikian membuat was - was bagi pengemudi truk maupun Bus yang sarat muatan. Demikian Rohimin (38) salah seorang supir truk yang kerap melintas di jembatan tersebut kepada KPK Pos, Rabu, di Tanah Seribu. Beberapa informasi yang dihimpun KPK Pos di lapangan menyebutkan, longsornya tebing

sungai di bawah jembatan itu sudah dilaporkan kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH oleh Camat Kecamatan Sei Bingai Sutrisuanto SSos MAP dengan harapan agar segera ditanggulangi. Sementara itu beberapa warga Desa setempat mengatakan, awalnya tebing sungai di bawah jembatan sudah longsor pada tahun lalu dan tumpukan tanahnya berada di tengah sungai. Sehingga aliran air menjadi dua arah dan lebih banyak airnya mengalir di sebelah kanan sehingga menendang tebing sungai di bawah jembatan dan mengikis tebing sungai hingga longsor. Masyarakat berharap agar jembatan tersebut segera diperbaiki, kalau jembatan ini sampai terputus maka putaran ekonomi di Kecamatan Sei Bingai akan anjlok. "Apalagi Kecamatan Sei Bingai merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang cukup mapan," ujarnya. (LINGGA)


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

KPK Cekal Dua Orang Kasus Korupsi Simulator SIM JAKARTA - Kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, terus bergulir. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri (cekal) terhadap dua orang, yakni Vendra Wasnury merupakan Direktur PT Adora Integrasi Solusi (AIS) dan pengusaha Muhammad Kripsiyanto. Sementara dari pejabat Korlantas Mabes Polri belum tersentuh dan masih aman-aman saja. "KPK mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk permintaan cegah terhadap dua orang, Vendra Wasnury kemudian Muhammad Kripsiyanto. Perintah cegah terhadap dua orang tersebut berlaku sejak pengiriman surat permintaan pada 19 November 2012 hingga enam bulan ke depan," papar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Rabu pekan lalu. Pencekalan itu, sambung dia, dengan tujuan keduanya tidak berada di luar negeri saat KPK membutuhkan keterangan. Keterkaitan PT Adora Integrasi Solusi dalam proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, sebagai perusahaan subkontraktor dari PT Inovasi Teknologi Indonesia. Per 22 Oktober 2012, Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus simulator dan menyerahkan penanganan kepada KPK, meski sebelumnya Bareskrim telah menahan empat orang tersangka versi Bareskrim. Mereka, Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, dan Kompol Legimo yang ditahan di Rutan Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, serta Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. KPK pada 27 Juli 2012, menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Brigjen Pol Didik Purnomo (mantan Wakil Kepala Korlantas), Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto sebagai perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA. Juru Bicara KPK mengatakan, KPK belum memutuskan untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap petinggi Polri yang terjerat kasus itu. "Proses penahanan terhadap mereka kan di Polri. Juga, Polri kan sudah menyatakan bahwa mereka tidak lagi melakukan kegiatan penyidikan," ujar Johan. Dalam proyek pengadaan simulator senilai Rp 196,8 miliar, Djoko, diduga menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri. Sehingga, disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Brigjen Pol. Didik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga mengetahui adanya penggelembungan harga pengadaan alat simulator. Sebab, menandatangani kesepakatan harga simulator sepeda motor sebesar Rp 77,79 juta per unit dan simulator mobil Rp 256,142 juta per unit. Padahal, harga per unit simulator sepeda motor hanya Rp 42,8 juta dan simulator mobil Rp 80 juta per unit. Didik diduga dekat dengan Budi Susanto. Sehingga, PT CCMA memenangkan proyek pengadaan tersebut. Dan selanjutnya, oleh Budi pengadaan proyek tersebut disubkontrakkan ke PT ITI milik Bambang senilai Rp 90 miliar. KPK menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pengadaan senilai Rp 196,8 miliar. Dan kerugian negara dalam proyek pengadaan yang ditangani Polri itu diduga sekitar Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. Djoko diduga menerima Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator tersebut. Bahkan, kuat dugaan aliran dana dari proyek tersebut juga mengalir ke sejumlah petinggi di Mabes Polri. (ENDY)

NASIONAL

Skandal Mega Century

KPK Tetapkan Dua Pejabat BI Jadi Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepati janji soal Skandal Mega Century, dengan menetapkan dua tersangka baru dalam kasus bailout Bank Century tahun 2008. Mereka, Siti Chodizah Fajriah, mantan Deputi Gubernur bidang Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Budi Mulya, mantan Deputi bidang Empat Pengelolaan Moneter Devisa BI. "Dari kegiatan gelar perkara, disimpulkan, serta memeriksa 153 orang untuk dimintai keterangan. Ternyata ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat bersama Tim Pengawas Bank Century di Jakarta, Selasa pekan lalu. Hadir pimpinan KPK lain yakni Zulkarnaen. Rapat di-

pimpin Ketua DPR Marzuki Alie diikuti Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, serta 13 anggota Timwas dari 6 fraksi. Status tersangka bagi kedua mantan pejabat BI itu, lanjut dia, karena telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. Kedua mantan pejabat BI juga menyalahgunakan wewenang da-

lam penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik terhadap industri perbankan nasional. Dijelaskan, salah satu yang menyebabkan FPJP kepada Bank Century merupakan penyalahgunaan wewenang adalah perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pemberian FPJP terhadap sebuah bank. Awalnya, BI menyimpulkan Bank Century tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh FPJP, yang mereka mohonkan. Namun, setelah PBI Nomor 10/26/PBI/2008 diubah menjadi PBI Nomor 10/ 30/PBI/2008, Bank Century memperoleh kucuran FPJP. Berdasarkan bukti yang dimiliki KPK, pemberian FPJP ke Bank Century melibatkan dua Deputi BI, yakni Siti Chodizah Fajriah, dan Budi Mulya.

"Budi Mulya diketahui menerima aliran dana sebesar Rp 1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular. KPK terus menindaklanjuti peningkatan status penyelidikan ke penyidikan kasus Bank Century ini secara hukum," ucapnya. Dikatakan, pengusutan kasus Century tidak akan berhenti sampai pada penetapan dua tersangka. Artinya, proses hukum di KPK bakal terus berlanjut. KPK juga menyikapi berbagai apresiasi positif yang dialamatkan ke KPK, terkait perkembangan signifikan kasus Century, namun demikian KPK tidak butuh pengakuan atau apresiasi itu. "Jadi sebenarnya kita enggak butuh pengakuan. Kita cuma ingin berbuat untuk masyarakat Indonesia secara luas dalam memberantas ko-

rupsi. Kita enggak butuh pengakuan bahwa kalau kita naikan kasus Century akan dapatkan apresiasi, yang dibutuhkan KPK adalah berbuat dan menjalankan amanah," tegasnya. Abraham membantah akan mengundurkan diri jika kasus Century belum tuntas sampai dengan 2012 ini. "Enggak pernah (saya bilang akan mundur) saat di fit and proper test (Pimpinan KPK)," bantahnya. Saat ini Siti Fajriah, tengah dilakukan pemeriksaan tim Ikatan Dokter Indonesia. KPK telah melakukan pemeriksaan termasuk meminta "second opinion" dari medis lain terkait kondisi Siti Fajriah. "Hingga kini, kami masih tunggu hasil pemeriksaan lengkap tentang kesehatannya," papar Abraham. (ENDY)

Arsip dan Perpustakaan Jabar Ali, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Togi Simanjuntak. Iskandar dan Togi dipidana dalam kasus korupsi pembangunan Dermaga Rejai. Dedy dipenjara 16 bulan karena merugikan negara Rp 1,3 miliar dalam kasus pencetakan sawah di Singkep Barat. Jabar Ali dipenjara 20 bulan karena terlibat korupsi proyek gedung di dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga. Juga Sekretaris Kabupaten Lingga Kamaruddin yang pekan lalu dimintai tanggapannya menolak memberikan keterangan. Di Kabupaten Natuna, Senagip menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ia juga menjadi Sekretaris KPU Natuna sekaligus tengah memimpin proyek pembangunan pabrik tapioka. Tahun ini Natuna mengalokasi Rp 15 miliar untuk proyek itu. Yusrizal yang menjadi kepala badan. Keduanya divonis 30 bulan penjara karena korupsi dana bagi hasil migas tahun 2007. Sekretaris Daerah Natuna

Syamsurizon mengakui sudah menerima surat edaran Mendagri pekan lalu. Namun, belum ada informasi mengenai kelanjutan atau eksekusi surat edaran itu. Di Karimun, Yan Indra menjabat kepala dinas pemuda dan olahraga. Indra pernah divonis 1,5 tahun penjara karena terlibat korupsi pembebasan lahan untuk PT Saipem Indonesia tahun 2007. Kasus itu merugikan negara Rp 1,2 miliar. Di Tanjung Pinang, Raja Faisal Yusuf yang pernah divonis 2,5 tahun penjara karena merugikan negara Rp 1,2 miliar masih jadi kepala badan pelayanan perizinan terpadu. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK mengusulkan agar PNS yang melakukan tindak pidana korupsi langsung dipecat, setelah pengadilan negeri tindak pidana korupsi memvonisnya. "PNS yang melanggar sumpah jabatan dapat langsung dipecat, yaitu mereka yang menerima sesuatu dari siapa pun yang terkait dengan jabatannya," kata Johan Budi. Pemecatan itu, sambung dia, jendaknya jangan menunggu hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya jangan sampai menunggu sampai turunya vonis banding, kasasi, Peninjauan Kembali hingga meminta grasi. "Pemecetan ini untuk menghindari terjadinya kasus pejabat daerah mendapat jabatan lagi," sarannya.

474 Pejabat Daerah Korupsi JAKARTA - Tak ada lagi daerah yang bebas korupsi. Hampir di seluruh wilayah terjadi penggerogotan uang negara, juga merebaknya pungutan liar, manipulasi, mark up proyek dan tindak pidana korupsi lainnya. Hingga kini terdapat 474 pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. "Data yang saya kumpulkan ada 474 orang pejabat daerah memiliki masalah hukum, 95 pejabat jadi tersangka, 49 pejabat menjadi terdakwa, 330 pejabat statusnya narapidana. Dari jumlah itu, 281 adalah bupati atau wali kota. Juga ada Gubenur yang korup. Angka ini sangat menyedihkan," kata Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeru dalam diskusi bulanan di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa pekan lalu. Data dalam lima tahun terakhir ini, tambah Mendagri, adalah data riil. Namun dark number jelas cukup banyak, terutama di tingkat bawahan yang nilai korupsinya tidak besar, namun juga meresahkan. Para pejabat daerah yang korupsi, namun masih menjabat misalnya Azirwan, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan yang statusnya terpidana korupsi, ternyata diangkat lagi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Meski akhirnya mengundurkan diri. Ditegaskan, Kementerian Dalam Negeri, bukannya

tidak melakukan apa-apa terkait pejabat koruptor yang menjabat lagi. "Kami sudah mengingatkan kepala daerah tentang aturan yang berlaku soal PNS, yang terbukti korupsi lewat Surat Edaran (SE), tapi memang perlu penyempurnaan aturan sehingga lebih tegas mengatasi hal yang berkembang," tandasnya. Kepala daerah beralasan larangan itu hanya berbentuk surat edaran Mendagri mengeluarkan SE No 800/ 4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012, mengenai larangan bagi kepala daerah mengangkat pejabat struktural Pemda dari kalangan PNS yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. "Semula pejabat daerah menolaknta karena beranggapan surat edaran itu sekedar himbauan. Padahal surat itu mengacu kepada UU Kepegawaian dan peraturan pemerintah. Meski demikian, hasilnya macam-macam, ada yang diberhentikan, dinonaktifkan, dicopot tidak hormat," paparnya. Menurut Gamawan, selain menimbulkan efek jera bagi PNS yang melakukan korupsi, surat edaran larangan itu dibuat untuk menegakkan disiplin di kalangan PNS. Diharapkan tidak ada lagi pejabat yang menyalah-

gunakan jabatannya. Meski dalam kenyataan kondisinya sangat berbeda, masih ada saja pejabat daerah yang korup. Hingga saat ini, bekas terpidana korupsi yang masih menduduki jabatan di beberapa pemerintah daerah,

antara lain di Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Majene, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Buru. Di Lingga, lima bekas terpidana menjadi kepala dinas, kepala lembaga, dan kepala badan. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Iskandar Ideris, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dedy ZN, Kepala Badan

(ENDY)

Mantan Gubernur BI Boediono Lolos Jeratan Skandal Century JAKARTA - Siti Chodizah Fajriah, mantan Deputi Gubernur bidang Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Budi Mulya, mantan Deputi bidang Empat Pengelolaan Moneter Devisa BI, ditetapkan sebagai tersangka baru kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Masyarakat masih kecewa, karena mantan Gubernur BI Boediono lolos dari jeretan hukum. Padahal, Boediono selaku pimpinan BI harus bertanggung jawab. Selain itu, persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945. Lucunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki ada tidaknya keterlibatan Boediono. "Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden, memiliki hak istimewa dan tidak dapat disentuh KPK berdasarkan hukum konstitusi. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur Bank Indonesia bukan merupakan kewenangan KPK. KPK tidak mau melanggar hukum,â&#x20AC;? tegas Ketua KPK kata Abraham Samad kepada pers saat rapat pimpinan KPK dan Tim Pengawas (Timwas) Hasil Kerja Pansus Bank Century di gedung DPR, Se-

lasa pekan lalu. Abraham melanjutkan hukum konstitusi Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai warga negara istimewa. Keduanya tidak dapat diproses secara hukum oleh KPK atau penegak hukum lain. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7B UUD 45, kepala negara harus diproses secara hukum luar biasa. â&#x20AC;&#x153;Saya perlu jelaskan dalam teori konstitusi, dan pakar konstitusi ada warga negara yang istimewa kalau melakukan pidana yang akan melakukan penyelidikan adalah DPR,â&#x20AC;? ujarnya. Setelah dilakukan penyelidikan, lanjut dia, hasilnya akan disidangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika dinyatakan bersalah, MK akan mengembalikan ke DPR untuk menggunakan hak impeacment. "KPK tidak mau melanggar hukum," tandasnya serius. Apakah KPK takut? "KPK hanya takut kepada Allah. Jadi, kita tidak takut untuk memanggil orang per orang atau kolektif. Tetapi, itu (Boediono -Red) nanti jika sudah ada pemeriksaan kepada dua tersangka," jawabnya menyakinkan Menurut Abraham, KPK terus menindaklanjuti kasus Bank Cen-

tury hingga tuntas. KPK akan menyeret pihak-pihak yang dinilai memiliki keterlibatan dalam kasus pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) ke Bank Century. "KPK selalu mengedepankan prinsip equality before the law (perlakuan sama di depan hukum -red). Siapa pun akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi saya tegaskan dalam hukum konstitusi, terhadap warga negara istimewa penyelidikan itu adalah hak DPR, kami tidak berwenang, ," lanjut Abraham. Diakuinya Gubernur BI Boediono berperan dalam pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, khususnya dalam penetapan pemberian FPJP. "Selaku Gubernur BI, dia tentu tahu dan mengerti soal pemberian FPJP itu," tambahnya. Bambang Soesatyo, anggota Timwas Hasil Kerja Pansus Bank Century di DPR menilai pernyataan Ketua KPK soal Boediono itu melegakan karena Abraham telah memenuhi janji. "Ihwal peran Boediono dalam pemberian FPJP untik penyelamatan Bank Century diketahui penyidik KPK setelah memeriksa dua Deputi Gubernur BI, Budi Mulya dan Siti Fadjrijah. Boe-

diono dinilai berperan dalam pemberian FPJP senilai Rp 683 miliar dan penyertaan modal sementara (PMS) atau bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century," urai Bambang. Dengan penjelasan dua pejabat BI, penanganan proses hukum kasus Century, khususnya terhadap Boediono, sudah selesai. Proses selanjutnya, di tangan DPR melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) sebelum proses itu sampai ke MK. "Sesuai ketentuan, apabila terbukti atau tidak terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran hukum berat, berkhianat terhadap negara, dan melakukan perbuatan tercela, presiden atau wapres diproses dan diuji di pengadilan MK atas permintaan DPR melalui hak menyatakan pendapat," jelasnya. Anggota Timwas Kasus Century DPR RI, Hendrawan Supratikno, menyatakan secara tidak langsung KPK juga mengakui Boediono juga bersalah karena memberikan FPJP kepada Bank Century. Juga hak penyelidikan terhadap warga negara yang memiliki hak istimewa merupakan kewenangan politik DPR. Hal itu diatur dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

"Namun, KPK secara tidak langsung telah menyatakan Boediono ikut bertanggung jawab dalam proses penggelontoran uang kepada Bank Century," ujar politikus Partai PDI Perjuangan. Anggota timwas dari Fraksi Hanura Akbar Faizal kecewa dengan penetapan tersangka hanya pada pejabat menengah BI. Padahal keterlibatan Boediono adalah orang yang paling bertanggung jawab. "Kalau hanya unsur menengah saja yang kena, ini adalah pembangkangan birokrasi, karena sejujurnya ini semua hanya sandiwara," ungkapnya. Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP menambahkan pernyataan Ketua KPK yang meyakini keterlibatan Boediono dalam kasus Bank Century akan berpengaruh terhadap sikap fraksi-fraksi di parlemen. "Yang penting bagi DPR adalah KPK menyatakan bahwa Pak Boediono patut diduga terlibat kasus Century," ujarnya. KPK sudah menyampaikan peran Boediono, karenanya DPR akan mengambil langkah politik dengan melakukan hak menyatakan pendapat. "Dua pejabat BI sudah ditetapkan jadi tersangka, ya Boediono memang patut diyakini turut

terlibat," komentarnya. Ketua MK Mahfud MD menilai pernyataan Ketua KPK yang melimpahkan penyidikan Boediono ke DPR lantaran Wakil Presiden Boediono sebagai warga negara istimewa, tidaklah tepat. "Apa ada dasar hukumnya seperti itu? Saya tidak tahu kalau di konstitusi ada seperti itu. Di mata hukum, setiap warga negara punya kedudukan sama di depan hukum dan pemerintah," paparnya. Memang, ada perlakuan-perlakuan khusus bagi pejabat negara setingkat presiden dan wakil presiden. Namun, tidak ada peraturan perundang-undangan secara spesifik yang menyatakan jika pejabat melakukan tindak pidana, tidak dapat diproses hukum. "Saya sudah berdiskusi dengan beberapa guru besar di Universitas Gajah Mada (UGM). Tidak ada UU yang mengatur itu," ujarnya. Mahfud meminta kasus Bank Century tidak dilempar ke MK. "Tidak benar kalau dikatakan kasus Century harus dibawa ke MK dulu. Nggak ada hukumnya. Jadi, tidak usah dikait-kaitkan ke MK. Kalau mau dilempar ke MK, harus melalui pendakwaan politik di DPR, yakni impeachment," tutur Mahfud serius. (ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Proyek Tanpa Plank Menjamur

Penahanan Mantan Pjs Bupati Dipertanyakan GUNUNGSITOLI - Penahanan Drs Fonaha Zega, mantan Pjs Bupati Kabupaten Nias Utara dan Kadis Pendidikan selaku Pengguna Anggaran (PA) oleh Kejari Gunungsitoli pada Senin pekan lalu terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Nias Utara Tahun Anggaran 2010 terkesan dipaksakan. Menurut sumber terpercaya yang tak mau dipublikasikan, selama proses penyelidikan Drs Fonaha Zega tidak berstatus tersangka, terbukti dari surat panggilan Kejari yang status saksi. "Kenapa saat diperiksa sebagai saksi tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sangat kita sesalkan apalagi selama ini beliau cukup kooperatif untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut," ucap sumber pada Kamis pekan lalu. Informasi yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah pegawai di Dinas Pendidikan mengatakan Fonaha Zega menjabat sebagai Kadis mulai Januari sampai Mei 2010. Dana yang cair saat itu hanya sebesar Rp 400 juta, itupun hanya dalam bentuk panjar mengingat APBD Nias Utara TA 2010 belum disahkan DPRD. "Bagaimana bisa membiayai seluruh operasional di dinas pendidikan saat itu, seperti ujian nasional, belanja ATK, perjalanan dinas luar daerah, kalau tidak ada anggaran? Sementara kegiatan sangat mendesak. Celakanya, bendahara Dinas Pen-

didikan Onisimus Zega A,Md ternyata tidak menyelesaikan SPJ sehingga saat BPKP Sumut turun mengaudit ternyata SPJ belum dibuat padahal anggaran telah dimanfaatkan semaksimal mungkin," kata sumber lagi. Kasi Intel Kejari Gunungsitoli, Rabani Halawa SH MH yang dikonfirmasi pada Senin pekan lalu mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Nias Utara TA 2010 bidang pendidikan di mulai Desember 2011 yang di ketuai dirinya. Kemudian gelar perkara Mei 2012 dan naik tingkat penyidikan pada 1 Juni 2012 di ketuai Kasi Pidsus Yunius Zega SH. Dikatakannya, selain Fonaha Zega yang diduga juga terlibat dan akan diperiksa adalah mantan Plt Kadis Pendidikan Nias Utara Yasoni Nazara yang menjabat dari Juni sampai Desember 2010. Sedangkan bendahara Onisimus Zega telah ditahan di LP Hilina’a Gunungsitoli pada 1 November lalu. Dijelaskan Rabani, berdasarkan hasil audit BPKP Sumut kerugian negara yang timbul sebesar Rp 709.500.450, dengan modus SPJ fiktif. Banyak guru PNS yang tidak menerima honor, pengadaan mobilair, pembelian genset, perjalanan dinas luar daerah, belanja LAKIP, belanja laporan keuangan semester akhir tahun, bantuan kesejahteraan guru, belanja ATK, belanja makan-minum dan penggandaan fotokopi. (TIM)

Anggaran SMPN 1 Binjai Diduga Penggunaannya Tak Jelas BINJAI - Anggaran SMPN 1 Binjai yang melimpah baik dari APBN maupun APBD Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah dengan jumlah miliaran, namun kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Bahkan setiap tahun pihak sekolah kerap melakukan pengutipan terhadap siswa di Sekolah Berstandart Internasional (RSBI) itu. Kepala Sekolah SMPN 1 Binjai, Hariyanto Spd yang dikonfirmasi pada Rabu pekan lalu mengaku sejumlah pekerjaan yang menjadi program dalam Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPBS) telah dilaksanakan seutuhnya tapi tidak mampu untuk menunjukkan secara tertulis pelaksanaan pekerjaannya. Diterangkannya, kegiatan yang dilaksanakan yakni program Block Grand RSBI tahun

2011 dialokasikan sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan ektra kurikuler guru dan murid diantaranya untuk alat peraga sekolah, buku, intensif guru SBI. Sementara tahun 2012 dana tersebut juga di anggarkan senilai Rp 125 juta namun baru dialokasikan senilai Rp 25 juta saja, sisanya masih tersimpan di bank. Sedangkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN senilai Rp 400.400.000 juga dialokasi untuk peruntukan murid sesuai dengan petunjuk teknis. Sedangkan untuk pengerjaan pembangunan fisik tahun ini juga dianggarkan senilai Rp 1,3 miliar untuk rehab berat sebanyak 8 lokal dan rehab ringan sebanyak 7 lokal. Pantauan dilapangan dari pembangunan fisik tersebut menggunakan kayu bekas dan bahan yang lama digunakan kembali. (SBR)

USU Lepas 1.421 Wisudawan MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) mengharapkan agar para lulusan dapat menyelesaikan ilmu yang di dapatnya selama menuntut ilmu diperguruan tinggi tersebut, dengan karakter diri yang berlandaskan prinsip agama dan nilai budaya. "Terkait dengan karakter itu, maka poin yang terpenting didalamnya adalah kejujuran," kata Rektor USU, Prof Syahril Pasa-

ribu pada acara wisuda 1.421 lulusan perguruan tinggi negeri tersebut di Auditorium. Lulusan tersebut terdiri dari 412 orang lulusan program pascasarjana, tiga orang program magister dan pendidikan doktor spesialis, 15 orang program pendidikan spesialis, 15 orang program doktor jenjang magister, 82 orang pendidikan profesi, 841 orang dari program sarjana dan 53 orang program diploma. (FER)

Kejatisu Didesak Tahan Tersangka Kasus Mazo NIAS SELATAN - Ketua Umum Republic Corruption Watch (RCW) Syaifuddin Lubis SE mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera (Kejatisu) segera menahan Kaban BPBD Nisel berinisial AM. Tersangka dugaan penyalahgunaan dana cadangan APBD Nisel TA.2011 sebesar Rp 5 miliar yang di peruntukan pada penanggulangan bencana alam di Kecamatan Mazo, Rabu pekan lalu. Syaifuddin meminta agar Kejatisu tidak memberi peluang atau angin segar terhadap tersangka AM dengan cara mengulur-ngulur waktu agar tidak di tahan dan menelusuri kebenaran alasan sakit tersangka. Terpisah, Ketua DPH Gerakan Mahasiswa Nias Selatan (GM Nisel) melalui Wakil Ketua Wilnus Laia pada Kamis pekan lalu juga mendesak hal yang sama. Pasalnya, bila penahanan di ulur-ulur di prediksi menjadi

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SUMUT

peluang oknum-Oknum yang terlibat untuk menghilangkan barang bukti. "Pengembangan penyidikan kasus harus dilakukan Kejatisu. Penggunaan dana cadangan APBD Nisel di duga kuat banyak yang terlibat sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa proses hukum kasus ini tebang pilih,” ujar Wilnus. Dia juga mendesak Kejatisu supaya secepatnya memeriksa bupati Nias Selatan. Pasalnya, pencairan dana tersebut di dasari adanya surat keputusan Bupati Nisel yang menyatakan telah terjadi bencana alam di sejumlah daerah di Nisel pada 30 November 2011. Sementara pemberitaan media bencana hanya terjadi di Desa Barujo Kecamatan Mazo. Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare saat di konfirmasi mengatakan pihaknya akan memanggil kembali AM untuk diperiksa. (AM)

TAPUT – Pemborong yang mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dinilai tidak professional dan tidak taat aturan. Buktinya masih banyak ditemukan pengerjaan proyek yang tidak memasang papan informasi (plank nama) yang menjelaskan proyek dikerjakan oleh perusahaan mana, tanggal dimulai dan selesai, volume, sumber dana, nama instansi pengguna anggaran, pelaksana, dan lain-lain. "Plank nama seharusnya ada dilokasi sejak mulai pelaksanaan proyek sebagai wujud transparansi agar masyarakat dapat mengetahui dengan mudah penggunaan anggarannya. Selain itu, plank nama merupakan bagian dari pagu proyek yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja," kata B. Tambunan, Pengamat Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH) Taput, Kamis pekan lalu. Dikatakannya, Bupati Taput Torang Lumban Tobing selalu mengintruksikan seluruh SKPD agar membuat plank di lokasi yang mudah dilihat agar masyarakat mudah mengakses dan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan

 plank proyek belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pembayaran pajak masyarakat itu, tapi masih banyak pemborong yang mengabaikannya. Pantauan dilapangan, banyak proyek sejak dimulai sampai sele-

sai tidak kelihatan papan namanya seperti proyek pengaspalan jalan mulai dari depan kantor Camat Pagaran sampai Dusun Silobulobu Sipultak. Masyarakat menuding itu proyek siluman yang

dikerjakan pemborong 'abal-abal dan pengerjaannya asal jadi karena di beberapa titik sudah mulai terkelupas. Di duga pemborong terlalu menghemat aspal dan menggunakan meterial batu bercampur lumpur sehingga daya ikat aspal dengan batu tidak kuat. Sejumlah pemborong malah ada yang membiarkan papan proyek diletakkan di bawah tumpukan kayu dan batu seperti proyek pembangunan kantor Kelurahan Pasar Siborongborong. Warga Siborongborong bermarga Hutasoit mengatakan pemborong tidak mau transparan karena banyak hal yang mau disembunyikan sebab anggaran begitu besar tapi tidak sesuai dengan fisik yang dibangun. Hutasoit mencontohkan, bangunan kantor Lurah Pasar siborongborong sebesar Rp 600 juta sangat fantastis, pemborong enggan anggaran sebesar itu diketahui dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat makanya papan nama disembunyikan. "Padahal bangunan kantor lurah itu sudah cukup menggunakan dana sebesar Rp 300 juta, mungkin inilah yang disebut mark up," jelasnya. (SLBT)

Proyek Swakelola SD Terindikasi Diintervensi TAPUT - Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) diduga telah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan proyek swakelola rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar (SD) yang mengalami rusak sedang dan berat. Proyek swakelola yang semestinya dikerjakan oleh kepala sekolah (Kepsek), guru dan komite sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Kemdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2012. Realita dilapangan justru dikerjakan oleh orang dari luar sekolah yang diduga atas izin Diknas Taput. Intervensi yang dilakukan dengan membagi-bagi proyek rehap gedung SD kepada orang yang dekat dengan kekuasaan bukannya menambah kualitas rehabilitasi justru menurunkan mutu gedung yang direhab karena banyak pihak mengambil keuntungan dari proyek yang akhir muaranya pada penurunan kualitas proyek yang semestinya dikerjakan hanya oleh sekolah dan komite dengan swakelola. Akibatnya fungsi sekolah dan komite terabaikan. Tamba Hutabarat, Ketua Komite SD No.175769 Desa Hasibuan, Kecamatan Paga-

ran, dihubungi Rabu pekan lalu mengungkapkan, dirinya sebagai ketua komite tidak pernah di undang Kepsek untuk membicarakan rencana rehab tersebut sehingga tidak tau apakah sekolah ada memperoleh bantuan dari pusat. "Kami mengetahui proyek rehap setelah sekolah mulai dibongkar. Sisa bongkaran kami minta kepada kepala sekolah dan pemborong untuk digunakan memagar lokasi PAUD tapi satu potong kaya pun tidak diberi," ujar Tamba kesal. Dikatakannya, rehap dikerjakan pemborong marga Sianturi dari Tarutung padahal banyak di Desa Hasibuan yang berpengalaman dan mengerti teknik bangunan yang tentunya lebih peduli dan dapat bekerja lebih baik dari pada orang dari luar yang motivasinya cenderung hanya mencari untung. Masyarakat sangat keberatan terhadap mutu bangunan yang dikerjakan asal jadi dan terlambat dari jadwal dan sampai saat ini belum selesai dikerjakan. "Puluhan miliar dana APBN tahun 2012 untuk merehabilitasi sedikitnya 71 gedung SD di Taput yang di data mengalami rusak berat. Sepatutnya dana tersebut dapat digunakan dengan efektif dan efisien," kata Tamba lagi. Pantauan dilapangan, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pa-

garan, Muara, iborongborong, Parmonangan, Sipoholon, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga, Pahae, Adiankoting, dan Simangunban ditemukan berbagai kejanggalan dan pelanggaran mekanisme seperti keterlibatan orang-orang dari luar sekolah yang tujuannya hanya mengambil untung proyek dengan menyebut dirinya sebagai kepala tukang. Orang-orang tersebut dikenal sebagai pemborong, anggota dewan, kepala desa, LSM, OKP, tokoh masyarakat, wartawan dan pihak lain dengan mengabaikan fungsi sekolah dan komite sekolah. Dugaan kehadiran oknum-oknum tersebut tak lepas dari kebijakan Diknas Taput yang segaja membiarkan atau menitipkan oknum tersebut untuk menggarap proyek dengan sistim laten. Hal tersebut diperkuat keterangan sejumlah Kepsek yang dikonfirmasi pada Senin pekan lalu secara terpisah yang minta identitasnya dirahasiakan mengaku diarahkan bekerjasama dengan seseorang untuk mengerjakan proyek rehab dengan mengirimkan nomor handpone yang bersangkutan. Mereka tidak berani menolak walau menyadari arahan bertentangan dengan Juklak yang menyebutkan proyek rehap dikerjakan dengan swakelola oleh sekolah dan komite

sebagai manifestasi prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada 18 Juni uang sudah masuk ke rekening sekolah tapi pengerjaan baru dilakukan pertengahan Agustus 2012 karena menunggu petunjuk dari dinas. Andai proyek rehab diberikan kewenangan konsisten dengan Juklak dipastikan pertengahan Oktober lalu sudah selesai. Proyek rehap direncanakan selesai 100 hari menjadi terlambat. Sejumlah Kepsek SD yang menerima dana mengaku diperintahkan konsultan untuk mengosongkan rekening sehingga Kepsek pemilik rekening menarik seluruh uang dari rekeningnya dan memindahkan ke rekening pribadi dan sebagian Kepsek ada yang menyimpan di rumahnya. Sesuai petunjuk penggunaan dana bahwa dana bantuan tidak dapat dipindah bukukan ke bank lain atau ke rekening pribadi atau dana ditarik dari bank lalu disimpan di rumah. Para Kepsek menjawab, untuk mengantispasi keterlambatan pelaksanaan proyek bisa menjadi temuan pusat. "Kalau uang masih banyak direkening nanti dianggab pelaksanaan rehab belum selesai," katanya menirukan perkataan konsultan. Sementara itu, pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik, Aripin Simamora tidak berhasil dikonfirmasi. (SLBT)

Diduga Monopoli, Panitia PU Dilapor Ke KPPU STABAT - Indonesian Corruption Watch (ICW) Koorda Kabupaten Langkat kembali mengendus aroma persekongkolan dan kecurangan yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (Pu) pasca lelang proyek APBD Langkat tahun 2012. Pasalnya, sejumlah perusahaan yang dimenangkan panitia tender terbukti janggal serta mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Buntutnya ICW telah menyiapkan seberkas pengaduan yang akan dikirimkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),LKPP,serta aparat hukum terkait. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ICW Langkat Syahrial, Jumat pekan lalu. “Kami sejak awal sudah curiga adanya praktik kongkalikong terhadap proses tender yang dilakukan PU, selain lelang ijon,kami juga menemukan indikasi pertentangan kepentingan yang mengarah kepada persaingan semu, jadi kami minta KPPU dan aparat hukum terkait agar segera memproses masalah ini," ucapnya. Syahrial menguraikan sejumlah kejanggalan terhadap perusahaan yang dimenangkan panitia lelang. Padahal berdasarkan aturan, perusahaan tersebut secara hukum maupun administrasi tidak memenuhi syarat dan semestinya gugur pada saat pembuktian kualifikasi. Bahkan pihaknya juga mencium aroma persekongkolan yang dilakukan oleh oknum panitia tender dengan menerima

 Dinas PU Langkat order mengerjaan dokumen penawaran dari sejumlah peserta lelang. Diungkapkannya, proyek bidang pengairan Dinas PU Langkat berdasarkan surat keputusan panitia lelang Nomor : 012/SPP/PAN-BP/PLU-PML/ DPU-LKT/2012 tentang penetapan pemenang dan pemenang cadangan dengan metode pelelangan umum secara manual. Dalam keputusan tersebut ada tiga perusahaan yang dipimpin oknum wakil direktur yang sama. Saat lelang, ketiga perusahaan diduga melakukan peran ganda dengan ikut berkompetisi dan bersaing pada paket yang sama. Perusahaan tersebut adalah CVY yang diwakili oknum berinisial HS, pemenang tender proyek pembuatan bronjong Sei

Bekulap, Dusun Pembangunan, Desa Ujung Transep, sepanjang 180 meter senilai Rp 406.300.000. Selain itu, HS juga menjabat wakil direktur CV R, pemenang tender proyek pembuatan bronjong Sei Tembo, Kelurahan Pekan Kuala, sepanjang 196 meter senilai Rp 553.460.000. Nama HS juga tercantum sebagai wakil direktur pada perusahaan CV D yang memenangi proyek rehab bendungan di Kampung Maidailing (DAK) senilai Rp 426.300.000. Ironisnya ketiga perusahaan ini malah dijadikan pendamping pada setiap paket lelang tersebut. "Ini jelas membuktikan kalau panitia tender ada main mata, bagaimana mungkin mereka tidak tahu adanya rangkap jabatan serta hubungan silang kepemili-

kan saham dan kesamaan alamat pada perusahaan yang bersaing. Kami minta pejabat berwenang segera memproses masalah ini, bila perlu mencabut setifikat panitia serta melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan," tegasnya. Selain itu, lanjutnya, sejumlah kejanggalan juga terjadi pada perusahaan pemenang lainnya yaitu CV SBM, perusahaan ini dijabat dua orang wakil direktur berbeda. Dalam pengumuman yang diselenggarakan ULP melalui eprocuremen, CV SBM memenangi tender proyek pembangunan sypon di Desa Parit Kaca dengan pagu proyek senilai Rp 410.720.000, yang diwakili direkturnya berinisial AY. Sedangkan pada paket proyek normalisasi saluran primer sepanjang 3000 meter di Desa Mekar Jaya senilai Rp 733.125.000, serta lanjutan normalisasi saluran di Desa Cempa sepanjang 3000 meter senilai Rp 355.125.000, perusahaan ini malah diwakili oleh oknum berinisial TA. Saat dilakukan kroschek lapangan, perusahaan yang berkedudukan di Jalan Samanhudi No.80 Berengam Kota Binjai ini di duga memiliki alamat palsu alias fiktif. “Saya tak tau apakah panitianya yang toledor atau perusahaanya yang curang, yang jelas ini bukti adanya praktek persekongkolan secara vertikal dan horizontal, serta indikasi perbuatan melawan hukum," tegasnya. (JUL)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani,Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban, (Deliserdang) Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan, Ramli Sirait; Buyung Esdi Sipahutar (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Dharmawan Simarmata,Edis Manurung (Batam); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

LIPSUS

RP 334 Miliar di PT Bank Sumut

Kejati Sumut: Soal Kredit Macet HUMAS Kejati Sumut Marcos Simaremare mengatakan, sampai saat ini kasus PT Bank Sumut belum ditindaklanjuti. Pihaknya masih menerima sebatas laporan dan pengaduan dari aliansi ataupun lembaga-lembaga masyarakat. "Kami belum berwenang melakukan pemeriksaan karena informasi yang sampai ke Ke Marcos Simare-mare jati Sumut masih sebatas laporan dan belum ada data-data yang mengacu kepada unsur dugaan korupsi yang terjadi di Bank Sumut," sebutnya. "Kalaupun selama ini masyarakat sering melakukan aksi di depan Kejatisu, mereka hanya menyampaikan dan meneriakkan tentang kredit macet Bank Sumut, untuk kasus lainnya belum ada. Apalagi tentang 22 kasus penyimpangan di Bank Sumut kami belum mengetahuinya," kata Marcos. Menurutnya, kalau 22 kasus tersebut sudah sampai laporannya kepada KPK, untuk apa lagi pihaknya menangani. "Toh sudah ada lembaga yang lebih baik lagi untuk menanganinya. Silahkan saja tanya kepada KPK. Sampai saat ini laporan yang sampai kepada kami hanya laporan tentang kredit macet tidak ada laporan lain selain itu," tegasnya. (FER)

BPK Temukan Penyimpangan KEPALA humas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Mikael Togatorop saat dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui dengan pasti kasus yang terjadi di Bank Sumut. Selama melakukan audit di Bank Sumut, pihaknya ada menemukan adanya penyimpangan dan hasil dari laporan tentang temuan itu telah kami serahkan ke DPR, Gu Humas BPK bernur Sumatera Utara, Komisaris dan Direksi Bank Sumut. "Selanjutnya kami belum mengetahui hasil dari laporan yang telah kami sampaikan itu," kata Mikael. Menurutnya, BPK tidak setiap tahunnya melakukan audit ke Bank Sumut. Dua tahun yang lalu telah melakukan audit dan hasil auditnya telah diserahkan ke DPR dan gubernur. Untuk tahun 2012 audit baru selesai dilaksanakan dan tetap hasil laporan audit akan diserahkan ke DPR dan gubernur. Humas BPK lainnya, Arif Rahman mengatakan, pihaknya telah beberapa kali melakukan pemerikasaan ke Bank Sumut. Jika ada temuan penyimpangan pihaknya akan menindaklanjutinya dan itu menjadi domainnya BPK untuk melaporkannya ke BPK Pusat dan Kejagung. Untuk ke 22 kasus Bank Sumut yang banyak diberitakan itu, Arif tidak berani berbicara banyak karena harus melihat data dan izin dari yang bewenang dari pihaknya terlebih dahulu. (FER)

Tak Mampu, DPR Harus Panggil Semua Pihak PRAKTISI hukum Surya Herdiansyah SH mengatakan, jika Kejati Sumut tidak mampu menangani kasus yang terjadi di Bank Sumut seharusnya DPR sebagai wakil rakyat harus proaktif menyikapinya. "Tugas Kejati Sumut adalah menindak lanjuti adanya laporan dari masyarakat. Melakukan penyelidikan dan  Surya Herdiansyah penyidikan itulah tugas Kejatisu. Jangan hanya berani mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak menemukan unsur korupsi," sebutnya. Jika tidak mau dianggap tidak mampu, kata Surya, seharusnya Kejati Sumut melakukan pemeriksaan terhadap direksi, komisaris, Dirut Bank Sumut dan para saksi. Dan bila dalam proses penyidikan, tidak menemukan dugaan penyimpangan uang negara baru bisa mengatakan kasus itu tidak bisa ditindaklanjuti. Walau pun demikian, seharusnya DPR berperan lebih aktif dengan memanggil semua pihak yang terlibat untuk membicarakan masalah yang terjadi di Bank Sumut. DPR jangan hanya berdiam diri dan menutup mata dan telinga hanya mendengar jawaban dari Kejati Sumut. "Jika kasus ini di endapkan, ada dugaan telah terjadi korupsi berjamaah sehingga DPR bungkam dan tidak berani mengambil tindakan," ungkapnya. (FER)

Penyimpangan Dana Terindikasi Diendapkan? KEJAKSAAN Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terindikasi ‘mengendapkan’ dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 334 miliar oleh PT Bank Sumut ketika dipimpin Gus Irawan Pasaribu. Hingga saat ini, kasus tersebut seakan kandas di tengah jalan. Kasus ini pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan nomor laporan 2011-02-000186 tanggal 10 Februari 2011. Diterima Kuswanto petugas penerima laporan pengaduan masyarakat di gedung KPK dan menurut humasnya Johan Budi, telah ditelaah. “Tapi karena si pelapor juga membuat laporan ke Kejatisu maka berkas laporannya telah kita limpahkan ke Kejatisu pada tahun lalu juga,” papar Johan Budi. Pihaknya juga berharap, Kejatisu tidak main-main dan terus memproses kasus tersebut hingga tidak mengundang kekecewaan di masyarakat. Apalagi Johan juga mengaku kerap mendengar adanya kekurang puasan di masyarakat bila kasus dugaan korupsi tidak ditangani KPK. “Namun KPK kan juga punya keterbatasan untuk menangani persoalan korupsi di seluruh Indonesia,” katanya. Informasi sebelumnya, PT Bank Sumut tersangkut sejumlah penyalahgunaan keuangan negara bahkan pada temuan BPK RI Tahun 2010 ada 22 jumlah kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 344.389. 531.423,15. Pihak petinggi Bank Sumut, disebut-sebut telah membagi-bagi uang miliaran rupiah yang berdelik pembagian jasa laba tahunan yang dibuktikan dengan temuan BI yang mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No:482/ Dir/DSDM-TK/SK/2006.

Khususnya pada pembagian jasa produksi dan tantien kepada pengurus diantaranya Komisaris, Dirut dan Direksi dari pembagian laba tahun 2004 & 2005 sebesar Rp 15.918. 701.481,55 yang diterima tanggal 13 Desember 2006. Pada tahun yang sama juga dibagikan fee pada pengurus Bank Sumut yang diantaranya Komisaris, Dirut dan Direksi sebesar Rp 15.507.231.578,91. PT Bank Sumut dalam pencapaian target ekspansi dan kualitas dari kredit Bendaharawan dan SPK. Gus Irawan Pasaribu juga mengakui telah memberikan fee kepada kepala daerah dari tahun 2002-2008 sebesar Rp 53,811 miliar. Dalam sejumlah kesempatan berbagai desakan pun muncul. Desakan kepada Kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi di PT Bank Sumut sesuai laporan masyarakat tertanggal 11 Juli 2011 yang diterima kepala seksi Persuratan di Kejati Sumut. Selanjutnya, mendesak Kejagung RI untuk menindaklanjuti laporan nomor surat 31/B/A1/ AMPP/Juni 2011 tertanggal 24 Juni 2011 tentang laporan dugaan korupsi di PT Bank Sumut yang diterima Risty di bagian kesekretariatan Kejagung RI. Berikutnya, mendesak Kapolri menindaklanjuti laporan AMPP dengan nomor surat 31/B/A1/ AMPP/Juni 2011 tertanggal 24 Juni 2011 tentang laporan dugaan korupsi di PT Bank Sumut yang diterima, Agustian di bagian Setum Mabes Polri Pangkat III/B tertanggal 24 Juni 2011. Saat dikonfirmasi via telepon, Gus Irawan Pasaribu dan Kahumas Bank Sumut Kalimonang Siregar tidak bersedia dikonfirmasi. (FER)

 Bank SUMUT

Sengaja Menutupi

Bank Sumut Didemo DESAKAN penolakan calon direksi Bank Sumut yang diajukan Pemegang Saham Pengendali (PSP) kembali disampaikan ke Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh, dimana sebelumnya disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Kota Medan. Kali ini, desakan yang sama juga disampaikan Front Rakyat dan Pemuda Indonesia (Framindoi) yang meminta BI agar mendiskualifikasi calon direksi tersebut, dalam aksi unjuk rasa damai beberapa waktu lalu. Dalam aksinya itu, massa membentang spanduk dan poster yang mengecam tindakan korupsi serta membawa empat ekor ayam yang menyimbolkan para calon direksi Bank Sumut tersebut. Massa juga menyerahkan berkas-berkas bukti dugaan kredit fiktif di Bank Sumut yang melibatkan salah seorang calon direksi kepada BI dan diterima Deputi Direktur BI Perwakilan Wilayah IX Sumut-Aceh, Divisi Pengawasan Bank Indra Yuheri. Pimpinan aksi J Sumarlin dalam orasinya menyatakan, pihaknya meminta kepada BI untuk bersikap independen dalam melakukan fit and proper test sesuai PBI No:12/23/ PBI/2010, serta mengeluarkan kebijakan dan keputusan untuk mendiskualifikasi kelima nama-nama calon direksi Bank Sumut karena cacat hukum sesuai dengan landasan UU yang berlaku di Indonesia. "Kami menilai, pencalonan kelima direksi ini terkesan dipaksakan karena menyalahi kewenangan dalam aturan perbankan yang terbukti dengan bukti otentik atas penyim-

pangan yang terjadi. Ironisnya, namanama calon direksi tersebut hasil keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) 14 Juni 2012 lalu, dan telah ditolak BI dengan alasan tidak sesuai dengan UU Perbankan, hingga menjadikan pertanyaan besar oleh publik," ujar Sumarlin. Karena itu, ungkapnya, pihaknya juga meminta kepada DPRD Sumut untuk melakukan peninjauan kembali hasil RUPS-LB yang dalam putusan hasil rapat tersebut telah ditolak oleh BI karena tidak sesuai dengan UU Perbankan. Pihaknya juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas pemilihan direksi Bank Sumut dengan melakukan auditing kepada masing-masing calon. Sementara itu, Deputi Direktur Divisi Pengawasan Bank, Kantor BI Wilayah IX, Indra Yuheri kepada wartawan menugkapkan, pihak BI menyampaikan terima kasih atas atensinya terhadap perkembangan Bank Sumut. "Kami berterimakasih atas partisipasinya dalam memberikan data-data dan informasi kepada BI, kami akan mempelajari dan mendiskusikan mengenai hal ini semoga semuanya dapat berjalan dengan baik," ujarnya. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang memproses para calon, kemudian setelah calonnya sudah ada baru akan di-RUPS-LB-kan kembali. "Semuanya ada aturan main, tidak bisa ditolak atau diterima begitu saja, tetapi harus ada proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Indra Yuheri menyebutkan, dalam permasalahan ini yang menjadi fokus BI itu ada tiga hal dalam proses penetapan calon direksi Bank Sumut ini, yaitu kompetensi, integritas dan kelayakan. Ketiga hal tersebut menyangkut dengan kemampuan calon apakah mampu dan layak untuk memimpin bank dengan aset Rp 21 triliun ini, track recordnya selama lima tahun terakhir dan ketentuan-ketentuan lainnya. "Hasilnya paling tidak ketiga hal tersebut yaitu kompeten apa tidak, integritasnya memadai atau tidak dan kelayakannya," sebutnya. Sebelumnya, massa juga menggelar aksi serupa di depan gedung Bank Sumut Pusat, Jalan Imam Bonjol Medan dilanjutkan ke DPRD Sumut dan terakhir di BI Medan. Di Bank Sumut, massa menyampaikan orasi dan menggelar teatrikal memberi makan ayam yang disimbolkan para calon direksi Bank Sumut. Setelah menyampaikan orasi sekira 20 menit, massa membubarkan diri. Salah seorang pensiunan Bank Sumut, Riswan Harahap, yang turut menyaksikan aksi unjuk rasa di Bank Sumut mendukung apa yang disampaikan para pengunjuk rasa. Dia mengaku tidak terima bila Bank Sumut dipimpin oleh orang-orang dari bank lain. "Saya pribadi tidak bisa terima calon direksi yang berasal dari bank lain, karena selain tidak mengenal lebih dekat Bank Sumut, ada dua calon direksi dari bank lain yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi untuk menjadi direksi," ujar pria yang mengaku dari tokoh 66 Sumut ini. (KBC)

Kasus Fee Terkesan Diam KASUS pembagian fee Bank Sumut ketika dikepalai Gus Irawan Pasaribu terjadi tahun 2002. Gus mengakui pemberian fee kepada kepala daerah dari tahun 2002-2008 sebesar Rp 53,811 miliar, penanganan hukumnya terkesan diam. Pembagian jasa produksi dan tantien juga dilakukan kepada pengurus di antaranya Komisaris, Dirut dan Direksi dari pembagian laba tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp 15.918.701.481,55 yang diterima oleh masing-masing, tanggal 13 Desember 2006. Pembagian ini sempat menjadi temuan tim pemeriksa dari Bank Indonesia (BI), menemukan korupsi di Bank Sumut yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No: 482/Dir/DSDM-TK/SK/

2006 tentang pembagian jasa produksi dan tantien kepada pengurus. Pada tahun 2006, laba juga dibagikan pada pengurus Bank Sumut yang di antaranya Komisaris, Dirut dan Direksi sebesar Rp 15.507.231. 578,91. Dari data yang ditemukan para petinggi Bank Sumut disinyalir telah melakukan pembagian keuntungan berdelik insentif yang di antaranya penerima aliran dana di PT Bank Sumut. Diduga dibagikan sesuai data temuan Bank Indonesia yakni; Komisaris Utama, Drs Kasim Siyo MSi, Komisaris DR Polin Pospos, Komisaris, Prof Bachtiar Hasan Miraza, Direktur Utama, Gur Irawan Pasaribu, Direktur Umum, Rudi Dogar Harahap, Direktur Pemasaran, Syahrul Zain Nasution, Direktur Kepa-

tuhan, Sutar. Ketujuh pengurus ini menerima dana dalam tiga tahun sebesar Rp 31.425.933.059. Pemberian insentif pembina sebesar Rp 7.306.624.899 ini dinilai kurang efektif dalam mendukung operasional PT Bank Sumut. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No 153/DIR/DPEM-KR/SK/ 2003 tentang pemberian insentif kepada pembina. Pemberian yang menyatakan tujuan diberikannya insentif pembina (kepala daerah) adalah untuk memaksimalkan peranan pembina dalam perbaikan kinerja PT Bank Sumut dalam pencapaian target ekspansi dan kualitas dari kredit Bendaharawan dan SPK. (HOC)

NEGARA kita memiliki aparat penegak hukum dan telah diberi kewenangan untuk menindak siapa pun yang telah merugikan negara. Jika Kejati Sumut tidak bisa berbuat banyak pada kasus Bank Sumut, jangan bilang kasus  Abdi Nusa Tarigan itu tidak ada unsur korupsinya, kata praktisi hukum Abdi Nusa Tarigan SH. "Laporan dan data dari masyarakat sudah ada. Data apa lagi sebenarnya yang dibutuhkan Kejati Su untuk menindaklanjutinya?" tanya Abdi. Pemerintah telah memberi kewenangan penuh pada Kejati Su sebagai lembaga hukum untuk menindaklanjuti adanya temuan dan laporan dari masyarakat. Yang ada, selama ini Kejati Sumut sengaja menutup-nutupinya dengan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. "Ini menunjukkan bahwa Kejati Sumut bukannya tidak mampu bekerja tapi sengaja menutupinya karena jika kasus tersebut terungkap maka akan banyak pihak yang terlibat," pungkasnya. (FER)

Kenapa SP3 Tidak Dikeluarkan? PRAKTISI hukum Joice Hutagaol menyebutkan sungguh mengherankan jika Kejatisu berani mengatakan tidak ditemukannya indikasi korupsi pada kasus Bank Sumut. "Hasil audit BPK sudah bisa dijadikan alat bukti  Joice Hutagaol bagi Kejatisu untuk menindaklanjutinya. Unsur korupsi yang bagaimana lagi yang dibutuhkan Kejatisu untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi di Bank Sumut," tanyanya. Sebagai lembaga hukum yang telah diberi kewenangan penuh, seharusnya ketika ada laporan dari masyarakat, Kejati Sumut harus sesegera mungkin melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jangan hanya bisa mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti karena alasan yang tidak masuk di akal. Toh proses hukum ada mekanismenya. "Kalau tidak bisa diselidiki dan tidak terpenuhi unsur korupsinya mengapa tidak dikeluarkan SP3-nya? Inilah yang akan menimbulkan banyak pertanyaan ditengah masyarakat karena Kejati Sumut tidak pernah transparan dalam mengungkap kasus korupsi di Sumatera Utara, apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat daerah," tukasnya. (FER)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Pusk esmas Puskesmas Gelar PPen en yuluhan enyuluhan Peduli K esehatan Kesehatan LANGSA - Penyuluhan tentang pelayanan kesehatan peduli kepada para remaja PKPRJ yang dihimbau kepada orang tua disetiap gampong untuk membersih lingkungan (Ramah Lingkungan) serta melaksanakan 3 M (Membuang kotoran Sampah, Mengubur sampah yang busuk, Menguras bak-bak dan selokan di rumah masing-masing, acara penyuluhan ini dalam dilakukan di wilayah Pemko Langsa dan kawasan kecamatan masing masing. Himbauan tentang pelayanan kesehatan Peduli kepada para remaja tersebut,” Puskesmas Langsa Barat menugaskan 2 orang petugas yaitu, 1. Nusya Rahma Syari dan Nathalia D Endarwaty, untuk mengadakan peduli kepada kebersihan lingkungan dan menjauhkan para remaja dari pengaruh Narkoba dan minuman keras/miras/acara penyuluhan ini digelar di Gampong Timbang Langsa wilayah Pemko Langsa, Kecamatan Langsa Baro. Penyuluhan pelayanan Kesehatan Peduli bagi para remaja bebas dari pengaruh Narkoba dan miras serta juga kebersihan lingkungan, dihadiri Bapak-bapak dan ibuibu warga masyarakat Gampong Timbang Langsa pada hari Rabu 21/11 2012 jam 10.00 s/d 11.30 wib selesai. Keuchik Timbang Langsa, Ensari selesainya acara penyuluhan Peduli Kesehatan tersebut mengatakan kepada KPK Pos, “sebenarnya acara penyuluhan tentang pelayanan kesehatan dan peduli kepada remaja untuk menjauhi pengaruh narkoba dan miras pada tanggal 5 November 2012 minggu lalu. “Dengan adanya penyuluhan PKPR ini yang dilaksanakan di Gampong Timbang Langsa, saya menyambut baik dan berterima kasih kepada petugas Puskesmas Langsa Barat yang telah terlaksanatugasnya dengan baik”, ujar Keuchik Timbang Langsa. (BSO)

Bupati Buka Rapat Konsultasi TP PKK ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib membuka secara resmi Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK dan Lomba Cerdas Cermat antar seluruh kader PKK Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 yang dipusatkan di Aula Serbagunan Sekretariat Daerah (Setdakab) Aceh Timur di Idi Rayeuk, Senin (19/11). Hadir dalam acara pembukaan tersebut diantaranya Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM, Ketua TP PKK Aceh Timur, Fitriani Binti Darwis ,Ketua Dharma Wanita , Para Kepala SKPK, Camat dan pengurus PKK se Aceh Timur dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, bupati mengajak agar segenap keluarga besar dan pengurus PKK Kabupaten Aceh Timur serta PKK Kecamatan untuk bersama sama aktif dalam membangun daerah dan masyarakat Aceh Timur dengan berbagai program program andalan PKK ini. Sebagai kaum ibu yang aktif di organisasi ini, juga diharapkan untuk tidak melupakan keluarga dan juga suami, mintalah izin kepada suami sehingga apa yang kita laksanakan mendapat berkah dan ridha Allah SWT. Usai membuka secara resmi Rapat Konsultasi TP PKK dan Lomba cerdas cermat ini, Bupati Hasballah Bin M Thaib di dampingi Sekda Syaifannur SH MM beserta ibu dan undangan lainnya juga berkesempatan meninjau langsung pameran aneka hasil kerajinan dan industri dari TP PKK Kecamatan se Aceh Timur yang digelar di halaman depan Setdakab Idi. Aneka kerajinan yang dipamerkan juga mendapat perhatian dari pengunjung yang hadir. (BSO)

Tgk Ahmadi Mustafa Pimpin BRA Aceh Timur ACEH TIMUR - Jabatan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur diserahterimakan dari pejabat lama Hasballah Ibrahim kepada pejabat baru Tgk Ahmadi Mustafa SPd.I dalam Sertijab/pelantikan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur di Idi, Senin (19/11). Sertijab ini berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 124/768/2012 Tanggal 14 November 2012. Dalam amanatnya, Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib mengharapkan agar pejabat baru dapat bekerja dengan bersungguh sungguh demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh Timur serta mantan-mantam anggota GAM atau kombatan. Kepada pejabat lama, atasnama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur, kami ucapkan terimakasih yang setinggi tingginya atas dedikasi dan tanggungjawab yang telah diberikan selama ini dalam menahkodai Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ini. Jabatan adalah amanah, karenanya jangan sampai menimbukan konflik dan perpecahan diantara kita,"harap Bupati Hasballah M Thaib. Acara sertijab ini turut dihadiri Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM seta para Kepala SKPK dan undangan lainnya. (BSO)

ACEH

DPP KWRI Benahi Konflik Internal ACEH TIMUR Organisasi kewartawanan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) yang terbentuk sejak era keemasan Reformasi pada tahun 1998 silam, kini sedang menghadapi konflik internal, dimana telah terjadi perpecahan dengan adanya kubu-kubu yang menyatakan bahwa dirinya adalah Dewan Pimpinan Pusat KWRI.

Pengurus DPP KWRI dengan anggota Dewan Pers (tengah) Bekti Nugroho. (Foto KPK POS bachruny si tompul)

Dengan adanya konflik internal di tubuh KWRI, DPP KWRI yang dipimpin oleh Ketua Umum KRT Heru Ansori SH MM, mengadakan acara audensi dengan Dewan Pers, Selasa (6/11) kemarin. Pertemuan ini tidak lain adalah untuk membahas dan menjelaskan tentang konflik internal yang dihadapi oleh KWRI saat ini,

dalam acara audensi dengan Dewan Pers, DPP KWRI diterima oleh Bekti Nugroho anggota Dewan Pers yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Luar Negeri. Dalam acara audensi dengan Dewan Pers, Ketua Umum DPP KWRI KRT Heru Ansori SH MM, didampingi oleh Raymond B Pardede SH Sekjen DPP KW-

RI, M Soegianto SE Bendahara DPP KWRI, Tim Advokasi KWRI dan beberapa perwakilan DPD KWRI. Ketua Umum DPP KWRI KRT Heru Ansori SH MM, berharap kepada Dewan Pers agar membantu memfasilitasi penyelesaian konflik ini, selain menjelaskan masalah yang terjadi di KWRI, ia juga mempermasalahkan tentang pengelola gedung

Dewan Pers dimana dengan mudahnya pengelola gedung mempersilahkan dan memberikan izin kepada KWRI tandingan untuk mengadakan pelantikan pengurus KWRI tandingan dan menyediakan kantor di Lantai V gedung Dewan Pers, sebagai kantor DPP KWRI yang diketuai oleh Ozzy. Setelah mendengarkan penjelasan dari DPP KWRI, Bekti

Aliansi FMPP Pertahankan Lahan Pemda TOBASA - Terkait pelaksanaan pembangunan 14 unit Ruko di areal kantor Camat Habinsaran, aliansi Forum Masyarakat Peduli Parsoburan (FMPP) melalui juru bicaranya S.Pardosi menyatakan dengan tegas perasaan kecewa. Menurut masyarakat Habinsaran, secara khusus warga Parsoburan Tengah, melalui Forum Masyarakat Peduli Parsoburan mengatakan, areal lahan perkantoran itu diberikn kenagarian marga Pardosi untuk menjadi milik Pemda di era Pemkab Toba Samosir belum mekar dari Pemkab Tapanuli Utara. Oleh beberapa pihak, lahan itu diduga telah beralih fungsi menjadi milik pribadi. Atas alih fungsi itu FMPP mengecam, akan mengusut dan mempertanyakan keberadaan lahan Pemda ke DPRD dan Bupati Toba Samosir.

Mencermati surat perjanjian sewa menyewa pemakaian tanah milik Pemkab Toba Samosir tanggal 23 April 2003 Nomor:00239/06/SPSMTP-DPKP/2003, dengan adanya surat perjanjian tersebut, maka FMPP mempertahankan isi dari perjanjian sewa menyewa pemakaian tanah milik Pemkab tersebut. FMPP menolak, surat pengumuman No:308/VII/2012, dalam hal tindak lanjut surat Kadis Pasar Kebersihan dan Pertamanan Tobas No : 100/264/DPKB/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pemasangan papan pengumuman sehubungan surat Camat Habinsaran No: 030/288/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang pemanfaatan tanah PemkanTobas yang ada di Kec. Habinsaran. FMPP mengatakan surat yang diterbitkan Camat Habinsaran Sabam Pardosi ada kejanggalan. FMPP

menduga surat dan pendirian pembangunan ruko di rekayasa, dan mengangkangi Perda Tobasa. FMPP berharap pemangku kepentingan masyarakat Bupati, DPRD dan penegak hukum segera menindak lanjuti permasalahan tersebut. FMPP,menginginkan transparansi peraturan perundang-undangan yang bebas KKN. Camat Habinsaran ketika dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, pembangunan ruko di komplek lahan Pemda diakuinya. Katanya pembangunan ruko itu mengacu prosedur perundang-undangan dengan tujuan membenahi pembangunan di Habinsaran. “Termasuk menata dan memotivasi Kantor Camat Habinsaran yang selama ini terlihat kumuh,”lanjut camat Habinsaran. (LIBER/TETTY)

Sekda Buka Pelatihan Pemberdayaan Komite Sekolah ACEH TIMUR - Komite Sekolah berfungsi sebagai penggerak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam membantu pendidikan sekolah, menerima aspirasi,ide masyarakat dan seterusnya analisis dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk diajukan ke sekolah.Disamping itu, Komite Sekolah juga diharapkan dapat menghimpun dana dan untuk keperluan sekolah guna memenuhi berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah. Demikian antara lain sambutan Bupati Aceh Timur diwakili Sekretaris Daerah, Syaifannur SH MM saat membuka Pelatihan Pemberdayaan Komite Sekolah Angkatan III Aceh Timur Wilayah I Peureulak, Selasa (20/11) di Aula Kantor Camat Peureulak yang digelar oleh MPD Kabupaten Aceh Timur. Lanjut Sekda, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) sebagai salah satu lembaga Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang melaksanakan pelatihan ini sangatlah tepat, karena dengan adanya pelatihan ini diharapkan pengurus Komite Sekolah akan memahami apa yang menjadi peran. kae, fungsi dan tugasnya sehingga nantinya mampu berperan membantu sekolah. Demikian juga halnya dengan kepala sekolah, akan bersedia dan selalu bekerjasama yang sinergis dengan para orangtua dan stanke holder pendidikan lainnya. Pendidi-

PEL PELAATIHAN - Sekda Aceh Timur saat membuka Pelatihan Komite Sekolah.(Foto KPKPOS Bachruny Sitompul) kan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, karena pendidikan adalah faktor yang sangat berperan dalam pembentukan watak, kemampuan dan keterampilan masyarakat bangsa itu sendiri. Apabila setiap masyarakat memiliki watak yang sehat, pengetahuan yang luas dan tinggi serta keterampilan dalam berbuat, maka dapat dipastikan masyarakat dapat mengelola setiap sumber daya yang tersedia dan dengan demikian akan dapat hidup lebih layak,lebih sempurna, lebih mampu dan mudah,lebih aman nyaman serta hidup lebih sejahtera dan bermartabat. Pemkab Aceh Timur pada hakikatnya juga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk itulah Pemkab Aceh Timur bertekad melaksanakan pelayanan

pendidikan yang profesional dan bermutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang ada dengan menyediakan berbagai fasilitas dan sumberdaya yang dibutuhkan. Sementara itu Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, Drs Abdullah Arya menyatakan bahwa pelatihan ini sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dan partisipasi MPD dalam memajukan dunia pendidikan daerah ini. Ini pelatihan Komite Sekolah yang ke tiga dimana tahun 2010 lalu digelar di Wilayah III Simpang Ulim, 2011 di Wilayah II Idi dan tahun ini 2012 di Wilayah I Peureulak. Pelatihan KS ini diikuti oleh para Kasek, Pengurus Komite Sekolah dan stake holder lainnya selama satu hari penuh dan juga turut dihadiri anggota Komisi E DPRK Aceh Timur, Camat Peureulak Kota dan muspika setempat. (BSO)

Nugroho menyarankan agar DPP KWRI menulis surat kepada Dewan Pers tentang kronologis terjadinya konflik internal dan melampirkan buktibukti yang ada. “Dewan Pers tidak bisa melakukan interfensi masalah internal di yang ada di tubuh KWRI, karena ini merupakan masalah internal maka KWRI sendiri yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini, sedangkan Dewan Pers hanya bisa menjadi fasilitator bagi KWRI,” jelas Bekti. “Kami sebagai DPP KWRI yang sah secara hukum akan memberikan somasi kepada DPP KWRI tandingan yang di Ketuai oleh Ozzy Sulaeman Sudiro SH MSc, agar mengembalikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang asli kepada kami,” kata Sekjen DPP KWRI Raymond B Pardede SH. DPP Komite Wartawan Reformasi Indonesia kini sedang melakukan pembenahan, dengan kembali membentuk KWRI yang solid, dan bertanggungjawab agar bisa membina para wartawan yang berada dalam naungan KWRI. (TEAM)

Kelompok Usaha Garam Rakyat Ikut Lokakarya ACEH TIMUR - Sebanyak 50 peserta yang tergabung dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dari dua kecamatan , Julok dan Darul Aman Kabupaten Aceh Tmur mengikuti "Lokakarya Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2012 yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur di Aula SKB Idi,Senin(19/11). Kegiatan lokakarya ini dibuka langsung Kepala Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, T Dahlan SE MAP. Dalam sambutannya, Kadis menegaskan program PUGAR ini juga disinergikan dengan penggunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yaitu tehnologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bersifat dinamis, sesuai dengan kemampuan,tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Tujuan pemanfaatan dari TTG ini adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya. Melalui sentuhan dan wujud tehnologi tepat guna ini diharapkan dapat membantu masyarakat petambak garam Kabupaten Aceh Timur untuk memecahkan permasalahan yang selama ini dihadapi, meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pertumbuhan desa, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan tanggugjawab membangun diri serta lingkungannya. Adapun pemateri atau narasumber diantaranya Tim PUGAR Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal ini diwakili Kasub Direktorat Sosial Budaya Masyarakat, Gumilar, Kadis Kelatan dan Perikanan Aceh Timur, T Dahlan SE MAP, Perwakilan Diskoperindag Aceh Timur, Tim Teknis Pemberdayaan PUGAR Kabupaten Aceh Timur dan Perwakilan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. (BSO)

Fadly Nurzal : Israel Bangsa Penipu dan Pembunuh MEDAN - Seratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan Konjen Amerika Serikat di Medan, Jalan MT Haryono, Kamis (22/11). Mereka mengecam dan mengutuk zionis Israel atas pembantaian-pembantaian serta penyerangan ke Kota Gaza di Palestina. "Kita adalah partai Islam. Yang ditindas di Palestina adalah umat Islam. Kita disini juga harus berjuang hingga tetes darah terakhir demi memperjuangan kemenangan Islam," ujar Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal, S.Ag saat orasi. Dijelaskan Fadly, bangsa Is-

rael adalah bangsa penipu dan pembunuh yang melakukan penjajahan di tanah Palestina. Padahal dalam sejarah, kata Fadly, Israel tidak pernah memiliki tanah di Palestina. Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun hak Israel untuk menguasai Palestina. ”Itu penjajahan biadab yang ditentang oleh seluruh negaranegara di dunia, kecuai Amerika Serikat dan sekutu Israel,” tegas Fadly. Sambil berorasi, Kader PPP Kota Medan yang berunjukrasa di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan coba mendesak masuk ke dalam Kantor Konjen AS. Massa mulai

merapat ke bagian depan petugas kepolisian yang melakukan pagar betis di depan pintu Gedung Uniland, Kader PPP terlihat mulai merangsek masuk ditengah pengawalan petugas. "Ayo kader PPP semua merapat kesini. Kita mau masuk ke dalam," seru koordinator aksi Tamrin Harahap. Massa PPP juga menilai PBB sebagai dewan keamanan dunia tidak adil dalam menyelesaikan persoalan Palestina yang selalu ditindas oleh Israel. "Ini juga kebiadaban Amerika dan kalau Konjen tidak keluar, kami yang akan masuk ke dalam," ujarnya, sembari meminta Kepala Konsulat Jenderal AS

menemui mereka keluar. Sementara itu Sekretaris FPPP DPRD Sumut H Ahmad Hosen Hugatalung dalam orasinya menyampaikan, pembunuhan yang dilakukan zionis Israel di Palestina merupakan kejahatan kemanusiaan. Sebab yang terbunuh adalah warga sipil dan anak-anak. Untuk itu, kita menyeru kepada seluruh dunia untuk melakukan berbagai upaya menghentikan pembunuhan yang dilakukan Israel, ”Warga sipil dan anak-anak tidak berdosa dan tidak tahu menahu, kenapa mereka yang dibunuh. Ini adalah kekejaman yang sangat luar biasa. Oleh karena PPP mengutuk keras

tindakan pembunuhan tersebut,” tegasnya sambil menyampaikan bahwa ia menggaransi aksi PPP kali tidak akan anarkis. ”Kalau ada yang anarkis, saya bersedia ditangkap duluan,”sebut mantan aktivis Muhammadiyah itu. Setelah melakukan orasi massa yang berunjukrasa pun membakar ban bekas sehingga tampak asap hitam mengepul di depan barikade petugas yang mengawal di depan pintu Gedung Konjen AS Medan. Tampak para petugas berusaha untuk memadamkan api dari ban bekas yang dibakar massadan sempat terjadi aksi saling dorong. (MH)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Dialog Publik KAHMI Batubara

Bupati Nias Lantik Pejabat Struktural NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laol melantik dan mengambil sumpah lima orang pejabat struktural eselon II dan III lingkup pemerintah Kabupaten Nias bertempat di lantai 3 kantor Bupati Nias,Selasa kemarin. Bupati Nias dalam arahannya mengatakan pelantikan dan pengambilan janji pejabat struktural eselon II dan III lingkup Pemkab Nias bertujuan untuk mengisi beberapa jabatan lowong dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. Sebagaimana kita sadari bersama, tuntutan profesionalisme PNS semakin nyata diperlukan mengingat semakin cepatnya arus perubahan masyarakat ke arah yang semakin dinamis, sehingga dalam menghadapi masyarakat yang semakin dinamis tersebut maka birokrasi pemerintah perlu bergeser ke arah yang lebih dinamis pula agar mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat sebagai konsekwensi logis dari masyarakat modern yang terbuka, ujarnya. Menurutnya pengambilan sumpah ini sebagai bagian dari dinamisasi orgnisasi birokrasi yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan Pemkab Nias bukan kepentingan orang per orang. Diharapkan kepada pejabat yang dilantik agar meningkatkan kinerja untuk membangun citra PNS sebagai aparat birokrasi yang lebih baik di mata masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan dan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Nias. Pejabat eselon II dan III yang dilantik masing-masing, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Yulianus Zai, Asisten Administrasi Umum, Marulam Sianturi, Kadis Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Famahato Mendrofa, Kabag Keuangan Raradodo Telaumbanua, Sekretaris Dinas Perindag, Energi dan SDM, Bazatulo Gulo. (YAGI)

P-APBD Tanjungbalai 2012 Dibahas TANJUNGBALAI - Belanja Daerah Pemko Tanjungbalai dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp14.080. 264.126 atau 2,90 persen dari Rp 484.903.380.096 APBD murni 2012 menjadi Rp498.983.644.222. "APBD PemkoTanjungbalai 2012 dan perubahannya adalah penjabaran rencana kerja penyelenggara pemerintahan yang memuat kondisi keuangan daerah mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan atas rencana sekaligus cara memperoleh sumber dananya," ungkap Walikota Tanjungbalai Dr HThamrin Munthe MHum saat menyampaikan nota pengantar RPAPBD 2012 di sidang paripurna DPRD Tgbalai, Senin (12/11). Walikota menegaskan, nota keuangan RPAPBD 2012 ini disampaikan sebagai tambahan informasi kepada anggota DPRD, agar lebih jelas DPRD dipersilakan menelaah RPAPBD dalam pembahasan melalui rapat rapat selanjutnya. "Diiringi dengan harapan dan doa kiranya RPAPBD 2012 ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah," katanya. Anggota DPRD Tanjungbalai Dahnil KaroKaro menilai,nota pengantar RPAPBD 2012 yang disampaikan walikota kabur, sebab tidak dilengkapi dengan penjabaran rencana penggunaan anggaran. Pasalnya, pertambahan belanja sebesar Rp 14.080.264. 126 tidak jelas penggunaannya. Seyogiyanya, walikota telah menyampaikan dalam nota pengantar arah kebijakan penggunaan anggaran itu, bukan menyerahkannya dalam pembahasan di legislatif. "Kami melihat nota pengantar RPAPB 2012 ini mengambang alias kabur, sebab tidak disertai penjabaran rencana penggunaan anggaran dan kita menduga hal ini akan memberikan peluang terjadi negosiasi dalam pembahasan di legislatif dan memunculkan kesan eksekutif tidak memiliki konsep pembangunan," ujar anggota dewan dari Partai Hanura itu. Dalam penyampaian nota pengantar, katanya, tertera rancangan belanja bersama sasaran penggunaan anggaran. Sebab, sidang paripurna DPRD terbuka untuk masyarakat umum hingga perlu ada kebijakan yang transparan. Bila semua diputuskan melalui pembahasan makna sidang paripurna menjadi bergeser. (HER)

Bangunan Liar di RTH WFC Harus Ditertibkan TANJUNGBALAI - Bangunan liar yang berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Water Front City (WFC) Kota Tanjungbalai harus ditata. Sebab, bangunan tersebut merusak keindahan wisata Kota Kerang yang setiap hari dikunjungi warga. Ketua LSM Gerakan Hati Nurani (GHN) Tanjungbalai Rudi Rinaldi kepada Komen,Selasa (20/11) mengatakan, keberadaan beberapa bangunan liar yang ditemukan di RTH WFC Tanjungbalai, menimbulkan kesan kumuh. “Secara tidak langsung merusak keindahan objek wisata satu-satunya yang ramai dikunjungi di Kota Kerang," katanya.Rudi menegaskan,Pemko Tanjungbalai harus mampu mengambilkan kebijakan dan tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 15/ 2001 yang melarang mendirikan bangunan di wilayah RTH.Bahkan katanya,Pemko sudah memajangkan plank larangan mendirikan bangunan di lokasi RTH WFC.“Namun, sampai saat ini kelihatannya hanya sebatas pemajangan plank saja dan tindakan untuk melakukan eksekusi terhadap beberapa bangunan liar belum dilakukan,”kata Rudi menyesalkan. Sebelumnya anggota DPRD Tanjungbalai Hakim Tjoa Kien Lie menyesalkan,kebijakan yang dilakukan Pemko Tanjungbalai hanya sebatas mendirikan plank larangan mendirikan bangunan di kawasan RTH,tetapi bukti untuk

SUMUT

Akbar Tanjung : Kita Bangga Kader KAHMI Maju Dalam Pilgubsu BATUBARA - Tokoh nasional Akbar Tanjung yang juga Dewan Penasehat Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI), mengatakan kader-kader KAHMI jangan lelah berkontribusi untuk membangunan bangsa dan negara. Kontribusi itu dapat dilakukan sesuai posisi kader KAHMI diberbagai tingkatan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. ”Kita harus bangga, di Pilgubsu Sumut ada kader KAHMI yang maju seperti H. Fadly Nurzal, S.Ag,” kata saat menjadi keynote speaker pada Dialog Publik yang dilakukan Pimpinan Daerah KAHMI Kabupaten Batubara, di Aula Geudng PT Inalum, Indrapura Batubara, kemarin. Lebih lanjut Akbar yang juga Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Pusat tersebut menyebutkan bangsa ini sedang mengalami masamasa perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, KAHMI harus ikut serta berperan dengan memperbanyak melakukan kebaikan. Apalagi saat ini kader-kader KAHMI ada disemua lini kehidupan, seperti di Partai Politik, Eksekutif, swasta dan lain se-

bagainya. ”Kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan harus dipahami dalam era demokratitasi perberdaan itu adalah rahmat. Artinya saat berbeda, KAHMI tetap mampu melahirkan kebaikan,” ujarnya. Dibagian lain, Presidium KAHMI Provinsi Sumut harus, H. Fadly Nurzal , S.Ag menyebutkan kader-kader KAHMI harus mampu bergerak bersama-sama dari tempat yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Pola itu dilakukan dalam rangka memperkuat posisi KAHMI yang sudah tersebar diberbagai tingkat kepemimpinan di masyarakat, bangsa dan negara. ”Ke depan strategi yang harus dilakukan KAHMI adalah bergerak bersama dari tempat berbeda,”ujar H. Fadly Nurzal, S.Ag saat tampil sebagai pembicara pada dialog Publik tersebut. Pembicara selain H. Fadly Nurzal yang juga ketua DPW PPP Sumut dan Calon Wagubsu, adalah H. Dadang Hermawan dan Dewan Pembinan KAHMI Nasional Akbar Tanjung. Tampak hadir Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, para pejabat SKPD dan undangan lainnya. Dijelaskan Fadly, upaya bergerak bersama itu bagian dari komitmen dan perjuangan KAHMI dalam berpartisifasi membangunan Indonesia. Sebagimana amanah dalam angga-

ran dasar bahwa KAHMI merupakan cendikiawan muslim dengan kemitraan bekerja dan mengabdi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. ”Kita sebagai cendikiawan muslim mampu bermitra dengan siapapun untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sebagai upaya melahirkan kemashlahatan di tengahtengah masyarakat. Jika dapat dilakukan KAHMI, maka sesungguhnya KAHMI telah ikut berkontribusi besar dalam membangun bangsa ini,”ungkap Fadly. Sebelumnya H Dadang Hermawan, menyoriti tentang pentingnya KAHMI membangunan karakter bangsa. Sebab menurut Dadang, persoalan besar bangsa ini adalah memudarnya karakter masyarakat sebagai bagian dari bangsa. Pada posisi, kata Dadang, KAHMI bisa menjadi kekuatan yang memberikan solusi atau KAHMI bagian dari persoalan yang harus dicarikan solusi. Persoalan karakter bangsa kata Dadang hingga hari ini belum tuntas dan menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan. ”Kalau membasmi korupsi mudah, meminimalisir tindak kriminalitas juga muda, yakni dengan tidak melakukannya. Dan itu bisa dilakukan jika manusia-manusia Indonesia memiliki karakter yang kuat sebagai bagian elemen bangsa,”ucapnya. (SAH)

Mutasi PNS Tanjungbalai Sudah Sesuai Peraturan TANJUNGBALAI - Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaraan Pemko Tanjungbalai, terutama dalam jabatan struktural sesuai dengan Paraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002. " Hal itu disampaikan Walikota Tanjungbalai melaui Wakil Walikota Rolel Harahap dalam rapat paripurna DPRD Senin (19/11). Dikatakannya, dalam peraturan itu dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang untuk mengangkat PNS kedalam jabatan struktural adalah Walikota Tanjungbalai selaku pejabat pembina dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Ketentuan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural tidak menjadi larangan untuk mengangkat PNS yang berada dilingkungan Pemko Tanjungbalai. Namun, terkadang dalam menempatkan PNS sesuai dengan kompetensinya, khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) teknis seperti dinas Pertanian, Perikanan, Pekerjaan Umum dan tata Kota menjadi kendala,"kata Walikota. Walikota menjelaskan, dalam menempatkan PNS untuk menuduki suatu jabatan struktural, mutasi jabatan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan faktor - faktor lain, seperti lowongnya jabatan dan evaluasi terhadap pemegang jabatan." Tentunya untuk melakukan mutasi jabatan itu harus melalui Baperjakat yang fungsinya memberikan pertimbangan kepada walikota Tanjungbalai selaku pejabat pembina kepegawaian, untuk menetapkan keputusan akhirnya. Disamping itu,peraturan yang mengatur tentang pengangkatan jabatan struktural tidak ditentukan masa jabatan, setelah di evaluasi ternyata perlu mutasi. “Sedangkan faktor lain di luar persyaratan yang ditetapkan tidak menjadi alasan termasuk istilah " Suap Menyuap " untuk sebuah posisi jabatan," jelasnya. (HER)

PPP Batubara Siap Menangkan Chairuman-Fadly

Fadly Nurzal : Kami Hanya Hamba Allah yang Ingin Membangun Sumut BATUBARA – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Fadly Nurzal, S.Ag menegaskan kepada seluruh kader PPP di Kabupaten Batubara agar jangan malu menjadi kader PPP. Sebab, menjadi kader PPP adalah untuk menegakkan syiar Islam dan beribadah. Penegasan itu disampaikan Fadly Nurzal saat melakukan silaturrahmi sekaligus konsolidasi bersama pengurus dan kader PPP di Kabupaten Batubara, Senin (20/11) kemarin. Kata Fadly saat ini PPP menjadi pusat perhatian terkait Pilgubsu 2013. Berbagai komentar dan tanggapan miring muncul untuk melemahkan semangat para pengurus dan kader PPP. Dalam dinamika politik, kata Fadly hal itu biasa dan harus ditanggapi secara arif dan bijaksana. Tanggapan dan pendapat miring itu harus jangan sampai melamahkan semangat kita. Atau jangan sampai hal itu membuat kita malu menjadi kader PPP. Disebutkan Fadly, PPP sebagai partai tertua sudah kenyang dengan asam garam perpoliti-

mengambil tindakan tegas sesuai dengan Perda tersebut sama sekali belum dilaksanakan.“Kita tentu menginginkan lokasi objek wisata WFC yang setiap harinya ramai dikunjungi warga dari dalam maupun luar daerah harus bersih,” katanya. (HER)

Bupati Pimpin Peringatan Hari Pahlawan 2012 KISARAN - Bupati asahan, Drs H Taufan Gama Siamtupang MAP memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2012 di Halaman Kantor Bupati Asahan, Sabtu, 10 November 2012. Upacara diikuti oleh para peserta dari kalangan TNI, Polri, Pelajar, Pemuda dan para pejuang dari DHC dan LVRI. Usai upacara, secara simbolis para pejuang mendapatkan bingkisan dari Pemkab Asahan berupa sembako dan dana transportasi, hal ini dilakukan merupakan bentuk kepedulian dan perhatian terhadap para pejuang. AmanatMenteri Sosial Republik Indonesia, Salim Segaf Al Jufri yang dibacakan Bupati Asahan mengatakan melalui momentum Hari Pahlawan tahun ini, mari berjuang dan membangun negeri untuk mewujudkan kesjahteraan rakyat, sehingga Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang bermartabat yang dapat

BERI SAMBUT AN - Ketua DPW PPP Sumatera Utara yang juga Calon Wakil Gubsu H SAMBUTAN Fadly Nruzal, S.Ag saat menyampaikan sambutan pada acara Silaturrahmi dan konsolidasi bersama DPC PPP Kabupaten Batubara, kemarin. kan di Indonesia. Oleh karena, berbagai cibiran dan pandangan negatif terhadap PPP yang saat ini berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pilgubsu 2013, harus dijadikan motivasi untuk berbuat lebih baik. ”Jadikan seluruh dinamikan politik yang merendahkan Chairuman-Fadly menjadi semangat baru untuk membuktikan bahwa kader terbaik PPP mampu memimpin Sumut,”jelas Fadly.

berdiri sejajar dengan negara lain di dunia serta keutuhan NKRI dapat terus terjaga. “ Semoga melalui Peringatan Hari Pahlawan, semangat dan nilai kepahlawanan dapat terus tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai modal sosial untuk menyelesaikan masalah bangsa, “ demikian kata Bupati Asahan Usai melakukan upacara Bupati Aasahan beserta Ketua DPRD Asahan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) melakukan ziarah kemakam pahlawan Asahan dengan menabur bunga di pusara para makam pahlawan. Sebagai pemimpin upacara di makam pahlawan dilakukan oleh Kapolres Asahan, AKBP Yustan Alfiani.diawali dengan pemberian penghormatan kepada para arwah pejuang. (IN)

Pemkab Laksanakan Penetapan Pencatatan Kelahiran NIAS – Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan sidang lapangan tentang penetapan pencatatan kelahiran yang sudah melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran. Acara tersebut dipimpin wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu,SH,MH bertempat di Kantor Camat Hiliserangkai, kemarin. Wabup dalam sambutannya mengatakan undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Lebih lanjut disebutkan Fadly bahwa keputusan berpasangan dengan Chairuman Harahap bukan karena terpaksa, tapi sudah melalui pertimbangan dan analisis mendalam. Chairuman adalah satu-satunya tokoh Tapabuli Bagian Selatan (Tabagsel) atau pantai barat yang maju pada Pilgubsu kali ini. Sementara Fadly Nurzal merupakan representasi dari pantai timur yang lebih mayoritan dihuni suku melayu.

Dan pelaksanaan penetapan dimaksud telah efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2012 yang lalu kepada warga negara Republik Indonesia. Menurutnya, memang diakui bahwa pelaksanaan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun bukan merupakan hal yang mudah bagi mayoritas penduduk Kabupaten Nias,tetapi karena banyak faktor yang mempengaruhinya,yakni faktor jarak, dan faktor biaya,katanya. Ditempat yang sama Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, Yanu Eli Nazara,BA mengatakan untuk tahun 2012 sidang lapangan penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun sejak tanggal kelahiran sudah 2 kali putaran yang dipusatkan di 3 kecamatan yakni rayon I Kecamatan Gido, rayon 2 kecamatan Idanogawo dan rayon 3 Kecamatan Hiliserangkai. Dikatakan, sebagai instansi pelaksana pencatatan sipil, Dinas Jependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias telah aktif mensosialisasikan dan menyeberluaskan informasi ini kepada seluruh masyarakat melalui surat dinas kepada camat, siaran RRI Pro 1 Gunungsitoli maupun melalui surat kabar serta kegiatan pelayanan langsung pencatatan sipil di sembilan kecamatan yang dilaksanakan secara bergilir. (YAGI)

Pemkab Asahan Jalin Kerjasama dengan DJKN KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal

Kemudian dari sisi partai politik, Golkar merupakan partai berbasis Nasionalis sementara PPP merupakan satu-satunya partai Islam di Indonesia. Artinya pasangan ini merupakan perpaduan antara Nasional dan religius. ”Pasangan ini mencerminkan heterogenitas masyarakat Sumatera Utara,” ungkap Fadly. Siap Menangkan CH-FN Sebelumnya ketua DPC PPP Batubara Ahmad Badri, menegaskan seluruh fungsionaris dan kader PPP di Kabupaten Batubara siap memenangkan pasangan Chairuman Harahap Fadly Nurzal (CH-FN). Komitmen itu, kata Badri sebagai bentuk kebanggaan PPP Batubara atas tonggak sejarah yang telah ditancapkan Fadly Nurzal dengan tampil sebagai Calon Wakil Gubernur. Selama ini, kata Badri, PPP hanya berani mengusung tokoh diluar kader untuk maju pada pilkada daerah. Sikap seperti itu sudah lewat, karena saat ini kader-kader terbaik PPP siap tampil memimpin demi mewujudkan kesejahteraan ummat

Kekayaan Negara (DJKN) Medan dalam hal pengelolaan asset daerah. Kerjasama tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua belah pihak, antara Pemkab Asahan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sofyan dan Kantor Wilayah II DJKN Medan Etto Sunaryanto. Kerjasama ini merupakan upaya Pemkab Asahan agar ke depan seluruh asset dapat dikelola dengan baik, sebab asset Pemkab Asahan setiap tahun terus bertambah. Maka kita kerjasama dengan pihak DJKN.“Kerjasama ini telah ditandatangi beberapa waktu lalu. Artinya Pemkab ke depan akan mengelola asset bersama DJKN,” kata Kepala DPPKA Asahan, Nazaruddin, Selasa lalu. Kemudian Nazaruddin menjelaskan setelah penandatanganan kesepkatan, pihaknya dalam waktu dekat akan mempersiapkan data seluruh asset, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu, saat melakukan penandatanganan, Kakanwil II DJKN Medan, Etto Sunaryanto SE MM mejelaksan kerjasama ini bertujuan untuk menagani bersama dalam hal fasilitasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan daerah Kabupaten Asahan. Aset daerah harus dikelola dengan baik, maka itu pihak DJKN siap untuk membantu daerah dalam pengelolaan asset. Dan dalam pengelolaan asset nantinya DJKN akan menurunkan staf ahli yang berkopetensi, sehingga daerah dapat menata asset untuk menuju opini lebih yang baik. (IN)

Islam di Sumatera Utara. ”Kami berjanji akan berjuang dan bekerja keras demi memenangkan pasangan Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal menuju Sumut-1,” tegasnya. Dibagian lain, Ketua PW GPK Sumut yang juga Wakil Ketua DPW PPP Sumut serta anggota DPRD Sumut H Bustami HS, secara tegas menegaskan bagi Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumut, adalah harga mati untuk memenangkan pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal. ”Kemanangan pasangan ini merupakan harga mati bagi seluruh fungsionaris dan kader GPK di Sumut,”katanya. Turut hadir mendampingi Cawagubsu Fadly Nurzal, sejumlah pengurus DPW PPP Sumut di antaranya H. Nuzirwan B Lubis, H. Hosen Hutagalung, Darwin Marpaung, M. Soleh Tanjung, Tazmir Panggabean, Ahmadan Harahap, Faisal Hutabarat. Tutur mendampingi Ketua DPC PPP Sergai H. Usman Effendi Sitorus, Wakil Sekretaris DPC PPP Medan Mursal Harahap dan Tamrin Harahap. (SAH/MH)

Di Langkat Bidan Desa Terima Gaji Buta LANGKAT - Kunjungan wartawan KPK Pos di Desa Garunggang menyerap aspirasi masyarakat warga Kecamatan Sei Bingai Langkat mendapatkan informasi yang sangat ironis. Seorang warga mengungkapkan keluhannya dan kekecewaan atas pelayanan kesehatan. Saya ini orang miskin, ketika ingin berobat ke Puskesdes saya terkejut mendapat informasi kantor tersebut sudah satu tahun tidak berfungsi. Begitu juga bidan desa inisial MG tidak pernah menjalankan tugas. Sebagai PNS seharusnya mengutamakan disiplin kerja dan tanggungjawab sebagai abdi masyarakat. Ternyata bidan desa berinisial MG ini, kinerjanya sangat buruk. Sejak bertugas, berbulan–bulan ia tidak pernah melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai tugasnya. Ironisnya akhir bulan tetap menerima gaji. Salah seorang tokoh masyarakat baru – baru ini kepada KPK Pos mengatakan, bidan MG ini benar–benar keterlaluan. Ia tak malu menerima gaji tiap bulan, meskipun tak pernah menjalankan tugas. Ia lebih mendahulukan kepentingan bisnis pribadi ketimbang menjalankan tugas sebagai bidan desa, ujar warga tersebut. Oleh karena itu elemen masyarakat mendesak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, segera menindaktegas, bila perlu memecat bidan desa berinisial MG ini. karena telah merugikan negara melalui Dinas Kesehatan. (Sinulingga) (INRO)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

DAERAH

Keamanan Vs Infrastruktur

Peta Kekuatan Cagub-Cawagubsu

JUMIRAN yang merupakan pasangan dari Effendi mengaku tidak menyangka akan bersanding dengan Effendi untuk maju sebagai cagub-cawagubsu. “Suatu hal yang tidak diduga-duga saya berpasangan dengan Bapak Effendi sebagai pasangan cagub-cawagubsu,” ujarnya. Sebaliknya Effendi mengaku beruntung dan berpasangan dengan Djumiran. Pasangan yang saat ditemui KPK Pos sedang bertandang di kantor Star Indonesia mengaku jika mereka terpilih nantinya, mereka akan fokus kepada keamanan yang ada di Sumut terutama di Medan. Kesejahteraan buruh pun tidak luput dari rencana mereka. Effendi pun mengatakan tidak akan membuka cela untuk premanisme, adanya premanisme karena adanya kepentingan politik. Jika sebagai aparat tidak memberikan kesempatan bagi premanisme baik dalam kepentingan politik. Maka premanisme tidak akan ada. “Premanisme yang ada saat ini hanya ditingkat politik,” ujarnya. Sementara Chairuman Harahap mengaku jika ia dan pasanganya terpilih, ia akan melakukan perubahanperubahan signifikan. Menurutnya kekuasaan bukanlah untuk menundukkan rakyat tetapi melayani rakyat. Potensi Sumut belum tertata dengan baik. Infrastruktur haruslah ditingkatkan. Chairuman mengaku konsep Sumut yang akan mereka jalankan adalah kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan. “Kita

Chairuman-Fadly, Kolaborasi Generasi Tua dan Muda

bangun infrastruktur dan pembangunan serta menjadikan pemerintahan jadi lebih baik lagi,”ujarnya. Menurut Chairuman, infrastruktur di Sumut sangat kurang sekali. Jalanjalan raya masih banyak yang rusak. Sehingga cosnya menjadi sangat besar. Untuk itu, kebutuhan Sumut saat ini ada pada infrastruktur, karena masarakat akan berkembang sendiri jika kita memberikan pelayanan dengan baik. Saat ini pemerintah pemprov belum meberikan pelayanan dan infrastruktur dengan baik. Alasanan Chairuman memilih Fadly sebagai wakilnya, menurutnya Fadly merupakan sosok muda yang memiliki aspirasi-aspirasi kaum muda dan berkolaborasi dengan pengalaman yang tua yang dimiliki Chairuman. “Fadly merupakan generasi pantai timur sementara saya pantai barat. Perpaduan timur dan barat serta sama-sama lulusan sarjana hukum,”ujarnya. Tidak hanya itu, menurutnya Fadly merupakan sosok yang sederhana dan biasa-biasa saja. Tidak ada jarak dengan rakyat. “Apa yang ada dipikirannya juga ada dipikiran saya,” jelasnya. Tujuan mereka juga sama yaitu sama-sama ingin menbagun Sumut lebih baik lagi. Sebagai pemimpin harus bisa merekayasa masyarakat menjadi apa yang kita inginkan. Chairuman berharap masyarakat bisa memilih pemimpin yang mau memimpin. “Terserah sama rakyat,” ujarnya. (VIN)

RTRW Kabupaten Nias Disahkan NIAS – Pendapat akhir Bupati Nias Sokhiatulo Laol atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias tahun 2012-2032,pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa di Kabupaten Nias, kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli,selasa kem arin. Menurut bupati, pemerintah daerah sangat memahami dinamika yang terjadi selama proses pembahasan ketiga ranperda ini terlihat pada laporan pnitia khusus (pansus) dan pendapat akhir fraksi-fraksi yang sarat dengan koreksi yang bersifat membangun termasuk penyempurnaan judul dan muatan dalam materi sehingga ranperda ini dapat menjawab permasalahn daerah di bidang penataan ruang dan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan serta aplikatif untuk di terapkan di wilayah Kabupaten Nias. Selanjutnya dikatakan, sebagaimana proses penyusunan Perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nias tahun 2012-2032 telah di mulai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang tata cara evaluasi rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah , maka konsultan rancangan Perda di

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Sumatera Utara sebagaimana rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara Nomor : 050/12983/2011 tanggal 28 November 2011 dan surat Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI No. HK.01 03-Dr/174 tanggal 2 Maret 2012. Kemudian, ranperda tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyususnan Perda di Kabupaten Nias sebagaimana peraturan Mendagri nomor 29 tahun 2006 maka kami berpendapat bahwa perlu kita memberikan batasan yang jelas dalam bagian penjelasan terhadap peraturan BPD sehingga tidak terjadi disharmonisasi materi muatan pengaturan perundang-undangan di tingkat desa. Sedangkan Ranperda tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Nias, menurut bupati implikasi dari ranperda ini memberikan beban keuangan APBD secara umum dan secara khusus bagi APB Desa, dengan asumsi UMR Rp 1 juta, Sekdes non PNS, perangkat desa 4 orang, BPD 5 orang maka dengan menggunakan formulasi beban keuangan setiap desa serendah-rendahnya Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta per tahun, sedangkan beban APBD sekurang-kurangnya Rp 5.940.000.000,- per tahun,ujarnya.

Dan kelebihan lain dari pasangan ini adalah Gatot sebagai incumbent akan lebih baik melalukan pendekatan dengan pembangunan di daerah-daerah. Hal ini disampaikan pengamat sosial DR Badaruddin. Pasangan Amri-RE menurutnya, peta kekuatan pasangan ini ada pada Amri yang berstatus Bupati Deli Serdang. Pasangan ini merupakan calon pelangi dimana diantara mereka saling bersinergi. RE juga aktif sebagai ketua perkumpulan IPDN yang anggotanya

banyak tersebar di Sumut. Kelemahan pasangan ini ada pada partainya yakni Partai Demokrat. Dimana pengurusan pusat Demokrat sekarang ini banyak tersandung masalah hukum. Hal ini yang membuat popularitas partainya menurun di tengah masyarakat. Sedangkan Gus-Soekirman citranya sudah cukup baik, dimana Gus cukup lama sebagai Dirut Bank Sumut. Selama 15 tahun menjabat Dirut sudah barang tentu masyarakat mengenal betul sosok Gus. Sementara Soekirman sendiri merupakan Wakil Bupati Sergai juga memiliki citra sebagai pelayan masyarakat di daerahnya. Pasangan ini sudah cukup populer ditengah masyarakat sehingga menjadi kelebihan bagi mereka untuk memenangkan suara rakyat. Chairuman-Fadly juga punya potensi, dimana Chairuman diusung dari partai Golkar dan juga sebagai mantan Kajatisu merupakan nilai plus bagi Chairuman. Sementara pasanganya Fadly sebagai figur

yang berusia muda pastinya banyak memiliki kelebihan. Tidak sampai disitu Fadly juga aktif diberbagai organisasi-organisasi yang membuat namanya cukup populer dimasyarakat. “Chairuman-Fadly merupakan kolaborasi antara generasi tua dan muda yang cukup diperhitungkan” ujarnya. Dan pasangan Effendi-Jumiran menurut Badaruddin merupakan pasangan yang belum bisa dilihat peta kekuatannya. Karena pencalonan mereka masih diragukan. Bagaimana tidak, nama mereka sebelumnya tidak ada muncul untuk diusung PDIP. Tiba-tiba nama mereka muncul sebagai pendaftar CagubCawagub yang ditentukan kepengurusan pusat. Untuk itu, hanya partai pengusungnyalah yang bisa mengukur kekuatan mereka untuk maju kepesta rakyat 2013 mendatang. Karena karakter pasangan ini tidak mewakili sebagai tokoh masyarakat Sumut. Menurut dosen USU ini, kelima pasangan cukup kompetitif untuk masyarakat. Ting-

gal lagi tergantung kepada tim sukses masing-masing pasangan untuk bagaimana memenangkan calonnya. Sementara itu Ketua MUI Sumut Abdullahsyah mengaku tidak mengetahui persis peta kekuatan masing-masing pasangan Cagub-Cawagubsu. Menurutnya, kalau memang yang terpilih nanti yang terbaik itulah yang menjadi pilihan masyarakat. MUI independen dan tidak berpihak kemana pun. Dan MUI menyerahkan kepada masyarakat secara bijak untuk memilih pasangan-pasangan tersebut. Dan menghimbau masyakat untuk memilih pasangan terbaik berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Abdullah berharap pasangan yang akan terpilih nantinya haruslah amanah, jujur dan punya kemampuan ilmu kepemimpinan yang sudah teruji. Ahlaknya baik dan memiliki keyakinan yang kuat dengan tuhan, dan harus mempunyai kedekatan dengan masyarakat dengan baik. (VIN)

Pasca Pengesahan P-APBD 2012

Pengawasan DPRD Kota Binjai Lumpuh BINJAI - Fungsi kontrol legislatif Kota Binjai sudah benar– benar lumpuh. Para wakil rakyat umumnya masih menjadi corong untuk menyenangkan penguasa. Kebohongan hal biasa, yang penting pimpinan SKPD senang, penguasa pun tersanjung. Fenomena ini terlihat jelas pada sidang paripurna pengesahan RP-APBD tahun 2012, Senin pekan lalu. Beberapa fraksi nekad menyanjung penguasa seolah berhasil meningkatkan pelayanan RS.dr Djoelham. Padahal sangat bertentangan dengan fakta menyusul oknum Wakil Direktur (Wadir) sudah tiga bulan lebih mangkir alias tidak pernah ngantor karena tersandung masalah. Menyusul sanjungan atas sistem penganggaran yang ternyata muncul segudang kesalahan sistem yang tertuang

pada Keputusan Gubsu No. 1.88.44/683/KPTS/ tahun 2012 tentang hasil evaluasi P-ABD 2012, dimana banyak item tanpa nomenklatur dan salah penempatan. Bahkan indikasi penggelembungan mata anggaran. Sanjungan serupa diarahkan atas suksesi terkait kinerja Dinas Tarukim, lapangan kerja, ekonomi kerakyatan. Kepada koran ini Rabu pekan lalu, Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy menyesalkan sikap para wakil rakyat. Menurutnya anggota dewan sama sekali tidak berani menyuarakan kritik terkait fakta dan kondisi Kota Binjai yang sudah babak belur. Menurut Gito masih banyak masalah warisan kegagalan Ali Umri maupun yang muncul di era kepemimpinan IdahamTimbas. Seperti nasib jajaran Direksi BUMD PD Pembangu-

nan yang dilucuti Walikota. Terkesan seperti perusahaan peribadi karena dikelola kroni oknum walikota berinisial Ac. Ac diangkat tanpa prosedur menyusul pengangkatan Direktur PD Angkutan Perintis yang diduga sarat rekayasa. Begitu juga nasib karyawan harian lepas RS dr Djoelham yang direkrut Ac tidak jelas. Kemudian proses lelang proyek pendahuluan penimbunan tanah di Jalan Sibolga dan pembangunan kios pujasera di lahan eks GOR lama Kota Binjai. Nasib Pasar Layang Sky Cross dan tiga titik pasar tradisional, pelanggaran tata ruang Pasar Tavip, nasib Betor plat kuning dan lainnya. Yang paling signifikan pada era Idaham-Timbas antara lain soal molornya jadwal pembahasan R-APBD maupun PAPBD. Jika P-APBD baru No-

pember disahkan itu berdampak pada pelaksanaan anggaran karena sudah masuk akhir tahun yang tinggal beberapa minggu lagi. Yang paling menyakitkan rakyat, peran wakil rakyat tidak pernah menyuarakan kepada penguasa soal nasib pengangguran, karena tidak ada lapangan kerja yang dijanjikan. Nasib buruh dengan gaji di bawah standar UMK, pelayanan kesehatan rakyat kecil. Dari sisi pendapatan dan belanja setiap tahun memang mengalami peningkatan, namun tidak sinerji dengan peningkatan perbaikan nasib rakyat. Sistem penganggaran terindikasi penggelembungan serta tidak patut dengan indikasi kemahalan. “Banyak mata anggaran asal susun, bila ditelaah secara seksama justru tidak patut,” sebut Gito (SBR)

(YAGI)

Walikota: Kita akan Cegah Pemborosan Anggaran TANJUNGBALAI - Terkait berbagai masalah SKPD jajaran pemerintah kota ( Pemko ) Tanjungbalai, baik itu masalah dugaan mark up dana pekerjaan proyek dan tidak sesuai bestek, Jalan rusak serta parit tumpat. Walikota Tanjungbalai DR. Drs. H. Thamrin Munthe, M. Hum mengatakan, Pemko sudah berkomitmen untuk melakukan pencegahan tidak terjadinya pemborosan anggaran, boros alias mark up dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), tetap mengacu kepada peraturan, agar peluang terjadiannya mark up dapat dihindari. Penjelasan ini disampaikan Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap dalam rapat Paripurna DPRD atas jawaban 5 fraksi DPRD terhadap RP. APBD TA 2012, Senin (19/11). Walikota Tanjungbalai tidak menjawab pandangan fraksi DPRD secara satu persatu. Fraksi PDI. P disampaikan Leiden Butarbutar, fraksi Pakar Nurani Bangsa. Hj. Nessy Ariani, fraksi Golkar Said Budy Syafril, SH, fraksi Demokrat. Kamaluddin alias Raja Kamel dan fraksi Patriot Peduli Bangsa. Dra. Hj. Ainul Fuad. Dijelaskannya APBD murni sebesar Rp 461. 942. 466. 466 pada RP. APBD TA 2012 naik sebesar Rp 8, 5 miliyar dan menjadi sebesar Rp 470. 491. 621. 000, terdiri dari PAD sebesar Rp 31. 615. 349. 000, dana perimbangan Rp 349. 144. 833. 553 dan lain-lain Rp 89. 731.447.466.Bahwa pendapatan pada posisi 31 Okt 2012 dari taget sebsar Rp 461.942.466.466, realisasinya sebesar Rp 340.044. 719.701 atau 73, 61 % dari PAD

DARI lima pasangan Cagub dan cawagub, masing-masing punya peta kekuatan. Seperti Gatot-Erry basis kekuatan mereka ada pada partai pendukung yaitu PKS dan Hanura. Dimana masing-masing partainya lebih berjalan dibandingkan dengan partai lainnya.

target sebesar Rp 31. 855. 340. 000, realisasinya Rp 20. 977. 918. 074 atau 65, 85 %. Pajak Daerah target sebesar Rp 6. 992. 377. 000, realisasinya Rp 6. 087. 641. 376 atau 87, 06 %. Retribusi target sebesar Rp 12. 826. 963. 000, realisasinya Rp 7. 506. 034. 540 atau 58, 51 % dan untuk akhir tahun 2012 ditargetkan 100 %. Selain itu terkait masalah Kios pedagang Pasar Bahagia yang lama belum dapat dikelola Dinas Pasar telah diusahakan memberikan meja jualannya, Jalan rusak, Parit tersumbet ditangani secara menyeluruh, banyaknya lampu jalan yang rusak nanti akan kami tinjau, terkait dana sertifikatsi guru dengan adanya dugaan unsur kesengajaan, bahwa pada APBD TA 2012 pengelokasian dana tunjangan propesi guru dianggarkan sebesar Rp 6, 9 miliyar sesuai Permenkue RI, tentang mutasi PNS di Pemko Tanjungbalai mengacu PP No. 100 Tahun 2000 jo, No. 13 Tahun 2002. Paripurna jawaban Walikota dipimpin Ketua DPRD kota Tanjungbalai H. Romay Noor, SE dan dihadir serta disaksikan unsur Muspida, SKPD serta Instansi terkait lainnya. Usai rapat itu Ketua DPRD meminta kesepakatan banggar DPRD untuk melakukan pembahasan RP. APBD 2012,adanya surat masuk penggantian anggota fraksi PNB Drs. H. Hariono,karena sakit tidak dapat aktif untuk digantikan, namun surat penggantian masuk ke DPRD tidak ditandatangini ketua fraksi PNB Zainuddin,SE sehingga penggantian anggota fraksi PNB ditunda.(HER)

PWI-Reformasi Korcab Tobasa Dilantik

SERAHK AN SK - Sekjen PWI Ref Pusat Yahya Suryadarma menyerahkan SK Kepada Ketua terpilih Korcab SERAHKAN PWI-Reformasi Tobasa Harry Hutagaol. TOBASA - Memenuhi amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemkab Toba Samosir (Tobasa) berupaya menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Dalam memenuhi kewajiban ini, Pemkab Tobas menjalin kemitraan dengan insan pers. Sebab di era demokratisasi ini, peran pers sangat strategis sebagai alat kontrol sosial, mencerdaskan masyarakat serta sumber dan penyalur informasi publik. Dengan posisi itu, pers sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya dibacakan staf ahli bupati Bidang Kemasyarakatan, Rudolf Manurung, pada pelantikan pengurus KOrcab PWI–Reformasi Tobasa di aula Serbaguna HKBP, Balige, Kamis lalu. Terkait keberadaan Korcab PWIReformasi, Bupati berharap agar insan pers menyambut ajakan pemerintah untuk menjalin kemitraan, melalui penyajian informasi berkualitas. Menurutnya, dengan kemitraan itu pemerintah terbantu memenuhi tanggung jawab akan

informasi publik. Menyambut ajakan ini, Ketua terpilih Korcab PWI-Reformasi Tobasa, Harry Hutagaol mengatakan organisasi yang dipimpinnya berkomitmen bermitra dengan Pemkab untuk mendorong percepatan pembangunan. Disebutkannya, dengan dikukuhkannya Korcab PWI-Reformasi Tobasa akan membawa nuansa perubahan mendasar tatanan kewartawanan dalam membuat berita. Ditegaskannya, pihaknya akan menggodok setiap anggota untuk menyajikan informasi terbaik kepada pemerintahan dan masyarakat. Koordinator Nasional PWI-Reformasi diwakili Sektretaris Umum Yahya Suryadharma menegaskan keberadaan Korcab PWI-Reformasi di Tobasa bukan untuk mencari uang, melainkan wadah bermitra dengan pemerintah. Sehingga pembangunan dapat berjalan ke arah lebih baik. Acara pelantikan dihadiri Ketua DPRD Tobasa , Sahat Panjaitan, Kajari Balige, Harly Siregar, Wakapolres Toba Samosir, Kompol F. Tampubolon, anggota DPRD Tonny Sakkan Siahaan, Kaban Kesbang Pollinmas, Edward Tampubolon dan undangan lainnya. (TETTY)

Dinsos Salurkan Bantuan Untuk Anak Jalanan dan Lansia TANJUNGBALAI - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungbalai menyalurkan bantuan dari Dinsos Propinsi Sumut berupa 30 ekor kambing dan Alat Usaha Produktif kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan serta bantuan uang tunai kepada ibu-ibu lanjut usia (lansia) sebanyak 20 orang sebesar masing-masing Rp1, 5 juta. Sedangkan kepada anak jalanan sebanyak 15 orang diberikan bantuan Kambing mesing-masing 2/ekor/orang dan ibu anak jalannan sebanyak 15 orang diberikan bantuan alat Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 15 macam alat masak untuk membuat kue/lainnya termasuk alat Compor Gas, Rabu (21/11) di rumah singgah Jalan Sipirok Kelurahan TB II Kecamatan Tanjungbalai Selatan.Kepala Dinsos Sumut Drs. Alexius Purba diwakili Kabid Pembina/Penanggulangan anak jalan dan lansia Amir Sidabutar secara simbolis menyerahkan bantuan 30 ekor ambing dan lainnya kepada Kepala Dinsos Kota Tanjungbalai Hayyi Nasution. Setelah itu Amir Sidabutar yang didampingi Hayyi Nasution secara simbolis menyerahkan bantuan lengkap alat UEP kepada orang anak jalanan dan penyerahan bantuan tersebut dilanjutkan para panitia pelaksana Dinsos kota Tanjungbalai dan Agus sebagai pembina anak/orang tua anak serta ibu lansia. Kadinsos atau Kabidsos Provinsi Sumatera Utara Amir Sidabutar, dalam sambutannya mengatakan, bantuan Kambing, alat UEP kepada anak jalanan dan ibunya serta uang tunai sebesar Rp 1, 5 juta diberikan Dinsos Provinsi Sumut kepada ibu Lansia semoga dapat dimanfaatkan sesuai keperluannya, agar bantuan ini dapat membantu dan mensejahterakan warga kota Tanjungbalai, diharapkan bagi anak jalanan mendapat bantuan 2 ekor Kambing masing-masing, diharapkan tidak menjadi anak jalanan lagi, peliharalah Kambing itu supaya berkembang dan ibu anak jalanan menfaatkan alat UEP yang diberikan sesuai keperluannya. (HER)


10

KPK POS E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Bupati Pecat Lima PNS PAKPAK BHARAT - Tindakan tegas dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Pakpak Bharat dilakukan. Setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi keras, di antara dipecat dengan tidak hormat. Hal itu terbukti dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, pada November 2012 dengan memberhentikan tidak hormat lima orang PNS Pemkab Pakpak Bharat, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bupati menyampaikan, memandang dari kacamata kemanusiaan merasa berat untuk melakukan hal itu. Namun melihat tanggung jawab PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, sehingga segala tindak tanduk PNS ini dianggap sangat merugikan dan harus diberikan sanksi yang tegas. “Kita harus memahami bahwa PNS itu adalah pekerjaan yang mulia karena tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, disamping itu juga mendapat “salary” yang layak untuk menopang hidupnya. Berangkat dari kesalahan PNS ini, semoga hal ini akan menjadi pelajaran bagi mereka serta kepada PNS lainnya bahwa segala hal yang tidak sesuai aturan dan melakukan pelanggaran, otomatis akan diberikan hukuman," ujanya. Kabag Humas Setdakab Pakpak Bharat, Kastro Manik SSos dikonfirmasi, Jumat, menyatakan menjatuhan hukuman ini dilakukan karena kesalahan yang mereka lakukan tidak bisa ditolerir lagi, khususnya menyangkut disiplin sebagai PNS. “Prosedur yang dilakukan dalam menjatuhan hukuman seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan PP 53 tahun 2010”, adapun PNS dimaksud berinisial, HS guru SD sibagindar, DLS staf puskemas Tinada, HS staf dinas PU, BC guru SMK PGGS, MS staf Puskesmas Sibande. (PS)

PTPN 2 Kebun Bukit Lawang Tidak Benar Diperjualbelikan LANGKAT - Pemberitaan terkait penjualan areal PTPN 2 Kebun Bukit Lawang, menimbulkan penilaian kurang baik. Karenanya, Tim Investigasi Lembaga Independent Pengawas Aset Badan Usaha Milik Negara (LIPA BUMN) dipimpin Direktur eksekutif Ir. Edi Sugito melakukan peninjauan langsung ke lapangan, beberapa hari lalu. Ternyata, tidak ditemukan adanya penjualan lahan HGU PTPN 2 sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan media tersebut. "Saya sangat kecewa atas pemberitaan tersebut dan menyayangkan kinerja wartawan yang terkesan terlalu memaksakan kehendak dalam melakukan penulisan berita. Seharusnya sang wartawan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak yang berkompeten agar benar - benar mengetahui secara persis mana lahan HGU PTPN 2 dan mana lahan yang dipinjam pakai oleh Pemkab Langkat," kata Edi Sugito, Selasa lalu, usai melakukan investigasi ke lapangan. Seperti diketahui, demikian Edi Sugito, PTPN 2 ada meminjam pakaikan lahan seluas 27 hektar untuk korban banjir bandang. Kalaupun ada oknum yang menyalahgunakan lahan tersebut, tentu semua itu di luar kewenangan PTPN 2 dan merupakan tanggung jawab pihak Pemkab. Sementara Manajer PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) anak Perusahaan PTPN 2 Kebun Bukit Lawang Ir Heri Purnomo secara tegas mengatakan, hingga saat ini tidak ada sejengkalpun lahan PTPN 2 Kebun Bukit Lawang yang diperjualbelikan, baik dilakukan oleh warga maupun karyawan PT. LNK sendiri. Ditambahkan, memang ada lahan HGU PTPN 2 dipinjam pakai oleh Pemkab Langkat seluas 27 hektar untuk korban banjir bandang. "Kalaupun ada oknum yang menyalahgunakan lahan tersebut, tentu semua itu di luar kewenangan kita dan merupakan tanggung jawab Pemkab selaku peminjam pakai," tegasnya. Lebih lanjut Ir. Heri menegaskan, sebagaimana pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa areal PTPN 2 Kebun Bukit Lawang telah diperjual belikan, itu sangat tidak benar. Karena yang ditransaksikan bukan masalah ganti rugi lahan, melainkan bangunan rumah yang didirikan di atas lahan pinjam pakai Pemkab Langkat. Namun, saat pemiliknya melakukan pemagaran di lokasi tersebut, ternyata bangunan tembok beton melampaui batas areal HGU PTPN 2 hingga beberapa meter. Karena telah menyalahi, maka sekarang sudah kita robohkan. “Jadi masalah ganti rugi itu bukan urusan kita karena bangunan fisik berdiri bukan di atas lahan PTPN 2," terangnya. Diakui, dampak dari pemberitaan tersebut, dia dipanggil Direksi ke Tanjung Morawa. "Namun kita sudah jelaskan bahwa bangunan yang diganti rugi tersebut didirikan bukan di atas areal HGU PTPN 2 dan tidak masuk dalam daftar peta inventarisasi perusahaan, melainkan di atas lahan pinjam pakai Pemkab Langkat,” pungkas Heri. Edi membenarkan, memang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, khususnya Desa Bukit Lawang, merupakan daerah sangat potensial dan kawasan stategis, tentu banyak pihak yang tergiur atau melirik sekaligus untuk bisa menguasai lahan HGU PTPN 2 meski dengan cara ilegal, tentu hal ini harus diwaspadai sedini mungkin. Untuk itu Ir. Edi menghimbau kepada segenap Karyawan PT LNK (Anak Perusahaan PTPN 2) Kebun Bukit Lawang agar bisa saling bahu membahu menjalin kerjasama yang baik dalam rangka menjaga, mengamankan serta menyelamatkan aset yang ada dari berbagai bentuk gangguan eksternal. (LINGGA)

KRIMINAL

SUMUT

Mantan Kades Diciduk Lagi Nyabu Dengan Janda SALAPIAN - Sakitnya tak seberapa, tapi malunya ini. Itulah komentar yang diberikan kepada Sampe Niat Sitepu. Sebagai Kades Parangguam, Sampe Niat harusnya memberi contoh baik kepada warganya. Namun, apa yang terjadi, sang Kades diciduk petugas Polsek Salapian, ketika lagi asyik nyabu dengan seorang janda. Dikabarkan, saat nyabu bekas Kades Parangguam ini bertemnu dengan mantan suami sang janda. Akhirnya, mereka sama-sama diperiksa terkait kasus narkoba di Polsek Salapian, Kamis Sore. Sampe Niat diciduk petugas saat asyik nyabu bersama Juliana (31) janda asal Desa Lau Tepu Kecamatan

Salapian Kabupaten Langkat. Pasangan ini diamankan, Kamis (22/11), dari Kafe Namo Mbelang di Desa Lau Tepu. Dari lokasi penggerebekan diamankan barang bukti berupa plastik kemasan kecil sisa sabu, satu set bong lengkap alat pengisap serta lima mancis. Keduanya lalu diboyong ke Polsek Salapian. Tiba di sana, ternyata polisi juga tengah memeriksa Rasta Tarigan alias Wak Ron (45), yang ditangkap, Rabu (14/11), karena memiliki 12 amplop ganja. Ternyata, Wak Ron adalah bekas suami Juliana. Tepergok nyabu dengan teman wanita. Ditambah lagi ketemu dengan mantan suami Juliana, membuat Sampe Nita malu bukan kepalang. “Hancurlah kalau tau istriku. Sial kali ah,” ucap Sampe Niat berulang kali penuh penyesalan. Pantauan wartawan koran ini, sesekali dia (Sampe Niat) mencuri pandang ke arah Wak Ron yang juga tengah diperiksa. Entah apa dalam pikiran pria yang menjabat sebagai Kades selama

15 tahun itu. Namun sikapnya tampak resah seolah menyesali perbuatannya. Ditanya hubungannya dengan Juliana, Sampe Niat menegaskan, hanya teman biasa. Namun ayah tiga anak ini tak memungkiri dia sering bertemu Juliana. Bahkan mereka sudah dua kali menikmati sabu bersama di lokasi yang digerebak polisi. Apa yang dilakukan setelah mengonsumsi sabu ? ”Tak ada. Kami hanya jalan – jalan nongkrong di warung,” ucap Sampe Niat dengan nada gugup dan salah tingkah. Lelaki parubaya ini tak dapat membayangkan jika aib ini diketahui khayalak ramai, terutama keluarga dan warga desa yang dipimpinnya. “Aku malu sama warga desa yang telah lama kupimpin,“ ucapnya tertunduk. Sementara, Wak Ron menceritakan sekilas kegagalannya membina rumah tangga bersama Juliana. Selama delapan tahun membina rumah tangga pasutri ini dikaruniai dua anak. Karena tak ada kecocokan, Juliana ke-

pincut dengan lelaki lain. Tapi Wak Ron tak menyebutkan siapa lelaki yang menjadi PIL (pria idaman lain) mantan istrinya. “Yah tak cocok lagilah. Kami pisahnya baik - baik," katanya menolak membeberkan kisah rumah tangganya. Dia mengaku baru sebulan lalu bergelut di dunia Narkoba. Kesehariannya dia hanya bertani. Atas ajakan seorang teman, Wak Ron menyetujui menjual ganja. Omset yang diperolehnya lumayan. Dari satu amplop, dia memperoleh keuntungan Rp5 Ribu. Seorang oknum TNI di Binjai disebut - sebut Wak Ron sebagai agennya. Dari aparat itu, dia membeli ganja 1 ons, lalu diketengi untuk dijual. “Satu amplop ku jual Rp10 Ribu,” ujarnya. Saat diringkus, Wak Ron sudah menjual 12 amp dan memperoleh uang Rp100 Ribu. Petugas hanya menyita 12 amp lagi yang belum terjual dari tangannya. Sementara pengakuan Juliana, tiga bulan setelah bercerai dari Wak Ron, dia pun mu-

PKS PT JPN Resahkan Warga Pekan Gebang LANGKAT - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Jaya Palma Nusantara (JPN) yang berdiri sejak beberapa tahun yang lalu di daerah kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, diduga perolehan ijinnya tidak jelas. Soalnya, pembuatan PKS tersebut berdekatan dengan pemukiman warga, bahkan berada dekat dengan jalinsum (Jalan Lintas Sumatra) yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Penyebabnya, limbah PKS PT JPN menimbulkan pencemaran lingkungan yang kini sampai titik mengkhawatirkan. Masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah pabrik tersebut cukup menderita, terlebih lagi masyarakat warga Dusun Satu dan Dusun Tujuh Pekan Gebang. Ketika dikonfirmasi, warga setempat mengungkapkan, warga telah berulang kali menyampaikan masalah limbah ini ke perusahaan. Terlebih tentang pencemaran udara yang menimbulkan aroma bau busuk yang sangat menusuk hidung. "Namun pihak perusahaan tidak peduli dan tidak ada respon dalam menanggapi serta usaha untuk penanggulangan," ujar warga. Beberapa waktu lalu masyarakat Pekan Gebang telah audensi ke kantor DPRD Kabupaten Langkat untuk mengadukan nasibnya kepada anggota Dewan terhormat. Sebagai Wakil Rakyat, warga menganggap mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul di daerah tempat tinggal mereka. Seyogianya kehadiran mereka dite-

AUDENSI - Masyarakat Pekan Gebang saat audensi dengan DPRD menuntut agar ijin PKS PT JPN ditinjau ulang. rima oleh Komisi IV, namun saat itu komisi IV tidak berada ditempat, sedang ada tugas keluar daerah. Untuk tidak mengecewakan hati rakyat, maka Komisi II ketika itu yang anggotanya hadir lengkap diketuai oleh Bahrum segera mengambil inisiatif menyambut kedatangan mereka, dan menampung segala keluhan serta aspirasi mereka, yang nantinya akan ditindak lanjuti melalui rapat antar lintas Komisi II dan Komisi IV. Abdul Gani salah seorang masyarakat Pekan Gebang mengatakan, ia sangat mengarapkan permasalahan ini segera ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh komisi IV DPRD Kabupaten Langkat agar tidak

berlarut-larut. "Kami menuggu kehadiran bapak-bapak anggota Dewan di lapangan, untuk melihat lebih dekat lagi situasi dan kondisi di lapangan," ujar Gani. Lanjut Gani, seluruh warga kelurahan Pekan Gebang sangat menantikan dan mengharapkan kebijakan dan ke’arifan dari Bapak Bupati Langkat melalui Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Langkat untuk memeriksa/mengecek ulang kembali tentang seluruh okumen perizinannya, karena saat pertama kali pendirian pabrik tersebut pihak perusahaan tidak pernah ada mendatangi warga sekitarnya. (JUL/A)

lai mengenal Sampe Niat. Namun Juliana mengaku hubungan mereka hanya sebatas teman. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Salapian AKP Zulkarnain Sinulingga didampingi Kanit Reskrim Ipda tarsim Tarigan menyebutkan, pihaknya memperoleh informasi dari masyarakat adanya peredaran ganja dan sabu yang beraktivitas di lokasi pemandian. “Informasi terkait kerapnya lokasi pemandian itu digunakan sebagai tempat para pecandu memakai narkoba, kita tindak lanjuti dengan melakukan penggerebekan dan menerjunkan beberapa personil untuk menangkap para pelaku,” terang AKP Zulkarnain Sinulingga. Setelah dilakukan pengintaian, lanjutnya, aparat menangkap mantan Kepala Desa dan teman wanitanya yan kedapatan mengonsumsi sabu. Sebelumnya petugas sudah mengamankan Wak Ron, si pengedar ganja di lokasi pemandian tersebut. (LINGGA)

Penjambret Babak Belur Dihajar Massa MEDAN - Agung Perkasa (23) dan Agum (18) keduanya warga Jalan Seser Kecamatan Medan Tembung babak belur dihajar massa, karena nekat menjambret tas milik Eva Monalisa Hutagalung (26), warga Purwosari Pulo Brayan. Akibatnya, selain mengalami luka parah, kedua tersangka terpaksa harus menjalani hukuman di penjara. Dari data yang dihimpun, Kamis siang, kejadian ini berawal saat Eva sedang berboncengan dengan ibunya Enting Tinambunan (45), melintas di Jalan Cemara Medan, Rabu malam. Tiba-tiba kedua pria itu dengan mengendarai sepeda motor memepet korban. Saat mendapat kesempatan, Agum yang berada di boncengan langsung merampas tas yang disandang Eva. Setelah sadar tasnya diambil tersangka, korban langsung berteriak minta tolong sembari mengejar kedua tersangka yang kabur ke arah Jalan Krakatau Medan Timur. Diduga karena gugup dikejar korban dan warga, sepeda motor yang dikendarai Agung menabrak seorang pejalan kaki, yakni Subiyatno (45), warga jalan Jermal. Tak ayal kedua tersangka pun terjatuh dan menjadi sasaran amukan korban. Kebetulan pada saat itu polisi sedang melintas dan langsung mengamankan kedua tersangka ke Mapolsek Medan Timur. Sedangkan pejalan kaki yang menjadi korban penabrakan tersangka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Imelda. Kanit Reskrim Polsekta Medan Timur AKP Ridwan mengatakan, kedua tersangka saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan belum menjalani pemeriksaan. "Masih di rumah sakit belum kita periksa," singkat Ridwan.(FR)

Syukur Gulo Tewas Ditembak OTK NIAS - Salah seorang aktivis LSM di Kabupaten Nias, Syukur Gulo (32) ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) di Desa Hilisebua dusun I Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau sekitar 100 meter dari simpang Duria - Gido. Korban ketika itu bersama keluarganya hendak kembali ke rumahnya Desa Somi Kabupaten Nias, Kamis, sekitar pukul 20.00 WIB. Abang korban, Beziduhu Gulö mengatakan, pada saat kejadian dia dan korban naik sepeda motor. Beziduhu berada di depan sedangkan adiknya (korban) di belakang. Tiba-tiba sebuah sepeda motor berpapasan di sebelah korban. "Langsung saat itu saya dengar bunyi tembakan. Lalu saya berhenti dan berbalik arah dan saya menemukan adik saya sudah terkapar di tanah dan tak bernyawa. Korban ditembak di bagian dada," tegas Beziduhu. Ketika ditanya apakah mengetahui pelaku, Beziduhu mengatakan, pelaku tidak dikenalnya. "Dan nomor plat kendaraan juga

KORBAN - Jasad Syukur Gulo ketika akan dioutopsi di RSUD Gunungsitoli. (KPK POS/YAGI) tidak sempat dilihat karena gelap. Sementara pelaku langsung melarikan diri," katanya. Selanjutnya, korban dibawa ke Puskesmas Gido untuk diperiksa secara medis. Baru pada pukul 22.30 WIB pihak Puskesmas memperkenankan isteri korban, anaknya dan keluarga un-

tuk melihat jasad korban. Situasi saat itu sangat mengharukan, karena pihak keluarga menangis histeris dan sangat terpukul atas kejadian itu. Kemudian, jasad korban dibawa ke RSUD Gunungsitoli sekitar 25 kilo meter dari Kecamatan Gido untuk dilakukan outopsi. Salah seorang teman kor-

ban mengatakan, korban yang berprofesi sebagai kontraktor dan pengurus partai PKPI Kabupaten Nias dikenal cukup ramah. Bahkan korban juga sangat dekat dengan rekan-rekan pers dan LSM di Nias. Atas kejadian ini, diminta Polres Nias mengusutnya. Kasat Reskrim Polres

Nias, AKP Arifeli Zega SH mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui motif dan penyebab pembunuhan ini. "Kita akan melakukan penyelidikan," ujarnya. Ketua LPKHN Kepulauan Nias, Herman Jaya Harefa menegaskan, pemakaian senjata api yang dilakukan pelaku menunjukkan bahwa Polres Nias dalam menyikapi persoalan hukum di wilayah itu sangat lemah dan hal ini bukan trend baru, karena sejumlah kasus pembunuhan tidak mampu terungkap. Sejumlah pelaku pembunuhan dari tahun 2001 bahkan ada yang menggunakan senpi belum tertangkap. "Terakhir ini pembunuhan Kepala Desa Tetegeo II yang mana pelaku sudah diketahui masyarakat tetapi aparat tidak serius dan terkesan adem ayem saja," ucap Herman. Ditambahkannya, kita memahami bahwa personil di Polres Nias terbatas, namun jangan menjadi halangan untuk melindungi masyarakat. (YAGI)


KPK POS

13

RUBRIK KPK

E D I S I 227 26 NOPEMBER - 2 DESEMBER 2012

Abraham Samad Mendongeng di Depan Siswa TK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Permintaan cegah KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 19 November lalu, kepada Direktur Utama PT Adora Integrasi Solusi, Vendra Wasnury dan pihak swasta bernama Muhammad Kripsiyanto selama enam bulan ke depan. Pencegahan dilakukan karena sewaktu-waktu yang bersangkutan bisa hadir dan tidak berada di luar negeri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi berkendara di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI 2. Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan pembangunan rumah tahanan (Rutan) KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya selesai pada Juli 2013. Rutan tersebut mampu menampung 38 orang tahanan KPK dalam 14 ruangan sel dengan berbagai ukuran. KPK membutuhkan tempat baru untuk menahan para tersangka dan terdakwa kasus tindak pidana korapsi. Rutan Guntur dapat menjadi rumah baru bagi sejumlah tersangka korupsi yang belum ditahan oleh KPK seperti mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator, serta politisi senior PDI-Perjuangan Izedrik Emir Moeis yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Tenaga Listrik Uap di Tarahan Lampung.

KPK Kembali Gelar Training Pengisian Laporan Harta Kekayaan UNTUK kali kesepuluh pada 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar training of trainers (ToT) pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelatihan yang berlangsung di Auditorium KPK, Selasa pekan lalu, diikuti oleh 39 peserta dari sekitar 20 kementerian, BUMN, TNI, dan pemerintah daerah. Fungsional pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Ardi Aulia, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar setiap instansi, baik di pusat maupun daerah, memiliki tenaga pelatih pengisian formulir LHKPN selain dari KPK sendiri. Menurutnya, jika di instansi bersangkutan terdapat halhal yang berkaitan dengan LHKPN, KPK tidak perlu lagi datang ke instansi tersebut karena pelatih dari internal sudah tersedia. “Para peserta pelatihan ini akan menjadi perpanjangan tangan KPK di setiap instansi,“ ucap Ardi. Ardi melanjutkan, target peserta pelatihan ini adalah pegawai yang sudah mempunyai pengalaman menjadi trainer dan telah ditunjuk menjadi penanggung jawab LHKPN pada instansi bersangkutan. ”Dari total sekitar 800 instansi di Indonesia, wajib lapor LHKPN pada 2012 mengalami peningkatan menjadi 160.000,” imbuhnya. Selain melalui pelatihan, untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan menjamin kebenaran serta kelengkapan pengisian LHKPN, KPK pun terjun langsung ke berbagai daerah untuk memberikan sosialisasi, asistensi, pengumpulan, klarifikasi, dan deklarasi LHKPN, baik atas undangan instansi daerah maupun atas inisiatif KPK sendiri. “Untuk 2012, kegiatan terpadu seperti ini sudah dilaksanakan sebanyak 98 kali di berbagai daerah,” lanjut Ardi. Kegiatan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mampu mengatasi keterbatasan personil dalam kegiatan asistensi pengisian dan pengumpulan LHKPN maupun klarifikasi LHKPN massal. “Kami berharap partisipasi aktif masyarakat agar ikut memantau pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya masing-masing dalam rangka pencegahan korupsi,” tandas Ardi. (HUMAS)

KPK Luncurkan Buku Anak

“Tunas Integritas” di Indonesia Book Fair 2012 DALAM upaya pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai dan budaya antikorupsi, KPK menerbitkan buku bacaan anak Tunas Integritas yang diluncurkan secara resmi pada acara Indonesia Book Fair (IBF) 2012. Peluncuran buku dilakukan Ketua KPK Abraham Samad, di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tunas Integritas merupakan sebuah program pendidikan antikorupsi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) berbentuk buku bacaan untuk memenuhi hak-hak anak memperoleh pendidikan yang menyenangkan melalui pendekatan mendongeng. “Buku ini menanamkan nilai-nilai kebaikan, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dengan cara yang menghibur serta tidak menggurui,” papar Abraham. KPK menilai, pendekatan dan metode yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi penting dilakukan. Kata korupsi mungkin sulit dipahami anak-anak usia dini. Namun, menanamkan kesadaran dan pemahaman akan bahaya korupsi pada usia dini sangat penting, sekaligus dapat menumbuhkan integritas diri. “Selain itu, peran keluarga, guru dan praktisi pendidik yang memi-

liki peran sentral dalam pembentukan karakter dan integritas diri tidak dapat dilepaskan,” lanjut Abraham. Untuk itu, lanjutnya, dalam rangkaian penerbitan hingga peluncuran buku Tunas Integritas, KPK melibatkan semua stakeholder terkait, mulai dari guru TK, praktisi PAUD, komunitas pendongeng, hingga kreator bacaan anak-anak. Selain itu, beberapa workshop diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas para duta Tunas Intergitas dalam menyampaikan nilai-nilai antikorupsi kepada anak usia dini sehingga diharapkan akan lahir generasi masa depan yang antikorupsi. “Ke depan, selain terus mengembangkan jaringan duta Tunas Integritas, pengembangan buku ini akan dibuat dalam bentuk animasi, games, dan produk inovasi lainnya, yang akan memberikan pilihan lebih luas kepada masyarakat untuk mengakses,” imbuh Abraham. Buku yang merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Forum Penulis Bacaan Anak (FPBA) ini terdiri atas enam seri, yang masing-masing berjudul “Wuush”, ”Byuur”, “Ungu di Mana Kamu?”, “Ya Ampun!”, “Ini, Itu?”, dan “Hujan Warnawarni”. (HUMAS)

TAK melulu bicara tentang berbagai penindakan kasus korupsi yang ditangani, Ketua KPK Abraham Samad ternyata bisa mendongeng. Buktinya, saat peluncuran buku “Tunas Integritas” di Istora Senayan, Senin pekan lalu, Abraham berhasil membawakan salah satu cerita pendidikan antikorupsi di hadapan puluhan anak TK yang hadir saat itu. Dengan logat khasnya, pria kelahiran Makassar ini antusias mendongeng meskipun awalnya tampak sedikit tegang. Namun, pria asal Makassar ini berhasil menguasai kondisi sehingga berhasil bercerita hingga tuntas dan membuat anakanak terpana. "Saya lumayan tegang juga karena tak ada persiapan. Biasanya kalau mendongeng di tempat tidur bersama anak-anak," ujar Abraham. Abraham mendongeng salah satu buku seri “Tunas Integritas” yang berjudul “Bimo Hati-hati". Cerita itu dimulai saat Bimo yang masih duduk di bangku TK berjalan

ke sungai hendak menangkap ikan. Kondisi sungai yang dalam dan arus yang cukup deras tidak menyurutkan niat Bimo untuk menangkap ikan. Namun, tiba-tiba hujan lebat, lalu Bimo diambilkan payung oleh temannya, Arin. Walau begitu, dengan penuh hati-hati dan menggunakan bekal seadanya, Bimo tetap berhasil menangkap ikan-ikan dengan bantuan jaring. “Bimo yang baik pun mau berbagi memberikan hasilnya ke teman-teman lainnya. Dan, mereka membawa pulang ikan yang sudah ditangkapnya," ujar Abraham bercerita. Kisah ini, menurut Abraham, mengandung pesan agar anak usia dini belajar untuk mau bekerja keras dan berbagi. Cerita tentang Bimo hanyalah satu dari puluhan cerita lain yang terangkum dalam enam seri buku antikorupsi bertajuk 'Tunas Integritas'. "Ada nilai kebaikan lainnya, seperti jujur, peduli, mandiri disiplin, tanggung jawa, sederhana, adil, dan berani yang intinya dengan jiwa seperti itu anak-anak

ditanamkan untuk tidak melakukan cara-cara yang tidak benar seperti korupsi," katanya. Abraham mengaku sedikit kesulitan mendongeng di hadapan anakanak TK. Menurutnya, mendongeng di hadapan anak-anak usia dini ini diperlukan pendekatan khusus. “Bahasa dan cara penyampaiannya pun berbeda dengan orang dewasa," katanya. Namun, Abraham mengaku senang bisa mendongeng pada acara itu. Dia menekankan bahwa pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Melalui dongeng yang dibawakannya, Abraham berharap bisa menanamkan budaya kejujuran, kesederhanaan dan empati. Supaya ketika beranjak dewasa, nilai-nilai itu yang tertanam dalam diri mereka. Tunas Integritas merupakan sebuah program pendidikan antikorupsi untuk anak usia dini yang diselenggarakan oleh KPK. Sebagai langkah awal, KPK menerbitkan buku “Tunas Integritas”, sebuah buku

bacaan yang ramah anak sebagai salah satu media pembelajaran. Buku yang merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Forum Penulis Bacaan Anak (FPBA) ini terdiri atas enam seri, yang masing-masing berjudul “Wuush”, ”Byuur”, “Ungu di Mana Kamu?”, “Ya Ampun!”, “Ini, Itu?”, dan “Hujan Warna-warni”. Melalui buku ini, KPK ingin menanamkan sejak dini nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak melalui beragam cerita yang menyenangkan, menghibur, dan tidak menggurui. Keunggulan buku ini adalah dalam satu paket terdapat lima genre, yakni fabel, realistis kontemporer, dongeng, cerita fantasi, aktivitas anak, dan ditambah interaktif. Setiap buku juga memiliki style dan ilustrasi yang berbedabeda agar dapat memberikan stimulasi visual bagi anak-anak. Sementara untuk mengasah kebahasaan anak, dalam setiap buku juga diselipkan puisi-puisi. (HUMAS)

KPK Berencana Bangun Smart Lapas JAKARTA - Melonjaknya tahanan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata tidak dibarengi dengan keberadaan ruang tahanan yang memadai. Selama ini, tahanan koruptor menumpang di instansi lain, sehingga pengontrolannya sangat lemah. Memang, KPK hingga kini belum punya ruang tahanan sendiri. "KPK ingin bangun lembaga pemasyarakatan (Lapas) berteknologi canggih atau smart. Sehingga menjadi rujukan lapas di Indonesia. Smart Lapas memakai sistem otomatis, yang mengurangi kontak antara petugas dan tahanan koruptor," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya Jakarta, Rabu pekan lalu. Smart Lapas cuma 14 sel untuk

38 orang tahanan. Setiap sudut dilengkapi closed-circuit television (CCTV) yang terkoneksi ke gedung KPK. "Anggaran pembangunan semula Rp 1,5 miliar, ternyata membengkak Rp 2,5 miliar karena harus melengkapi jeruji sesuai standar dan peralatan lainnya," ungkap Bambang. Saat ini, lanjut Bambang, KPK dipinjami bangunan dan tanah di belakang Denpom Guntur untuk direhabilitasi. Ruangan ukuran 5,2 meterpersegi yang siap dipakai ada 3 ruangan sel , dilengkapi 2 tempat tidur dan 1 kakus. Rencananya dibangun blok untuk 28 orang tahanan laki-laki dan 10 orang tahanan perempuan di tanah seluas 365 meter persegi. Tahanan laki-laki akan ditahan dalam ruangan berjumlah 5-7 orang. Tahanan wanita, satu orang menempati satu kamar. Dipilihnya Rutan Guntur karena

lokasinya berdekatan gedung KPK. Sehingga terjadi efisiensi saat tahanan akan diperiksa KPK. Atas dasar itu, kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan jalan keluar terbaik dalam permasalahan rutan bagi KPK. "Saya atas nama pimpinan KPK memberikan apresiasi kepada TNI atas partisipasinya," sambung Bambang. Komandan Denpom Jaya Kolonel Dedy Iswanto menyatakan bagi pengunjung yang ingin besuk tahanan KPK, perlu meminta izin KPK. "Di luar izin KPK, pengunjung tidak boleh masuk. Semua diproses KPK karena kami ada kesepakatan soal pembagian keamanan dalam Ring 1 dan Ring 2," jelasnya. Ring 1 adalah tahap pemprosesan, pemeriksaan keluarga yang berkunjung hingga di tempat penahanan seluruhnya dikelola KPK.

Ring 2 yaitu dari pintu masuk dijaga petugas Denpom. "Harapan kerja sama ini, TNI dapat membantu KPK memberantas korupsi," kata Dedy. Direktur Komunikasi dan Informasi Ditjen PAS Haru Tamtomo mengatakan, akan memberikan supervisi proses renovasi fisik pembangunan sel di Rutan Guntur. Supervisi ini termasuk pengecekan standar sel tahanan dan bahan baku untuk membangun sel seperti jeruji besinya. Standar tiap sel lainnya, di dalam ruangannya terdapat ruang gerak sekitar 5,2 meter. Kemudian, di tiap sel juga harus tersedia ventilasi, sanitasi dan listrik yang memadai. Tiap rutan juga harus terdapat fasilitas untuk kunjungan keluarga, ruang konseling hingga ruang untuk bertemu dengan tim penasihat hukum, tambahnya. (ENDY)

Masyarakat Menilai Pemberantasan Korupsi Sangat Mengecewakan JAKARTA - Lembaga Indonesia Network Election Survey (INES) menegaskan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Presiden SBY - Boediono, tidak puas, rendah malah sangat mengecewakan. Mengingat, kasus korupsi semakin menggila dan tak ada efek jera meski banyak koruptor dijatuhi hukuman. "Temuan survei menunjukkan bahwa 94,8 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian dan kehakiman," ujar Direktur Data INES Sudrajat Saca-

awitra saat Resume Hasil Survei Jelang Dua Tahun Pemilu di Jakarta, Senin pekan lalu. Berdasarkan hasil survei INES terhadap 6.000 responden pada periode 5-21 Oktober 2012, sebanyak 83,2 persen responden menyatakan tidak puas, 11,6 persen responden menyatakan sangat tidak puas dan 5,2 persen puas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi era SBY-Boediono. Sudrajat mengatakan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat disebabkan lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi yang disebabkan salah satunya oleh buruknya integritas penegak hukum. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai praktik

korupsi seperti pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap-menyuap, jual-beli kasus, mafia jual-beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor menjadikan fungsi penindakan menjadi tidak berjalan. "Bahkan karena korupsi oleh penegak hukum, berbagai kasus korupsi yang ditangani mereka sering berujung SP3, dipetieskan atau bahkan berakhir damai," ujar Sudrajat. Terkait kemampuan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan rakyat, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 42,5 persen responden menyatakan adanya penurunan, 33,6 persen stabil, 10,3 persen

meningkat dan 13,65 persen sangat meningkat. Survei juga menemukan sebesar 84,5 persen responden merasakan kondisi keamanan dan ketertiban selama pemerintahan SBY-Boediono kondusif dan stabil, 13,1 persen tidak kondusif dan stabil dan 2,4 persen menyatakan tidak tahu. Selain itu, lanjut dia, hukuman koruptor dinilai masih sangat rendah. Sehingga tidak ada dampak efek jera dan ketakutan bagi koruptor baru melakukan aksi menggerogoti uang negara. Masyarakat mengharapkan hukuman yang berat, memiskinkan koruptor atau menyita seluruh harta kekayaaan akan berdampak besar terhadap masalah korupsi di Indonesia. (ENDY)

Saksi Kunci Sakit, Sidang Angie Batal JAKARTA - Sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa Angelina Sondakh, terpaksa dibatalkan. Pembatalan karena saksi kunci, Muhammad Nazaruddin tidak dapat menghadiri sidang lantaran dikabarkan sakit. Seharusnya sidang digelar pada Jumat (23/11) di Pengadilan Tipikor, ditunda pekan depan.  Angelina Sondakh "Kami menghadirkan satu saksi, yaitu Muhammad Nazaruddin. Tetapi, yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sakit," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat pekan lalu. Atas pernyataan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Sudjatmiko memerintahkan supaya jaksa menghadirkan saksi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pada persidangan yang akan digelar pada Kamis mendatang. Bersamaan juga dengan saksi Jefry Rawis dan Max Sopacua yang sudah berulang kali dipang-

gil tetapi tidak hadir. Sebab, waktu untuk penuntut umum menghadirkan saksi akan berakhir. "Karena Jefry ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saya kira apa yang disampaikan penasihat hukum bisa diterima dan dimaklumi tentang permintaan hadirkan Jefry," tandas hakim Sudjatmiko. Jaksa Kiki mengatakan Nazaruddin dijemput oleh pengawal tahanan, namun gagal karena sakit. "Sekarang masih di sana karena kita lagi menunggu surat keterangan sakitnya," ungkap Kiki sambil menambahkan sidang lanjutan

pekan depan akan diusahakan untuk menghadirkan tiga saksi sekaligus, yaitu Nazaruddin, Max Sopacua dan Jefry Rawis. Sidang sebelumnya, kesaksian anggota Komisi X I Wayan Koster dan anggota Komisi IX Wahyudin dalam persidangan meringankan kasus dugaan korupsi "penggiringan" anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Angelina Sondakh. "Tidak. Terdakwa tidak pernah mengusulkan anggaran (wisma atlet)," kata I wayan Koster

dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis pekan lalu. Jal senada juga disampaikan mantan Ketua Komisi X Wahyudi. Ia juga tidak pernah mendengar Angie mengusulkan anggaran untuk Wisma Atlet Jakabaring Palembang mau pun untuk sejumlah universitas. Wahyudin bahkan mengatakan Angie tidak begitu aktif dalam setiap rapat kerja. "Anggaran untuk Kemenpora sudah mepet sehingga dalam rapat semua setuju tidak banyak perubahan. Anggaran yang diminta untuk Wisma Atlet di Jakabaring (Palembang,red) sebenarnya Rp214 miliar tapi kan hanya disetujui Rp 200 miliar". paparnya. Anggaran perubahan untuk Kemenpora sekitar Rp 950 miliar, dengan Rp 350 miliar merupakan anggaran fix yang tidak dapat diubah. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pelaksanaan SEA Games ke-12 yakni pembangunan wisma atlet sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan alokasi terbesar kedua untuk proyek fasilitas olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sebesar Rp 150 miliar, sambung Wahyudi. (ENDY)

epaper kpkpos 227 edisi 26 november 2012  

kpkpos surat kabare mingguan korupsi,politik dan kriminal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you