MEDAN KITA
Senin 5 Nopember 2012
harian andalas | Hal.
3
Terkait Kredit Macet Rp 216 Miliar
BPK RI Harus Audit Penyimpangan Bank Sumut Medan-andalas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigatif total, terhadap temuan penyimpangan kredit macet di Bank Sumut senilai Rp 216 miliar tahun 2008. Selain temuan itu, BPK juga menemukan 22 kasus, yang disinyalir merugikan keuangan negara Rp344 lebih tahun 2010. “Kalau dilakukan audit investigatif total, maka akan diketahui penyimpangan itu. Salah satunya, banyaknya kredit macet yang jumlahnya ratusan miliar rupiah,” kata Koordinator Banggar DPRDSU, Ir H Kamaluddin Harahap MSi, di gedung dewan, Jumat (2/11).
Sebelumnya, pada Rapat Banggar antara eksekutif dan legislatif, Selasa (30/10) malam, dihadiri Sekdaprovsu H Nurdin Lubis, SKPD, dan anggota Banggar DPRD Sumut, Kamaluddin melontarkan perlunya audit investigatif total, terhadap temuan BPK RI atas banyaknya penyimpangan kredit macet di bank tersebut. Atas temuan dugaan penyimpangan ini, sudah seharusnya ma-
Mahasiswa Asing Wajib Melapor ke Disdukcapil Medan-andalas Jumlah mahasiswa asing yang menimba ilmu di Kota Medan saat ini tercatat lebih kurang 2.158 orang. Mereka tersebar di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Kota Medan. Kepada mahasiswa asing ini diwajibkan agar segera melaporkan atau mendaftarkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan guna tertib administrasi kependudukan sesuai UU No 23 tahun 2006. Hal ini terungkap ketika Wali Kota Medan Rahudman membuka Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Asing dan Sistem Layanan Dokumen Pelajar Asing Berbasis Website hasil kerjasam Pemko Medan dengan Kantgor Imigrasi Kelas I Khusus Medan di Hotela Santika Dyandra Medan, Sabtu (3/11). Rahudman menjelaskan, keberadaan oarng asing di Kota Medan saat ini cenderung semakin meningkat, baik menetap untuk kegiatan ekonomi maupun menuntut ilmu di berbagai universitas yang ada. Namun dari segi administrasi kependudukan dan catatan sipil, ternyata masih relatif banyak yang belum melapor atau mendaftarkan diri ke Disduk Capil Kota Medan. Salah satu pemicunya akibat ketidaktahuan terhadap peraturan administrasi kependudukan. “Saya minta kepada seluruh perserta agar bersungguh-sungguh mengikuti sosialisasi ini sehingga dapat memahami tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk selanjutnya dapat diterapkan dengan baik,” kata Rahudman. Disdukcapil sebagai leading sector dalam melakukan pendataan dan penertiban orang asing diminta agar memberikan kemudahan dalam penerbitan surat-surat yang terkait dengan kependudukan terhadap mahasiswa asing. Sosialisasi yang dihadiri ratusan mahasiswa asing ini menghadirkan sejumlah pembicara seperti Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diwakili Anak Agung Suryawati, Kapoldasu diwakili Kasi Yanmin Dit Intelkam Kompol L Samosir, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Freiment FS Aruan SH MH, Kadisduk Capil Kota Medan Muslim Harahap, dan Pembantu Rektor IV USU Prof Dr Ningrum N Sirait. Kepala Didukcapil Muslim Harahap mengungkapkan, jumlah mahasiswa asing yang terdata di Medan saat ini sekitar 2.158 orang. Mereka diharuskan segera melapor ke Disdukcapil paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin terbatas. Sementara itu, Anak Agung Suryawati menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak membatasi mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mempererat hubungan antara kedua negara, sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada negara lain. “Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa asing yang ingin menimba ilmu di Indonesia. Saat ini kita telah banyak melakukan MoU dengan sejumlah negara yang mahasiswanya ingin kuliah di Indonesia,” katanya. Sedangkan Kepala Kantor Imigransi Kelas I Khusus Medan, Freiment FS Aruan SH MH mengatakan, pengawasan terhadap mahasiswa asing sama seperti yang dilakukan pihaknya terhadap orang asing lainnya seperti pengawasan secara adminsitratif maupun operasional. “Pengawasan itu dilakukan pada saat mahasiswa asing itu mengajukan izin tinggalnya. Kita akan sering melakukan pengecekan izin tinggalnya sesuai dengan alamatnya masing-masing, sekaligus medeteksi dini kegiatan-kegiatan mereka,” kata Freiment. (BEN)
suk pada tahapan penyidikan di Kejati Sumut. Tapi hingga saat ini, gaung tindaklanjut kasus tersebut menghilang begitu saja. “Dugaan penyimpangan ini, harus diketahui publik. Penyimpangannya sangat besar, karenanya hasil pemeriksaan terhadap Bank Sumut tersebut, juga dilaporkan ke DPRD Sumut semestinya. Namun, sampai saat ini DPRD Sumut, belum menerima laporan audit investigatif, atas temuan dugaan penyimpangan itu,” kata Kamaluddin. Banggar DPRD Sumut, meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap Bank Sumut terkait temuan hasil audit BPK RI tahun 2008, yang berindikasi rekayasa atas kredit macet debitur sebesar
Rp216 miliar. Informasi diperoleh, bahkan kasus dugaan KKN kredit macet debitur sebesar Rp216 miliar yang terjadi di Bank Sumut, dikabarkan telah dikondisikan untuk tidak berkembang ke pihak penegak hukum. Sejauh ini, kasus dugaan kredit macet debitur tersebut hanya sebatas anggota Komisi C DPRDSU saja, sedangkan Banggar belum diberitahu secara data dan fakta. Untuk itu, Banggar DPRD Sumut, mendesak BPK RI segera mengungkap skandal penghapusbukuan yang dilakukan Direktur Bank Sumut (saat itu) Gus Irawan. “Banggar merasa kecewa karena sampai saat ini tidak per-
nah berkenan memberi penjelasan terkait kebocoran keuangan Bank Sumut milik daerah Provinsi Sumatera Utara itu,” kata Kamaluddin. Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 dan 2011, sama-sama diberi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, laporan keuangan Pemprovsu 2011 tidak jauh berbeda dengan tahun 2010 lalu. “Untuk itu, kita meminta BPK serius dalam menangani beberapa kasus dugaan penyimpangan di Bank
Tidak Ada Maksud Menunda Muscab Medan-andalas Pejabat (Pj) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kota Medan Drs Ir H Sutan Bhatoegana Siregar MM, menyatakan tidak ada masalah dengan verifikasi yang telah dilakukan terhadap kepengurusan DPC PD Medan yang dipimpinnya. Semua persyaratan menurutnya telah dipenuhi. Beberapa kekurangan dokumen yang diungkapkan oleh koordinator verifikasi dari KPUD Medan, Pandapotan Tamba, di Kantor DPC PD Kota Medan, Kamis (1/11) hanya karena masalah miskomunikasi. “Semua dokumen persyaratan DPC PD Kota Medan telah lama kami kirim ke DPP Partai Demokrat di Jakarta. Namun yang dikirimkan oleh DPP kepada KPU Pusat dan seterusnya ke KPUD Kota Medan adalah dokumen yang belum lengkap. Di sinilah miskomunikasinya,” tegas Sutan Bhatoegana, Minggu (4/11). Menurut pendiri Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi VII DPR RI, hal itu perlu ditegaskan kembali karena pemberitaan se-
andalas/ist
VERIFIKASI - Pj Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Drs Ir H Sutan Bhatoegana Siregar MM diabadikan bersama jajaran pengurus DPC PD Kota Medan dan Koordinator Verifikasi KPUD Medan Pandapotan Tamba di Kantor PC PD Kota Medan. jumlah media massa mengenai hasil verifikasi tersebut dinilai sudah menyimpang dari fakta di lapangan dan telah dipolitisasi oleh sejumlah pihak untuk menyudutkan kepengurusan DPC PD yang dipimpinnya sekarang ini. Sutan mengatakan, kini pihaknya sudah melengkapi kembali semua dokumen yang diminta KPUD Medan untuk diantarkan langsung ke DPP PD di Jakarta hari Selasa (6/1) ini. Sesuai ketentuan,
pihak DPP PD akan meneruskan dokumen ini ke KPU Pusat dan selanjutnya dikirimkan ke KPUD Kota Medan. Muscab Ketika ditanya kapan Musyawarah Cabang PD Kota Medan akan digelar, dengan tegas Sutan menjawab bahwa pihaknya masih menunggu Surat Keputusan untuk DPAC dari DPD PD Kota Medan. “Kalau SK dari DPD keluar sekarang, sekarang juga kami
05.00 – 06.00 WIB 06.00 – 07.00 WIB 07.00 – 07.25 WIB 08.00 – 09.00 WIB 10.00 – 11.00 WIB 11.07 – 12.00 WIB 12.07 – 13.00 WIB 13.07 – 14.00 WIB 15.07–16.00 WIB 16.07–19.00 WIB 19.07 – 21.00 WIB 21.07 – 22.00 WIB 22.07 – 00.00 WIB
menggelar Muscab. Jadi tidak ada maksud DPC menunda-nunda Muscab,” ujar Sutan. Sementara itu Pejabat Sekretaris DPC Kota Medan Ir Bangun Tampubolon Msi yang dihubungi via telepon membenarkan bahwa semua persyaratan dokumen DPC PD Medan tersebut tidak ada masalah dan akan diantar ulang ke DPP PD di Jakarta, Selasa ini. “Verifikasi tidak ada masalah. Hanya ada beberapa berkas yang
tidak turun dari KPU Pusat ke KPUD Medan,” ujarnya. Tampubolon juga menjelaskan, pemberitaan beberapa media Jumat ((2/11) yang menyatakan bahwa DPC PD Kota Medan terancam kalah dalam verifikasi faktual karena tidak terpenuhinya beberapa persyaratan, tidak sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan Koordinator Verifikasi KPUD Medan Pandapotan Tamba. Oleh karena itu Tampubolon sempat mempertanyakan berita yang ditulis oleh wartawannya. Pihak Tamba menjawab bahwa dia tidak pernah memberikan pernyataan seperti ditulis dalam berita tersebut. “Karena selama ini hubungan kami dengan KPUD berjalan baik, Tamba menyesalkan pemberitaan tersebut dan meminta maaf kepada DPC. Selanjutnya pihak KPUD telah menegur wartawan yang bersangkutan,” tutur Tampubolon. Sesuai ketentuan, dalam kunjungan ke kantor DPC PD Medan, Kamis (1/11) lalu, Koordinator Verifikasi Pandapotan Tamba telah meminta pengurus DPC PD Medan melengkapi berkas persyaratan yaitu SK DPC, SK PAC, Keterwakilan Perempuan, dan No Rekening. (GUS)
Sebagian Anggaran Skybridge akan Dialihkan untuk Kios Pedagang Buku Medan-andalas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perumahan, Ir Ahmad Buhari Siregar mengatakan, biaya pembangunan kios pedagang buku di Jalan Pegadaian, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun akan dimabil dari biaya pemban-
gunan skybridge. “Biaya pembangunan kios merupakan adendum dari nomenklatur sebagian dari peruntukan anggaran pembangunan skybridge. Saat ini sedang dihitung besaran biaya yang bisa digunakan untuk pembangunan kios itu,” kata Ahmad Buhari kepada wartawan, kemarin.
Buhari mengakui, pembangunan skybridge sudah mulai dilakukan oleh perusahaan yang memenangkan tender proyek tersebut, yakni PT Inti Persadaraya Lestari (IPL). Sedangkan pembangunan kios pedangang buku tidak perlu ditenderkan. “Untuk mempercepat proses pembangunan kios itu, pekerjaan
andalas/rizki mulya
1. AndalasToday 2. StarMorningRequest 3. NgobrolBarengStarnews bersamaNadinErlangga 4. InfoAnda 5. StarWorld 6. StarLife 7. StarHotNewsSiang 8. Info Anda (Informasi Perakiraan cuaca & Reporter) 9. StarTalkshow 10. StarHotNewsSore 11. StarRequest (bersamaFitriLihardo&FirmanJohansyah) 12. StarHotNewsMalam 13. StarNight
Khususnya pada pembagian jasa produksi dan tantien kepada pengurus di antaranya Komisaris, Dirut dan Direksi dari pembagian laba tahun 2004 & 2005 sebesar Rp 15.918.701.481,55 diterima tanggal 13 Desember 2006. Pada tahun yang sama juga dibagikan fee pada pengurus Bank Sumut di antaranya Komisaris, Dirut dan Direksi sebesar Rp 15.507.231.578,91. PT Bank Sumut dalam pencapaian target ekspansi dan kualitas dari kredit Bendaharawan dan SPK. Gus Irawan Pasaribu juga mengakui telah memberikan fee kepada kepala daerah dari tahun 2002-2008 sebesar Rp 53,811 miliar. (UJ)
Sutan: Verifikasi DPC PD Medan Miskomunikasi
IK ON WISA IKON WISATTAA-Sejumlah turis mancanegara sedang mendengarkan penjelasan pemandu wisata saat berkunjung ke rumah Tjong A Fie, Jalan Jenderal A Yani Kesawan Medan, Minggu (4/11). Rumah Tjong A Fie merupakan salah satu ikon wisata di Kota Medan yang kerap dikunjungi turis mancanegara.
Senin, 05 November 2012
Sumut itu. Sehingga, semua pihak tidak merasa curiga, atau dicurigai terhadap penyimpangan uang rakyat itu,” katanya. Sebelumnya, PT Bank Sumut diduga tersangkut sejumlah penyimpangan keuangan negara bahkan pada temuan BPK RI Tahun 2010 ada 22 jumlah kasus disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 344 miliar lebih. Pihak petinggi Bank Sumut, disebut-sebut telah membagibagi uang miliaran rupiah yang berdalih pembagian jasa laba tahunan dibuktikan dengan temuan BI, mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No: 482/Dir/DSDM-TK/ SK/2006.
itu tidak ditenderkan. Pembangunan kios itu akan diserahkan ke PT IPL karena anggaranya diambil dari anggaran pembangunan skybridge sekitar Rp 17 miliar lebih,” ujarnya. Dia menjelaskan, anggaran pembangunan skybridge sekitar Rp 17 miliar yang meliputi untuk pembangunan fasilitas seperti taman akan dipangkas dan dialihkan untuk pembangunan kios pedagang buku di Jalan Pegadaian. “Anggaran yang seharusnya untuk pembangunan skybridge seperti bangunan pendukung seperti fasilitas taman akan dipangkas dan dialihkan untuk pembangunan kios,” jelas Buhari. Ditanya kapan pembangunan kios pedagang buku mulai dikerjakan, Buhari memastikan akan dimulai dalam pekan ini. “Pembangunan kios di Jalan Pegadaian itu paling lambat minggu kedua Nopember sudah dimulai,” tandasnya. Jumlah kios yang akan dibangun, lanjut Buhari, ada sekitar 180 kios sesuai jumlah pedagang yang selama ini berjualan di sisi timur Lapangan Merdeka. Pemindahanya seluruh pedagang akan diupayakan dilakukan secara serentak. Sedangkan untuk pembangunan skybridge, menurut Buhari, sudah dimulai sejak pertengahan Oktober dan proses pembangunan itu tidak menggangu aktifitas pedagang buku. Lahan skybridge dan pelataran parkir menggunakan lahan se-
panjang 244 meter dan lebar 39 meter. “Lahan untuk pembangunan skybridge itu memang saat ini masih berdiri kios pedagang buku. Namun aktivitas pembangunan skybridge tidak seluruhnya mengganggu aktivitas pedagang buku,” pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Irwan Sihombing meminta kepada Pemko Medan agar tidak mengesampingkan kepentingan para pedagang buku dalam proses pembangunan skybridge tersebut. “Pembangunan kios buku di Jalan Pegadaian harus dipriorotaskan ketimbang pembangunan skybridge, paling tidak dilakukan bersamaan. Jika pembangunan skybridge sudah dimulai maka pembangunan kios harus dimulai juga,” tegas politisi Partai Demokrat ini. Irwan juga mendesak Dinas Perkim Kota Medan selaku pelaksana pembangunan skybridge dan kios buku, agar memastikan dapat mengakomodir kepetingan pedagang. Hal tersebut dinilai penting guna menunjang pembangunan skybridge sebagai sarana city cek in Bandara Kuala Namu di Stasiun Kereta Api. “Kita berharap dalam pembangunan itu semua kepentingan harus bisa diakomodir, baik kepentingan pedagang buku maupun kepentingan city cek in juga tepat waktu dan sesuai target,” pungkasnya. (BEN)