RAGAM
Selasa 6 Mei 2014
Keluarga Jaganding Minta Damai
“Keluarga Jaganding mendatangi rumah klien saya (Jeffry Barata Lubis) di Komplek Perumahan Cemara Madina. Kedatangan mereka untuk silaturahmi, meminta maaf sekaligus memohon perdamaian kepada korban,” ujar huasa hukum korban, Martua Hamonangan Nasution, SH alias Monang kepada andalas, Senin (5/5) di Panyabungan. Menurut Monang, yang mendatangi keluarga korban di antaranya abang dan adik dari Jaganding, Kepala Desa Sirambas, sejumlah tokoh masyarakat Desa Sirambas dan oknum aparat. Sebelumnya, kata Monang, kliennya juga telah didatangi sejumlah suruhan keluarga Ir Ali Makmur Nasution alias Jaganding untuk menawarkan perdamaian atas perkara pengeroyokan yang dialami wartawan harian andalas, Jeffry Barata Lubis. “Bahkan, ada dua orang yang mengaku suruhan Ir Ali makmur Nasution alias Jaganding (narapidana yang saat ini sedang mendekam di LP Sipagapaga terkait kasus penggelapan “mahar
Martua Hamonangan Nasution SH politik” Pilkada Madina-Red) menawarkan perdamaian dengan segala bujuk rayu,“ ungkap Monang. Sejauh ini, tambah Monang, kliennya tetap memilih penyelesaian kasus pengeroyokan itu lewat jalur hukum. Sebab, berbagai keterangan dan kejadian yang terungkap belakangan ini telah memperkuat keterlibatan Ali Makmur Nasution alias Jaganding, Ketua DPC Hanura Madina, sebagai aktor intelektual kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jurnalis Jeffry Barata Lubis. “Apabila tidak ada hubungannya dalam kasus ini, mana mungkin orang
suruhan dan keluarga beliau (Jaganding-Red) mendatangi klien saya untuk meminta kasus ini didamaikan saja “ ungkap Monang. Untuk itu, tambahnya, selaku kuasa hukum korban, Monang meminta agar kejaksaan dan Polres Madina memasukkan pasal 55 KUHP dalam kasus ini. “Sebab pengeroyokan dan penganiayaan terhadap klien saya tidak akan terjadi apabila tidak ada yang mengomandoinya. Apalagi antara korban dan pelaku pengeroyokan tidak saling kenal sebelumnya,” ungkap Monang. Satu petunjuk kuat atas keterlibatan Jaganding, tambahnya, adanya penyitaan handphone milik terpidana Ir Ali Makmur Nasution alias Jaganding yang isinya berupa SMS laporan "satonga mate dot lombom2, aman do Bang (setangan mati dan lembam-lembam, aman kan Bang),“ bebernya. Kemudian terkait rekonstruksi ulang yang baru digelar Polres Madina di halaman belakang Mako Polres tanggal 28 April 2014 lalu dimana lokasinya tidak pada tempat kejadian dan diduga adanya upaya pengaburan cerita sebenarnya. Anehnya, saksi korban tidak turut serta dalam rekonstruksi itu. “Karena itu, kita akan segera menyurati Kapolres Madina AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto agar melakukan rekonstruksi ulang di lokasi kejadian sebenarnya yaitu di depan lapas Kelas II B Panyabungan. Rekonstruksi ulang di lokasi kejadian perkara itu untuk mendapatkan kronologis yang sebenarnya terkait kasus penganiayaan yang sesuai dengan keterangan saksisaksi,“ katanya. (JBL)
Kapolres Tobasa Siap Gelar Kasus Jual Beli Kawasan Hutan Tobasa-andalas Kasus dugaan jual beli kawasan hutan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), tampaknya mulai menemukan titik terang. Ini setelah Dinas Kehutanan berdasarkan hasil survei bersama aparat Polres Tobasa beberapa waktu lalu menunjukkan, titik koordinat daerah tersebut berada dalam kawasan hutan SK 44 Tahun 2005. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Kabid Penatagunaan Hutan Tobasa, Parlindungan Manurung, usai menyerahkan berkas pemetaan kepada pihak Polres Tobasa, Senin (5/5) kepada wartawan menjelaskan, setelah pihaknya bersama kepolisian dan LSM Duta Harapan Sesama melakukan pemetaan menggunakan Global Positioning System (GPS) di kawasan tersebut melalui titik koordinat yang mereka data pada perbatasan Simpang Jambu Dolok N 02 34 01,5 dan E 099 22 26,6, untuk daerah Simpang N 02 33 48,7 dan E 099 22 30,0 menun-
jukkan bahwa kawasan tersebut berada pada kawasan hutan SK 44 Tahun 2005. “Berkas hasil pemetaan ini telah kami sampaikan kepada Polres Tobasa melalui surat Nomor: LP 08/ 2/Dishutbun/V/2014 tentang Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara,” kata Parlindungan. Kapolres Tobasa, AKBP Edi Faryadi, saat dikonfirmasi wartawan di Mapolres Tobasa mengatakan, hingga saat ini laporan yang disampaikan pihak Dinas Kehutanan belum sampai ke mejanya. Namun demikian jika hasil pemetaan menunjukkan daerah tersebut berada dalam kawasan hutan, maka pihaknya akan melakukan gelar kasus. “Jika sudah lengkap datadatanya, kita akan melakukan gelar kasus,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Bidang Hukum LSM Duta Harapan Sesama (DHS), Parluhutan Simanjuntak, Senin (5/5), di tempat terpisah, menyampaikan apresiasi-
7
DPRD Tak Siap, Paripurna LKPJ Wali Kota Sibolga Diskor
Kasus Penganiayaan Wartawan
Panyabungan-andalas Keluarga Ir Ali Makmur Nasution alias Jaganding mendatangi kediaman Jeffry Barata Lubis, korban pengeroyokan dan penganiayaan puluhan OTK diduga suruhan oknum Anggota DPRD Madina, Jaganding, di depan LP Kelas II B Sipaga-paga Panyabungan, 25 Maret 2014 lalu.
harian andalas | Hal.
nya atas kinerja Kapolres Tobasa yang langsung gerak cepat dengan melakukan survei lapangan untuk mengambil titik koordinat bersama Dinas Kehutanan Tobasa di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti. “Kami tidak menyangka ternyata setelah kami berikan bukti awal berupa akta jual beli, besoknya Pak Kapolres langsung perintahkan anggotanya untuk mengambil titik koordinat,” ungkapnya. Diungkapkannya, ada sebanyak 116 surat akta jual beli yang diduga kuat dibuat di hadapan PPAT di Balige. Adapun surat akta jual beli tanah itu terdiri dari akta nomor 23 dan 24 tertanggal 6 Desember 2006 serta akta nomor 194 sampai dengan akta nomor 346 tertanggal 22 November 2006. Berdasarkan fotokopi dokumen akta jual beli tersebut, masih menurut Parluhutan, diperkirakan secara global ada sebanyak 242.132 meter persegi luasan tanah yang dibeli oleh pengusaha asal Medan dari masyarakat Desa Meranti Utara. (MG)
SAMP AIK AN LKPJ - Wali Kota Sibolga menyampaikan LKPJ tahun 2013 kepada DPRD Sibolga, Senin (5/5) di ruang SAMPAIK AIKAN sidang DPRD Sibolga. Sibolga-andalas Ketua DPRD Kota Sibolga Sahlul Umur Situmeang terpaksa menskor rapat paripurna DPRD Penyampaian LKPJ Wali Kota Sibolga TA 2013 hingga sampai 30 menit dari rencana awal 5 menit. Pen-skors-an sidang itu dilakukan untuk memberikan waktu kepada Banmus menggelar rapat penjadwalan paripurna tersebut. DPRD Kota Sibolga tidak siap mengundang Wali Kota Syarfi Hutauruk untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LKPJ) Wali Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2013, Senin (5/5) kemarin. Pasalnya, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD tidak ada bersidang untuk menjadwalkan paripurna tersebut. Sementara penundaan itu sendiri dilakukan sebagai bentuk pemenuhan permintaan dari salah seorang anggota DPRD, Jamil Zeb Tumori, yang meminta kepada pimpinan dewan untuk menunda (menskors) sidang, karena menganggap tidak mengacu kepada Tata Tertib (Tatib) DPRD kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2010. “Apakah rapat sudah sesuai dengan Tatib No 1 Tahun 2010 atau sudah dijadwal ulang oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Rapat ini bukan ejek-ejek (asal-asalan), maka kembalikan kepada prosedur melalui Banmus. Karena Banmus tidak ada bersidang untuk membahas jadwal ini,” kata Jamil selaku Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Sibolga dalam sela penyampaiannya di sidang Paripurna Dewan Penyampaian LKPJ Wali Kota Sibolga TA 2013 tersebut. Pascapenetapan jadwal, pimpinan sidang Sahlul Situmeang didampingi dua unsur pimpinan lainnya Tonny A Lumbantobing dan Imran S Simorangkir membuka kembali sidang
dan memberikan kesempatan kepada Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk untuk menyampaikan LKPJ Wali Kota Sibolga TA 2013. Dalam laporan penyampaian LKPJ nya TA 2013 tersebut, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk pun secara gamblang membeberkan raihan kemajuan dan hambatan yang diperoleh Pemko Sibolga selama tahun 2013 diawali dari beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Pemko Sibolga. Selama TA 2013 sebut Wali Kota Sibolga, Pemko Sibolga berhasil meraih piala Adipura untuk bidang Kebersihan Lingkungan, Manggala Karya Kencana dibidang Keluarga Berencana (KB), Plakat Wahana Tata Nugraha (WTN) dibidang Transportasi dan lainnya. Sedangkan dari sisi rencana Pendapatan Daerah dari Dana Asli, Dana Transfer Perimbangan dan lain-lain sebut Wali Kota, Pemko Sibolga berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp462miliar atau 93,96% dari target penerimaan tahun 2013 sebesar Rp492miliar dengan rincian, untuk PAD 2013 terealisasi sebesar Rp29 miliar (meningkat dibanding tahun 2012 sebesar Rp27miliar. “Sedangkan untuk dana transfer atau perimbangan, terealisasi Rp388miliar (meningkat dibanding tahun 2012 sebesar Rp332 miliar) dan untuk lain - lain pendapatan yang sah untuk tahun 2013 diperoleh Rp77miliar lebih (meningkat dibanding tahun 2012 yang hanya Rp51miliar lebih),” beber Syarfi. Untuk Pajak Daerah tahun 2013 sambung Syarfi, Pemko Sibolga menargetkan sebesar Rp6,2miliar lebih dan terealisasi Rp6miliar (96,76%), sedangkan untuk retribusi direncanakan Rp14miliar terealisasi Rp13 M (90,4%). Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah, direncanakan Rp77miliar terealisasi Rp44miliar (57,84%). (HAS)
CV MJA Dituding Tipu Pengecer Pupuk Bersubsidi Sibuhuan-andalas Sejumlah pemilik kios pengecer resmi pupuk urea bersubsidi di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas (Palas) merasa tertipu oleh CV Maju Jaya Aliaga (MJA), distributor pupuk urea bersubsidi khusus Kecamatan Hutaraja Tinggi, Aek Nabara Barumun dan Huristak. Berawal dari perintah distributor kepada kios pengecer untuk menyetor uang tebusan pupuk sesuai dengan jumlah permintaan melalui usulan Recana Data Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Para pengecer langsung menyetor uang tebusan dengan harapan dapat memperoleh pupuk bersubsidi. Rata-rata para pengecer menyetor uang tebusan dari 10 hingga 45 ton. Namun setelah ditunggu sampai dua minggu, pasokan pupuk urea bersubsidi tidak juga muncul. Setelah hamper satu bulan, tepatnya pada 14 Februari 2014, pupuk datang dalam jumlah yang sangat terbatas . “Bagi yang menyetor uang tebusan untuk 45 ton hanya menerima sembilan ton. Begitu
juga menebus 15 ton hanya diberi pasokan 35 ton. Ini sangat mengecewakan kami, karena ratusan juta rupiah modal para pengecer mengendap di CV MJA,” ujar sejumlah pengecer kepada andalas, Senin (5/5). Mereka menilai, CV MJA telah melakukan penipuan dengan modus penyetoran uang tebus pupuk urea bersubsidi. Karena itu, para pengecer memilih menarik uangnya kembali dari CV MJA. Para kelompok tani kemudian meminta pemerintah meninjau kembali penunjukan CV MJA sebagai distributor pupuk urea bersubsidi. “MJA tidak layak menjadi distributor pupuk bersusidi, karena sejak awal 2014, masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi makin sulit mendapatkan pupuk urea bersubsidi karena dimonopoli oleh perusahaan tersebut,” kata para pengecer. Sementara itu, pimpinan CV Maju Jaya Aliaga, Hamka Siregar yang dikonfirmasi andalas via telepon selular, Senin (5/5) tidak memperoleh jawaban. (ISN)