MEDAN KITA
Selasa 18 September 2012
harian andalas | Hal.
3
Personel TNI-AU Diminta Waspadai Terorisme Medan-andalas Danlanud Soewondo Medan Kolonel Pnb SM Handoko SIP MAP menjadi inspektur upacara tujuhbelasan di Lapangan Dirgantara Lanud Soewondo, Medan, Senin (17/ 9) pagi. Upacara ini diikuti personel dari Lanud Soewondo, Kosekhanudnas III Medan, dan Kompi A Pakhas BS Medan. Panglima TNI dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Handoko mengatakan, seluruh personel TNI mengemban tugas di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia. TNI juga berkomitmen dalam mengawal dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. "Panglima TNI juga me-
nyampaikan beberapa atensi dan harapan, agar personel TNI khususnya TNI-AU mengimplementasikan sila pertama Pancasila dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan moral, etika, dan integritas dalam langkah mengemban tugas sebagai prajurit TNI dan PNS TNI," katanya. Kepada seluruh personel dan warga TNI-AU juga diingatkan agar terus mewaspadai gerakan terorisme yang kehadirannya seperti pencuri di malam hari. "Tingkatkan kewaspadaan nasional terhadap upaya-upaya orang-orang yang mencoba untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain," tambahnya.
Personel TNI AU juga harus lebih menjaga stabilitas negara di mana belakangan ini aksi ancaman teror yang dilakukan kelompok-kelompok tidak beryanggung jawab yang semakin merebak. "Saya memerintahkan kepada seluruh personel TNIAU agar tetap mewaspadai sesuatu yang mencurigakan khususnya di sekitar lingkungan Lanud Soewondo Medan termasuk Bandara Polonia Medan. Kita tetap berkoordinasi dengan semua pihak agar tak terjadi aksi terorisme di sekitar wilayah hukum Lanud Soewondo Medan," tegas Danlanud Soewondo Medan yang baru menjabat tersebut. (ACO)
Kabupaten/Kota Diimbau Antisipasi DBD Medan-andalas Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat seiring dengan datangnya musim hujan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diimbau meningkatkan pelayanan guna mengantisipasi DBD. "Artinya, petugas melakukan surveilance di daerah masing-masing. Kalau ada kasus segera laporkan ke dinas kesehatan supaya bisa dilakukan penyidikan epidemiologi," ujar Plt Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara, Sukarni, Senin (17/9) di Medan. Berdasarkan data Dinkes Sumut, katanya, penderita DBD hingga Juni 2012 di Sumut mencapai 2.182 orang. Dari jumlah itu, 14 orang meninggal dunia. Kota Medan merupakan daerah yang terbanyak penderita DBD-nya, mencapai 747 orang. Selain merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 2.117.224 jiwa, Kota Medan juga termasuk daerah yang padat pemukiman se-
hingga rawan terjangkit DBD. "Selain Medan, daerah Pematang Siantar juga banyak penderita DBD-nya, mencapai 297 orang, Deli Serdang 250 orang, Simalungun 267 orang, Sibolga 65 orang, Binjai 59 orang, Asahan 61 orang. Pada musim hujan ini bisa saja kemungkinan penderitanya naik, makanya kita minta agar kabupaten/kota tingkatkan survalence di daerah masingmasing," jelasnya. Menurut Sukarni, masalah DBD yang harus dilakukan adalah pencegahannya. Di antaranya, meminimalkan tempat-tempat nyamuk bersarang, terutama air-air yang terlantar dan umumnya banyak ditemui di sekolah, perkantoran, dan rumah. Begitu juga ditempattempat umum, seperti pasar. "Intinya masyarakat harus melakukan pencegahan yakni 3 M ditambah 1 plus. Selain itu, pemerintah juga ada program pengasapan atau fogging. Itu merupakan kegiatan rutin, tapi biasanya memang dilakukan kalau di suatu daerah sudah terjadi kasus," sebutnya. Sementara Kepala Dinas
Kesehatan Medan, dr Edwin Effendi, MSc mengatakan, fluktuasi iklim akan mempengaruhi kondisi kesehatan pada saat musim hujan. Biasanya, pada saat musim hujan penyakitpenyakit yang berbasis lingkungan akan rentan dialami warga misalnya, DBD, diare, infeksi kulit dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). "Untuk itu, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, masyarakat disarankan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain itu menghindari hujan," terangnya. Mengantisipasi penyakit berbasis lingkungan terutama DBD, sambung Edwin, pihaknya melakukan fogging di daerah-daerah yang rawan DBD. seperti Amplas, Helvetia dan Medan Tembung. Sebab, daerah tersebut merupakan daerah yang padat pemukiman. "Kita sudah lakukan fogging di tempat-tempat yang rawan DBD, diutamakan yang terjadi kasus. Selain itu, masyarakat juga kita harapkan melakukan pencegahan dengan menjaga lingkungan tetap bersih," imbau Edwin. (YN)
Distribusi Air Terganggu Pencucian Pipa di IPA Hamparan Perak Medan-andalas Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan terutama untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan, PDAM Tirtanadi akan melakukan pencucian pipa transmisi diameter 400 mm dan 300 mm jalur pipa transmisi air keluar dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hamparan Perak. Kepala Public Relations PDAM Tirtanadi Ir Amrun kepada wartawan, Senin (17/ 9) mengatakan, agar gangguan pendistribusian air kepada pelanggan tidak terlalu lama maka pekerjaan akan dilaksanakan secara bertahap.
Untuk tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012 mulai pukul 20.00 WIB dan diperkirakan selesai pada pukul 03.00 WIB, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012 pada jam yang sama. "Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut maka pendistribusia air di beberapa wilayah pelayanan akan terganggu baik kualitas, kuanti-
tas maupun kontinutas," ungkap Amrun. Adapun wilayah yang mengalami gangguan, sebut Amrun, yaitu Jalan Hamparan Perak, Jalan Rahmatbuddin, Jalan Marelan Raya, Jalan Titi Papan, Jalan Titi Pahlawan, Jalan Yong Panah Hijau, Jalan Veteran, dan Kompleks Griya Marelan I–II & III. Pada saat yang sama tanggal 19 September 2012, PDAM Tirtanadi juga akan melakukan penggantian foot valve diameter 600 mm di Booster Pump Laubeng Klewang Jalan SM Raja. Dampak dari pekerjaan ini pendistribusian air di kawasan Medan Kota menjadi terganggu yaitu Kota Matsum I & III sekitarnya dan daerah Kesawan sekitarnya. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jika pelanggan ada keluhan dapat disampaikan ke cabang terdekat atau melalui Call Center nomor 500444," pungkas Amrun. (GUS)
andalas/robenson
MENENANGKANMENENANGKAN-Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar mencoba menenangkan massa pendukung Remon Simatupang yang mecoba masuk ke dalam gedung DPRD Medan saat berunjuk rasa di gedung DPRD Medan, Senin (17/9).
Demo Tuntut Pembatalan PAW
Massa Pendukung Remon Nyaris Baku Hantam dengan Pimpinan Dewan Medan-andalas Massa pendukung Remon Simatupang, anggota DPRD Medan dari Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Medan Jalan Krakatau, Medan, Senin (17/9). Massa kembali mendesak pimpinan DPRD Medan agar membatalkan rencana Pergantian Antara Waktu (PAW) terhahadap Remon Simatupang yang akan digantikan Juliaman Damaik. Aksi unjuk rasa tersebut nyaris mengganggu rapat paripurna DPRD Medan penyampaian nota jawaban Wali Kota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda JPKM dan Ranperda Bangunan Gedung, yang berlangsung pada hari itu juga. Pasalnya, massa merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Medan untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Medan Amiruddin dan Wakil Ketua DPRD Medan Augus Napitupulu, guna mempertanyakan dasar dan alasan melakukan PAW terhadap Remon Simatupang, yang direncanakan dilakukan dalam waktu dekat. Namun upaya massa yang mengaku perwakilan ogan-
isasi buruh di Kota Medan itu masuk ke ruang paripurna DPRD Medan berhasil dihadang sejumlah aparat kepolisian yang berjaga-jaga sejak aksi unjuk rasa tersebut berlangsung. Setelah sekitar 4 jam massa menunggu, sejumlah perwakilan massa akhirnya diterima oleh Amiruddin dan Augus Napitupu di ruang rapat pimpinan DPRD Medan. Namun dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan massa nyaris baku hantam dengan Augus Napitupu. Hal ini terjadi karena keterangan yang disampaikan kedua pimpinan DPRD Medan itu, dinilai berbelit-belit. “Kau tidak cocok jadi pimpianan lembaga ini (DPRD Medan, red), cocoknya kau
yang seharusnya di-PAW,” kata salah seorang perwakilan massa dengan emosi kepada Augus Napitupu. Karena merasa tidak senang dengan pernyataan perwakilan massa itu, Augus Napitupu pun ikut terbawa emosi dan kemudian mengusir keluar dari ruangan pertemuan itu. “Bukan kau yang mengatur di sini, kalau kau tidak senang keluar dari ruangan ini,” ujar Augus. Perdebatan antara Augus Napitupu dengan salah seorang perwakilan massa itu terus memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, CP Nanggolan dari Fraksi Partai Golkar, yang turut hadir dalam ruangan itu, sigap melerai pertengkaran tersebut. Selain dihadiri CP Naiggolan, pertemuan cukup alot dan diwarnai nada keras di ruang rapat pimpinan itu turut dihadiri Ferdinan Luman Tobing dari Fraksi Partai Golkar, Remon Simatupang mendampingi sejumlah perwakilan massa, Sekretaris DPRD Medan Ok Zulfi, dan sejumlah staf Sekterariat DPRD Medan. Namun, pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit
itu tidak ada menghasilkan kesepakatan khususnya terkait tuntutan perwakilan massa yang mendesak pembatalan proses PAW terhadap Remon Simatupang. Akibatnya, hingga sekitar pukul 17.30 WIB massa pendukung Remon Simatupang tetap bertahan dan menduduki di gedung DPRD Medan. “Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memerintahkan PAW Remon Simatupang. Karena itu, kami minta pimpinan DPRD Medan membatalkan proses PAW terhadap Remon SImatupang,” kata Nicholas, koordinator aksi unjuk rasa tersebut. Sebelum meninggal gedung DPRD Medan, Nicholas berjanji akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar. “Besok (hari ini, red) kami akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi,” ancamnya. Akibat aksi unjuk rasa tersebut, ruang lobi Gedung Sementara DPRD Kota Medan tampak jorok dan kotor, aroma bau pesing tercium dari lobi kantor wakil rakyat ini. (BEN)
Pemko Medan Siapkan Sanksi untuk Provider JPKMS Medan-andalas Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyambut baik saran DPRD Medan menyiapkan sanksi kepada pihak provider yang menelantarkan pasien pemegang kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS). “Saran sanksi akan dipertimbangkan namun tentunya perlu kajian dan pendalaman sesuai dengan aturan dan ketentuan serta asas hukum yang berlaku,” kata Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam rapat paripurna menyampaikan nota jawaban Wali Kota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda JPKMS, di gedung DPRD Medan, Senin (17/9).
Selama ini, pada dasarnya Pemko Medan sudah menyiapkan sanksi kepada rumah sakit yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam pedoman pelaksanaan program JPKMS 2012. Tindakan tersebut mulai dari yang paling ringan sampai berat. “Penindakan bisa berupa teguran sampai dengan pemutusan perjanjian kerjasama,” ujarnya. Tidak hanya terkait pelayanan, Pemko Medan juga akan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap prosedur pelayanan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan harus sesuai dengan standar. “Semua klaim yang diajukan oleh rumah sakit telah mela-
lui proses verifikasi oleh tim verifikator independen, baik tentang kelengkapan administrasi, pelayanan yang diberikan, dan termasuk rincian tindakan,” tandasnya. Dengan begitu diharapkan seluruh provider bisa memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan standar pelayanan kesehatan JPKMS paling utama yaitu ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, kendali biaya dan melakukan pendataan, dan penetapan kepesertaan JPKMS serta pengawasan ketat terhadap provider. Eldin mengakui, saat ini masih ada kendala krusial dalam pelaksanaan JPKMS terutama berkaitan dengan pelayanan dan kepesertaan serta pengendalian yang buruk. Selain itu masih ada rumah sakit provider yang kurang memahami prosedur dan aturan ketentuan pelayanan pola. “Di sisi lain, tuntutan di lapangan melebihi standar pelayanan peserta JPKMS,” unkapnya. Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah fraksi DPRD Medan meminta Pemko Medan menyiapkan sanksi tegas kepada provider yang menelantarkan pasien pemegang kartu JPKMS. Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya Porman Naibaho, fraksi ini menilai penelantaran pasien miskin, penolakan pelayanan
medis akibat tak mampu bayar seringkali terjadi. Jadi perlu adanya pasal tambahan yang mengatur sanksi pidana terhadap pemberi pelayanan kesehatan supaya peserta JPKMS terlindungi dengan optimal. “Pada pasal yang mengatur tentang pelanggaran yaitu Pasal 8B kami usulkan dalam ayat 2 diatur sanksi dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya enam tahun atau sesuai hukum yang berlaku,” katanya. Menurutnya, penerapan sanksi pidana ini penting sebab penelantaran, pengabaian terhadap hak-hak pasien atau peserta JPKMS adalah tindakan mengancam nyawa manusia. “Masalah penelantaran dan sebagainya itu sudah sangat sering kita dengar baik melalui media massa baik media cetak maupun elektronik, namun tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi agar ada efek jera, perlu disiapkan sanksi,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan PPP. Melalui Ketua Fraksi PPP, Ahmad Parlindungan mengatakan, penerapan sanksi terhadap rumah sakit pelaksana pelayanan JPKMS baik sanksi perdata maupun pidana penting untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat peserta JPKMS. “Perlu diatur tegas agar seluruh hak dan kewajiban terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (BEN)