Rabu 9 Agustus 2017
andalas PENERBIT PT. Star Media Internusa PEMBINA ISKANDAR ST Dr Eggi Sudjana SH MSi PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB H. Baharuddin WAKIL PEMIMPIN UMUM Christoffel Manurung SH MH WAKIL PEMIMPIN REDAKSI MA Siddik Surbakti PEMIMPIN PERUSAHAAN Amiruddin MANAGER UMUM Heny Tananda, SE REDAKTUR PELAKSANA Gusliadi Ritonga SEKRETARIS REDAKSI Dian Purnama Sari KOORDINATOR DAERAH Agus Salim Ujung REDAKTUR Hamdani Nasution, Asril Tanjung, Dedi Afrizal, M.Sulaiman, Robenson Sidabariba STAF REDAKSI Asiong, Yunan Siregar, Irwan Ginting, Thamrin Samosir, Desrin Pasaribu, Maguslim, FOTOGRAPHER Hs Poetra SIRKULASI Septho PENASEHAT HUKUM Syahril SH SpN; Nur Alamsyah SH MH; Abu Bokar Tambak SH MHum; A Herwan Bispo SH, H. Syafrizal SH. MH ALAMAT REDAKSI/ TATA USAHA Jalan T Amir Hamzah Ruko Kompleks Griya Riatur Indah No. 182-184-186 Medan TARIF IKLAN Iklan Warna (FullColour) Rp. 15.000/mm kolom Iklan Hitam Putih Rp 10.000/mm kolom Iklan Keluarga/Ucapan Selamat Rp 3.500/mm kolom TELEPON (061) 8449800 FAKSIMILE (061) 8462800 EMAIL REDAKSI:andalas.redaksi@gmail.com andalasnewsmedan@gmail.com IKLAN: marketingandalas@gmail.com PENCETAK PT. SUMATER JAYA GRAFIKA Isi di Luar Tanggungjawab Pencetak
EDITORIAL
Presiden Jokowi Bukan Diktator ! PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan, dirinya bukan seorang pemimpin yang diktator. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kuis kepada salah satu peserta dalam peresmian Pasanggiri Nasional serta Kejuaraan Nasional tingkat remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur, Selasa (8/8). Saat itu, Jokowi meminta salah satu peserta yang bernama Gladis untuk maju lebih dekat dengan dirinya. Saat itu pula, sang Presiden meminta agar Gladis tak takut kepadanya lantaran dirinya bukan seorang pemimpin yang diktator. "Gak usah takut, Presidennya gak diktator kok," kata Jokowi. Jokowi mengatakan, akhir-akhir ini di media sosial tak sedikit kalangan yang menyebut dirinya seorang pemimpin yang otoriter. Karena itu, ia menegaskan, dirinya bukanlah sosok yang otoriter. "Sekarang di Sosmed kan banyak yang menyampaikan, Presiden Jokowi itu otoriter. Masa wajah saya kaya gini wajah diktator," ujarnya. Seperti diketahui, diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik tahta menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Tetapi ada pula diktator yang naik tahta secara demokratis. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, penguasa diktator biasanya menghalalkan segala cara untuk menjaga keberlangsungan kekuasaannya. Bahkan, para penguasa diktator kerap tidak segan-segan bertindak keras, termasuk kepada rakyatnya sendiri. Lazimnya, penguasa yang diktator ini biasanya bisa dengan mulus menjalankan praktik kewenang-wenangannya, karena rakyatnya masih belum melek terhadap terknologi atau pemerintahannya menerapkan kebijakan tertutup terhadap akses informasi, seperti berlaku di Korea Utara. Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan dirinya bukanlah seorang diktator, maka kita meyakini sepenuhnya bahwa pengakuan tersebut benar adanya. Bahwa, di negara kita yang sudah demikian maju teknologi informasi dan sosial media, sangat mustahil bagi pemerintahan di negeri ini untuk bertindak diktator. Dengan kata lain, rakyat Indonesia sudah pasti akan memberikan penolakan sekaligus perlawanan, apabila mereka merasa sang penguasa telah berperilaku sebagai seorang diktator, yang cenderung memaksakan kehendak, serta merasa benar sendiri. Ketika Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya bukanlah seorang diktator. Seharusnya pengakuan jujur ini bisa dicermati dan ditindaklanjuti para pembantu Presiden di Kabinet maupun jajaran pemerintahan lainnya. Bahwa, para penegak hukum misalnya tidak perlu merasa ragu-ragu dalam melakukan penindakan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah. Sebab, Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Bukti, bahwa Jokowi memang tidak diktator dan tidak melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, agaknya bisa dilihat dari dijatuhkannya vonis 2 tahun penjara kepada Ahok serta ditetapkannya Setnov sebagai tersangka, kendati keduanya dikenal memiliki kedekatan dengan presiden. Karenanya, rakyat tak perlu takut, karena presiden kita bukan diktator. (**)
MEDAN KITA
harian andalas | Hal.
2
Zulkifli Hasan :
Pilkada 2018 Momentum Kebangkitan PAN Medan-andalas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan, Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 menjadi momentum kebangkitan bagi PAN mengemban amanat dari rakyat. Kader PAN di seluruh negeri diingatkan untuk mempersiapkan diri menyongsong kontestasi politik yang sudah di depan mata. Hal itu disampaikannya dalam Silaturahmi dan Temu Kader yang digelar DPW PAN Sumut di Wisma Benteng, Medan, Senin (7/8) malam. Dalam pidatonya, Zul Hasan mengingatkan agar kader tentang tujuan dibentuknya PAN untuk kepentingan rakyat. Serta agar para kader lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi. Jika kepentingan kita, maupun kepentingan partai bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kita mengalah dulu. Itulah cita-cita kita dan cita-cita pendiri partai ini. "Pengabdian pada bangsa dan negara, demi kemajuan. Itu tugas utama kita,” ujarnya di-
KETUA Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketua DPW Mulfachri Harahap diabadikan bersama sejumlah tokoh masyarakat, sebelum menggelar temu kader andalas/agus salim ujung
iringi aplaus ratusan kader yang hadir pada malam itu. Ia juga mengatakan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap kader PAN. Kepercayaan itu dapat dimiliki dengan berbuat semaksimal mungkin untuk rakyat. Untuk itu, ia meminta agar semua kader PAN menjalin silaturahim dengan banyak orang, khususnya di daerah masingmasing. Dengan silaturahmi yang baik dengan masyarakat, diyakini menjadi modal bagi
kader untuk bertarung di pemilu. “Kita berpartai untuk pengabdian, kalau mau cari uang, jangan berpolitik, tapi jadi pengusaha saja. Jangan jadi anggota DPR. Tapi kalau mau cari amal saleh, ayo di sini. Karena kita berjuang melalui parpol, kita butuh ada di eksekutif maupun legislatif. Sekali UU diterbitkan oleh legislatif, itu pengaruhnya untuk rakyat luar biasa. Saya ingatkan agar para kader ini niatnya benar, lurus, jangan keliru. Ini momentum bagi PAN,” tambahnya.
Momentum itu menurutnya ditandai dengan diterimanya dia sebagai Ketum PAN di hampir seluruh daerah di Indonesia yang dikunjungi. Ia juga mengaku banyak menerima undangan untuk menyampaikan kuliah umum dari berbagai kalangan. Untuk itu, semua kader harus bekerja keras. Momentum tersebut jangan dianggap masih lama, karena tahun depan semua kader harus bertarung dan harus mempersiapkan segala yang dibutuhkan. “Harus disusun dari seka-
rang, agar kita dapat caleg yang terbaik. Tolong disegerakan. Segera selesaikan konsolidasi internal, Musda, Muscab, semua harus selesai. Waktunya sudah di depan mata, Partai lain ada yang sudah siap, ada yang sedang mengumpulkan caleg. Jangan modelnya seperti Pilkada, kalau tidak cepat merekrut, nanti kita dapat sisa yang kualitasnya jelek. Jadi jaring dari sekarang,” tegasnya. Zul mengajak seluruh kader PAN untuk bekerjasama saling membantu dalam mencari caleg yang berkualitas di dapil masing-masing. “Kalau PAN yang memimpin, insya Allah baik. Kalau kita banyak, Insyaallah kita bisa menjalankan cita-cita pendiri partai ini. Dan waktunya adalah sekarang,” tambahnya. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Fraksi PAN DPR RI, Mulfachri Harahap, Sekretaris DPW Yahdi Khair Harahap, Anggota DPR RI Nasril Bahar, Ketua KPPW Sumut Hendra Cipta, mantan Wali Kota Medan Abdillah, dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution. (UJ)
42 Kelurahan di Medan Kumuh Medan-andalas Kota Medan memiliki 115 kelurahan, namun sekira 42 kelurahan dinilai masih kumuh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota Medan untuk Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Tondi Nasha Nasution menegaskan, luas wilayah terindikasi kumuh yang terdapat di kota Medan saat ini mencapai seluas 200,29 hektare. Jumlah ini berada di 42 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan. "Dari 151 kelurahan di Kota Medan, 42 diantaranya merupakan wilayah kumuh. Hal ini juga sudah di SK kan oleh Walikota Kota Medan, pada tahun 2015 lalu," ungkapnya kepada war-
tawan, disela-sela workshop Busines Development Center (BDC) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Medan, Selasa (8/8). Kesembilan kecamatan itu, sebutnya, wilayah yang terbesar berada di kawasan Medan Utara. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain kecamatan Medan Belawan, Labuhan, Polonia, Maimun, Petisah, Sunggal, Denai, dan Perjuangan. Dijelaskannya, kriteria kumuh tersebut meliputi tiga hal, yakni lingkungan fisik, sosial, serta ekonomi. Sebab di dalam kumuh itu ada persoalan kesejahteraan, dan ini yang perlu ditingkatkan ekonominya. Untuk mengatasi itu, Tondi menjelaskan, pada 42 kelurahan tersebut akan mendapatkan penanganan bagi lingkungan kumuh. Sedangkan 107 kelurahan lainnya sebagai pencegahan kumuh dan 2 kelurahan lagi tidak maauk program dari Kotaku atas kolaborasi pusat, daerah, dan CSR.
Masing-masing kelurahan hingga 2019 nanti mendapatkan dana Rp 1 miliar, dan sejauh ini 21 kelurahan pencairannya sedang dalam proses. "Bagi lingkungan kumuh saat ini akan diberikan Rp 350 juta dulu. Sedangkan pada 106 kelurahan pencegahan kumuh sebesar Rp 100 juta," jelasnya. Sementara itu, Kasatker Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Sumut, Syafriel Tan Sier mengatakan, program tanpa kumuh ini sangat berkolerasi dengan kemampuan produksi masyarakat. Jika produksi baik, otomatis tingkat kesejahteraan akan meningkat, yang secara otomatis akan mempengaruhi pola hidup dan budaya sehat dari masyarakat. "Ini akan mendukung program 100,0,100. Sehingga terpenuhi 100% air minum, menjadi nol kan kumuh yang ada di Medan, dan memfasilitasi 100% sanitasi," terangnya. Asisten II Ekonomi Pembangunan
Kota Medan, Qamarul Fattah menyebutkan, berdasarkan hasil sensus 2016 lalu, di Medan terdapat sebanyak 200 ribu lebih pelaku UKM mikro. Namun, menurut dia, pelaku usaha mikro ini masih terkendala dalam melakukan pemasaran. Selain juga mengalami kesulitan dalam hal perolehan bahan baku. "Karenanya, untuk berdaya saing BDC memiliki program pembinaan, keuangan, manajemen dan lain-lain. Terutama bagaimana membantu menekan cost supaya bahan bakunya murah, sehingga produk berkualitas dan berdaya saing," katanya. Manajer pengelola BDC, Nanang menambahkan bahwasanya produk UKM di Medan sebetulnya sudah unggul. Namun perlu mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal pemasaran. "Disinilah BDC mau membantu. Supaya berdaya saing baik di dalam maupun di luar negeri," ujanya. (YN)
Unpab dan Disdik Samosir Tandatangani MoA Medan-andalas Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Samosir menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) di bidang eknomi, teknologi informasi (TI), arsitektur, energi listrik dan hukum. Penandatangan MoA dilakukan seluruh kepala program studi (prodi) di Unpab dan Kadis Pendidikan Samosir Ricardo Hutajulu, di Gedung M 103 Kampus Tamadun Mandiri Unpab, JalanGatot Subroto Km 4,5 Medan, Senin (7/8). Penandatanganan MoA disaksikan Rektor I Unpab Ir BhaktiAlamsyah MT PhD, Rektor II Dra Hj Irma Fatmawati SH MHum, Rektor III Samrin SEMM, Ketua Yayasan Prof Dr H Kadirun Yahya Dra Hj Yasmin Siti Khadijah, Manajer BadanPengelola Geopark Kaldera Toba Wilmar E Simandjorang, dan paradekan di lingkungan Unpab. Kadis Pendidikan Samosir Ricardo Hutajulu dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Samosir sangat membutuhkan sentuhan dan bantuan Unpab terutama untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa kabupaten tersebut.
REKTOR I Unpab Ir Bhakti Alamsyah MT PhD (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Kadis PendidikanSamosir Ricardo Hutajulu seusaipenandatangan MoA di Gedung M 103 KampusTamadun Mandiri Unpab, Jalan Gatot Subroto Km 4,5 Medan, Senin (7/8). Dalam kesempatan itu, Rektor I Unpab Ir Bhakti Alamsyah MTPhD mengatakan, Unpab memilih Pemkab Samosirmengikat kerja sama karena kabupaten hasil pemekaran Tapanuli Utara itu memiliki desa binaan. “Hal ini sesuai dengan visi-misi Unpab yang
ingin memberikan sesuatu demi kemaslahatan masyarakat. ApalagiUnpab memiliki mildstone 2033 akan menjadi world class university atau universitas berkelas dunia,” kata Bhakti. Dia juga menyinggung eksploitasi hutan di wilayah daerah tangkapan air
di Danau Toba yang sudah berlangsung bertahun-tahun, sehingga mengancam kelestarian di salah satu danau terindah di dunia ini. Jika hal itu dibiarkan, katanya, pasokan air di Danau Toba akan terganggu. “Hutan tak lagi bisa menyerap maupun menyimpan air sehingga ratusan sungai di kawasan itu sering kali banjir jika hujan. Sawah kekeringanjika kemarau, padahal sebelumnya tak pernah terjadi. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, akademisi dan masyarakat,” tutur Bhakti. Manajer Badan Pengelola GeoparkKaldera Toba Wilmar E Simandjorang menyampaikan, Danau Toba harus dikelola oleh orang-orang professional, dan tak boleh sembarangan orang. Sebab, jika Danau Tiba tidak dirawat, maka ini akan menjadi kubangan raksasa nantinya. “Karenanya, terimakasih kepada semua civitas akademika Unpabyang sangat peduli terhadap kelestarian Danau Toba. Saya sangat salut dengan Unpab, karena saat orang lain masih memikirkan, Unpab telah berbuat untuk Danau Toba,” tandas mantan Bupati Samosir ini. (HAM)
Anggota Komisi II DPR-RI Kunjungi KPU Langkat Medan-andalas Anggota Komisi II DPR RI HM Ali Umri SH MKn meminta Bupati Langkat segera mengangkat Sekretaris KPU defenitif, agar semua pekerjaan menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik. Ali Umri menyatakan hal itu, saat melakukan reses kelima Tahun 2017 ke daerah pemilihan, diawali dengan kunjungan ke KPU Langkat, Senin (7/ 8) siang. Kunjungan tersebut diterima Ketua KPU Agus Arifin beserta komisioner dan Plt Sekretaris T Abd Halim SSos dan jajaran KPU Langkat. Pada pertemuan yang penuh nuansa keakraban, senator Senayan ini juga mengharapkan Polres Langkat dapat menempatkan personelnya dalam mengamankan kantor KPU Langkat yang dinilai masih mengkhawatirkan dalam segi
ANGGOTA Komisi II DPR HM Ali Umri SH MKn diabadikan bersama dengan Ketua KPU Langkat dan komisioner dan Plt Sekretaris, saat reses di Kabupaten Langkat, Senin (7/8). keamanan data. Sebab, menurut Ketua KPU Langkat, bahwa kantor tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemkab Langkat yang belum permanen.
Reses selanjutnya dilanjutkan dengan mengunjungi 2 masjid di Kabupaten Langkat serta bertatap muka langsung dengan masyarakat yang ada dengan mendengarkan
aspirasi dan memberikan bantuan kepada pengurus masjid Alhidayah dan Al Ikhwaniah Kecamatan Wampu. Dalam siaran pers yang diterima di Medan, Senin (7/8) tersebut, politisi dari Partai NasDem ini juga mengunjungi Sekretariat Paguyuban Jawa Langkat Bersatu (PJLB) di Jalan Soekarno-Hatta Stabat. Pada kesempatan itu, beberapa anggota PJLB menyampaikan aspirasi tentang karyawan PTPN Kuala Binge yang sudah 6 bulan belum mendapatkan gaji dan tunjangan. Ali Umri mengaku prihatin, dan mengajak lapisan masyarakat Langkat bersama-sama untuk mendukung pembangunan Langkat dan harus memilih pemimpin yang peduli rakyat. Kunjungan reses diakhiri dengan konsolidasi kepartaian dengan mengunjungi kantor DPD Partai NasDem. Turut mendampingi Ketua DPD NasDem Langkat/Ketua Fraksi DPRD Nasdem Langkat H Ajai Ismail dan unsur pengurus lainnya. (RIL/REL)