HUKUM KRIMINAL
Rabu 7 Nopember 2012
Sopir Truk Nyambi Jual Narkoba Diancam Pidana 5 Tahun Medan-andalas Tak cukup dengan hasil yang diperoleh menjadi sopir truk, Marzuki Ali alias Apaki (48) beralih profesi menjual Sabu. Warga Jalan Pantai Timur, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Timur ini, ditangkap saat akan menjual sabu seberat 15 gram kepada anggota polisi dari Sat Narkoba Polresta Medan yang menyamar sebagai pembeli. Akibat perbuatannya, kini Marzuki Ali harus duduk di kursi pesakitan saat disidangkan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (6/11). Pada sidang hari itu, dirinya pun didakwa melakukan pemufakatan jahat, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Dalam dakwaannya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umun (JPU) Nur Ainun, pada Selasa 31 Juli 2012 terdakwa ditelpon oleh polisi yang menyamar memesan sabu seberat 5 gram kepada terdakwa dengan perjanjian harga Rp900 ribu pergramnya. Kemudian polisi yang menyamar berjanji bertemu di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Cinta Damai tepatnya
di depan Kodam I/BB pada pukul 16.00 WIB. Pada saat bertemu, polisi langsung meringkus terdakwa. Dari tangan terdakwa ditemukan 5 gram sabu yang dibungkus dengan tisu. Tidak puas dengan hasil tangkapan seberat 5 gram dari tangan Marzuki Ali, polisi yang menyamar memaksa terdakwa untuk kerumahnya untuk kepentingan penggeledahan lebih lanjut. Setibanya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Gereja Pasar 2, ditemukan sabu seberat 15 gram serta timbangan digital untuk menimbang sabu. Dikatakan Marzuki Ali pada persidangan didepan hakim, sabu tersebut diperoleh dari bandar sabu Yanti (DPO). Terdakwa mengaku dia hanya kurir yang memperoleh Rp150 ribu tiap mengantar sabu kepada pembeli. Setelah mendengarkan dakwaan, majelis hakim yang dipimpin Agus Setiawan menutup sidang yang akan dilanjutkan Kamis 8 November 2012 dengan menghadirkan saksi-saksi dari kepolisian. Atas kegiatannya ini, Marzuki Ali diancam pidana pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. (FEL)
Sidang Eksekusi Jalan Jati Medan-andalas Sidang lanjutan gugatan untuk menggagalkan putusan PN Medan No.113/Pdt.G/ 2006/PN tahun 2011, atas eksekusi lahan dan perubuhan perumahaan di lahan seluas 70.506,45 m2 milik puluhan warga di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, kembali digelar di PN Medan, Selasa (30/10). Dalam persidangan tersebut, dengan agenda pembacaan kesimpulan dibacakan langsung oleh kuasa hukum warga korban esksekusi Jalan Jati Medan, Djonggi M Simorangkir, SH MH dan Glenn Felix HP Simorangkir SH secara bergantian dan mendapat perhatian pengunjung. Dalam pembacaan kesimpulan yang bacakan Djonggi M Simorangkir, SH MH selaku kuasa hukum dari menyatakan bahwa Ali Hasmi SH bohong sebagai kuasa hukum dari tergugat Abdul Kiram, Nasib S uryono, Sofyan, Yachman, Erwin, Pramono bersama 12 tergugat lainnya. Karena pada persidanganpersidangan yang digelar sebelumnya di PN Medan, kuasa hukum Ali Hasmi tidak mampu menunjukkan orangorang yang tertera namanya dalam putusan No.113/Pdt.G/ 2006/PN tahun 2011. Seperti nama Abdul Kiram KTP yang ditunjukkan pada persidangan nama orang lain dengan KTP yang terteran Mad Dul Kiram, kemudian Nasib Suryono yang ditunjukkan KTP bernama Nasib Sumpeno, Sofyan ditunjukkan KTP orang orang lain dengan nama M Sofyan, Yachman ditunukkan KTP orang lain bernama Yahman Boyman dan kemudian menjadi Yahman Kromoardjo, Erwin yang ditunjukkan KTP orang lain bernama Mohammad Darwin, Pramono ditunjukkan KTP orang lain bernama
Parmono dan 12 orang lainnya dengan total 18 orang. Sehingga dengan faktafakta tersebut majelis hakim menolak nama-nama tersebut sebanyak 18 orang dari 23. Dan Ali Hasmi SH, hanya sebagai kuasa hukum dari 5 tergugat. Dijelaskannya, bahwa penggugat Demak Tobing, Muljadi, Sukasno, adalah pemilik tanah yang sah dan berharga sesuasi UU, dimana berdasarkan bukti autentik memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) dan memiliki IMB. Berdasarkan jawaban BPN Kota Medan menyatakan bahwa sertifikat para penggugat atas nama Demak Tobing, Muljadi dan Sukasno belum pernah dibatalkan haknya. Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan PN Medan, Djonggi Simorangkir menilai adanya diskriminasi, dimana satu-satunya bangunan sekolah Methodist tidak dihancurkan/dirusak/diratakan, padahal termasuk lahan tereksekusi seluas 70.506,45 M2, karena adanya pemberian cek senilai Rp3 miliar kepada Marihot Nainggolan, sehingga mampu menyuruh petugas PN Medan dan Petugas kepolsian hengkan dari tempat itu. Berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian di atas, kuasa hukum warga korban eksekusi Jalan Jati Medan, menegaskan bahwa kuasa hukum Ali Hasmi SH dan rekan telah memberikan keterangan palsu secara tertulis dalam surat kuasa khusus di persidangan Pengadilan Negeri Medan Seolah-olah mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum Abdul Kiram, terbukti sesuai identitas KTP yang tidak sah secara hukum, tidak juridis formil dan sesuai surat keterangan Lurah Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur.(ACO)
harian andalas | Hal.
5
Gandeng Advokat Adnan Buyung Nasution
Koperasi USU Gugat Bupati Madina Medan-andalas Dengan menggandeng kantor hukum Dr Adnan Buyung Nasution, Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) menggugat Bupati Mandailing Natal (Madina), karena menerbitkan SK pembatalan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 10 ribu hektare milik koperasi tersebut. Kepada wartawan di Medan, Selasa (6/11), Adnan Buyung yang didampingi koleganya M Sadly Hasibuan dan Pia AR AkbarNasution menyatakan, gugatan itu sudah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Proses sidang juga tengah berjalan. Pokok persoalannya adalah kebijakan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara dianggap sepihak dan sangat merugikan. "Koperasi sudah menanamkan investasi cukup besar, namun secara sewenang-wenang izinnya dibatalkan bupati. Kita berharap hakim dalam putusan selanya menunda SK itu," kata Buyung yang pada saat itu juga didampingi pengurus KP USU Prof Darwin Dalimunthe.
GUGAT BUPATI – Advokat Adnan Buyung Nasution (tengah) didampingi M Sadly Hasibuan dan Pia AR AkbarNasution saat memberikan keterangan kepada wartawan di Medan, Selasa (6/11), terkait gugatan kepada KP USU kepda Bupati Madina. (andalas/hamdani)
Buyung menguraikan, KP USU yang dimotori mantan Rektor USU Prof Chairuddin P Lubis, pada Desember 1998 memperoleh izin prinsip dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dalam usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 10 ribu hektare. Rencananya lahan itu untuk kepentingan kebun percobaan dan hasilnya untuk membiayai berbagai aktivitas di USU seperti beasiswa mahasiswa dan sebagainya. Lalu, persetujuan pencadangan
areal hutan untuk hak pengusahaan perkebunan dikeluarkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999. Gubernur Sumatera Utara juga mengeluarkan persetujuan pada tahun yang sama. Lahannya berada di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Menyusul izin tersebut, KP USU kemudian melakukan pengolahan lahan. Pembibitan sawit dilakukan di lahan sekitar 30 hektare.
Selanjutnya, dari 10 ribu hektare izin prinsip, baru 5.607 hektare lahan yang sudah diterbitkan Peta Bidang Tanah-nya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi, tiba-tiba Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara menolak permohonan perpanjangan SK Izin Lokasi KP USU pada 8 Mei 2012. Bahkan pada 22 Juni 2012 menerbitkan SK Pencabutan IUP yang pada pokoknya mencabut SK IUP milik KP USU. Tanpa SK IUP, praktis KP USU tidak dapat melanjutkan
kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di sana," ujar Buyung yang juga putra Madina. Pencabutan izin inilah yang digugat ke PTUN. Dalam pertimbangan terhadap hakim, KP USU menyatakan sudah menanamkan investasi sebesar Rp 20,5 miliar untuk melakukan serangkaian langkah pembebasan lahan. Kemudian membuka akses jalan sepanjang 35 kilometer ke areal kebun. "Kendati ada upaya gugatan ini, kami masih terbuka untuk upaya damai," tukas Buyung. (HAM)
Berkas Korupsi Aminuddin Dilimpahkan ke Kejari Medan Medan-andalas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan, Robinson Sitorus mengakui pihaknya secara resmi telah menerima pelimpahan berkas atas nama tersangka Bansos Pemprov Sumut, Aminuddin, yang menjabat sebagai mantan bendahara rutin pada biro umum Sekda Pemprov Sumut dari penyidik Kejati Sumut. Ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Robinson menjelaskan pelimpahan berkas tersebut selanjutnya akan diterima ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan, untuk selanjutnya disusun surat dakwaannya. Dalam kasus ini, pihaknya mengatakan Aminuddin
disangkakan merugikan negara sekitar Rp700 juta dan melanggar pasa 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "JPU yang ditunjuk dalam kasus ini adalah Mutiara Herlina, Artha Sihombing dan Wiwis Yulida Saragih. Sangkaan terhadap tersangka adalah melakukan penyimpangan penggunaan atau penyaluran dana bantuan sosial dan hibah Sekda Pemprov Sumut pada tahun 2011," ungkapnya, Selasa (6/11). Lanjutnya, dalam penyerahan tanggungjawab tersangka dan berkas perkara serta barang bukti dari penyidik Kejati Sumut ke JPU Kejari Medan, dalam hal ini tersangka
Aminuddin tidak ditahan. Sebab katanya Aminuddin sudah ditahan dalam kasus berbeda yaitu kasus Bansos di biro umum Pemprov Sumut yang ditangani penyidik Polda Sumut. Di mana ia sebutkan, sebelumnya JPU Kejari Medan sekitar dua pekan lalu menerima berkas tersangka Aminuddin beserta barang bukti dari dari penyidik Polda Sumut, yang kontras membuat Aminuddin akan diadili dalam dua berkas atau sangkaan berbeda. "Dua minggu lalu sebenarnya kami telah menerima pelimpahan berkas Aminuddin ini dari penyidik Polda Sumut dalam kasus Bansos di biro umum Pemprov Sumut.
Sementara semalam, Senin 5 November 2012, kami menerima pelimpahan berkas dari Kejati Sumut dalam kasus di Sekda Pemprov Sumut tahun 2011. Jadi dia ditahan dalam kasus berbeda," ujarnya. Ditanya seputar berkas mana yang lebih dulu dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Robinson mengatakan yang lebih dulu dilimpahkan adalah berkas dari penyidik Polda, sebab berkas dari Kejati Sumut sendiri baru Senin lalu mereka terima. Dalam kasus korupsi Bansos Pemprovsu Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 ini, Kejati Sumut telah menetapkan 10 orang tersangka diantaranya
Raja Anita Staf di Biro Keuangan Pemprovsu 2010, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Pemprov Sumut Lisanudin (tersangka korupsi dana bansos 2010), Kepala Biro Binkemsos, Sakhira Zandi, Kepala Biro Perekonomian Bangun Oloan Harahap dan Bendahara Bansos Biro Binkemsos Ahmad Faisal. Kemudian Bendahara Bansos Biro Perekonomian Ummi Kalsum, Bendahara Biro Umum Aminuddin, Bendahara Bansos Biro Umum Subandi, Sedangkan tersangka korupsi dana Bansos 2009 yakni Bendahara Bansos Biro Binkemsos Syawaluddin, dan Penerima serta Calo Bansos Adi Sucipto. (FEL)
Kejatisu Dituding Tebang Pilih Soal Korupsi Bansos Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dinilai diskriminatif alias tebang pilih dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi Bansos Pemprovsu.
T
udingan tersebut dialamatkan ke pihak Kejaksaan, lantaran penyidik bagian pidana khusus belum menahan tiga orang tersangka lain masing-masing, Sakhira Zandi, Bangun Oloan dan Umi Kalsum. "Ini bukti penmcitrakan ketidak adilan yang dilakukan penyidik Kejati Sumut," tuding tim Penasehat Hukum terdakwa kasus korupsi Bansos Adi Sucipto, Sutan Nasution dan Gusli M Tambunan, kemarin. Sutan mengatakan, citra tebang pilih yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini Kejati Sumut, sebenarnya juga terjadi di penegakan hukum
lain di Indonesia. "Dalam penanganan perkara tebang pilih bukan hanya terjadi di Sumut, tetapi di Indonesia. Kami tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi keadilan. Jaksa harusnya jangan menghukum orang sepanjang belum ada pembuktian. Sampai sekarang, kami belum merasa bersalah," ungkapnya usai menjalani sidang eksepsi di PN Medan, Selasa (6/11). Terkait sebutan calo bansos yang disematkan atas kliennya, Sutan terlihat tersenyum. Selang beberapa deting, dirinya mengatakan dalam suatu proyek di Indonesia sebenarnya pasti ada penghubung dan itu hal yang wajar dan bukan rahasia umum lagi. Sementara itu, di persidangan usai mendengarkan eksepsi dari dua orang penasehat hukum terdakwa, ketua majelis hakim Suhartanto menunda persidangan hingga Kamis depan, dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa.
Sebelumnya, Adi Sucipto selaku penerima sekaligus perantara bansos menjalani sidang perdana atas dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprovsu TA 2009 di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa, 30 Oktober 2012 lalu. Dalam sidang tersebut, Adi didakwa melakukan pemotongan dari bantuan yang diurusnya sebesar 50 persen sampai 65 persen. Dana pemotongan tersebut untuk uang pengurusan dan operasional lainnya. Terdakwa juga menyakinkan dana pemotongan ini untuk pengamanan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Tercatat ada 17 proposal yang diurus oleh terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Syawaluddin (berkas terpisah) dan Masrizal. Ke-17 proposal yang diurus terdakwa antara lain, Yayasan Persiapan Bangsa, Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Taman Bacaan Pertiwi, Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi, Panitia
Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah, Yayasan Perguruan Al Jihad, dan lainnya. Meskipun melakukan pemotongan, terdakwa membuat laporan sesuai dengan yang diterima dari Pempropsu. Akibat pemotongan tersebut negara mengalami kerugikan negara sebesar Rp1. 425.750.000. Dari dana tersebut, Syawaluddin mendapatkan Rp250 juta dan Masrizal sebesar Rp60 juta. Terdakwa sendiri mendapatkan sebesar Rp1.142.750.000. Dengan rincian antara lain, dari Yayasan Mekar Sari sebesar Rp75 juta, Yayasan Perguruan Al Jihad sebesar Rp97.500.000, Yayasan Islam Al Jihad sebesar Rp97.500.000, Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah sebesar Rp30 juta, Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi sebesar Rp60 juta, dan lainnya. Bahkan, dari sejumlah
nama-nama yayasan yang bantuannya diurus terdakwa, ada dua kali mendapatkan bantuan dalam setahun yakni, Yayasan Khairani. “Terdakwamemberikan laporan fiktif atas bantuan yang diterima. Terdakwa juga melakukan pemotongan langsung kepada penerima begitu dana bansos dicairkan,” ungkap Jaksa Netty saat membacakan dakwaan. Atas perbuatannya terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 18 UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana. Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahi kewenangan, kesempatan atau sarana padanya. “Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 18 UU tentang tipokor,” ungkap Netty saat itu. (FEL)