Solidaritas Volume 1

Redaksi Daftar Isi Manikaya Kauci di Audit

Catatan Redaksi 4

Respon Terhadap Hubungan Polisi - Masyarakat 6 Manfaatkan Ruang Publik Bersama Tata Kota, Budaya, dan Perilaku

10 11

Clean and Good Governance, Fondasi Pelayanan Publik 12 Laporan Utama * Keamanan Bali Harus Bersinergi 13 * Masyarakat Garda Terdepan Keamanan 15 * Jangan Jadi Pemadam Kebakaran 16 * Buat Pam Swakarsa, Jadi Polisi Bagi Diri Sendiri 17 * Dari Gesekan Muncul Kesadaran Pengamanan Swakarsa 18 * Bali Miliki Pengamanan Skala dan Niskala 19 Partisipasi Publik di Sektor Keamanan

20

Sosok

21

Konsultasi Kesehatan

22

Diterbitkan oleh: Yayasan Manikaya Kauci SUSUNAN REDAKSI Pelindung Tuhan Yang Maha Esa Penanggungjawab Gunadjar,SH Pemimpin Redaksi Nyoman Mardika ,SS Redaktur Saichu Anwar, SS Tim Liputan Cikal socialista Rahsa natah ring Bali Dwipa Arya Ganaris Perwajahan Heru Gutomo Alamat Jl. Noja Gg XXXVII No. 16 Denpasar Timur 80237 Telp/fax : 0361-249630 Email ymk@manikayakauci.org website www.manikayakauci.org 2

Pelayanan Publik Sebuah Kebutuhan Reformasi birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan Good Government, dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Bagian dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Banyak kalangan menanyakan “benarkah birokrasi kita sudah berubah?� Memang tanggung jawab terhadap reformasi birokrasi tidak hanya ada pada pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Reformasi birokrasi pada pelayanan publik diantaranya adalah bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Polisi sebagai aparat keamanan negara belum mampu sepenuhnya melayani publik di sektor keamanan, dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekalipun sudah dilengkapi dengan peralatan teknologi yang memadai dalam mengamankan dan memonitor keamanan. Di Bali sudah ada beberapa kejadian pembunuhan, pemerkosaan terhadap anak-anak, serta pencurian. Belum lagi masih ada ancaman terorisme. Ini berarti rasa aman dan nyaman belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ini menandakan apa-

rat kepolisian kita masih perlu mengevaluasi tubuh institusi kepolisian.

Pelayanan publik disektor keamanan membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan.

Sepanjang aparat keamanan mau membuka diri bahwa peran serta masyarakat memang diperlukan. Konsep polisi masyarakat memang sebuah gagasan ideal. Akan tetapi hal ini tergantung pada karakter aparat kepolisian dan proses rekruitmen dan pendidikan yang dijalani sebagai pengayom masyarakat di sektor keamanan.

Jika pendekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanya menggunakan pendekatan represif, sudah tentu ini kegagalan pelayanan publik disektor keamanan. Dan perpolisian masyarakat hanya sekedar konsep tanpa makna.

Pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi memerlukan juga tanggung jawab masyarakat yang sadar dan taat pada aturan yang berlaku. Bukan hanya mempersalahakan penyelenggara pemerintahan. Sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah dalam melayani masyarakat merupakan tujuan dari pelayanan publik yang baik, baik di sektor keamanan maupun pelayanan publik lainnya.

Rapat Awak Redaksi SOLIDARITAS Volume I 2010 SOLIDARITAS

Program

Perkuat Sistem Keamanan dengan Partisipasi Warga MENINGKATNYA intensitas gangguan keamanan di Bali cukuplah tinggi, mulai dari persoalan kriminalitas sampai permasalahan sosial lainnya yang dapat menggangu kondusifnya kamtibmas di masyarakat. Hal inilah perlunya disadari oleh penyelenggara keamanan bahwa tidaklah mungkin menjalankankan tugas dan fungsinya tanpa adanya partisipasi dari warga. Realitanya, seperti Polisi yang memang bertanggungjawab memberikan rasa aman kepada masyarakat, dari segi kuantitas secara rasio tidak sesuai dengan jumlah penduduk bali.

Pembicara dalam Semiloka Memperkuat sistim Kemanan melalui partisipasi warga dan unsur budaya Bali

Berangkat dari pemikiran tersebut, Yayasan Manikaya Kauci menyelenggarakan seminar dan lokakarya bertajuk “Memperkuat sistim Kemanan melalui partisipasi warga dan unsur budaya Bali,” pada tanggal 27-28 April 2010 di Hotel Nikki Denpasar. Dari kegiatan semiloka ini ada harapan terumuskannya satu pemikiran kritis yang bisa dijadikan acuan dan direkomendasikan kepada pihak penyelenggara kemananan. Seperti pemerintah daerah dan institusi kepolisian

Peserta semiloka berfoto bersama

SOLIDARITAS

Volume I 2010

untuk merumuskan satu sistim kemanan menyeluruh di bali melalu partisipasi warga. Sedangkan untuk kegiatan lokakarya sendiri, Yayasan Manikaya Kauci bersama-sama dengan stake holder / target group menyatukan persepsi guna menjalankan program secara bersama, demi terwujudanya situasi kamtibmas yang kondusif di Bali.

Prof . DR I Nyoman Budiana, SH, Msi, salah seorang nara sumber dalam acara seminar menyatakan perlunya kerjasama yang baik antara jajaran kepolisian dengan seluruh komponen masyarakat di desa pekraman untuk mewujudkan kemanan di Bali.

Sedangkan Pemprov Bali yang diwakili oleh Ir. Nyoman Silanawa, MH, Ketua Badan Kesbang Pol Linmas, dalam penjelasannya mengatakan untuk

mewujudkan visi propinsi Bali yang BALI MANDARA salah satunya adalah dengan membentuk Emergency Service Respon (ESR) atau pelayanan kenyamanan darurat yang ditempatkan di titik-titik obyek wisata dan terminal. Gunadjar, Direktur Yayasan Manikaya Kauci dalam materinya juga menguraikan, “bahwa perlu upaya preventif, atas potensi gangguan kamtibmas. Kuncinya adalah kerjasama semua pihak baik polisi, masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan.”

Sementara itu Kompol Drs. Moch.

Dasir, wakil dari Polda Bali menyatakan bahwa sebetulnya dijajaran Polda Bali sudah membentuk POLMAS (Perpolisian Masyarakat), guna membangun keamanan masyarakat sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia melalui kemitraan Polmas, walaupun memang untuk saat ini diakuinya perlu keseriusan untuk mewujudkannya.

Kompol Dasir berharap dengan adanya program yang akan diselenggarakan oleh Manikaya Kauci ini kondisi kamtibmas di Bali menjadi semakin baik. (rahsa) 3

Program Penting, Kemitraan Polisi Masyarakat

Manikaya Kauci di Audit…

Iptu Bambang I Gede Artha BIDANG pelayanan keamanan masyarakat sejak beberapa tahun belakangan telah mengalami perombakan. salah satunya dengan melibatkan langsung partisipasi warga. Sehingga tanggung jawab untuk pencegahan atau cegah dini bidang keamanan tidak saja menjadi tanggung jawab kepolisian.

Hal ini diungkapkan oleh Iptu. Bambang I Gede Artha, yang sehari-hari bertugas sebagai Wakapolsek Negara. Menurutnya, dengan melibatkan peran aktif warga maka koordinasi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih aktif telah mendekati apa yang diharapkan masyarakat. Yaitu kepolisian sebagai pengayom dan pelayan bidang keamanan akan terpenuhi.

Personil polisi yang memang terlibat langsung sejak tahun 2004 dalam pokja POLMAS ini menambahkan bahwa dampak program POLMAS selama ini sangat membantu pihak kepolisian. Yakni meningkatnya kepercayaan masyarakat yang telah lama luntur terhadap lembaga Kepolisian. Juga dalam hal yang lebih nyata di bidang pelayanan keamanan. Yaitu terbentuknya lembaga koordinasi antar lembaga formal dan informal masyarakat yang disebut FKPM (forum kemitraan polisi dan masyarakat). Tugas dan wewenang FKPM melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti kepala desa, kelian adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.

“Lewat FKPM inilah pertemuan rutin polisi dan warga terfasilitasi untuk meningkatkan bidang pelayanan keamanan dan rasa aman warga,” tutup pria yang aktif sebagai fasilitator dan mediator dalam kelompok kerja (pokja) Polmas ini. (AG) 4

Diretur Yayasan Manikaya Kauci menjelaskan laporan perjalanan program

TANPA diduga dua orang tamu dari TAF [The Asia Foundation] salah satu mitra program Yayasan Manikaya Kauci datang tak di undang. Deny Irawan [TAF] dan Jackson Hutabarat seorang auditor eksternal khusus di sewa TAF untuk melakukan audit program yang telah dijalankan oleh Yayasan Manikaya Kauci. Adalah satu konsukuensi dalam situasi apapun Manikaya Kauci harus siap mempertanggungjawabkan program yang telah dijalankan atas pendanaan program oleh The Asia Foundatian.

Tahun 2008-2009 Yayasan Manikaya Kauci telah melaksanakan Community Oriented Policing Program [Polmas] salah satu program untuk mendorong reformasi di tubuh institusi kepolisian berbasiskan kontrol dari community [masyarakat]. Dalam rentang perjalanan program, Yayasan Manikaya Kauci telah mendampingi dan bermitra dengan 12 desa, 6 desa di Kabupaten Jembrana, dan 6 desa di Kabupaten Buleleng. Manikaya Kauci berpikir bahwa peningkatan kapasitas ditingkat masyarakat sangatlah penting untuk melakukan kontrol terhadap kinerja POLRI, dan bisa, serta mampu bekerjasama secara sejajar un-

tuk membantu tugas - tugas POLRI dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas khusunya di Bali. Berbagai kegiatan dan aktivitas telah dilakukan, mulai dari assesment untuk mengawali program, survey tentang asumsi masyarakat terkait dengan hubungan polisi dan masyarakat, FGD pelayanan publik oleh POLRI, pelatihan sebagai fasilitator, pelatihan sensitifitas gender, pelatihan komunikasi efektif, pelatihan manajemen konflik, pelatihan analisa sosial serta diskusi desa. Dari sekian program yang telah dijalankan oleh Yayasan Manikaya Kauci, setelah melakukan pemeriksaan yang cukup ketat mulai dari jam 14.00-17.30 wita.

Auditor eksternal yang bekerja atas nama TAF menyatakan sangat puas, karena program telah dijalankan dengan baik oleh Manikaya Kauci. “Tentunya hal ini tidak kemudian membuat kami cepat puas, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan, dan banyak perbaikan serta aktivitas lembaga lainnya yang harus dilakukan selain menjalankan program”, ujar Gunadjar selaku Direktur Yayasan Manikaya Kauci. (rahsa)

Volume I 2010 SOLIDARITAS

Program

May Day dan Perjuangan Buruh

Diskusi Tematik di Yayasan Manikaya Kauci

MENYIKAPI May day 2010, Yayasan Manikaya Kauci menyelenggarakan diskusi tematik (wacana purnama), pada tanggal 28 April 2010, pukul 20.00 wita di Bale Ampik Jangkar Manikaya Kauci.

Harjono Ratmono di dampingi Nyoman Mardika, Wayan Arya, Ngurah Wisnu, Arya Ganaris, Gunadjar, Saichu Anwar di daulat menjadi narasumber bersama untuk mendiskusikan berbagai permasalahan terkait dengan buruh.

Harjono Ratmono, SH yang sehariharinya berprofesi sebagai pengacara dan membela hak-hak buruh ini mengatakan, “ kondisi perburuhan di Bali memang agak sedikit beda dengan yang ada di jawa. Gerakan buruh di Bali memang tidak terlalu massive, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari kaum buruh sendiri untuk membela hak-haknya.Lepas dari itu semua sebetulnya masalah buruh dimana-mana sama di Indonesia, dan masalahnya secara umum dari dulu juga sama.

Buruh selalu diposisikan sebagai obyek penderita. Tidak lain karena memang produk Undang-Undang Pekerja tidak memihak kepada kaum buruh”.

SOLIDARITAS

Volume I 2010

bagainya. Lalu apa peran Negara selama ini untuk melindungi kaum buruh? Selama ini negara hanyalah bertindak sebagai pembela setia kaum kapitalis, pemerintahlah yang selama ini menetapkan upah murah bagi buruh, menetapkan undang-undang outsourcing dan sistem kontrak yang merugikan posisi tawar kaum buruh dan lain sebagainya, yang itu semua diberlakukan di pabrik-pabrik tempat buruh bekerja,” ujar Saichu Anwar.

Ada pertanyaan menarik dari samsul (FMN) dan Haris (Frontier -bali) peserta diskusi, selama ini dinas tenaga kerja melakukan apa? “Pemerintah melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasinya (disnakertrans) juga tidak pernah membela kaum buruh, kasus-kasus perburuhan yang diajukan ke disnakertrans tidak pernah dimenangkan atau seringkali disnakertrans mencari-cari kelemahan kaum buruh ketika berhadapan dengan pengusaha. Semua ini tidaklah lepas dari karakter/watak dari Negara kapitalis, Undang-Undangnya, Peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakannya, pengawasannya terhadap praktek-praktek yang merugikan kaum buruh selalu ada di depan kita,” Ratmono menjelaskan.

Dari diskusi tematik Yayasan Manikaya Kauci, kondisi tersebut di atas bisa digambarkan satu realita kehidupan masyarakat Indonesia terutama para buruh dan pengangguran di tengah himpitan kebutuhan ekonomi yang tinggi dan sempitnya lapangan pekerjaan, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, selain itu juga minimnya jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi buruh beserta keluarga. (rahsa)

Gunadjar, SH menambahkan, bahwa buruh kemudian tidak mempunyai waktu untuk mempelajari apa itu undang-undang perburuhan, karena waktunya memang habis untuk bekerja, untuk itu perlu semua elemen masyarakat khususnya di bali penting memberikan pendidikan akan hakhak buruh di tempat kerja, karena berbicara masalah buruh tidak lain berbicara tentang nasib rakyat Indonesia.

“Sistem kapitalisme telah menyengsarakan jutaan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya, krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun lalu dan hingga sekarang dam-paknya masih kita rasakan, telah membuat jutaan buruh menjadi pe-gangguran ba-ru, pemotongan subsidi dan ja-minan sosial kesejahteraan rakyat, penyalahgunaan uang dari rakyat yang dikumpulkan Negara lewat pajak untuk menalangi perusahaan-perusahaan yang bang- Aksi buruh dalam MayDay di Denpasar krut dan lain se-

5

Program

Respon Terhadap Hubungan Polisi – Masyarakat SEIRING dengan perkembangan jaman, Kamtibmas diyakini menjadi salah satu faktor kunci dalam memacu roda pertumbuhan ekonomi dan penataan interaksi sosial masyarakat. Polri, sebagai institusi yang memiliki kewenangan secara Undang – Undang untuk menyelenggarakan Kamtibmas telah berupaya dalam melakukan perubahan – perubahan, dimulai dengan pemisahan dari TNI dan pengesahan UU No.2 tentang Polri tahun 2002.

Kemudian sejak tahun 2002, Polri sebagai institusi mulai melakukan pembenahan, walaupun diakui bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi hal tersebut telah dilakukan.

Program – program yang bertujuan mendukung Polisi lebih sipil banyak digerakkan, mulai dengan call center “74POLRI” untuk meningkatkan pelayanan, penempatan personil kepolisian (Babinkamtibmas) dimasyarakat, perubahan struktur, instrumen dan kultur kepolisian. Kesemuanya itu merupakan bukti niatan dari Polri sebagai institusi untuk melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Yayasan Manikaya Kauci sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dengan Demokratisasi dan HAM di Bali menyambut baik perubahan – perubahan yang dilakukan oleh Polri.

Oleh karena itu maka dari tahun 2004 telah berproses untuk mempercepat perubahan – perubahan ditubuh Polri, khususnya diwilayah Polda Bali dengan mengusung program Community Oriented Policing (COP). Dasar pemikirannya adalah persoalan Hubungan antara Polisi – Masyarakat yang ditemukan kurang maksimal dan berdampak terhadap proses penyelenggaraan Kamtibmas, dikhawatirkan mempengaruhi faktor – faktor penting seperti; ekonomi masyarakat dan tentunya sektor Pariwisata Bali sebagai

6

Polisi dan empati

imbas dari kondisi Kamtibmas yang tidak kondusif.

Dari proses Program Community Oriented Policing (COP) ditahun 2004 memberikan refrensi tersendiri bagi Polri untuk menerapkan model ini dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri No. 737/X/2005 tentang Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang memiliki filosofi dan semangat dari Community Oriented Policing. Dan terakhir terbit petunjuk teknis tentang Polmas dengan adanya Surat Keputusan Kapolri No. 433/ VII/2006 aturan pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, ini merupakan babak awal dalam memaksimalkan sebuah perubahan, walaupun ditemukan kebocoran yang tidak sedikit selama hampir 6 tahun Yayasan Manikaya Kauci berproses, akan tetapi semangat ini menjadi penting untuk dipahami.

Untuk memperkuat dan mengawal Program Community Oriented Policing/ Polmas, Yayasan Manikaya Kauci melakukan kegiatan Survey kecil dengan metode Foccus Group Discussion (FGD)/diskusi terarah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Hubungan Polisi –

dok: Polda Bali

Masyarakat di 12 desa di Bali; 6 desa di wilayah Kabupaten Jembrana : (Asah Duren, Yeh Kuning, Air Kuning, Perancak, Melaya, Gilimanuk) dan 6 desa di wilayah Kabupaten Buleleng : (Kaliasem, Tegallinggah, Kampung Bugis, Pegayaman, Tembok, Sambirenteng) Dari hasil FGD menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan rasa aman, nyaman, tenang sangat dibutuhkan. Terlihat dari penyampaian masyarakat mengenai kebutuhan kepastian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Secara umum dari pelaksanaan FGD, diungkapkan bahwa kehadiran Polisi di tengah – tengah masyarakat mampu memberikan rasa aman, tentu saja apabila tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran oleh “oknum” polisi dalam menjalankan tugas pokok fungsi.

Dengan kata lain, masyarakat “masih” mampu melihat institusi Polri dengan obyektif. Ini menunjukan bahwa image/ citra Polisi bergerak ke arah positif. Terjadi perubahan dengan adanya penempatan personil kepolisian (Babinkamtibmas) dimasing – masing desa. Kedekatan hubungan antara masyarakat dengan Volume I 2010 SOLIDARITAS

Program Babinkamtibmas mampu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap citra kepolisian. Masyarakat telah melihat kinerja Babinkamtibmas yang bekerja siang – malam, pelayanan hampir 24 jam, mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan di desa dan oleh karena itu masyarakat mengistilahkan Babinkamtibmas sebagai “Kapolsek Desa”. Apabila hal ini di-lihat sebagai modal awal perubahan ditubuh institusi Polri, bukan hal yang mustahil akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi. Tentu saja ini dapat dicapai dengan dukungan oleh perubahan budaya didalam tubuh Polri sendiri.

Mengapa dukungan itu menjadi penting, dalam filosofi Perpolisian Masyarakat, setiap struktur kepolisian harus memliliki pengertian, pemahaman dan tindakan sesuai dengan tugas pokok fungsi yakni; pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Secara otomatis, apabila setiap personil Kepolisian memiliki filosofi seperti ini, maka rasa ketakutan warga saat harus berhubungan dengan Polisi dapat diminimalisir, ungkapan yang “ujung – ujungnya duit (UUD)” semakin sedikit, pungutan liar kepada supir truk dimalam hari berkurang, pengalaman masyarakat tentang membayar biaya diluar kewajiban yang tertulis tidak terjadi dan bahkan soal pilih – pilih korban tidak lagi menjadi hal penting yang selama ini menurut masyarakat masih terjadi.

Menjaga Aksi Massa

SOLIDARITAS

Polisi di tengah masyarakat

Bukan masyarakat tidak melihat upaya yang telah dilakukan oleh polisi, masyarakat menyadari saat memelihara kesalahan dengan membiarkan hal ini terjadi, itu merupakan penyakit masyarakat yang perlu diperangi. Diungkapkan apabila Polisi melakukan tindakan sesuai peran dan wewenang, ada “oknum” masyarakat yang mencoba memberikan peluang kepada Polisi melakukan kesalahan. Bentuk – bentuk praktek seperti ini yang menjadikan masyarakat perlu untuk melakukan evaluasi.

Semakin banyak yang terungkap dari hubungan Polisi-Masyarakat semakin

dok: Polda Bali

Volume I 2010

dok: Polda Bali

jelas bahwa untuk urusan Kamtibmas, seluruh pihak memiliki ketergantungan satu sama lain. Tingkat kebutuhan masyarakat akan rasa aman semakin tinggi, tuntutan Polisi terhadap partisipasi seluruh komponen termasuk masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Kamtibmas. Apalagi melihat iventaris potensi gangguan Kamtibmas yang dikumpulkan dari FGD menunjukan permasalahan – permasalahan sosial yang mampu menjadi potensi gangguan Kamtibmas semakin marak dan dikhawatirkan berdampak luas, seperti; perkelahian antar pemuda setelah minum Miras, Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di-sebabkan kesulitan ekonomi, kekhawatiran pertambahan penduduk pendatang liar, konflik yang terjadi sebagai dampak dari bersedianya menjadi saksi, perjudian. Belum lagi indikasi potensi gangguan Kamtibmas yang mampu ditimbulkan dari isu nasional, seperti; dampak dari kenaikan BBM dan pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Fungsi program Communtiy Oriented Policing (COP)/Polmas dalam permasalahan sosial masyarakat mampu memberikan kontribusi riil. Dengan pola penggalian masalah – perumusan akar masalah - terjadinya kemitraan dalam pemecahan masalah menjadi sebuah model yang sangat mungkin diterapkan oleh semuah pihak, mengingat terkendalinya kondisi Kamtibmas membawa dampak ekonomi positif menuju kesejahteraan, dengan catatan melaksanakan tidak dengan setengah hati. (rahsa) 7

Layanan Publik

Menelisik SIAK Online Kota Denpasar

Tampilan situs www.denpasarkota.go.id

UPAYA meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima telah dicanangkan Pemkot Denpasar pada Peringatan HUT ke-14 Kota Denpasar tahun 2006 silam. Di tahun 2007, komitmen pelayanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan, dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sektor pelayanan publik.

Apalagi, memasuki era globalisasi, penerapan teknologi informasi menjadi suatu keharusan, termasuk dalam bidang pemerintahan. Meski menerapkan teknologi modern, namun budaya Bali yang kaya nilai dan filosofi diterapkan dalam pelayanan publik berbasis TIK ini.

“Pelayanan publik berbasiskan TIK ini dibangun berdasarkan filosofi budaya Bali yang diberi nama e-Sewaka Dharma,” 8

Kata Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra kepada SOLIDARITAS, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, konsep e-Sewaka Dharma, kata Walikota yang baru terpilih untuk kali kedua ini, disarikan dari nilai-nilai luhur budaya yang sudah diterapkan para pendahulu masyarakat Bali. Filosofinya, kata Rai Mantra, pelayanan publik merupakan kewajiban yang dilandasi spirit pengabdian. Spirit pengabdian itu, lanjut Rai Mantra, umum disebut yadnya, yang merupakan nilai luhur masyarakat Bali dalam melaksanakan aktifitas keseharian.

Menurutnya, penetapan filosofi budaya ini juga tak lepas dari visi dan misi Pemkot Denpasar, dalam mewujudkan kota berwawasan budaya. Aplikasi TIK dalam pelayanan publik, diharapkan dapat

mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntable, disamping mampu meningkatkan kualitas dalam hal efisiensi dan efektifitas. “TIK merupakan tuntutan globalisasi yang membuat pelayanan bersifat transparan dan akuntabel,” paparnya.

Proses perizinan, jelas walikota, merupakan salah satu wujud aplikasi TIK di Kota Denpasar. Dikatakan, TIK membuat setiap pemohon dapat mengetahui persyaratan, lama proses, serta biaya yang diperlukan. Bahkan, dalam sistem tersebut, pemohon dapat melakukan registrasi izin secara online dan mengecek sewaktu-waktu perkembangan proses izinnya melalui internet. Kemudahan yang sama juga dapat ditempuh melalui layanan Short Message Service (SMS) melalui telepon selular, yang dikerjasamakan dengan operator telekomunikasi. Aplikasi TIK dalam perizinan juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

“TIK dalam perizinan menjamin kepastian informasi, menghilangkan praktik pungutan liar (pungli) dan biaya siluman (high cost economy), sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor,” harap Rai Mantra.

Selain itu, untuk menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan, Pemkot Denpasar telah membangun e-Government. Dalam e-Government ini, bebernya, seluruh unit/instansi teknis terintegrasi dalam jaringan TIK. Melalui e-Government, koordinasi dan komunikasi antar instansi atau pimpinan dengan instansi bisa lebih cepat dan efisien. Pengembangan e-Government diharapkan dapat memangkas prosedur administrasi birokrasi yang seringkali terkesan lamban dan rumit. Kepala unit, jelas Rai Mantra, bisa memanfaatkan fasilitas chatting untuk berkoordinasi dengan segera. “Sehingga penanganan pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien, dan mengurangi administrasi surat menyurat,” ucapnya.

Secara global, rancang bangun e-Government Kota Denpasar telah dimulai saat diluncurkannya situs resmi Kota Volume I 2010 SOLIDARITAS

Layanan Publik

Denpasar (www.denpasar.go.id) pada tahun 2001. Dan, pada tahun 2007, situs resmi Kota Denpasar berubah menjadi www.denpasarkota.go.id, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Upaya meningkatkan layanan publik berbasis TIK itu, papar Rai Mantra, dikembangkan dari website dan telah berhasil meraih beberapa penghargaan.

Diantaranya, penghargaan Warta e-Government, Warta Ekonomi, Bubu Award hingga ke tingkat internasional yaitu, World Summit Award (WSA). “Seluruh jaringan pelayanan publik yang berbasis TIK diintegrasikan melalui situs resmi Pemkot Denpasar ini. Semua pelayanan publik serta informasi tentang Pemkot Denpasar dan jajarannya ada di situs resmi ini,” urainya.

Dalam sektor kependudukan, penerapan TIK dibangun dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam hal kemudahan dan kecepatan. Masyarakat dapat memperpanjang KTP atau Kartu Keluarga (KK) secara online. “Cukup buka situs resmi www.denpasarkota.go.id dan klik layanan KTP online. SIAK juga bertujuan mewujudkan validitas database kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan Kota Denpasar sudah terlaksana dalam program cyberschool (www.cyberschooldps.net). Dalam cyberschool ini, seluruh SMP dan SMA/SMK Negeri di Kota Denpasar terhubung jaringan TIK. Komunitas sekolah, para pelajar dan guru, dapat menikmati layanan internet gratis. Penggunaan internet dalam bentuk e-Learning dan education centre diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Informasi dan pengetahuan di internet seolah tanpa batas. Internet juga melatih masyarakat pendidikan terbiasa dengan TIK, yang merupakan salah satu piranti utama globalisasi. Sebagai teknologi komunikasi, cyberschool menghubungkan komunitas sekolah ke forum diskusi yang dapat dimanfaatkan untuk efisiensi.

“Mapping seluruh sekolah di Kota Denpasar juga menjadi content cyberschool sebagai panduan bagi para orangtua dan calon siswa,” tukasnya.

Dalam hal keamanan dan kegawatdaruratan, TIK diterapkan dalam program SOLIDARITAS

Volume I 2010

safe community. Jaringan safe community, menghubungkan unit pelaksana kegawatdaruratan dan bencana dengan call centre dan radio Pemkot Denpasar yaitu, RPKD 91.45 FM sebagai mediatornya. Jika terjadi kondisi gawat darurat dan bencana, masyarakat tinggal menghubungi radio Pemkot. Untuk mempercepat pelayanan, Pemkot Denpasar menyiapkan unit gawat darurat PMK dan Ambulan di empat penjuru wilayah kota. Selain menangani kondisi gawat darurat dan bencana, call centre dan RPKD 91.45 FM juga menjadi mediator keluhan warga Kota Denpasar terkait pelayanan publik melalui layanan Halo Denpasar. Jika ada fasilitas dan pelayanan publik yang tidak berfungsi, masyarakat bisa menyampaikannya ke Halo Denpasar. RPKD–call centre, akan menghubungi instansi terkait untuk segera menanganinya. “Laporan, keluhan dan penanganan, disampaikan lewat RPKD,” pintanya.

Penerapan teknologi IT untuk meningkatkan pelayanan publik, juga menyasar bidang ekonomi. Disebutkannya, melalui e-Commerce Pemkot Denpasar telah membangun sistem jaringan informasi, promosi dan akses pasar bagi para pelaku industri dan UKM di Kota Denpasar.

Situs

www.balidenpasartrading.com yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, menyajikan beragam produk kerajinan UKM dan industri kecil yang ada di Kota Denpasar. Situs ini, jelasnya, sejak diluncurkan pada Februari hingga Agustus 2007 diakses 28.500 orang. “Aplikasi TIK dalam bidang ekonomi kerakyatan ini merupakan fungsi pemerintah untuk memfasilitasi UKM dalam hal percepatan teknologi, promosi dan perluasan akses pasar,” imbuhnya.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, Pemkot Denpasar juga menerapkan SIK (sistem informasi kesehatan) di puskesmas se-Kota Denpasar. Melalui SIK ini database penduduk miskin penerima Askeskin sudah terekam, sehingga mereka dapat menikmati layanan kesehatan dasar tanpa proses berbelit. Melalui SIK ini juga, harap Rai Mantra, pelayanan kepada pasien di Kota Denpasar dapat lebih efektif dan efisien. Dijelaskannya, mulai dari pendaftaran hingga menerima obat, pasien sudah terlayani dalam sistem tersebut. “Selain itu, melalui SIK ini juga database penduduk serta peta yang menggambarkan kesehatan masyarakat dapat diketahui,” demikian Rai Mantra. (cikal)

Tampilan situs www.balidenpasartrading.com

9

Layanan Publik

Manfaatkan Ruang Publik Bersama

Ruang Publik Jalur Gajah Mada

I Made Sudira

RRF Bali berdiskusi di sudut JL. Gajah Mada, Denpasar

SENJA itu ada pemandangan yang cukup menarik di salah satu sudut Lapangan Puputan, Denpasar. Tepatnya di depan kantor walikota denpasar, disamping kantor Bank Dagang bali yang terlikuidasi. Sekelompok anak muda berkumpul membicarakan sesuatu yang sangat serius.

Sehari-hari sebetulnya tempat itu kosong, jarang ada masyarakat memanfaatkan tempat tersebut. Mungkin tempat yang dimaksudkan oleh pemerintah kota Denpasar sebagai ruang publik belum tersosialisasikan secara luas hingga masyarakat denpasar enggan memanfaatkan tempat tersebut.

Sebetulnya tempat ini sangat strategis, karena terletak dipusat kota. Lengkap dengan taman dan kursi-kursi santainya.

Boleh dibilang sangatlah cocok dipakai oleh masyarakat Denpasar untuk sekedar santai, rekreasi, nongkrong, dan berkreasi.

Melihat sekelompok anak muda menggunakan fasilitas publik ini, memaksa tim solidaritas berhenti sejenak untuk ikut nimbrung dan ingin tahu apa kegiatan dan pembicaraan mereka.

Satu jam kemudian mereka mengakhiri obrolannya, terlihat mereka lebih santai.

Mereka adalah sebuah perkumpulan yang menamakan dirinya Rock Rokets Friends Bali, kumpulan dari anak muda yang ngefans pada sebuah band bernama Rock Rokets Friends berasal dari Bandung.

Rio, ketua dari RRF Bali menjelaskan bahwa mereka sedang mempersiapkan 10

sebuah acara untuk menyambut band kesayangan mereka, sekaligus berkeinginan untuk meresmikan fans klub yang mereka bangun. Dan berharap Band kesayangannya bisa menginisiasinya.

Ketika ditanya darimana saja anggota perkumpulan mereka, Yudha wakil ketua RRF bali menjelaskan dengan semangat anggota mereka sudah mencapai 78 orang dan berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa dari seluruh kabupaten di Bali.

Ketika ditanyakan alasan kenapa memakai fasilitas publik tersebut, lebih lanjut Rio mengatakan tidak punya tempat yang cukup luas untuk pertemuan organisasinya. “Melihat tempat ini yang selalu sepi dan kosong, sayang kalau tidak dimanfaatkan,” tambahnya.

Rio mengakui saat pertama kali menggunakan fasilitas publik ini, sempat dicurigai oleh polisi yang menanyakan keberadaan kami. Mungkin di kira kami sedang pesta minuman keras, tapi setelah kami jelaskan pihak kepolisian akhirnya bisa mengerti dan membiarkan kami beraktivitas.

Rio dan kawan-kawannya berharap pemerintah kota mensosialisasikan tempat ini sebagai ruang publik yang bisa diakses oleh siapapun. “Tanpa birokrasi yang berbelit dan semua lapisan masyarakat bisa beraktivitas di tempat ini tanpa ada kecurigaan,” tegas mereka. (rahsa)

Denpasar sebagai sebuah kota yang cukup padat heterogen semestinya memiliki ruang yang bisa mengakomodir keberagaman. Ruang publik sebenarnya harus terlepas dari segala bentuk kepentingan kuasa, bebas dari kooptasi individu dan kelompok golongan. Ruang publik adalah bagian dari apresiasi dan aspirasi publik atau umum dalam bentuk kebudayaan sosial dan ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh I Made Sudira, salah seorang pemerhati masalah sosial di Bali. Ia menyontohkan sepanjang Jalan Gajah Mada. Sebagai pusat kota mempunyai sejarah bagi warga Denpasar.

Jalan Gajah Mada memang sangat strategis sebagai salah satu bentuk ruang publik karena keberadaanya di pusat kota, akses cukup memadai serta keberadaan pasar tradisional dan pasar seninya.

Kolumnis salah satu media di Bali yang biasa dipanggil Aridus ini mencetuskan agar sepanjang jalan Gajah Mada dibuat permanen sebagai jalur wisata. Sepanjang jalan kiri dan kanan di peruntukkan untuk akses ekonomi dan sosial budaya.

Baginya, tidak perlu merubah keseharian secara drastis. Tapi pada sore hari sampai larut malam diperuntukkan sebagai jalur wisata kota dan ruang publik dengan konsep minim alat transportasi kendaraan roda dua maupun roda empat. “Sehingga Jalur Gajah Mada sebagai jalur pejalan kaki, untuk menikmati suasana kota,” ujarnya menambahkan.

Hal ini juga merespon apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan Festival Gajah Madanya sebagai salah satu program unggulan Kota Denpasar. Sehingga Jalur Gajah Mada sebagai pusat kota dan ruang publik benar-benar bermanfaat untuk warga Denpasar. Serta sebagai salah satu tujuan wisata kota. (AG) Volume I 2010 SOLIDARITAS

Opini

Tata Kota, Budaya dan Perilaku Bali dan pariwisata merupakan dua hal yang saling mengisi dan melengkapi. Bali dengan budaya dan alamnya yang kian seksi selalu menjadi dambaan banyak orang untuk melihat dan merasakannya. Sisi budaya Bali yang unik telah menjadikan Bali beserta isinya sebagai komoditi yang punya nilai jual dan punya pangsa pasar yang cukup tinggi di mancanegara.

DENGAN mencanangkan konsep Denpasar sebagai tujuan wisata yang berwawasan kota budaya. Tanpa mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Secara fisik tampak keseriusan pemerintah kota Denpasar menata beberapa lokasi agar menonjolkan kesan hidupnya budaya setempat.

Contohnya upaya untuk lebih mengaktifkan lagi keamanan adat (pecalang) yang selalu siap dan sigap tatkala menjalankan tugas keamanan. Ironisnya di beberapa tempat peran keamanan yang diemban oleh pecalang mulai bergeser. Menjadi bemper terdepan dalam membersihkan segala sesuatu yang tampak kurang sedap dipandang mata atau yang akan berdampak pada menurunnya kunjungan turis mancanegara.

Lebih tajam lagi, perangkat adat nampak tak sadar bahwa dirinya telah menjadi alat untuk bisnis pariwisata. Apakah tindakannya itu menguntungkan budaya Bali itu sendiri atau justru sebaliknya malah mencoreng budaya Bali? Paling tidak apakah perangkat adat yang memang dipercaya masyarakat Bali ini selalu siap mengatasi masalah dengan jalan arif dan bijaksana sehingga tindakannya akan tetap dalam koridor budaya Bali yang cenderung mengedepankan budaya sangkep serta mebaligbagan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Permasalahan berikutnya yakni keberadaan petugas Ketentraman dan Ketertiban. Kritik tajam dan cenderung mendiskreditkan tindakan-tindakan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh tim trantib sudah seringkali mewarnai media cetak atau pun elektronik. Tapi, sampai detik ini belum tampak ada perubahan dari kondisi ini.

Suka atau tidak suka kita perlu menyimak juga maksud baik dari keberadaan trantib ini. Namun kondisi kucing-kucingan seSOLIDARITAS

Volume I 2010

perti yang seringkali dialami PKL dengan trantib tidak mungkin dibiarkan terus berlangsung. Dibalik ketakutan PKL, ada keberanian yang bisa mengancam para petugas trantib itu sendiri. Saat PKL demi urusan perutnya dapat saja meniru tindakan yang selama ini dilakukan oleh petugas trantib, menggunakan bahasa kekerasan.

Berpijak dari kondisi tersebut Yayasan Manikaya Kauci sejak 2001 melakukan pengorganisasian terhadap para pedagang acung dengan membentuk Persatuan Pedagang Souvenir Kota Denpasar (PPSKD).

Pengorganisasian didasarkan pada proses pembelajaran membangun kualitas diri hingga mempunyai wawasan dan sikap yang demokratis. Pro-ses pembelajaran bersama ini dilakukan de-ngan metode partisipatif demi menciptakan pemahaman akan keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk didalamnya pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang berbasiskan masyarakat, dengan target kemandirian.

PPSKD didorong untuk berfikir jernih bahwa ruang berjualan tidak akan bertambah tapi disisi lain jumlah pihak yang mempunyai tujuan sama semakin bertambah.

Bahkan perkembangan membuktikan pesaing PPSKD adalah pihak-pihak dengan modal yang jauh lebih besar dengan perangkat manajemen dagang yang canggih.

Dalam ilustrasi yang dijabarkan berupa pengalaman Manikaya Kauci tersebut diharapkan kondisi kucing-kucingan dapat segera berakhir dengan melihat kembali konsep pembinaan PKL yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar melalui tim pelaksananya. Sehingga ada ketegasan target kemandirian PKL yang dibina dengan pola membangun kesadaran para pihak yang menjadi target sasaran.

Sehingga diharapkan tercipta pola pikir dan

Saichu Anwar, SS

sikap yang jauh lebih konstruktif dari pihak PKL maupun Pembina PKL. Keterdesakan ruang gerak PKL juga datang dari para pedagang dengan modal yang jauh lebih besar. Tidak saja toko melainkan kumpulan dari toko-toko dalam suatu bangunan besar seperti mall atau supermarket yang tumbuh menjamur. Deretan toko dan mall di kota Denpasar disatu sisi memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja dan adanya tambahan pendapatan asli daerah yang tentunya dapat digunakan kembali untuk pembangunan.

Disisi lain keberadaan ruko dan mall telah membunuh para pedagang kecil seperti PKL atau pedagang acung. Karena persaingan yang tidak mampu mereka imbangi baik dari permodalan serta kemampuan mengatur usaha dalam skala besar.

Selain itu dari faktor kelestarian lingkungan berdirinya bangunan-bangunan beton akan semakin mempersempit daerah resapan air tanah. Serta dengan sendirinya pepohonan sebagai penyangga stabilitas tanah dapat mengancam labilnya tanah.

Perlu dipikirkan bagaimana membentuk suatu struktur tata kota yang dengan setulusnya tidak mendiskreditkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, termasuk di dalamnya rakyat kecil. Dan tidak sepenuhnya menghamba pada kepentingan kaum kapitalis. Sehingga memberi ruang pula pada rakyat kecil yang selama ini termarjinalkan, diantaranya yaitu pedagang kaki lima.

Selain itu dalam menyusun tata letak bangunan benar-benar perlu dipertimbangkan pula dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pertimbangan dampak lingkungan ini dalam arti tidak merugikan dan merusak alam disekitarnya, termasuk juga kehidupan masyarakat di sekitarnya.

11

Layanan Publik

Clean and Good Government, Fondasi Pelayanan Publik

I Gusti Rai Dharmantra dan IGM Jaya Negara

DALAM kesempatan wawancara khusus SOLIDARITAS dengan para kandidat Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang lalu, didapati kesimpulan, baik Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan IGM Jaya Negara maupun I Wayan Subawa dan IB Gede Udiyana, sama-sama menekankan pentingnya clean and good government sebagai fondasi pelayanan publik di Kota Denpasar.

Rai Mantra, sapaan akrab Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra , memaparkan visi bagi masyarakat Kota Denpasar yaitu, pengembangan Denpasar kreatif, berwawasan budaya dan berkeseimbangan.

Sementara visi itu diturunkannya ke dalam misi yang dibagi beberapa bagian diantaranya, penguatan jati diri masyarakat Denpasar, memberdayakan masyarakat Denpasar, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat dan memperkuat ekonomi masyarakat berdasarkan ekonomi kerakyatan.

I Wayan Subawa, memaparkan hal yang tak jauh berbeda dengan rivalnya tersebut. Hanya saja, Subawa menambahkan satu program yaitu, percepatan pem12

bangunan Kota Denpasar berlandaskan sistem politik terbuka yang bermakna membuka kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan, rekruitmen politik yang tidak kotor serta penegakan hukum yang konsekuen.

Mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akan diwujudkan oleh Rai Mantra dengan mendasarkannya pada filosofi dalam budaya dan etika sewaka dharma yang artinya adalah melayani adalah kewajiban. Bersandar pada hal itu, maka Rai Mantra bertekad menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu, dia pun mengaku sudah menandatangani kesepakatan dengan KPK dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam kerangka yang dimaksudnya tersebut. “Dalam laporan KPK, Pemerintah Kota Denpasar meraih angka 7,48 untuk sektor pelayanan publik selama saya menjabat,” ujarnya bangga.

Terkait penciptaan good government, Subawa mengaku sudah melakukan kontrak politik dengan masyarakat Denpasar untuk mewujudkan hal itu dan siap mundur jika tak membuktikan janjinya tersebut. Idenya pun sama dengan Rai Mantra, dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Hanya saja, Subawa menambahkan pentingnya peran serta perbankan dan koperasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara untuk menciptakan good parliament akan mengintensifkan komunikasi politik dengan prioritas kepentingan masyarakat. “Yang terpenting juga proses pelibatan wartawan. Sebab, tanpa wartawan, mustahil program sebaik apapun akan tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.

Mengenai realisasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pelayanan publik di Kota Denpasar, Rai Mantra menekankan pentingnya tata kelola yang rapi, bersinergi dan berkesinambu-

ngan. Sementara Subawa, menekankan pada aspek tranparansi dan akuntabilitas.

Kesemuanya dapat terwujud, kata Rai Mantra apabila pemerintah berfunsi sebagai pembuat kebijakan, regulator, mediator dan problem solving. Sementara Subawa mengatakan perlu adanya mekanisme yang diatur pemerintah. Pemerintah, kata Subawa, harus menjadi mediator dan advokator.

Persoalan kesehatan dan pendidikan, sebagai indikator utama peningkatan Indeks Persepsi Manusia (IPM) Kota Denpasar, Rai Mantra melihatnya sebagai upaya peningkatan jati diri masyarakat.

Sementara bagi Subawa, pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang pemberiannya tak boleh diabaikan oleh pemerintah. Bagi Subawa, peningkatan pelayanan kesehatan sebagai komponen dasar, tak bisa lepas dari promosi kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat. “Kesehatan primer dan

I Wayan Subawa

sekunder sudah kita lakukan di Denpasar.

Pola jemput bola juga kita lakukan di Denpasar,” sebut Rai Mantra.

Implementasi keduanya, baik Subawa maupun Rai Mantra sama-sama sepakat melibatkan pengusaha dan pemerintah yang dianggap sebagai ‘bapak angkat’ dari kedua komponen hakiki itu. Sementara untuk pendidikan, Denpasar, jelas Rai mantra, sudah tak lagi mengenakan uang bangunan gedung. “Pada sisi lain, pemkot juga mengeluarkan dana BOS dan beasiswa miskin,” sebut Rai Mantra. (cikal)

Volume I 2010 SOLIDARITAS

Laporan Utama

Keamanan Bali Harus Bersinergi SEBAGAI ikon pariwisata, salah satu faktor penting pendukung pariwisata bagi Bali adalah aspek kemanan. Sinergisitas lintas komponen mulai dari pemangku kebijakan, aparat terkait hingga masyarakat, perlu bersatu padu mewujudkan keamanan Bali.

Demikian dikatakan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dalam satu kesempatan wawancara khusus dengan SOLIDARITAS beberapa waktu lalu. Lantas jika demikian, bukankah mubazir kalau selama ini dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontor ke tubuh kepolisian, namun pada akhirnya implementasi keamanan tetap melibatkan peran serta masyarakat? “Bukan begitu. Kemananan ini kebutuhan setiap orang. Polisi sebagai garda terdepannya, tapi partisipasi masyarakat tetap penting,� papar Mantan Kapolda Bali ini.

SOLIDARITAS

Volume I 2010

Partisipasi masyarakat dalam sektor kemanan, kata gubernur, lebih pada pendeteksian dini dan kewaspadaan terhadap gejala yang mungkin dapat menimbulkan tindak kejahatan. Sebagai misal, gerakgerik mencurigakan dari seseorang yang akan melakukan tindak kriminal, akan dapat mudah terbaca tentunya oleh masyarakat. Sebab sejatinya, masyarakat lebih memahami kondisi riil di sekitarnya, ketimbang aparat kepolisian. Tak hanya itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam mengungkap tindak kejahatan.

Artinya, tanpa informasi yang terhimpun di masyarakat, mustahil polisi dapat mengungkap tindak kejahatan, termasuk

modus operandi yang digunakan oleh si pelaku. Dengan demikian, peran serta masyarakat menciptakan keamanan dengan berbagai pihak, sangat dibutuhkan. “Masyarakat itu lah sesungguhnya kata kunci bagi terciptanya keamanan itu sendiri. Aman atau tidaknya masyarakat, tergantung dari masyarakat itu juga,� ucap gubernur.

Lebih jauh dikatakan gubernur, kerjasama lintas sektoral seperti yang dipaparkannya, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Tak hanya itu, gubernur juga mengaku siap menggelontor dana jika benar-benar digunakan untuk menciptakan rasa aman masyarakat. Kemanan, kata gu13

Laporan Utama bernur, adalah hal yang menjadi fokus perhatiannya selama ini. Dalam menciptakan kondisi atau rasa aman, mantan Kalakar Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menyebut ada tiga pilar. Pertama, tindakan pre-emtif yang bermakna menciptakan kesadaran kepada masayarakat betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang aman. Kedua, jelas gubernur, adalah melakukan tindakan preventif yang bermakna mempersempit ruang gerak bagi setiap orang untuk melakukan tindak kejahatan. Tentunya, dengan melakukan patroli rutin hingga penjagaan lingkungan Made Mangku Pastika yang intensif. “Terakhir tentu saja tindakan represif. Artinya, harus ditangkap dan unit yang terpasang di tempat-tempat tindak semua jenis kejahatan. Tak boleh strategis di setiap pelabuhan, kawasan dibiarkan begitu saja,” tegasnya. wisata Kuta, Badung, Nusa Dua dan GiaSementara itu, untuk membedah se- nyar. Ditambahkan, tahun 2010 ini, Pemcara detail tentang sinergisitas dalam prov Bali juga berencana menambah jummenciptakan suasana aman, SOLIDARI- lah CCTV sebanyak sepuluh unit. Namun, TAS pun mendatangi Kepala Biro (Karo) Suardhika enggan menyebutkan dititik Humas dan Protokol Pemprov Bali, Putu mana saja CCTV itu akan dipasang nantinSuardhika di ruang kerjanya. Suardhika ya. “Jangan disebutkan, nanti penjahat menjelaskan, upaya menciptakan keama- tahu, dan kita kecolongan lagi,” ujarnya, nan yang bersinergi, maka Pemprov Bali seraya menambahkan, Pemprov Bali juga sudah memiliki sistem inormasi yang memiliki Layer Electronic Display (LED) terkoneksi dengan baik, mulai dari kabu- TV yang menghabiskan biaya sekitar paten/kota, hingga di lingkungan Pem- Rp16 miliar, juga dalam rangka pengamprov Bali sendiri. Pengelolaan informasi anan Bali. itu, jelas dia, terpusat di Badan Kesatuan Meski sudah menempatkan CCTV Bangsa, Politik dan Perlindungan disejumlah tempat ditambah dengan alat Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Ke- komunikasi radio dan LED TV, nampakpolisian Daerah (Polda) Bali. Informasi tersebut diperoleh dari masyarakat, melalui alat komunikasi radio maupun informasi langsung. “Kita memang berharap masyarakat minimal menginformasikan kejahatan yang terjadi di sekitarnya, sehingga bisa diambil tindakan cepat untuk antisipasinya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Suardhika juga menjelaskan, Bali memiliki sistem pendeteksi dini tindak kejahatan, yang terpantau melalui alat CCTV. Alat itu, berjumlah sepuluh Tampilan di pusat kontrol CCTV pengamanan seluruh Bali

nya Suardhika sadar betul keamanan Bali tak mungkin tercipta tanpa peran serta aktif dari masyarakat. Pasalnya, dia juga sadar betul jumlah aparat kepolisian tak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk Bali. Untuk itu, Suardhika pun menghimbau agar kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisasi setiap upaya tindak kejahatan. Suasana damai dan aman, kata dia, bias terwujud jika ada korelasi antara masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. “Tugas masyarakat juga cukup besar untuk membantu pemerintah dan kepolisian,” sebutnya.

Meski memiliki perhatian besar terhadap persoalan keamanan, namun Pemprov Bali menyesalkan tak bisa membantu lebih aparat kepolisian untuk mendukung upaya penciptaan keamanan sinergis. Pasalnya, Pemprov Bali tak dimungkinkan untuk memberi bantuan kepada kepolisian melalui gelontoran dana yang diambil dari APBD Bali. Hal itu, terbentur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah dan PMK Nomor 40 Tahun 2009 Sistem Akuntansi Hibah. “Kita tak boleh bantu dana gelondongan. Hanya boleh melalui kegiatan dan pendidikan saja,” imbuhnya. (cikal)

14

Volume I 2010 SOLIDARITAS

Laporan Utama

Masyarakat Garda Terdepan Keamanan MESKI menciptakan suasana aman adalah tanggungjawab pihak kepolisian, namun partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berkecimpung di dalamnya, tak dapat terhindarkan. Selain dilegalkan oleh konstitusi dasar Republik Indonesia, juga dikarenakan masyarakat merupakan garda terdepan dalam menciptakan kondisi tersebut.

“Tentunya berdasarkan pertahanan dan keamanan rakyat semesta,” demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kepala Kesbangpolinmas), Drs. Made Silanawa, M.Si, saat dimintai komentarnya oleh SOLIDARITAS beberapa waktu lalu.

Silanawa menjelaskan, keterlibatan nyata masyarakat dalam penegakan keamanan, dapat terlihat dengan jelas dalam penegakan aturan Peraturan Daerah (Perda), baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat terlibat langsung dalam penegakan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Sementara itu, Kesbangpolinmas sendiri, kata dia, dalam mengimplementasikan gugus tugas, fungsi dan perannya juga tak bisa bekerja sendiri. Tentunya, harus menjalin koordinasi dengan instansi terkait semisal kepolisian. Selain itu, Kesbangpolinmas juga memprakarsai terbentuknya Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) dalam kerangka memantau situasi yang terjadi di lapangan. Tugas Kominda, jelas dia, memberikan informasi secepatnya tentang situasi atau temuan di lapangan, jika menyangkut situasi keamanan masyarakat. “Jika ada kejadian huru hara misalnya, maka Kominda akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi hal tersebut bertambah luas. Akan tetapi juga, yang sangat penting adalah keterlibatan masyarakat dalam hal ini. Maka kita perlu menjalin kerjasama,” jelasnya.

SOLIDARITAS

Volume I 2010

Kerjasama itu, lanjut dia, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Desa Pakraman, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan banjar-banjar di lingkungan gugus masing-masing. Pola kerjasamanya sendiri, kata dia, untuk menggali dan mensuplai informasi tentang keadaan di suatu daerah. Meski begitu, Silanawa tak membantah jika dalam hal kejahatan tertangkap tangan, maka masyarakat diberi kewenangan untuk mengambil tindakan Drs. Made Silanawa, M.Si yang diperlukan, seperti menangkap dan menyelesaikan per- Silanawa pun mengaku mengacu erat pada soalannya sendiri jika itu memang dimu- nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ngkinkan. “Batasannya adalah tidak yang menjadi nafas dalam penegakan atuboleh melakukan tindakan di luar ke- ran, khususnya dalam ketertiban dan wenangannya seperti mengadili,” jelas- keamanan masyarakat. nya.

Sementara ini, kata dia, KesbangpolinMeski peran aktif masyarakat sangat mas didapuk sebagai pusat pengendali penting, Silanawa tak mau buru-buru informasi melalui saluran radio yang memberi keleluasaan masyarakat bertin- terkoneksi hingga kabupaten/kota. Infordak untuk menciptakan rasa aman sesuai masi yang datang dari kabupaten/kota, dengan lingkungannya masing-masing. akan diolah dan diteruskan ditingkat Pasalnya, dia tak mau tindakan masyarkat provinsi dengan menyesuaikan pada innantinya melebihi kewenangan yang di- formasi yang disampaikan tersebut. Jika miliki oleh kepolisian. “Perlu hati-hati juga informasi yang dikirimkan oleh kabupamelibatkan masyarakat. Terutama memberi ten/kota adalah soal kejadian huru-hara porsi yang tepat agar tidak melebihi ke- di suatu tempat, terangnya, maka Keswenangan dari aparat kepolisian,” beber- bangpolinmas akan segera berkoordinasi nya. dengan kepolisian untuk mengirimkan paIa menambahkan, jalinan kerjasama sukan dalam kerangka menghalau upaya dengan masyarakat dibutuhkan oleh kare- peresahan masyarakat tersebut. Pun halna masyarakat yang lebih mengetahui ten- nya jika informasi yang masuk mengenai tang segala sesuatu di lingkungannya terjadinya bencana alam, maka akan diteberada. Hanya saja, Silanawa sendiri me- ruskan kepada dinas sosial dan instansi ngaku masih mencari format tepat tentang terkait lainnya. “Ini semua dalam rangka pola dan koordinasi kerjasama yang di- menciptakan keamanan yang terpadu. Ismaksudnya itu. Saat ini, keterlibatan tilahnya adalah pemolisian masyarakat masyarakat dalam menciptakan keaman- (polmas),” tutup dia. an hanya sebatas memberi informasi saja. (cikal)

15

Laporan Utama

Jangan Jadi Pemadam Kebakaran!

“Setiap kali ada peristiwa atau tindak kriminal, kita selalu jadi pemadam kebakaran. Semua bentuk tim, bentuk segala macam mulai dari A hingga Z. Sekarang, sudah harus dipikirkan adanya satu sistem yang secara preventif selalu berjalan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bali, I Made Arjaya, SE, saat dimintai komentarnya seputar keamanan Bali.

Kepada SOLIDARITAS Arjaya mengatakan, sistem yang dimaksudnya merupakan pelibatan aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan Bali. Keamanan sendiri, jelas dia, terbagi menjadi dua bagian yaitu, eksternal dan internal. Untuk keamanan eksternal, Arjaya masih membaginya ke dalam dua bagian lagi. Pertama kepolisian dan kedua, satuan tugas dari masyarakat sipil yang profesional. Sementara keamanan internal merupakan peran masyarakat di lingkungannya masing-masing. Untuk keamanan eksternal yang datangnya dari masyarakat sipil yang profesional, diharapkan politisi asal Desa Sanur, Denpasar ini, nantnya disiapkan oleh Kepolisian untuk mendidiknya agar mampu menjalankan tugasnya. Sementara dari aspek pendanaan, Arjaya mengaku siap jika harus mengambilnya dari APBD Bali. “Kesiapannya Polda atau Polres yang melatih, sementara dananya pemerintah daerah yang membiayai,” ucapnya.

Mengapa harus membentuk satuan tugas masyarakat sipil? Ditanya begitu, Arjaya mengatakan kalau polisi sendiri selama ini tak sepenuhnya bertugas dengan baik, oleh karena korps berbaju cokelat itu berada di wilayah eksternal dari lingkungan masyarakat. Polanya sendiri, harus bersinergi dan berlangsung secara stimultan dalam menjaga keamanan masyarakat. Kendati begitu, Arjaya mengaku yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan. “Kesadaran 16

masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan mereka sendiri, itu juga harus dibangun,” harapnya.

Arjaya juga meminta agar aparat kepolisian harus realistis ketika kesdaran masyarakat sudah terbangun. Maksudnya, masyarakat jangan lagi dibebani dengan hal yang dianggap akan mengganggu privasinya.

Sebagai misal, jika sudah melaporkan suatu kejadian, maka biasa-nya akan timbul dimasyarakat ketakutan akan dijadikan saksi atau malah berbalik akan dijadikan tersangka. Pada titik itu, kata Arjaya, pentingya peran profesio-nalitas dari aparat keamanan dalam pro-ses pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan.

Baginya, keterlibatan masyarakat tak pelak dibutuhkan dalam rangka menciptakan situasi tertib dan damai. Pasalnya, dari data yang dimilikinya jumlah perbandingan polisi dan masyarakat di Bali adalah 1 berbanding 450. Meski Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Denpasar, Kombes Pol. Gede Alit Widana mengatakan pada bulan Juni nanti akan menambah pasukan di polsek-polsek sebanyak 300 anggota dengan pangkat AKBP, namun Arjaya mengaku tak hanya cukup de-ngan itu. Menurutnya, jumlah kepolisian sebaiknya disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk Bali. “Rasio ini harus jelas. Bali ini jadi pusat perhatian internasional,” paparnya.

Karena perbandi-ngan yang tidak memadai itu, maka Arjaya memberikan solusi agar keamanan tradisional dibangkitkan kembali. Baginya, keamanan itu bisa

I Made Arjaya, SE dilakukan, dan sudah terbukti, mampu dijalankan oleh keamanan tradisional semacam pecalang atau satuan tugas yang bergerak di lingkungan masyarakat masing-masing. Hanya saja, kata dia, diperlukan pembinaan, pendanaan dan ada kewenangan serta pola koordinasi yang baik. Sehingga, menjaga keamanan Bali, menjadi tugas bersama seluruh komponen masyarakat Bali.

Selain itu, dia juga melihat sistem keamanan keliling (siskamling) juga sangat efektif untuk meminimalisasi tindak kejahatan di Bali. Atas hal itu, Arjaya meminta kepada Gubernur Bali untuk berani mengambil terobosan untuk menciptakan keamanan Bali yang stimultan dan terpola. “Kalau perlu, 20 persen anggaran di provinsi digelontor saja untuk keamanan. Bagi kami (dewan, red) tidak masalah kok. Karena yang terpenting adalah keamanan dan ketertiban masyarakat,” demikian Arjaya. (cikal)

Volume I 2010 SOLIDARITAS

Laporan Utama Kombes Pol Drs. Gde Sugianyar D.P SH, MSi:

Buat Pam Swakarsa Jadi Polisi Bagi Diri Sendiri MESKI menyadari beada ditangan kepolisian, tul jika tugas menjaga maka ketika pengamanan keamanan dan ketertiban swakarsa ini tak mampu masyarakat adalah tugas mengatasi gangguan kepolisian, namun Kepala keamanan yang muncul di Divisi (Kadiv) Humas Pollingkungannya, maka kada Bali, Kombes Pol Gde sus itu harus ditangani Sugianyar D.P SH, MSi meoleh pihak yang lebih tingminta kepada masyarakat gi tingkatannya semisal untuk membuat pengamaPolsek, Polres, Polda hingnan mulailah jadi polisi bagi ga Mabes Polri. “Polisi dirinya sendiri,” ucap Sutidak melepaskan tugas gianyar, saat dimintai kodan tanggungjawabnya. mentarnya beberapa waktu Polisi tetap melakukan lalu. Loh, kalau begitu apa penegakan hukum, jika tugas kepolisian? gangguan kamtibmas tak Menurut Sugianyar, tubisa ditangani oleh pengagas kepolisian berdasarkan manan swarsa dimaksud,” undang-undang ada tiga ujarnya. yaitu, sebagai penegak huDikatakan Sugianyar, kum, pemelihara keamanan setiap jengkal tanah di Bali Kombes Pol Gde Sugianyar D.P SH, MSi dan ketertiban masyarakat sejak dahulu kala memiliki (kamtibmas) serta pelindung, pengayom dan pelayan sistem keamanan tersendiri. Apalagi, dalam sistem masyarkat masyarakat. Tugas polisi itu, kata dia, tidak akan efektif tanpa Bali yang berdasar pada desa pakraman, yang memiliki adanya dukungan dari masyarakat. Karena di belahan dunia kekhasan, terutama terkait pengamanan lingkungannya masingmanapun, paradigma polisi sudah berubah dengan mengede- masing. Otomatis, keterlibatan masyarakat, selain karena pankan komunitas sebagai ujung tombak terciptanya situasi memang sudah menjadi bagian dari program kepolisian, kondusif. “Istilahnya pemolisian masyarakat (polmas). Kenapa tentunya juga karena faktor historis yang tak bisa dilepaskan harus begitu, karena kejahatan itu berbanding lurus dengan dari akar budaya dan adat masyarakat Bali. Dalam program pertumbuhan manusia. Maka, kita mengimbau agar masyarakat pemolisian masyarakat atau pemolisian berbasis komunitas, tutur secara swakarsa menjaga lingkungan atau komunitas yang ada Sugianyar, pengelompokkan masyarakat dibagi berdasarkan disekitarnya,” jelasnya. karakteristiknya, seperti kommunitas bisnis dan kawasan Pengamanan swakarsa itu, lanjut dia, akan bermakna setiap tertentu. Tokoh-tokoh masyarakat, baik formasl maupun orang melakukan tugas-tugas kepolisian yang sifatnya pre-emtif informal yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat, dan preventif. Tindakan itu, dapat mengurangi terjadinya tin- tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Polisi Masyarakat dak pidana. Dengan begitu, Sugianyar mengaku lebih mengede- (FKPM). Tugas mereka, kata Sugianyar, mendeteksi dini pankan tugas kepolisian secara bersama-sama dengan melibat- gangguan-gangguan yang berpotensi menjadi ancaman kan peran serta masyarakat, bukan tugas kepolisian semata. terhadap kamtibmas. “Melalui forum itulah dibuka ruang diskusi, Pada titik ini, masyarakat dipandang bukan sebatas obyek be- dicarikan pemecahan dan solusinya. Jadi FKPM sebagai laka, tetapi juga subjek yang bisa bertindak proaktif melakukan problem solver. Sehingga, mereka inilah garda terdepan kita tugas-tugas kepolisian sepanjang tindakan pre-emtif dan pre- untuk menjaga keamanan Bali,” tukasnya, seraya menambahkan, ventif. Meski begitu, tak berarti masyarakat diberikan kewenan- dari desa dinas di Bali yang jumlahnya sekitar 600 desa lebih, gan yang bukan domainnya. Semua, jelas Sugianyar, tetap be- sudah ada satu orang yang bertugas sebagai polmas disetiap rada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian, sehing- desanya. ga tidak over lapping.

Dengan begitu, tugas kepolisian dan masyarakat dapat terPolisi sendiri, jelas dia, bukan berarti tidak melakukan tugas integrasi dengan baik, sehingga polisi tidak lagi hanya sebatas apapun ketika keamanan swakarsa yang inisiatifnya dating dari pemadam kebakaran saja. Polmas sendiri, sejauh pantauan dan masyarakat sudah mulai efektif berjalan di lingkungannya mas- laporan yang diterima oleh Sugianyar dari Kepala Bagian Bina ing-masing. Apalagi, selain kendali koordinasi tetap berada di Mitra, berjalan sangat efektif karena mampu meredam gejala bawah kepolisian, keamanan swakarsa tak diberi wewenang atau masalah sosial yang berpotensi menjadi gangguan kamtibapapun untuk melakukan penindakan atas situasi atau tindak mas. pidana tertentu. Menurut Sugianyar, karena kendali koordinasi (cikal) SOLIDARITAS

Volume I 2010

17

Laporan Utama

Dari Gesekan Muncul Kesadaran Pengamanan Swakarsa

Ida Bagus Raka Jisnu.

BANYAK masyarakat tak tahu, Desa Sanur, Denpasar memiliki satu sistem keamanan yang terpola, terpadu dan terintegrasi dengan baik dalam menjaga lingkungan sekitar mereka. Sehingga, kehadiran polisi sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) semakin tak terasa.

Pasalnya, masyarakat sekitar, mampu menyelesaikan masalah sosial mereka sendiri yang muncul dan berpotensi terjadinya tindak pidana. Diprakarsai oleh sejumlah pemuda, pengamanan yang berangkat atas inisiatif (pam swakarsa) sendiri dan berdasar kebutuhan bersama itu akhirnya dapat terwujud dan berjalan baik hingga sekarang, yang diberi nama Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Seperti apa ceritanya? Berikut laporan hasil wawancara SOLIDARITAS dengan Ke18

tua Himpunan Pemuda Sanur Bersatu, Ida Bagus Raka Jisnu.

Tak pernah terbayang sebelumnya membentuk semacam organisasi yang diprakarsai secara mandiri, dalam kerangka mengamankan lingkungan sekitar. Kesadaran dan kebutuhan itu muncul, manakala keresahan, hingga tingkat keamanan yang dirasa dari hari ke hari makin menipis saja. Kesadaran itu kemudian menginspirasi persatuan di kalangan anak-anak muda, yang sadar betul bahwa keresahan dan ketidaknyamanan yang terjadi sesunguhnya atas ulah mereka sendiri. “Ya, dulunya sering terjadi gesekan antar banjar dilingkungan kami. Tapi, karena akhirnya kita sadar, maka keresahan itu tak terasa lagi,” ucap Jisnu, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Jisnu, sebelum titik menentukan itu datang, seringkali terjadi gesekan antar pemuda Sanur, antar banjar satu dengan lainnya. Apalagi, jika di daerah Sanur dijadikan ajang untuk eventevent tertentu, maka dapat dipastikan,

gesekan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat tak dapat terhindarkan. Kejadian itu terus terulang, hingga kesadaran akan persaudaraan dirasa oleh setiap pemuda Sanur, yang tersebar hampir disekitar 26 banjar.

“Kita menyadari, kita ini sama-sama dari Sanur dan bersaudara. Tak ada guna juga terus mengikuti emosi,” tutur Jisnu.

Akhirnya, pada 25 Desember 2005 atau hampir lima tahun lalu, pemuda-pemuda Sanur menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka sendiri.

Sekarang, kata Jisnu, gesekan dari dalam lingkaran pemuda-pemuda di Sanur, sudah tidak pernah terjadi lagi. Semangat persatuan dan persaudaraan itu, mampu menggalang persamaan persepsi akan pentingnya menjaga situasi sekitar. Tak hanya berkutat pada persoalan keamanan belaka, Himpunan Pemuda Sanur Bersatu juga bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. “Segala urusan keamanan di Sanur, kami siap untuk membantu,” tegasnya.

Dikatakan Jisnu, saat ini Himpunan Pemuda Sanur Bersatu selalu dilibatkan dalam pengamanan di Daerah Sanur. Pihak kepolisian pun selalu berkoordinasi untuk meminta kepada mereka membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas. “Misalnya pengamanan tahun baru, pasti kami dilibatkan,” jelasnya.

Kini, Himpunan Pemuda Sanur Bersatu bertekad menjaga lingkungan Sanur dari gangguan kamtibmas yang muncul dari luar. Atas hal itu, kata Jisnu, masyarakat sekitar pun merasakan manfaat dari terbentuknya pengamanan swakarsa para pemuda ini. Pasalnya, Himpunan Pemuda Sanur Bersatu ini, sama sekali anti untuk melakukan tindakan diluar kesepakatannya selama ini yaitu, menjaga kamtibmas di lingkunganya.

“Kami menolak kekerasan. Selama ini pendanaan kita lakukan secara sukarela dan melalui proposal atau bazar. Tak pernah kami meminta jatah kepada pengusaha di Sanur untuk kegiatan kami, karena itu bertentangan dengan semangat awal pendirian organisasi ini,” katanya.

“Anggota kami sekitar 400 orang yang diambil dari masing-masing banjar, sekitar 10 sampai 15 orang setiap banjarnya,” tambahnya. (cikal) Volume I 2010 SOLIDARITAS

Laporan Utama

Masyarakat Bali Miliki Pengamanan Sekala dan Niskala JAUH sebelum republik ini ada, masyarakat Bali telah memiliki pola pengamanan yang diilhami oleh ajaran Hindu. Pengamanan itu, dilakukan secara sekala dan niskala. Pengamanan sekala dapat terlihat dari keamanan tradisional yang biasa disebut pecalang. Sementara pengamanan niskala terepresentasi dalam arsitektur bangunan Bali disetiap rumah-rumah penduduk, sebagai manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta.

Menurut Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Jero Gede Suwena, pecalang atau biasa juga disebut tanda dan langlang, memiliki peran menjaga keamanan desa dalam konteks pengamanan adat dan budaya. Bagi Suwena, keterlibatan pecalang dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Bali tak bias dilepaskan, mengingat perannya sebagai keamanan desa, adalah sangat vital. “Pecalang itu lembaga kearifan lokal. Dia bertindak un-

tuk menjamin keamanan masyarakat sekitar,” jelas Suwena.

Meski begitu, Suwena tak menampik jika dikaitkan dengan kondisi kekinian, pecalang tak lagi memiliki ruang gerak leluasa seperti sebelum institusi yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kepolisian terbentuk.

Untuk itu, jelas dia, diperlukan pola koordinasi yang baik antara keduanya, mengingat peran serta fungsi lembaga tersebut tak jauh berbeda.

“Yang penting adalah koordinasi,” tegasnya.

Dikatakan Suwena, pola koordinasi antara pecalang dan kepolisian harus terbangun selaiknya rekan kerja dalam kerangka mewujudkan situasi yang kondusif. Hanya saja, soal wewenang yang diPacalang, membantu pengamanan Kepolisian miliki oleh masing-masing institusi, tentu tak dapat disamakan satu dan lainnya. Pecalang, tetap pada fungsi awalnya yaitu, sebagai penjaga dan pencipta ketertiban di masyarakat. Sementara, meski polisi memiliki peran dan fungsi yang sama, namun lebih dititikberatkan pada penanganan tindaklanjut dari yang telah dilakukan oleh kepolisian. Artinya, pecalang tetap berada di bawah koordinasi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya dengan pam swakarsa atau perpolisian masyarakat (polmas).

Baik pecalang, pam swakarsa ataupun polmas, bertugas membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai pencipta situasi damai bagi masyarakat Bali. “Dengan begitu, keselarasan penciptaan kondisi dan situasi aman dan tertib dimasyarakat dapat dengan mudah diwujudkan,” imbuh Suwena. (cikal)

Koordinasi Pacalang dengan Polisi tetap penting

SOLIDARITAS

Volume I 2010

19

Opini

Partisipasi Masyarakat di Sektor Keamanan

I Nyoman Mardika Keamanan adalah salah satu faktor penentu kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam pelibatan untuk melakukan reformasi struktural dan administrasi di sektor pelayanan publik.

Aparat keamanan sudah seharusnya melakukan pendekatan yang berbeda pada era keterbukaan saat ini, mengingat masyarakat semakin sadar, dan tantangan yang dihadapi semakin komplek. Security Approach yang selama ini dilakukan oleh polisi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan tidak cukup dengan retorika reformasi di tubuh polri, tetapi perlu pemahaman sosial dari polisi dalam menyelesaikan permasalahan keamanan.

Program Polmas (Polisi Masyarakat), program yang dinilai cukup baik, partisipasi masyarakat sudah mulai dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang ada. Polisi juga memahami karakter masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berdampak pada masalah keamanan. Akan tetapi proses tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena masih ada oknum polisi melakukan pendekatan militeristik yang sudah tentu bertentangan dengan reformasi dan transparansi di tubuh institusi kepolisian.

Self security (keamanan yang mandiri) perlu ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dan lingkungan. Reformasi dalam pelayanan publik, harus dimulai pada kemandirian dari publik itu sendiri, artinya tidak selalu bergantung pada pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di masingmasing wilayah.

Penyelesaian masalah keamanan, tidak selalu menggunakan pendekatan keamanan yang represif. Karena akan memicu konflik yang berkepanjangan antara aparat keamanan dengan pihak masyarakat, atau pihak merasa teraniaya dengan pendekatan yang represif.

Ada hal-hal yang perlu dipahami oleh aparat keamanan seperti kepolisian ataupun Satpol PP yaitu faktor sosiologis 20

Masalah keamanan tidak bisa hanya diserahkan pada aparat keamanan saja, akan tetapi perlu pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan minimal dilingkungannya masing-masing. Sudah tentu pelibatan masyarakat dalam keamanan swakarsa, bukan menjadi alat cuci tangan dari aparat keamanan dalam menciptakan siatuasi yang aman dalam satu wilayah. masyarakat, budaya atau kebiasaan yang dilakukan, dan sumber-sumber ekonomi kelompok masyarakat. Pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan dialogis, dengan membangun komunikasi antar pemangku kepentingan. Pendekatan dialogispun memerlukan seni tersendiri agar dapat dipahami oleh berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Proses dialogis dalam menyelesaikan permasalahan keamanan publik, memerlukan partisipasi aktif dari publik sendiri. Sehingga penyelesaiannya bisa secara sinergis, tanpa melemahkan posisi satu dengan yang lainnya. Proses dialogis dengan memerankan partisipasi publik mungkin akan memerlukan waktu yang lebih panjang, akan tetapi hasilnya akan dapat dirasakan lebih baik, karena adanya pemahaman yang sama dan keterbukaan dalam menyelesaikan permasalahan publik di sektor keamanan.

Pendekatan keamanan yang belum melibatkan partisipasi publik cenderung menimbulkan permasalahan baru. Dan masyarakat umum belum mengetahui mengapa aparat keamanan baik polisi maupun Satpol PP sering melakukan tindakan yang cukup represif alam menangani permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai. Beberapa contoh kasus pendekatan represif adalah penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah melalui Satpol PP, atau penggusuran rumah-rumah oleh Satpol PP dan aparat kepolisian selalu menimbulkan permasalahan baru,dan dendam yang berkepanjangan bagi masyarakat yang dirugikan.

Konsep dan pengembangan Polisi Masyarakat mungkin salah satu bentuk pelayanan publik di sektor keamanan. Akan tetapi hal ini diperlukan sosialisasi yang intensif. Bagi aparat kepolisian perlu diberikan pendidikan informal mengenai metodelogi pendekatan keamanan yang partisipatif dan dialogis.

Beberapa program keamanan swakarya di Bali sudah mulai dilakukan, hanya saja diperlukan pemahaman, bahwa mereka tetap

sebagai warga sipil yang dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Jangan justru berperan mengambil alih peran aparat keamanan dengan cara penedekatan yang represif pula.

Peran serta masyarakat sipil dalam menjaga keamanan masyarakat dalam rangka membantu aparat keamanan yang ada, dengan pendekatan yang lebih beradab dan berbudaya.

Peran serta masyarakat sipil dalam menangani masalah keamanan, bukan berarti masyarakat sipil ingin mengambil alih peran aparat kepolisian. Sinergisitas antara aparat keamanan dan masyarakat sipil sudah mulai terbangun, seperti apa yang dilakukan antara Polisi bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, atau lembaga-lembaga adat seperti apa yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah di Bali.

Sektor pelayanan keamanan masyarakat melibatkat beberapa unsur terkait seperti pemerintah, polisi, dan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemerintah menentukan kebijakan keamanan, polisi sebagai aparat yang berwenang dalam keamanan, dan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan yang lebih beradab.

Disektor keamanan publik, diperlukan transparansi dalam pelaksanaannya. Artinya semua yang terlibat dalam pelayanan sektor keamanan publik tahu akan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak didasarkan pada kepentingan yang tersembunyi. Baik oleh pemerintah selaku otoritas pembuat kebijakan, aparat kemanan sebagai pelaksana, dan partisipasi publik dalam melakukan peran kontrol dalam di sektor keamanan.

Pelayanan publik transparan, efektif dan efisien merupakan tanggung jawab dari aparatur pemerintah dan bagian dari reformasi birokrasi. Untuk dapat melaksanakan pelayanan publik nyaman, dapat diawali dengan pelayanan keamanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab setiap warga Negara di republik ini.

Volume I 2010 SOLIDARITAS

Sosok

Tak Mengenal Lelah Bersama Rakyat Gunadjar, SH sosok berprinsip ini adalah anak ke empat dari Sembilan bersaudara dari pasangan Paing Sumargianto (alm) dan Imas Ratnatih.

Dilahirkan di Cicadas,Bandung, 39 tahun silam tepatnya 10 agustus 1970. Cicadas sendiri merupakan sebuah kota kecamatan yang mempunyai kehidupan cukup keras secara sosial, mau tidak mau kehidupan itu berpengaruh pada pembentukan karakter dan jiwanya, tak heran jika Gunadjar kecil begitu sangat nakal dan kadang merepotkan orang tuanya.

Pada Pada umur 14 tahun, bersama ke dua orang tuanya pindah ke BaliDenpasar, dan masuk sekolah di SMP 4, yang batu kauh – Denpasar. Setelah meluluskan sekolah SMA ditahun 1989, memutuskan untuk masuk perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sejak itu Gunadjar merasakan dinamika kehidupan kampus. Jiwa petualang yang cenderung pemberontak menjadikannya seorang mahasiswa yang cukup aktif di berbagi organisasi ekstern kampus seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Bali (FKMB). Dia dikenal sebagai aktivis kampus yang kerap melakukan pembelaan terhadap nasib rakyat kecil. Di tahun 1992 bersama Yayasan Manikaya Kauci tercatat melakukan advokasi kasus pertanahan di di desa Sumber Kelampok dan Sendang Pasir di kabupaten Buleleng. Dan sempat mengantarkan para petani untuk menyuarakan perjuangannya di Gedung DPR RI di Jakarta pada tahun 1993.

Tak cukup hanya di sana, pengalaman selama di masa kuliah melekat begitu kuat, hingga akhirnya setalah lulus kuliah Gunadjar memutuskan diri untuk aktif di dunia LSM/NGO dari pada menjadi seoarang pengacara. Tahun 1997 dia bergabung dengan Yayasan Manikaya Kauci, sebuah lembaga swadaya SOLIDARITAS

Volume I 2010

masyarakat yang memperjuangkan nasib rakyat kecil, di desa-desa di Bali. Pada awalnya dia masuk di divisi lingkungan dan sudah tercatat 12 tahun lamanya dia beraktivitas di Lembaga ini dan sekarang dipercaya menjadi Direktur dari Yayasan Manikaya Kauci. Selain aktif di Yayasan Manikaya Kauci, Gunadjar juga tercatat sebagai salah satu orang yang membidani lahirnya LBH KRI (Lembaga Bantuan Hukum- Keadilan Rakyat Indonesia), dan Lembaga Bantuan Hukum Bali. Lahirnya berbagai lembaga tersebut memang didasarkan adanya kebutuhan untuk melakukan pendampingan dan pembelaan nasib rakyat kecil secara hukum.

Saat ini bersama Yayasan Manikaya Kauci, dan kawan-kawan yang tergabung di dalamnya Gunadjar,selalu berkomitmen untuk mendorong terjadinya konsolidasi demokrasi di Indonesia khususnya di Bali. “Hidup yang saya jalani, setidaknya akan membawa dampak perubahan, walaupun kecil. Perubahan untuk orangorang disekitarku agar bisa saling menjalani kerukunan dalam perbedaan�, begitulah pandangan hidup sosok Gunadjar, SH Direktur Yayasan Manikaya Kauci, sebuah LSM tertua di Bali. (rahsa)

21

Konsultasi Kesehatan

Penyakitnya Selalu Kumat Menjelang Hari Purnama, Tilem dan Kajeng Kliwon Seorang pasien datang ke tempat praktek kami. Namanya Pak Agus.Umur sekitar 40 an. Awalnya kami bingung dengan penjelasannya dia tentang penyakitnya. Karena dia juga bingung menceritakan dari mana memulainya. Penyakitnya ini sudah lama dideritanya.

Penyakit yang dideritanya adalah kepalanya terasa berat dan sangat pusing, badan terutama lututnya sangat lemas.

Energi tubuh terasa hilang. Batin terasa risau. Beberapa hari kemudian penyakitnya sembuh sendiri. Penyakit ini datang secara rutin. Lama lama setelah diperhatikan ternyata penyakitnya selalu kumat pada hari hari tertentu, yaitu menjelang bulan purnama, tilem, dan hari kajeng kliwon.

Nah, ini yang agak aneh. Penyakit kok tahu hari raya. Ada yang bilang dan bersikukuh ini adalah karena sugesti. Pak Agus membantah, karena dia baru baru ini saja tahu kalau penyakitnya selalu kumat menjelang hari hari tertentu, sedangkan penyakitnya sudah berlangsung bertahun tahun. Setelah dicocok cocokkan kambuhnya penyakit yang dulu dulu ternyata bersesuaian dengan hari-hari tertentu itu juga.

Secara batin kami mencoba menyelidiki keanehan ini. Dan kami dapatkan bahwa ternyata badan halusnya memiliki sensitivitas berlebihan terhadap medan energi alam, mungkin lebih tepat kalau dikatakan ada kebocoran di tingkat dimensi energi halus. Ini tentu sulit dijelaskan secara ilmiah, tapi itulah kesimpulan kami saat itu.

Berdasarkan analisis itu, kami menggunakan metode Bijaksara Vajra untuk menutup titik titik kebocoran energinya pada titik titik tertentu dari badannya. Perlu waktu sekitar sepuluh menit untuk melakukan seluruh proses itu. Saya berdoa mudah mudahan metode ini bekerja dengan baik.

Beberapa saat kemudian setelah proses terapi dilaksanakan, Pak Agus merasa kepalanya terasa ringan, pandangan matanya terasa terang, energi terasa pulih. Syukurlah. Tapi saya juga mewanti wanti untuk coba perhatikan apakah penyakitnya kumat lagi, terutama pada hari hari tertentu tersebut.

Setelahnya saya sering ketemu lagi dengan Pak Agus, dan, penyakitnya tidak pernah kumat lagi. Syukur.

Anak Dengan Radang Tenggorokan

roh ini adalah bagian dari penyebab penyakit si Putu. Kami juga meneliti dan juga menemukan bahwa hubungan antara roh tersebut dengan si Putu bukan karena peristiwa dendam karma, tapi adalah bagian dari ilmu hitam.

Karena telah menemukan bahwa problem ini merupakan proses dari ilmu hitam, maka kami tidak segan segan lagi. Pertama tama kami mempersiapkan Kavaca Tantra untuk perlindungan diri.

Tangan kami membentuk Mudra Mahabala Vajra, memancarkan cahaya penundukan roh dari ujung ujung jari kami. Metode ini sudah cukup untuk membuat roh itu kabur‌‌..Sekarang si Putu sudah bebas dari roh jahat.

Kami khawatir, setelah pasien pulang ke rumah, jangan jangan dicari lagi oleh roh jahat lain. Karena itu kami memberinya perlindungan roh berupa Kavaca Sutra. Dan untuk membersihkan si anak dari hawa roh jahat, kami memberinya rajahan jenis Fu untuk pembersihan hawa setan, dan juga rajahan penyembuhan seperlunya. Kami juga berpesan kepada kedua orang tuanya agar kalau ada apa apa lagi dengan si anak agar segera mengabari kami.

Keesokan harinya, malam harinya, bapak dari si Putu ini mengabari kami bahwa anaknya telah sembuh. Hari kedua berikutnya bapak si Putu nelpon lagi katanya anaknya tidak ada keluhan.

Seorang anak sebut saja namanya Putu, datang ke tempat praktek kami diantar oleh keluarganya. Anak ini waktu datang kelihatannya sangat loyo dan rewel. Suhu badannya lebih tinggi dari biasanya. Menurut ibunya sudah dua minggu anak ini menderita sakit. Sudah berobat beberapa kali. Tapi belum sembuh juga. Anak ini tidak mau makan, karena susah menelan, panas badannya tidak turun turun. Pada malam hari si anak selalu begadang karena rewel. Tentu saja bapak dan ibunya dibuat pusing.

Bapak dari Putu ini adalah adik dari teman baik kami. Atas informasi dari teman inilah sehingga dia datang ke tempat praktek kami. Berdasarkan keterangan di atas, kami mencoba menelusuri kemungkinan penyebab lain dari penyakit si anak ini. Karena anak ini sudah berkali kali ke dokter penyakit anak, penanganan secara medisnya tentu sudah sangat baik.

Kami menenangkan diri sejenak, membuka mata ketiga, meneliti kemungkinan lain dari penyebab penyakitnya. Terlihat di belakang si Putu ini sesosok roh berupa nenek nenek, dengan wajah yang angker, rambut terurai sangat panjang. Segera kami mengerti bahwa

Dr. I Gede Kamajaya, lahir 10 November 1969, di Nusa Penida. Ia dilahirkan dari keluarga pemangku. Sejak kecil sudah menyenangi dunia metafisik. Setelah lulus Dari Universitas Airlangga Surabaya, ia memutuskan untuk tidak berpraktek sebagai dokter umum. Tapi memilih jalur pengobatan alternatif. Alasan lain adalah ketika ia pernah mencoba untuk beraktivitas sebagai dokter umum merasa kurang nyaman. Sebelumnya, dia pernah praktek di sebuah klinik di Jakarta selama 1 tahun dan 3 tahun di nusa penida.

Alamat praktek: Klinik alternatif Dhanvantri Usada JL. Ratna no 65 telp. 0361 3600290 Konsultasi lewat media bisa melalui email: ymk@manikayakauci.org 22

Volume I 2010 SOLIDARITAS

Yayasan Bintang Gana

Solidaritas Kita

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Atas Terbitnya Majalah

The Asia Foundation

Selamat Atas Terbitnya Majalah

DANIDA

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat

Selamat

Atas Terbitnya Majalah

Atas Terbitnya Majalah

Polda Bali Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat

Selamat

Atas Terbitnya Majalah

Atas Terbitnya Majalah