CMYK MP
Ada persoalan kemasyarakatan, atau ada peristiwa maupun kegiatan di sekitar lingkungan Anda?
15
SMS atau Hubungi
0852 5662 5547 SELASA 27 JULI 2010
art: rusman linggama/manando post
KELUHAN WARGA
Kasuari Butuh SD Warga Kasuari sangat merindukan dibangunnya SD karena belum ada sekolah dan hanya meminjam ruangan SD nasional. Semoga pemerintah dapat merealisasikan kerinduan warga yang ada. Fredy Rey, Kasuari Tahun depan, sesuai petunjuk Wali Kota Hanny Sondakh, akan dialokasikan anggaran untuk pembangunan SD di Kasuari. Harapannya ada lahan tak bermasalah yang bisa digunakan, agar pembangunan sekolah bisa terealisasi tahun depan. Kadis Dikpora, Drs Herman Rompis
PDAM
Pompa Air Tendeki Rampung MASYARAKAT Manembo-nembo dan sekitarnya akhirnya dapat menikmati kembali air bersih dari PDAM Bitung, menyusul rampungnya perbaikan pompa air di Tendeki setelah sempat rusak selama beberapa waktu. Direktur Utama PDAM Bitung Hengki Sampouw SE mengatakan, perbaikan ini membuat pelayanan air bersih PDAM kembali normal. “PDAM selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ujarnya, kemarin. Untuk itu, dia berharap masyarakat melaporkan ke instansinya bila ada keluhan, atau temuan apapun yang berkaitan dengan kinerja PDAM. “Petugas PDAM akan menindaklanjutinya, agar keluhan atau temuan itu bisa segera dicari jalan keluarnya,” tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, cukup lamanya perbaikan di Tendeki itu dikarenakan tak tersedianya material yang dibutuhkan untuk perbaikan itu. PDAM harus memesannya dari luar daerah. Begitu alat yang dibutuhkan itu tiba, PDAm langsung memasangnya sehingga kerusakan bisa ditanggulangi.(cia/ddt)
Hanson Hapus Denda KTP Untuk Tingkatkan Pelayanan Pemkot BITUNG — Aspirasi masyarakat terus diperhatikan Wali Kota Hanny Sondakh. Kali ini, pria yang sangat dekat dengan masyarakat itu menghapus denda bagi warga masyarakat yang terlambat mengurus perpanjangan KTP mereka. ”Saya akan mengeluarkan SK wali kota menyangkut penghapusan denda tersebut,” ujarnya, saat bertatap muka dengan warga di Kecamatan Aertembaga, kemarin. Dia juga mengatakan pemkot rencananya akan mem-
berikan pelayanan pembuatan KTP gratis. Itu bukan cuma berlaku bagi lansia dan orang cacat saja, tapi seluruh masyarakat. ”Masyarakat butuh KTP untuk pengurusan administrasi bila dibutuhkan,” ingatnya. Denda KTP itu sebelumnya dikeluhkan sejumlah warga. “Cari makan saja sudah apalagi harus membayar denda untuk pengurusan KTP. Kami berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk hal ini,” ujar Deltje Sangileteng, warga Tandurusa. Keluhan senada diungkapkan Victor Takasihaeng, warga Manembo-nembo. Menurutnya, pemberian denda mungkin untuk mendidik warga agar taat pada aturan. Hanya saja, banyak warga yang susah. Karena itu, denda itu perlu dipikirkan
BITUNG — Hasil menggembirakan ditorehkan 26 SKPD yang mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data Dispenda menunjukkan per 16 Juli raihan PAD telah mencapai Rp10 M, alias 56,9% dari target Rp18 M. ”Dengan trend seperti ini, saya optimis SKPD-SKPD bisa memenuhi target masing-masing,” ujar
Susunan AKD Baru
CMYK
kembali. “Kalau boleh tidak perlu ada denda,” katanya. Menanggapi ini, Kadis Kependudukan dan Capil Drs Wellem Muaya mengatakan, denda itu diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007, khususnya Pasal
Semester I, PAD Lewat 50%
DEKOT
DEKOT telah selesai menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, mengenai pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib DPRD menyangkut AKD. Ketua Dekot Santy Luntungan ST mengungkapkan, Badan Anggaran (Banggar) yang dulunya berpersonilkan 18 orang, sekarang menjadi 13. Begitu pula denga Badan Musyawarah (Banmus) yang dulunya 18 orang sekarang menjadi 13 personil. Sementara itu, Badan Legislasi hanya berjumlah 8 orang, dan pimpinan Banggar dan Banmus hanya tiga orang saja. “Mereka akan bertugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing,” ujar Luntungan.(cia/ddt)
istimewa
PRO RAKYAT: Wali Kota Hanny Sondakh saat tatap muka dengan warga Girian, kemarin.
Kadispenda Olga Makarau SE, kemarin. Dia menegaskan tercapainya target SKPD juga menggambarkan kinerja SKPD bersangkutan. ”Saya yakin SKPD-SKPD yang belum menunjukkan kinerja optimal akan bisa mendapatkan target PAD itu dengan lebih optimal mendayagunakan SKPDnya,” tuturnya, sembari mengingatkan kepercayaan pimpinan adalah tanggung jawab yang harus dijawab dengan kinerja mantap.
Data yang ada menunjukkan perolehan terendah ada di Bagian Perekonomian. Target Rp203,5 juta baru tercapai 7,51%, alias sekitar Rp15,2 juta. Menanggapi ini, Kabag Perekonomian Oktaf Kandoli mengatakan ada kesalahan pencatatan data. Angka Rp15,2 juta tersebut, menurutnya, adalah capaian per April. ”Saat ini sudah sekitar Rp40 juta, atau 20 persen dari target,” tuturnya. Dia mengatakan, sumber PAD instansinya hanya berasal dari ijin gangguan yang ditarik PPT-PMD. ”Terus terang saya bingung kenapa targetnya begitu besar,” paparnya. Hal senada diungkapkan Kadis PU Ir Max Tambuwun. Menurutnya, rendahnya capaian bukan karena ketidakmampuan SKPD pimpinannya. ”PU hanya melayani ijin usaha jasa kontruksi setiap tahun yang berlaku selama tiga tahun. Itu penyebab kenapa PAD kami sangat kurang,” bebernya. Sementara itu, Kaban Pelayanan Perijinan Terpadu dan PM Bitung Drs Jimmy Tangkudung mengungkapkan, PAD yang dicapai instansinya sudah Rp31,1 juta, atau 207,9% dari target, yang bersumber dari jasa ketatausahaan atas semua perijinan yang dilayani.(cia/ddt)
42. Perda itu mengatur apabila 14 hari sebelum jatuh tempo masa berlaku KTP masyarakat belum melakukan perpanjangan, mereka akan dikenakan biaya administrasi. “Satu bulan Rp50
ribu, dua bulan Rp75 ribu dan 3 bulan Rp100 ribu,” jelasnya. Ia menambahkan, denda yang dimaksud tidak berlaku bagi masyarakat yang mempunyai keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat.(cia/ddt)
Dukung Sentralisasi Penerimaan CPNS BITUNG — Wacana sentralisasi penerimaan CPNS tahun ini disambut positif Kepala BKDD, Drs Ferdinand Tangkudung MSi. “Tak masalah, selama ada koordinasi erat dengan pemerintah setempat,” ujarnya, kemarin. Menurutnya, penerimaan CPNS memang harus dilakukan seketat mungkin, untuk memastikan para CPNS yang direkrut benar-benar yang kompeten saat melaksanakan tugas mereka melayani masyarakat nanti. Dia menegaskan transparansi dalam mekanisme penerimaan CPNS yang dilakukan di Bitung sudah benar. Dari 15 kab/kota yang ada, hanya Bitung yang melaksanakan tes CPNS dan malam harinya pengumuman langsung dilakukan di hadapan warga masyarakat. “Hasilnya langsung diketahui yang lulus dan tidak. Masyarakat bisa menyaksikan sendiri bagaimana seleksi yang dilakukan,” tuturnya.
Ferdinand Tangkudung
Ia menambahkan, semoga hal ini dapat dilakukan kab/kota lainnya, untuk menghindarkan dari KKN saat penerimaan CPNS berlangsung. “Usaha CPNS mengikuti tes murni bukan karena sogokan uang,” tegasnya. Wacana sentralisasi PNS oleh pemprov ini mencuat menyusul kisruh, dan saratnya dugaan KKN, dalam penerimaan CPNS di sejumlah kabupaten/kota di Sulut beberapa tahun belakangan.(cia/ddt)