Baca Kebiri... Hal: 8
8
Baca Wings... Hal: 8 S E L A S A ,
2 5
S E P T E M B E R
2 0 1 2
Didiet Tanggulouw
Manado Post Penerbit : PT. Wenangcemerlang Press, SIUPP: NO. 216/SK/Menpen/SIUPP/A.6/1986
Perintis : Eric Samola SH Pembina : Dahlan Iskan Komisaris Utama : Ny Dorothea Samola-Luntungan Wakil Komisaris Utama : Imawan Mashuri Komisaris : Zainal Muttaqin Alwi Hamu Benny Raintama Direktur Utama : Suhendro Boroma Direktur Keuangan : Urief Hassan Wakil Direktur Produksi : Marlon Sumaraw Wakil Direktur Marketing : Dayke Rarobong
Pemimpin Redaksi : Marlon Sumaraw Redaktur Pelaksana : Tommy Waworundeng Koordinator Liputan : Idham Malewa Dewan Redaksi : Marlon Sumaraw Tommy Waworundeng Djaya Dixie Tasiam Idham Malewa Rusman Linggama
Alamat: Manado Post Center Manado Town Square Blok B no 14/15 Manado. Telp. (0431) 855-558, 855-559, Fax. (0431) 860-398. Homepage: http://www.mdopost.com, e-mail: editor@mdopost.com. Percetakan: Jalan Pomorow Manado. Telp. (0431) 852-004
KEBIRI..... SAMBUNGAN DARI HAL 1
but harus dibelanjakan sebelum tahun anggaran habis, jika tidak akan ditarik ke pusat. “Dan, pengelola dana dianggap tak mampu sehingga akan kena semacam penalti sehingga tahun depan alokasinya dikurangi,” tambahnya. Para broker proyek dengan imbalan fee itu mulai bergentayangan tatkala APBN Perubahan mulai dibahas di DPR RI bersama kementerian, pertengahan tahun. “Jaringan mereka sampai ke daerah, dan mencari-cari pengusaha yang mau mengerjakan proyek tertentu, tapi sudah menawarkan minta fee lebih
WINGS..... SAMBUNGAN DARI HAL 1
penerbangan itu dialihkan, sulit akan kembali melayani ke Melonguane. “Solusi terbaik, Pemkab harus ambil sikap tegas memindahkan AMPS (Agen Minyak Premium dan Solar) ke lokasi aman yang tak mengganggu jalur penerbangan pesawat,” pinta Amisi. Merealisasikan ini, Pemkab, Dekab, bersama pimpinan bandara, serta pihak terkait duduk bersama mencari solusi terbaik memindahkan AMPS itu. “Bagaimana memindahkan AMPS ke lokasi aman agar pengusaha AMPS tidak rugi, dibicarakan bersama lewat pertemuan itu,” pintanya. “Pengusaha AMPS tak bisa disalahkan, karena pembangunan AMPS telah mendapat ijin dari Pemkab Talaud. Pemkab harus bertanggungjwab memindahkan AMPS dan memikirkan biaya
Redaktur Senior: Leonardo Axsel Galatang. Ass Koordinator Liputan: Bahtin Razak, Stenly Kowaas, Budi Siswanto, Cesylia Saroinsong. Redaktur: Hetty JC Tuerah, Martha Pasla, Peggy Sampouw, Tenny Assa, Angel Rumeen. Staf Redaksi: Risky Pogaga, Veronica Sondang, Charencia Repie, Mardi Golindra. Fotografer: Lukman Polimengo, Marcos Budiman, Rian Korengkeng. Biro-Biro: Benyamin Allo (Minahasa), Filip Kapantow (Tomohon), Firmansyah Toboleu (Kotamobagu), Jackly Makarawung (Bolaang Mongondow), Idham Malewa (Bolaang Mongondow Selatan), Chanly Mumu (Bitung), Angel Rumeen (Sangihe), Jemmy Gahansa (Talaud), Jemmy Gahansa (Sitaro), Tommy Waworundeng (Minahasa Selatan), Irvan Sembeng (Minahasa Utara), Tenny Assa (Bolaang Mongondow Utara), Cesylia Saroinsong (Minahasa Tenggara), Miedy Pakasi (USA, California). Operator JPNN (Jawa Pos News Network): Iswan Buka. Information Technology (IT): Jonly Tumiwang. Sekretaris Redaksi: Suwarni Rahim. Desain: Rusman Linggama (Koordinator), Vanny Kawulusan, Budi Santoso, Dedi Ahmad, Adrian Kasenda, Maxi Mangimbulude, Usamah Tamau, Alfian Tinangon, Amos Tempone, Emmanuel Budi, Marchel Hormati, Melky Umboh, Dany Kumajas, Rizaldy Bason, Andi Pombaile, Tom Sondakh, Alfian Tumuahi, Fred Makal.
Alamat Perwakilan: Graha Pena Jakarta Lt. 6 Jl. Raya Kebayoran Lama 12 Jaksel, Telp. (021) 536 99509, Fax. (021) 532 8487 Graha Pena Jawa Pos Jl. A. Yani 88 (Surabaya) Telp. (031) 82833333, Fax. (031) 828 5555 Harga Langganan: Rp. 90.000/bulan. (Luar kota tambah ongkos kirim) Tarif Iklan; Rp 37.500/mm kolom (BW/Hitam-Putih) Rp 50.000/mmk (berwarna) Jitu: Rp60.000,-(max empat baris)1x muat Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan atau saduran (dengan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan antara tiga sampai tujuh halaman, diketik spasi rangkap, sertakan identitas diri. Redaksi berhak menyunting selagi tidak mengubah maksud tulisan.
Manajer Marketing: Eddy Marzuki. Manajer Advertising: Dayke Rarobong. Manajer Keuangan : Marlin Tamauka, SE Ak, Marketing dan Sirkulasi Koran: Jalaludin Rauf, Muchlis Labagow, Syahri Yusuf, Arifin Dude, Jemmy Howan, Suryadi, Sutami Hassan, Suratno, Djufry Tangguda, Olviane Oroh, Eko Hardjo, Rudy Risdianto, Ali M Adampe,Sarah Pangemanan. Staf Iklan: Harmiadi Asnawi, Bonny Djou, Agus Bungkaes, Chandra Limbo, Denny Nangin, Frederiek Gimon, Maurent Winerungan, Sitty Hadji, Kiki Assa, Paulus Marinu, Muh.Djabba. Iklan Jakarta: Joppy Dumanaw (Kepala), Puspita Sari, Lenda Sondakh, Amelia Beatrix, Tina Mamangkey, Ali Firdaus.Umum/Keuangan: Lucy Harun, Flankry Tendean, Alfiane Lumantow, Philips Yohanes, Helda Ibrahim.
Wartawan Manado Post dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Manado Post dibekali dengan kartu pers ketika menjalankan tugas. Jika ada kejanggalan, baik tentang identitas wartawan maupun tentang tindakan wartawan dapat menghubungi redaksi Manado Post. Artikel di semua rubrik berkode ‘bintang”(*) adalah pariwara
dulu,” tambah sumber yang lain. Modus lain, dana-dana dekonsentrasi non fisik juga mengucur deras jelang akhir tahun. Dana ini ‘dihabiskan’ untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, rapat-rapat, dan perjalanan dinas. Tak tanggung-tanggung, lokasi yang dipilih adalah hotel-hotel mewah. “Rugi kalau tak terpakai, karena dananya pasti akan ditarik ke pusat,” ungkap PNS di Pemprov Sulut. Dan, yang kena sial adalah sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minahasa Utara. Modus para oknum ini berupa minta fee dalam proyek block grant pendidikan pembangunan gedung SD senilai Rp10,1 miliar di Minut. Diduga, sindikat ini menilep Rp2 miliar.
Kronologinya antara lain: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Minut telah mengendus praktek korupsi ini sejak awal September. Dan, oknum salah satu kepala bagian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minut bernama RT alias Ronny mencoba menyuap Kasat Reskrim AKP Hanny Lukas dengan uang Rp119 juta. Hanny yang coba didekati melalui salah satu petugas, memilih menjebak Ronny, Sabtu (22/9) pekan lalu. Setelah masuk jebakan, Sakul dan tim pun pertama-tama mengamankan uang tersebut. Dan, keesokan harinya, Minggu (23/9) sekira pukul 19:00 Wita, tim Satreskrim menjemput Ronny usai beribadah di gereja yang tak jauh dari tempat tinggalnya di
Desa Dimembe, Minut. Dari rumah Ronny polisi mengamankan uang Rp600 juta yang sudah teratur rapi dalam gardus air mineral. Ronny yang langsung digelandang ke Polres Minut, mengaku telah menitip uang Rp50 juta pada oknum Bendahara di Dikpora Minut berinisial MW alias Maria. Senin (24/9) kemarin, Maria menyerahkan uang Rp50 juta, sekaligus menjalani pemeriksaan hingga sore hari di Polres Minut. Salah satu petugas di Satreskrim mengaku, sebelumnya mereka telah memintai keterangan Kadispora Minut Maximilian Tapada terkait kabar adanya setoran fee 20 persen dari dana block grant untuk renovasi 50
SD di Minut itu. Bahkan petugas tersebut mendengarkan bukti rekaman pembicaraan dengan Max yang direkam secara sembunyi-sebunyi di kantor Dikpora Minut. Informasi diperoleh, korupsi ini terbongkar karena ada sejumlah Kepsek yang mengeluhkan soal setoran fee 20% dari tiap sekolah. Jumlah dana bervariasi tiap SD itu, saat pencairan di Bank BNI Cabang Minut minggu pertama September lalu, langsung dikumpulkan oleh salah satu oknum Kepsek. Uang itu sebagian disalurkan kepada Ronny dan lainnya lagi, Rp1,2 miliar, ditahan oknum Kepsek itu. Menurut Kapolres Minut AKBP Hari Sarwono SIK, kasus ini masih dalam penyelidikan
untuk membongkar dalangnya. “Pokoknya dinas terkait, para Kepsek SD yang rekeningnya digunakan untuk pencairan dana akan dimintai keterangan. Juga keterangan dari para Kepsek akan dikembangkan,” jelas Sarwono, kemarin petang. Terkait kasus ini, pihaknya baru menetapkan satu tersangka yakni RT, yang sudah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. “Kita baru mengarah kepada satu person. Pasti akan berkembang,” tandas Sarwono. Sedangkan Maria, kata Lukas, masih sebatas saksi. “Karena dia (Maria, red) mengaku hanya dititip dan tak tahu menahu dana tersebut,” terang Lukas. Terkait upaya penyuapan pada dirinya, Lukas mengaku
penjebakan yang dilakukannya untuk membongkar kasus ini. “Saya coba disuap. Namun demi kepentingan selamatkan uang negara, saya bersama jajaran wajib menuntaskan kasus ini dan membongkar skandal aliran dana yang merugikan rakyat,” kata Lukas. Maximelian Tapada tampaknya membantah dirinya telah dimintai keterangan terkait kasus ini. “Saya belum tahu soal kasus ini,” kata Tapada saat dikonfirmasi, tadi malam. Sayangnya, di mana Ronny diamankan sulit dilacak keberadaannya. “Kami juga tak tahu di mana dia (Ronny, red) diamankan,” kata salah satu petugas di Satreskrim Polres Minut.(***)
ganti rugi AMPS. Butuh ketegasan pimpinan daerah menyelesaikan masalah ini,” tukas Amisi. Aktivis Peduli Talaud Jimmy Tindi menambahkan, pihak manajemen bandara tak harus menutup secara sepihak, sebelum dilakukan pembicaraan dengan Pemkab. “Diskusi penting dilakukan karena hadirnnya AMPS dan pelayanan bandara itu sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Pemkab dan Pemprov harus turun tangan,” kata Tindi. Ketua DPRD Talaud Drs Engel Tatibi menegaskan, masalah ini tak akan meluas jika Kementerian Perhubungan dan pimpinan bandara tegas menerapkan aturan. Awalnnya, Ditjen Perhubungan dan pimpinan bandara melarang pesawat melakukan penerbangan dengan alasan AMPS masih beroperasi yang mengancam keselamatan penumpang. Anehnya, saat kunjungan
Menko Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Segaf Aljufri, dan Gubernur Sulut SH Sarundajang, penerbangan dibuka lagi. Tapi, pihak bandara memperpendek landasan pacu pesawat dan membatasi jumlah penumpang. Tapi, usai itu ditutup lagi. “Ini menunjukkan tak tegas menjalankan aturan. Sudah tahu sejak awal menyalahi aturan, kenapa harus dibuka lagi, kemudian ditutup lagi,” sindir Tatibi. Sekkab Talaud Ir Djemi Gagola MSi mengatakan, penyelesaian masalah ini hanya dengan saling pengertian, dan tak perlu saling menyalahkan. “Kalau pun AMPS tak layak di lokasi itu, wajib dicarikan solusi. Dipindahkan atau bagaimana,” kata Gagola. Sebab, dua-duanya bernilai kepentingan publik. Asisten II Talaud Drs Alexander Tampoli mengatakan, Pemkab sangat ingin menyelesaikan masalah ini. Hanya saja, niat baik
Pemkab ini dicuekin pimpinan Bandara Melonguane. “Sudah beberapa kali Pemkab dan bupati mengundang pimpinan bandara bertemu menyelesaikan hal ini, sampai sekarang tak digubris pimpinan bandara,” kata Tampoli. “Waktu kerjanya jarang sekali di Talaud. Kebanyakan berdiam di Manado. Jadi, sulit melakukan kordinasasi dengannya,” ungkap Tampoli. Lanjut Tampoli, mengoptimalkan kembali pelayanan pesawat, Pemkab sudah menyurat ke Kementerian Perhubungan. Intinya, mengaktifkan kembali jalur penerbangan. Surat tertanggal 7 September 2012 ini berisi empat poin. Pertama, meminta Dirjen Perhubungan Udara membantu Pemkab Talaud segera mengoperasikan kembali bandara Melonguane. Kedua, sementara waktu penerbangan pesawat dari Manado ke Melonguane ataupun saat
pesawat mendarat dan take off, aktivitas pelayanan AMPS dihentikan. Ketiga, Pemkab Talaud sepakat dan menyetujui pemindahan AMPS yang berada di kawasan kemungkinan terjadi kecelakaan bandara Melonguane dipindahkan ke lokasi aman dengan meminta waktu satu ataupun dua tahun. Keempat, terkait kepentingan publik Pemkab meminta penjelasan ke Kemenhub tentang informasi keberadaan AMPS yang katanya masuk rawan kecelakaan. “Surat itu sudah ada persetujuan Dirjen Perhubungan Udara. Tapi kenapa ditutup kembali oleh pimpinan Bandara Melonguane, ini jadi pertanyaan kami,” tukas Tampoli. Kepala Bandara Melonguane Auryadin mengatakan komit menjalankan aturan. “Aktivitas layanan pesawat di bandara Melonguane akan dibuka jika AMPS sudah dipindahkan. Ini komitmen kami menjalankan aturan,” tegas Auryadin. Sikap
ini bukan kehendak pribadi, tapi menjalankan mandat pimpinan dan menjalankan aturan. Demikian juga maksud Pemkab untuk melakukan pertemuan menyelesaikan masalah ini, katanya, boleh dilakukan asalkan melibatkan Dishub Sulut, Kemenhub, dan pihak terkait lainnya. “Jangan hanya di lingkup kabupaten,” kata Auryadin. Sebab, pengambilan putusan akhir dioperasikan atau tidak bandara bukan jadi kewenangannya, tapi harus sepengetahun Kemenhub. “Tak benar tudingan bahwa saya tak hadir dalam undangan Pemkab dan jarang melaksanakan tugas di Melonguane,” kilah Auryadin. Menteri Perhubungan Letjen Purn EE Mangindaan melalui Kapuspom Publik Bambang S Ervan menyatakan, sebelumnya sudah ada peringatan kepada Pemkab Talaud agar tidak memberi izin pembangunan AMPS. ”Itu yang sudah diingatkan Ditjen Perhubungan
Udara tapi tidak digubris pemerintah daerah,” tegas Bambang. Bambang mengatakan, masa penutupan akan berakhir apabila Pemkab Talaud bisa menutup pengoperasian AMPS itu sesuai peringatan pihaknya. Apalagi, kata Bambang, sistem buka-tutup bandara bisa mendatangkan risiko. ”Setahu kami, AMPS itu kan dibangun belum lama. Letaknya jelas sangat mengancam keselamatan penerbangan,” ujarnya. Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo-Mokoagow ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya setelah melakukan kroscek ke Ditjen Perhubungan Udara dan membenarkan bandara ditutup. “Tapi tidak seluruhnya. Hanya untuk pesawat besar saja karena takut nanti membayakan,” kata Yasti. “Pihak SPBU juga sudah bersiap pindah, tapi mereka minta waktu satu bulan,” tambah politisi asal Sulut itu.(***)