7
JUMAT, 01 NOVEMBER 2013
Budi Santoso
Lahan Kantor Pemkab Talsel Siap Luasnya Capai 62 Ha Editor : Tenni Assa Peliput : Axel Refo
MELONGUANE- Pasca ditetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Talaud Selatan (Talsel), panitia bergerak cepat. Tak terkecuali lahan untuk pusat pemerintahan dan perkantoran. Informasi yang dihimpun Manado Post, Pemkab Kepulauan Talaud memiliki aset lahan seluas 62 hektare (Ha) di Pulau Salibabu dan telah siap diserahkan ke Talsel. “Kabupaten induk memiliki lahan di wilayah Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu. Lahan ini bisa digunakan untuk pembangunan perkantoran,” ujar sejumlah PNS di Melonguane. kemarin. Sementara Ketua Panitia Pemekaran Talaud Adolf
Binilang menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei lahan tersebut. “Lahan itu kemungkinan besar akan jadi pusat perkantoran,” jelasnya. Lebih lanjut, Binilang menegaskan bukan saja di lokasi milik pemerintah ini dibangun seluruh kantor Pemkab. “Mulai dari Lirung hingga Bitunuris akan dibangun perkantoran,” tambahan Sementara warga di Pulau Kabaruan menilai, pembangunan pusat perkantoran ini harus seimbang. “Jangan hanya di Pulau Salibabu semata. Pulau Kabaruan pun harus dibangun perkantoran agar adil supaya ada hubungan timbal-balik antar kedua pulau. Ini merupakan pemerataan pembangunan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan,’’ tukas sejumlah warga di Mangaran.(*)
PAD
Sumbernya Terus Digenjot
PERBAIKI: Drainase yang tidak berfungsi dengan baik membuat air meluap sampai ke jalan. Tak heran meski hujan sudah berhenti jalan-jalan berlubang seperti ini masih digenangi air
Kabaruan Tagih Janji Ganggali
Costantine Ganggali
MANGARANWarga di seantero Pulau Kabaruan merasa tak diperhatikan terkait pelayanan perbankan. Berbagai permintaan terkait hal ini hanya didiamkam para penentu kebijakan. Menariknya, Pemkab Talaud telah berjanji memfasilitasinya. Begitupula dengan oknum legislator di DPR RI tapi hingga saat ini tak
terealisasi. “Kami minta Pemkab dan pihak terkait agar memfasilitasinya. Tak bisa dibayangkan, warga selalu melakukan transaksi dan mengirim uang kepada anaknya yang belajar di luar Talaud harus ke Lirung dan Melonguane dan biaya yang dikeluarkan semakin banyak,” keluh sejumlah warga di Mangaran, kemarin. Senada diungkapkan warga lainnya. “Kami warga di Pulau Kabaruan hanya dianaktirikan dan telah mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan,” tukas warga lainnya. Desember 2012 lalu Bupati Costantine Ganggali pun telah berjanji untuk memfasilitasi pembangunan bank tapi belum terealisasi. “Tahun depan (tahun ini, red), akan dibangun salah satu bank di Pulau Kabaruan,”
janjinya kepada seluruh tokoh agama, masyarakat dan adat beberapa waktu lalu. Hal inipun telah disampaikan kepada anggota DPR RI Olly Dondokambey yang juga Ketua PDI-P Sulut saat melakukan reses awal Agustus lalu tapi kenyataannya masyarakat belum menikmatinya. “Sebelum pemilihan bupati (Pilbup) telah ada bank di Kabaruan dan warga langsung melakukan transaksi,” katanya. Janji Olly untuk memfasilitasi pembangunan bank di Pulau Kabaruan sebelum Pilbup yang direncanakan 29 Oktober 2013. Oktober telah lewat tapi janji para penentu kebijakan belum ditepati. Warga meminta dan terus menagih janji Pemkab Talaud dan legislator DPR RI ini.(xlo/tas)
Bandara Melonguane Langganan Banjir
Yohanis Kamagi
MELONGUANEPembangunan drainase yang baik sangat mendesak di musim penghujan ini. Begitupula dengan saluran pembuangan air yang ada di sekitar Bandara Melonguane. Daerah ini biasanya menjadi langganan banjir karena tersumbatnya drainase di sekitar. “Bila
musim hujan jalanan selalu digenangi air dan menyulitkan aktivitas seperti yang kami lakoni sebagai pengendara bento. Juga di Bandara Melonguane yang jadi langganan banjir,” kata Rey Atapunang, kemarin. Lanjutnya kawasan bandara, Lapangan Sangkudiman dan kompleks pasar harus diutamakan pembangunan drainase. “Mengantisipasi datangnya hujan dan banjir semua drainase harus dibuka. Drainase yang dibangun saat ini hanya akal-akalan oknum tertentu. Buktinya, salurannya mandeg dan menjadi sarang nyamuk,’’ lanjutnya. Kepala Dinas PU Yohanis BK Kamagi saat dikonfirmasi menegaskan, drainase yang dibangun di depan gereja Katolik hing-
ga SMPN 1 Melonguane bukan tanggung jawabnya. “Proyek dan pembangunan itu tanggung jawab provinsi. Tanggung jawab kabupaten adalah yang berada di Kampung Baru, Kelurahan Melonguane Timur,” tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Penny Gagola ketika dikonfirmasi mengatakan sampah yang berserahkan di Kota Melonguane juga merupakan luapan air dan sampah dari sejumlah drainase yang telah lama tersumbat. “Saya akui bahwa saat ini, Kota Melonguane belum miliki drainase dan saluran pembuangan representatif yang dapat mengatasi banjir maupun genangan air,” katanya.(xlo/tas)
KABUPATEN Kepulauan Talaud memiliki banyak sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, potensi ini belum digarap maksimal. Hal ini diakui langsung Bupati Costantine Ganggali dan Ketua Dekab Talaud Engelbertus Tatibi di hadapan pimpinan TNI/Polri, perwakilan LSM dan insan pers. ‘’Setiap produk yang dijual di pertokoan dan pasar akan ditempel harga yang telah ditetapkan bersama. Ini dapat membantu PAD Talaud,” kata Tatibi, kemarin. Senada diungkapkan Ganggali. Menurutnya, akan diterbitkan peraturan daerah (Perda) untuk mendukung rencana baik ini. “Perda sangat membantu. Sehingga PAD ini juga dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa kecuali. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(xlo)