Page 1

EDISI 15 <JANUARI 2013 < ECERAN Rp. 7.500,-

V

PERSAD

lugas dan cerdas

Ponorogo

Sekda Dituding Gegabah

Wanita Dibonceng Ngangkang, Dilarang ! Sepatu Berbahan Kulit Babi Beredar di Pasaran ! Wanita & Gaya Tips Make Up Untuk yang Berjilbab


Hidup lebih sehat dengan

SUSU NUCO

Manfaat Nuco  Mencegah penyakit  Meningkatkan sistem imun  Mencegah penuaan dini  Mencegah osteoporosis  Perkembangan otak anak  Pertumbuhan pada anak dan remaja

MANFAAT SUSU NUCO Susu NUCO mengandung zat gizi lengkap yang akan membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan tidak cepat merasa lapar. Kandungan Insulin-like Growth Factor I and II: (IgF-I & IgF-II) dalam Susu NUCO mempengaruhi bagaimana tubuh menyeimbangkan penggunaan lemak, protein dan gula . Selain itu komponen faktor pertumbuhannya membantu menyeimbangkan kadar gula dan kolesterol. Dengan adanya penyeimbangan kadar gula darah ini akan membantu orang yang berpuasa tidak berada dalam kondisi yang terlalu lemas. Susu NUCO terbuat dari perpaduan kolostrum dan susu skim bubuk yang kaya zat gizi dan faktor-faktor yang bermanfaat untuk tubuh. Kandungan nutrisi Susu NUCO akan memberikan sumbangan terhadap kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk tubuh.

Hubungi kami : MBAK MUDAH Jl. Bhayangkara No 61 (Birin 4) Ponorogo HP 085235105888

Visi BC-EXPRESS Menjadikan kami sebagai panutan dan contoh untuk perusahaan sejenis dalam hal membantu masyarakat umum, juga dalam hal keuangan dan kepribadian karakter yang baik.

AYO SEGERA BERGABUNG dengan

Misi BC-EXPRESS  Membantu dan mengajarkan dengan hati untuk masyarakat bagaimanaa cara merubah hidup bukan bertahan hidup.  Memberikan dan mengajarkan para anggota maupun masyarakat sekitar dan satu hati untuk mempunyai rasa sosial yang tinggi dan peduli dengan sesama melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).  Berperan aktif terhadap keberhasilan dan kesuksesan anggota/member, karena kami tahu kesuksesan anggota/member kesuksesan kami (perusahaan).

Membantu dan mengajarkan dengan hati untuk masyarakat bagaimanaa cara merubah hidup bukan bertahan hidup. HUBUNGI 085235105888


Salam redaksi Tahun Baru Harapan Baru

P

embaca,

Di balik perayaan malam pergantian tahun baru yang cukup meriah kemaren itu, sebenarnya ada makna yang bisa diambil dari malam pergantian tahun tersebut. Yakni, kita harus introspeksi diri kita dari tahun sebelumnya dan menentukan visi dan misi yang akan dicapai pada tahun yang baru ini. Pasti kita masih ingat kejadian-kejadian atau peristiwa yang kita alami di tahun sebelumnya. Dari mulai peristiwa atau kejadian yang menyenangkan, menyedihkan, menjengkelkan atau bahkan yang memalukan sekalipun. Halhal itulah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran pada tahun-tahun berikutnya agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa, karena pengalaman atau setiap peristiwa yang kita alami setiap hari merupakan pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Pembaca, Tahun Baru berarti memiliki cara pandang yang baru dan suci dalam upaya dan usaha memperoleh sesuatu yang baru. Tahun Baru juga berarti mengasah kompetensi diri dengan metode yang baru untuk meraih jenjang karier yang baru. Sebagai manusia yang memiliki akal sehat, tentunya kita harus bisa merubah cara berpikir dan berperilaku yang keliru dengan cara melejitkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita secara maksimal Tak terkecuali kru Majalah Persada. Pada tahun baru 2013 ini, dengan semangat baru telah melakukan beberapa perubahan . Baik perubahan didalam mencari ide-ide yang kreatif, perubahan dalam penulisan artikel, dan perubahan didalam penampilannya. Tentunya, pada tahun baru ini kru Majalah Persada berharap, dalam menapaki perjalanannya bisa lancar, berkembang pesat, dan bisa diterima oleh masyarakat. Yang lebih penting lagi, bisa menambah wawasan pembacanya, dan bermanfaat untuk bacaan keluarga. . Pembaca, Harapan adalah hak kita semua manusia tanpa terkecuali. Karena, di dalam harapan yang memang masih abstrak itu mampu menepis keputusasaan. Karena dengan harapan itu, kita akan terpacu untuk berjuang demi hari depan yang lebih baik. Kita tentunya masih ingat kalimat yang pernah diucapkan oleh Mahatma Gandhi “Semua perjuangan pada awalnya akan dilecehkan, tidak dianggap, bahkan ditertawakan. Tak cukup di situ, akan ada pihak yang menentang, memerangi, menjatuhkan. Dan ketika kita tidak menyerah, terus maju denga prinsip kita, maka kita akan menang. redaksi

daftar isi Salam Redaksi Fokus Jendela Dunia Jendela Nusantara Eksekutif Legislatif Liputan Khusus Opini Advetorial Wanita dan Gaya Jalan - Jalan Kesehatan Warta Konsumen Pendidikan Hukum&Kriminal Seputar Jatim Lintas Peristiwa Aneka Berita Café Rohani

3 4 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 23 24 27 30 33 34

Gambar Sampul Edisi 15 :

Drs Adri Susilo Kepala Badan KB Kab Ponorogo

m a j a l a h

lugas dan cerdas

Pemimpin Umum : Imam Syafi’i. Wakil Pemimpin Umum : Achmad BS. Pemimpin Redaksi : Muzamil Suryaatmaja Redaktur Pelaksana : N Fahruddin Y Koordinator Liputan : B. Suwandono Sekretaris Redaksi : Khoirul Anam Dewan Redaksi : Imam S, Muzamil Suryaatmaja, Staf Redaksi : Suwandi Litbang : Muji Raharjo, SH., M.Si., Muryanto Hendarsen, S.Sos. Penasihat Hukum : Kaspul Hidayat, SH. Beni Suwandono,SH. Reporter : Hartono, Nanang Q., Yoestiadji Layout : Tazkia Media Grafika Direktur : Imam Syafi’i. Manager Iklan : Abdullah Al’ali Manager Pemasaran : Udin Samsudin, Sirkulasi dan Disrtibusi : Paito Penerbit : CV. Syaba Manggala dengan Akte Notaris Ny. Mardiana Maruwi, SH No. 182, tanggal 26 Agustus 1997. No. TDP : 0000000309. No. SIUP : 532/KP/405.27/PDM/IV/2011. NPWP : 02.585.951.3-94. Bank Jatim Cabang Ponorogo No Rek. 0202499953 an. Imam S. Alamat Redaksi : Jl. Letjen S. Sukowati Gg I/4 Ponorogo telp 0352.5946888 HP 085233576888. Kantor Surabaya : Ketintang Baru 04/03-B Gayungan Surabaya. E-mail : persada_redaksi@yahoo.com. Percetakan : Tazkia Media Grafika. Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan

Redaksi Majalah Persada juga menerima tulisan opini yang sesuai visi misi Majalah Persada, max. 700 kata, redaksi berhak mengubah tanpa mengurangi esensi tulisan. Kirim tulisan, curriculum vitae beserta foto ke alamat email: persada_redaksi@yahoo.com


Fokus

Catut Label Halal Sepatu Berbahan Kulit Babi Beredar di Pasaran ! Sepatu kelas menengah keatas berbahan kulit babi, beredar di pasaran. Banyak pembeli yang tertipu, karena tercantum label halal. Kini, kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

K

asus sepatu berbahan kulit babi ini terbongkar, setelah Winarto, 48 tahun, seorang karyawan badan usaha milik daerah melaporkan temuan penggunaan kulit babi pada sepatu. Rabu, 19 Desember, pria ini pergi ke Sogo, Plaza Senayan bersama rekannya, Beni Hidayat, untuk membeli sepatu. Sesampai di sana, Winarto tergiur dengan promosi sepatu merek Kickers yang dijual diskon, dari harga Rp 484.500 menjadi Rp 449.500 per pasang. Winarto mendapati sepatu dengan stiker 'pig skin lining' yang artinya mengandung campuran dari kulit babi. Ia sempat ingin batal membeli. Tetapi, pada akhirnyaa tetap dia ambil karena ada tulisan 'halal' di sana. Namun karena ragu, Beni, rekan korban mencoba mengklarifikasi kepada pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai label halal tersebut. Karena merasa tak pernah berhubungan dengan pihak produsen sepatu ini,

apalagi mensertifikasinya, maka MUI minta agar label halal pada produk sepatu merek Kickers itu dicabut dan ditarik dari pemasarannya. Atas dasar itu, Winarto melaporkan SW, Direktur PT. Mahkota Petriendo Indoperkasa selaku distributor sepatu merek Kickers di Indonesia. Berdasarkan laporannya ke Polda bernomor LP/3978/XI/2012/PMJ/Ditreskrimsus, SW dituduh melakukan penipuan dan dikenakan

Pasal 8 ayat (1) Huruf H juncto Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto , kasus ini masih ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. â&#x20AC;&#x153;Pemilik toko sudah diperiksa, dan dua pasang sampel sepatu disita,â&#x20AC;? tukas Rikwanto. seperti diketashui, bahwa label 'pig skin lining' pada sepatu atau sandal produk Kickers, ternyata tidak banyak diketahui konsumen. Hampir 90 persen produk Kickers tertera label pig skin lining atau berbahan kulit babi. Konsumen memang tidak bisa dengan mudah melihat label pig skin lining itu. Pasalnya, label itu tidak terlihat jelas, karena biasanya tercetak di bagian dalam lidah sepatu. Selain itu, warna tulisan di label itu tidak kontras dengan warna sepatu. so/mz/01

Ciri- Ciri Produk Sandang dari Bahan Kulit Babi

P

ermukaan atasnya mempunyai titik-titik dot yang lekuk ke dalam. Di dalam setiap titik dot itu ada 3 titik dot yang lain. Untuk memudahkan anda mengenalinya, setiap titik dot bagian luar tadi, kalau dicantumkan mengikut garisan ke bawah, ke atas, ke tepi ia menjadi 3 segi. Hanya saja pada kulit babi, 3 titik dot ini strukturnya adalah berserakan tidak teratur. Kulit babi biasanya berwarna putih kekusaman. Biasanya ia diletakkan di bagian lapisan belakang tumit sepatu, dibawah lidah sepatu, di bagian bawah lubang tali sepatu. Untuk lebih mudah mengenalinya, ia akan terasa seperti lembap atau pun seperti terkena lembapan sabun, bila terkena peluh (keringat) dari kaki anda. Hendaknya, kaum muslimin berhati-hati 4

bila hendak membeli barang-barang sandang yang memiliki tekstur sebagaimana gambar-gambar dibawah ini:

Gambar 1. Struktur Kulit Babi

Gambar 2. Struktur Kulit Babi Persada Edisi 15 | Januari 2013


Fokus

A p r i s i n d o H a t i - H ati Beli Sepatu Kulit Impor Sejumlah produk sepatu Cina disinyalir menggunakan kulit babi pada bagian lapis (lining) kulit. Oleh karena itu, konsumen lokal diharapkan untuk lebih berhati-hati ketika membeli produk kulit impor Cina.Hal tersebut diungkapkan Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jabar Max Loekito, di Bandung.

M

ax menjelaskan, penggunaan kulit babi memang telah diketahui sebelumnya oleh perajin. Namun, perajin lokal tidak pernah menggunakan karena Indonesia tidak pernah memproduksi kulit babi. Lain halnya dengan produk asal Cina yang pada salah satu bagiannya mempergunakan kulit tersebut "Memang ada sebagian produk yang lapisannya menggunakan campuran kulit babi. Konsumen harus mengerti dulu barang yang akan dia beli. Jangan sampai hanya tergiur pada harga murah," ujarnya.Kendati telah mengetahui terdapat penggunaan kulit babi, Max mengatakan belum terdapat satu aturan pun yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Pasalnya, perbedaan kulit babi dengan kulit sapi dan kambing tidak akan diketahui oleh orang awam.

"Jika tidak ahli tidak akan tahu. Pemerintah pun akan sulit membedakannya. Sementara jika kita memberlakukan pengetatan, dikhawatirkan akan berdampak pada produk lokal. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati," katanya.Perajin sepatu merek "JK", Adeng Sugiarto memaparkan, penggunaan kulit babi pada produk sepatu Cina ia ketahui dari se-

jumlah pembeli asal Malaysia. Alasannya, di negara tersebut telah di-berlakukan pemberian label halal pada produk sepatu. "Saya mendengar dari pembeli asal Malaysia yang mengatakan hal itu sudah terjadi di sana, sehingga sepatu pun harus memiliki label halal," katanya.Ia menambahkan, informasi tersebut juga telah dikonfirmasikan dengan salah satu pusat perbelanjaan ternama di tanah air yang membenarkan informasi tersebut."Indonesia, dengan penduduk mayoritas muslim seharusnya juga melakukan hal tersebut. Langkah itu diperlukan untuk melindungi masyarakat. Harus ada kehati-hatian untuk semua produk yang masuk. Apalagi jika terkait dengan masalah keyakinan," ucapnya. ant/01

MUI Sepatu Berbahan Kulit Babi Haram

K

ebutuhan Muslim akan perkara yang halal dan suci sangat urgen, bahkan boleh dibilang mutlak. Tidak hanya menyangkut produk makanan atau minuman, tetapi juga soal aksesori yang dipakai di badan. Di antaranya, sepatu, tas, dompet, atau aksesori lainnya. Maraknya peredaran berbagai produk tersebut di pasaran, menuntut Muslim lebih cermat dan selektif. Ini mengingat keberadaan sejumlah produsen yang menggunakan bahan dari kulit binatang haram untuk produksi barang-barang tersebut. Salah satunya ialah kulit babi. Ada seribu macam alasan produsen menggunakan kulit hewan yang diharamkan tersebut. Mereka menilai kulit tersebut lebih halus dan dihargai murah. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Asrorun Niam Sholeh, hewan yang pada asalnya haram dan najis ketika masih Persada Edisi 15 | Januari 2013

hidup, seperti anjing dan babi, ketika sudah mati pun tetap najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Oleh karenanya, fungsi penyamakan kulit hewan hanya berlaku untuk hewan yang pada saat hidupnya dianggap suci. Sedangkan, hewan yang saat hidup dianggap najis, ketika mati pun najis, termasuk kulitnya yang disamak. Dalam kasus sepatu yang terbuat dari kulit babi, ia menjelaskan mayoritas ulama menetapkan keharaman babi itu bersifat mutlak. Maksudnya tidak boleh ada pemanfaatan. Jangankan untuk menjadi bahan baku sepatu, sebagai bahan penolong saja tetap tidak boleh. Karena, bila dijadikan sebagai pelengkap sekalipun, itu berarti ada unsur intifa' atau pemanfaatan. â&#x20AC;&#x153;Sedangkan, pemanfaatan bagian apa pun dari babi dilarang,â&#x20AC;? kata Asrorun. Anggota Majlis Tarjih PP Muhammadiyah, Marifat Iman juga menuturkan pandangan

Islam tentang sepatu 'pig ligning'. Ia mengatakan meskipun sepatu yang mengandung bahan dari hewan yang diharamkan tersebut bukan termasuk zat yang dimakan namun tetap haram karena masih digunakan dalam ibadah sehari-hari. Walaupun tidak dimakan tetapi dipakai dan digunakan untuk sarana ibadah sehari-hari. Karena semua proses sedikit mengandung babi hukumnya haram. Jika sarana ibadah yang dipakai haram maka ibadah tidak sah, kata Marifat. Sepatu, sebut Marifat, dalam keadaan tertentu dapat dipakai untuk beribadah. Di daerah tertentu yang memiliki musim dingin, kata Marifat, sepatu tetap terpakai dalam melaksanakan ibadah. "Meskipun di Indonesia sepatu tidak dipakai untuk beribadah akan tetapi bersentuhan dengan barang yang haram, ibadah menjadi tidak sah," ujarnya. rep/mz/01 5


Fokus

MUI Minta Sepatu Dari Kulit Babi Ditarik Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta produk sepatu Kickers dari bahan kulit babi ditarik dari peredaran. Apalagi di produk itu tercantum label halal. Padahal MUI tak pernah memberikan sertifikasi halal kepada Kickers

K

etua MUI Amidhan menyatakan, bahwa PT Mahkota Petriedo Indoperkasa selaku pemegang merek sepatu Kickers pig ligning, tidak pernah mengajukan sertifikasi halal kepada MUI. "Tidak ada yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dari PT Mahkota Petriedo Indoperkasa," tutur Amidhan. Dia juga menuturkan tidak ada konsultasi atau surat rekomendasi dalam tahapan prosedurnya pembuatan sertifikasi halal. "Tidak ada konsultasi hanya ada permohonan untuk disertifikasikan," kata Amidhan. Amidhan mengatakan tidak mungkin MUI mengeluarkan label halal karena MUI hanya mengeluarkan sertifikat halal. "Yang melabelkan halal bukan MUI tapi BPOM. Kalau sertifikat halal itu baru dari MUI," ujar Amidhan. MUI juga siap membantu proses penyidikan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, MUI juga telah meneliti produk sepatu Kickers yang diberi label halal itu. Berdasarkan penelitian MUI, ternyata be-nar sepatu model tertentu itu mengandung zat haram. MUI sudah meminta pihak pe-rusahaan itu untuk menarik model sepatu yang dimaksud. Menurut Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, MUI tidak pernah merekomendasikan pembuatan label 'pig skin

lining' dan logo halal pada sepatu Kickers. “MUI tidak pernah merekomendasikan dan tidak pernah berhubungan dengan Kickers,” tegas Lukmanul, Sabtu (22/12/2012). Ia menjelaskan bahwa memang ada salah seorang dari masyarakat yang membawa sepatu merek Kickers untuk menanyakan kandungan bahan sepatu. “Yang ada data itu (pig skin lining) dipakai oleh perusahaan Kickers untuk membuat logo,” jelasnya. Oleh karena itu, MUI melayangkan surat

kepada perusahaan Kickers untuk segera menghilangkan logo halal dari produknya dan segera mencabut sepatu yang sudah terlanjur beredar dengan label tersebut. “MUI tidak pernah menyatakan halal dan sudah menulis surat kepada pe-rusahaan untuk segera mencabut logo,” imbuhnya. Menurutnya, segala produk yang menggunakan bahan dari babi menjadi tidak halal. so/mz/01

Salah Tempel Stiker Produsen sepatu Kickers mengakui salah satu produknya terbuat dari kulit babi. Namun, Kickers menyatakan pihaknya adalah pionir sebagai perusahaan yang memberikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia. "Sepatu Kickers telah mencantumkan stiker yang bertuliskan 'Pig Lining' artinya bahwa lapisan kulit dalam sepatu terbuat dari kulit babi," kata Ikhsan Abdullah selaku kuasa hukum PT Mahkota Petriedo Perkasa. Menurut Ikhsan, sebelum kliennya memasarkan sepatu tersebut, pihaknya telah

6

berkomunikasi dengan MUI. Dalam pertemuan, pihaknya meminta agar label halal tidak hanya difokuskan pada produk makanan, tapi juga produk gunaan. Kickers ingin memulainya dengan memberikan label 'Pig Lining' pada produk yang terbuat dari kulit babi. "MUI dalam suratnya tertanggal 30 Oktober 2012 telah memberikan apresiasi atas niat baik klien kami itu," ujarnya. Ikhsan menjelaskan, pencantuman label 'Pig Lining' itu untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Selain itu, Kickers juga mencantumkan label MUI pada sepatu tersebut. "Dengan

demikian klien kami telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas dan hak untuk memilih kepada konsumen," ujarnya. Namun, lanjut Ikhsan, terjadi kesalahan yang dilakukan kliennya. Karena logo MUI diganti menjadi logo halal. "Itu semata-mata ketidakpahaman dari pihak klien kami. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf dan sejak tanggal 1 November 2012 kami telah menarik semua produk sepatu Kickers yang mencantumkan Logo MUI halal dari produk kami di pasaran," ujarnya. sp/mz/01

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Jendela Dunia Iran Larang Pesawat Untuk Terbang Sewaktu Azan

I

ran telah mengeluarkan peraturan yang melarang pesawat untuk terbang menuju ataupun keluar dari Iran sewaktu azan, kata juru bicara komisi budaya parlemen Iran, Seyyed Ali Taheri, kantor berita Iran, Fars melaporkan, Rabu (26/12/12). Taheri mencatat bahwa instruksi itu dikeluarkan oleh organisasi Penerbangan Sipil Iran. Menurut direktif yang pernah dikeluarkan pada 26 November, penerbangan-penerbangan tersebut akan ditunda selama setidaknya setengah jam, jika waktu take-off dan waktu azan bersamaan. Seyyed Ali Tahiri juga mengatakan bahwa perhatian lebih akan diberikan kepada perempuan yang bekerja di bandara, dimana mereka diharuskan memakai jilbab. Sebelumnya, beberapa anggota parlemen di parlemen Iran meminta penerbangan yang tepat waktu azan harus dibatalkan, atau ditunda. rtr/mz/01

Peneliti Temukan Penyebab Kematian Fir'aun Ramses III

S

ebuah jurnal yang membahas tentang hasil penelitian genetik dan forensik, BMJ, menyimpulkan bahwa Fir'aun Ramses III adalah korban pembunuhan.Hal ini ditemukan setelah diketahui adanya potongan yang melintang di atas leher dan kerongkongan penguasa Mesir Kuno tersebut. Potongan tersebut melintang dan hampir memotong seluruh leher Ramses III, ulas USA Today (17/12). "Berdasarkan hasil X-Ray, diketahui bahwa mumi ini memiliki luka serius yang hampir memotong pangkal tenggorokannya," tulis jurnal tersebut. "Panjang dari luka inilah yang bisa diindikasikan sebagai penyebab kematian Ramses III". Penemuan ini pertama kali diketahui setelah sebuah tim yang dipimpin oleh Zahi Hawass melakukan penelitian forensik atas dua mumi yang ditemukan dalam sebuah makam. Salah satu dari mumi tersebut diyakini merupakan jasad dari Ramses III. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaran papyrus yang menuliskan tentang percobaan pembunuhan pada tahun 1.155 Sebelum Masehi. Ramses III merupakan salah seorang Persada Edisi 15 | Januari 2013

Fir'aun terkenal pada masa Peradaban Mesir Kuno. Pada tahun 1.155 Sebelum Masehi, putranya sendiri melakukan

penggulingan kekuasaan yang berujung pada kematian sang Fir'aun. mz/01 7


Jendela Nusantara

PBNU: Penanganan Dugaan Terorisme Jangan Represif Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan penanganan kasus dugaan terorisme hendaknya tidak dilakukan secara represif karena justru akan membuat masyarakat was-was.

"

Densus 88 harus bisa lebih profesional. Penanganan terorisme tidak bisa dengan cara-cara represif saja," kata Said Aqil di Jakarta, Selasa, sebelum bertolak ke Kediri, Jawa Timur, untuk melantik pengurus NU setempat. Said Aqil mengatakan, terorisme memang harus ditindak tegas tapi cara-cara penanganannya jangan sampai menimbulkan trauma bagi masyarakat yang tidak bersalah. Pada Senin (7/1) malam, empat warga Poso, Sulawesi Tengah, didampingi aktivis Gerakan Pemuda Anshor dan dua komisioner Komnas HAM yaitu Siane Indriani dan Imdadun Rahmat berkunjung ke PBNU dan melaporkan bahwa tidakan represif Densus 88 dalam menangani

terorisme membuat masyarakat was-was. Apalagi aparat sempat salah tangkap, kata

Siane Indriani, komisioner Komnas HAM Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan yang beberapa waktu lalu mengunjungi Poso. "Kami mencatat ada tujuh warga Poso yang mengalami salah tangkap. Mereka dijemput paksa, diperiksa, dan dilepaskan dalam kondisi mengalami sejumlah luka di tubuh. Ini yang mengakibatkan masyarakat lain merasa was-was," ungkap Siane. "Umumkan saja siapa target operasinya sehingga masyarakat bisa lebih antisipatif tapi tidak ketakutan. Sekarang ini masyarakat di sana juga diliputi perasaan saling curiga, jangan-jangan yang diburu Densus 88 ada di sekitar mereka sendiri," katanya. ant/01

Menkeu Sebut 26 oknum

Terlibat Dalam Kasus Gayus

M

enteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyebut ada 26 oknum yang terdiri atas pegawai pajak, penyidik, jaksa, hakim, pengacara, pegawai rutan, konsultan pajak, pengusaha, calo imigrasi dan perantara kasus yang terlibat dalam perkara penyimpangan pajak Gayus Tambunan dan dikenai sanksi berat. "Selain itu ada sanksi kepegawaian dan kode etik terhadap 173 pegawai yang tersebar di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Polri dan Kejaksaan," kata Agus kepada pers di kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa. Menurut Agus, Tim Gabungan pemerintah sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 151 wajib pajak dan 636 keputusan Pengadilan Pajak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara Gayus. Tim itu juga melakukan audit investigasi terhadap penanganan pemeriksaan, keberatan dan banding pajak terhadap 40 wajib pajak yang ditangani Gayus, yang mencakup 61 Putusan Pengadilan Pajak dan dua wajib pajak terkait sunset policy. Setelah melakukan audir investigasi, Tim Gabungan menemukan dugaan 8

pelanggaran yang dilakukan 19 wajib pajak dengan potensi kerugian negara sebesar Rp645,99 miliar dan 21,1 Juta dolar AS dan dua wajib pajak terkait sunset policy dengan potensi kerugian negara sebesar Rp339 miliar. Tim gabungan juga menemukan berkas pemeriksaan enam wajib pajak yang diduga menyimbang dan merekomendasikan pengenaan hukuman disiplin terhadap 22 pegawai Kementerian Keuangan. Menurut Agus, 10 dari 22 pegawainya telah dijatuhi hukuman disiplin, delapan pegawai

sedang dalam proses pemeriksaan, dan tiga pegawai sedang diproses pembebasan dari jabatan. "Satu pegawai yaitu Dhana Widyatmika tidak dapat diproses karena tidak lagi sebagai pegawai pajak," katanya. Selain itu juga ada dugaan pelanggaran dalam pembuatan putusan Pengadilan Pajak terhadap lima wajib pajak oleh hakim dan/atau panitera. Temuan tersebut telah disampaikan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Persada Edisi 15 | Januari 2013


Jendela Nusantara Migrant Care: 420 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

D

irektur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, angka tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Dia meminta agar pemerintah melakukan tindakan konkret, bukan lagi pencitraan semata. "Ancaman hukum mati tidak lagi hanya diselesaikan dengan pidato presiden ataupun pembentukan lembaga adhoc. Tetapi, presiden harus melakukan diplomasi tingkat tinggi," jelas Anis di kantor International Labour Organization (ILO), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/12). Persoalan lain juga menimpa buruh migrant Indonesia di Malaysia, Anis menyebutkan, sepanjang tahun 2012 telah terjadi 16 kasus penembakan brutal polisi Malaysia terhadap buruh migran Indonesia yang dituduh sebagai pelaku kriminal. "Alih-alih melakukan pembelaan terhadap kasus ini, pemerintah malah memberikan cap kriminal kepada buruh migran Indonesia walau belum ada putusan peradilan yang legitimate," imbuhnya. Terlebih lagi, lanjut Anis, Migrant Care saat ini sedang menyelidiki perkembangan kasus penembakan 3 buruh migran asal NTB yakni, Herman, Abdul Kadir dan Maad Noon yang masih dipenuhi kejanggalan. "Keluarga ketiga buruh tersebut masih

belum mendapatkan hasil otopsi, karena keluarga ragu bahwa ada organ tubuh yang hilang dari ketiga mayat itu," terang dia. Atas dasar itu, Anis beranggapan bahwa polisi diraja Malaysia merupakan musuh buruh migran Indonesia. "Selain karena secara brutal telah menembak buruh migran, tindakan biadab mereka juga ditunjukkan dengan memperkosa PRT kita," tutur dia. "Dan sekali lagi, tak ada langkah diplomasi yang signifikan dari pemerintah atas ketidakadilan ini," pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melansir sebanyak 215 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman

mati. Angka itu sekaligus membantah informasi yang mencatat adanya 420 hukuman mati bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kepala Pusat Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono memaparkan, data berdasarkan catatan Satgas TKI hanya terdapat 215 WNI terdiri dari 45 WNI di Arab Saudi, 148 WNI di Malaysia dan 22 WNI di China. Menurutnya, vonis hukuman mati yang diterima oleh WNI di luar negeri karena tersangkut kasus narkoba dan penggunaan senjata api. Sementara, TKI hanya sebanyak 10 hingga 15 persen dari angka tersebut. mkc/01

Tingkatkan Diplomasi untuk Lindungi TKI

K

etua DPR Marzuki Alie mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya diplomasi Indonesia di luar negeri guna memberi perlindungan yang lebih bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI). "Pemerintah harus memperkuat upaya-upaya diplomasi luar negeri kita, sehingga setidaknya bisa mengurangi hukuman yang menimpa beberapa TKI kita di Malaysia, China, Singapura, Arab Saudi dan beberapa negara lain," kata Marzuki di Jakarta, Senin. Menurut dia, pendampingan hukum bagi para TKI yang sedang terkena kasus hukum di luar negeri menjadi sebuah keharusan karena pengawalan secara hukum merupakan hak para TKI sebagai warga negara Indonesia (WNI). "Pada kedutaan-kedutaan dimana terdapat banyak WNI harus ditempatkan lebih banyak personel yang dapat memberikan pendampingan secara hukum," ujarnya. Dia mencatat bahwa ada 420 TKI yang terancam hukuman mati di beberapa negara, seperti Malaysia, China dan Arab Saudi, dimana 99 orang di antaranya sudah divonis mati dan hanya tinggal menunggu eksekusi. "Melihat begitu kompleksnya masalah TKI di luar negeri, DPR akan Persada Edisi 15 | Januari 2013

membentuk sebuah tim pengawas sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut ini," tuturnya. Sebelumnya, pengamat ketenagakerjaan Janzy Sofyan mengatakan, menumpuknya persoalan TKI di luar negeri disebabkan tidak adanya cetak biru (blue print) kebijakan pemerintah tentang tata ketenagakerjaan yang komprehensif. "Sejak awal pemerintah memang tidak mempunyai strateg ketenagakerjaan yang komprehensif dan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan dikemudian hari," ujarnya. "Pemerintah seharusnya mempunyai `cetak biru` sistem ketenagakerjaan yang bisa dijadikan pedoman, misalnya dalam kurun waktu tertentu Indonesia tidak akan lagi mengirim para TKI ke luar negeri," lanjutnya. Menurut dia, pada awalnya, pengiriman TKI keluar negeri bertujuan menekan angka pengangguran serta berbagai dampak yang mungkin muncul akibat tingginya angka pengangguran tersebut, seperti kriminalitas. "Upaya tersebut sebenarnya hanya solusi sementara, sambil menunggu pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja baru yang memadai," katanya. ant/01 9


Eksekutif Kependudukan Berdampak Luas Disegala Bidang Kependudukan khususnya program Keluarga Berencana (KB) memiliki korelasi atau berkaitan erat dengan jumlah manusia yang berpenghidupan ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang KB, berikut ini hasil wawancara Majalah Persada (MP) dengan Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, Drs. Adri Susilo (AS), di ruang kerjanya.

dukung alam dan lingkungannya. Karenanya, program KB sangat erat kaitannya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. MP- Sebenarnya apa sasaran akhir dari program KB? AS- Sasaran akhir program KB nasional bukan hanya jumlah anak saja. Tetapi, mewujudkan keluarga kecil sehat bahagia sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. MP- Apa benar itu bisa diwujudkan, bagaimana caranya?

MP - Selamat, atas prestasi yang di raih oleh Badan KB Kabupaten Ponorogo, baik tingkat propinsi dan Nasional? AS - Terima kasih mas,, semua itu kerja tim, bukan hanya semata-mata hasil dari kerja Badan KB, tetapi juga semua pihak. Tanpa gotong royong dengan banyak pihak, maka Badan KB bukan apa-apa dan tanpa kerja baik bersama-sama maka prestasi itu tentu jauh dari kenyataan. MP- Sebenarnya bagaimana pandangan Anda terhadap pertumbuhan penduduk? AS- Begini, pertumbuhan penduduk yang sulit dibendung, dapat menyebabkan masalah sosial yang kompleks. Maka harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan hidup yang berkepanjangan. Semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan hidup semakin tinggi dan 10

semakin ketat persaingan. Ibarat perlombaan dalam hidup, maka semakin banyak peserta, peluang untuk mendapat semakin sempit. Apalagi tingkat persaingan di era globalisasi ini luar bisa. MP- Lalu apa dampaknya? AS- Masalah kependudukan mempunyai dampak yang luas terhadap perubahan sosial secara nasional disegala bidang. Semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang pangan, dan papan serta keamanan memiliki hubungan dengan program KB. Bahkan mempunyai pengaruh pada stabilitas nasional. Akhirnya akan berpengaruh juga pada pembangunan nasional. MP- Terhadap kondisi tersebut, apa yang mesti dilakukan? AS- Pengendalian pertumbuhan pendudukan. Ini dapat dilaksanakan melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya

AS- Insya AllAh, dan saya yakin itu bisa. Untuk mewujudkan semua itu, memang Badan KB tidak bisa berjalan sendiri, namun memerlukan dukungan dari semua pihak. Termasuk kemitraan dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tim Penggeran PKK dan lainnya. Tu j u a n n y a , g u n a m e w u j u d k a n percepatan revitalisasi program KB dalam upaya pengendalian laju pertambahan penduduk dan pengaturan kelahiran yang merupakan komitmen dan upaya bersama. Sebab rendahnya kualitas penduduk merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Program KB, punya andil besar terhadap peningkatan SDM berkualitas sebagai penentu kelangsungan hidup bangsa dan negara nantinya. MP- Apa pesan dan himbauan Anda kepada masyarakat? AS- Saya mengajak kepada setiap keluarga menjadi keluarga yang berkualitas, berkualitas dalam pendidikan artinya cerdas dalam pemikiran, baik pemahamannya tentang agama, mempunyai sikap dan perilaku yang santun, bertanggung jawab, mandiri serta bermanfaat bagi orang lain. Hal ini adalah merupakan harapan setiap keluarga dan harapan kita semua. isa/01 Persada Edisi 15 | Januari 2013


Eksekutif

Program Grebek Pasar Ponorogo di 15 Titik

M

ulai Pebruari 2013 ini, sudah siap dilaksanakan di 15 titik atau tempat, program Grebek Pasar (gerakan bersama keluarga pas sasaran) keluarga berencana (KB) yang dikemas dalam kegiatan Grebek Pasar Tradisional. Kegiatan ini sesungguhnya telah dimulai di akhir tahun 2012, yakni di Pasar Balong, dihadiri Hardiyanto, Deputi bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Setidaknya dalam sebulan Grebek Pasar dilakukan di dua lokasi sehingga 15 titik yang dirancang itu bisa selesai dalam tahun ini,” kata Drs. Adri Susilo, Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo yang dikonfermasi Majalah Persada di ruang kerjanya. Dijelaskan Adri, program ini dapat merebut hati dan perhatian masyarakat, bukan saja pedagang, pembeli, tetapi juga dari masyarakat di sekitar pasar dan masyarakat umum lainnya. Selain pelayanan KB, dalam Grebek Pasar juga gelar dagang barang produksi kelompok UPPKS di wilayah yang ketempatan Grebegk Pasar. Selain itu, lanjut Adri, kegiatan ini merupakan suatu terobosan baru untuk menyebarkan informasi ke semua segmen masyarakat. Harapannya, dimanapun masyarakat berada, apapun aktivitasnya, akses untuk mendapatkan informasi dan pelayanan KB, semakin mudah didapatkan. Apalagi pelayanan ini tanpa dipungut biaya alias gratis. "Dengan semakin sering terpapar informasi tentang program KKB, pada gilirannya masyarakat akan semakin memahami pentingnya program KB, sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagian dalam keluarga," kata Adri serius. Target keberhasilan program Grebek Pasar di Kabupaten Ponorogo kata

Prestasi bidang Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Ponorogo sudah cukup banyak dan terus mengkoleksi piala dan penghragaan dari berbagai jenis dan tingkatan. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahuntuk terus berbuat demi lebih suksesnya program KB di Bumi Reyog.

Adri lebih realistis. Hal ini bisa digambarkan ketika program ini dilaksanakan di Pasar Balong. Selama dua hari pelayanan, pihaknya dapat menjaring 100 akseptor IUD, 200 akseptor implant, dan 7 akseptor vasektomi. Adri menambahkan, ada tiga tujuan Grebek Pasar yaitu percepatan pencapaian program KB, meningkatkan informasi dan KIE, meningkatkan cakupan KB dengan MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang). isa/01

KB, Secara Prinsipil Dapat Diterima oleh Islam

K

eluarga Berencana (KB) untuk pengaturan kelahiran, yang dijalankan oleh individu maupun program negara untuk mencegah kelahiran (man'u al-hamli) dengan berbagai cara dan sarana sesuai syariat Islam, hukumnya diperbolehkan (mubah), bagaimana pun juga motifnya. (Taqiyuddin An-Nabhani, 1999: 148). Namun kebolehannya disyaratkan tidak adanya bahaya (dharar). Kaidah fiqih menyebutkan ”Segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan”. (Adh-dhararu yuzaal) (Imam Suyuthi, th: 59). Menurut Drs. H. Ansor M. Rusydi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo, pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa KB yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanPersada Edisi 15 | Januari 2013

zim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syar`i. Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah. Kebolehan KB dalam batas pengertian tersebut sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga keIslaman tingkat nasional dan internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma `Ulama. MUI juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. “Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti tanzim al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat atau metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB,” tandas Ansor yang juga anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Ponorogo ini. isa/01 11


Legislatif

Raperda Pendidikan Patut Diapresiasi dan Didukung

U

paya dan perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Ponorogo melalui bidang pendidikan patut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari semua pihak. Indikatornya ialah Pemerintah dan DPRD Kabupatren Ponorogo sepakat tahun 2013 ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo akan disyahkan menjadi Perda. Raperda ini berawal dari usul inisiatif anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, sebanyak 7 orang, yakni H. Slamet Hariyanto, SH. (FPKB), H. Ali Mufti, S.Ag. (FPG), Trililiantoko, SH. (FPDIP), H. Miseri Effendi, SH., MH., (F Demokrat), Ir. Moh. Irkhamni, M.Si., (FKB), M. Ekhwanudin Hariarso, SH. (FPAN) dan Gufron Ridlo'i, S.Ip (FPKUI). Usulan Raperda tentang Sistem Penye lenggaraan Pendidikan Kabupaten Ponorogo secara resmi disampaikan oleh 7 (tujuh) anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 Pebruari 2012. Menurut H. Slamet Hariyanto, SH., Koordinator Pengusul Raperda, ada sejumlah alasan sehingga legislatif

menggunakan hak usul inisiatif anggota DPRD selanjutnya menjadi usul prakarsa DPRD Kabupaten Ponorogo atas Raperda Pendidikan. Kondisi terkini dalam dunia pendidikan, menurut Slamet, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, institusi pendidikan masih

diselimuti berbagai masalah dan menjadikan lembaga pendidikan beroperasi sangat tidak efisien. Kedua, kurikulum yang belum responsif terhadap kebutuhan pasar, tata pelaksanaan PBM (leaning process) tidak sesuai standart mutu. Ketiga, stakeholders atau masyarakat pada umumnya masih menyangsikan kredibilitas institusi pendidikan. Selain itu, lanjut Slamet, dalam institusi pendidikan, juga ditemukan beberapa kasus, antara lain pendidik (guru) tidak profesional, biaya pendidikan kian mahal dan kurikulum yang berubah-ubah. Slamet menambahkan, Raperda Inisi atif Anggota DPRD ini sangat strategis sebagai upaya untuk menjamin ter selenggaranya pendidikan di Kabupaten Ponorogo yang unggul, berkualitas, dan terjangkau. Pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun. â&#x20AC;&#x153;Juga peningkatan mutu pembela jaran, tenaga pendidik dan kependidikan serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ponorogo yang transparan dan akuntabelâ&#x20AC;?, ujarnya. isi/01

Isi Raperda Pendidikan Terdiri 25 Bab, 90 Pasal

R

aperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo terdiri dari 25 Bab, 90 Pasal. Permasalahan yang perlu diatur dalam perda di bidang penyelenggaraan pendidikan diantaranya mengenai kebijakan daerah mencakup banyak hal. Seperti penetapan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Penetapan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk pendanaan sektor pendidikan. Penerapan asas

12

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan, pungutan biaya pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah rintisan (RSBI) dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. Kebijakan dalam mengembangkan kurikulum lokal, kebijakan tentang tenaga pendidik dan kependidikan, serta upaya pengendalian mutu pendidikan. Pembukaan akses untuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, termasuk masalah Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. isi/01

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Legislatif

Eksekutif dan Legislatif

Sangat Hati-hati dan Cermati Pasal Demi Pasal

G

una lebih menyempurkanan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pendidikan, DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bersikap sangat berhatihati dan benar-benar mencermati dalam menentukan isi pasal demi pasal. Menurut H. Sukarni, SH., MH., Sekretaris DPRD Kabupaten Ponorogo langkah itu ditempuh agar regulasi tentang pendidikan dapat menampung seluruh aspirasi yang menjadi kehendak rakyat. Selain itu, lajut dia, kehati-hatian itu sangat penting, termasuk dengan mendatangkan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surakarta. Bahkan ke Jakarta untuk konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementrian Keagamaan. “Tujuannya tidak lain meminta masukan sehingga setelah Perda Pendidikan itu nanti disyahkan dan dinyatakan berlaku, tidak menimbulkan permasalahan. Ini semua juga demi kebaikan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya Kabupaten Ponorogo, dan secara nasional pada umumnya,” kata Haji Karni, saat di konfermasi Majalah Persada di ruang kerjanya. Oleh karena itu, lanjut Haji Karni, wajar saja jika prosesnya

cukup panjang dan memerlukan waktu lama, sebab harus ada hearing public, yang melibatkan berbagai kalangan, seperti pakar pendidikan, pihak sekolah, komite sekolah, Dewan Pendidikan juga pemerhati pendidikan yang ada di Ponorogo. “Tidak kalah pentingnya tentang regulasi dari peningkatan kwalitas pendidikan sendiri. Semuanya dikaji untuk saling melengkapi antara undang-undang, peratuan pemerintah dan peraturan menteri tentang pendidikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya. isi/01

Eksekutif Dukung Inisiatif DPRD

T

anggapan pihak eksekutif terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo ternyata mendapat tanggapan positif dari eksekutif. Bahkan banyak pihak menaruh harapan besar terhadap raperda tersebut. Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda Pendidi kan yang disampaikan legislatif ternyata sangat mendukung atas terwujudnya suatu regulasi yang mengatur dan untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut pendidikan di Kabupaten Ponorogo. H. Amin, SH., MH., Bupati Ponorogo, menyatakan, diharapkan regulasi dimaksud memberikan jaminan atas terselenggaranya pendidikan di Ponorogo yang unggul, berkualitas dan terjangkau serta terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Namun terhadap substansi dalam Raperda Pendidikan dimaksud, kata Amin, masih perlu adanya pengkajian dan pembahasan secara mendalam, agar tercipta situasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Substansi dimaksud, lanjut Bupati Ponorogo, meliputi kewenangan yang menyangkut dengan pengelolaan madrasah, pendanaan pendidikan dan/atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran raperda dimaksud. Selain itu, pihak eksekutif juga menyoroti terhadap redaksional, sehingga raperda dimaksud masih perlu dilakukan revisi. Antara lain penambahan dasar hukum pada konsideran mengingat; penerapan ketentuan “sanksi” belum memberikan kejelasan terhadap pasal-pasal yang diancam; dan/atau redaksi ketentuan pemberlakuan raperda yang tidak jelas. Persada Edisi 15 | Januari 2013

“Terhadap raperda dimaksud dapat dibahas lebih lanjut pada tingkat pembicaraan yang lebih intens, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandas Amin. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Ponorogo, H. Sukarni, SH., MH., menambahkan, guna mempercepat proses penetapan Raperda Inisiatif DPRD tersebut, rencananya Senin, 7 Januari 2013 akan diadakan Rapat Badan Legislatif (Banleg). “Agenda utama rapat Banleg untuk membahas surat Bupati Ponorogo tentang tanggapan terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo,” tandas Haji Karni yang juga Sekretaris Banleg. Bupati Ponorogo secara resmi mengirim surat tanggapan tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Nomor 180/1230/405.01.03/2012, tanggal 14 Nopember 2012. Ini sebagai bentuk balasan surat yang dikirim legislatif Nomor 180/933/DPRD/2012, perihal Usul Persetujuan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, tanggal 16 Oktober 2012. Dalam surat tersebut, Agus Widodo, SE., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, menandaskan bahwa Pemkab Ponorogo memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mentapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara dengan menuangkannya dalam suatu Perda. “Sehubungan dengan itu, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 113 ayat (9) Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo, Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo, maka disampaikan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo,” tandas Agus . isi/01 13


Liputan Khusus

Wanita Dibonceng Ngangkang,

Dilarang ! Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran, menghimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Alasannya, untuk peningkatan dan mendukung Syariat Islam yang telah ada Qanun-nya di Aceh. Kini, surat edaran yang dianggap kontroversi itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

S

Foto: Eksis doc./vn

uadi Yahya menyatakan bahwa kaum perempuan yang duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor, tidak sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. "Sebenarnya budaya Aceh, bagi perempuan, kalau duduk di sepeda motor ini tidak boleh mengangkang, budayanya harus duduk menyamping," kata Suadi. Surat edaran berupa himbauan kepada warga Lhokseumawe, itu menurutnya, mulai berlaku sejak Selasa (02/01) kemarin. "Kita buat surat edaran kepada penduduk kota Lhokseumawe. Kita himbau melalui desa-desa, kampungkampung, kecamatan untuk bisa ini dipatuhi oleh masyarakat," terangnya. Selama satu atau bulan ke depan, lanjutnya, pihaknya akan mengevaluasi sejauhmana efektivitas surat edaran itu berdampak ke masyarakat Lhokseumawe. "Kita lihat perkembangannya. Baru setelah itu kita lakukan (dalam) bentuk aturan seperti aturan walikota atau membuat qanun," tandas Suadi. Suadi mengklaim surat edarannya ini didukung masyarakat Lhokseumawe, setidaknya kalangan ulama di wilayah itu. Menurutnya, alasan yang berkembang di kalangan ulama Lhokseumawe menyebutkan, jika kaum perempuan duduk tidak mengangkang saat dibonceng sepeda motor, terlihat karakter perempuannya. "Kalau duduk mengangkang, itu kayak lekaki, kalau dilihat dari samping. Tapi kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan," jelas Suadi. Ditanya bentuk sanksi bagi kaum perempuan yang tetap duduk mengangkang saat dibonceng sepeda m o t o r, S u a d i b e l u m b e r s e d i a mengungkapkannya. Namun menurutnya, "kalau kita sudah mengeluarkan aturan pemerintah, seperti peraturan walikota, sudah otomatis ada sanksinya". 14

Menanggapi pendapat sejumlah kalangan yang menyebut duduk menyamping di sepeda motor membahayakan keselamatan buat pemboncengnya, Suadi kurang sependapat. "Itu mungkin terjadi, mungkin tidak," katanya seraya menambahkan, itu sangat tergantung kepada yang

mengendarai sepeda motor tersebut. Dia kemudian merujuk praktek duduk menyamping di kalangan pembonceng bersepeda motor di Aceh, yang menurutnya, jarang terjadi kecelakaan. "Jarang ada yang jatuh," tandas Suadi. bbc/01

Akan Diklarifikasi Pemerintah

K

ementerian Dalam Negeri akan mengklarifikasi aturan pemerintah Kota Lhokseumawe yang melarang perempuan membonceng sepeda motor dengan mengangkang. â&#x20AC;&#x153;Semua aturan yang sudah disetujui pemerintah daerah akan kami klarifikasi kembali,â&#x20AC;? ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, saat dihubungi wartawan Kamis, 3 Januari 2013. Secara normatif, kata Donny, Reydonnyzar Moenek, bahwa seluruh peraturan buatan pemerintah daerah telah dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebelum disetujui. â&#x20AC;&#x153;Jadi harus dipastikan dulu, aturan itu sudah disetujui bersama atau belum,â&#x20AC;? ujar dia. Draf larangan di Kota Lhokseumawe bagi perempuan untuk duduk mengangkang kabarnya sedang disiapkan oleh Dinas Syariat Islam Pemerintah Kota Lhokseumawe. "Setelah selesai, baru ada nomornya," ujar Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar. tmp/01 Persada Edisi 15 | Januari 2013


Liputan Khusus

Organisasi Perempuan Protes Larangan Ngangkang Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Aceh dan Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan memprotes peraturan Wali Kota Lhokseumawe yang dianggap kontroversi. Yakni, tetang larangan perempuan untuk duduk mengangkang di sepeda motor.

"

Saya agak bingung melihat peraturan ini. Apakah ini untuk melindungi atau untuk apa?" ujar Sekretaris Eksekutif LBH Apik Aceh, Roslina, Kamis, 3 Januari 2013 lalu. Roslina menambahkan, seharusnya Pemerintah Kota Lhokseumawe mengkaji manfaat dan mudarat dari sebuah aturan sebelum diputuskan. "Di negara lain, justru duduk mengangkang itu harus, demi keselamatan penumpang," katanya. Dia juga menuding peraturan ini diskriminatif terhadap orang miskin, yang hanya bisa memiliki sepeda motor. "Bagaimana dengan pengendara mobil? Mengapa mereka bisa satu mobil dengan yang bukan muhrimnya? Ini bikin bingung saja," katanya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Neng Dana Affiah menilai rencana tersebut tidak produktif dan tak ada faedahnya bagi perempuan. Menurut Dara, peraturan tersebut nantinya malah bakal merugikan perempuan. "Peraturan harus memiliki manfaat bagi warga, terutama perempuan. Jika peraturan tersebut tidak memiliki manfaat apa pun, ia hanya akan menghabiskan dana daerah dan menguntungkan si pembuat aturan," kata Dara saat dihubungi, Jumat, 4 Januari 2013 Dasar dibuatnya larangan

mengangkang bagi perempuan tersebut juga dianggap tidak jelas tolok ukurnya. "Jika alasannya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, apa tolok ukur ketidakseriusannya? Argumentasi akademis ini harus melalui pengujian publik," ujarnya. Dara menilai pemerintah lebih baik membuat kebijakan yang bermanfaat. Contohnya, mendirikan lembaga-lembaga layanan korban kekerasan yang terintegrasi dengan puskesmas. Dengan begitu,

perempuan korban kekerasan akan memiliki akses terhadap pemulihan kondisi psikologis. Alih-alih membuat peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan, pemerintah disarankan Komnas memperbaiki kualitas pendidikan perempuan, baik dengan memberantas buta huruf, memperbanyak lapangan kerja, maupun memberdayakan perempuan di ranah publik. tmp/01

Majelis Ulama Setuju Perempuan Tak Duduk Ngangkang

M

ajelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe mendukung kebijakan Wali Kota Lhokseumawe yang melarang perempuan yang membonceng sepeda motor untuk duduk mengangkang. "Ini kebijakan positif," kata Ketua MPU Kota Lhokseumawe, Tgk. Asnawi, Kamis, 3 Januari 2013. Menurutnya, perempuan yang tidak duduk mengangkang di motor lebih sopan. Tapi, dia menyarankan agar peraturan ini dikhususkan kepada perempuan yang membonceng dengan orang yang bukan muhrimnya. Persada Edisi 15 | Januari 2013

"Kalau pasangan yang bukan muhrimnya, sangat vulgar kalau membonceng duduknya begitu di atas sepeda motor," ujar Tgk. Asnawi. MPU Kota Lhokseumawe juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menerima kebijakan ini dengan niat ikhlas kepada Allah. Jika diterapkan, Lhokseumawe akan sangat terlihat islami. "Di rumah saja tidak bagus kalau perempuan mengangkang, apa lagi di atas sepeda motor," kata Asnawi. tmp/01 15


Opini

Jer Basuki Mawa Bea

T

ulisan Jer Basuki Mawa Bea di lambang Provinsi Jawa Timur tentu memiliki makna yang sangat dalam, dan memiliki maksud serta tujuan yang luhur. Jer artinya 'agar'. Basuki bermakna 'bahagia, sejahtera'. Mawa berarti 'dengan' dan Bea adalah biaya. Jadi secara keseluhan nasihat di atas bermakna: “Untuk mencapai sesuatu maka orang harus mau berkorban”. Sesuatu dapat berwujud apa saja, termasuk kebahagiaan, kesejateraan, kesehatan, pendidikan, jabatan dan sebagainya. Pada umumnya orang sudah mengetahui prinsip hidup jer basuki mawa bea, tetapi dalam banyak hal tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah berusaha, tetapi kenyataannya tidak mau berkorban. Berkorban itu banyak wujudnya. Bisa berwujud waktu, dana, kerja keras, keuletan, kegigihan, kesabaran, penderitaan dan mungkin juga korban perasaaan dan kekecewaan. Banyak orang tidak berpikiran terbuka (open minded). Orang Jawa menyebut orang yang tidak open minded dengan istilah “gugu karepe dhewe” atau hanya mendengar dirinya sendiri, alias tidak mau mendengar pendapat orang lain. Orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain itu disebabkan karena takut dikira tidak pandai atau tidak mampu. Nah orang yang demikian ini tidak bersedia berkorban dalam proses mencapai tujuannya. Padahal mendengar tidak berarti harus setuju dan menurut saja. Yang penting kita bersedia mendengar dulu dan untuk itu kita perlu menyingkirkan ego kita sebagai pengorbanan. Banyak orang tidak bersedia kerja keras, bukan karena malas tetapi karena berwatak “perhitungan”. Orang yang berwatak perhitungan senang berucap “Mengapa harus berkerja keras kalau gajinya sama saja”. Orang yang bersikap semacam ini jelas tidak memiliki cita-cita atau impian untuk menjadi orang yang berguna. Hidupnya dibingkai dari satu hari ke hari yang lain. Orang semacam ini mempunyai harga diri (self esteem) yang rendah karena tidak bersedia membayar ongkos untuk menjadi orang yang berguna. Kalau kita menghayati prinsip hidup 'jer basuki mawa bea' maka dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang sabar, tekun, gigih dan ulet dalam mengerjakan sesuatu atau berusaha mencapai sesuatu. Setiap kali merasa putuh asa atau frustrasi dalam proses mencapai sesuatu dan ingat akan prinsip 'jer basuki mawa bea', maka kita akan bersemangat kembali. Kesulitan, kendala, halangan, waktu, dan segala yang kita korbankan itu adalah sekedar ongkos.

Sikap 'jer basuki mawa bea' dapat memotivasi diri kita untuk meyakini keberhasilan. Orang bijak mengatakan bahwa keberhasilan itu ada dibalik kegagalan. Artinya, kegagalan itu juga adalah ongkos untuk mendapatkan keberhasilan. Secara spiritual, sikap 'jer basuki mawa bea' merupakan perwujudan dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Apa yang dikatakan orang awam bahwa 'putus asa adalah dosa' ada benarnya juga. Dalam setiap upaya kita harus menyakini bahwa keberhasilan merupakan ketentuan dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan menetapkan keberhasilan kalau kita tidak bersedia membayar ongkos berupa pengorbanan. Apakah pengorbanan itu identik dengan penderitaan? Tidak harus demikian kalau kita mempunyai kesadaran bahwa pengorbanan itu merupakan ongkos yang memang harus kita bayar untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang menjadi tujuan. Namun makna dari jer basuki mawa bea, kini sering disalah artikan bahkan disalahgunakan. Misalnya, untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima bekerja disuatu tempat apalagi di pemerintahan maka jer basuki mawa bea ini dimaknai harus memberikan sejumlah uang. Untuk diterima menjadi tenaga teknis yang tidakjelas statusnya sehingga disebut sebagai tenaga siluman ternyata membayar sejumlah uang, padahal dia tidak menerima gaji resmi dan tidak memiliki surat perintah tugas. Untuk diterima menjadi tenaga kontrak menyerahkan sejumlah uang, padahal dia tidak ada yang berani menjamin bahwa kontrak yang diperbaharui setiap tahun itu akan berlangsung terus apalagi untuk selamanya. Untuk ditereima menjadi CPNS tarif sejumlah uang sudah ditentukan bahkan untuk penempatannya ketika sudah ditetapkan sebagai PNS masih ditarik sejumlah uang. Sedangkan untuk mendapatkan posisi jabatan pun ternyata harus membeli dengan sejumlah uang dan transaksi jelas, termasuk memberikan 'upeti' di setiap bulannya. Sungguh bobrok dengan kondisi gambaran tersebut di atas. Sehingga jangan heran ketika pekerjaan tidak terkerjakan dengan benar sebab yang melaksanakan memang bukan tenaga profesional, tetapi yang mau dan kuat membayar. Jangan kaget ketika bawahan diperintah oleh atasan tidak melaksanakan perintah itu, bahkan berani membangkang dan melawan, sebab dia sudah merasa membayar sejumlah uang untuk menempati posisinya. Wibawa atasan pun akan luluh dan runtuh akibat kecerobohan dan semuanya diukur dengan materi atau uang.. Imam Syafii, Direktur LIN-PEKO

LIN-PEKO siap bekerjasama & bermitra dalam kegiatan :

Bersama Membangun Budaya Cerdas & Mandiri

-Survey dan analisa IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan publik di pemerintah maupun BUMN/BUMD (sudah berpengalaman di puluhan instansi pemerintah/ perusahaan sejak tahun 2005), -Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), -Penelitian, Pengujian, dan Menerima Pangaduan, -Informasi, Advokasi dan Mediasi.

Jika anda memiliki keluhan terhadap pelayanan publik dan perlindungan konsumen, LIN-PEKO menerima pengaduan dan konsultasi. 16

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Advetorial

PIMPINAN DAN STAF

INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

PIMPINAN DAN STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Ir. H. NYOTO WIYONO, MS. Kepala

Ir. H. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.

PIMPINAN DAN STAF

PIMPINAN DAN STAF DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PONOROGO Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Drs. ADRI SUSILO, MM Kepala Persada Edisi 15 | Januari 2013

Kepala

Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

BAMBANG TRI WAHONO., SH. MM. Kepala

PIMPINAN DAN STAF DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PONOROGO engucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Ir. H. HARI SUBITO, MM Kepala M

PIMPINAN DAN STAF DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PONOROGO Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Drh. H. SAPTO DJATMIKO, mm. Kepala 17


Gaya dan Wanita

Tips Make Up Untuk yang Berjilbab aat ini banyak sekali kaum wanita yang memutuskan untuk memutuskan untuk berjilbab. Gaya berjilbab perempuan masa kini pun bisa dibilang sangat modis. Selain gaya berjilbab, gaya make up muslimah yang berjilbab pun tidak kalah keren. Ini terbukti dari masih mampu tampil cantik dan chic mereka - mereka yang berjilbab. Tips make up untuk yang berjilbab seperti di bawah ini mungkin bisa dijadikan panutan dalam ber make up supaya kita tetap bisa tampil cantik dan menarik selama mengenakan jilbab:

S

1. PILIH KOSMETIK YANG HALAL Ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Cari label halal di setiap kemasan kosmetik yang kita gunakan. Menggunakan kosmetik yang halal akan mampu membuat kita merasa tenang, jauh dari rasa was - was sehingga akan berdampak positif pada pancaran aura kecantikan kita. 2. PILIH WARNA - WARNA NATURAL Sebagai jilbaber, tentu kita harus bisa menyesuaikan diri dalam urusan penampilan. Hindari make up yang tebal sehingga kita akan terlihat menor di depan orang orang. Dengan memilih warna - warna kosmetik yang natural, bisa membantu kita menjadi tampak lebih anggun 3. GUNAKAN KOSMETIK YANG TAHAN AIR DAN TIDAK LUNTUR Kosmetik yang tahan air dan tidak luntur bisa membantu kita terhidar dari emnempelnya bahan kosmetik yang kita kenakan pada jilbab kita. Namun saat ini di masyarakat masih terjadi pro dan kontra akan jenis kosmetik yang tahan air dengan dasar pendapat bahwa bila kita menggunakan kosmetik yang tahan air maka pada saat kita berwudlu, maka air tidak akan bisa masuk ke pori - pori kita. Bila kita menganut faham tersebut, maka sebaiknya kita menghindari kosmetik yang tahan air, dan menggantikannya dengan pemakaian alas bedak, foundation, dan cream yang tipis - tipis saja. 4. GUNAKAN TABIR SURYA / SUNBLOCK drh. H. Sapto Djatmiko, MM Problem utama untuk yang berjilbab adalah warna kulit wajah yang belang karena sebagian terpapar matahari dan sebagiannya lagi tertutup jilbab. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya kita menggunakan tabir surya / sublock selama kita berada di luar ruangan.

18

5. SESUAIKAN WARNA MAKE UP Kita pasti memiliki banyak sekali koleksi jilbab. Baik itu bentuk, warna, model, dll. Sebaiknya kita memnyesuaikan warna make up dengan warna dan model jilbab yang kita kenakan. Adakalanya pada saat tertentu (misalnya saat menghadiri pesta), kita perlu ber make up agak tebal namun tetap harus sesuai dengan busana dan jilbab yang kita kenakan

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Jalan-Jalan

Tahun 2013 Ponorogo Kota Budaya dan Seni Tekad Kabupaten Ponorogo untuk lebih memperhatikan, mengembangkan dan menjadikan tujuan wisata di Jawa Timur lebih serius. Bahkan mentarget dan menjadi skala prioritas, untuk menjadikan Buni Reyog ini sebagai salah satu barometer wisata di regional Jawa Timur

Kami canangkan tahun 2013 Ponorogo menjadi kota budaya dan seni,” demikian kata drh. H. Spato Djatmiko, MM., Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, kepada majalah Persada di ruang kerjanya.. Hal itu tidak berlebihan, sebab Ponorogo memiliki potensi luar biasa di bidang seni dan budaya. Reyog sudah menjadi ikon tingkat Nasioinal bahkan Internasional. bahkan tahun 2012, Masjid Tegalsari berhasil dinobatkan sebagai juara 1 Lomba Anugerah Wisata Jawa Timur Tahun 2012. Masjid Tegalsari adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-18. Masjid ini terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Masjid ini merupakan peninggalan Kyai Ageng Hasan Besari, seorang ulama besar yang hidup sekitar tahun 1742 pada jaman pemerintahan Pakubuwono II. Di dalam masjid tersimpan kitab yang berumur 400 tahun yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Komplek masjid ini sekarang menjadi tujuan wisata religius di Kabupaten Ponorogo. Masjid Tegalsari merupakan bagian dari cagar budaya yang merupakan satu diantara sekian banyak obyek wisata andalan di kabupaten Ponorogo, merupakan peninggalan Kyai Ageng Muh. Besari seorang ulama' sakti dan berbudi luhur yang konon merupakan keturunan ke sebelas Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak kyai yang tumbuh dan berkembang dari keturunan ini diantaranya Kyai Zainal putra kesembilan dari Kyai Muh. Besari yang menjadi Raja Selangor Malaysia, Kyai Moh. Muhji menjadi Raja penerus dari ayahandanya dan nyai Ngaisah Dinobatkan sebagai Sultan Johor Malaysia. Menurut sejarah karena Tegalsari melahirkan orang-orang yang sakti (dekdaya) maka sampai sekarangpun Persada Edisi 15 | Januari 2013

Masjid Tegalsari tampak dari samping belakang dipercaya sebagai salah satu tempat yang mempunyai daya tarik sendiri sehingga muncul keunikan dan kekhasan yang dipercayai oleh banyak orang khususnya Masjid Tegalsari. Untuk lebih mengoptimalkan potensi wisata religi ini, Sapto sudah menyiapkan konsep. Masjid Tegalsari akan dikemas, bukan sekedar wisata religi tetapi juga memberi manfaat lebih jauh dan berkesinambungan..Seperti ketika menyambut pergantian tahun baru Islam yang juga popular dengan Suro, yang digelar berbegai acara, di Tegalsari juga akan dikemas demikian. “Hanya saja masih sedang dicari waktu yang tepat, yakni mengambil momentum haul Hasan Besari. Sekarang masih ditelusuri, setiap di bulan apa yang tepat haul itu diselenggarakan,” ujar Sapto. Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Camat Jetis sebagai wilayah keberadaan Masjid maupun pengurus dan pengelola

Yayasan Tegalsari. Nuansanya juga Islami, misalnya festival Hadrah, Samproh, Musyabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan kegiatan lain yang bernafaskan Islami. Kunjungan wisatata religi ke Tegalsari setiap hari ada, apalagi Kamis sore dan malam Jumat, pasti banyak pengunjung dan melakukan peribadahan di masjid Tegalsari. Bahkan pada setiap malam pada 10 hari terakhir bulan ramadhan, khususnya di malam ganjil, pasti tidak cukup menampung jamaah untuk sholat dan I'tikaf di masjid tegalsari. Bukan hanya puluhan dan ratusan tetapi bisa ribuan orang. “Jadi semua itu harus dikemas yang lebih baik, lebih khusu' dalam beribadah dan tentu juga ada rasa nyaman. Sepulang dari Tegal-sari mungkin ada souvenir khas Tegalsari,” ujarnya. isi/01 19


Kesehatan

Mengatasi Sakit Perut Pada Anak darah putih untuk melawan infeksi. Penelitian di tahun 2007 menunjukkan, bahwa astragalus meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada tikus. Meskipun demikian, harus diingat bahwa suplemen ini akan berkhasiat bila dikonsumsi selama enam sampai delapan minggu. 3. Echinacea Ini merupakan tanaman herbal yang mampu meredakan flu dengan cepat bila Anda mengonsumsinya sejak awal mengalami gejala flu. Namun herbal ini juga mempunyai efek samping seperti diare dan gatal-gatal. 4. Vitamin D Nutrisi seperti vitamin D baik untuk mencegah flu dan meningkatkan kekebalan tubuh. Orang dengan kadar vitamin D yang rendah lebih berisiko terkena infeksi pernapasan sebesar 36 persen ketimbang mereka yang mengonsumsi cukup vitamin D.

K

ini, musim penghujan tiba. Tentu, serangan flu akan sering kita derita karena kehujanan. Sebelum memutuskan untuk mengonsumsi obat, tak ada salahnya Anda mencoba beberapa suplemen yang mampu melawan virus flu. Mencuci tangan, makan makanan bergizi dan latihan fisik merupakan cara ampuh untuk mencegah flu. Namun bila Anda sudah terkena flu, tak perlu terlalu khawatir. Sebab, ada suplemen yang dapat Anda konsumsi untuk menyembuhkannya. Apa saja? Berikut penjelasannya. 1. Omega 3 Jika Anda tidak suka makan ikan, konsumsi suplemen omega-3 setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Suplemen ini mampu meningkatkan aktivitas fagosit, sel-sel yang melawan bakteri flu. Selain itu, omega-3 juga mampu melindungi paruparu dari flu dan infeksi pernapasan. 2. Astragalus Astragalus adalah akar dari pengobatan China yang merangsang produksi sel 20

5. Suplemen Ginseng Mengonsumsi dua kapsul suplemen ginseng setiap hari membantu orang sembuh dari flu dua kali lebih cepat

dibandingkan pasien yang memakai plasebo. Ginseng mengandung senyawa yang meningkatkan sel darah putih dan interleukin yang dibutuhkan oleh sistem kekebalan tubuh. 6. Seng Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 30 mg suplemen seng sejak awal gejala flu mampu mempercepat kesembuhan. Tapi jangan mengonsumsi terlalu banyak, karena mengonsumsi seng lebih dari 50 mg per hari dapat menekan sistem kekebalan tubuh dan menghambat penyerapan mineral penting lainnya. 7. Vitamin C Anda dapat makan makanan atau buahbuahan dan sayuran yang mengandung vitamin C. Tetapi jika Anda tidak punya waktu, Anda juga bisa mengonsumsi suplemen vitamin C. Sebuah studi pada tahun 2007 menunjukkan bahwa suplemen ini dapat mencegah dan mengobati flu. Namun, jika Anda mengambil terlalu banyak suplemen vitamin C, Anda bisa berisiko terkena batu ginjal, gangguan lambung, atau perdarahan.

Manfaat Lain Air Kelapa

A

ir kelapa dikenal memiliki banyak khasiat, khususnya untuk wanita hamil. Tapi ternyata air kelapa juga baik untuk wanita yang ingin menurunkan berat badan. Selain itu, juga bisa sebagai minuman antipenuaan. Para ilmuwan India mengatakan, satu cangkir air kelapa mengandung sekitar 46 kalori, sedangkan santan kelapa mengandung 550 kalori. Mereka percaya air kelapa dapat membantu menurunkan berat badan, sebab rasa manis manis dari air kelapa membantu kita melupakan makanan penutup dan mengatasi keinginan yang besar untuk makan. Air kelapa tidak mengandung lemak, tapi banyak mengandung gula alami dan mineral, dan juga kaya magnesium, potassium serta serat. Air kelapa juga bisa menjadi pengganti cairan tubuh yang kurang, komposisi

khusus elektrolit yang ada di dalamnya. Menurut komposisinya, air kelapa bentuknya seperti plasma, karena itu selama masa perang dahulu, air kelapa digunakan sebagai larutan garam. ***

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Warta konsumen

Promosi Barang yang Menyesatkan Pertanyaan : Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi, sebab kehadiran rubrik suara konsumen sangat bermanfaat, sangat menambah wawasan bersama. Baru-baru ini saya menerima kiriman surat yang berisi pemberitahuan bahwa saya telah terpilih menjadi salah satu pemenang undian dalam rangka promosi suatu barang dari toko tertentu. Entah dari mana ia mengetahui nama dan alamat saya. Dalam surat itu disebutkan bahwa saya dapat mengambil salah satu jenis barang yang tertera secara gratis selama masa promosi. Tertarik untuk membuktikan kebenaran isi surat tersebut, saya pergi ke toko yang sedang berpromosi. Ternyata, untuk mendapatkan barang yang gratis itu, saya harus membeli sejumlah barang lainnya terlebih dahulu di toko itu, baru kemudian mendapatkan barang yang dipromosikan secara gratis. Setelah saya dihitung-hitung harga barang yang harus dibeli tersebut sama dengan harga barang sejenis ditambah barang yang diberi secara gratis bila dibeli di toko lainnya. Barulah saya menyadari bahwa ini adalah salah satu bentuk permainan dagang yang memanfaatkan kelengahan si pembeli, yang sedang dilakukan oleh si penjual kepada calon pembeli. Apa benar, model pemasaran seperti ini banyak diterapkan oleh penjual dengan beberapa variasinya dan hanya sedikit perbedaan? Lalu bagaimana cara-cara pemasaran seperti itu yang dilakukan oleh si penjual? Atas tanggapannya diucapkan terima kasih. Didin, Madiun, Jawa Timur. Penjelasan : audara Didin, tampaknya konsumen kita memang harus meningkatkan lagi ketelitian dan kehati-hatianya sebelum membeli. Jangan langsung menelan bulat-bulat seluruh isi iklan/ promosi. Karena dibalik indahnya iklan/ promosi, boleh jadi terdapat pengecohan, pengelabuhan bahkan penipuan yang dapat merugikan konsumen. Model promosi dagang yang Saudara alami sebenarnya bukanlah hal baru yang terjadi di dunia pemasaran barang/ jasa, cara-cara seperti itu telah dimulai belasan tahun yang lalu. Bila cara-cara seperti itu masih terjadi sampai sekarang, hal ini menunjukkan masih kurang aktifnya konsumen untuk mempertahankan hak-haknya dan masih lemahnya posisi konsumen terhadap produsen atau penjual, serta masih belum adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha untuk menuhi kewajibannya dalam melakukan kegiatan usahanya. Sejak dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Pasal 7 huruf a dan c misalnya, menentukan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 8 ayat (1) huruf f, menentukan bahwa; pelaku usaha dilarang untuk tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa. Lebih tegas lagi dinyatakan pada Pasal 13 ayat (1)

S

yang menentukan bahwa, "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya." Jika ternyata Saudara telah melakukan pembelian barang tersebut dengan cara-cara promosi seperti itu, dan Saudara merasa dirugikan serta bermaksud untuk menuntut pelaku usahanya, maka ancaman terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini, menurut Pasal 62 ayat (2) UUPK, adalah pidana penjara 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan kemungkinan dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Tentu saja tuntutan melalui peradilan umum ini merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang dapat Saudara (konsumen) lakukan, setelah melakukan upaya damai secara langsung kepada pelaku usaha atau melalui penyelesaian dengan perantara lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Kota Saudara. Saudara sebaiknya juga melaporkan cara-cara pemasaran seperti itu ke pihak kepolisian karena perbuatan itu mengandung unsur perbuatan curang (Pasal 378 Jo. Pasal 383 KUHP) dan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen yang bersifat pidana.***

Rubrik Informasi & Konsultasi Pelayanan Publik Perlindungan Konsumen

Bersama Membangun Budaya Cerdas & Mandiri

Persada Edisi 15 | Januari 2013

Kerjasama LIN-PEKO dengan Majalah Persada Masyarakat yang ingin menyampaikan informasi, keluhan atau pengaduan dan bertanya seputar Pelayanan Publik dan Perlindungan Konsumen, silahkan Menghubungi 085233576888 email : persada_redaksi@yahoo.com, atau awis.fafi@yahoo.com

21


Inspirasi

5 Langkah Cerdas dan Logis Mencapai Impian

R

encana Anda tahun ini mungkin sama dengan rencana Anda di t a h u n l a l u . Te t a p i k a r e n a kurangnya perencanaan sampai akhir tahun maka rencana tinggal rencana. Cita-cita Anda untuk memiliki tabungan, melunasi hutang, memiliki rumah atau kendaraan belum tercapai. Anda belum dapat mewujudkan rencana Anda. Maka, jangan biarkan tahun ini berlalu tanpa ada hal berharga yang bisa Anda dapatkan. Mengelola keuangan membutuhkan disiplin dari pihak Anda. Lakukan hal-hal berikut untuk mengelola uang Anda. 1. Menabung Prioritaskan untuk menabung. Bagi sebagian orang ini hal yang cukup sulit karena merasa penghasilan mereka masih kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari sehingga rasanya mustahil u n t u k m e n a b u n g . Te t a p i , d a l a m mengelola keuangan, ini adalah hal utama yang harus dilakukan. Caranya adalah dengan dengan segera menyimpan uang setelah gajian. Anda dapat menyimpannya di bank atau di tempat yang cukup aman. Menyisihkan sebagian uang akan membantu untuk mengurangi keinginan untuk membelanjakannya. Besarnya uang yang ditabung, minimal 5% dari penghasilan. Segera sisihkan bagian ini. Anda dapat pula mengikuti program-program yang ada di bank dimana setiap bulannya akan didebet sejumlah uang atau Anda wajib menyetorkannya. 2. Anggaran Anggaran mencatat bagaimana penghasilan digunakan. Membuat anggaran akan membantu untuk memantau, mengendalikan bahkan mengurangi pengeluaran Anda. Dengan mengetahui kemana saja atau dibelanjakan apa saja penghasilan, Anda akan terbantu untuk mencapai tujuantujuan keuangan Anda. Agar tujuan keuangan Anda tercapai, maka jangan biarkan pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukan atau besar pasak daripada tiang. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali, yang kita belanjakan adalah hal-hal yang kita inginkan padahal belum tentu hal itu benar-benar kita perlukan. Ingat, bahwa ada tujuan-tujuan finansial yang ingin Anda capai. 22

3. Perencanaan Penting agar Anda membuat perencanaan. Misalnya seperti yang sudah Anda rencanakan untuk memiliki rumah atau apartemen. Jika belum memiliki sejumlah uang untuk membelinya, dapat dengan mencicil. Hanya saja, pastikan perhitungan Anda dengan tepat agar Anda tidak terlilit hutang yang tidak perlu. Baik juga jika tulang punggung merencanakan untuk ikut asuransi yang dapat melindungi keluarga agar jika terjadi hal yang buruk tidak terlalu mempengaruhi keuangan. Orang tua juga dapat merencanakan untuk dana pensiun agar selanjutnya tidak membebani anak mereka. 4. Investasi Memilih investasi yang tepat dapat menambah pundi-pundi tabungan Anda. Sebelum memulai investasi, sebaiknya pelajari dahulu tentang investasi tersebut agar Anda lebih memahami dan tidak ditipu. Sebaiknya pilih investasi yang aman dengan

tambahan yang rasional. Jangan cepat tergiur dengan bunga atau hasil dari investasi yang berlebihan. 5. Seimbang Jangan korbankan kesehatan fisik atau emosi keluarga hanya semata-mata ingin mengumpulkan kekayaan. Jika sakit atau terjadi masalah dalam keluarga, tidak akan ada kedamaian batin yang dimiliki. Akibatnya, pikiran menjadi kacau dan mungkin ada banyak uang yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini. Lima langkah tersebut akan membantu Anda mencapai cita-cita finansial dan membuat hasil kerja keras Anda tidak sia-sia. Membantu Anda memiliki harta sebagai buah dari hasil kerja keras yang dapat dinikmati. Kehidupan tidak menentu. Maka, saat Anda masih memiliki kesempatan untuk menyisihkan penghasilan Anda, lakukan hal itu agar tidak menyesal di kemudian hari. Persada Edisi 15 | Januari 2013


pendidikan

MK Bubarkan RSBI

K

eputusan itu dibuat MK setelah memeriksa bukti dan mendengarkan pendapat pemerintah serta anggota legislatif. "Menurut Mahkamah, permohonan penggugat ini dinilai beralasan menurut hukum. Mahkamah mengabulkan gugatan tersebut," kata Hakim Ketua Mahfud MD saat pembacaan putusan di ruang sidang MK, Jakarta. Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non-RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti diketahui, materi yang digugat adalah Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan sekitar 1.300 sekolah berlabel RSBI. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Taufik

Kurniawan yang membawahi bidang pendidikan menilai keputusan itu sudah tepat. Hal ini karena sistem RSBI membuat adanya kesenjangan di antara anak didik. "RSBI membuat peluang adanya kontroversi dan penyimpangan. Ada kesenjangan status antara anak didik satu dan anak didik lain. Ada kesan elitis dalam penerapan RSBI ini," ujar Taufik, Selasa (8/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. Ia juga berharap agar setelah RSBI dihilangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi menerapkan sistem serupa dengan nama yang berbeda.

"Jangan muncul istilah lain yang tidak menimbulkan semangat kesetaraan dan istilah lain untuk akal-akal dalam pengambilan keputusan," ucap Taufik. Untuk tahap selanjutnya, Taufik mengatakan, DPR akan segera melakukan rapat konsultasi antara Komisi X dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas pelaksanaan dari keputusan MK ini. Taufik berharap agar keputusan MK ini bisa menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan ke depan. "Jangan jadikan lagi sistem pendidikan kita jadi kelinci percobaan," kata Taufik. syo/01

Mendikbud: Sekolahnya Nggak Bubar

O

rang tua murid siswa RSBI tidak perlu resah terhadap pembatalan aturan RSBI tentang oleh MK. Kegiatan belajar mengajar tetap akan bisa berlangsung dengan status baru sebagai Sekolah Kategori Mandiri. "Yang jelas sekolahnya nggak bubar," ujar Mendikbud M. Nuh dalam konferensi persnya di Kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (8/1/2013). Mendikbub mengatakan peralihan status mantan sekolah RSBI menjadi Sekolah Kategori Mandiri ini ada dasar hukumnya. Yaitu berdasar pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Persada Edisi 15 | Januari 2013

Maka penghapusan RSBI dari sekolahsekolah pemerintah tidak berarti sekolah yang bersangkutan harus dibubarkan secara serta merta sebagai konsekwensi putusan MK tersebut. Kemendikbud akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan MK dan dinas-dinas pendidikan di daerah untuk menindak-lanjuti penghapusan RSBI tersebut. "Tidak terus serta merta besok dicopot papan RSBI-nya juga," kelakar Nuh. Rencananya, dana subsidi yang selama ini digunakan untuk mendukung sekolahsekolah RSBI akan dibagikan kepada sekolah-sekolah berprestasi. Cara ini juga dapat meningkatkan kompetisi sekolahsekolah untuk meningkatkan kualitasnya. "Seperti kalau ada perguruan tinggi yang mempunyai program yang meningkatkan

prestasi, maka kita kasih hibah. Nanti sekolah juga seperti itu, manapun yang memiliki potensi bisa kta berikan hibah, sehingga mereka terpacu berkompetisi," tutur Nuh. MK menghapuskan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. MK memutuskan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan bentuk liberalisasi pendidikan. Sebelumnya juga diberitakan, para orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran mahal. dc/01 23


Hukum&Kriminal Sekda Ponorogo Dituding Gegabah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo DR. Drs. Agus Pramono, MM., dinilai sebagian pihak telah “kecolongan” dan melakukan tindakan gegabah setelah menadatangani “nota kesepakatan”.

N

ampaknya, nota kesepakatan yang selanjutnya dijadikan baliho berukuran besar dan di pasang di pinggir depan pintu utama kantor Pemkab itu menuai pro dan kontra. Terbukti, baliho tersebut hanya terpasang sehari semalam saja. Meski berlabel nota kesepakatan, namun ada yang menganggap tidak memenuhi kaidah nota kesepakatan, justru lebih kepada semacam pernyataan. Menilik dalam www.artikata.com, bahwa kesepakatan itu berarti kemufakatan, perjanjian, suara bulat, konvensi, persetujuan. Disebut semacam pernyataan, pasalnya, judul dengan isi tidak relefan dan jika nota kesepakatan maka lazimnya antar pihak. Yang terjadi justru sejenis pernyataan seseorang dengan saksi elemen masyarakat. Apalagi isinya memuat perselingkuhan dan korupsi juga suap yang sebenarnya itu semua sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Padahal, jika itu terjadi, yang bertugas untuk menangani sudah ada institusi penegak hukum. Sanksi bagi PNS tentu Bupati yang berwenang, itu pun bisa diberikan jika sudah dinyatakan bersalah oleh penegak hukum. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Majalah Persada tidak berhasil melakukan konfirmasi dengan Sekda Agus Pramono. Sudah ditelfon beberapa kali ternyata tidak mau menerima, di SMS juga tidak ada jawaban untuk kesediaan menerima dan

baliho kesepakatan jadwal waktu bertemu. Selanjutnya, Majalah Persada mengirim SMS dengan harapan ada jawaban. Ada empat pertanyaan lewat SMS tersebut, yakni : 1 “Nota kesepakatan yang ditandatangani Sekda Kab. Ponorogo dengan saksi elemen masyarakat oleh sebagain tokoh masyarakat dianggap tidak tepat, apa dan bagaimana tanggapan Bapak?” 2- “Sejumlah sumber diintern Pemkab Ponorogo menyebutkan Bapak Sekda menyatakan menyesal menandatangani nota kesepakatan tersebut setelah ternyata dibuat baliho dan dipasang dipintu utama Pemkab Ponorogo, apa benar demikian?”. 3- “ Apakah tindakan Bapak menandatangani nota kesepakatan tersebut sudah sesuai ketentuan peraturan?”. 4- “ Apakah nota kesepakatan tersebut menurut Bapak benar sudah memenuhi kaidah sebagai suatu nota kesepakatan?” Namun, sampai berita ini ditulis masih belum juga ada jawaban. 24

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Hukum&Kriminal

Tindakan Sekda Tidak Tepat dan Tidak Proporsional Soepadjar : Sungguh Kasihan Sekda, Dia Bisa Didiskritkan Semua Pihak Tindakan yang dilakukan DR. Drs. Agus Pramono, MM., Sekreatris Daerah Kabupaten Ponorogo menandatangani nota kesepakatan, mendapat perhatian serius dari, Drs H. Soepadjar M.Si., yang juga mantan seorang Sekretaris Daerah 10 tahun.

Ini bukan nota kesepakatan tapi pernyataan, jadi ini pernyataannya Agus Pramono didukung oleh saksi-saksi. Seorang S-3 kalau misalnya tidak faham dengan yang ditandatangani terus bagaimana. Sebab kalau nota kesepakatan itu antar pihak dan harus dibicarakan terlebih dahulu, lalu membuat rumusan bersama,” tandasnya sambil terus mencermati copy kertas yang berisi nota kesepakatan tersebut. Bahkan menurut Soepadjar, yang dilakukan Agus dinilai tindakan tidak tepat dan tidak proporsional karena pernyataan seperti itu seolah-olah ini idenya dia, dan minta didukung elemen masyarakat. Lain kalau yang membuat pernyataan adalah kelompok masyarakat, Sekda cukup mengetahui, jadi dibalik. “Ini tidak bisa dikatakan nota kesepakatan, judul dengan isi tidak relefan. Mencermati isinya, ini menjadi pernyataan sekda, didukung oleh elemen masyarakat, ini tidak pas. Boleh dikatakan, Sekda ini kecolongan, kurang diresapi, kurang dipikir secara mendalam proporsi pernyataan ini. Kalimat dan isi pernyataan ini pun menurut saya juga tidak pas dan tindakan menandatangani ini gegabah,” kata Soepadjar kepada Majalah Persada di rumahnya, timur jembatan Sekayu. Lalu Soepadjar memberi contoh, kalimatnya kurang lebih begini, kami yang bertanda tangan dibawah ini, satu ini, dua ini, dan seterusnya, bersama-sama menyatakan pendapat bahwa; satu, menentang perselingkuhan dikalangan aparat; kedua komitmen dalam rangka pemberantasan korupsi, dan selalu melakukan usaha bersama mencegah agar tidak terjadi perbuatan tersebut. Mestinya, lanjut mantan Sekda Nganjuk ini, kalau memang ada kejadian perselingkuhan, korupsi dan suap, itu diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Toh semua itu juga sudah diatur oleh ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya. “Sungguh kasihan sebenarnya Sekda ini, dengan menandatangani ini, dia bisa didiskritkan oleh semua pihak. Artinya yang membuat pernyataan ini bisa mendiskreditkan dia, dari lingkungan Pemkab sendiri dia juga didiskritkan termasuk oleh atasannya. Khan dia masih bawahan bupati, apakah dia bisa mengambil langkah sendiri tanpa bupati, khan tidak bisa. Bahkan kalau terjadi tindak pidana, sudah ada institusi penegak hukum tersendiri yang menangani,” ujar Soepadjar sambil berkali-kali menggelengkan kepalanya. Soepadjar menambahkan, secara struktural,

Persada Edisi 15 | Januari 2013

dia ini bukan orang nomor satu. Diatasnya masih ada bupati, jadi kalau ada komitmen dengan masyarakat termasuk membuat pernyataan seperti ini, mestinya Sekda tidak bisa dan tidak perlu membuat pernyataan itu.Sebab komitmen seperti itu otomatis menjadi tugas yang sudah melekat pada fungsi dia sebagai seorang pimpinan unit kerja. “Jadi sebagai seorang pimpinan unit kerja itu sudah sewajarnya, bahkan sudah seharusnya kalau tau ada anak buahnya menyimpang, dia bertindak. Tidak perlu ada pernyataan seperti ini, yang punya kewenangan ini Bupati, bukan sekda,” katanya. Lebih-lebih kedudukan dia sebagai sekretaris daerah, lanjut Soepadjar, itu kan harus menempatkan posisi itu sebagai seorang profesional. Profesional itu berarti juga dia adalah seorang idealis bagaimana dia melakukan tugasnya itu menjadi baik. Membina para pegawai menjadi baik. Soepadjar juga mengupas, kalau pernyatan hanya perselingkuhan dan korupsi juga suap, itu tidak lengkap. Jika ada kabar perselingkuhan, apa bisa membuktikan perselingkuhan. Berselingkuhan itu apa seseorang yang boncengan, pergi bersama naik mobil, apakah itu perselingkuhan? Itu belum bisa, jadi tidak mudah membuktikan kasus-kasus seperti ini. Lalu tindak korupsi, nah ini apa dia bisa hanya dengan membuat pernyataan akan segera ditindak, sebab masih ada proses. Jadi, dia

tidak bisa bertindak sendiri, kalau memang bertindak, harusnya dia sebagai seorang pimpinan unit kerja yang membawahi seluruh unit kerja PNS di Kabupaten Ponorogo. “Kalau dia membuat dan menandatangani pernyataan seperti ini tidak bisa mengatasnamakan Sekda, dia menyatakan pribadi bisa, silahkan. Tetapi kalau dia menandatangani atas nama Sekda dan membubuhkan stempel resmi sekda, menurut saya ini tidak tepat,” katanya sambil mengarahkan jari telunjuk ke stempel Sekretariat Daerah dan tandatangan Agus Pramono. Bukan berarti, lanjut Soepadjar, kalau tidak menyetujui pendapat seperti ini lalu kita tidak memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan menindak perbuatan negatif dan melanggar norma maupun hukum/ aturan. Justru harus menjadi komitmen bagi semua PNS. “Lebih-lebih Agus sebagai kader yang ada di lingkungan Depdagri, karena dia adalah alumni STPDN, alumni IPP, dan kemudian S-3-nya bidang managemen, maka semestinya dia harus melakukan tindakantindakan menertibkan ke dalam dulu dan secara preventif menjaga agar tampilan aparatur pemerintah itu baik,” pesan Soepadjar yang juga sesepuh STPDN ini. (00)

25


Hukum&Kriminal

Ceroboh Pejabat Tandatangani Nota Kesepakatan

N

ota Kesepakatan Pejabat Pemda Ponorogo dengan Masyarakat, dinilai sebagian pihak sebagai hal yang aneh, janggal, lucu, kontroversi dan kontra produktif. Bahkan secara ekstrim ada yang menyebut pejabat yang bertandatangan tersebut telah melakukan tindak keteledoran, kelengahan dan ceroboh tingkat tinggi. Demikian dikatakan Suhanto, mantan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang kini tinggal di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Ini menanggapi baliho ukuran jumbo “Nota Kesepakatan Pejabat Pemda Ponorogo dengan Masyarakat” yang sempat dipasang di pintu masuk utama lingkup Pemkab Ponorogo, dan hanya malamnya sudah diturunkan itu. Sebelum menandatangani apapun, lanjut Suhan, mestinya harus berpikir jauh, dan tidak berpikir terlalu sempit. Jangan dengan mudahnya membubuhkan tanda tangan dan stempel, tanpa berpikir matang dan lebih dewasa. Mestinya juga mempertimbangkan efek jangka panjang dan mencermati materi atau isinya secara cerdas dan cermat. “Apalagi, secara redaksional dan isi sepertinya tidak mencerminkan sebuah nota kesepakatan. Bukankah nota kesepakatan itu semestinya antar pihak. Dalam hal ini terkesan justru Sekda saja yang membuat 'janji' dan bertanggungjawab serta harus berkomitmen, sedang penandatangan lainnya berstatus sebagai saksi,” ujar Suhan yang juga sangat menyayangkan dengan sikap dan tindakan pejabat tersebut. Padahal, dua point dalam nota kesepakatan itu, kata Suhan baik mengenai tindak asusila seperti perselingkuhan maupun korupsi dan suap, pada dasarnya sudah diatur oleh undangundang, peraturan pemerintah dan aturan lainnya. Tanpa ada nota kesepakatan itu pun secara otomatis Sekda harus bertindak tegas sesuai ketentuan, jika ada PNS yang melanggar aturan. Belum lagi, dalam nota kesepakatan mengatasnamakan masyarakat, lanjut Suhan, masyarakat yang mana, masyarakat mewakili siapa, sebab

26

masyarakat itu luas dan general? Belum tentu semuanya seaspirasi, tidak mesti masyarakat lain memiliki cara pandang sama dalam hal bersikap terhadap hal-hal tersebut. “Jadi jika demikian, kalau ada elemen lain yang minta tanda tangan dan/ atau nota kesepakatan lagi ke Sekda, maka konsekuensinya Sekda harus siap dan mau menandatangani,” tandas Suhan dengan ekspresi serius. Sementara itu, B. Suwandono, SH., seorang pengamat hukum sedikit mengurai, memang nota kesepakatan tersebut dapat dikatagorikan kerjasama. Namun ada hal yang harus diperhatikan. Sesuai dengan Pasal 195 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan daerah lain dan atau " pihak ketiga " ( yang ber-Badan Hukum). Di dalam pasal tersebut telah ditindak lanjuti terkait kerjasama dengan pihak ketiga dengan beberapa peraturan. Misalnya Peraturan Pemerintah RI 50/2007, tentangg

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Ditindaklanjuti dengan Permendagri 19 dan 22 tahun 2009. Selain itu, Permendagri 19/2009 tentang Pedoman Peningkatam Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah, disamping itu juga Permendagri 22/2009 tentang Pe-tunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah. Dalam koridor nota kesepakatan, maka daerah diwakili oleh Gubernur/Walikota/Bupati, adapun secara operasional atau lebih teknis nota kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang dapat dibuat oleh SKPD. Tetapi, dalam perjanjian tersebut, "wajib" menempatkan nomor, tanggal dan tentang.yang ditanda-tangani Bupati sebagai "konsideran". Artinya nota kesepakatan merupakan perjanjian pendahuluan/awal/pembuka saja, yang dalam pemerintah daerah salah satu subyeknya harus Gubernur/Walikota/bupati dan sesuai Pasal 6 (3) Permendagri 22/2009 jelas bahwa dalam rangka pembuatan nota kesepakatan Sekda bertindak sebagai Ketua Tim Koordinasi Kerjasam Daerah yang bertugas, persiapan pembuatan, inventarisasi masalah, menyiapkan acuan, menilai proposal dari pihak ketiga atas pengajuan kerjasama, menyiapkan materi nota kesepakatan dan sekaligus memberi pertimbangan dan masukan kepada Bupati untuk menandatangani atau tidak nota kesepakatan tersebut. “Jika kita lihat berdasarkan Permendagri 54/2009 tentang tata naskah dinas pemda, maka bentuk nota kesepakatan tersebut jauh dari kebenaran, apalagi prosedur pembuatannya. Jika dilihat dari Hukum Keperdataan juga sangat lucu, karena sebuah nota kesepakatan mestinya melibatkan paling sedikit dua pihak, yang ada dalam kesepakatan tersebut. Tapi, kok dalam hal ini haya satu pihak "Sekretaris Daerah" dan Saksi, wah, kasihan bener ya..,” tandasnya sambil geleng-geleng kepala. awh/01

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Seputar Jatim

Magetan Perkosaan dan Percabulan Meningkat

K

asus tidak kejahatan asusila yang ditangani Polres Magetan meningkat 60 persen dibanding tahun 2011. Hingga awal Desember 2012, tercatat ada 16 kasus yang sudah ditangani. "Jumlah kasus asusila tersebut lebih tinggi sekitar 60 persen dibanding tahun 2011 yang hanya 10 kasus. Kasus asusila tersebut meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan," ujar Kapolres Magetan, AKBP Agus Santosa, Kamis (20/12/2012). AKBP Agus Santosa mengatakan sejumlah kasus asusila tersebut mayoritas melibatkan remaja atau anak baru gede (ABG). Bahkan, sebagian besar pelakunya adalah para pelajar mulai sekolah tingkat SMP dan SMA. "Mayoritas yang terlibat di dalamnya adalah ABG. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari orangtua dan sekolah serta kemudahan akses teknologi yang telah merusak ahklak hingga nekat melakukan tindakan kriminalitas," katanya.

Dari 16 kasus yang masuk ke Satuan Reskrim Polres Magetan, hingga kini baru 14 kasus yang sudah diselesaikan dan dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan setempat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Bambang Trianto mengaku prihatin dengan meningkatnya kasus asusila yang melibatkan pelajar atau anak

didik di wilayahnya. "Kami berjanji akan intensif dan melalukan sosialisasi, kunjungan, serta pendekatan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada anak didik serta para guru," ujar Bambang. bj/01

Oknum Aparat dan Wartawan Peras Pengusaha Rokok

S

eorang anggota polisi, dua oknum pecatan TNI AU dan seorang wartawan kompak melakukan pemerasan terhadap salah satu pengusaha rokok di Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, 4 oknum tersebut dibekuk Jajaran Reskrim Polres Pasuruan ketika tengah bertransaksi di sebuah Vila kawasan Prigen. Seorang polisi yang terlibat tersebut berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang berdinas di Dit IV/ Tipid Narkoba Bareskrim Polri. Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama mengatakan, hingga kini proses penyelidikan terhadap aksi pemerasan yang melibatkan perwira Mabes Polri ini terus dalam pengembangan penyelidikan. “Kasus ini terus lanjut,” jelasnya, Senin (7/1/2013). Sementara berdasarkan HM, pengakuan pengusaha rokok korban pemerasan, sebelum melakukan pemerasan di vila, keempat pelaku mendatangi rumah korban dan Persada Edisi 15 | Januari 2013

melakukan penggeledahan home industri rokok yang diduga tanpa cukai. Saat itu para pelaku mambawa bukti 4 bungkus rokok tanpa cukai. Pelaku yang terus menekan itu akhirnya meminta bertemui di sebuah vila. “Meraka meminta uang Rp 200 juta,” ungkap HM. Lantaran tak membawa uang cash, korban pun akhirnya hanya memberikan uang cash sebesar Rp 5 juta. Karena dianggap kurang, para pelaku dengan tegas menolak uang korban dan mengancam akan memproses secara hukum kasus home industri rokok

milik korban yang beredar tanpa pita cukai itu. Karena takut, akhirnya korban bersedia memberikan uang senilai Rp 150 juta. Korban selanjutnya menelepon karyawannya untuk membawakan uang Rp 150 juta ke vila. Nahasnya, selama dalam perjalanan karyawan korban menghubungi anggota Buser Polres Pasuruan. Mendapat kabar ini, petugas langsung meluncur ke TKP dan me-nangkap para pelaku pemerasan ter-hadap bos home industri rokok tersebut. lic/01

SAMPAIKAN KELUHAN DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KE HP. 085233576888 23


Seputar Jatim

Ponorogo Tetap Kondusif

P

asca penetapan KPU bahwa hanya 10 pendeteksian dini. ,” tandas Yusuf serius. parpol berhak mengikuti Pemilu 2014, Sehingga keberadaan FKDM (Forum maka genderang perlombaan politik Kewaspadaan Dini Masyarakat) akan lebih sudah dimulai, tanda lonceng ditingkatkan dan digalakkan untuk menggali dimulainya balapan politik. Kendati begitu, dan menyikapi informasi sejak dini. suhu politik, kondisi dan situasi di Kabupaten Pihaknya juga memberikan apresiasi Ponorogo tetap kondusif. terhadap pertemuan rutin pengurus FKDM “Ini menunjukkan tingkat kedewasaan Kabupaten Ponorogo, tidak ada anggaran berpikir dan bersikap masyarakat. Selain itu dari Pemkab Ponorogo juga tidak lepas dari koordinasi pimpinan dan Bahkan tahun 2013 ini, Bakesbangpol tokoh masyarakat di Ponorogo yang sangat Linmas bekerjasama dengan FKDM bagus,” demikian dikatakan H. Yusuf Pribadi, Kabupaten Ponorogo, dalam berbagai SH., MM., kepala Badan Kesatuan Bangsa kegiatan, baik sosialisasi maupun Politik dan Perlindunganb Masyarakat kunjungan ke FKDM Kecamatan dan FKDM Kabupaten Ponorogo saat dikonfermasi Desa/Kelurahan si Kabupaten Majalah Persada di ruang kerjanya. Ponorogo.Intinya bekerjasama untuk H. Yusuf Pribadi, SH. MM. Kendati demikian, pihaknya tidak lengah melakukan deteksi dini. Kepala Bakesbangpol Linmas sehingga tetap terus menjalin kordinasi dan Sementara itu, Drs. H. Aries Sudarly Kab Ponorogo komunikasi dengan kalangan parpol, tokoh Yusuf, MA., Ketua FKDM Kabupaten masyarakat dan elemen masyarakat di Ponorogo. “Saya berharap, agar kondisi yang sangat kondusif ini tetap Ponorogo menyambut positif rencana kerjasama itu. Kunjungan sama-sama dijaga, dipelihara. Mari sama-sama bergerak dan koordinasi dengan pengurus FKDM tingkat Kecamatan m e m p e r s i a p k a n d i r i m e m u l a i r a n g k a i a n t a h a p a n dijadwalkan mulai Pebruari 2013 di 8 titik. FKDM Kabupaten Ponorogo dibentuk oleh pemerintah dan penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pilgub Jatim 2013 dan memiliki SK yang ditandatangani Bupati Ponorogo. Sebagai Pemilu 9 April 2014 berjalan lancar, sukses, aman dan kondusif,” salah satu wujud tanggung jawab, maka pertemuan pengurus ujar mantan Plt Sekda Ponorogo satu tahun ini. Apalagi rentang waktu pelaksanaan kampanye berlangsung FKDM dengan pola anjangsana antar rumah pengurus FKDM selama 14 bulan (Pebruari 2013 s/d April 2013). Sehingga, lanjut setiap bulan juga tetap berjalan. Untuk konsumsi pun menjadi tanggung jawab dari masingYusuf, dibutuhkan kesiapan aparat di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat. Termasuk terkait dengan linmas, koordinasi dengan masing yang ketempatan. Sedangkan hasil pertemuan berupa rekomendasi dikirim kepada Bupati Ponorogo. FKDM Kabupaten parpol maupun aparat dan pihak lain. Ponorogo juga sudah memberi nomor HP sebagai kontak person “Pemilu dibutuhkan penanganan serius, apalagi pelaksanaan ke Pengurus FKDM Kecamatan dan ternyata ketika ada peristiwa kampanye selama 14 bulan..Bahkan untuk Kabupaten Ponorogo, yang terjadi di desa/kelurahan dan kecamatan juga ada yang selain menghadapi Pileg, pada tahun 2013 juga ada Pilkades sekitar 213 desa, untuk Jawa Timur ada Pilgub. Maka dalam mengirim sms/telf. isi/01 rangka mempersiapkan kondisi daerah Ponorogo, perlu

KUB Nelayan Terima Penghargaan Adibakti Mina Bahari

K

elompok usaha bersama nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mendapat penghargaan Adibakti Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kategori perikanan tangkap teladan tingkat nasional. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Fatkhurozzi, Rabu menyebutkan KUB nelayan berprestasi tersebut berasal dari Desa Kaliuluh, Kecamatan Kebonagung. Mereka berhasil menyabet juara 1 untuk kategori KUB perikanan tangkap teladan setelah menyingkirkan puluhan perwakilan KUB seIndonesia yang mewakili provinsi dan daerah masing-masing. "Penyerahan penghagaan itu sendiri dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat peringatan Hari Nusantara, Minggu (16/12) lalu," kata Fatkhurozzi. Disebutkan, ada beberapa kriteria yang ditetapkan tim penilai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum menetapkan pemenang untuk kategori tersebut, di antaranya usaha kelompok, kebersamaan, dan rekayasa alat tangkap. Salah satu poin penting dari KUB Desa Kaliuluh adalah kemampuannya dalam memecahkan masalah, seperti upaya keras para nelayan untuk tetap setia pada profesinya meski medan dan 28

sarana yang ada masih minim. Contohnya, lanjut kepala dinas kelautan, sebelum dibangun jalan, para nelayan rela mengangkut hasil tangkapan ikan menyusuri jalan terjal berjarak beberapa kilometer menuju daratan. Kegigihan dalam menyiasati kesulitan tersebut adalah hasil tangkapan ikan mereka yang bernilai ekonomis tinggi, antara lain udang lobster dan kepiting. Raihan penghargaan tersebut diakui Fatkhurozzi memberi motivasi tersendiri dalam upaya pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan produksi sumberdaya kelautan maupun budidaya perikanan darat. "Pertahun hasil (budidaya perikanan darat,red) kita sekitar 15.000 ton," ucapnya. Jenis-jenis ikan air tawar yang saat ini tengah dikembangkan masyarakat pesisir/nelayan di Kabupaten Pacitan antara lain adalah budidaya lele dan nila. Hanya saja usaha tersebut masih berskala rumah tangga, sedangkan skala industri baru dilakukan pada jenis udang windu. Sentra pengembangan budidaya ikan air tawar sendiri berada di Desa Tambakrejo dan Banjarsari (Kecamatan Pacitan), Bangunsari, Jeruk (Bandar), Wonokarto (Ngadirojo), serta beberapa wilayah di Kecamatan Pringkuku. ant/01 Persada Edisi 15 | Januari 2013


PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO mengucapkan Turut Berduka Cita atas meninggalnya

Siti Rusmiati, ibu dari Hj. Atika Banowati, SH., M.Si., ( Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo )

pada hari Kamis, 3 Januari 2013 pukul 19.50 WIB di Jogja International Hospital Semoga arwahnya diterima disisi Alloh SWT diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya dan khusnul khotimah

Ketua AGUS WIDODO, SE. Wakil Ketua Drs. H. MARJUKI

Wakil Ketua DWI AGUS PRAYITNO, SH

JAJARAN PIMPINAN DAN STAF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PONOROGO Sekretaris DPRD SUKARNI, SH. MH Kepala Bagian Umum Drs.Edisi JONI Persada 15 |WIDARTO, Januari 2013 M.Si.

Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Drs. HARIADI

Kepala Bagian Keuangan Dra. SUSILOWATI 29


Lintas Peristiwa Magetan

Habis Diruwat, Tucuxi Dahlan Harus Dirawat

T

ucuxi, mobil listrik mirip ferrari milik Menteri BUMN Dahlan Iskan, Sabtu (05/01/13) sore mengalami kecelakaan lalulintas. Mobil itu nyaris masuk jurang setelah menghantam tebing di jalur Sarangan-Magetan. Beruntung, Dahlan selamat dari kecelakaan itu. Mobil senilai Rp 3 miliar kebanggaannya, yang baru dirilis ke publik pada hari Minggu, 23 Desember 2012 lalu itu rusak berat. Mobil derek didatangkan untuk mengevakuasi mobil rancangan alumni ITS mantan karyawan Chrysler, merk mobil ternama Amerika itu, Danet Suryatama. Dahlan mengendarai sendiri mobil itu. Rencananya ia akan mengunjungi Pondok Sabilil Muttaqin (PSM) Takeran, Magetan Jawa Timur. Sebelum berangkat dari Solo, Jawa Tengah, digelar acara Ruwatan, sebuah tradisi tolak bala bagi masyarakat Jawa. Ki Manteb Sudharsono memimpin ruwatan. Ia memanjatkan doa, semoga mobil terhindar dari marabahaya. Mantra dibacakan, air dari sumber di empat penjuru mata angin dipercikkan ke mobil berwarna merah itu. Namun untung tak dapat diraih, mobil itu tak bisa meneruskan perjalanan. Insiden rem blong menghentikannya. Kehendak Tuhan memang tak bisa ditolak. jos/01

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi

K

orban Lumpur Lapindo mengadukan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Mabes Polri karena tak puas terhadap putusan MK. Mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai substansi putusan tidak bisa dilaporkan. "Ya Nggak bisa dong, karena yang menyangkut substansi putusan harus kita hormati walau nggak suka harus kita hormati. Kalau ada yang salah, itu salah ketik, nggak bisa dikriminilasisasi," kata Jimly usai menghadiri acara Silaknas ICMI di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2012). Menurut Jimly, hakim MK hanya bisa dilaporkan jika ada dugaan pelanggaran pidana seperti suap atau korupsi. Sementara terkait putusan, tidak bisa dijadikan landasanan untuk laporan ke polisi. "Kalau karena nggak setuju atau kealpaan mengetik karena teknologi (tidak bisa dilaporkan). Sekarang orang lebih demen copy paste, jadi tinggal copy paste dan tinggal ganti aja. Mungkin karena copy paste jadi masalah, saya rasa itu bukan pidana," jelasnya. Meski demikian, Jimly menuturkan sekalipun ingin tetap diadukan kepada polisi tak jadi masalah. Tetapi polisipun akan mengerti mana laporan yang bisa ditindaalanjuti mana yang tidak bisa. "Kalaupun mau ngadu ke polisi, ya nggak apa-apa. Polisi juga 30

paham mana yang bisa dikriminalisasi mana yang nggak. Kalau gitu, meludah juga perbuatan tidak menyenangkan," ucapnya. "Memang mana yang bisa dikirminaliasi harus kita pilah-pilah, kalau nggak puas dengan putusan yang harus diterima, harus dimaklumi. Itu salah satu cara untuk membangun tradisi negara hukum, lawan pakai upaya hukum. kalau sudah final itu hasil proses panjang hukum," lanjutnya. Sebelumnya, korban Lumpur Lapindo tidak puas terhadap putusan MK atas gugatan isi perpres yang menyatakan ganti rugi akan ditanggung oleh negara. Mereka mengadukan majelis hakim MK ke Mabes Polri dengan dugaan memasukkan data fiktif. Pelaporan tersebut diajukan oleh Laksamana Madya (Purn) Suharto, warga dari pemukiman di luar peta terdampak Lumpur Lapindo. Majelis hakim MK yang menangani permohonan judicial review perpres Lumpur Lapindo dia laporkan dengan tuduhan memasukan data palsu atau keterangan fiktif dalam putusan MK nomer 53/PUU.10/2012. "Kami diminta klien kami untuk melaporkan pidana atas dugaan memasukan data palsu atau fiktif pada putusan tentang kasus Lapindo itu," kata kuasa hukum Suharto, Taufik Budiman, di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin lalu. dc/01 Persada Edisi 15 | Januari 2013


Lintas Peristiwa

Penghasilan Gubernur Jokowi Paling Top se Indonesia

S

udahkah Anda tahu penghasilan bulanan kepala daerah di wilayah Anda? Bila belum, silakan pelototi penghasilan 15 kepala daerah dari gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia ini. Bila Anda bermukim di salah satu wi-layah yang dikomandoi kepala daerah ini, silakan bandingkan penghasilan dan hasil kerjanya! Peringkat ini disusun oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam jumpa pers tentang 'Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012' di kantornya, Jalan Mampang Prapatan 4, Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012). Koordinator Riset Fitra Maulana, memaparkan data ini yang bersumber dari Kementerian Keuangan. DKI Jakarta sebenarnya merajai penghasilan kepala daerah terbesar, namun dikeluarkan dari data karena istimewa. "Karena tata pemerintahan di DKI itu berbeda. APBD DKI Jakarta menggabungkan provinsi dan kotamadya. Jadi pengelolaan anggaran di wilayah tingkat I dan tingkat II jadi satu. Sementara provinsi lain, provinsi punya APBD sendiri, kabupaten/kota punya APBD sendiri. Kalau DKI kan nggak ada APBD Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, makanya tidak bisa dibandingkan dengan lainnya," kata Maulana. Namun Maulana memberikan angka penghasilan Gubernur DKI sebulan Rp 1,2 miliar, per tahun Rp 15,1 miliar. Penghasilan Wagub DKI, tidak berbeda jauh Rp 1,24 miliar per bulan, dan Rp 14,8 miliar per tahun. Nah berikut 15 pasang kepala daerah

yang penghasilannya terbesar: Provinsi 1. Jawa Timur, penghasilan gubernur per bulan Rp 642.360.003, per tahun Rp 7.708.320.036. penghasilan wagub per bulan Rp 627.240.003, per tahun Rp 7.526.880.036. 2. Jawa Barat, penghasilan gubernur per bulan Rp 603.422.043, per tahun Rp 7.241.064.521. penghasilan wagub per bulan Rp 584.942.043, per tahun Rp 7.019.304.521. 3. Jawa Tengah, penghasilan gubernur per bulan Rp 438.097.208, per tahun Rp 5.257.166.498. penghasilan wagub per bulan Rp 422.977.208, per tahun Rp 5.075.726.498. 4. Kalimantan Timur, penghasilan gubernur per bulan Rp 344.087.750, per tahun Rp 4 . 1 2 9 . 0 5 3 . 0 0 0 . penghasilan wagub per bulan Rp 328.967.750, per tahun Rp 3.947.613.000. 5. Sumatera Utara, penghasilan gubernur per bulan Rp 327.251.701, per tahun Rp 3 . 9 2 7 . 0 2 0 . 4 1 1 . penghasilan wagub per bulan Rp 312.131.701, per tahun Rp 3.745.580.411. Kotamadya 1. Surabaya, penghasilan wali kota per bulan Rp 194.122.808, per tahun Rp 2.329.473.690. penghasilan wawali per bulan Rp 187.402.808, per tahun Rp 2.248.833.690. 2. Medan, penghasilan wali kota per bulan Rp 129.674.323, per tahun Rp 1.556.091.880. penghasilan wawali per bulan Rp 123.794.323, per tahun Rp 1.485.531.880. 3. Bandung, penghasilan wali kota per bulan Rp 88.376.201, per tahun Rp 1.060.514.413.

penghasilan wawali per bulan Rp 82.496.201, per tahun Rp 989.954.413. 4. Semarang, penghasilan wali kota Rp 82.433.272, per tahun Rp 989.199.269. penghasilan wawali per bulan Rp 76.553.272, per tahun Rp 918.639.269. 5. Bekasi, penghasilan wali kota per bulan Rp 76.028.893, per tahun Rp 912.346.712. penghasilan wawali per bulan Rp 70.148.893, per tahun Rp 841.786.712. Kabupaten 1. Bandung, penghasilan bupati per bulan Rp 129.596.905, per tahun, Rp 1.555.162.858. penghasilan wabup per bulan Rp 122.876.905, per tahun Rp 1.474.522.858 2. Bogor, penghasilan bupati per bulan Rp 90.730.071, per tahun Rp 1.088.760.849. penghasilan wabup per bulan Rp 84.850.071, per tahun Rp 1.018.200.849. 3. Sidoarjo, penghasilan bupati per bulan Rp 78.519.751, per tahun Rp 942.237.018. penghasilan wabup per bulan Rp 72.639.751, per tahun Rp 871.677.018. 4. Tangerang, penghasilan bupati per bulan Rp 72.639.468, per tahun Rp 871.673.616. penghasilan wabup per bulan Rp 66.759.468, per tahun Rp 801.113.616 5. Bekasi, penghasilan bupati per bulan Rp 71.928.453, per tahun Rp 863.141.431. penghasilan wabup per bulan Rp 66.048.453, per tahun Rp 792.581.431. dc/01

Tahun 2013, Ada19 Hari Libur Nasional

M

enteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menetapkan jumlah libur nasional tahun 2013 sebanyak 19 hari. Libur nasional yang ditetapkan terdiri atas libur bersama dan cuti kerja. Libur bersama untuk tahun 2013 berjumlah 14 hari dan cuti bersama lima hari. "Cuti bersama dan libur nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kemasyarakatan," kata Agung saat ditemui di kantornya, Jakarta. Selain itu, penetapan libur nasional ini juga Persada Edisi 15 | Januari 2013

dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada pegawai negeri sipil (PNS), seperti rumah sakit dan pelayanan publik lainnya. "Untuk pelayanan publik lain, seperti perbankan, hari cuti bersama tergantung atau diserahkan kepada manajer yang bersangkutan," kataAgung. Berikut tanggal-tanggal libur nasional tahun 2013: Libur NasionalTanggalHariKeterangan1 J a n u a r i S e l a s a Ta h u n B a r u 2 0 1 3 2 4 JanuariKamisMaulid Nabi Muhammad SAW10 FebruariMingguTahun Baru Imlek 256412 MaretSelasaHari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 193529 MaretJumatWafat Isa Al Masih9

MeiKamisKenaikan Isa Al Masih25 MeiSabtuHari Raya Waisak 25576 JuniKamisIsra Mi'raj Nabi Muhammad SAW8-9 AgustusKamis-JumatHari Raya Idul Fitri 1434 H17 AgustusSabtuHari Kemerdekaan RI15 OktoberSelasaHari Raya Idul Adha 1434 H5 NovemberSelasaTahun Baru 1435 H25 DesemberRabuHari Raya NatalCuti Bersama5,6, dan 7 AgustusSenin, Selasa RabuHari Raya Idul Fitri14 OktoberSeninHari Raya Idul Adha 1434 H26 DesemberKamisHari Raya Nata. fui/07 31


Lintas Peristiwa

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

PIMPINAN DAN STAF

Sekretariat Daerah ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Sekretariat Daerah

BAGIAN UMUM

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Drs. H. EDDY WIYONO, MM. Kepala

Drs. KUSNENDAR MM. Kepala

KABUPATEN PONOROGO Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Drs. SYAMSUL HUDA, MM. Kepala

PIMPINAN DAN STAF PIMPINAN DAN STAF

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

TRI ENDAH PRASETIANI, SH., M.Si.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

HM. BEDIANTO, SH., MM. Direktur Utama Drs. Subakir, MM. Direktur Umum Drs. Ec. Suwito, MM. Direktur Teknis

Mengucapkan Selamat & Sukses Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk 1. KB Award Provinsi Jawa Timur Terbaik ke-2 2. Pelaksana Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi Provinsi Jawa Timur Terbaik ke3 3. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 4. Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi Jawa Timur, Terbaik ke-3 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama seIndonesia. Diterima Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Yuni Widyaningsih, SH., M.Si., didampingi Ibu Hj. Sulastri Amin, istri Bupati Ponorogo, di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo

Kepala 32

Persada Edisi 15 | Januari 2013


Aneka Berita Kutu Kelamin Paling Doyan Hinggap di Kemaluan Remaja

K

utu tak hanya hinggap di rambut kepala. Makhluk kecil menjengkelkan itu juga suka hinggap di bagian tubuh lainnya yang ditumbuhi rambut seperti ketiak, janggut, dada termasuk rambut kemaluan. Kutu kelamin paling doyan hinggap di kemaluan remaja Kutu kelamin (Pediculosis pubis) atau sering disebut dengan kutu kepiting (crabs) adalah serangga parasit yang ditemukan terutama di daerah kemaluan atau alat kelamin manusia. Istilah kepiting diberikan karena tampilan mikroskopiknya yang menyerupai kepiting. Kutu kelamin dapat mempengaruhi semua orang, namun tingkat tertinggi ditemukan pada remaja, biasanya pada remaja yang sudah aktif secara seksual, baik pria maupun wanita. Hal ini mungkin terjadi karena remaja kurang peduli dengan kebersihan kelamin, di seperti dilansir nlm.nih.gov, Kamis (22/12/2011). Remaja dengan kutu kelamin sebaiknya juga harus memeriksakan diri untuk infeksi seksual lainnya, karena berdasarkan etiologi penyakit, infeksi kutu kelamin diklasifikasikan sebagai infeksi menular seksual (IMS). Penularan biasanya terjadi selama aktivitas seksual. Namun, hal itu juga dapat terjadi melalui kontak fisik dengan objek yang terkontaminasi seperti toilet kursi, seprai dan selimut. Bahkan, beberapa wanita mendapatkan kutu kelamin ketika mencoba pakaian renang. Berikut penyebab dan penularan kutu kelamin, seperti dilansir Emedicinehealth: 1. Sumber infeksi kutu kelamin adalah kontak intim dengan orang yang terinfeksi

2. Karena penularan terjadi selama hubungan intim, hubungan seksual yang sebenarnya tidak diperlukan untuk penyebaran kutu kelamin 3. Kutu kelamin juga dapat ditularkan melalui kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk, seprai atau pakaian. 4. Kutu tidak melompat atau terbang, maka kontak sebenarnya diperlukan untuk transmisi. Seorang individu mungkin memperoleh infeksi karena tidur bersama atau dari handuk 5. Kucing, anjing dan hewan peliharaan lainnya tidak terlibat dalam penyebaran kutu manusia Gejala infeksi kutu kelamin: 1. Gatal dan terbakar di daerah kemaluan 2. Gatal dapat menyebar karena kutu kelamin bergerak ke daerah basah lain dari tubuh seperti ketiak 3. Gatal akan memburuk pada malam hari 4. Menggaruk intens dan lama dapat mengakibatkan kulit terluka dan dapat menjadi terinfeksi oleh bakteri 5. Demam, terbakar ketika buang air keci atau keluarnya cairan kelamin. Sedangkan tindakan perawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi infeksi kutu kelamin adalah: 1. Mengeramasi rambut kemaluan dan wilayah sekitarnya sedikitnya selama 5 menit 2. Bilas dengan baik 3. Menyisir rambut kemaluan dengan sisir bergigi halus untuk menghilangkan telur 4. Beberapa dokter menyarankan menggunting rambut kemaluan dengan pisau cukur listrik nonsharp untuk mengurangi jumlah kutu dan telur.

Kembaran Raja

P

ada tanggal 28 juli 1900, Raja Umberto I dari Italia dan Ajudannya Jenderal Emilio Ponzio-Vagla tiba di kota Monza, beberapa mil dari kota Milan. Hari berikutnya raja diharapkan menyerahkan hadiah dalam pertandingan atletik. Malam harinya dia dan ajudannya mengunjungi sebuah restoran kecil untuk makan malam. Ketika pemilik restoran mencatat pesanan , raja memperhatikan bahwa dia dan pemilik restoran itu praktis seperti orang kembar, dalam wajah dan perawakan. Dia memperhatikan hal itu, dan ketika kedua laki-laki itu melakukan pembicaraan tambahan, hasilnya membuat keduanya tercengang. Kedua laki-laki itu lahir pada tanggal, bulan dan tahun yang sama (14 maret 1844) dikota yang sama, dan keduanya diberi nama Umberto. Keduanya menikah pada tanggal 22 April 1968, istri masing-masing bernama Margaretha. Anak laki-laki keduanya diberi nama Vittorio. Dan pada hari penobatan Umberto sebagai raja, umberto yg lainnya membuka restoran. Raja amat terkejut dengan serba kebetulan ini dan bertanya kepada pemilik restoran bagaimana mungkin mereka berdua belum pernah

Persada Edisi 15 | Januari 2013

bertemu sebelumnya ? sebenarnya, kata Umberto pemilik restoran kepadanya, mereka pernah bersama diberi tanda kehormatan atas keberanian pada 2 peristiwa, pertama kali di tahun 1866, ketika Umberto sebagai serdadu dan raja seorang kolonel, serta kedua kali di tahun 1870, ketika keduanya dipromosikan, menjadi sersan komandan korps. Dengan keterangan ini pemilik restoran kembali ke tugasnya, dan raja kembali ke ajudannya,"Aku bermaksud untuk mengangkat orang itu sebagai Pembantu Raja Italia besok, jangan lupa mengundangnya pada pertemuan besok." Hari berikutnya, memenuhi ucapannya, raja memerintahkan untuk menjemput kembarannya, tetapi mendapati berita bahwa orang tersebut telah meninggal hari itu dalam kecelakaan penembakan. Amat terkejut, raja meminta ajudannya untuk menanyakan kapan acara penguburannya sehingga ia dapat hadir. Pada saat itu terdengar letusan senjata 3 kali, dilepaskan oleh seorang pembunuh. Tembakan pertama tidak mengenai raja, tetapi tembakan kedua menerjang raja dan raja tewas seketika. myh

33


Cafe Rohani

Bahaya Pujian Oleh : A Ilyas Ismail Al Wahid

D

iceritakan, di samping Rasulullah SAW ada orang yang memuji-muji temannya. Lalu, Rasulullah mengingatkannya. Kata beliau, ''Celaka kamu! Kamu telah memotong leher saudaramu itu. Kalau ia mendengar, ia tidak akan senang.'' Kemudian beliau melanjutkan, ''Kalaulah kamu harus memuji saudaramu, lakukanlah itu secara jujur dan objektif.'' (HR Bukhari-Muslim). Hadis tadi mengingatkan kita agar tidak sembarang memuji atau memberikan pujian sekadar asal bapak senang (ABS). Pujian semacam itu selain tidak mendidik, juga sangat bertentangan dengan norma-norma agama. Pujian yang dilakukan secara berlebihan menjadi bagian dari bencana lidah (min afat al-lisan) yang sangat berbahaya. Bahkan dengan pujian itu akan menyesatkan. Apalgi pujian yang tidak mendasar dan kondisi yang sesungguhnya adalah sebaliknya. Lebih fatalnya lagi, ketika orang yang dipuji ternyata tidak menyadari bahwa pujian itu sama sekali tidak mendasar. Namun karena dungu dan kebodohannya, ternyata dia malah merasa bangga dan sangat tersanjung. Ketika seseorang tidak memeiliki kepekaan terhadap kondisi sekitar dan kenyataan yang ada, baik terhadap dirinya sendiri maupun yang di sekelilingnya, maka pujian itu justru menjadi senjata untuk meneguhkan bahwa dirinyalah yang paling baik dan paling berkuasa. Dalam buku Ihya 'Ulum al-Din, Imam Ghazali menyebutkan enam bahaya (keburukan) yang mungkin timbul dari budaya ABS itu. Dikatakan, empat keburukan kembali kepada orang yang memberikan pujian, dan dua keburukan lainnya kembali kepada orang yang dipuji. Bagi pihak yang memuji, keburukan-keburukan itu berisi beberapa kemungkinan. Pertama, ia dapat melakukakan pujian secara berlebihan sehingga ia terjerumus dalam dusta. Kedua, ia memuji dengan berpura-pura menunjukkan rasa cinta dan simpati yang tinggi padahal sesungguhnya dalam hatinya tidak. Di sini, ia berbuat hipokrit dan hanya mencari muka. Selain itu ada kepentingan terselubung guna meraih yang diinginkan, maka segala bentuk dan cara pujian dilakukan. Tidak peka, keterbatasan dan kebodohan orang yang dipuji akan terus dimanfaatkan oleh orang yang memiliki tujuan tertentu dengan berbagai teknis pujian. Ketiga, ia menyatakan sesuatu yang tidak didukung oleh fakta. Ia hanya membual dan bohong belaka. Keempat, ia telah membuat senang orang yang dipuji padahal ia orang jahat

(fasik). Orang jahat, kata Ghazali, jangan dipuji biar senang, tetapi harus dikritik biar introspeksi. Sedangkan bagi pihak yang dipuji terdapat dua keburukan yang bisa timbul. Pertama, ia bisa sombong (kibr) dan merasa besar sendiri ('ujub). Keduanya, kibr dan 'ujub merupakan penyakit hati yang mematikan. Kedua, ia bisa lupa diri dan lengah karena mabuk pujian. Menurut Ghazali, orang yang merasa besar dan hebat, pasti ia lengah. Karena sudah hebat ia merasa tidak perlu bersusah payah dan bekerja keras. Kerja keras hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang merasa banyak kekurangan dalam dirinya. Apalagi jika yang suka dipuji adalah orang sedang memiliki kedudukan dan berkuasa, maka dia tidak akan mempan lagi untuk diberi masukan yang baik bahkan kritikan tajam sekalipun. Itu bukan saja akibat pujian yang lebih dominant diterimanya, tetapi sesungguhnya sekali lagi itu akibat dungu, keterbatasan dan kebodohannya. Sekalipun pujian itu memang benar adanya, namun hal itu semestinya tidak membuatnya besar kepala dan mengesampingkan kritik dan saran masukan. Sebab pujian harus dijadikan bahan instropeksi, jika benar itu menjadi beban moral untuk harus dipertahankan dan jika tidak benar seperti kondisi sesungguhnya, justru harus menjadi wacana untuk memperbaiki diri tanpa harus menuruti hati dan pikiranyang emosi. Kata Ghazali, pujian boleh dilakukan asalkan dapat terhindar dari keburukan-keburukan. Bahkan, terkadang pujian itu diperlukan. Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabatsahabat beliau yang lain. Namun, pujian beliau dilakukan dengan jujur dan penuh kearifan. Beliau juga sadar betul bahwa pujiannya tidak akan menjadikan para sahabatnya itu sombong. Agar tidak mabuk karena pujian, seseorang perlu mengenali dirinya sendiri. Ia tentu lebih tahu dirinya sendiri ketimbang orang lain yang memuji. Dengan begitu, ia tidak akan lengah, karena sadar tidak semua pujian yang dialamatkan kepadanya sesuai dengan kenyataan. Dikatakan, seorang telah memuji Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu, katanya, ''Aku tidak sebagus yang kamu katakan.'' Dalam kesempatan lain, ketika banyak menerima pujian, beliau justru berdoa, ''Ya Allah, ampunilah aku atas perkataan mereka, dan jangan Engkau siksa aku gara-gara mereka. Berikanlah kepadaku kebaikan dari apa yang mereka sangkakan kepadaku.'' Semoga kita terhindar dari bahaya ABS. Amiin ya Rabbal'alamiin. ***

Dalam buku Ihya 'Ulum al-Din, Imam Ghazali menyebutkan enam bahaya (keburukan) yang mungkin timbul dari budaya ABS itu. Dikatakan, empat keburukan kembali kepada orang yang memberikan pujian, dan dua keburukan lainnya kembali kepada orang yang dipuji.

34

Persada Edisi 15 | Januari 2013


PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO mengucapkan Turut Berduka Cita atas meninggalnya Siti Rusmiati, ibu dari Hj. Atika Banowati, SH., M.Si., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis, 3 Januari 2013 pukul 19.50 WIB di Jogja International Hospital Semoga arwahnya diterima disisi Alloh SWT diamuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya dan khusnul khotimah

YUNI WIDIYANINGSIH, SH. Wakil Bupati

H. AMIN, SH. Bupati

DR. Drs. AGUS PRAMONO, MM. Sekretaris Daerah

PIMPINAN DAN ANGGOTA PENGURUS

FORUM KEWASPADAAN DINI (FKDM) KABUPATEN PONOROGO mengucapkan

Turut Berduka Cita

atas meninggalnya Siti Rusmiati, Istri H. Tobron Turejo Anggota Pengurus FKDM Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis, 3 Januari 2013 pukul 19.50 WIB di Jogja International Hospital Semoga arwahnya diterima disisi Alloh SWT diamuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya dan khusnul khotimah Drs. H. Aries Sudarly Yusuf, MA. Ketua IMAM SYAFI'I., S.Sos., MM Sekretaris


majalah persada edisi 15  

majalah persada edisi 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you