PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PORTOFOLIO KEBIJAKAN PUBLIK
KONSEPÂ PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PRO KONTRA PPP IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PPP KONFLIK DALAM PPP
M. RABI'E MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 0877-5007-6882 RABIE@MAIL.UGM.AC.ID
Public Private Partnership - M. Rabi'e
02
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) Definisi Public-Private Partnership (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/KPBU) adalah suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Kontrak, antara instansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta, dimana: pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu. pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. pihak swasta bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut, dan fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.
MENGAPA PPP? Berbagai negara melakukan PPP untuk alasan yang berbeda-beda. untuk memperoleh dana investasi tambahan. (Afrika Selatan) untuk mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia. (Thailand) untuk memperoleh teknologi baru dan yang sudah terbukti keunggulannya. (Korea Selatan) untuk memperbaiki tingkat efisiensi. (Amerika Serikat) untuk meningkatkan kompetisi. (Inggris) untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan. (Filipina) untuk menciptakan kesempatan kerja. (India)
Public Private Partnership - M. Rabi'e
03
DASAR HUKUM PPP PPP seharusnya dipayungi oleh undang-undang khusus, misal: BOT Law atau PPP Law. Seringkali, diatur melalui peraturan pemerintah atau undang-undang komersial biasa. Kadangkala, dimungkinkan hanya karena “tidak dilarang” dalam undang-undang yang berlaku.
PP NO. 68/2012
01
02
Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Penjaminan Infrastruktur beserta Penambahannya
PERPRES NO. 78/2010
03
PERPRES NO. 38/2015
02
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
04
Tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur PMK NO. 8/PMK.08/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU.
SITUASI KONDUSIF UNTUK PPP Beberapa aspek yang mendukung terlaksananya PPP, yaitu: Peraturan yang mendukung Kerangka kebijakan yang berpihak Prosedur yang jelas dan terinci Budaya kompetisi yang sehat Transparansi dalam setiap transaksi Pasar modal yang wajar Pejabat pemerintah yang cukup paham tentang PPP
Public Private Partnership - M. Rabi'e
04
ARGUMENTASI PRO PPP
01
02
03
04
KENDALA FINANSIAL NEGARA
MENGHEMAT PENGELUARAN PUBLIK
TRANSFER RISIKO PEMBANGUNAN
KINERJA SWASTA DIAKUI
Tuntutan publik vs. kemampuan negara Kemampuan negara vs. kemauan politik
Investasi vs. kebutuhan mendesak Investasi vs. retribusi dan bunga
Sistem PPP vs. negara tanpa risiko kerugian Transfer risikop tidak gratis
Sektor swasta vs. efisiensi Sektor swasta vs. legitimasi
Public Private Partnership - M. Rabi'e
05
ARGUMENTASI KONTRA PPP Konsep PPP memang menguntungkan dalam beberapa hal, seperti solusi kendala finansial. Tetapi ingat, semua itu tidaklah gratis karena pihak swasta berorientasi profit. Berikut saya akan rangkum beberapa argumen kontra terhadap konsep PPP.
01
03
KENDALA FINANSIAL DAN KEENGGANAN MENAIKKAN PAJAK
MENGHEMAT PENGELUARAN PUBLIK
Pro Tuntutan publik untuk menyediakan pelayanan dan keengganan untuk menaikkan pajak. Kontra Kendala finansial ialah kemauan dan komitmen politik untuk melakukan pinjaman dalam jumlah yang besar. Krisis keuangan 2008, Inggris menasionalisasi bank sehingga meningkatkan hutang nasional Inggris sebesar 87 M, angka yang jauh lebih besar dari nilai total gabungan semua PPP dan PFI yang pernah ditandatangani 13 tahun terakhir di Inggris (60 M) dan seluruh Eropa (32 M).
Pro Investasi finansial yang sangat besar dalam pembangunan dapat diminimalisir dengan sistem PPP. Pemerintah memiliki lebih banyak modal untuk pelayanan yang lain. Kontra Biaya pengeluaran dengan sistem PPP diambil dengan sistem retribusi (pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa) tanpa mengurangi keseluruhan biaya modal, bahkan dengan sistem cicilan memungkinkan pengeluaran publik lebih tinggi daripada proyek konvensional karena biaya modal yang lebih tinggi.
KINERJA SWASTA LEBIH UNGGUL
TRANSFER RISIKO
Pro Sistem PPP dinilai lebih baik karena sektor swasta lebih efisien dalam semua bidang daripada pemerintah. Kontra Asumsi bahwa sektor swasta dapat meminjam dana investasi lebih murah daripada pemerintah adalah tidak benar. Justru pemerintah dapat meminjam dana lebih murah dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah.
Pro PPP meminimalisir kemungkinan gagalnya proyek, kalaupun terjadi kegagalan maka negara dalam posisi aman. Kontra Transfer riseko dalam PPP tidak gratis, bahkan kontrak transfer risiko dapat dilakukan dengan kontraktor, tetapi menelan biaya sekitar 25 persen lebih tinggi daripada kontrak konfensional.Â
02
04
Public Private Partnership - M. Rabi'e
IMPLEMENTASI PPP
Stakeholders of Public Private Partnership Proses kerjasama dalam PPP Negosiasi dan proses
06
Public Private Partnership - M. Rabi'e
07
STAKEHOLDERS OF PPP
"What good are likes if they don't contribute to our business’ bottom line? Measuring our ROI allows us to know if our campaign is effective or not."
Kemitraan Publik-Swasta (KPS) adalah cara kontrak proyek infrastruktur. Biasanya merupakan hubungan jangka panjang antara sektor publik sebagai penyedia dan pembeli, dan beberapa perusahaan sektor swasta yang merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur dan menyediakan beberapa layanan terkait.
Public Private Partnership - M. Rabi'e
PROSES KERJASAMA
"What good are likes if they don't contribute to our business’ bottom line? Measuring our ROI allows us to know if our campaign is effective or not."
08
Public Private Partnership - M. Rabi'e
NEGOSIASI DAN PROSES
09
Public Private Partnership - M. Rabi'e
10
KONFLIK PPP
"Konflik adalah bagian alami dan normal dari hubungan kerja. Konflik muncul dari perbedaan kebutuhan, nilai dan motivasi." (UNDP-PPP for the Urban Environment)
Konflik menjadi baik apabila: membantu mengatasi masalah fokus bekerja pada masalah utama memotivasi orang untuk mengikuti prakarsa membantu orang belajar bagaimana mengenali, menghargai, dan mengambil manfaat.
Konflik menjadi masalah apabila: mempengaruhi produktivitas dan moral menyebabkan lebih banyak konflik dan perbedaan melahirkan perilaku yang tidak pantas
Public Private Partnership - M. Rabi'e
11
WHERE WE'RE AT
SEBAB KONFLIKÂ
Hubungan dengan masyarakat tidak baik. Seringkali pemerintah kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai proyek yang mungkin nantinya akan mengganggu stabilisasi kehidupan mereka.
Perjanjian kontrak yang ambigu
Perubahan situasi sosial politik dan campur tangan politik
Kurangnya pengetahuan tentang tata kelola PPP
Interaksi yang rendah antara pemegang kepentingan yang terlibat dalam proyek
Kepemimpinan yang buruk, seperti inkonsistensi kepemimpinan
Peter Farlam, (2005)., Veronika and Stefan, (2007)., Osei Kyei (2018)
Public Private Partnership - M. Rabi'e
KONFLIK PPP SEKTOR KESEHATAN Karsten VRANGBÆK (2008) dan Mariateresa Torchia, dkk (2013)
1
2
Kelebihan biaya yang tak terduga. Konsekuensinya, pemerintah harus mengeluarkan dana talangan untuk operasional rumah sakit. Sifat jangka panjang pada perjanjian kontrak, mendistorsi persaingan swasta, dan mengurangi fleksibilitas untuk menghadapi perubahan, terutama perubahan teknologi.
3
Pajak pertambahan nilai. Pihak swasta sering kali dibuat bingung untuk menarik PPN kepada penerima pelayanan rumah sakit.
4
Miskomunikasi antar stakeholder dan perbedaan pandangan antara politisi dan birokrat
5
Status hukum yang tidak merata untuk karyawan publik dan swasta yang terlibat dalam perjanjian
6
Minimnya keterbukaan informasi kepada publik dan perbedaan kepentingan antar stakeholders
7
Terciptanya kemitraan yang tidak seimbang. Penyebabnya adalah peran masing-masing mitra tidak didefinisikan dengan baik dalam kontrak perjanjian
12
Public Private Partnership - M. Rabi'e
13
PENYEDIAAN AIR DI AFRIKA SELATAN (PETER FARLAM, 2005)
GHANA'S URBAN WATER SUPPLY (VERONIKA AND STEFAN, 2007)
PUBLIK Masyarakat: akan membayar lebih mahal untuk mendapatkan air. Parlemen: ada kepentingan politik menjelang pemilihan.
SWASTA Ghana Water Company Limited (GWCL) menghendaki kerjasama dengan swasta.
Public private partnership (PPP) dipahami sebagai solusi atas kendala finansial negara dan keengganan untuk menaikkan pajak. Tuntutan publik untuk menyediakan pelayanan relatif membutuhkan pembiayaan yang besar, Sementara negara kurang memiliki modal kapital untuk membangun fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Â Kendala anggaran sesungguhnya adalah keputusan, kemauan dan komitmen politik untuk melakukan pinjaman dalam jumlah yang besar. Apabila sistem politik menghendaki, maka hambatan anggaran tidak menjadi persoalan. Sebagai bukti ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008, Pemerintah Inggris melakukan nasionalisasi bank di Inggris sehingga meningkatkan hutang nasional Inggris sebesar 87 milyar, angka yang jauh lebih besar dari nilai total gabungan semua PPP dan PFI yang pernah ditandatangani 13 tahun terakhir di Inggris (60 milyar) dan seluruh Eropa (32 milyar). Fakta ini telah menunjukkan bagaimana hambatan anggaran tidak mencegah keputusan yang mendukung pengeluaran publik. Dalam perpajakan, pemerintah terus menerus menyesuaikan pajak, dan seringkali menaikkan pajak dalam masa-masa kesulitan ekonomi. Sebagai bukti, pada September 2008 Prancis menaikkan pajak atas modal lebih dari 1 persen sehingga menghasilkan 1,5 miliar Euro per tahun untuk mendanai inisiatif sosial. Belanda mengesahkan undangundang baru Belanda yang meningkatkan pajak atas dana lindung nilai dan perusahaan yang membayar bonus berlebihan kepada direksi perusahaan.
M. RABIE Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Univertsitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain kuliah, ia juga aktif sebagai tenaga asisten peneliti di Departemen Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta.
Portofolio
kebijakan
ini
diajukan
sebagai salah satu tugas kuliah public private partnership. Yogyakarta - Oktober 2019