Jurnal ASPIRASI Edisi Khusus Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2017

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

1

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

2

EDITORIAL WWW.ASPIRASIONLINE.COM

KEMHAN JANGAN SAMPAI SALAHI ATURAN

M

ulai tahun ini, Kementrian Pertahanan (Kemhan) ikut terjun ke ranah kampus, berupa pemberian materi Bela Negara ke seluruh ospek perguruan tinggi se-Indonesia. Hal tersebut diawali dengan penandatanganan kerja sama antara dengan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)—lembaga negara yang seharusnya memilik andil besar dalam ospek perguruan tinggi.

Sejak 2015 silam, Kemhan, di bawah arahan Ryamizard Ryacudu, memang sedang gencar melaksanakan program besarnya: Bela Negara. Seperti diucapkan lewat media arus utama beberapa tahun terakhir, program Bela Negara memiliki target untuk melatih masyarakat. Mulai dari beberapa lembaga negara dan swasta, hingga ormas-ormas keagamaan dan etnis pun ikut dilatih.

Kemudian pada 2017, 135 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan beberapa Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), termasuk Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), telah bersepakat untuk bekerja sama dengan Kemhan dalam ospek kampus.

Dan akhirnya, hal ganjil terlihat jelas ketika pada Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2017 UPNVJ, Kemhan memiliki porsi materi yang lebih banyak ketimbang Kemristekdikti.

Kemhan mengampu empat materi sekaligus, sementara Kemristekdikti hanya satu materi. Kesimpulan terlihat jelas: Kemhan berusaha mendominasi ranah pendidikan tinggi.

Sebenarnya tak ada masalah ketika Kemhan ikut mengisi materi mengenai Bela Negara, asal jangan sampai melibatkan pihak-pihak yang tak punya wewenang di ranah kampus—TNI dan Polisi contohnya.

Karena contoh kerja sama TNI dengan Kementrian Pertanian beberapa waktu silam bisa menjadi bahan pelajaran. TNI, dengan kerja sama tersebut, bermaksud ikut andil dalam menyukseskan program swasembada pangan pemerintah dengan membantu

petani. Ombudsman—pengawas penyelenggara pelayanan publik aparatur sipil negara— mengkritik keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Lembaga tersebut juga khawatir jika suatu saat TNI mengintimidasi petani.

Sampai sini, Kemhan dan TNI punya korelasi kuat: giat menyukseskan program Bela Negara. Hal tersebut patut dipantau karena rentan menyalahi aturan.

Dan, jika materi Bela Negara dibutuhkan dan dihimbau oleh Kemhan dalam pendidikan tinggi lebih mengacu pada tataran wacana, wawasan, dan bersifat kognitif, seharusnya materi tersebut diampu oleh Kemristekdikti, sesuai dengan kurikulum buatan lembaga. Kemhan jangan sampai terjun ke ranah yang bukan kompetensinya.

Pertanyaan besar juga muncul: mengapa Kemristekdikti tak banyak ambil peran dalam ospek kampus? Pertanyaan tersebut sangat wajar terlontar karena keadaaan pendidikan kita sedang tidak baikbaik saja. Mulai dari orientasi dasar perguruan tinggi, tingkat bullying yang terjadi beberapa waktu lalu, peran perguruan tinggi yang semakin menjauh dari masyarakat, hingga isu mahalnya pendidikan. Justru yang hadir hanya materi yang lagi-lagi mengedepankan sisi kompetitif dan individualisme dalam pendidikan: pembuatan program dan proposal kreatifitas mahasiswa.

Kewajiban membela negara harusnya tumbuh sebagai rasa syukur yang muncul karena telah diberikan kesempatan untuk dapat hidup dengan aman tanpa harus dibayang-bayangi dengan peperangan yang dapat meletus kapan saja. Kewajiban membela negara seharusnya bukan tumbuh atas dasar kerja sama antar lembaga negara. Kewajiban membela negara haruslah berasal dari dalam diri sendiri—meminjam konsep nasionalisme-nya Benedict Anderson—yang berusaha membela saudara-saudara sebangsa dan setanahair, yang bahkan tak pernah kita kenal[.]

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

3

HOT NEWS

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

HINGAR BINGAR OSPEK KAMPUS HIJAU Ospek Universitas Pembangunan Nasional “Veteran� Jakarta (UPNVJ) diwarnai ragam peristiwa. Mulai dari kurangnya koordinasi panitia, hingga ucapan-ucapan menarik dari pihak Rektorat.

S

ebelum matahari muncul, para mahasiswa baru (maba) UPNVJ tiba di kampus hijau hari itu, Senin (14/8).

Mereka datang untuk mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun ini. Bahkan, beberapa maba hadir sebelum adzan Subuh berkumandang, sekitar pukul 04.00 WIB. Pada PKKMB tahun ini, jumlah maba yang terdaftar sebagai peserta sebanyak 2.875 orang.

Terlihat wajah-wajah baru memasuki area kampus hijau dengan mengenakan seragam hitam putih yang dilapisi almamater dan topi berlogo universitas.

Setelah maba memasuki area kampus hijau, panitia PKKMB dengan sigap memberi petunjuk ke maba untuk memasuki barisan sesuai nomor kelompoknya. Yang mana, para maba sudah dibagi ke delapan kelompok saat pengambilan almamater pada tanggal 9, 10, dan 13 Agustus sebelumnya. Tujuh dari delapan kelompok tersebut berlokasi di area kampus UPNVJ. Sedangkan, satunya berada di gedung Graha Adya Wicaksana, sebuah gedung serbaguna milik Kementrian Pertahanan (Kemhan). Tiap kelompok sendiri dihuni oleh berbagai fakultas dan jurusan yang ditandai dengan adanya perbedaan warna name tag.

Setelah maba memasuki barisan sesuai nomor kelompoknya, penanggung jawab setiap kelompok pun menggiring barisan mabanya ke gedung tujuan masing-masing. Saat tiba di depan ruangannya masing-masing, para maba langsung mengisi daftar hadir. Setelah itu, mer-

4

FOTO : ASPIRASI / Rida

oleh ARDHI RIDWANSYAH, SYAFIRA ANNISA

Beberapa mahasiswa baru usai mengikuti kegiatan PKKMB 2017 hari pertama

eka diberikan makanan ringan oleh panitia dan memasuki ruangan sesuai arahan panitia.

Pada hari pertama dalam menyambut maba, UPNVJ memberikan materi yang beraneka ragam. Antara lain materi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) I, PKBN II, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), bahaya narkotika, anti korupsi dan literasi media sosial, sistem pendidikan tinggi, sistem pembelajaran, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan dan kerja sama. Materi PKBN I itu sendiri dibagi menjadi dua sub materi, yaitu Dasar Bela Negara dan Wawasan Bebangsaan. Sama halnya dengan materi PKBN I, materi PKBN II pun turut dibagi menjadi dua sub materi, yaitu Empat Konsensus Kebangsaan dan Sistem Pertahanan Semesta.

Kesembilan materi tersebut disampaikan oleh pembicara-pembicara yang berasal dari pihak Rektorat UPNVJ, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kemhan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Perencanaan dan Pengembangan Nasional (BAPPENAS), dan beberapa dosen

HOT NEWS WWW.ASPIRASIONLINE.COM

tih kalau cuma duduk aja,” ujarnya saat ditemui ASPIRASI, Senin (14/8) lalu.

Panitia PKKMB Lengah Pelaksanaan PKKMB pada hari pertama terdapat kendala-kendala saat acara berlangsung.

Seperti terlihat di beberapa ruangan, masih ada maba yang melanggar peraturan dengan menggunakan telepon genggam atau tertidur saat materi disampaikan, namun tidak terdengar teguran dari panitia.

Selain itu, adanya ketidaksesuaian penyampaian arahan dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP). Mereka memberikan arahan kepada para maba FISIP untuk membawa minuman khusus pada saat hari kedua PKKMB tingkat fakultas esoknya. Tak sampai disitu, pihak BEM FISIP pun menyarankan maba untuk membeli minuman khusus tersebut ke mereka dengan harga yang lebih murah.

Padahal dalam Rapat Koordinasi Rektorat dengan Panitia PKKMB 2017, yang berlangsung pada Senin (31/7) lalu, terdapat peraturan yang melarang panitia untuk meminta maba membawa makanan dan minuman, atau pun aksesosis khusus lainnya.

UPNVJ. Waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB saat kegiatan PKKMB hari pertama berakhir. Para maba pun keluar ruangannya masing-masing secara tertib yang dipandu oleh para anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa (Menwa). Namun, sangat disayangkan tertibnya maba saat keluar tidak diikuti dengan kebersihan ruangan. Seperti terlihat di gedung Graha Adya Wicaksana, ketika maba keluar dengan tertib, tetapi masih meninggalkan sampah di gedung tersebut.

Setelah kegiatan berakhir, ASPIRASI menemui Maheswari Cahyarani, salah satu maba dair program studi S-1 Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB). Ia mengungkapkan bahwa kegiatan PKKMB pada hari pertama tidak hanya menambah wawasan baru, melainkan juga turut menjadi ajang perkenalan dengan teman-teman baru di universitas. “Materi yang diajarkan, sih, menarik, mungkin hanya saran aja, kalau ada jeda sebelum materi sebelumnya lebih baik para maba diminta berdiri karena le-

Suara Petinggi Kampus Dalam sesi pemaparan materi, terdapat beberapa hal menarik yang disampaikan oleh pembicara. Seperti yang dilontarkan oleh Rektor UPNVJ, Eddy S Siradj dalam menjanjikan penambahan fasilitas kampus. Ia mengungkapkan bahwa akan adanya pembangunan poliklinik di kampus Limo, laboratorium teknik di belakang Fakultas Teknik (FT), dan pengajuan pembangunan rumah sakit pendidikan.

Tak hanya itu, Wakil Rektor I (Warek I) Bidang Akademik Moeljadi juga menyampaikan harapannya untuk maba tahun ini. “Untuk maba tahun ini fokus ke perkuliahan saja selama dua semester pertama,” harapnya. Menurutnya, saat menapaki semester tiga barulah mahasiswa mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selama hal tersebut tidak mengganggu perkuliahan.

Begitu pula dengan Wakil Rektor II UPNVJ, Erna Hernawati yang mengeluarkan pernyataan menarik sewaktu mengisi materi umum dan keuangan. “Perlu disesali tidak membayar uang pangkal? Tidak perlu, karena telah membantu teman-teman dan mendapatkan pahala,” ungkapnya saat sesi pemaparan di lantai dasar, gedung Dr. Wahidin Sudiro Husodo[.]

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

5

FOKUS

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

SERBA-SERBI TINGGINYA UANG PANGKAL Sejak 2015, UPNVJ mulai menerapkan uang pangkal bagi calon mahasiswa baru yang ikut seleksi mandiri. Mulai dari puluhan, hingga ratusan juta rupiah.

Namun minim transparansi dana ke publik. oleh HASNA DYAS, TAUFIQ HIDAYATULLAH

B

erdasarkan Pasal 10 Ayat 1, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal, dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat memungut uang pangkal dari mahasiswa baru (maba), yang diterima melalui seleksi jalur mandiri.

Atas peraturan tersebut, setiap PTN di Indonesia memiliki kebijakan terhadap penerapan uang pangkal maba jalur mandiri, tak terkecuali Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ).

Dalam tiga tahun terakhir sejak beralih status menjadi PTN, UPNVJ melalui Seleksi Mandiri Masuk Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (SMMUPNVJ) mengharuskan maba yang dinyatakan lolos untuk membayar uang pangkal yang telah ditetapkan. Untuk tahun ini, seperti dilansir website resmi UPNVJ, uang pangkal sebesar 25 juta rupiah untuk seluruh program studi non-kedokteran, dan 250 juta rupiah untuk program studi Ilmu Kedokteran.

PTN memang memiliki kewenangan atas uang pangkal, namun merujuk Pasal 10 Ayat 2 Permenristekdikti Nomor 39 tahun 2016, secara jelas mengatur bahwa penerapan uang pangkal tetap harus memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim mengakui tentang pelegalan uang pangkal, “tetapi saya tegaskan, jalur mandiri bukan untuk orang-orang kaya saja,’’ katanya, dilansir dari Jawapos (24/06/16).

Selain dikenakan biaya khusus uang pangkal pada jalur mandiri, maba yang lolos seleksi SMMUPNVJ diperlakukan sama seperti maba dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), yaitu dikenakan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bedanya, maba jalur mandiri harus berada dalam UKT teratas.

6

Sejak menggunakan sistem UKT pada tahun 2015 hingga saat ini, UPNVJ membagi besaran UKT sebanyak delapan kategori. Besaran UKT pada tiap golongan pun berbeda (kecuali golongan 1 dan 2) antara satu program studi dengan program studi yang lain meskipun berada di bawah satu fakultas yang sama. UPNVJ sendiri menetapkan besaran nilai UKT golongan delapan dengan nominal dari 6,4 juta rupiah per semester, hingga yang tertinggi di Fakultas Kedokteran sebesar 22,3 juta rupiah per semester.

Selain mendapat dana dari uang pangkal dan UKT, UPNVJ juga termasuk salah satu kampus yang menerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sejak tahun 2016. “Iya kita menerima dana BOPTN sebesar 13 miliar rupiah per tahun,” jelas Wakil Rektor II (Warek II) Bidang Keuangan Erna Hernawati, saat ditemui ASPIRASI, pada Selasa (1/8) lalu.

Ketika ditanya mengenai dana tersebut, pihak UPNVJ tidak memberitahu berapa rincian dana yang sudah digunakan dan untuk apa saja penggunaan dana, yang jelas apabila dikaitkan dengan penerapan uang pangkal, Erna mengatakan bahwa dana BOPTN tidak mencukupi. “Ya, jelas BOPTN tidak cukup. BOPTN, kan, singkatan dari biaya operasional, berarti hanya untuk biaya operasional,” lanjut Erna.

Menyoal Pemberlakuan Uang Pangkal Ditemui di ruangannya, Erna menjelaskan bahwa pengadaan uang pangkal di UPNVJ didasari oleh dua aspek. Yang pertama adalah kebutuhan pengembangan, sarana prasarana, dan proses pembelajaran. Kedua, subsidi untuk UKT jalur reguler.

“Uang pangkal ini untuk pengembangan institusi.

Itu aja intinya, untuk pengembangan institusi kita membutuhkan biaya lain, bantuan dana lain. Sementara untuk subsidi UKT itu karena jalur SNMPTN dan SBMPTN besarannya bervariasi dari golongan 1 sampai 8, jadi tidak mungkin hanya ditutupi dari

FOKUS WWW.ASPIRASIONLINE.COM

UKT jalur mandiri,” terangnya.

“Nah, sekarang bagaimana, Anda bayangkan, kita ini butuh untuk dana investasi, peralatan, namun disatu sisi kita akan memberikan ini sesuai dengan keadaan ekonomi. Kalau itu disamakan dengan SNMPTN dan SBMPTN, ya, tidak akan mungkin terkumpul. Siapa yang bisa, ya, orang orang yang secara ekonomi mampu,” lanjut Erna.

Untuk itu, mahasiswa yang mendaftar SMMUPNVJ harus membuat pernyataan mampu secara ekonomi untuk membayar uang pangkal, demikian Erna menjabarkan. “Artinya itu sudah ada kesepakatan dengan yang mau daftar. Walaupun ini memang, kok, kejam banget ya, tapi ini tujuannya untuk membantu pengembangan tadi,” ujar perempuan kelahiran Bandung tersebut.

Ketika ditanya apakah besarnya uang pangkal akan tetap seperti itu pada tahun selanjutnya, ia mengatakan bahwa pihak universitas terus mengkaji hal tersebut. “Mungkin suatu saat UPNVJ sudah cukup besar, sudah punya badan badan usaha sendiri seperti UI, atau kekuatan alumni, sehingga tidak murni dari mahasiswa, itu bisa memperkecil. Saat ini UPNVJ praktisnya belum mengarah kesana, tapi belum sekarang,” jelasnya.

Indikator Pemberlakuan dan Minim Transparansi Sejak menjadi berstatus PTN, UPNVJ telah melakukan SMMUPNVJ sebanyak tiga kali. Pada tahun pertama di 2015 dengan jumlah mahasiswa jalur mandiri ada sebanyak 440 mahasiswa, dengan biaya uang pangkal yang ditetapkan adalah 25 juta rupiah untuk non-kedokteran dan 250 juta rupiah untuk Ilmu Kedokteran. Pada 2016, mahasiswa jalur mandiri ada 1019 mahasiswa, dengan biaya uang pangkal sebesar 25 juta rupiah dan 250 juta rupiah.

Sedangkan di tahun 2017 sendiri, mahasiswa jalur mandiri berjumlah 906 orang dengan biaya uang pangkal untuk Ilmu Kedokteran sebesar 250 juta rupiah, non-kedokteran kecuali program studi baru sebesar 25 juta. Tiga program studi baru itu antara lain S-1 Ekonomi Pembangunan, S-1 Ekonomi Syariah, dan S-1 Ilmu Politik, dengan uang pangkal sebesar 10 juta rupiah.

Erna mengatakan terdapat indikator dalam penetapan uang pangkal. “Pada program studi baru kita masih mencoba mengenalkan, salah satunya untuk menarik mahasiswa, karena program studi baru ini belum dikenal orang, sehingga kita memberikan semacam intensif untuk mereka. Akreditasinya juga belum ada, masih izin operasional. Tetapi kalau kedokteran dan non-kedokteran itu, kan, berkaitan dengan pembelajaran yang butuh peralatan yang cukup besar,” katanya.

Selain itu, Erna mengaku bahwa pihak universitas tetap memperhatikan keadaan ekonomi dari calon mahasiswa jalur mandiri dalam penentuan uang pangkal tersebut. “Kita sudah punya besaran uang pangkal, tapi kalau dikatakan mempertimbangkan, ya, kita pertimbangkan. Karena di jalur mandiri kami menerima Bidikmisi. Tapi jalur mandiri itu memang untuk subsidi,” jelasnya.

Diketahui Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik.

Ketika dikonfirmasi kepada Fajar Nugroho selaku pengelola Sistem Informasi UPNVJ mengenai penerapan Bidikmisi, ia membenarkan pernyataan berikut. “Iya betul, untuk tahun 2015 memang tidak ada, sedangkan tahun 2016 ada 26 orang, sementara untuk 2017 masih menunggu keputusan Dikti kemungkinan November,” ujar pria kelahiran Jakarta tersebut. Lanjutnya ia menjelaskan bahwa bagi mahasiswa Bidikmisi jalur mandiri mereka akan dibebaskan dari biaya uang pangkal, akan tetapi mereka di kenakan biaya UKT golongan 2 sebesar 1 juta rupiah.

Menurut Erna, pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa baik dari UKT, ataupun uang pangkal, nantinya akan dirasakan oleh mahasiswa dalam satu atau dua tahun berjalan. Ia berharap agar pada tahun ini dana yang terserap bisa mencapai 80 persen. “Cuma sekali lagi, kita PTN baru, perangkat kita belum bagus semua. Untuk pengadaan itu banyak sekali aturan-aturan yang dimana SDM kita tidak secepat PTN lain, uangnya ada tapi kita dalam prosesnya masih tertatih-tatih karena proses belajar dan lain lain,” jelas perempuan yang gemar membaca ini.

Lebih lanjut, Erna mengatakan bahwa dana yang diterima dari uang pangkal pada tahun tertentu akan dialokasikan pada tahun yang sama, atau jika dananya tersisa akan di alokasikan pada tahun berikutnya.

Apabila dananya lebih dari itu maka uang tersebut akan diberikan kepada kas negara. “Kita upayakan semua diserap di tahun yang sama, sehingga kita berupaya untuk bisa mengoptimalkan itu, jadi nggak mungkin kita menabung untuk pembangunan UPNVJ di Jonggol, itu nggak mungkin, kita nggak boleh menumpuk dana,” terangnya.

Hal ini kemudian dipertegas oleh Rektor UPNVJ Eddy Siradj ketika ditemui pada Senin (14/8) lalu.

Ia mengatakan bahwa uang pangkal dari mahasiswa jalur mandiri nantinya langsung masuk ke kas negara, atau tidak disimpan oleh universitas. “Tahun lalu kita dapat 42 Miliar, itu langsung masuk ke negara,

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

7

FOKUS

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

INFOGRAFIS : ASPIRASI / Nadia DIOLAH OLEH : Tim Fokus

semua uang yang ingin keluar itu harus ada persetujuan dari saya selaku rektor,” jelasnya. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya dana yang sudah terkumpul belum dapat terserap semua.

Lanjutnya, ia berharap bahwa pada tahun ini dana yang di terima dapat terserap semua salah satunya melalui rencana pembangunan poliklinik pada UPNVJ kampus Limo dan pembangunan lab teknik.

Ketika ditanya rincian jumlah uang pangkal yang diterima universitas selama ini dan digunakan untuk apa saja, pihak keuangan dan Erna tidak mau memberitahukan hal tersebut. Pada pertemuan kedua dengan ASPIRASI, ia tetap bersikeras untuk tidak memberitahu. “Tetap nggak bisa, soalnya, ya, saya harus hitung dulu kan, jadi kalau mau cukup dari tren saja, lagi pula gini, ya, info itu kan nanti akan dilihat oleh pihak luar, dan lagi pula apa konteksnya mahasiswa untuk tahu. Untuk analisis, oh UPNVJ dapat segini angkanya hanya sekedar itu kan buat apa?” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai aturan transparansi informasi dana lembaga negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Erna tetap tak memberitahu. “Ya, mahasiswa perlu tahu itu untuk apa? Kan, harus jelas untuk apa manfaatnya? Kalau mereka (Iten, BPK, dan Kemenristek, red) kan jelas, jadi nggak semua orang harus jadi BPK, itu ada mekanismenya sendiri,” tukasnya.

Melirik PTN-B Lain

8

Sama halnya UPNVJ, UPN “Veteran” Jawa Timur (UPN Jatim) juga merupakan PTN-B. Keduanya resmi menjadi PTN pada akhir 2014. Bedanya, UPN Jatim tidak mengenal istilah uang pangkal dalam penerimaan maba jalur mandiri, melainkan Uang Kuliah Awal (UKA). Adapun untuk UKA besarannya diserahkan kepada orang tua calon maba untuk mengisi sendiri pada saat pendaftaran awal sebelum seleksi mandiri berdasarkan kemampuan finansialnya.

Namun, calon maba juga bisa mencari informasi besaran UKA ini dari berbagai PTN lain yang setara dan program studi yang sama. Dari situ, calon maba dapat memiliki gambaran untuk besaran UKA. “Sehingga pada prinsipnya tidak ada pemaksaan terhadap besaran UKA tersebut,” demikian yang katakan oleh Rusdianto, selaku dosen Administrasi Bisnis, melalui surat elektronik pada Rabu (2/8) lalu.

“Dalam hal seleksi calon maba jalur mandiri, maka terdapat dua pertimbangan utama yang menjadi pertimbangan diterima tidaknya calon maba tersebut, pertama nilai hasil ujian seleksi jalur mandiri, dan kedua besaran UKA. Perlu diketahui, bahwa UKA ini nantinya merupakan Penghasilan Negara Bukan Pajak yang akan digunakan PTN untuk menutup sebagian biaya operasional PTN bersangkutan yang tidak dibiayai oleh DIPA (APBN).

Sebagai misal untuk kasus UPN Jatim, biaya UKA inilah yang akan digunakan untuk membayar gaji dari Dosen dan Tendik non-PNS,” ujar pria kelahiran Surabaya ini.

FOKUS

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Dalam kenyataannya, pertimbangan penerimaan mahasiswa di jalur mandiri tersebut diketahui oleh calon maba. Untuk itu, calon maba yang memiliki kemampuan pas-pasan dalam hal akademik akhirnya bersaing dalam hal besaran UKA agar dapat diterima di program studi yang diinginkan. Dan sebaliknya, bagi calon maba dengan kemampuan finansial ekonominya menengah ke bawah, harus benar-benar bersaing dari sisi akademis agar dapat lolos. Demikian yang diungkap oleh Rusdianto.

Setelah calon maba dinyatakan lulus, maka besaran UKA yang telah ditentukan sejak awal masih bisa diajukan keringanan, termaksud jika UKA tidak dibayar sekaligus dan jangka waktu pembayaran tergantung pada kebijakan dari PTN. “Tetapi ini diperuntukkan bagi maba yang tidak mampu,” tutupnya.

Lain UPN Jatim, lain pula dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Kampus yang resmi dijadikan PTN sejak 2013 ini tidak mengadakan penarikan uang pangkal bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur non-reguler. “Di Unsulbar tidak ada uang pangkal,” demikian yang dikatakan oleh Farhanuddin, selaku Humas di Unsulbar, ketika dikonfirmasi melalui telepon pada Senin lalu. Selain itu, ia menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan kepada mahasiswa Unsulbar hanyalah UKT semata, dengan besaran UKT tertingginya bukan berarti harus terletak pada mahasiswa jalur mandiri.

“Kalau memang yang jalur SNMPTN dan SBMPTN lebih mampu, maka UKT-nya akan lebih besar bahkan bisa melebihi yang jalur mandiri,” ujar

pria yang pernah menjadi jurnalis Metro TV Willy Sulbar ini. Untuk besaran UKT yang ditetapkan di Unsulbar untuk rumpun Saintek sebesar 3 juta rupiah, sedangkan untuk rumpun Humaniora sebesar 2,750 juta rupiah.

Ketika ditanya apa alasan Unsulbar tak menerapkan uang pangkal bagi maba di jalur mandiri, Farhan mengatakan bahwa Sulawesi Barat merupakan Provinsi Baru. “Selama ini sebelum Unsulbar berdiri, sebagian mahasiswa disini kuliahnya ke Makassar untuk orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang tidak kuliah karena biaya, menjadi terbantu dengan hadirnya Unsulbar ini,” kata pria yang juga merupakan dosen FISIP Unsulbar.

Kembali ke UPNVJ yang menerapkan uang pangkal pada maba jalur mandiri, perihal sepadan atau tidaknya uang yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa dengan fasilitas yang diterima, Erna mengakui bahwa memang belum sepadan. Hal ini disebabkan karena masih dalam proses, terlebih UPNVJ merupakan PTN-Baru (PTN-B) yang masih dalam proses peralihan aset. “Kita uangnya ada, tapi pada saat ingin melakukan pembangunan tidak semudah itu, karena aset-aset ini kan masih dalam proses, asetnya masih milik kemhan,” katanya.

Namun disamping itu, menurut Erna tidak pernah ada yang mengundurkan diri dari UPNVJ karena biaya uang pangkal yang tinggi. “Kasus mengundurkan diri karena masalah keuangan itu tidak ada, saya berani jamin,” jelas Erna dengan tegas[.]

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

9

TESTIMONIAL WWW.ASPIRASIONLINE.COM

BELA NEGARA VERSI KALIAN? oleh MEGA SONIA

Fandy Wiratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bela negara itu kalau menurut saya, seperti melakukan suatu kewajiban kita, contohnya adalah saya pelajar dan berarti saya harus belajar dengan giat

Afrieska Putri Irani

Mutiara Chandra

Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bela Negara, ya, membela negara, sekarang kan udah ada sosial media, bisa menyebarkan dan mengajak orang lain untuk bela negara.

Bela negara itu tindakan mempertahankan jati diri atau harga diri bangsa kita, contohnya mempertahankan budaya-budaya yg ada.

Ikhsan Fathurrahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bela negara itu apabila negara diserang, kita harus berani untuk membantu pasukan yang utama.

10

TESTIMONIAL WWW.ASPIRASIONLINE.COM

FASILITAS APA YANG DIHARAPKAN ADA DI UPNVJ ?

Permata Nurul Aini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ekspektasi saya UPN itu luas, kayak kalau kita tidak tahu jalan, kita bisa nyasar tapi ternyata engga. Maunya ada air mancur sih.

Sekar Ayuning Prameswari

Sasmita

Fakultas Hukum

Fakultas Teknik

Melihat dari universitas lain ada kolam renang, jadi saya pengen di UPNVJ ada kolam renang, sama perbanyak pohon agar, lebih banyak kawasan hijaunya.

Mungkin fasilitas olahraganya harap diperlengkap, misalnya lapangan buat lari, buat yang hobi lari pagi gitu.

Addinda Khila

Fakultas Kedokteran Ingin perpustakaan yang isi bukunya lebih lengkap.

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

11

INFO UTAMA

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

KALA KEMHAN TERJUN KE OSPEK KAMPUS Tahun ini, Kemhan dan Kemristekdikti bekerja sama dalam ospek kampus. Tak hanya UPN, Bela Negara menjadi materi wajib di ospek perguruan tinggi lainnya di Indonesia. oleh MAHARANI PUTRI, NADIA IMAWANGI

A

da yang berbeda dengan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun ini.

Pasalnya, Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) menjadi materi pokok yang wajib disampaikan. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan di bawah pedoman Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), tahun ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) turut andil dalam proses pembentukan pedoman pelaksanaan PKKMB tersebut.

Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan (Warek III) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Halim Mahfudh membenarkan adanya keterlibatan Kemhan dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini. “Jadi Kemhan itu membuat konsep tentang Bela Negara. Saya sudah punya SKEP-nya (Surat Keputusan, red),” ujarnya saat ditemui ASPIRASI di ruangannya, pada Senin (31/7) lalu.

Konsep Bela Negara sendiri telah disosialisasikan sebelumnya pada Rapat Koordinasi tanggal 25-26 Juli lalu ke 135 Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Halim mengatakan, bahwa konsep yang dirancang oleh Kemhan ini telah disetujui oleh Kemenristekdikti.

Kesepakatan kedua kementrian ini tertuang dalam Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/443/M/III/2017 Perihal Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Kegiatan Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kemenristekdikti dan Kemhan pada 5 Agustus 2015 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Selain UPNVJ, beberapa kampus lain pun terkena dampak dari kesepakatan dua kementrian ini.

Salahsatunya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Dilansir dari laman Ekspresionline.com, UNY berencana akan mendatangkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk menjadi pembicara utama di Ospek UNY, 21 Agustus mendatang.

12

Di dalam pedoman PKBN yang dikeluarkan oleh Kemhan, terdapat tiga kategori materi, yaitu mutlak, penting, dan berfaedah. Kategori mutlak adalah materi pokok, sedangkan kategori penting adalah materi pendukung, dan kategori berfaedah adalah materi tambahan. “Kalau tahun lalu kita dikasihnya umum, yaitu materi Bela Negara Umum dan Wawasan Kebangsaan. Kalau sekarang kita bisa rinci yang berkaitan dengan tiga item itu tadi,” jelas Halim.

Menurut Halim, adanya materi Bela Negara dalam pelaksanaan PKKMB ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pria kelahiran 1957 ini menjelaskan, bahwa cinta tanah air itu memiliki implementasi yang luas. “Membeli produk-produk dalam negeri, mengkritik kebijakan pemerintah, dan mendiskusikannya juga salah satu contoh yang baik,” jelasnya sambil menandatangani sebuah dokumen kala itu.

Bentuk konkret lainnya bisa langsung diterapkan oleh para mahasiswa dengan mengajak teman-temannya untuk belajar dengan baik. Ia berharap, mahasiswa bisa mengimplemenasikan materi Bela Negara ini dalam kehidupan sehari-hari. “Anak-anak saya di UPNVJ gigih belajar, gigih menolak narkoba, gigih menolak kekerasan. Sekarang sudah bukan zamannya lagi pakai kekerasan,” lanjut Halim.

Senada dengan Halim, salah satu pembicara materi PKBN, Endang P. berpendapat bahwa tujuan dari materi bela negara adalah membentuk sikap dan perilaku mahasiswa untuk menjiwai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar negara Indonesia. “Mahasiswa itu punya peran penting ya, sebagai role model untuk masyarakat.

Karena mahasiswa kaum intelektual,” jelas wanita kelahiran Blitar ini.

Firdaus, selaku perwakilan lain dari Kemhan, menegaskan bahwa materi Bela Negara yang disampaikan ke hampir seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia ini sudah merupakan persetujuan antara Kemenristekdikti dengan Kemhan, sehingga materi yang dibawakan sudah sesuai dengan kurikulum

INFO UTAMA

ILUSTRASI: ASPIRASI / Nadia

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

yang dibenarkan oleh Kemenristekdikti.

Terkait dengan masuknya Kemhan ke dalam ranah pendidikan, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Alexander Adi turut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, pendidikan Bela Negara itu merupakan hal yang penting. ”Sekarang yang namanya doktrin yang tidak benar, seperti radikalisme atau negara khalifah, itu bisa kita cegah dengan cara Kemhan ikut masuk,” jelasnya. Bela Negara sendiri baginya cukup mudah untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan mahasiswa. “Contohnya dengan tidak titip absen saat perkuliahan.

Kalau titip absen, gimana mau majuin negara ini?,” ucap pria berbadan tinggi tersebut.

Berbeda dengan Alex, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Bintoro Aji malah mempertanyakan kinerja Kemristekdikti ketika Kemhan ikut campur tangan ke dalam ranah pendidikan. “Secara tidak langsung muncul pemikiran bahwa ada sesuatu yang lagi diusahakan Kemhan,” jelas pria yang berkacamata itu.

Program yang Menuai Pro dan Kontra Untuk menyukseskan program bela negara yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kemhan pun menggandeng Kemenristekdikti. Namun, kerjasama antara kedua kementrian ini menuai pro dan kontra.

Selain itu, seperti yang dilansir dari Kompas.com, program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kemhan

dinilai belum memiliki landasan hukum. Menurut Koordinator Peneliti IMPARSIAL, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengadvokasian hak asasi manusia, Ardi Manto, secara prinsip program Bela Negara yang dijalankan Kemhan tidak berlandaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ayat 3 dalam Pasal 9 tersebut menjelaskan bahwa program pemerintah, seperti Bela Negara, harus diatur melalui regulasi setingkat Undang-Undang.

Namun, dosen Hukum Tata Negara UPNVJ Taufiqurrohman memiliki pendapat lain. Ia mengatakan bahwa program Bela Negara itu diperlukan bahkan tak hanya di perguruan tinggi. Saat ditemui oleh ASPIRASI pada Rabu (2/8) lalu, Taufiq menjelaskan bahwa program Bela Negara ini sudah sejalan dengan konstitusi, yaitu pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). “Jadi kalau kemudian Kemhan masuk ke kampus dengan materi Bela Negara, itu memang tugas yang diberikan oleh konstitusi,” ujar pria yang hobi berolahraga tersebut.

Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam keamanan dan pertahanan negara.

Pertahanan sendiri berarti memperjuangkan intervensi dari negara lain dilakukan oleh TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, sedangkan keamanan sendiri berarti keamanan negara dan rakyat dimana praktiknya diberikan kepada kepolisian.”

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

13

INFO UTAMA

FOTO : ASPIRASI / Rida

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Pemaparan materi bela negara oleh Kemhan

“Tertulis berhak dan wajib, jadi bela negara itu hak warga negara. Tetapi juga wajib,” jelas pria kelahiran Brebes ini. Baginya, Bela Negara itu tidak seperti militer. “Artinya bisa pelatihan, kecintaan terhadap negara, memahami konstitusi, memahami dasar negara. Itu yang penting supaya kita tidak cuek sebagai generasi muda,” tambahnya sembari membuka-buka buku UUD 1945.

Meski demikian, Taufiq berharap bahwa program Bela Negara ini tidak memasukkan materi Peraturan Baris Berbaris (PBB) di lapangan. Menurutnya, hal penting yang harus diberikan kepada mahasiswa adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Arahnya tuh gak baris-berbaris, itu hanya untuk hiburan aja lah ya,” tutupnya.

Materi Anti-Bullying yang Gagal Hadir Pelaksanaan PKKMB yang diselenggarakan pada 14-16 Agustus 2017 di UPNVJ akan mengambil dua sesi PKBN pada hari pertama, yaitu konsep PKBN I dan PKBN II. Sesi yang UPNVJ ambil merupakan materi mutlak dari pihak Kemhan, dimana PKBN I terdiri dari Dasar Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, sedangkan PKBN II terdiri dari Empat Kon-

14

sensus Dasar Kebangsaan dan Sistem Pertahanan Semesta.

Menurut Halim, materi PKBN yang belangsung di kampus hijau ini akan dibawakan langsung oleh pihak Kemhan. “Namanya juga Veteran, dulunya punya Kemhan gitu. Jadi kita ambil pemateri Kemhan.

Karena kita punya jalur,” jelasnya sambil tersenyum.

Selain itu, karena UPNVJ sedari dahulu berslogan ‘Kampus Bela Negara’ maka dalam hal program bela negara ini UPNVJ bisa merasa lebih unggul. “Orientasi Kemhan-nya itu lebih kental. Hal bela negara belajarnya ke UPN, PTN Baru orientasinya ke UPN. Kita dianggap di depan dalam hal Bela Negara.”

Pria yang gemar berolahraga ini juga mengatakan bahwa Bela Negara mencakupi hal yang luas, salah satunya adalah anti-bullying.

Melihat hal itu, panitia pelaksana PKKMB pun mengusungkan kepada Warek III untuk mengangkat materi terkait anti-bullying. “Kenapa kita mengusungkan materi bullying, pertama karena selain slot materi BNN, ada materi lainnya yang juga terkait narkoba. Kemudian bullying itu lagi naik daun.

Harapannya yang seperti itu tidak terjadi di UPNVJ,” jelas Januardo Romadhon, selaku panitia PKKMB, saat ditemui pada Senin (7/8) lalu.

INFO UTAMA WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Halim pun membenarkan bahwa panitia mengusulkan materi anti-bullying untuk diberikan pada PKKMB tahun ini. Namun sayangnya, materi tersebut belum dapat dimunculkan. Sebagai alternatif Halim sudah menyiapkan materi terkait bahaya Media Sosial dan juga Anti Korupsi yang menurutnya dinilai lebih penting. Meskipun demikian, Halim akan menampung usul panitia dan akan diajukan pada rapat di tataran petinggi negara pada periode berikutnya.

Rekam Jejak Pengamanan Negara Masuk Kampus Keterlibatan bagian keamanan dan pertahanan negara ke dalam ranah perguruan tinggi, khususnya mahasiswa, bisa dilihat jauh kebelakang. Indonesia punya sejarah yang panjang akan hal tersebut. Julie Southwood dan Patrick Flanagan, dalam buku berjudul Teror Orde Baru: Penyelewengan Hukum dan

hasiswa yang berunjuk rasa dengan menggunakan senapan puntung dan bayonet.

Pada pertengahan 1973, rezim terlihat benar-benar berkuasa menyusul kehancuran partai-partai politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Sebelum kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka pada pertengahan Januari 1974, pengalihan isu dilakukan dengan mengompori mahasiswa untuk mengkritik kebijakan investasi pro Jepang.

Setelah peristiwa Malari, berita mengenai protes mahasiswa tak banyak muncul. Baru ketika menjelang pemilu 1977 protes mahasiswa kembali muncul ke permukaan. Penyimpangan politik menjadi isu yang diangkat oleh mahasiswa. Mereka berpendapat bahwa terdapat penyimpangan dalam pemilu, mulai dari pelaksanaan kampanye hingga penusukan tanda gambar pola rekruitmen anggota legislatif.

Gerakan protes tersebut berakibat pada diserbun-

“roleMahasiswa itu punya peran penting ya, sebagai model untuk masyarakat. Karena mahasiswa kaum intelektual,

Propaganda 1965-1981 (2013), menjelaskan hubungan antara mahasiswa dengan bagian keamanan dan pertahanan negara, khususnya tentara, bukanlah hal yang baru.

Pada masa Orde Baru, sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR), Suharto dimandatkan untuk menjadi pemimpin pemerintahan.

Saat itu pula militer berperan penting dalam memegang tatanan kekuasaan politik Indonesia. Pada masa rezim Orde Baru, militer mengintervensi seluruh aspek politik dalam pemerintahan sejak awal tahun 1966.

Mahasiswa angkatan 1966 pun mendukung penuh Indonesia di bawah kepemimpinan Suharto dan banyak terlibat dalam perjuangan untuk mendirikan Orde Baru. Mahasiswa kala itu memiliki hubungan erat dengan tentara, terutama Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), dan tidak sedikit mahasiswa yang mempercayai janji-janji Suharto akan pemerintahan yang adil.

Untuk beberapa saat aliansi mahasiswa dengan militer terlihat menjanjikan bagi kelompok mahasiswa. Namun, pada Oktober 1966, Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), bagian keamanan dan pertahanan negara kala itu, membubarkan ma-

ya mahasiswa oleh militer dan Suharto kembali terpilih untuk yang ketiga kalinya. Meski begitu, gerakan protes mahasiswa tersebut menjadi sayap mahasiswa untuk bersikap berani untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat, bahkan menolak kepemimpinan nasional.

Konsolidasi terus berlangsung. Tuntutan agar Soeharto turun masih menggema jelas. Banyak korban akhirnya jatuh. Sejak awal 1978, 200 aktivis mahasiswa ditahan tanpa sebab. Bukan hanya dikurung, sebagian mereka diintimidasi lewat interogasi.

Puncaknya, pengekangan terhadap mahasiswa terjadi pada peringatan 12 tahun Tritura tepatnya pada 10 Januari 1978. Saat itu penguasa menganggap mahasiswa sudah berada di luar toleransi. Dimulailah penyebaran benih-benih teror dan pengekangan. Namun, hal tersebut tidak menghentikan mahasiswa untuk berteriak lantang kepada Suharto untuk turun dari jabatannya.

Hingga gerakan 1998 pun menjadi puncak dan masa berakhirnya kepemerintahan Suharto. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR selama berhari-hari. Pada tanggal 21 Mei 1998 Suharto memutuskan untuk mundur dan menyerahkan kursi presidennya kepada Habibie[.]

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

15

JENDELA

DINAMIKA PERSIAPAN PROGDI BARU UPNVJ

FOTO : ASPIRASI / Rida

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Salah satu banner pengumuman program studi baru di UPNVJ

Tidak hanya wajah-wajah baru, tahun ini UPNVJ juga membuka program studi baru. oleh RIDA NUR PRATIWI

M

elakukan berbagai upaya demi meningkatkan kualitasnya baik dari segi akademiknya maupun non-akademik, sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan bagi setiap lembaga pendidikan. Hal ini pun terjadi di UPNVJ yang terus melakukan perubahan. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2017, UPNVJ menambah tiga program studi baru yang berada di dua fakultas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan program studi S-1 Ekonomi Pembangunan dan S-1 Ekonomi Syariah, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan S-1 Ilmu Politik.

Seperti yang termuat dalam surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) Nomor 280/KPT/I/2017 mengenai izin pembukaan Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah di UPNVJ, membuat pihak kampus melakukan berbagai persiapan.

Persiapan tersebut terkait dengan hal-hal yang mendukung mahasiswa dalam proses pembelajaran, seperti sarana dan prasarana, kurikulum, dan dosen pengajar.

Wakil Dekan I Bidang Akademik FEB Munasiron angkat bicara mengenai persiapan fakultasnya dalam menyambut mahasiswa baru di program studi baru ini. “Fasilitas mengenai sarana dan prasarana akan menyatu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis walaupun itu program studi baru,” ujarnya saat ditemui ASPIRASI

16

di ruangannya pada Selasa (1/8) lalu. Munasiron menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, FEB akan menggunakan seluruh ruangan di gedung fakultasnya dan beberapa ruangan di gedung Abdul Rahman Saleh, yang merupakan gedung Pascasarjana Ekonomi. “Mekanisme jadwal kelas sudah disusun di mana di FEB sendiri akan memulai kelas dari pukul 07.30 sampai dengan 18.00,” jelasnya.

Selain mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan belajar para mahasiswanya, FEB sendiri, menurut Munasiron sudah mempersiapkan kurikulum semenjak pengajuan proposal perizinan pengadaan kedua program studi baru di fakultasnya. Pria kelahiran Sumatera tersebut, mengatakan bahwa untuk mata kuliah yang ada di semester satu dan dua sudah pasti tetap dan tidak akan ada perubahan dalam perjalanannya. Namun, untuk mata kuliah yang ada di semester selanjutnya, bisa saja terjadi perubahan. Menurutnya hal tersebut bisa terjadi karena materi yang kurang cocok dengan kondisi industri di masa yang akan datang atau mungkin dikarenakan mata kuliah yang kurang mendukung profil lulusan.

Karena dianggap masih relevan, Munasiron juga menjelaskan bahwa untuk tenaga pengajar progdi Ekonomi Pembangunan ini masih menggunakan dosen yang sama dari program studi Akutansi dan Manajemen, namun untuk Ekonomi Syariah memang belum ada

JENDELA

FOTO : ASPIRASI / Rida

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

ARDHANA ULFA AZIZ/KAPROGDI ILMU POLITIK

yang benar-benar berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Sama halnya dengan Munasiron, Kepala Program Studi (Kaprogdi) Ekonomi Syariah, Toni Priyanto angkat bicara mengenai hal tersebut. “Kalau soal dosen, kita sampai saat ini terus berusaha mencari dosendosen yang relevan dengan program studinya,” katanya saat ditemui usai makan siang, pada Selasa lalu.

Jumlah mahasiswa yang diterima oleh kedua progdi di FEB ini adalah sebanyak 59 orang untuk Ekonomi Syariah dan 63 orang untuk Ekonomi Pembangunan. Mengenai akreditasi program studi baru, Toni mengatakan jika nanti akan dilakukan re-akreditasi setelah dua tahun masa operasional. “Artinya, selama dua tahun ini kita akan upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan akreditasi dari C bisa sampai minimal B. Caranya dengan salah satunya merekrut dosen-dosen yang relevan, melaksanakan operasional yang kita upayakan se-efektif mungkin, agar pada saat akreditasi nanti kita sudah siap,” ujar pria yang hobi membaca ini.

Selain FEB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menambah satu progdi yaitu Ilmu Politik. Penambahan proggram studi Ilmu Politik dianggap sebagai langkah yang bagus mengingat dinamika politik di Indonesia yang terus bergerak dari waktu ke waktu.

Hal ini dipertegas oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP, Siti Maryam, “Saya rasa kan politik ini trendnya bagus, apalagi sekarang kan masyarakat juga sudah sadar akan politik karena sekarang zaman keterbukaan seperti bagaimana di parlemen, bagaimana hubungan masyarakat terhadap Pilkada, Pilpres, dan se-

bagainya. Karena kita kan ingin negara ini lebih maju, yang politiknya lebih maju juga,” ujarnya.

Pengadaan program studi ini merupakan usulan dadakan dari Dekan FISIP sebelumnya, Fredy Tobing. Hal tersebut diceritakan oleh Kaprogdi Ilmu Politik, Ardhana Ulfa Aziz.

“Ketika itu sebelumnya memang sudah disiapkan untuk Program Studi sosiologi. Sudah dipersiapkan selama 4 tahun, namun tiba-tiba saja Pak Fredy untuk usulan tahun kemarin langsung mengusulkan untuk mengadakan Ilmu Politik. Melihat kita ini, kan FISIP, tapi kok tidak ada politik, jadi yaudah sekalian,” ujarnya. Dalam mempersiapkan program studinya, ia menjelaskan bahwa sudah ada delapan orang dosen yang berlatar belakang Ilmu Politik yang siap ditugaskan.

Mengenai sarana program studi ini nantinya akan ditempatkan di Fakultas Teknik ) FT). “Untuk pengadaan kelas, Pak Dekan kita yang baru ini sudah menemukan solusinya.

Setelah kita melakukan prosedur, akhirnya kita bisa menempati tiga Ruangan kelas di Fakultas Teknik untuk FISIP,” tambahnya.

Rencananya Ilmu Politik ini akan memilki dua konsentrasi yang dapat diambil pada saat semester lima nantinya. Konsentrasi tersebut adalah Politik Pertahanan dan Politik Perkotaan, dimana menurut Ardhana, dua konsentrasi ini belum ada di universitas-universitas lainnya. Pengadaan konsentrasi tersebut merupakan wujud upaya dari harapan lulusan yang diinginkan oleh ASPIRASI. “Lulusan sarjana Ilmu Politik UPNVJ nantinya betul-betul akan menguasai bidang keilmuan politik, sebagaimana yang kita janjikan di dalam proposal,” tutupnya mengakhir wawancara saat itu[.]

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

17

SELINTAS

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

POLEMIK PERSIAPAN PARADE UKM Menghitung hari penyambutan mahasiswa baru (maba), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) hadapi beberapa hambatan dalam persiapan paradenya. oleh IDA SAPRIANI

P

engenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan universitas untuk menyambut mahasiswa baru pada awal periodenya. Tahun ini, UPNVJ akan menyelenggarakan PKKMB tersebut pada 14-17 Agustus 2017. Dari seluruh rangkaian acara yang ada, tak lupa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) turut berpartisipasi dalam acara penyambutan ini. Seperti tahun sebelumnya, UKM dijadwalkan akan melaksanakan parade pada hari ketiga, yaitu pada Rabu (16/8).

Tujuan dari parade itu sendiri adalah untuk memperkenalkan atau mendemonstrasikan kegiatan UKM kepada mahasiswa baru, agar mereka dapat menemukan unit kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya selama berstatus mahasiswa aktif di UPNVJ. Salah satu UKM yang telah bersiap untuk mengikuti parade adalah UKM yang bergerak di bidang fotografi, yaitu Unit Fotografi DAN Videografi (UFO). Fachrul Arhinza, selaku penanggung jawab parade UKM UFO, mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan persiapan parade sejak awal Juli. “Untuk persiapaannya kita sudah sekitar 60%, tinggal mastiin aja nanti fix-nya gimana,” ujar kepada ASPIRASI pada Selasa (1/8) lalu.

Berbeda dengan UFO, UKM Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) GIRIGAHANA mengaku tidak melakukan latihan khusus dan hanya latihan-latihan yang biasa dilakukan. Menurut Ketua Umum GIRIGAHANA, Budi Ramadhan, persiapan khusus tidak dilakukan karena memang kegiatan yang akan mereka tampilkan telah menjadi rutinitas bagi anggota GIRIGAHANA.

18

Tak hanya dari segi persiapan, para UKM juga berusaha untuk membedakan konsep penampilannya dengan tahun-tahun sebelumnya, salah satunya UKM bulu tangkis, BUVEJA. Ketua BUVEJA, M. Rasyid Ridho Putra Daniel mengungkapkan kalau ia berencana untuk membuat bulu tangkis menjadi permainan yang lebih menarik. “Konsep yang kita mau triple, itu sesuatu yang baru. Mungkin, yang tadinya parade UKM itu ibaratnya bulu tangkis doang, kalau kita nampilin beda mereka bakal tertarik,” ungkapnya.

Pun turut serta UKM Resimen Mahasiswa (MENWA) yang tahun lalu tidak tergabung dalam parade, tahun ini akan berpartisipasi.

Penanggung jawab khusus parade MENWA, Ilham Maulana mengaku kalau lembaganya akan menampilkan ilmu yang telah mereka dapatkan. “Kita ngebagiin pengamanan VIP, jadi ada orang nih, kita amanin sepanjang perjalanan,” jelas mahasiswa S-1 Ilmu Hukum ini.

Meski telah mempersiapkan parade tersebut, beberapa UKM mengaku masih memiliki hambatan dalam menjalani latihan. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum GIRIGAHANA, Budi merasakan bahwa hambatan yang terjadi bukanlah berasal dari dalam organisasinya. “Temen-temen UKM yang lain juga belum ada omongan, nih,” tuturnya. Menurutnya, hal tersebut cukup menghambat karena ia membutuhkan konsep dari panitia serta mengenai durasi penampilan setiap UKM. Ketua Panitia Parade UKM Hosananta Titus mengungkapkan bahwa kepanitiaan yang baru dibentuk pada Rabu (2/8) lalu menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan persiapan parade UKM. “Pertama, kesalahan anak MPM, kan mereka awal itu bilang cuma ketua untuk

SELINTAS WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Rapat koordinasi panitia untuk persiapan parade UKM

FOTO : ASPIRASI / Ardhi

rapat, kenapa gak dari awal itu mereka nyuruh lainnya. Anggaran yang diajukan tersebut merdua orang dari perwakilan UKM,” ungkapnya. upakan kumpulan anggaran yang diajukan oleh Meski begitu, Titus telah merencanakan tiap-tiap UKM kepada panitia. estimasi waktu penampilan setiap UKM. Dari Meskipun telah disosialisasikan, Titus mepenjelasannya, didapatkan bahwa untuk UKM ngungkapkan kalau hanya beberapa UKM saja kategori rohani (keagamaan) maupun UKM yang mengajukan anggaran, ”Kalo UKM yang kategori minat dan bakat akan diberikan wakmengajukan, nanti dianggarin, kalo UKM yang tu 10 menit per UKM dalam menampilkan kegak mengajukan ya, gak kita anggarin”, ujar bolehanya.

Titus. Terkait hal tersebut, Titus menjelaskan Hambatan lain dalam persiapan parade ini kalau ia juga membuat anggaran dana untuk tidaklah luput dari masalah dana. Para UKM brosur sebanyak 100 ribu rupiah bagi tiap UKM juga membutuhkan dana dalam memperguna meminimalisir pengeluaran dana pribadi, siapkan paradenya. Beberapa UKM memilih “Karena banyak yang gak ngajuin anggaran, jadi untuk menggunakan uang kas ketimbang menudah gua anggarin sama rata per UKM dapet gajukan anggaran kepada pihak kampus.

100 ribu buat nyetak brosur, daripada pakai Misalnya saja Teater Hijau dana pagu, kan sayang”, ungLima Satu (THLS), mereka kapnya. mengaku lebih memilih mengTitus yang juga aktif sebagai Kesulitan kita sama gunakan uang kas pribadinmahasiswa D3 Manajemen Inya. Ketika ASPIRASI bertanya formasi ini mengatakan bahwa AKPK itu dana mengapa tidak mengajukan tidak ada batasan maksimal anggaran, ketua THLS, Riyana untuk pengajuan dana dari sulit cair.

Putri Nurkhalisa mengungkaptiap UKM, meskipun anggaran kan kalau uang yang dikeluaryang diajukan berbeda-beda, kan tidaklah seberapa. “Kitakan punya beberapa menurutnya hal tersebut adalah wajar dikareagenda besar dan dananya lumayan, apalagi kan nakan perbedaan kebutuhan bagi tiap UKM. dari AKPK (Akademik, Kemahasiswaan, PerenSelain itu, masih terkait dengan dana pacanaan dan Kerja Sama, red) sendiri nganggarrade, Titus menjelaskan kalau anggaran yang innya gak banyak gitu,” ungkap Riyana. diajukan tidak semuanya disetujui oleh pihak Senada dengan THLS, BUVEJA juga lebih kampus, “Pokonya kan kita masukkan kedalam memilih untuk menggunakan uang kasnya unanggaran, nanti sama orang AKPK kan direvisi, tuk menyewa lapangan di luar UPNVJ. “Kesulibukan kita yang revisi”, tegasnya. tan kita sama AKPK itu dana sulit cair. Dari kita Titus berharap, dengan segala hambatan ngajuin proposal aja susah revisi-revisi, kita kan yang ada, para UKM tetap mendukung acara gak mungkin nunggu duit cair untuk persiapan tersebut dengan saling bekerja sama. “Paling itu, jadi pakai uang pribadi,” jelas Ridho. harapannya kerja samanya aja, saling menSaat dikonfirmasi kepada Ketua Panitia Padukung,” ungkapnya. Tak hanya itu, ia juga berrade UKM, Titus mengungkapkan bahwa ia harap agar ketika hari dilaksanakannya parade telah mengajukan dana ke AKPK. Dana yang UKM dapat berjalan lancar[.] diajukan yaitu sebesar 22 juta rupiah untuk keperluan kegiatan parade seperti sound system, banner, bambu, tali tambang, dan properti

“

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

19

RESENSI

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

KAPITALISME

DAN GELIAT JUAL BELI PENDIDIKAN oleh ARDHI RIDWANSYAH

K

apitalisme adalah paham yang membuat hidup manusia menjadi sengsara, sebab paham kapitalisme melulu mengejar keuntungan. Tidak peduli dengan cara apapun dan bagaimanapun dampaknya, yang terpenting bisa mendapat akumulasi laba sebanyak mungkin.

Hal tersebut tentunya bisa menjadi bencana untuk kehidupan manusia. Sebab, jika orientasi seseorang terlalu berlebihan kepada mengejar keuntungan semata, ia akan cenderung mengeyampingkan nilainilai sosial dan menggantinya dengan nilai-nilai materialistis.

Penetrasi Kapitalisme ke Tubuh Pendidikan Tinggi Kini kapitalisme sudah merambah ke dunia pendidikan. Pendidikan yang sejatinya merupakan hak dasar setiap manusia menjadi komoditas yang diperdagangkan. Walhasil, mayoritas hanya orang kaya saja yang dapat mengenyam pendidikan—terutama pendidikan tinggi—sementara tidak bagi kaum miskin karena mahalnya biaya pendidikan. Fenomena seperti ini tak terkecuali di Indonesia, yang merupakan negara dunia ketiga. Padahal pada Pasal 31 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 sudah tercantum jelas: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Hal tersebut juga menimbulkan kesenjangan intelektual antara si kaya dan si miskin.

20

Problematika di atas dibahas dalam buku ini.

Lembaga pendidikan Indonesia—dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi—terjerat dalam permainan liberalisme beserta anak-anaknya: kapitalisme, komersialisasi, dan privatisasi. Kapitalisme dan komersialisasi membuat lembaga pendidikan layaknya perusahaan: memperjualbelikan pendidikan seperti barang. Akibatnya, pendidikan seperti barang mewah. Privatisasi pun bertalian dengan swastanisasi. Ketika lembaga pendidikan berada di tangan pihak swasta, maka esensi murni dari pendidikan itu berubah, dari yang mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi meraup laba sebanyak-banyaknya.

Masuknya liberalisme ke dalam tubuh pendidikan Indonesia berawal dari tunduknya Indonesia kepada International Monetary Fund (IMF) ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Karena mendapat dana pinjaman yang besar dari IMF, maka Indonesia berputar otak untuk dapat melunaskan hutangnya itu. Salah satunya dengan cara memprivatisasi dan meliberalisasi empat PTN terkemuka seperti UI, UGM, IPB, dan ITB pada awal tahun 2000, yang kemudian diikuti dengan penerbitan regulasi lainnya. Inti dasarnya: memprivatisasi dan meliberalisasi jasa pendidikan, seperti Undang-Undang Bantuan Hukum Pendidikan (UU BHP) serta Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM).

RESENSI WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Judul

Penulis Penerbit Tahun Tebal

: Melawan Liberalisme Pendidikan : Darmaningtyas, dkk : Madani : April, 2014 : xxvi + 342 Halaman

Aroma privatisasi, liberalisasi, serta swastanisasi, tercium saat dikeluarkannya PP No. 61/Tahun 1999.

Peraturan ini dikeluarkan saat pemerintahan presiden BJ Habibie, yang pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis politik dan ekonomi. Dengan dikeluarkannya PP tersebut maka Perguruan Tinggi seperti UI, UGM, IPB, dan ITB diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Ketika sudah berstatus BHMN, maka Perguruan Tinggi yang disebutkan diatas dapat melakukan otonomi kampus utamanya dalam pemungutan biaya.

Pemungutan biaya menjadi beragam dari uang masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang Saruan Kredit Semester (SKS), dan lainnya. Berubahnya status PTN menjadi PT BHMN ituperlahan mengubah watak PTN. Yang sebelumnya PTN publik, menjadi PTN privat.

Perubahan watak atau sifat pendidikan bisa dicontohkan ketika Fakultas Kedokteran—dari seluruh universitas—yang dikenal berbiaya mahal mengubah orientasinya. Sebelumnya, dihasilkannya seorang dokter untuk misi kemanusiaan, tetapi karena modal untuk menjadi dokter sangat mahal maka para lulusannya terdorong untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya guna mengembalikan modal kuliah, setelah lulus kuliah dengan menjadikan orang sakit sebagai komoditas.

Bangsa ini sepertinya harus belajar dari negeri Kuba, negara komunis itu telah menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan mendasar rakyat. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kuba sangat baik dan terus mengalami perbaikan, sehingga dua bidang tersebut menjadi fasilitas gratis bagi rakyatnya. Padahal dari segi kekayaan alam, Kuba tidak sekaya Indonesia.

Pelajaran sejenis juga dapat dipelajari dari India.

India memberikan pelayanan gratis dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas

(SMTA), sementara untuk Perguruan Tinggi (PT) amat murah. Untuk kuliah di Fakultas Kedokteran, pada saat ini, jika dikonversi ke mata uang rupiah hanya Rp 2.000.000,- rupiah saja.

UU BHP = Korporatisasi Pendidikan Pendidikan lambat laun seperti perusahaan. Artinya lembaga pendidikan lebih memfokuskan kepada urusan tata kelola. Tata kelola yang baik guna memuaskan pelanggan. Maka dari itu, standarisasi tata kelola yaitu tolak ukurnya dengan International Organization for Standardization (ISO) Dalam UU BHP inilah muncul istilah-istilah korporat yang meninjolkan sisi tata kelola dalam dunia pendidikan. Istilah itu seperti: Tata Kelola, Dewan Audit, Organ Audit, Dewan Pengawas, efisiensi, efektifitas, penjaminan mutu, layanan prima, usaha komersial, investasi, investasi dalam bentuk portofolio, dan sebagainya.

UU BHP membuat pendidikan yang seharusnya melakukan fungsi pengajaran dan pendidikan terhadap siswa-siswinya malah mengabaikan fungsi tersebut. Institusi pendidikan itu justru sibuk dengan urusan tata kelola yang teknis-administratif-manajerial, Terlebih lagi tata kelola tersebut lebih fokus pada pendanaan. Berkaitan pendanaan maka berhubungan cara mendapatkan dana tersebut. Agar mutu pendidikannya terjamin, ISO dijadikan sebagai lembaga penjamin mutu institusi pendidikan di Indonesia. Fenomena korporatisasi pendidikan diperkuat dengan kehadiran UU BHP itu.

Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan yakni menjadikan peserta didik sebagai manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sudah sepatutnya pendidikan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi nyatanya, dengan adanya UU BHP serta ISO menjadikan pendidikan hanya sebagai perusahaan yang berkelut dengan tata kelola saja, tetapi tidak untuk menciptakan manusia yang terdidik dan mencapai kebahagiannya.

Buku ini disajikan dengan rinci, dimulai dari masuknya gelombang liberalisme ke Indonesia hingga perjuangan kaum intelektual kritis untuk dapat menghilangkan UU BHP. Selain itu terdapat data masing-masing biaya kuliah PTN terutama PT BHMN/ PTS. Buku ini layak untuk dibaca para pemerhati, penguasa, ataupun mahasiswa utamanya untuk membuka pikiran dan melatih berpikir kritis bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi hak mendasar rakyat tanpa terkecuali dijadikan ladang untuk meraup untung sebanyak-banyaknya[.]

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

21

TESTIMONIAL WWW.ASPIRASIONLINE.COM

SISTEM PENDIDIKAN

MENINDAS BERNAMA UKT

oleh MAHARANI PUTRI YUNITA*

I

ndonesia telah memasuki umur ke 72 di tahun ini. Namun setelah puluhan tahun merdeka, kondisi kemerdekaan di negeri ini masih perlu dipertanyakan, khususnya kemerdekaan bagi kaum miskin. Padahal sejatinya kemerdekan merupakan kesejahteraan dan keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Demi mewujudkan kemerdekaan yang sejati, pemerintah berkewajiban memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan jalan bagi kaum miskin untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Tentunya, pemerintah yang bertugas untuk membuka akses kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikkan dan kehidupan yang layak.

Namun, masalah pendidikan dan kehidupan yang layak menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Masyarakat akan mendapat kehidupan yang layak ketika berhasil memperoleh pendidikan tinggi dan stigma ‘ada uang, ada barang’ alias pendidikan tinggi yang baik harus ditebus dengan biaya yang mahal terus tertanam.

Sayangnya stigma yang terus tertanam itu merupakan implikasi dari mahalnya biaya kuliah yang terus mencuat dan menjadi masalah yang dialami calon mahasiswa dan juga orang tua hingga saat ini.

Harapan mereka untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar dapat menjejaki bangku kuliah dengan biaya terjangkau tak menemukan titik terang, justru kian sirna.

Penetapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal yang diusung oleh pemerintah sejak tahun 2013 lalu, didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 55 tahun 2013 tak menjadi solusi.

Sistem UKT ini merupakan sistem pembayaran kuliah yang menggantikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Biaya UKT ini meniadakan pemung-

22

utan uang gedung, almamater, wisuda dan pungutan lainnya. Sehingga mahasiswa hanya perlu membayar UKT pada tiap awal semesternya. Namun sayangnya, implementasi penerapan sistem UKT yang diharapkan nampak tidak sesuai dengan regulasi.

Pembagian sistem pembayaran UKT inipun tidak sama rata untuk tiap mahasiswanya, ada sedikitnya lima sampai delapan golongan UKT yang akan ditetapkan pihak pendidikan tinggi kepada mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Namun, setelah empat tahun sistem ini diberlakukan nyatanya justru makin banyak mahasiswa yang terbebankan. Mahasiswa tak hanya berpikir bagaimana menjalankan kuliah, tetapi juga harus memikirkan bagaimana ia lancar membayar biaya kuliah hingga akhir.

Bagaimana tidak, UKT dengan golongan terendah yakni golongan I dan II, hanya dapat dinikmati masing-masing lima persen mahasiswa dari jumlah seluruh mahasiswa yang diterima dijurusan tersebut dan sisanya menerima UKT golongan III sampai dengan VIII seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 39 tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan UKT pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

Tentu putusan tersebut menghantarkan kepada makin beratnya beban yang harus dipikul oleh mahasiswa yang tidak menerima UKT rendah terlebih bagi mereka yang mendapat golongan tertinggi.

Beban mahasiswa yang mendapat UKT yang tinggi seakan makin berat karena perbedaan biaya antar satu golongan dengan golongan lainnya cukup menyekat nafas.

Bagi mereka yang dapat lolos melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mungkin sedikit bisa bernafas lega. Mereka mungkin sedikit lebih beruntung karena tidak harus membayar uang pangkal.

TESTIMONIAL WWW.ASPIRASIONLINE.COM

ILUSTRASI : ASPIRASI / NADIA IMAWANGI

Namun, lain halnya dengan mereka yang lolos melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Mereka yang lolos melalui SMMPTN selain membayar UKT adapula uang pangkal yang dibebankan dengan nominal yang sangat fantastis, seakan mereka yang lolos melalui SMMPTN adalah orang-orang yang memiliki ekonomi menenah ke atas.

Meski pemerintah sudah mengeluarkan Permen nomor 39 tahun 2016 yang tertulis di pasal 10 ayat (2) bahwa uang pangkal harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua, masih banyak universitas menetapkan uang pangkal secara sepihak tanpa ada campur tangan calon mahasiswa dan orang tua. Pada akhirnya, siswa yang telah berhasil melewati proses seleksi tak serta merta dapat langsung menjejaki PTN, biaya yang mahal berakibat pada mereka yang berhasil terpaksa memilih untuk mundur. Bahkan adapula kebijakan universitas yang menetapkan mahasiswa yang lolos melalui jalur SMMPTN berkewajiban membayar UKT golongan tertinggi tanpa bisa menyanggahnya.

Tentu ini menjadi bentuk diskriminasi, melebarkan jurang kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Sehingga ketidakadilan begitu menusuk si miskin, mempersempit ruang gerak mereka untuk berkembang yang berujung pada tertindasnya kaum miskin.

Sudah jauh-jauh hari Paulo Freire, filsuf sekaligus pendidik asal Brazil, mengkritik sistem pendidikan

yang menindas masyarakat miskin. Dalam bukunya yang termahsyur Pendidikan Kaum Tertindas, ia berpendapat tatanan tidak adil yang melahirkan kekejaman pada kaum penindas (pemerintah, pemilik modal, pihak kampus), yang kemudian melahirkan dehumanisasi terhadap kaum tertindas (masyarakat, terutama kaum miskin).

Pemerintah seharusnya mampu menjadi jembatan bagi kaum miskin untuk menghantarkan kepada mimpinya. Bila hanya berakhir dengan mengenyam bangku sekolah akan membuat padamnya harapan. Tak adanya harapan hanya memutus mimpi yang besar. Lalu bagaimana Indonesia mewujudkan cita-citanya, bila akses untuk kaum miskin selalu tertutup.

Bila hanya mereka yang berkecukupan yang dapat memperoleh pendidikan tinggi yang layak. Pantaskah Indonesia saat ini dikatakan negara yang merdeka, bila masih banyak masyarakatnya menangis di bawah gubuk kecil yang rapuh?

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

*

Penulis adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester III

23

LENSA

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Penyampaian materi tentang Bahaya Narkoba oleh BNN pada Senin (14/8)

Latihan menyanyi Mars Bela Negara yang diikuti oleh peserta PKKMB 2017

24

PROPAGANDA WWW.ASPIRASIONLINE.COM

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

25

LENSA

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

Seorang mahasiswa baru yang tertidur saat pemaparan materi belangsung

Penyampaian materi sistem pendidikan tinggi oleh Rektor UPNVJ

26

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

EDISI KHUSUS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU 2017

27

WWW.ASPIRASIONLINE.COM

28