Majalah Smart Volume I No 1Januari-Juni 2010

Daftar Isi

Susunan Redaksi Penanggungjawab Arifuddin Ismail Pimpinan Redaksi Sukamdo Redaktur Pelaksana Samidi AM Wibowo Sekretariat Yeri Adriyanto Ahmad Muntakhib Dwi Martiningsih Penyunting/Editor Arnis Rachmadhani Aji Sofanudin Zakiyah Desain Grafis Muhammad Purbaya Roksi Setyabakti Lilam Kadarin Nuriyanto Penulis Lepas Priyono, Mustollehudin Alamat: Jl. Untung Suropati, Kav. 70 Telp. (024) 7601327 Fax. (024) 7611386 Bambankerep, Ngaliyan Kota Semarang

Laporan Utama Setelah melalui proses persidangan yang panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohononan uji materi UU 1/ PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), Senin 11 April 2010, di ruang sidang pleno MK. Pembacaan putusan ini dibacakan oleh............ 4

Khasanah

‘Sepi’ kesan itulah yang pertama kali muncul

ketika kami memasuki komplek Makam Fatimah binti Maimun yang berada di desa Leran kecamatan Manyar Gresik Jawa Timur. Desa Leran terletak sekitar sepuluh kilometer sebelah barat kota Gresik, lokasi ini dapat dijangkau..... 43 Tajuk .......................... 2 Kata Pengantar............ 3 Hukum dan Undang-undang........... 8 Sorotan........................ 14 Lensa........................... 23

Kolom......................... 30 Profil............................ 33 Biografi........................ 36 Bingkai......................... 39 Intermezo..................... 44

Redaksi menerima tulisan berupa artikel, kolom essay dan tulisan lain yang sesuai dengan visi misi Majalah Smart.

Naskah diketik rangkap, maksimal lima halaman kuarto dan disertai identitas diri. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah isi.

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/

Tajuk

Pluralisme;

Kesatuan Dalam Kebinekaan Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan relatif tinggi. Hal ini ditandai dengan beragamnya suku, bahasa, budaya, adat, agama dan lainnya. Keanekaragamaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya keadaan geografis dimana wilayah negara ini terdiri atas ber-ribu-ribu pulau, kondisi alam yang berbeda-beda sehingga menciptakan pola hidup dan tradisi yang tidak sama.

Kebinekaan tersebut disatu sisi merupakan berkah dan mempunyai nilai yang berharga, namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan apabila potensi ini tidak dikelola dan dikembangkan ke arah kesejahteraan dan persatuan bangsa. Sejarah telah mencatat negri ini pernah dikoyak oleh berbagai konflik SARA (Suku, Ras dan Agama). Sebut saja misalnya konflik Poso yang berkepanjangan melibatkan umat Islam dan Kristen, konflik Sampit melibatkan orang-orang Madura dan Dayak, kerusuhan Mei 1998 yang meluluh lantakkan aset dan banyak Jiwa orang-orang Tionghoa, dan konflik-konflik lainnya.

Terlepas dari apapun yang melatari berbagai konflik yang terjadi, rangkain peristiwa tersebut telah menelan korban baik harta mau-

pun nyawa, serta menyisakan duka bagi banyak keluarga. Untuk menghindari munculnya konflik tentu dibutuhkan berbagai upaya baik oleh pemerintah dan masyarakat. Pada masa dahulu harmoni kehidupan disokong oleh kaidah-kaidah baku lembaga adat yang terdapat di pusat-pusat kerajaan. Melalui ketentuan adat yang dihormati dan diikuti secara bersama dapat melahirkan kontrol yang baik dalam dinamika sosial.

Di era yang lebih akhir, pemerintah melalui berbagai departemen juga telah mendukung terciptanya kerukunan antar umat dengan beragam latar belakang. Diantara upaya tersebut adalah penerbitan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, misalnya UU NO 1/PNPS tahun 1965 yang mengatur tentang pencegahan penodaan agama. Undang-undang ini merupakan salah satu instrumen dalam mempertahankan kerukunan umat beragama dan kehidupan yang harmonis. Walaupun Undang-undang tersebut lahir pada zaman orde lama, namun kehadirannya masih sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya kekacauan di masyarakat dan untuk tetap menjaga kesatuan dalam kebinekaan.

Selamat Atas Terbitnya

Majalah Smart Volume I Kepala Balai Litbang Agama Semarang

Korpri Balai Litbang Agama Semarang

(Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd.)

(Dra. Hj.Marmiati Mawardi)

/ Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Kata Pengantar

SMART; Media Komunikasi dan Informasi

D

ewasa ini keberadaan majalah masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Majalah sebagai salah satu wujud media massa mampu menghilangkan “rasa haus” masyarakat akan kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan.

Denis McQuail (2000) seorang pakar komunikasi mengungkapkan media massa termasuk di dalamnya majalah mempunyai lima fungsi yang strategis.

Fungsi tersebut meliputi sebagai sarana bertukar informasi, pemberi identitas pribadi, pendidikan, sarana integrasi sosial dan sebagai sarana hiburan. Meskipun dengan lingkup terbatas penerbitan majalah mampu memberikan berbagai informasi yang sifatnya spesifik kepada masyarakat tertentu dengan efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Balai Litbang Agama Semarang sebagai lembaga pemerintah di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama ingin memberikan kontribusi dan berbagi informasi kepada masyarakat dengan cara menerbitkan majalah. Terbitan yang dimaksud diberi nama SMART ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi, pendidikan, integrasi sosial dan sebagai sarana hiburan.

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd. Ketika di-

minta pendapatnya tentang terbitnya majalah SMART dengan mengungkapkan harapannya. Ia mengatakan terbitnya majalah SMART diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Semarang diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi positif kepada pembacanya.

Arifuddin mengungkapkan, ada empat sasaran penerbitan majalah SMART. Sasaran pertama, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pada Balai Litbang Agama Semarang. Kedua meningkatnya kualitas dan kelengkapan informasi keagamaan hasil penelitian dan pengembangan keagamaan masyarakat baik internal maupun eksternal. Ketiga meningkatnya penguatan eksistensi kelembagaan Balai Litbang di Mata Masyarakat.

“Dan yang tak kalah penting adalah sasaran keempat yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam memperoleh informasi keagamaan,” tutur Arifuddin.

Arifuddin berharap dengan adanya majalah SMART ini maka berbagai informasi yang sifatnya spesifik pada masyarakat tertentu akan tersampaikan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Saya mengucapkan selamat atas terbitnya majalah SMART ini dan semoga majalah SMART mampu memberikan informasi, pendidikan sekaligus hiburan kepada pembacanya,” Ucapnya. (aam)

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/

Laporan Utama

MK Tolak Judicial Review UU Penodaan Agama Ketua Majelis Hakim Mahfud MD mengetuk palu sebagai tanda telah diputuskannya Pengujian UU Penodaan Agama, Senin (19/04) di ruang Sidang Pleno MK. Setelah melalui proses persidangan yang panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohononan uji materi UU 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), Senin 11 April 2010, di ruang sidang pleno MK. Pembacaan putusan ini dibacakan oleh sembilan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi

/ Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

tersebut dilandasi oleh pernyataan yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan masyarakat diberikan hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Negara sesuai amanat konstitusi juga turut bertanggung jawab meningkatkan ketakwaan dan akhlaq mulia. Domain agama adalah konsekuensi penerimaan ideologi Pancasila.

Arsyad Sanusi salah satu Hakim MK pada persidangan tersebut menyatakan bahwa di dalam negara Pancasila tidak boleh diadakan kegiatan yang menjauhkan nilai religiusitas dan keagamaan. “Jadi negara tidak memberikan peluang untuk menodai agama lain. Kebebasan agama adalah hak mendasar yang telah disepakati oleh kesepakatan dunia dan dilind-

Laporan Utama ungi oleh negara demi harkat martabat manusia,” tutur Hakim Arsyad Sanusi sebagaimana di sadur dalam MK Online.

Lebih lanjut Arsyad menegaskan, negara juga boleh membatasai kebebasan sesuai dengan UUD dan tunduk kepada pembatasan atas penghormatan hak asasi orang lain berdasarkan nilai agama dan sesuai dengan bentuk negara demokratis. Menurutnya Negara memberikan kewajiban dasar atas tegaknya HAM. Ia melihat secara integral UUD mengatur setiap elemen negara dan masyarakat untuk menghormati HAM itu sendiri.

agama yang menyimpang terhadap pokok ajaran agama dan menganjurkan penodaan itu yang dilarang. “Oleh sebab itu pembatasan ini sesuai dengan UUD diperbolehkan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak asasi orang lain,” tutur Fadlil.

Fadlil menambahkan bahwa UU Penodaan Agama ini diperlukan dan tidak melanggar HAM. UU Penodaan Agama bukan merupakan UU kebebasan beragama. UU ini mencegah untuk melakukan tindakan anarki. Jadi ketika timbul permasalahan dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum. Ini merupakan per-

“Pembatasan tidak boleh diartikan perlakuan diskriminasi karena ada hak asasi maupun kewajiban asasi lainnya. Liberalisme, orientalisme dan faham lainnya harus dikembalikan ke konstitusi sebagai kesepakan bersama negara Idonesia,” katanya.

MK menilai bahwa UU pencegahan agama masih tetap sah secara formil, MK tak sependapat kalau UU yang dibuat pada masa demokrasi terpimpin semua tidak sah dan cacat dalam proses pembentukannya. MK juga tidak sependapat dengan pendapat UU Penodaan Agama cacat formal dan tidak sesuai dengan UUD 1945. MK memberikan pandangannya bahwa pasal 1 UU Penodaan Agama ini memberikan kepastian setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan dan menganjurkan untuk melakukan penafsiran terhadap kegiatan yang menyimpang dari pokok agama.

Salah seorang Hakim Konstitusi, Fadlil Sumadi mengungkapkan UU Penodaan Agama ini tidak membatasi kebebasan beragama dan penafsiran terhadap agama, UU ini menurut MK adalah untuk membatasi penyimpangan dan penodaan agama. Jadi yang melakukan dengan sengaja dimuka umum mengajarkan

lindungan preventif karena agama merupkan isu sensitif dalam masyarakat.

MK menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, MK berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu dalil para Pemohon tidak beralasan hukum Dalam kesimpulannya, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak berdasar. “Dalil pemohon baik formil maupun materi tidak berdasarkan hukum,” tegas Moh. Mahfud MD. Di sadur dari RN Bayu Aji, MK Online, http:// www.mahkamahkonstitusi.go.id/index. php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3941

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/

Laporan Utama

Undang-Undang

Penodaan Agama dan Isu Kebebasan Beragama Di Indonesia

S

elama periode tahun 2009, Wahid Institute mencatat setidaknya ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan aparatur negara. Sementara itu, tindakan intoleransi dan diskriminasi berdasar agama dan keyakinan telah terjadi sebanyak 93 kasus. Pelanggaran kebebasan beragama digolongkan sebagai upaya menghalang-halangi kegiatan keagamaan oleh negara.

Adanya isu masalah kebebasan beragama di Indonesia itu mengakibatkan munculnya stigma di sebagian masyarakat bahwa terjadi diskriminasi dalam kehidupan beragama, yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi pemerintah juga dituduh ikut andil sebagai sponsor. Hal tersebut di atas yang menjadi dasar Balai Litbang Agama Semarang melaksanakan seminar sehari tentang UndangUndang Penodaan Agama beberapa waktu yang lalu.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang sebagai Institusi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama RI perlu untuk melakukan kajian ilmiah terhadap fenomena kebebasan beragama yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat telah tercederai. Kajian ilmiah ini sangat penting dilakukan untuk menemukan

akar permasalahan dengan menggali pendapat/kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Maka pada Bulan Maret 2010 yang lalu diselenggarakanlah Seminar tentang Undang-Undang Penodaan Agama dan Isu Kebebasan Beragama di Indonesia Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Drs. H. Arifuddin Ismail, MPd. Ketika dikonfirmasi oleh Smart mengungkapkan kegiatan ini adalah merupakan Refleksi Terhadap Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta menjalin harmoni kehidupan beragama di Indonesia, “Kegiatan ini mempunyai tiga buah tujuan yaitu mencoba mengurai benang kusut persoalan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, melakukan diskusi ilmiah persoalan isu kebebasan dan diskriminasi beragama di Indonesia serta merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam menentukan peninjauan kembali UU Nomor 1/PNPS/1965 serta UU Nomor 5 Tahun 1969,� ungkap Arifuddin Ismail.

Balai Litbang agama Semarang melihat diterbitkannya UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Peny-

/ Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

alahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian diundangkan lagi dalam kondisi negara tidak dalam kondisi darurat, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Undang-Undang Pencega-

han Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. UU tersebut merupakan upaya negara untuk menjaga keharmonisan kehidupan antar umat beragama dari kemungkinan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Seminar yang mengundang berbagai elemen dari pemeluk agama yang berbeda-beda tersebut dilakukan dengan tujuan untuk berdiskusi dua arah antar berbagai elemen masyarakat, ilmuwan

Laporan Utama dan pengamat dalam mensikapi isu kebebasan beragama di Indonesia, serta tersusunnya rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dan negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hukum pencegahan penodaan agama.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan seminar tersebut adalah Prof.

DR. Nazarudin Umar, MA, Dirjen Bimas Islam Kemeterian Agama RI, Prof. DR. Abu Hapsin, dosen IAIN Walisongo Semarang; Romo

Alloys Budi Purnomo dari Gereja Katedral Semarang.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Drs. H. Masyhudi, M.M. dalam sambuatannya mengutarakan bahwa sejarah Depag sejak berdirinya ada kalangan yang setuju maupun tidak setuju keberadaannya. Departemen Agama sangat-sangat penting keberadaannya dan harus mutlak ada karena bangsa yang sangat majemuk.

“Departemen Agama waktu itu mempunyai tugas sebagai perekat NKRI tugas Kementrian Agama antara lain meningkatkan kualitas umat beragama mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar,” tutur Masyhudi.

Di sisi lain Prof DR. Nazaruddin Umar, M.A, Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama, mengutarakan tentang keprihatinannya atas adanya kelompok menggugat UU No. 1 dalam peradilan MK, ada anggapan pasal tertentu seolaholah UU ini membatasi umat beragama minoritas dan ketidakjelasan UU ini.

“UU ini sebagai penangkal masalah penodaan agama. Kalau UU ini dicabut dan tidak ada pengganti, maka ada banyak korban,” kata Umar.

Kegiatan seminar sehari dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010, di Hotel Semesta Semarang dengan diikuti tujuh puluh lima peserta yang merupakan utusan dari beberapa organisasi keagamaan di kota Semarang dan beberapa utusan dari instansi pemerintah.

Dilain pihak dalam pandangan Prof. DR. Abu Hapsin, Ph.D., demokrasi di satu sisi menekankan kebebasan/ liberal negara tidak boleh mencampuri urusan agama warga negaranya. “Mau ada agama baru atau menganut

agama apa terserah individu atau terserah masyarakatnya.

Asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan,” katanya.

Lebih lanjut Abu Hapsin mengungkapkan demokrasi bisa berarti sebuah Kebebasan untuk mengikuti hati nurani, kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan, kebebasan untuk berasosiasi. Kebebasan adalah hak dasar untuk mengekpresikan menurut ayat 3 ps 18. Kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan seseorang hanya boleh dibatasi oleh hukum dan pembatasan-pembatasan yang diperlukan untuk melindungi : (1) keamanan umum (2) ketertiban umum (public order) (3) kesehatan umum (4) moral masyarakat (5) hak-hak fundamental serta kebebasan orang lain.

Tanggapan Menurut Perspektif Gereja Katolik Di Indonesia, yang diwakili oleh Romo Aloys Budi Purnomo Pr, M.Hum, Lic.Th mengungkapkan pandangannya.

Menurutnya sepantasnya memberi perhatian kepada mereka yang mengusulkan agar dilakukan Judicial Review terhadap UU No. I Th 1965. Aloys merefleksikan sebagai berikut : UU No. I Tahun 1965 sebagai pencegahan untuk menjalin harmoni di Indonesia; Pertemuan antara 2 kutub yang berbeda melahirkan ketegangan yang bersifat konfliktual antaragama yang pro versus yang kontra; Apabila pendukung 2 kutub tersebut mengadakan dialog antara kedua belah pihak bisa saling dalam suasana rukun dan damai sesuai dengan akal yang sehat, maka akan terjalin harmoni di Indonesia.

(Lilam Kadarin)

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/

Hukum dan Undang-undang PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA

DAN/

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama; b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat : 1. pasal 29 Undang-undang Dasar; 2. pasal IV Aturan Peralihan Undangundang Dasar; 3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34); 4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. Pasal 1 Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2 1 Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

2 Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1)

/ Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4 Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.�

Pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1965 SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN.

Hukum dan Undang-undang LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3.

PENJELASAN ATAS PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ ATAU PENODAAN AGAMA I. UMUM 1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mentapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan; 5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (KeTuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlakdalam usaha nation-building.

2. Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliranaliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persat-

uan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memelukagama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Dengan kata-kata “Dimuka Umum� dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan katakata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agamaagama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undangundang Dasar, juga mereka mendapat bantuanbantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain,

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/

Hukum dan Undang-undang misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata “Kegiatan keagamaan� dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Pasal 2 Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut aliran kepercayaan dan mempunyai effek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3 Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 4 Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat

10 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2726.

Hukum dan Undang-undang Bentuk Oleh Nomor Tanggal Sumber

: UNDANG-UNDANG (UU) : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : 5 TAHUN 1969 (5/1969) : 5 JULI 1969 (JAKARTA) : LN 1969/36; TLN NO. 2900

Tentang: PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG Indeks:

PENETAPAN PRESIDEN. PERATURAN PRESIDEN. UNDANGUNDANG. PERNYATAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa di dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturanPresiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959; b. bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyatperlu dinyatakan sebagai Undangundang; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1)Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XIX/MPRS/ 1966; 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XXXIX/ MPRS/1968; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong MEMUTUSKAN : Menetapkan: Undang-undang tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Pasal 1.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimanatermaksud dalam Lampiran I Undang-undang ini, sebagai Undang-undang.

Pasal 2.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undangndang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Pasal 3.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB Undang-undang ini, diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Pasal 4.

Istilah-istilah dan kata-kata data Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kecuali pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 11

Hukum dan Undang-undang Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969.

Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG. A.UMUM : Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/ MPRS/1966, Pemerintah besama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ementara No. XIX/MPRS/1966 menentukan bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah tanggal 5 Juli 1966.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan No. XXXIX/ MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lamasampai tanggal 5 Juli 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden, meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis

12 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/ PRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaikan ebelum tanggal 5 Juli 1968.

Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan No. 274/B/1968 dengan jangka waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan Keputusan No. 001/B/’69 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung 5 Januari 1969. Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 25 tahun 1968 dan Undang-undang lain, antara lain undang-undang No. 10 tahun 1966, Undangundang No. 13 tahun 1968 dan sebagainya.

Dengan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat berlaku terus dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden yang tercantum dalam Lampiran I Undang-undang ini dinyatakan sebagai Undang-undang.

2. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/ penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

3. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden dalam Lampiran IIIA dan IIIB merupakan produk-produk legislatif yang mengatur hal-hal, atau persoalan-persoalan yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam lingkungan tugas serta wewenang Pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-

Hukum dan Undang-undang

undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.Di samping itu mungkin ada juga Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden yang dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat Penetapan- penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tidak tercantum dalam Lampiran-lampiran I, IIA dan IIB, IIIA dan IIIB Undang-undang ini maka Penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut peninjauannya kembali dan pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah dalam bentuk yang sesuai dengan materi masing-masing.

4. Oleh karena harus diutamakan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut, maka istilah-istilah beserta kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV dianggap tidak ada.

B.Pasal DEMI PASAL: Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2 Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa materi penetapanpenetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-undang terdahulu.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan. Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai bahan.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada undang-undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga dijadikan Undang-undang.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya.

Pasal 5.

Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5.

Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 13

Sorotan

Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Menuju WTP

M

enteri Agama RI pada Sambutan Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI Ke-64 Tahun 2010 menegaskan kembali bahwa pelaksanaan reformasi tidak hanya menyangkut pembaruan organisasi, tata kerja dan administrasi yang harus memenuhi prinsipprinsip good governance.

Tetapi juga harus menyentuh pembaruan sikap mental dan budaya kerja yang lebih baik.

Hal senada dinyatakan Inspektur Jenderal Kementrian Agama dalam Temu Wicara Pengawasan dengan Eselon I Pusat tanggal 2 Maret 2010, di Hotel Grand USSU, Puncak Bogor. Dalam temu wicara tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Agama menyatakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan kinerja birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur negara.

Prof DR. H M. Atho Mudzhar dalam Position paper berjudul Peningkatan Tertib

14 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Admnistrasi Badan Litbang dan Diklat dalam Upaya Mewujudkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di Lingkungan Kementrian Agama menyebutkan sasarandari hal tersebut diatas adalah mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, produktif, bertanggungjawab, dan bebas KKN. “Harapan yang ingin di capai adalah terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan, kualitas SDM aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dan efesien,� ungkap Atho.

Untuk itu lanjutnya, diperlukan kesungguhan aturan, pola pikir dan pola kerja perlu diselaraskan dengan tuntutan layanan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja, dan melakukan pengawasan secara ketat atas kinerja bawahannya, serta memberi contoh dalam kebaikan.

Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi terdapat sernbilan budaya kerja yang secara umum akan dibangun di lingkungan Kementerian Agama yaitu (1) Jujur dan memiliki integritas yang tinggi. (2) Memiliki etika, akhlak mulia, dan memberi suri tauladan, (3). Menghormati hukum dan aturan-aturan yang berlaku; (4) Bertanggung jawab dan akuntabel, (5). hormat kepada hak-hak orang lain dan tidak mudah menyalakan orang lain (6) mencintai pekerjaan

Sorotan dan mau bekerja keras (7)(meningkatkan transparansi dan koordinasi (8) disiplin yang tinggi, dan (9). bersahaja dalam hidup dan kehidupan.

Kesembilan budaya kerja tersebut dapat membentuk 9 perilaku kerja yang produktif yaitu (a). bekerja sesuai rencana kerja (b). mencatat dan melaporkan hasil kerja; (c). menunaikan amanah waktu kerja (d). merekam/ mencacat/ mentabulasi data/ informasi; (e) melakukan monitoring dan evaluasi (f) melaksanakan pembinaan terhadap bawahan, (g) melakukan pelayanan, pembinaan

peningkatan opini Laporan Keuangan adalah sesuatu yang urgen. Peningkatan opini atas Laporan Keuangan bukan hanya memperbaiki proses penyusunan melainkan pula memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya”.

Untuk meningkatkan kualitas opini tersebut harus dilakukan secera terencana dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi objektif Kementerian Agama.

Kementerian Agama- telah menetapkan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2011.

“Menteri Agama telah memberikan arahan bahwa jika Kementerian Agama ingin mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) berarti peningkatan opini Laporan Keuangan adalah sesuatu yang urgen.”

(Atho Mudzhar)

dan bimbingan kepada user, stakeholder, dan masyarakat (h) melahirkan gagasan untuk pengembangan sistem kerja dan pelayanan yang dituangkan dalam rencana kerja, dan; memelihara martabat, harmoni, prestasi kerja dan pencitraan organisasi.

Prof. DR. H. Atho Mudzhar selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama (waktu itu) mengingatkan kembali arahan Mentri Agama RI dalam acara pengarahan DIPA Kementerian Agama tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 di Jakarta. “Menteri Agama telah memberikan arahan bahwa jika Kementerian Agama ingin mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) berarti

Berdasarkan Panduan Strategi dan Action Plan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, langkah- langkah yang dijalankan dalam usaha pencapaian target WTP di lingkungan Kementerian Agama antara lain: (1) membentuk tim pendampingan; (2) review laporan keuangan; (3) peningkatan kaulitas SDM; (4) peningkatan sarana dan prasarana; (5) peningkatan komitmen pimpinan; (6) peningkatan kualitas perencanaan anggaran; (7) inventarisasi BMN dan re-evaluasi BMN; (8) pengelolaan PTAN dengan PPK BLU, dan; (8) Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran. Untuk meneapai hal tersebut, se-

luruh satuan unit kerja mesti mempedomani dan melaksanakan startegi pencapaian target WTP dimaksud tanpa kecuali, sehingga terwujud target WTP tahun 2011.

Di samping itu, Kementerian Agama juga perlu mengupayakan lima hal yaitu Konsolidasi Laporan Keuangan BLU, Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran menurut SAl dan SAU, rekonsiliasi data aset tetap menurut SAK dan SIMAK BMN, inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap, serta pencatatan aset tetap yang belum dicatat dalam neraca tahun 20052008. Pemberian opini WTP tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Agama, agar optimis dalam mewujudkan WTP pada tahun 2011, kemudian mempertahankan dan menjadikannya contoh bagi instansi pemerintah lainnya. “Namun perlu diperhatikan pula bahwa opini WTP atas laporan keuangan ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan program dan anggaran negara menuju yang lebih akuntabel dan transparan,” tambah Atho Mudzhar.

Berbagai usaha yang dilakukan tersebut telah menghasilkan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Pada tahun 2010 hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Kementerian Agama tahun anggaran 2009, BPK-RI memberikan pendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WOP).

Namun demikian, masih dijumpai beberapa kelemahan yang harus mendapat perhatian dan perbaikan pada masa

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 15

Sorotan yang akan datang, antara lain sebagai berikut: 1. Aspek laporan Realisasi Anggaran a. Masih dijumpai laporan penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena belum dientrinya laporan realisasi anggaran pada masingmasing satker, laporan belum direkonsiliasi dengan KPPN wilayah, dan masih rendahnya tingkat capaian program kerja. b. Pengelolaan PNBP belum sesuai aturan, dan Satker yang memiliki pos BNPB juga belum mencantumkan nilai estimasi anggaran penerimaan secara benar dan proposional c. Penerimaan negara dari sektor perpajakan belum tergambar secara benar dalam laporan realisasi anggaran. d. Masih banyak terdapat kesalahan dalam penggunaan belanja modal ke anggaran belanja barang. e. Pertanggungjawaban bantuan belanja sosial yang diberikan kepada pihak swasta (madrasah swasta, tempat ibadah, dan sejenisnya) masih belum didukung dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pihak penerima bantuan. f. Penggunaan dana untuk belanja barang sampai dengan batas waktu kontrak dan bahkan pembayarannya telah selesai, namun barangnya belum terselesaikan dan yang sudah selesaipun

barang yang diadakan tidak diserahterimakan kepada pengguna dengan berita acara. g. Masih terdapat sisa dana uang Persedian (UP) pada akhir tahun anggaran 2009 yang belum dikembalikan ke kas negara tepat waktu (baru dikembalikan pada Januari 2010).

2. Aspek Neraca a. Masih terdapat perbedaan/selisih pencantuman nilai aset tetap yang dilaporkan pada SAl dengan yang dilaporkan pada SIMAK-BMN. b. Penyusunan neraca tingkat wilavah belum sepenuhnya berdasarkan kepada aplikasi SAl hasil rekonsiliasi dengan laporan SIMAK-BMN. c. Pengelolaan SIMAK BMN tidak melakukan entri data/posting secara kontinyu, sehingga data pada SIMAK terdapat asset yang masih dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga secara tidak syah, terdapat akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah selesai dan diserahterimakan kepada pihak pengguna, namun belum tercatat dalam SAKPA maupun SIMAK BMN. 3. Aspek Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK) a. Masih dijumpai Satker yang belum bisa menyusun CaLK sehingga masih sebatas formalitas dengan mencantumkan angka-angka dalam laporan realisasi dan neraca saja. b. Terdapat PNBP yang diterima satker namun

16 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

belum dijelaskan secara rinci, baik jumlah maupun jenisnya.

Mengacu pada sejumlah hasil temuan di atas, maka Kementerian Agama telah menetapkan beberapa strategi lanjutan menuju penilaian Laporan Keuangan (LK) dengan opini WTP tahun 2011, meliputi: (a) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran kegiatan di Kementerian Agama;(b) Menginstruksikan kepada seluruh unit eselon I agar menertibkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara secara berjenjang pada setiap satker, termasuk meningkatkan kompetensi SDM-nya; (c) Merancang dan melaksanakan Sistem Pengendalian dalam perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban kegiatan belanja bantuan sosial; (d) Meminta pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan temuan kelebihan pembayaran, kekurangan volume fisik pekerjaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, untuk disetor ke Kas Negara dan Copy bukti setor disampaikan kepada BPK- RI; (e) Melanjutkan penertiban Aset Negara di lingkungan Kementerian Agama, serta melakukan tindakan hukum terhadap penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak (f) melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan dan (g) penata usahaan aset tetap dan BMN dalam SAK dan SIMAK BMN secara benar (A.M Wibowo)

Sorotan gatakan bahwa “kegiatan tersebut merupakan anjuran dari Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, juga memberikan peluang pemberdayaan bagi para Litkayasa sebagai koordinator kegiatan.”

Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Agama Semarang mengadakan diskusi dua bulanan berjudul “Pemberdayaan Pesantren” pada hari Jum’at, 23 April 2010, bertempat di Aula Kantor Balai Litbang Agama Semarang Jl. Untung Suropati Kav. 70 – 71 Semarang.

Pemberdayaan Pesantren Di Era Global

K

egiatan yang diorganisasikan oleh kelompok litkayasa Balai Litbang Agama ini dihadiri oleh 19 orang peneliti, 6 orang calon peneliti dan 5 orang staf tata usaha / administrasi di lingkungan Balai Litbang Agama.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Moch.

Mu’izuddin, M.Ag. Kasi Pekapontren Kanwil Kemenag Prop. Jawa Tengah dan Drs.

H. Wahab, Peneliti Madya Balai Litbang Agama dan moderator Drs. H. Sukamdo, M.Si. Diskusi dua bulanan ini dirancang untuk menumbuhkan budaya akademik di lingkungan Balai Litbang Agama sebagaimana di sampaikan oleh Kapala Balai Litbang Agama, Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd di dalam sambutannya. Selain itu, Ia men-

P e m b e r d a y a a n Pesantren Diskusi kali ini mengambil tema tentang pemberdayaan pesantren di era global.

Moch. Mu’izzuddin, M. Ag membahas pengembangan dan pemberdayaan pesantren, dan Drs. H.Wahab memaparkan makalah berjudul “sistem pendidikan pondok pesantren dalam era globalisasi” Moch. Mu’izzuddin mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan indigenous (asli) Indonesia. Secara kelembagaan, pesantren merupakan hasil modifikasi para ulama/ kyai masa lalu terhadap pembelajaran secara halqah (bandongan). Secara metodologis, pembelajaran di pesantren menggunakan metode halqah (bandongan) dan metode individual (wetonan). Pola pembelajaran pesantren telah diterima oleh masyarakat, karena materimateri keagamaan yang diajarkan bersentuhan langsung dengan kehidupan seharihari.

Lebih lanjut Moch Izzudin mengatakan bahwa pesantren sebagai lembaga tafaqquh fid din, sejak dahulu tidak menutup diri dalam perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya pada zaman dahulu dengan munculnya lascar Sabilillah sebagai hasil dari Ma’lumat

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 17

Sorotan Syaikh Hasyim Asy’ari tentang pentingnya jihad meraih kemerdekaan bangsa. Semangat itulah yang mendorong pesantren untuk lebih kreatif di dalam mengembangkan diri sehingga keberadaannya tetap muthabiqun lil waqi’ (sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari tuntutan zaman).

Menurut Moch Izzudin pesantren secara kelembagaan mempunyai 3 tipologi yakni (a) pesantren Salafiyah (pesantren halaqah, sorogan) yakni pesantren yang mempertahankan pola pembelajaran tradisional (weton dari bandongan), (b) pesantren dengan adaptasi pembelajaran kelas (madrasy) yaitu pesantren yang telah mengembangkan diri dengan pola pembelajaran kelas dan berjenjang, (c) pesantren dengan adaptasi lembaga pendidikan modern yaitu pesantren yang mengadopsi pola-pola pengelolaan kelembagaan pendidikan secara modern.

Secara umum pesantren masih mengalami kendalakendala dalam kelembagaan, di antaranya adalah: (a) pesantren kurang mendapat pengakuan dalam Sistem Pendidikan Nasional (sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), (b) pola Manajemen Pesantren yang Kyai Sentris kurang bisa diterima oleh masyarakat, (c) sumber dana pesantren kebanyakan dari dermawan, para donatur dan bantuan.

Terkait dengan masalah tersebut di atas, Kementerian Agama sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas pesantren telah melakukan

berbagai upaya, di antaranya adalah; (a) Mengupayakan legalitas pendidikan pesantren; Upaya ini dilakukan dengan membuat terobosan dengan menjalin MOU dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk meluncurkan beberapa program pendidikan yaitu Program Wajib Belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah (Ula dan Wustho).

Program Pendidikan Kesetaraan seperti, Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pesantren Mu’adalah (setara Pendidikan Formal MA dan SMA). (b) Meningkatkan wawasan manajemen pesantren.

sabaqoh Tilawatil Qur’an, (d) beasiswa bagi santri S1 untuk perguruan tinggi (IAIN, UI, UGM, ITB, IPB, UNIBRAW, ITS, UIN), (d) pelatihan ketrampilan bagi santri yang tidak melanjutkan studi perguruan tinggi.

Selain itu, sesuai dengan PP tahun 2007 pasal 12 yang mengamanatkan kepada pemerintah atau Pemda untuk memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan, maka Kementerian Agama melalui APBN memberikan bantuan fisik maupun non fisik kepada pesantren.

Pesantren sebagai lembaga tafaqquh fid din, sejak dahulu tidak menutup diri dalam perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Secara teknis, pemberdayaan pesantren dengan peningkatan Sumber Daya Manusia, baik dari pengasuh, ustadz/ pendidik dan santri. Pemberdayaan tersebut dengan cara: (a) memberikan kesempatan Sertifikasi Dikdas bagi guru Pesantren Mu’adalah, (b) workshop tutor Program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah, (c) Workshop tutor Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, (d) workshop Pengelola program Wajar Diknas dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, (e) short course life skill bagi pengelola Pesantren, (f) program beasiswa S2 bagi pendidik dan pengasuh.

Sedangkan untuk santri pemberdayaannya dengan melakukan; (a) kegiatan kemah pramuka, (b) kegiatan pekan olah raga dan seni pesantren, (c) kegiatan Mu-

18 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Sementara itu, Drs. H.Wahab menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pada tahap pertama lebih memfokuskan perhatiannya pada upaya pemantapan iman dengan latihan-latihan ketarikatan daripada menjadikan dirinya sebagai pusat pendalaman Islam sebagai ilmu. Kemudian, lembaga ini beranjak mencermati realitas empiris dewasa ini dan berupaya menjawab tantangantantangan yang dihadapinya.

Lebih lanjut Wahab menyampaikan bahwa Undangundang Sisdiknas Bab III Pasal 1 berbunyi “penyelenggara pendidikan menjunjung tinggi nilai agama”. Dari bunyi pasal tersebut diketahui ada korelasi korelasi dengan PP Kementerian Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2005 tentang Renstra Depdiknas 2005-2009 yaitu manusia In-

Sorotan donesia paripurna (Insan Kamil) yang ingin dihasilkan pendidikan harus memiliki kecerdasan komprehensif yaitu; (a) meliputi kecerdasan spiritual, (b) kecerdasan emosional, (c) Kecerdasan sosial yang bermakna mampu beraktualisasi diri melalui kehalusan kecerdasan sosial, (d) kecerdasan intelektual, dan (e) kecerdasan kinestis.

Menurut Wahab proses pendidikan haruslah mengembangkan potensi yang ada pada manusia seoptimal mungkin sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu sistem pendidikan harus mencerminkan tiga unsur utama meliputi; (a) pendidikan bersifat membimbing anak agar bisa menghidupi diri sendiri, (c) pendidikan bersifat membimbing anak agar bisa mengembangkan kehidupan bermakna, (d) pendidikan bersifat membimbing anak agar bisa memuliakan kehidupan itu sendiri.

Merujuk pada pemikiran di atas maka Wahab berpendapat terdapat beberapa karakteristik yang dapat dijadikan dasar dalam menerapkan system pendidikan di pondok pesantren dewasa ini, yakni antara lain; (a) mengutamakan nilai-nilai manusiawi, (b) memberikan kesempatan pengembangan potensi diri santri secara optimal, (c) komprehensif dan sistematis, (d) berorientasi pada pembangunan, (e) menggunakan sumber daya secermat mungkin, (f) berorientasi pada masa depan, (g) responsif terhadap kebutuhan yang berkembang, dan (h) merupakan sarana untuk inovasi pendidikan (Roksi Setiabakti).

Orientasi Website;

Menuju Layanan Informasi Cepat dan Tepat

P

elayanan kepada masyarakat di bidang informasi dan data hasil penelitian membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga proses penyampalan informasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Salah satu sarana layanan yang ada di Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Agama Semarang adalah melalui website, yang sudah dapat di akses oleh masyarakat luas. Melalui website, informasi dan data hasil penelitian serta pengembangan di bidang keagamaan diyakini mampu terakses dengan cepat tanpa terkendala oleh jarak, waktu dan biaya.

Keakuratan dan kekinian data serta informasi yang disajikan, tentunya tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang ada di Balai Litbang Agama Semarang. Pengelola website dituntut untuk selalu melakukan pembaruan/update data dan informasi tersebut. Hal ini akan sangat terkendala manakala pengelolaan website belum di dasa-

ri dengan pengetahuan dan kemampuan yang bersifat teknis. Oleh karena itu pada tanggal 4 - 7 Maret 2010 Balai Litbang Agama menyelenggarakan orientasi website bertempat di Hotel Semesta di jalan Wahid Hasyim Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh peserta berjumlah 30 orang yang seluruhnya merupakan pegawai Balai Litbang Agama Semarang.

Hadir sebagai nara sumber meliputi pakar teknologi informasi dari Universitas Stikubank Semarang 3 orang dan Universits Diponegoro Semarang 1 orang.

Pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan; (a) pengenalan dan pembekalan awal tentang website kepada pegawai Balai Litbang Agama Semarang, (b) meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan website, dan (c) meningkatkan intensitas pemanfaatan internet bagi pegawai dalam penyebaran dan pencarian informasi keagamaan.

Kepala Balai Litbang

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 19

Sorotan Agama Semarang Drs. Arifuddin Ismail, M.Pd dalam sambutannya beliau berpesan “melalui kegiatan orientasi pembuatan website diharapkan seluruh komponen yang ada di Balai Litbang Agama Semarang baik dari jajaran fungsional maupun struktural dapat lebih akrap dengan teknologi.� Hal ini di antaranya ditandai dengan meningkatnya intensitas pemanfaatan internet oleh pegawai Litbang Agama Semarang dalam rangka penyerapan dan penyampaian informasi, khususnya informasi bidang keagamaan.

Di samping itu, kepala Ba-

lai Litbang agama Semarang menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut dan memberikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada semua unsur yang terlibat dalam plaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat menggugah sisi kreatifitas semua elemen, sehingga dapat membuahkan gagasan yang terdas dan inovatif dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan bangsa di bidang keagamaan.

Kegiatan orientasi website tersebut dibuka oleh Drs. H. Mashudi, MM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementrian

Urgen! Pendidikan Reproduksi Sehat Bagi Peserta Didik Survei di beberapa daerah di indonesia khususnya di kota besar membuktikan 2,3 juta kasus aborsi 30% dilakukan oleh remaja (150.000–200.000 kasus), data tersebut diperoleh melalui survey yang dilakukan di 9 kota besar di Indonesia, dan 28,5% remaja telah melakukan seks pra nikah. Hasil penelitian tersebut menunjukan betapa semakin menghawatirkannya perilaku seks remaja saat ini.

Tapi tunggu dulu! Penelitian tersebut hanya dilakukan pada kota-kota besar dan mungkin pemilihan sampel remaja yang bersekolah pada sekolah-sekolah umum yang porsi pendidikan agama yang diberikan di sekolah sangat kecil. Bagaimana dengan

peserta didik yang berada di daerah-daerah di luar jawa dan bersekolah pada lembaga pendidikan yang berlatar belakang agama (madrasah) apakah hasilnya sama dengan sekolah-sekolah yang berada di di kota besar di pulau Jawa.

20 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Agama Propinsi Jawa Tengah pada waktu itu. Dalam sambutannya ia menekankan bahwa Kanwil Kementerian Agama sebagai pengguna sangat menbutuhkan informasi keagamaan yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian keagamaan yang up to date. Oleh karena itu, koordinasi antara Kanwil Kementerian Agama dengan Balai Litbang Agama sangat penting terkait dengan sinkronisasi topik-topik penelitian yang sesuai dengan isu-isu sosial keagamaan di daerah (Yeri Adriyanto).

Hasilnya sungguh bertolak belakang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang tahun 2010 di tiga Propinsi yakni Kalimantan Barat, Tengah dan Nusan Tenggara Barat membuktikan bahwa perilaku reproduksi sehat pada peserta didik Madrasah Aliyah masih dalam kategori Baik dan Sangat baik. Ada berbagai faktor yang mungkin dapat dijadikan alasan mengapa perilaku reproduksi sehat peserta didik pada madrasah aliyah di lokasi penelitian masih dalam kategori baik dan sangat baik.

Salah satunya adalah dengan diberikannya muatan tentang kesehatan reproduksi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Fikih dan Akidah Ahlak).

Pemberian materi kesehatan reproduksi yang tidak khusus ini diduga berdampak terjadap perbedaan pemahaman antara peserta, kultur madrasah yang kental dengan religious. Perkembangan teknologi berpengaruh terha-

Sorotan dap pandangan peserta didik MA terkait dengan kesehatan reproduksi.

Penelitian yang yang bersifat tim dan diketuai oleh Drs. Wahab berharap bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pendidikan tentang reproduksi sehat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah atau madrasah.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh 8 orang Peneliti Balai Litabng Agama Semarang dan 1 orang Dosen Universitas

mata pelajaran al-Quran Hadits, dan Sejarah kebudayaan Islam muatan tentang reproduksi sehat tidak diberikan.

Dari hasil wawancara dengan guru serta kepala madrasah pada masing-masing sampel penelitian terungkap bahwa pendidikan reproduksi sehat sudah saatnya diberikan pada sebagai satu bagian utuh mata pelajaran pada tingkatan madrasah atau SMA. Mengingat pada masa ini peserta didik memasuki usia yang rawan dan sedang

Semarang orang ingin mengetahui sampai sejauh manakah peserta mengimplementasikan pendidikan reproduksi sehat yang telah diterima di madarash dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif penelitian ini menghasilkan temuan bahwa implementasi pendidikan reproduksi sehat telah diterapkan kedalam bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu pada mata pelajaran Fikih dan Akidah Ahlak meski hanya sebagai sisipan saja. Sedangkan dalam

mencari jati diri mereka. Pada masa ini biasanya dimulai dari perkembangan fisik dengan adanya peristiwa haid untuk perempuan mimpi basah, dan muncul kumis pada laki-laki, dan dimulainya masa pubertas serta perubahan sikap yang signifikan.

Elizabeth Hurlock mengungkapkan akibat perubahan masa puber pada sikap dan perilaku anak-anak biasanya menarik diri dari teman-teman dan dari pelbagai kegiatan keluarga, dan sering bertengkar dengan temantemannya dan anggota ke-

luarganya. Anak puber kerap melamun betapa seringnya ia tidak dimengerti dan diperlakukan kurang baik, dan mereka juga mengadakan eksperimen seks melalui mastrubasi, onani.

Berbagai analisis dilakukan, mengapa perilaku seksual remaja yang menyimpang tersebut semakin hari semakin meningkat. Salah satu pendapat yang kemudian cukup mengemuka adalah bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh remaja tentang kesehatan reproduksi ataupun perilaku seksual yang benar.

Faktor kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh remaja adalah satu dari sekian banyak faktor yang berpengaruh pada perilaku seksual remaja. Faktor lemahnya kualitas keimanan dan ketakwaan remaja, bangunan kepribadian yang rapuh, hubungan dan komunikasi dengan orang tua/pendidik yang kurang lancar serta harmonis, gaya hidup yang hedonis, individualis dan materialis yang marak di masyarakat, hingga peran negara sebagai pihak penerap sistem di masyarakat yang justru memungkinkan hal-hal yang mendukung terjadinya free sex terjadi (seperti maraknya pornografi-aksi, semakin banyaknya lokalisasi ataupun tempat-tempat mesum yang ’legal’, dan lain sebagainya adalah beberapa faktor lain yang juga harus dibenahi kalau kita menginginkan persoalan perilaku seksual remaja ini bisa kita tuntaskan. Komitmen dan kerja sama lintas sektoral, yang melibatkan semua pihak terkait (remaja sendiri,

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 21

Sorotan orang tua, guru/sekolah, masyarakat dan negara) harus dibangun secara sinergis.

Pemberian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memerlukan adanya pembelajaran dan sosialisasi yang tepat dan intensif agar setiap peserta didik memahami kesehatan reproduksi dengan sehat baik, jika ditinjau dari secara medis maupun agama.

Timbulnya permasalahan tentang kesehatan reproduksi pada peserta didik, disebabkan karena pemahaman tentang reproduksi masih sebatas hubungan kelamin pria dan wanita. Oleh karena itu, memperbincangkan reproduksi dianggap sebagai hal yang sangat pribadi bahkan tidak pantas. Padahal pengertian reproduksi lebih luas lagi sebagai pengekspresian raca cinta kasih, emosi, dan komunikasi.

Pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam telah di berikan di madrasah meskipun masih dikemas dalam beberapa materi pokok dalam mata pelajaran fikih dan lainnnya.

Dengan diberikannya pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan hukum Islam, peserta didik diharapkan akan memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik sesuai dengan hukum Islam.

Peserta didik Madrasah Aliyah direpresentasikan sebagai bagian dari remaja. Ketika guru agama ingin merumuskan apa dan bagaimana

pendidikan kesehatan reproduksi kepada peserta didik madrasah aliyah, maka hal mendasar yang harus dipastikan terlebih dahulu difahami oleh guru adalah tentang pemahaman kepada peserta didik tentang siapa jati dirinya. Apa tujuan hidupnya dan bagaimana caranya meraih tujuannya.

Pemahaman ini betul-betul ditancapkan guru agama kepada peserta didik sehingga menjadi jati diri yang senantiasa lekat pada setiap langkahnya menjalani kehidupan. Berikutnya, pendidikan dilakukan haruslah dapat membuat seorang remaja mengenal dan mengetahui bagaimanakah gambaran sistem aturan hidup sesuai syariat yang harus senantiasa dia gunakan untuk mengatur segala aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani maupun nalurinya.

Dalam hal ini terutama bagaimana gambaran sistem pergaulan dalam Islam. Pendidikan tersebut sekaligus harus bisa menjadi pendorong bagi seorang remaja untuk berusaha mengaplikasikan aturan/hukum-hukum yang sudah dia ketahui tersebut.

Ketika seorang remaja sudah tahu apa hakekat naluri seksual, bagaimana cara pengendalian dan pemenuhannya dengan benar, bagaimana perilaku seksual yang benar dan menyimpang, barulah kita memberikan informasiinformasi lebih detil tentang organ-organ reproduksi, fungsinya dan beberapa

{

proses/hal-hal lain dalam sebuah proses reproduksi yang sekiranya mereka butuhkan kelak ketika harus menjaga organ-organ reproduksinya dan melakukan proses reproduksinya dengan cara yang benar.

Sementara pendidikan dan pembiasaan tentang hygiene pribadi –termasuk bagaimana memelihara kesehatan dan kebersihan organ-organ intim- sudah mulai dibiasakan seiring dengan perkembangan kemandirian anak. Dengan model pendidikan kesehatan reproduksi seperti demikian, maka akan terwujudlah suatu perilaku seksual remaja yang bertanggung jawab, dalam arti sebuah perilaku seksual yang bisa dipertanggungjawabkan seorang remaja kepada Sang Penciptanya dan Sang Pencipta naluri seksual yang ada padanya. Lebih lanjut, akan tercipta suatu sistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan seksual generasi muda kita. Sehingga problematika perilaku seksual remaja seperti yang saat ini terjadi bisa kita cegah sejak dini.

Peserta didik madrasah aliyah perlu mendapatkan bekal pendidikan agama yang kuat untuk meminamalisir agar tidak bertindak merugikan kesehatan reproduksinya. Seperti masalah haid, thaharah, bahaya mastrubasi dan onani, bahaya melakukan seks pranikah sampai dengan masalah kebersihan.

(A.M Wibowo)

}

Pengertian reproduksi lebih luas lagi sebagai pengekspresian raca cinta kasih, emosi, dan komunikasi.

22 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Lensa

Kegiatan Bulan Ramadhan

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 23

Lensa

Acara Pelatihan Pembuatan Website

24 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Lensa

Seminar Tentang Penodaan Agama

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 25

Lensa

26 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Sorotan

B

alai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan workshop tentang “ Pola Pembinaan Keagamaan Oleh Takmir Masjid di Jawa Timur “. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Juni 2010 bertempat di Hotel Utami, Jl. Juanda, Sidoarjo Jawa Timur. Workshop diikuti oleh 30 orang peserta, terdiri atas takmir masjid, tokoh agama dan utusan dari dinas/kan-

gan 418 Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Dep. Agama. Dari keputusan Menteri tersebut dapat di ketahui keberadaan Sub Direktorat Pemberdayaan Masjid yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pembinaan pemberdayaan fungsi masjid serta pengembangan manajemen masjid berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iatan pembinaan ummat. Kecuali hal tersebut, masjid juga merupakan wahana meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan serta pembinaan kader-kader pembina umat, membina ikatan jama`ah, gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jama`ah, maka fungsi masjid lebih di kembangkan kepada fungsi sosial yang relevan dengan kebutuhan jama`ah meliputi; Konsultasi hukum, Peningkatan ekonomi jama`ah, Kesehatan

Mengkaji Ulang Pola Pembinaan

Keagamaan Takmir Masjid tor pemerintahan se-Propinsi Jawa Timur.

Workshop ini merupakan kegiatan pengembangan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang khususnya pembangunan nasional di bidang kehidupan keagamaan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan management dan pengelolaan masjid bagi Takmir Masjid terutama untuk meningkatkan peran masjid dan kualitas pelayanan keagamaan, pembinaan keagamaan di masyarakat serta untuk mendapatkan model dan pola pembinaan keagamaan yang dapat diterapkan melalui lembaga kemasjidan, Kegiatan workshop dibuka oleh Kabid. Urais Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Drs. H. Ashuri, MM. Ia juga sekaligus menyampaikan makalah tentang Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan Masjid sesuai pasal 417 sampai den-

Dalam sambutannya, Drs. H.Ashuri, MM menyampaikan tentang fungsi dan kegunaan masjid. Dari pengalaman sejarah dalam kehidupan beragama, masjid merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat, karena masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, akan tetapi juga merupakan pusat keg-

lingkungan, Pendidikan, Pengelolaan zakat dan- wakaf beserta bimbingan haji dan lain sebagainya. Berkenaan dengan fungsi masjid yang mempunyai peran penting dan mulia, maka diperlukan pengelola yang mampu untuk melakukan berbagai aspek yang berkaitan dengan `ubudiyah, pendidikan dan sosial yang termanage secara

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 27

Sorotan terarah dan terpadu.

Selain itu, ia juga menyampaikan tentang problematika pengelolaan masjid, antara lain; kurangnya pemahaman pengelola masjid terhadap aspek ma`nawiyah (tujuan), aspek Hissiyah (sarana fisik dan bangunan), aspek Ijtima`iyah (pembinaan kegiatan) yang di dalam upaya memakmurkan masjid kita kenal sebagai Bidang Pembinaan Idaroh, Imaroh dan Ri`ayah, lemahnya kemampuan managerial pengeloala masjid, teruama berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), kurangnya kesadaran jama`ah dalam berpartisipasi mendukung berbagai kegiatan kemasjidan dan yang terpenting adalah minimnya dana yang dimiliki masjid untuk menopang seluruh kegiatan kemasjidan.

Pada akhir sambutannya, Drs H.Ashuri, MM berpesan memakmurkan masjid bukan semata-mata tugas pemerintah, akan tetapi kebutuhan dan tugas kita semua umat Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sehingga nantinya, masjid dapat menjadi kebanggaan, tidak saja karena kemegahan arsitekturnya, melainkan juga karena aktivitasnya menyentuh harapan dan kebutuhan umat seluruhnya.

Terdapat tujuh narasumber menjadi pemateri dalam kegiatan ini meliputi kalangan birokrasi, akademisi, praktisi/pengelola masjid, serta tokoh agama. Mereka adalah, Prof. DR. H. Nur Syam, M.Si (Rektor IAIN Sunan Ampel), Prof. DR. Ahmad Zahro alHasaniy (Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel), Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag ( Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel), Drs. H. Ashuri,

MM ( Kabid Urais Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur), Drs. Warsito Hadi, SH., MM. (Kabid Penamas Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur), Drs. K.H. M. Khusnul Aqib (Ketua 2 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), Drs. Koeswarno ( Kabid Promosi dan Publikasi Badan Perpustakaan Prov. Jatim).

Materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop ini

adalah; Kebijakan pemerintah tentang kemasjidan, revitalisasi fungsi masjid, organisasi kemasjidan, managemen kegiatan masjid, pembinaan keagamaan, pembinaan remaja masjid, dan pengelolaan perpustakaan masjid.

Pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan workshop adalah pendekatan andragogi, yang memiliki ciri transformative learning dan participatory training, dimana peserta merupakan personal yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai (values), dan lingkungannya sendiri yang siap dikembangkan secara maksimal bersama fasilitator. Sedangkan metode yang diterapkan adalah ceramah narasumber, dialog dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. diskusi antar peserta. penyusunan action plan oleh peserta, dan

28 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

perumusan rekomendasi.

Adapun tujuan dari kegiatan workshop meliputi; (a) meningkatkan kompetensi dan wawasan pengurus atau takmir masjid di Jawa Timur dalam dalam hal management, kegiatan dan pelayanan masjid, (b) meningkatkan pembinaan terhadap remaja masjid di wilayah Jawa Timur agar para remaja masjid bisa lebih berperan dalam pengelolaan

management, kegiatan dan juga pelayanan dalam rangka meramaikan dan memakmurkan masjid, (c) meningkatkan wawasan dan kompetensi bagi pengelola perpustakaan masjid agar perpustakaan masjid bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, (d) meningkatkan wawasan tentang revitalisasi fungsi masjid, yaitu bagaimana cara mengembalikan fungsi masjid sebagai mana mestinya. Karena masjid tidak hanya difungsikan sebagai pusat ibadah makhdhoh, meliputi sholat, membaca Al-Qur’an, tahlil, dzikir saja tetapi masjid juga sebagai pusat pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masjid, seperti khutbah, pengajian, kursus, dan juga sebagai tempat pembinaan persatuan umat.

(Priyono)

Sorotan

Workshop Bahan Ajar;

Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Litbang) Semarang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi D.I.Y menyelenggarakan workshop bahan ajar bagi guru madarasah. Kegiatan ini dilaksanakan 24 - 28 Maret 2010.

Workshop diselenggarakan di hotel Sahid Raya Yogyakarta. Peserta workshop berjumlah 30 orang guru MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang berasal dari kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd menyatakan tujuan kegiatan workshop untuk mengasah kembali kemampuan guru madrasah. Terutama terkait dengan metode pembelajaran dan materi bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik. Di samping itu ada tiga hal pokok dari tujuan kegiatan ini; pertama, meningkatkan kompetensi dan wawasan bagi guru Madrasah Tsanawiyah. Kedua; meningkatkan kekritisan dan selektif dalam memilih materi bahan ajar.

Ketiga, mendapatkan standar buku pendidikan keagamaan yang berkualitas bagi siswa Madrasah Tsanawiyah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi D.I.Y, Drs. H. Afandi, M.Pd menghimbau kepada guru madrasah untuk mengemas atau

menata ulang kembali materi pelajaran seperti fikih, qur’an hadits, akidah akhlak, SKI dan pelajaran lainnya dengan menyesuaikan perkembangan zaman Para guru diharapkan kreatif, inovatif, dalam melaksanakan pembelajaran dikelas. Disamping itu, guru-guru dituntut untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah para pakar yang memiliki kompeten dibidangnya,meliputi pejabat pemerintah (Ka Kanwil Kementerian Agama Prov.

D.I.Y), praktisi akademisi dan dari penerbit. Salah seorang narasumber yaitu Drs. H. Afandi, M.Pd. menyampaikan materi tentang proses pembelajaran merupakan hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Menurutnya, “standar proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam konteks ini guru dituntut dan harus mampu menyediakan dan mengelola sumber belajar. Satu diantaranya adalah bahan ajar sebagai sekumpulan materi yang akan dibahas dan dikuasi oleh peserta didik�.

Dalam standar proses pembelajaran agar terselenggara secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi ak-

tif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dan seterusnya. Di samping itu pula perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar dan seterusnya.

Narasumber yang lain, Dr. Maman Suryaman. menyampaikan tips penulisan buku teks agar menarik bagi siswa.

Ada tujuh tips penulisan agar buku menarik bagi siswa. (1) buku teks pelajaran haruslah memiliki landasan sudut pandang yang jelas dan mutakhir, (2) buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang memadai, (3) buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang disusun secara sistematis dan bertahap, (4) buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang disajikan dengan metode dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik membaca buku, (5) buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang mendalam sehingga memungkinkan siswa terbantu di dalam memecahkan masalah-masalah akademis yang dihadapinya, (6) buku teks pelajaran haruslah berisi alat evaluasi yang memungkinkan siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah dicapainya, dan (7) buku teks pelajaran haruslah berisi bahan yang memungkinkan siswa memiliki kesempatan untuk menggelitik mata hatinya atas hal yang telah dipelajarinya.

(Mustolehudin).

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 29

Kolom

Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Oleh : Sukamdo Reformasi birokrasi merupakan isu yang sangat hangat dibahas akhir-akhir ini terutama dalam lembaga pemerintahan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rnengatakan pada 2010 pernerintah mentargetkan akan rnelakukan reformasi birokrasi di 12 Kementerian/Lembaga (KL). Selanjutnya, pada 2011, reformasi birokrasi sudah bisa tuntas diterapkan di seluruh Kementerian/Lembaga.

Ke-12 lembaga tersebut adalah Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kepolisian Negara RI, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan BPKP. Menurut Sri Mulyani, reformasi ini diterapkan sebagai upaya perbaikan institusi dalarn hal pelayanan publik. “Dengan reformasi atau tata kelola yang baik, maka kualitas pelayanan semakin baik sehingga masyarakat mendapat kepastian,� katanya. Reformasi meliputi penataan remunerasi dan jaminan kesehatan bagi pejabat negara. Tahapan reformasi yang dilakukan meliputi bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi instansi, perbaikan proses bisnis, peningkatan manajemen SDM dan perbaikan struktur remunerasi.

Selain menerapkan reformasi birokrasi dalam kebijakan belanja pegawai, pada 2010 pemerintah juga tetap memberlakukan pemberian gaji ke-13 dan pensiun. Kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok ini sebesar 5 persen. “Pemerintah juga menaikkan uang rnakan

30 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

TNI/Polri dari Rp 35 ribu per hari rnenjadi Rp Rp 40 ribu per hari dan menaikkan uang makan PNS pusat dari Rp 15 ribu per hari kerja menjadi Rp 20 ribu per hari kerja,� katanya.

Menurut UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, dan responsif dalam rangka mendukung tata pemerintahan demokratis dan ekonomi nasional Pemerintah seharusnya menerapkan Strategi Kelembagaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan: Memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi; Meningkatkan pelayanan publik (public service) dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja (performance-based management); Membangun kapasitas Aparatur Negara untuk menciptakan Organisasi dan SDM Aparatur yang profesional, a-politikal, netral, transaparan, dan akuntabel.

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dikutip dari Peraturan Menpan No. 15 tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Program 1: Arahan strategis: quick wins, penilaian lingkungan dan postur organisasi 2. Program 2: Manajemen Perubahan 3. Program 3: Penataan Sistem 4. Program 4: Penataan Organisasi 5. Program 5: Penataan Tata Laksana 6. Program 6 : Penataan Sistem Manajemen SDM 7. Program 7: Penguatan Unit Organisasi 8. Program 8: Penyusunan Peraturan Perundangan 9. Program 9: Pengawasan Internal.

Untuk merespon secara tepat isu-isu pokok

Kolom tata kepemerintahan yang baik dan meningkatkan kapasitas birokrasi publik agar dapat merespon berbagai isu pokok yang akan berkembang pada kurun waktu 2009-2014, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu adanya penerapan strategi kelembagaan yang terdiri atas reformasi struktural, reformasi pelayanan publik, dan reformasi aparatur negara.

Reformasi struktural adalah untuk menyediakan struktur kelembagaan yang diperlukan

untuk memantapkan sistem presidensiil, desentralisasi pemerintahan, dan sistem perekonomian yang mampu menghadapi efek globalisasi. Reformasi pelayanan publik diarahkan pada peningkatan cakupan dan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Reformasi Aparatur Negara difokuskan pada penciptaan aparatur negara yang profesional, a-politis, netral, akuntabel, bebas KKN serta mendapat “trust� dari masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Prima Menuju Clean Governance Reformasi birokrasi mempunyai esensi pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan berusaha meningkatkannya secara berkesinambungan.

Awam selama ini selalu terjebak mengenai program reformasi birokrasi yang saat ini tengah gencar-gencarnya dijalankan oleh pemerintah. Keterjebakan tersebut adalah reformasi birokrasi yang selalu dikaitkan dengan remunerasi. Padahal sebenarnya inti reformasi bukan hanya remunerasi semata tetapi pelayanan prima menuju clean govermen.

Berbicara mengenai pelayan prima, pelayanan yang baik dalam sebuah organisasi sebenarnya harus mengacu pada tata aturan yang disusun berdasarkan tugas fungsi serta hasil output dan outcome yang sesuai dengan visi dan misi pelayanan sebuah organisasi. Jika dikaitkan dengan bidang administrasi bisnis, pelayanan prima masuk dalam salah satu tujuan utama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi.

Seiring dengan hal tersebut, proses administrasi bisnis harus turut dibenahi agar tidak saja akuntabel dan transparan, tetapi juga ringkas, singkat dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) yang kompe-

Oleh: Yeri Adriyanto ten serta bekerja secara terukur dan disiplin sangat dibutuhkan untuk mewujudkan citacita tersebut.

Hal terpenting yang harus dilakukan dalam meujudkan cita-cita reformasi birokrasi adalah perubahan mind set dan culture set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good goverment), dan bebas KKN. Keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah keberhasilan reformasi kepegawaian. Dalam bidang kepegawaian ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem perekrutan pegawai, penggajian, pengukuran kinerja, promosi dan pengawasan terhadap etika dan perilaku PNS. Upaya-upaya yang tidak sistematis dan komprehensif, hanya akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi.

Reformasi birokrasi apartur negara harus diwujudkan dalam wujud perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat).

Hal tersebut dapat dilakukan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 31

Kolom secara konsepsional, sistematis Tahun 2010 adalah tahun dimulainya dan berkelanjutan dengan upareformasi birokrasi yang diawali dilakya, melakukan penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, sanakannya jam masuk kerja mulai jam penyempurnaan dan pembaha- 07.30 sampai dengan 16.00 yang akan ruan sistem, kebijakan dan perun- dimulai pada tanggal 1 Juni 2010, dang-undangan bidang aparatur Negara. Termasuk di dalamnya perbaikan akhlak, moral sesuai agama yang baik maka akan dapat menjadi tuntutan lingkungan, memantapkan komitmen daya tangkal yang efektif terhadap kecenderdan melaksanakan ketentuan peraturan perunungan perilaku menyimpang, bertindak di luar dang-undangan. batas kemanusiaan atau koridor hukum yang Program reformasi birokrasi Kementerian berlaku, bahkan melakukan tindak korupsi, Agama memang tak bisa ditawar-tawar lagi. kolusi, dan nepotisme.

Pelaksanaannya diperlukan adanya persepsi Potensi permasalahan dalam penyelengyang sama diseluruh satuan kerja, baik di pugaraan kepemerintahan yang baik dan bersih sat maupun di daerah serta diaplikasikannya di Kemeterian Agama, sebagai instansi vertike dalam kegiatan kedinasan sehari-hari. kal yang memiliki satuan kerja terbesar di anSejalan dengan harapan tersebut untuk tara kementerian lain, memerlukan upaya dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kekuatan yang lebih besar dalam upaya penerdi lingkungan Kementerian Agama, salah satu apan reformasi birokrasi. Sebagai institusi yang upayanya adalah dengan meneguhkan pentsejak kelahirannya membawa misi agama dan ingnya perubahan sikap mental, budaya kermoral, Kementerian Agama selayaknya menja, dan peningkatan kinerja pegawai, melalui jadi teladan dalam penyelenggaraan pemerinpemahaman yang baik atas konsep reformasi tahan yang baik, bahkan harus lebih dari itu, birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, Kemeterian Agama harus menjadi motor dalam dan pentingnya pengendalian internal sebagai upaya pemberantasan KKN di lingkungan biupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan rokrasi pemerintahan di pusat dan daerah. bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan komitmen bersama KemeneGuna mewujudkan harapan tersebut sudah terian Agama telah mencanangkan bahwa tabarang tentu diperlukan adanya koordinasi hun 2010 adalah tahun dimulainya reformasi dan kerjasama yang baik, program kerja yang birokrasi yang diawali dilaksanakannya jam jelas, transparan, serta dukungan aparatur masuk kerja mulai jam 07.30 sampai dengan yang handal dan professional, sehingga siap 16.00 yang akan dimlai pada tanggal 1 Juni dan mampu melaksanakan sistem penyeleng2010, dan mudah-mudahan pada tahun berigaraan birokrasi secara lebih baik. kutnya tunjangan remunerasi akan diberikan Sebagai seorang aparatur Kementerian kepada seluruh pegawai di jajaran KementeriAgama yang lekat dengan sebuah konsekuensi an Agama dengan catatan apabila Kementerian atas label agama, harus mampu mengekspreAgama dapat mewujudkan laporan keuangan sikan kesadaran keagamaannya dalam kehiduwajar tanpa pengecualian (WTP). pan kesehariannya. Seluruh aparatur KementTerakhir, persoalan remunerasi sebaiknya erian Agama harus menyadari bahwa Agama tidak dianggap sebagai tambahan penghasilan memiliki peran yang sangat penting dan stratatau kenaikan gaji semata, melainkan bagian egis dalam pembangunan bangsa, yakni sebdari pelaksanaan reformasi birokrasi. Remuagai landasan spiritual, moral, dan etik. Agama nerasi itu merupakan alat yang bisa kita gunakmengandung makna nilai-nilai luhur yang haan untuk memastikan agar reformasi birokrasi rus dipahami dan diamalkan oleh setiap inditetap berlanjut. vidu, keluarga, dan masyarakat.

Kita juga harus meyakini bahwa Agama Penulis adalah Teknisi Litkayasa Penyelia Balai Litjuga memiliki daya konstruktif, regulatif, dan bang Agama Semarang reformatif dalam pembangunan tatanan kehidupan manusia. Dengan diamalkannya

32 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Profil

Drs.H.Masyhudi, MM

Pemimpin Penuh Disiplin dan Dedikasi Drs. H. Masyhudi, M.M merupakan sosok pemimpin yang patut diteladani. Ia adalah Mantan Kepala Kantor Wilayah (Ka-kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Propinsi Jawa Tengah yang telah mencapai berbagai prestasi, di antaranya adalah pada pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang terakhir, Kemenag Prop. Jawa Tengah telah berhasil merubah image dari disclaimer menjadi wajar. Selain itu, SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Kanwil Kemenag juga telah diselesaikan dengan baik. Keberhasilan ini diakuinya sebagai hasil kepemimpinan dan kerjasamanya dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk para stafnya.

Pria kelahiran Kendal Jawa Tengah 5 Juli 1951 ini berprinsip, “tidak akan membandingkan antara pemimpin yang satu dengan yang lain�, ia bersyukur dengan adanya pemimpin yang terdahulu maka Kemenag dapat “seperti ini�.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, ia tidak akan membuat kebi-

jakan pada saat awal maupun akhir yang mengakibatkan seluruh satuan kerja (satker) kanwil kemenag menjadi kaget. Jadi sedapat mungkin ia berkonsultasi dengan semua satker terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Dengan adanya kerjasama antar staff dan atasan, maka ia berharap dapat mewujudkan Kanwil Kementerian Agama dimasa mendatang yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat dicontoh dan djadikan sebagai pedoman masyarakat.

Selama ini banyak masyarakat umum yang memiliki penilaian negatif terhadap Kementerian Agama, maka selaku Kakanwil Kemenag ia selalu memberikan nasehat kepada staff bahwa masyarakat dapat berpendapat segala macam, namun sebagai staff harus selalu bertekad untuk berbuat yang terbaik dengan prinsip hinaan manusia bersifat sementara dan hinaan dari Allah yang bersifat kekal, sehingga segala sesuatu yang di kerjakan harus sesuai dengan perintah Allah. Dengan berbekal keyakinan tersebut, maka Kemenag dapat berkontribusi pada kehidupan negara dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berakhlaq serta menjaga citra untuk selalu ikhlas beramal.

Drs Masyhudi, M.M menghabiskan masa kecilnya di Kendal dan mengawali pendidikan di SR (Sekolah Rakyat) tahun 1956, PGAP 1968, SP.IAIN 1970 dan fakultas dakwah IAIN Walisongo 1977. Menurutnya, pendidikan jaman dahulu berbeda dengan sekarang, baik dari segi fasilitas, pencapaian prestasi dan banyaknya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Semasa sekolah ia termasuk siswa yang biasa-biasa saja namun ikut aktif di berbagai kegiatan dan organisasi. Hal ini terlihat dari partisipanya dalam berkhutbah, mengisi ceramah serta aktif di bidang olahraga khususnya lempar lembing dan pernah meraih peringkat 1 pada lomba untuk tingkat SP. IAIN. Selain itu, pada waktu PGA, ia mengikuti organisasi IPNU, KOJASENA (Korps

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 33

Profil Pelajar Serba Guna) di Pondok Pesantren Al – Hidayah Kendal.

Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang agamis, di mana kedua orang tuanya menanamkan dasar agama yang kuat. Hal ini ia terapkan juga kepada putra-putrinya. Melihat pergaulan remaja sekarang yang jauh dari nilai islami, ia selalu menanamkan dan mengenalkan langsung nilai-nilai agama kepada ketiga anaknya.

Dimulai dari pengenalan shalat terutama shalat maghrib dan shalat isya’ yang sebisa mungkin dilakukan di rumah secara berjamaah, kemudian tadarus al-qur’an. Kegiatan shalat berjamah tersebut sebagai media kontrol diri pada anak-anaknya.

Dalam hal keluarga, istri juga berperan bagi kemajuan karirnya. Awalnya, istrinya berprofesi sebagai guru Madrasah Aliyah (MA) di Kalimantan Selatan, kemudian mengikuti suami di Kalimantan Timur dan diperbantukan di Sekolah Teknik daerah Kalimantan Timur. Ketika Masyhudi ditugasnkan di Jakarta, istrinya juga ikut pindah dan berprofesi sebagai guru MA dan Kepala Sekolah MA di tempat yang baru. Sang istri juga mengikuti suami pada saat Masyhudi pindah tugas ke Semarang untuk memimpin Kanwil Kemenag Jateng. ia dikaruniai tiga orang putra, yang pertama dan kedua masih duduk di bangku kuliah dan putra terakhir duduk di bangku SMA kelas 1.

Sebelum menjadi Kakanwil Kemenag, Masyhudi berkarir di dunia militer selama 27 tahun menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berbagai penugasan, misalnya di Timor-Timur dan juga berbagai daerah rawan di Indonesia. Karirnya ini diawali pada akhir tahun 1979, ia mengikuti wajib militer sebagai tentara, bertugas di Batalyon 623 BS di Kalimantan Selatan, kemudian di Batalyon Kodam X Lambungmangkurat di Banjarmasin yang berlokasi di Martapura.

Selanjutnya ia mutasi ke Kodam VI Tanjungpura di Balikpapan. Setelah itu, ia melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Perwira di Jakarta.

Karirnya di militer terus menanjak dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 1986 – 2000 di Kodam Jaya sebagai Kepala Perwira Mental Kodam Jaya. Pada tahun 2001 – 2002 bertugas di Mess Angkatan Darat (AD) sebagai Mabes

34 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

AD dan 2003 – 2005 di Mabes TNI Cilangka.

Pangkat terakhirnya sebagai Kolonel, karena pada tanggal 24 Oktober 2005 ia serah terima sebagai Pejabat Sementara Kakanwil Depag Prop. Jateng dan menjadi pejabat definitive sejak 1 April 2006. Dengan pergantian pangkat dari kolonel menjadi PNS golongan IVc, maka pada tanggal 1 Oktober 2009 menjadi IVd. Dalam melakukan pendekatan dengan seluruh staff, Drs.H.Masyhudi, MM selalu mengkaitkannya dengan pendekatan yang digunakan semasa di dunia kemiliteran, antara lain dalam hal kepemimpinan dan prinsip birokrasi yang jelas. Ia sangat memperhatikan hierarki dalam birokrasi yang diterapkan dalam Pembinaan Personil (Pimpers). Berikut ini petikan dari beberapa langkah dalam pembinaan Kepegawaian, pola karin dan lainnya.

Langkah – langkah yang perlu diterapkan dalam pembinaan kepegawaian menurut Masyhudi antara lain: (a) Mulai dari sistem recrutiment, memahami dan menerapkan apa yang menjadi aturan – aturan, (b) Berkaitan dengan masalah Sistem Pemisahan Personil, di mana pendataan para calon purna pegawai negeri sipil (PNS) sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya mengenai masalah taspen dan pemisahan pegawai. Adapun sistem pola karir meliputi; (a) Pembinaan Pendidikan dan Latihan (diklat) dalam arti pendidikan umum yang berkaitan dengan pendidikan akademis dari S1 –S2, (b) Pendidikan Jenjang/ Jabatan yaitu Diklat Pimpinan I, Diklat Pimpinan II, Diklat Pimpinan III, (c) Pendidikan Spesialis menjadi kompetensi yang bersangkutan untuk pembinaan karirnya, (d) Pola kepangkatannya harus betul-betul di-

Profil perhatikan dan jangan sampai ada yang belum terjaring. Apabila sudah waktunya untuk naik jabatan maka mereka harus mendapatkannya.

Lebih lanjut Masyhudi menjelaskan mengenai pola jabatan, bahwa semua pegawai mempunyai hak untuk naik jabatan dan mengembangkan kariernya, maka secara nyata dan terukur kita dapat menempatkan bagaimana jabatan itu disamping sebagai prestasi adalah sebagai gencatan. Adapun terkait dengan hakhak kesejahteraan dan moril pegawai, antara lain: (a) Hak perumahan (hak pertaru), yaitu hak pegawai yang belum mendapatkan kesejahteraan dan belum terpikirkan, (b) Hak yang berkaitan dengan ASKES, (c) Hak yang berkaitan dengan Taspen, yaitu bagi mereka yang sudah purna, (d) Hak yang berkaitan dengan moril (olah raga, hiburan dan rekreasi).

Selain mendapatkan hak-hak, setiap pegawai juga mempunyai kewajiban yaitu, semua Satker di lingkungan Kemenag dari Kasi, Kabag dan Kabid harus memahami peraturan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi personil, administrasi perencanaan dan sebagainya, karena merupakan satu organisasi yang tidak terpisah. Selain itu, yang menjadi tugas-tugas mereka harus dilaksanakan untuk peningkatan kinerja, sebagai contoh, dalam pembinaan pegawai dan organisasi harus mengerti dan memahami betul mengenai tata laksana, karena organisasi tidak boleh berhenti. Setiap tahun semuanya itu harus dikaji, apakah masih sesuai atau tidak dengan prosedur yang digunakan. Pembinaan itu harus mengalir dari tingkat pusat ke wilayah yang paling kecil sehingga terjadi dinamika atau perkembangan organisasi yang semuanya merupakan tugas ortala dan dari situlah diperlukan SOP untuk mengukur kinerja.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan beberapa pembinaan. Dalam hal ini Masyhudi menyebutkan beberapa aspek meliputi; (a) Pembinaan mental, di sini seorang pegawai negeri harus ditanamkan semangat bahwa mereka adalah bekerja untuk negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menegakkan NKRI. Terdapat tiga poin yang berkaitan dengan pembinaan mental yaitu, pegawai sebagai negara dan warga negara, pegawai sebagai hamba Allah, pegawai sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. (b) Pembinaan agama, agar pegawai mempunyai pemahaman agama

secara baik, benar dan utuh serta menerapkannya dalam kehidupan. (c) Pembinaan wawasan, bahwa pegawai tidak hanya sebagai warga negara, tetapi harus memiliki semangat juang bagi tegaknya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Hal ini dapat diterapkan pada saat apel pagi dan upacara yaitu makna mengenai pengibaran bendera negara sebagai simbol kesatuan negara. (d) Hukum dan Tata Tertib, sebagai pegawai negeri harus memiliki kedisiplinan dalam hal waktu, termasuk jam masuk dan pulang kerja, kemudian mengenai ketertiban ruang kerja masing – masing staff, yang berhubungan dengan kearsipan, keuangan, kepegawaian, maka penataan harus rapi agar pencarian data yang diperlukan cepat ditemukan. Selain itu, pegawai semestinya dapat memilah antara urusan dinas dengan urusan pribadi. Jika hal itu diterapkan, maka konsisten dalam diri pegawai akan muncul.

Lebih lanjut Masyhudi menyampaikan bahwa di antara satker-satker di lingkungan Kemenag terkait satu sama lain dan saling bersinergi. Ia mencontohkan, eksistensi Balai Balai penelitian dan pengembangan Agama (Litbang) secara profesional sangat erat kaitannya dengan Kanwil Kementerian Agama, karena hasil-hasil penelitian Balai Litbang Agama dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi, misalnya masalah pendidikan yang berkaitan dengan dasar menentukan kesiapan pegawai (diklat). Selain itu, masalah menjamurnya TPQ, bagaimana tindak lanjutnya? Masalah kurikulum di madrasah atau pondok pesantren?

Karena selama ini tradisi pondok pesantren memiliki kelebihan tersendiri. Masalah-masalah tersebut perlu diteliti, jika tradisi pondok pesantren disesuaikan dengan kurikulum standar nasional, apakah tidak terjadi bumerang bagi pondok pesantren tersebut? Karena tradisi tersebut sudah mengakar sejak dahulu.

Dalam kata penutupnya, Masyhudi berharap Kanwil Kementerian Agama dan Balai Litbang Agama terus menjalin kerjasama yang sinergi tidak hanya penelitian teoritis, akan tetapi penelitian terapan yang lebih berguna bagi struktural. Dengan penelitian terapan, maka data maupun hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat dan diterapkan terhadap masalah yang muncul di masyarakat dewasa ini.

(Roksi Setyabakti)

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 35

Biografi

Almarhum Abdul Mubarok

“Pak Barok”, begitu panggilan khas yang ditujukan kepada Drs. Abdul Mubarok.

Lahir 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Agustus 1958. Pria kelahiran Tegal ini lahir dari buah cinta pasangan Ishak dan Muslicha.

Karier Pak Barok bermula dari pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di tahun 1985.

Karier peneliti baru dimulai pada 1 September 1990, yaitu sebagai asisten peneliti muda. Kariernya terus menanjak, hingga dua tahun kemudian diangkat sebagai ajun peneliti muda yaitu pada 1 September 1992, ajun peneliti madya di tahun 1997, peneliti muda di tahun 2004, peneliti madya di tahun 2005 hingga akhir hayatnya.

Tidak ada yang mengira, bahwa pria dengan tinggi 160 cm, berat badan 60 kg itu akan menghadap sang Pencipta pada tanggal 27 Maret 2010 di RS Roemani karena sakit. Kepergian pria yang hobby tenis meja itu meninggalkan kesan bagi keluarga, rekan kerja maupun masyarakat. Salah satu rekan kerjanya, Drs.H Wahab mempunyai kesan khusus tentang sosok Pak Barok. Drs.H.Wahab adalah peneliti pendidikan agama yang mengawali karier di Balai Litbang agama Semarang bersamaan dengan Pak Barok .

Drs.H Wahab menuturkan bahwa “Pak Barok, orangnya tidak pernah marah, Walaupun namanya manusia pasti pernah marah, tetapi rasanya saya tidak pernah melihat Pak Barok marah”. Drs.H. Wahab mengatakan, “rasa kehilangan itu ada, tetapi itu sudah panggilan Illahi, pak Barok adalah pekerja keras adan mempunyai banyak aktivitas. Selain sebagai peneliti, Pak Barok di kantor juga mengurusi Korpri, ketua tim lektur pada kegiatan penelitian, ketua kelompok lektur, masih merangkap jadi kasubbag Tata Usaha (jadi pjs waktu Pak Sukamdo sebagai petugas haji). Kesan lain yang saya tangkap, beliau punya dedikasi yang tinggi, ramah, sopan, grapyak, rajin, tekun dan disiplin. Walaupun sudah punya kegiatan begitu banyak, tapi Pak Barok masih kuliah S2.

Thesisnya sudah hampir selesai, sebenarnya ini merupakan detik –detik akhir penyelesaian thesisnya, namun keburu dipanggil Yang Kuasa”.

Noor Endang Pujiastuty, B.Sc sebagai seorang istri yang telah menemani Pak Barok dalam bahtera rumah tangga merasa begitu kehilangan. Awal maret 2010 kemarin adalah

Peneliti Lektur Agama yang Penuh Dedikasi

36 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

tepat ulang tahun perak pernikahan mereka.

Biasanya mereka tidak mengingat tanggal pernikahan. Entah mengapa Ibu yang telah berputra dua orang, yaitu Hida Nur Rahmawaty dan Luthfi Afify itu di bulan maret kemarin teringat ulang tahun pernikahan. Secara guyonan diutarakan ke suami, “Pak, tak terasa ya sudah 25 tahun kita bersama,”. Tapi suami menanggapi biasa saja, tidak ingin merayakannya secara spesial. Baginya bisa mendampingi Pak Barok adalah suatu karunia dari Tuhan.

Di mata istri PakBarok adalah suami yang penuh tanggung jawab, tegas dalam mendidik istri dan anak. Berikut hasil wawancara reporter smart dengan Noor Endang Pujiastuty: Bagaimana kesan ibu terhadap Bapak (panggilan Bu Barok terhadap suami)?

Bapak bagus untuk menjadi pemimpin, dia pekerja keras. Dalam bekerja selalu tuntas. Yang lain dikesampingkan, jadi saya sebagai istrinya harus bisa mandiri. Kalau saya ada kesulitan, biasanya bapak hanya memberikan masukan/ saran ke saya. Katanya, “masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, jadi biar diselesaikan sendiri-sendiri.” Dia tidak memanjakan saya. Saya punya kesibukan sendiri, bapak juga. Meski demikian, kami tetap berkomunikasi di sela-sela kesibukan masing-masing.

Bagaimana awal bertemu dengan Pak Barok dan kesan-kesan terhadapnya?

Kami bertemu tidak melalui pacaran. Sebagai seorang ayah, pak Barok juga menanamkan ke anak-anaknya, tidak boleh pacaran. Walaupun anak pertama kami kuliah sudah tingkat 8, tetap tidak diperkenankan pacaran. Bapak menanamkan akidah dengan ketat. Foto tidak boleh dipasang di ruang tamu, kalau di kamar masing-masing boleh. Jadi yang dipasang di ruang tamu itu gambar kakbah saja. Awalnya saya merasa gimana gitu. Saya diam-diam mencari tahu, lewat pengajian yang saya ikuti. Akhirnya

Biografi saya faham kalau itu ittiba’ Nabi. Di sisi lain untuk menghindari takabur/sombong. Tanpa disadari dengan memasang foto, misalnya foto wisuda, di ruang tamu, bisa terkesan pamer.

Hal lain yang berkesan, sebagai suami, cara Bapak mendidik istri, diantaranya larangan menaruh kursi tamu ditaruh diluar rumah. Hal ini untuk menghindari hal yang kurang baik, contohnya, sedikit-sedikit ngerumpi sama tetangga. Selain itu, pada saat saya jadi ketua Sa’diyah, ketika ada kendala atau kesulitan, bapak berkomentar begini “Bisa tidak menyelesaikan sendiri?” Saya ikuti saran Bapak, termasuk ketika menempatkan orang dalam organisasi. Kalau orangnya begini-begini cocoknya di bagian humas, kalau begini-begini cocoknya di mana. Itu saya dikasih saran sama bapak.

Sebagai anggota masyarakat, Bapak sering mengisi pengajian. Bisa dikatakan sebagai seorang mubaligh. Tiap pagi setelah subuh biasanya berangkat mengisi pengajian. Saya hanya pesan saja, dengan pengajian yang diisi Pak Barok, jangan dilihat siapa yang mengisi, tapi lihat saja isi yang disampaikan.

Ada satu cerita, di dekat rumah ada beberapa orang yang tiap malam suka main sodok.

Nah, Bapak suka gabung dengan mereka. Banyak yang bertanya, kok Pak Barok yang biasa mengisi pengajian ikut gabung dengan orangorang tersebut. Saya awalnya juga heran, apalagi bapak lumayan sibuk; Penelitian ke luar kota, membuat laporan, mengisi pengajian, mengurusi Korpri. Kenapa pulang-pulang bukannya langsung istirahat di kamar malah memilih bergabung dengan orang-orang yang suka main sodok. Jawaban Bapak begini, “saya punya visi bu, Kalau kita diam, cuek, maka main sodok yang awalnya tidak pakai uang lamalama bisa saja berani taruhan dengan uang”. Bapak kalau gabung, cuma nungguin, tidak ikut main. Dengan begitu orang-orang yang main sodok akan merasa rikuh. Secara tidak langsung bapak bisa mengawasi, sehingga mereka tidak berlanjut ke hal-hal negatif.

Apakah ibu punya firasat tertentu sebelum Pak Barok dipanggil oleh Allah?

Kalau saya tidak

merasa ada firasat. Cuma beberapa waktu yang lalu pernah “rasan-rasan” kalau pensiun ingin kembali ke Tegal, mengelola MI meneruskan orang tua. Bapak ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Waktu saya tanggapi “Lho, Bapak kan tidak punya apa-apa di Tegal, kok mau ke sana?”

Jawaban Bapak, “ah gampang.” Pikir saya, masih 13 tahun, masih bisa menabung.

“Saya tidak pernah menyangka sama sekali. Kalau bisa ditawar, tentunya saya ingin sekali menawar, jangan diambil sekarang. Tapi kita kan tidak bisa menawar.”

Tapi alhamdulillah, Bapak meninggal itu yang takziyah banyak. Masjid sampai penuh, padahal saat itu tengah malam. Tetangga-tetangga berdatangan, yang menyolati banyak, yang mengantarkan ke Tegal juga banyak.

Kondisi rumah waktu itu masih berantakan karena dalam tahap renovasi. Bapak di Rumah sakit. Saya harus bisa membesarkan mental. Beberapa hari di Rumah Sakit Roemani saya menunggui Bapak sekaligus bekerja. Pulang ke rumah cuma sebentar untuk mengambil keperluan.

Waktu malam minggu menjelang Bapak meninggal, semua kerabat sedang menunggui. Saudara-saudara Bapak, Saudara dari ibu. Habis Isya dipanggil menghadap Allah.

Jenazah dimandikan di rumah sakit, di bawa menggunakan mobil ambulance kantor saya, peti juga dari kantor, langsung di tempatkan di masjid Ngaliyan dekat rumah.

Jadi orang takziyah langsung ke masjid.

Ada yang pesan, menginap dulu di rumah, saya katakan semakin cepat semakin baik. Kasihan Bapak kalau tidak segera dimakamkan. Akhirnya setelah disholatkan di masjid dekat rumah langsung dibawa ke Tegal. Sebelumnya, pamitan dulu sama tetangga di sekitar rumah, baru dibawa ke Tegal. Prosesnya lancar, saya merasa lebih bsyukur, lebih dekat sama Allah, merasa diri kecil dan merasa kurangnya banyak.

Mudah-mudahan Bapak sudah enak di sana.

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 37

Biografi punya tanggung jawab sendiri-sendiri, } { “masing-masing jadi biar diselesaikan sendiri-sendiri.”

Kadang-kadang saya masih ingat. Namanya manusia tidak selalu mentalnya dalam kondisi bagus. Kesabaran diuji. Kadang merasa amanah saya kok banyak. semoga saja saya mampu. Mungkin Alloh menganggap saya mampu. Kalau “ditari”, saya akan menawar. Saya minta doanya saja semoga ke depannya bagus.

Bagaimana pendapat Ibu, apakah masyarakat merasa kehilangan seperti yang ibu rasakan?

Niat baik tidak dirasakan langsung. Baru bisa disadari setelah sekian lama. Demikian juga dengan bapak. Saya tidak tahu bagaimana pendapat orang-orang tentang bapak. Baru akhir-akhir ini, kalau tetangga, masyarakat bertemu saya bilang bapak itu suka berbuat baik sama mereka. Baru mereka ceritakan ke saya. Salah satu contohnya begini, “Ada seorang penjual burung yang bilang, wah Pak Barok sudah pesan burung sama saya, belum saya antar keburu sudah meninggal.”

Waktu Bapak sakit, penjual burung itu siap 24 jam untuk menjagai Bapak. Dia juga tidak menyangka secepat itu Bapak dipanggil. Saya bilang ke orang itu begini, “sudah, Bapak tinggalkan saja nomer hp ke saya. Kalau saya sewaktu-waktu butuh, akan saya hubungi. Itu saya lakukan karena saya tidak ingin merepotkan. Saya tahu, Bapak itu sudah cukup sibuk, jadi kalau toh misalnya beli burung, tidak akan sempet “ngopeni”. Lha burung satu yang di rumah juga yang “ngopeni” saya sama anak-anak.

Niat dia, hanya ingin menyenangkan penjual burung dengan membeli burungnya. Itu saja.

Saat bertemu orang lain saya kadangkadang ingin tahu, pendapat orang lain tentang Bapak, apakah sekeras ketika mendidik istri dan anaknya di rumah. Ternyata kalau di luar itu Bapak melihat-lihat orang.

Kalau orang seperti ini disikapi begini, kalau yang itu disikapi begitu. Jadi bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun.

Kalau di rumah anak-anak di-didik dengan disiplin biar bisa maju. Saya mengimbangi.

Kadang-kadang anak butuh disentuh, dibombong. Jadi kalau saya demokratis tetapi kalau bapak mendidik anak dengan disiplin. Seakan-akan dia itu menunjukkan, lihatlah saya.

Anak-anak dan istri harapannya bisa mengi-

38 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

kuti. Bapak pernah ingin anak pertama setelah Taman Kanak-kanak (TK) masuk ke gontor.

Saya sebagai istri diam, tidak tega karena anak masih kecil. Tetapi karena saya ingin berbakti pada suami saya diam. Suatu saat Bapak yang menjemput anak ke TK. Jadi dia sendiri yang merasa berat berpisah dengan anak.

Akhirnya tidak jadi dipondokkan ke Gontor.

Saya hanya berdoa mudah-mudahan mendapat ridho dari Alloh. Setiap sesudah sholat saya doakan agar baiti jannati. Saling menanyakan satu sama lain, ada rasa keterkaitan dengan anak. Tujuannya tidak lain supaya mendapat ridho dari Alloh. Itu selalu saya lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Namanya suami istri dengan kesibukan masing-masing, kalau tidak saling mengerti bisa repot. Setiap kali ada ada yang kurang pas, coba dicari titik tengahnya. Saya pernah merasa Bapak itu mendidik begitu keras, ternyata baru saya pahami itu untuk kebaikan saya. Setelah bapak tidak ada, saya jadi tidak begitu kaget ketika diamanahi menjaga anak-anak. Bapak juga selalu mendukung saya, karier saya. Dulu waktu anak masih kecil, saya merasa repot sekali mengantar jemput anak ke sekolah. Bapak tidak memanjakan saya. Seakan-akan saya itu diberi suatu tanggung jawab.

Dicoba sejauh mana saya bisa menyelesaikannya, dan ternyata bisa juga, begitu kata Bapak di belakang hari. Termasuk ketika saya jadi ketua pengajian ibu-ibu, maju mundur tergantung saya. Saya harus bisa menggerakkan anggota agar bisa tampil. disaat ada kendala, Bapak juga memberi dukungan kepada saya.

Saya melihat ibu begitu tabah menghadapi, bagaimana bisa begitu?

Kita jangan menangis, kita semua akan seperti itu. Tetapi setelah 3 hari saya teringat.

Ketika melihat baju Bapak, jadi ingat. Saya dzikir Hasbunalloh wanikmal wakil. Dalam hati saya berkata, “Pak, Saya kok ditinggal. “ tapi kemudian saya ingat kalau saya menangis kasihan bapak. Saya banyak ber-istighfar.

Alhamdulillah saya bisa memanage, doakan semoga Alloh senantiasai meridhoi.

(Dwi Martiningsih)

Bingkai

Perpustakaan Balai Litbang Agama Semarang Perpustakaan merupakan penunjang kegiatan penelitian. Ia memiliki peran strategis sebagai penguat hasilhasil penelitian. Demikian pula perpustakaan di Balai Penelitian dan Pengembanga (Litbang) Agama Semarang.

Berdirinya perpustakaan tersebut tidak terlepas dari sejarah organisasi atau lembaga induknya yaitu Balai Litbang Agama Semarang. Sejak berdirinya BPAKK tahun 1979 s/d 2010, hingga berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, perpustakaan telah mengalami berbagai perubahan, baik dari segi tempat/gedung/ruangan maupun koleksi.

Sebagaimana induk semangnya, perpustakaan telah mengalami pindah tempat selama empat kali. Pertama menempati ruangan di Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang selama Âą 8 bulan. Selanjutnya menyewa rumah penduduk selama Âą 4 tahun.

Kemudian pindah menempati gedung sendiri sejak 1984 s/d 2008 di jalan Pelem Kweni Tambakaji. Dan saat ini tepatnya semenjak bulan Juni 2008 pindah di Jalan Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep Ngaliyan Semarang.

Berdasarkan PMA No. 3 Pasal 764 Tahun 2006 bagian Perpustakaan dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penyimpanan pemeliharaan bahan pustaka serta penyajian hasil penelitian. Adapun fasilitas yang dimiliki Perpustakaan Balai Litbang Agama Semarang, adalah sebuah ruangan di lantai 2. Ruang perpustakaan luasnya kurang lebih 210 meter persegi. Fasilitas yang tersedia di perpustakaan diantaranya; ruang baca, almari atau rak buku 23 buah, meja baca 4 buah, meja kerja 7 buah, computer 3 unit, filling cabinet 2 buah, ruang reference, AC 3 buah, dan 1 kamar mandi.

Jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan adalah koleksi umum dan koleksi referens.

Koleksi umum adalah semua koleksi buku yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penelitian.

Buku-buku jenis inilah yang dapat dipinjam oleh para pemustaka dalam jangka waktu tertentu. Jenis koleksi referens adalah bukubuku yang digunakan sebagai buku rujukan. Contoh buku referens yaitu kamus, ensiklopedi, direktori, buku tahunan, sumber biografi, sumber geografi, terbitan pemerintah, dan terbitan berseri.

Terbitan berseri yang dimiliki perpustakaan meliputi; jurnal, majalah, dan surat kabar. Jurnal-jurnal yang dimiliki berasal dari Badan Litbang dan Diklat, jurnal Litbang Agama Jakarta, jurnal Litbang Agama Makasar, jurnal Litbang Agama Semarang, jurnal walisongo, dan jurnal dari berbagai STAIN di Indonesia. Majalah yang dilanggan adalah majalah Tempo dan majalah Gatra. Sedangkan koleksi surat kabar meliputi harian Kompas, harian Republika, harian Jawa Post, dan harian Suara Merdeka.

Jumlah koleksi yang telah terorganisir kurang lebih berjumlah 14.934 eksemplar. Jumlah koleksi menurut klasifikasi dan disiplin ilmu adalah sebagai berikut: karya umum berjumlah 480 eks, hasil penelitian 4.915 eks, filsafat 406 eks, agama 3.896 eks, ilmu-ilmu sosial 3.397 eks, bahasa 274 eks, ilmu murni/terapan 598 eks, kesenian dan olah raga 218 eks, kesusasteraan 234, dan sejarah/geografi 516 eks.

Dalam pengolahan koleksi, perpustakaan hanya mengkatalog bahan pustaka buku. Sedangkan bahan-bahan bukan buku seperti majalah dan surat kabar hanya didaftar. Pedoman yang digunakan untuk katalogisasi adalah daftar tajuk subyek untuk perpustakaan, sistem Dewey Decimal Clasisification, dan daftar tajuk subyek Islam dan sistem klasifikasi Islam adaptasi dari perluasan DDC seksi Islam.

(Mustholehudin)

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 39

Bingkai

Mengenal Balai Litbang Agama Semarang “Tak kenal maka tak sayang�

Demikian kata pepatah. Dalam edisi perdana ini, majalah SMART yang merupakan ajang sosialisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang perlu memperkenalkan diri. Balai Litbang Agama Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebelumnya, lembaga ini bernama Balai Penelitian Aliran Kerohanian/ Keagamaan.

Sebuah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan sosial keagamaan.

Lahirnya lembaga penelitian ini ditandai oleh terbitnya tiga Keputusan Menteri Agama, yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan; Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lektur Keagamaan yang ada di Makassar; dan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Penelitian Pendidikan Agama dan Kemasyarakatan yang ada di Jakarta.

Terbentuknya Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan di Semarang didasarkan atas adanya Surat Keputusan Menteri Agama No 12 Tahun 1978. Kemudian disusul dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B II/1/1982/1979 tentang Pengangkatan Kepala Balai dan diambil sumpahnya atas nama Bapak Muh. Nahar Nahwrawi, SH. se-

40 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

bagai Kepala Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan yang pertama pada tanggal 9 Agustus 1979 di Jakarta. Pada saat itulah mulai berfungsi Kantor Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan di Semarang.

Dalam perkembangannya, Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan Semarang ini berubah nama menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, sebagai implementasi atas Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama nomor 346 tahun 2004 tersebut, maka nomenklatur Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan di Semarang, Balai Penelitian Lektur Keagamaan di Makasar dan Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan di Jakarta, menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, dan dengan demikian KMA Nomor 12 tahun 1978 tidak berlaku lagi.

Dasar berdirinya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama tersebut diperkuat dengan Persetujuan Menteri Pendayagu-

Bingkai naan Aparatur Negara melalui Surat Nomor B/749/M.PAN/4/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan serta Keputusan Presiden Nomor 22 dan 23, Tahun 2004 tentang Penggunaan Nama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama mulai efektif dipakai.

Pada mulanya, Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Agama Semarang berada di salah satu ruang kuliah kampus IAIN Walisongo Semarang. Ruang tersebut digunakan sebagai kantor selama kurang lebih 8 bulan. Pada bulan April 1980, kantor Balai Litbang Agama pindah ke sebuah rumah di Jalan Purwoyoso I/12 Kelurahan Jrakah, Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang (menyewa rumah warga).

Kantor yang berada di Purwoyoso tersebut berlangsung sekitar 4 tahun (April 1980Januari 1984). Sejak bulan Februari 1984, Balai Litbang Agama Semarang menempati gedung milik sendiri, di Jalan Pelem Kuweni ,Tambakaji, Ngaliyan Kotamadya Semarang. Gedung dengan bangunan berkonstruksi permanen seluas 320 M2 tersebut ditempati sampai dengan bulan Juli 2007.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai, dan berkembangnya kebutuhan akan ruangan, maka pada tahun 2005 dibangun sebuah gedung permanen berlantai tiga dengan luas 500 meter persegi di Jalan Untung Suropati kav.69-70, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang.

Balai Litbang Agama Semarang sejak berdiri (1979) hingga

sekarang (2010) telah mempunyai 8 orang pejabat kepala. Pertama, Muhammad Nahar Nahrowi,SH (1979-1988); kedua, Drs. Moh. Amalludin,MS (1988 – 1994); ketiga, Drs. H. Qowaid,MA. (1994 – 1997); keempat, Drs. Moh. Amalludin,MS (Plt. Kepala 1997 – 1999); kelima Drs. H. Yusuf Hidayat (1999 – 2005); keenam, Drs. H. Asmu’i, SH.,M.Si. pada tahun 2005 yang hanya satu bulan; ketujuh, Drs. H. Sulaiman, M.Ag (2005 – 2008); kedelapan, Prof. DR. H. Muslich Shabir,M.A. (2008 -2009); dan kesembilan adalah Drs. H. Arifuddin Ismail, M.Pd. (2009 – sekarang).

Struktur Organisasi Balai Litbang Agama Semarang Tugas Dan Fungsi Sebagai UPT Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, maka Balai Litbang Agama Semarang tugas pokoknya adalah : melaksanakan penelitian dan pengembangan agama di bidang kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan serta lektur/khasanah keagamaan dengan wilayah kerja Jateng, Jatim DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kalsel dan Kalteng.

Dengan demikian jelas, bahwa Balai Litbang Agama Semarang sebagai institusi pemerintah, khususnya Kementerian Agama berfungsi sebagai : pelaksana penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan beragama pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur/khazanah keagamaan; m e m -

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 41

Bingkai berikan pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan agama; serta pelaksana koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, serta lembaga terkait lainnya.

Visi dan Misi Mengacu pada tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Semarang harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, sebagai pendukung dan penunjang kebijakan Kementerian Agama.

Oleh sebab itu, sebelum menjelaskan Visi dan Misi Balai Litbang Agama Semarang, maka perlu disajikan terlebih dahulu Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama RI adalah : “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Misi Kementerian Agama RI adalah : “meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama; meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan; meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama; meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji; memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan; memperkokoh kerukunan umat beragama; dan mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia”.

Selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Agama RI tersebut, maka Balai Litbang Agama Semarang menjadikan : “Terwujudnya lembaga penyedia data dan informasi keagamaan yang memadai di bidang kehidupan beragama, bidang pendidikan agama dan keagamaan, dan bidang lektur/khazanah kegamaan dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis riset sebagai Visinya.

Sedangkan misi Balai Litbang Agama Semarang adalah berupaya : “meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan kehidupan beragama; meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan; meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur/khazanah keagamaan; serta penguatan tata-kelola Balai Litbang Agama Semarang sendiri”.

(Samidi)

42 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Penanda Masuknya Islam Di Bumi Nusantara

‘Sepi’ kesan itulah yang pertama kali muncul ketika kami memasuki komplek Makam Fatimah binti Maimum yang berada di desa Leran kecamatan Manyar Gresik Jawa Timur. Desa Leran terletak sekitar sepuluh kilometer sebelah barat kota Gresik, lokasi ini dapat dijangkau dengan transportasi umum.

Terdapat beberapa angkot (angkutan kota) yang disebut dengan lend melewati desa Leran. Meskipun letaknya tidak jauh dari pusat kota dan mudah dijangkau, makam ini tidak menjadi tujuan utama para peziarah.

Hanya kami bertiga, saya dan dua teman dari sebuah pesantren di Manyar yang mengunjungi komplek pemakaman pada waktu itu. Situasi ini berbeda dengan makam Sunan Gresik dan makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim – keduanya ada di Gresik – yang selalu ramai dikunjungi para peziarah.

Makam Fatimah Binti Maimun berada di bangunan induk berupa cungkup terbuat dari bahan batu putih dengan pintu masuk rendah, untuk melewati pintu kami harus menunduk. Di dalam cungkup terdapat tiga makam lain dengan tulisan di atas kertas yang diletakkan di depan nisan yang berbunyi; “Putri Kelinci, Putri Kamboja, dan Putri Kucing”. Menurut cerita seorang kawan ketiga putri tersebut adalah pelayan dari Fatimah binti Maimun. Ketiga makam tersebut

Khasanah tidak diselubungi kelambu, sedangkan makam utama yakni makam Fatimah binti Maimun diselubungi kelambu warna hijau, demikian pula dengan nisannya.

Ruangan di dalam cungkup tidak begitu luas, hanya ada sedikit tempat di sela-sela antara makam yang bisa digunakan peziarah yang ingin melakukan doa atau yang ingin sekedar melihatnya. Dinding cungkup tebal dengan bagian badan dan kaki bangungan dihiasi dengan pelipit-pelipit persegi dan atapnya berbentuk limas.

Di luar cungkup, terdapat beberapa makam lainnya, di antaranya adalah lima makam panjang yakni makam dengan ukuran hampir tiga kali lipat makam pada umumnya. Di dinding makam tersebut terdapat tulisan di atas kertas yang ditempelkan yakni nama Sayid Kharim, Sayid Djakfar, dan Sayid Syarif. Sedangkan dua makam panjang lainnya tidak ada namanya.

Dengan adanya makam tersebut maka komplek ini juga terkenal dengan nama “makam panjang”

Penanda Masuknya Islam di Nusantara Dari beberapa catatan sejarah dan temuan para arkeolog disebutkan bahwa makam Fatimah binti Maimum merupakan peninggalan arkeologis Islam tertua di Indonesia dan menjadi salah satu bukti masuknya Islam di Nusantara. Di kawasan Asia Tenggara tidak banyak makam tua segenerasi yang ditemukan, hanya ada satu makam lainnya yang ditemukan di Panrang Vietnam. Disebutkan bahwa di atas nisan Fatimah Binti Maimun tertera tulisan dengan aksara Arab berlanggam Kufi asal Irak yang berbunyi bahwa kuburan tersebut adalah kuburan wanita yang menjadi kurban syahid bernama Fatimah binti Maimun putra Hibatu’llah yang berpulang pada hari Jum’ad bulan Rajab tahun 475 H 9 (1082 M). Di atas

nisan tersebut juga terdapat bacaan basmallah, Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat ke-26, surat Ali-Imran ayat ke-185 dan diakhiri dengan kalimat shadaqawallahu wa shadaqa rasulu al karim.

Nisan Fatimah Binti Maimun ditemukan pertama kali oleh peneliti asal Belanda JP Moquette pada tahun 1911. Moquette membaca dan menerjemahkan inskripsi di atas nisan tersebut, dan kemudian menuangkannya dalam Handeling van hest Eerste Conggress voor de Tall Land en Volkenkunde van Java.

Menurut beberapa catatan disebutkan bahwa Fatimah binti Maimun berasal dari Kedah Malaka dan pemeluk agama Islam. Berdasarkan tuanya usia makam Fatimah atau yang dikenal juga dengan nama Putri Leran atau Putri Dewi Swara menunjukkan bahwa pada abad 11 M di Indonesia khususnya Gresik telah ada orang Islam yang hidup menetap di sana. Pada masa itu, Leran telah menjadi desa perdikan “Sima” yang didiami oleh orang-orang bebas yang pada umumnya adalah para pedagang.

Dari nisan Leran tersebut diketahui bahwa Gresik menjadi tempat tertua masuknya Islam dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini kemungkinan terbesar disebabkan jalan perdagangan laut yang menyusuri pantai Timur Sumatera melalui Laut Jawa ke Indonesia bagian Timur sudah ada sejak dulu. Para pelaut itu baik Muslim maupun tidak, dalam perjalanannya banyak singgah di banyak daerah termasuk pemukiman pantai utara Jawa. Gresik pada masa dahulu adalah kota pelabuhan terkenal karena letaknya yang strategis yaitu terlindung dari selat Madura dan membelakangi delta Bengawan Solo yang merupakan jalan penghubung antara tanah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur.

(Zakiyah)

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 43

Intermezo Pernahkah orang tua merasa dibuat pusing oleh prestasi anak dalam bidang akademik ? Atau pernahkah orang tua memperhatikan anak-anak mereka tidak pintar pada mata pelajaran yang bersifat eksakta tetapi sangat pintar atau lebih tertarik pada mata pelajaran yang bersifat non eksakta? Nah jika belum pernah maka ada baiknya mulai sekarang para orang tua membuka mata dan mencoba melihat kemampuan dan kemauan anak-anak mereka dalam bidang akademiknya.

Mencermati Kecerdasan Majemuk Pada Anak Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Anak yang kelihatannya kurang aktif pada pembelajaran klasikal di kelas ternyata mampu menyelesaikan puzzle dengan cepat atau siswa yang kurang pandai menari ternyata mampu membuat sinopsis cerita dengan lugas.

Kita melihat hal ini dengan pandangan bahwa semua anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dicermati.

Prof. Howard Gardener seorang ahli riset dari Amerika mengembangkan model kecerdasan “multiple intelligence” yang artinya berbagai macam kecerdasan yang dimiliki setiap orang dengan kadar pengembangan yang berbeda. Selain itu, Gardener menjelaskan bahwa kecerdasan adalah suatu kumpulan kemampuan atau ketrampilan yang dapat ditumbuhkembangkan.

Menurut Howard Gardener, dalam diri manusia ada 8 macam kecerdasan yaitu: 1. Kecerdasan linguistik (Verbal Linguistic) Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata – kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Ke-

44 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

cerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme dan intonasi dari kata yang diucapkan.

2. Kecerdasan logik matematik (Logical Math) Kecerdasan logik matematik adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan mampu memikirkan serta menyusun solusi (jalan keluar) dengan urutan yang logis. Ia suka angka, urutan, logika dan keteraturan. Ia mengerti pola hubungan serta mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif artinya cara berpikir dari hal – hal yang besar kepada hal – hal yang kecil. Proses berpikir induktif artinya cara berpikir dari hal – hal yang kecil kepada hal – hal yang besar.

3. Kecerdasan Visual dan Spasial (Visual Spatial) Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat (cermat).

Visual artinya gambar, spasial yaitu hal – hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan di antara elemen – elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat obyek dari berb-

Intermezo agai sudut pandang.

4. Kecerdasan Musik ( Music Rhytm) Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk – bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang.

Penelitian di 17 negara terhadap kemampuan anak didik usia 14 tahun dalam bidang sains ditemukan bahwa anak dari negara Belanda, Jepang dan Hongaria mempunyai prestasi tertinggi di dunia. Saat di teliti lebih dalam ternyata ketiga negara tersebut memasukkan unsur ini ke dalam kurikulum

mereka. Selain itu, musik juga dapat menciptakan suasana yang rileks namun waspada, dapat membangkitkan semangat, merangsang kreativitas, kepekaan dan kemampuan berfikir. Belajar dengan menggunakan musik yang tepat akan sangat membantu kita dalam meningkatkan daya ingat.

5. Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi dan perasaan orang lain.

Peka ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi.

Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain dan umumnya dapat memimpin kelompok.

6. Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai (aturan – aturan ) etika (sopan santun) dan moral.

7. Kecerdasan Kinestetik (Body Kinesthetic) Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan kita dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan dan kecepatan.

8. Kecerdasan Naturalis (Naturalist) Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan dan bagian lain dari alam semesta Jadi bagaimana kita mengembangkan kemampuan para siswa dengan segala kekurangan dan kelebihan yang melekat padanya. Dengan mengetahui berbagai macam kecerdasan yang ada dalam diri individu, maka apabila diterapkan dalam dunia pendidikan alangkah baiknya jika kita menjajaki jenis kecerdasan para siswa dan juga diri sendiri, mana yang sudah berkembang dan mana yang belum.

Selain itu, dari delapan kecerdasan (intelligence) tersebut, manakah yang menjadi keunggulan mereka dan mana yang belum digunakan secara maksimal. Agar kita dapat berbenah dan meningkatkan kemampuan para siswa untuk mengetahui lebih jelas mana kecerdasan yang lebih dominann dan menjadi kekuatan individu.

(Roksi Setyabakti, dari berbagai sumber)

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 45

Intermezo Membaca adalah hal yang sebenarnya ringan. Namun bisa saja menjadi sebuah hal yang memberatkan. Entah karena tebalnya halaman atau tema yang kurang menarik bagi kita.

Terlepas apapun profesi kita, entah peneliti, litkayasa, dosen, guru, mahasiswa, pegawai negeri maupun swasta memerlukan suatu ketrampilan membaca yang efektif dan efisien. Membaca yang efektif dan efisien akan membantu kita dalam memahami isi buku. Di sisi lain dengan mengetahui teknik membaca yang tepat akan mengurangi kelelahan, menghemat waktu. Harapannya dengan menguasai teknik membaca yang efektif dan efisien maka kita akan mampu menyelesaikan sebuah buku dalam waktu yang relatif, dengan tingkat pemahaman yang tinggi.

Bayangkan kita akan membaca sebuah buku ilmiah sebanyak 300 halaman. Apakah kita akan langsung melakukan pembacaan secara keseluruhan?

Jawabannya tidak. Mungkin kita bisa langsung membaca buku tersebut dari halaman pertama sampai terakhir, tetapi kalau dilakukan tanpa persiapan, besar kemungkinan pemahaman akan bahan

Teknik Membaca Yang Efektif dan Efisien bacaan tidak akan baik.

Banyak ahli di bidang pendidikan dan baca cepat mengajarkan metode membaca yang meliputi tahapan berikut: Survey, Question, Read, Recite, dan Review.

Teknik ini dikenal dengan nama SQ3R. Ada pula teknik yang mirip dengan nama sedikit berbeda seperti PQRST (Preview – Question – Read – Summarize – Test) atau dalam buku The Evelyn Wood SevenDay Speed Reading and Learning Program, Stanley D Frank menjelaskan teknik yang disebut Pembacaan Berlapis (Layered Reading) dengan tahapan: Overview – Preview – Reading – Postview – Review).

Inti dari kesemua cara

46 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

Intermezo tersebut kurang lebih sama yakni: 1. Adanya proses persiapan sebelum pembacaan secara penuh dilakukan 2. Adanya proses pengulangan atau review untuk memastikan pemahaman akan bahan bacaan Metode membaca yang mudah digunakah yaitu menggunakan pendekatan SQ3R sebagai berikut: 1. Survey Yakni proses persiapan membaca dengan cara melihat secara sekilas isi buku mulai dari judul utama, sub judul, cover buku bagian belakang yang menjelaskan secara ringkas topik yang dibahas, kata pengantar dari penulis, maupun daftar isi.

Proses selanjutnya dari tahapan Survey adalah dengan membuka secara cepat halaman demi halaman dan memperhatikan bagian judul bab, sub judul bab, kata-kata khusus yang bercetak tebal atau miring, tabel, gambar sambil mencoba mendapatkan ide besar dari buku tersebut.

Survey yang sukses akan menghasilkan gambaran umum tentang isi buku sekaligus menciptakan minat yang kuat untuk memahaminya. Ini merupakan modal penting untuk membantu proses membaca cepat isi buku secara keseluruhan disamping memastikan tingkat pemahaman yang tinggi akan isi buku.

2. Question Tahap ini dilakukan bersamaan dengan proses survey terutama ketika kita mempelajari daftar isi serta mulai membaca sekilas halaman demi halaman secara cepat.

Sambil kita membaca judul bab, sub judul bab, kata-kata khusus bercetak tebal atau miring, tabel dan gambar maka pada saat yang sama

kita melakukan proses bertanya kepada diri sendiri. Di sini kita melakukan proses aktif dengan melakukan analisa, sintesa maupun argumentasi terhadap pokok pikiran yang disampaikan penulis buku. Misalnya dari buku Pengembangan Pribadi yang kita baca, bisa ciptakan berbagai pertanyaan seperti: • Menurut saya bab ini harusnya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu “Pengembangan Pribadi” • Menurut saya pengembangan pribadi tidak hanya bersifat skill semata, melainkan pula pengembangan spiritual. Akan tetapi penulis buku ini sepertinya lebih fokus

pada pengembangan pribadi yang bersifat skill.

• Saya percaya bahwa pengembangan pribadi akan membantu orang untuk sukses. Namun saya juga meyakini ada faktor-faktor lain yang menyertainya, termasuk Tangan Tuhan di dalamnya.

• Dan seterusnya Perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, seorang pembaca telah melakukan proses dialog aktif bahkan sebelum pembacaan secara penuh dilakukan. Dengan demikian, secara mental pembaca tersebut sudah siap untuk

Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010

/ 47

Intermezo terjun ke dalam isi bacaan termasuk untuk menguji pembahasan yang diajukan penulis buku dengan apa-apa yang telah dipelajari dan dipahami sebelumnya oleh pembaca tersebut.

Proses inilah yang nantinya akan membantu terjadinya membaca secara aktif. Lewat cara ini, pembaca tidak sekedar “menurut� dengan apa yang disampaikan penulis melainkan turut melakukan analisa, sintesa maupun argumentasi terhadap isi buku.

3. Read Setelah dua tahap di atas dilakukan, maka mulailah proses membaca secara keseluruhan dilakukan. Dengan adanya persiapan sebelum membaca, maka proses baca keseluruhan isi dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi. Hal ini dibantu karena pembaca tersebut telah mengenali ide pokok yang disampaikan penulis, memahami strukturnya, maupun terminologi yang banyak dipakai.

Proses pembacaan keseluruhan ini dapat dilakukan dengan break di tiap akhir bab untuk kemudian melakukan review atau dengan cara menyelesaikan dulu secara total.

4. Recite Proses resitasi atau melakukan refleksi atas bahan bacaan dapat Anda lakukan segera setelah mengakhiri satu bab.

Langkah ini dilakukan untuk menguji pemahaman atas apa yang telah dibaca.

Proses ini dilakukan dengan menceritakan ulang pokok pikiran yang dibahas dalam buku tersebut dengan gaya bahasa kita sendiri.

Jika hal tersebut dapat dilakukan menunjukkan bahwa kita memahami isi buku tersebut. Namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka pemahaman Anda sebenarnya masih diragukan.

Proses resitasi ini sangat bermanfaat terutama ketika membaca buku-buku teks perkuliahan yang wajib dikuasai.

Proses ini tidak berusaha menghafal apaapa yang Anda baca melainkan berusaha memahami dengan bahasa sendiri apaapa yang telah dibaca.

5. Review Ketika kita menyerap informasi,

maka apa-apa yang dibaca akan masuk ke dalam memori jangka pendek. Proses review dilakukan setelah proses membaca selesai agar apa-apa yang dibaca tidak hanya masuk dalam memori jangka pendek melainkan masuk ke memori jangka panjang. Dengan demikian, kapanpun kita perlu mengingat kembali materi bacaan tersebut, tinggal melakukan proses pemanggilan dari memori jangka panjang.

Proses review awal dilakukan segera setelah mengakhiri bahan bacaan. Hal ini dilakukan mirip dengan proses “Survey� di mana kita membolak-balik halaman secara cepat sambil melakukan review singkat untuk memastikan apa-apa yang dibaca telah terpahami.

Proses review ini cukup menghabiskan waktu 5 menit saja dan akan bermanfaat sekali dalam jangka panjang terutama terkait pemahaman dan ingatan akan bahan bacaan.

Jika kitaa mengabaikan proses review ini, mungkin kita masih dapat mengingat dengan baik isi bahan bacaan. Akan tetapi, dalam 24 jam pemahaman tersebut akan turun cukup banyak dan terjadi penurunan drastis setelah seminggu.

Buat kita yang masih berkuliah atau menjalani pendidikan, proses review pengembangan yang sama perlu dilakukan pribadi akan segera setelah kitaa men- membantu jalani proses perkuliahan orang untuk untuk satu topik. Dengan demikian kita akan meng- sukses. hemat waktu dalam men- Namun saya guasainya dibandingkan juga meyakini dengan berusaha membaca kembali setelah 1 bulan atau ada faktorfaktor lain yang menjelang ujian.

Setelah proses review menyertainya, pertama dilakukan, proses termasuk review berikutnya dapat dilakukan setelah seminggu Tangan Tuhan dan sebulan. Dengan cara di dalamnya. ini, apa-apa yang kita baca akan masuk ke memori jangka panjang dan akan terus diingat dan dipahami bertahun-tahun.

(Dwi Martiningsih, dari berbagai sumber)

48 / Smart Volume I No. 1 Januari-Juni 2010