Page 1

DPRD LAMPUNG TENGAH

L

Hi. Achmad Junaidi Sunardi Pimpin Paripurna Alat Kelengkapan Dewan

ampung Tengah_ Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Hi. Achmad Junaidi Sunardi, SH, memimpin rapat perdana masa sidang pertama tahun 2018, kemarin (22/01). Rapat paripurna tersebut, yakni tentang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD tahun 2018. Dalam sidang kali ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) Lamteng Syamsi Roli membacakan komposisi AKD yang diajukan oleh masing-masing fraksi. Fraksi pertama yang dibacakan yakni Partai Golkar, disusul PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, Demokrat Amanat dan PKB. Naman – nama anggota dewan yang telah disodorkan dari masing-masingfFraksi sudah bisa bekerja dengan tugasnya masing-masing, baik yang berada di komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Musyawarah (Banmus). Setelah Sekwan membacakan surat masuk dari fraksi, pimpinan dewan langsung mengambil alih sidang untuk menawarkan opsi,  pembentukan pimpinan di beberapa AKD tersebut. Sebelum AKD disahkan, pimpinan DPRD Junaidi Sunardi melakukan skors 20 menit untuk memberikan kesempatan tiap komsi dan beberapa badan untuk

menentukan pimpinan masing-masing. Setelah disepakati dan skors dicabut munculah nama-nama sebagai berikut. Banggar DPRD Lamteng diisi oleh Hi. Junaidi Sunardi, J. Natalis Sinaga, Riagus Ria, Joni Ardito, H. Roni Ahwandi, Nyoman Sukadana, Yulius Heri Susanto, Pindo Sarwoko, Raden Zugiri, I Kade Asian

Nafiri, Sumarsono, Rusliyanto, Heri Sugianto, A. Rosidi, Zainudin, Slamet Widodo, Muhamad Goffur, Sukarman, Muhlisin Ali, Indra Jaya, Anang Hendra Setyawan, Jahri Efendi, Singga Ersa Awangga, Iskandar dan M. Nasir. Selanjutnya, Bapemperda diketuai  oleh Syaifulloh Ali KM dan Waka Febriyantoni.

Untuk anggota diisi Made Arka Wijaya, Hi. M. Hakki, Wayan Suartame, Sainul Abidin, Misrol Hapi, Dr. Evinitria, Aris Wanto, Bonansah Kesuma, Ky. Slamet Anwar dan Mudasir. Untuk Badan Kehormatan, Ketua : Wahyudi  dan Waka : A. Rosidi. Anggotanya Bunyana, Muhamad Goffur dan Anang


DPRD LAMPUNG TENGAH

“Saya berterimakasih kepada para anggota dewan, dan setelah dibacakannya nama-nama ini maka para anggota dewan sudah bisa bekerja pada tugasnya ma­ sing-masing dan bersinergi dengab program kerja.”

Hendra Setyawan. Sementara untuk Komisi I DPRD Lamteng diketuai, Firdaus Ali, Sekretaris : Hi. M. Hakki, Waka Made Arka Wijaya. Angggotanya Yulius Heri Susanto, Hi. Rusliyanto, Sainul Abidin, dr. Evinitria, Aris Wanto, Singga Ersa Awangga, Jahri Efendi, Syamsudin dan M. Nasir Komisi II, Ketua : Anang Hendra Setyawan Sekretaris: Hi. Roni Ahwandi dan Waka : Sopian Yusif Anggota: Febriyantoni, Sumarsono, Wahyudi, Slamet Widodo, Sukarman, Muhlisin Ali, Saifulloh Ali

KM, dam Agus Rianto. Selanjutnya, Komisi III DPRD, Ketua : Raden Zugiri Sekretaris : Zainudin, Waka : Indra Jaya. Anggota terdiri dari Nyoman Sukadana, Bunyana, Wayan Suartame, Misrol Hapi, Muhamad Goffur, Purismono, Ali Imron, Iskandar dan Mudasir. Untuk Komisi IV, Ketua : I Wayan Subawe, Sekretaris :Bonansah Kesuma, Waka : I Wayan Dame. Anggota : Pindo Sarwoko, I Kade Asian Nafiri, Heri Sugianto, Gatot Sugianto, M. Saleh Mukkadam, Dedi D

Saputra dan Selamet Anwar. Setelah membacakan susunan tersebut, Ketua DPRD Lamteng, menyatakan Surat Keputusan penetapan akan segera dikeluarkan. Dia berharap anggota DPRD segera melakukan pekerjaan dan tugasnya pada bidang masing-masing. “Saya berterimakasih kepada para anggota dewan, dan setelah dibacakannya nama-nama ini maka para anggota dewan sudah bisa bekerja pada tugasnya masing-masing dan bersinergi dengab program kerja, ” pingkas Junaidi Sunardi. (ADV).


DPRD LAMPUNG TENGAH

Dewan Lampung Tengah Pertanyakan Pengelolaan Keuangan Dinas Koperasi Dan UKM

L

ampung Tengah_Â Menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah dirugikan pihak Koperasi yang bermasalah mengenai pengelolaan keuangan, Komisi II DPRD Lampung Tengah mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Anang Hendra Setiawan

mengatakan, pihak nya telah mempertayaan masalah tersebut ke Dinas Koperasi banyaknya Koperasi di Lamteng yang menghadapi masalah pengelolaan keuangan sehingga masyarakat ikut dirugikan. “Kita langsung ke Dinas Koperasi untuk mempertanyakan masalah tersebut. Kami pun meminta data dan laporan koperasi, serta menanyakan sejauh mana penga-


DPRD LAMPUNG TENGAH wasan yang sudah dilakukan terhadap koperasi,” ungkap nya kepada media, Kamis (25/1/2018). Untuk lebih memahami kondisi riil di lapangan, Komisi II juga berencana melakukan inspeksi ke koperasi-koperasi. “Disini kita baru tahu ada kewenangan terbatas dalam pengawasan oleh Dinas Koperasi Lamteng. Kewenangan dalam pengawasan yang melekat terkait koperasi itu semuanya ada Dinas Koperasi

Provinsi Lampung,” ujarnya. Selanjutnya, Komisi II akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Lampung dan OJK untuk membahas masalah krusial yang dihadapi koperasi.”Salah satunya koperasi yang bermasalah adalah BMT di Kalirejo yang merugikan masyarakat karena tidak bisa mengambil dana yang disimpan,” beber Anang. Wakil Ketua Komisi II Sopyan Yusup menambahkan, perkembangan kop-

erasi di Lamteng sangat luar biasa. Namun, jika masalah yang terjadi tidak segera diselesaikan dikhawatirkan koperasi didirikan hanya untuk mencari keuntungan pribadi.“Jangan sampai yang di Kalirejo terulang kembali, dan sebagai anggota dewan kita wajib melakukan pencegahan,” ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Lamteng Hazairin menjelaskan, saat ini jumlah kopera-

si di Lamteng sebanyak 684 titik dengan rincian koperasi aktif 285 buah dan yang tidak aktif ada 399 koperasi. “Kita sudah rekomendasikan pada provinsi untuk menutup koperasi yang tidak aktif maupun bermasalah. Karena kewenangan pengawasan koperasi bukan pada kita lagi. Sekarang sudah ditekel Provinsi Lampung. Jadi kita kerja sesuai tupoksi kita saja.” pungkasnya.(ADV).


DPRD LAMPUNG TENGAH

L

Peralihan Pengembang Pasar Bandar Jaya Plaza Menuai Kritik

ampung Tengah_ Peralihan PT Pandu Jaya Buana (PJB) kepada PT Asparindo selaku pengembang pasar Bandar Jaya Plaza (BJP) yang baru menuai kritik kalangan  DPRD Lampung Tengah. Kritik ini lantaran kedua pengembang pasar tersebut terkesan ditutup-tutupi saat melakukan peralihan untuk melanjutkan pembangunan renovasi pasar BJP. Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah Hi. Ruslianto menilai, peralihan PT Pandu kepada PT Asparindo selaku pengembang pasar BJP yang baru tidak ada transparansi secara umum kepada perusahaan lainnya untuk melanjutkan pembangunan renovasi pasar BJP. ”Peralihan pengambang pasar BJP ini terkesan abal-abal karena tidak dilakukan lelang. Seharusnya peralihan dua perusahaan besar ini harus dibuka secara umum agar perusahaan yang lain tahu dan masyarakat juga paham kepada pengembang yang baru,” ucap Ruslianto kepada media, Selasa (16/1/18). Rusliyanto meminta Dinas Perdagangan Lamteng tidak asal comot terhadap pengelola pasar BJP yang baru, agar pihak pengembang bisa benar-benar merampungkan pembangunan renovasi pusat perbelanjaan terbesar di Lampung Tengah ini.


DPRD LAMPUNG TENGAH

“Penunjukannya jangan dibuat main-main. Jangan sampai pengembang abal-abal yang mengerjakan renovasi pasar ini seperti perusahaan sebelumnya. Kapan pasar BJP pembangunannya bisa selesai, kalau pengembangan nya tidak bisa dipercaya kwalitas nya,” tegasnya. Menurut politisi PDIP Lampung Tengah ini, lelang terhadap pengelola pasar BJP yang baru harus dilakukan terbuka dan transparan kepada masyarakat umum, agar perusahaan yang menang benar-benar profesional dan mampu merampungkan renovasi pasar BJP. Saat seleksi Dinas terkait juga harus mengumumkan kepada umum agar perusahaan lain yang berminat dan profesional tahu dan ikut dalam lelang. ”Memilih perusahaan yang tidak profesional dan tidak ahli di bidangnya untuk Pasar Bandarjaya, hanya akan merusak citra Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ini salah satu Icon Lamteng yang harus diprioritaskan

penataan nya. Warga taunya yang punya pasar Pemerintah, jadi jangan main-main nunjuk pengembang.” ungkapnya. Sementara Kepala Dinas Perdagangan Lampung Tengah Syarip Kusen mengatakan, tidak dilakukan lelang untuk pihak pengembang pasar BJP yang baru, karena memakan waktu yang lumayan lama jika melalui lelang. Penunjukan PT Asparido yang menggantikan PT Pandu juga sesuai hasil rapat TKKSD dan diketahui Menteri Perdagangan. ”Kalau di lelang makan waktu lama untuk menseleksi perusahaan yang akan melanjutkan renovasi pasar BJP ini. Pembangunan tentu nya akan terhambat jika di lelang. Karena PT Asparido itu ibarat Badan nya dan PT Pandu baju nya. Kesimpulannya, meski PT Pandu sudah di putus kontrak pemerintah, tapi masih memiliki wewenang dalam pembangunan renovasi pasar BJP ini. Mereka mungkin sudah ada kesepakatan bersama dalam hal ini.” pungkasnya. (ADV).

Penunjukannya jangan dibuat main-main. Jangan sampai pengembang abal-abal yang mengerjakan renovasi pasar ini seperti perusahaan sebelumnya. Kapan pasar BJP pembangunannya bisa selesai, kalau pengembangan nya tidak bisa dipercaya kwalitas nya.


DPRD LAMPUNG TENGAH

Pansus Limbah DPRD Lampung Tengah Mulai Lakukan Rakor

L

ampung Tengah_ Panitia Khusus (Pansus) limbah DPRD Lampung Tengah mulai melakukan rapat koordinasi dengan anggotanya. Hal ini dimaksudkan untuk menyusun program kerja ke depan dalam mengatasi permasalahan limbah perusahaan yang ada di Lampung Tengah. Rapat internal anggota Pansus limbah DPRD Lampung Tengah ini dipimpin langsung oleh

Ketua Pansus Wayan Subawe dan dihadiri oleh beberapa anggota pansus limbah lainnya, Kamis (1/2/ 2018). Di dalam rapat tersebut, para wakil rakyat ingin menyatukan persepsi guna menyusun program kerja pansus limbah karena permasalahan limbah perusahaan di Lampung Tengah menjadi polemik di masyarakat. “Dampaknya masyarakat kecil yang dirugikan sehingga DPRD Lampung Tengah sepakat untuk

membentuk pansus limbah,” kata Wayan Subawe. Dalam rapat tersebut, para anggota Pansus Limbah DPRD saling mengusulkan langkah kerja ke depan karena melihat banyaknya jumlah perusahaan di Lampung Tengah juga luasan wilayah. Oleh karena itu, kata Wayan, pansus berencana membagi wilayah kerja yakni timur, tengah, dan barat, sehingga pansus limbah dapat bekerja secara maksimal.


DPRD LAMPUNG TENGAH ‘’Rapat Pansus limbah ini menyimpulkan akan segera mendatangi PT Santory dengan mengundang beberapa pihak di antaranya Satpol PP, Polres Lampung Tengah, Dinas Lingkungan Hidup serta Kabag Hukum Lampung Tengah. Setelah melihat langsung permasalahan yang ada akan ditindaklanjuti dengan duduk bersama” Rapat pansus limbah DPRD Lampung Tengah ini juga  menyoroti limbah PT Santory yang beberapa waktu lalu sudah mencemari lingkungan masyarakat, juga aliran sungai yang ada di sekitarnya. Bahkan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat bersama warga sempat melakukan unjuk rasa yang meminta DPRD Lampung Tengah untuk menutup PT Santory, sehingga dengan dasar tersebut pansus akan segera mengambil langkah untuk melakukan pengecekan ke perusahaan tersebut. ‘’Rapat Pansus limbah ini menyimpulkan akan segera mendatangi PT Santory dengan mengundang beberapa pihak di antaranya Satpol PP, Polres Lampung Tengah, Dinas Lingkungan Hidup serta Kabag Hukum Lampung Tengah. Setelah melihat langsung permasalahan yang ada akan ditindaklanjuti dengan duduk bersama,” ungkap Wayan. Wayan menambahkan, pansus limbah ini mempunyai program bagaimana limbah di Lampung Tengah membaik tidak seperti yang lalu sehingga ke depan masyarakat tidak sering berdemo masalah limbah. Sedangkan untuk tindakan tegas, pansus limbah  berencana akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang membuang limbah tidak pada tempatnya dengan melakukan penutupan sementara. ‘’Apabila nantinya kita temukan perusahaan nakal  yang membuang limbah tidak pada tempatnya  kita akan berikan sanksi, paling tidak perbaikan itu dengan tutup sementara,” pungkasnya.(ADV).


DPRD LAMPUNG TENGAH

Komisi I DPRD Lamteng Gelar

L

Hearing Dengan SKPD

ampung Tengah:Komisi I DPRD Lampung Tengah (Lamteng), menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna pemaksimalan penyerapan anggaran 2018. Ketua Komisi I DPRD Lamteng Firdaus Ali mengatakan, bahwa sebagai minta kerja dari SKPD Kabupaten Lamteng, DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam membantu dan mendukung program kerja mitra kerjanya. Sehingga dibutuhkan senergisitas

antara DPRD dan SKPD. “Hari ini kita lakukan hearing bersama lima SKPD diantaranya Inspektorat, Disdukcapil, PMK, DPMPTSP, dan Kominfo. Namun Diskominfo tidak menghadiri pangilan kita,” ucap Firdaus kepada media usai hearing kemarin. Dalam rapat ini, pihaknya menekankan kepada SKPD agar mampu melakukan program kerja dengan baik.”Yang pasti kita minta supaya SKPD dalam penyerapan anggaran 2018, bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tegasnya. Terlebih lagi, kata Firdaus, dalam hal penga-

juan kegiatan kerja bisa di cermati dengan matang. Agar tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan alasan tidak diatur dalam undang undang. “Seperti Dinas PMK contohnya, karena tidak masuk dalam Permendes, beberapa item kegiatan yang sudah direncakan tidak bisa dilaksanakan, akhirnya jadi silpa,” ujarnya. Terus yang kedua, masih kata Firdaus, berkenaan dengan PMK, etikanya pelaksanaan pemilihan kepala kampung dilaksanakan 2020, karena 2018 pelaksanaan Pilkada dan tahapan Pileg dan Pilpres. Walaupun tidak ada yang


DPRD LAMPUNG TENGAH

mengatur, tapi idealnya jangan sampai menggangu pelaksanaan program nasional. “Sebagai mitra kerja kita akan sinergi dalam fungsi pengawasan. Salah satu contohnya, kita akan lakukan kunjungan kerja (kunker) kesetiap SKPD. Langkah ini kita lakukan untuk menindaklanjuti apakah program dinas berjalan atau tidak,” ungkapnya. Pihaknya juga berharap mitra kerja Komisi I bisa proaktif dalam

memberikan data-data program kerja atau program kegiatan 2018, supaya DPRD bisa bersinergi dengan program kegiatan SKPD yang dijalankan. “Yang jelas program yang baik kita dukung, yang bermasalah akan kita persoalkan dan akan kita benahi,” imbuhnya. Politisi Gerindra Lamteng ini menjelaskan, untuk rata-rata SKPD ada 6 sampai 7 kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu Komisi I DPRD menekankan pada

SKPD terkait melakukan penyerapan angaran dan pelaksanaan angaran dengan baik dan benar. Sehingga penyerapan anggaran tahun 2018 bisa terealisasi maksimal. “Tahun kemarin mereka (SKPD) penyerapan anggarannya gak ada yang 100 persen, rata-rata 84-90 persen. Ini akibat dari beberapa kegiatan tidak dijalankan kerena alasan tidak adanya aturan yang mendukung.” ungkapnya.(ADV).

Sebagai mitra kerja kita akan sinergi dalam fungsi pengawasan. Salah satu contohnya, kita akan lakukan kunjungan kerja (kunker) kesetiap SKPD. Langkah ini kita lakukan untuk menindaklanjuti apakah program dinas berjalan atau tidak.


DPRD LAMPUNG TENGAH

L

DPRD Lamteng Gelar Paripurna Hut Provinsi Lampung Ke 54

ampung Tengah_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Propinsi Lampung ke-54 tahun 2018, dengan tema «Pembangunan Sukses, Lampung Maju, Rakyat Sejahtera». Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Hi. A. Junaidi Sunardi, didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Hi. Joni Hardito, para anggota dewan dan Sekertaris DPRD Lamteng Syamsi Rolly, digedung dewan setempat, Senin (19/3/2018). Kegiatan ini juga turut dihadiri Pjs. Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Chandri, Plt. Bupati Lamteng Hi. Loekman Djoyosoemarto, S.sos., Sekda Adi Erlansyah, para Asisten dan Stap Ahli, Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah.  Dalam sambutannya, Plt. Bupati Loekman menyampaikan, peringatan HUT Provinsi Lampung yang ke-54 adalah bukti nyata hasil kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif dalam menyatukan seluruh aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tertuang dalam kebijakan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada upaya dan komitmen bersama membangun Provinsi Lampung.

Sidang paripurna juga menjadi sangat Istimewa ketika seluruh jajaran stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, baik Pemerintah, Swasta, serta segenap elemen masyarakat yang ada, mampu melakukan refleksi betapa waktu demi waktu yang kita lewati penuh dengan perjuangna demi perwujudtan cita-cita bersama untuk mencapai ke-

hidupan dan masa depan Provinsi Lampung yang lebih baik lagi. “Harapan kita bersama, hasil refleksi dapat membawa semangat pembenahan dengan tetap menjaga suasana yang kondusif di daerah kita ini, karena dalam suasana yang aman, tentram dan damai kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan dengan sebaik-baiknya.” ujar

Loekman. Loekman menyatakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sangat mendukung apa yang diangkat tema dalam peringatan hari jadi Ke-54 Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu ”Pembangunan Sukses, Lampung Maju, Rakyat Sejahtra”.  “Tema ini sesungguhnya hendak mengajak segenap komponen msayarakat di


DPRD LAMPUNG TENGAH

Untuk itu dirinya mengajak seluruh komponen pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, untuk mengingat hari jadi Provinsi ke-54 sebagai sarana intropeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Provinsi Lampung untuk terus bekerja keras melaksanakan pembangunan agar Provinsi Lampung kedepan dapat menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera.”paparnya. Rentang sejarah 54 pemerintahan Provinsi Lampung, kata Loekman, para tokoh pemimpin dan pejuang telah berkarya silih berganti. Setiap pemerintahan yang berbakti kala itu telah bekerja keras dan bertekat membangun daerah ini kearah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.  Oleh karena itu, kita patut berbangga terhadap mereka dan memberikan penghargaan yang tulus atas jasa dan pengabdian para tokoh-tokoh yang berjuang demi pembangunan Provinsi Lampung khususnya yang berasal dari Lampung Tengah.  “Termaksud kepada seluruh masyarakat, para perantau dan aparat yang telah berbakti di Provinsi Lampung. Harapan kita bersama, kiranya pengabdian dan hasil karya berharga yang di berikan daerah ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita leluhur dan pendiri Provinsi Lampung.” tandasnya.  Dikesempatan yanga sama, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Chandri mengatakan, hari jadi Provinsi Lampung yang kita peringati sebagai bentuk ungkapan syukur atas dinamika perjalanan pembangunan sejak terbentuknya Provinsi Lampung hingga saat ini. “Saya atas mama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para pejuang, perintis dan

pendiri Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung hingga seperti saat ini,” ucapnya. Sebagai Provinsi Lampung yang berusia 54 tahun, lanjutnya, telah menapaki perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu dirinya mengajak seluruh komponen pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, untuk mengingat hari jadi Provinsi ke-54 sebagai sarana intropeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. “Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi dengan dilandasi rasa memiliki, komitmen yang sungguh-sungguh dan semangat kebersamaan untuk memajukan Provinsi Lampung, Insya Allah secara bertahap dapat kita wujudkan.” ujarnya.  Pada usia yang ke-54 ini juga, telah banyak pencapaian kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung. Adapun beberapa capaian kemajuan pembangunan ditandai dengan meningkatnya peringkat daya saing yang diterbitkan oleh asia competitiveness institute, bahwa Provinsi Lampung dari peringkat 25 pada tahun 2015 meningkat menjadi peringakat 11 pada tahun 2018, dari seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan daya saing tersebut ditunjukan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir yang selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2017, ekonomi

Provinsi Lampung tumbuh 5,17% diatas angka (Year On Year) diatas angka petumbuhan nasional 5,07% dan rata-rat Sumatera sebesar 4,3% . Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat penganguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2017 sebesar 4,33% dibawah nasional yaitu sebesar 5,50%. Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus menurun dari 14,35% pada tahun 2014 menjadi 13,04% pada tahun 2017, namun masih lebih tinggi dibandingkan anggka kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,12%. Maka diperlukan komitmen bersama untuk upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung . Menghadapi hal tersebut, Provinsi Lampung sejak tahun 2015 telah meluncurkan program pembangunan Desa (Gerbang Desa Saburai) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa, yang ditetapkan kepada 380 tertinggi di 13 desa kabupaten, alokasi masing-masing desa sebesar 300 juta rupiah. Saat ini, Provinsi Lampung berhasil mengurangi desa tertinggal dari 380 ditahun 2014 menjadi 119 desa tertinggal ditahun 2017. “Diharapkan program ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi dipedesaan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dari kelompok masyarakat miskin dan memberikan nilai tambah dengan memanpaatkan bahan baku sumberdaya lokal.” pungkasnya. (ADV).


DPRD LAMPUNG TENGAH

DPRD Lamteng Gelar Paripurna Perubahan Program Pembentukan Perda

L

ampung Tengah_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat Paripurna Istimewa tentang Pengesahan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan Pengesahan Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lamteng tahun 2018. Rapat yang digelar digedung dewan setempat, Senin 12 Maret 2018, dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng Hi. A. Junaidi Sunardi, yang didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Hi. Joni Hardito, 35 anggota dari 50 anggota DPRD, dan Sekertaris DPRD Lamteng Syamsi Roli. Nampak hadir pula Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamteng Hi. Loekman Djoyosoemarto S. sos, Sekertaris Daerah Adi Erlansyah, para Asisten dan Stap Ahli dilingkungan Pemkab Lamteng, para Kepala Dinas, Badan dan Bagian, serta jajaran Forkopimda Lamteng.  Ketua DPRD Lamteng Hi. Junaidi memaparkan, bahwa dalam rapat paripurna kali ini pihaknya membahas Peraturan Daerah Tahun 2018 dan Lima Raperda. Pertama Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kedua Raperda tentang pelayana informasi publik lingkungan pemerintah daerah. Ketiga Raperda tentang perlindun-

gan dan pemberdayaan usaha perikanan dan nelayan. Keempat Raperda irigasi, dan Kelima, Raperda tentang perlindungan hak buruh atas upah. “Saya atas nama DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar nya kepada Bupati Lamteng dan rekan-rekan Ekskutif atas kerjasama nya. Semoga apa yang telah kita sepakti bersama, Raperda ini dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Lamteng.” ucapnya. Dikesempatan yang sama, Plt. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan ucapan terimakasih kepada masing-masing Fraksi DPRD yang telah mencapaikan pandangan umum terhadap Raperda poko-pokok pengelolaan keuangan daerah.  “Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyusun 4 Raperda sebagaimana yang telah disampaikan.” ucapnya.  Sehungungan dengan 4 Raperda inisiatif DPRD akan disampaikan dengan hal-hal sebagai berikut. Terkait dengan Raperda tentang palayanan informasi public dilingkun-


DPRD LAMPUNG TENGAH gan pemerintah daerah, ini sebagai pedoman pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka perlindungan. Kemudian Raperda pelindungan dan pemberdayaan usaha perikanan dan nelayan, ini mestinya sebagai pedoman pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan dan nelayan, guna menunjang pembangunan perikan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan tarap hidup untuk pembudidaya ikan dan nelayan serata demi melestarikan sumber daya ikan. Terkait Raperda tentang irigasi, ini

nantinya sebagai dasar dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan mengedepankan partisipasi masyarakat para petani baik yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air maupun petani yang belum tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air. Terkait Raperda pelindungan hak pekerja atau buruh atau upah, hal ini sebagai salah satunya dalam rangka menjamin upah yang layak bagi tenaga kerja. Dimana dengan upah yang layak ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. “Marilah kita memulai untuk bermitra

secara baik dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, agar dijadikan pelajaran untuk melangkah pelaksanaan tugas kedepan. Mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, semua permasalahan yang ada di Lampung Tengah ini akan kita selesaikan dengan baik.”harap Loekman. “Menyangkut masalah anggaran, kami juga akan siapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga semua Raperda yang telah kita bahas pada hari ini dapat kita setujui bersama dan kedepan dapat bermanfaat untuk kemajuan kabupaten Lampung Tengah.”ungkapnya.  Sebagai tambahan informasi, lanjut Loekman, bahwa mulai hari ini di Lampung Tengah terdapat angkutan perin-

tis dari Bandar Jaya ke Kalirejo via Seputih Agung-Selusuban, yang merupakan program dari Kementrian Perhubungan. Kemudian bus sekolah dengan jalur atau rute Gunung Sugih-Anak Tuha, ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat pelajar. “Karena kita melihat bahwa setiap jam pulang sekolah angkutan-angkutan kota itu sangat memperihatinkan karena anakanak sekolah naik di atas kap mobil. Untuk antisipasi kecelakaan yang kita tidak inginkan maka pada kesempatan ini jalur angkutan anak sekolah itu diarahkan kearah Gunung Sugih-Anak Tuha. Untuk itu kami mohon dungungan dari rekan-rekan Legislatif.” pungkasnya. (ADV)

DPRD Lampung Tengah 2018  
DPRD Lampung Tengah 2018  
Advertisement