6
Rabu, 12 Februari 2014
WARTA DAERAH
Gapoktan Berdayakan Lahan Pertanian LAMPUNG TENGAH - KETUA Umum Gabungan Kelompok Tani (Ga poktan) sekaligus Wakil Bupati (Wabup) Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa meminta seluruh anggota Gapoktan memanfaatkan dan memberdayakan lahan pertanian yang ada hingga mencapai 70 persen. Pasalnya, selama ini masih ada lahan pertanian yang belum diberdayakan secara optimal. Hal itu disampaikan Mustafa saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gapoktan di Lembah Resto Gunung Sugih, Selasa (11/2). Mustofa berharap, seluruh Gapoktan di Lamteng bisa memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan petani. Menurut Mustafa, lahan pertanian di Lamteng saat ini mencapai luas 70 persen dari total wilayah di Lamteng. Untuk itu, sektor pertanian harus dimanfaatkan secara maksimal. "Kabupaten ini mempunyai potensi pertanian seluas 70 persen. Jadi, Gapoktan sebagai wadah petani harus memanfaatkan luas lahan itu sebagai sebuah unggulan," jelas Mustofa. Dalam raker itu, Mus tofa juga mengevaluasi program kerja Gapoktan selama tahun 2013 lalu. Serta membahas program yang akan dilaksanakan tahun 2014 ini. Ia ber ha r ap , p r ogra m p ert a ni an ta ni y ang a ka n dilakukan terpadu menjadi satu monokultur, guna mengua t k a n k es a t ua n s a t u bi da ng d enga n b i da ng lainnya. "Kami berharap, program tani saat ini harus terpadu. Jadi bidang pertanian dengan bidang lainnya bisa bekerjasama dan tidak lagi berjalan sendiri. Gapoktan juga harus bisa menyerap aspirasi petani," pungkasnya.(Towo)
Alokasi Pupuk Bersubsidi Turun LAMPUNG TIMUR - ALOKASI pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) pada tahun 2014 ini menurun sekitar 2700 Ton dibandingkan tahun 2013 lalu. Jika pada tahun 2013 lalu Lamtim menerima alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 52.871 Ton, maka pada tahun 2014 ini hanya sekitar 50.150 Ton. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Lamtim, Yusuf melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Misrun menuturkan, penurunan alokasi pupuk bersubsidi diketahui setelah pihaknya menerima Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor: 46 Tahun 2013. Pada tahun 2014 ini, alokasi pupuk bersubsidi jenis urea untuk Lamtim 25.224 Ton, SP-36 5.024 Ton, ZA 1.300, NPK 14.751 dan pupuk organik 3.855 ton. "Saat ini, Pemkab Lamtim masih merumuskan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk masing-masing kecamatan," kata Misrun, Selasa (11/2). Dijelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi untuk setiap kecamatan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sementara, untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2013 lalu, yakni untuk urea Rp1.800/Kg, SP-36 Rp2.000/Kg, ZA Rp1.400/Kg NPK Rp2.300/Kg serta pupuk organik Rp500/Kg. "Dengan adanya penurunan alokasi pupuk ini, petani dihimbau tidak lagi tergantung pada pupuk kimia. Misalnya saja dapat menggunakan pupuk alternatif atau pupuk kompos dan organik. Selain itu, petani juga diharapkan menggunakan pupuk secara efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan lahan," sarannya.(Nainggolan)
DPRD Sikapi Kakam Berpolitik LAMPUNG TENGAH - KOMISI I DPRD Lampung Tengah (Lamteng) mendesak kepala kampung (Kakam) yang sudah masuk dalam pengurusan partai politik mundur, tanpa menunggu batas waktu tertentu. Sebab, undang-undang mengamanatkan larangan masuk parpol bagi kepala kampung. Ketua Komisi I DPRD Lamteng, Bambang Suryadi mengingatkan, saat mencalonkan diri sebagai kakam, ada syarat berupa surat pengunduran diri bagi pengurus parpol. Selanjutnya, setelah jadi kakam pun undang-undang melarang kakam jadi pengurus parpol. "Tidak perlu tunggu waktu, kalau masih jadi kakam mau masuk parpol harus mundur," kata Bambang, Selasa (11/2). Bambang mengaku, sudah menghubungi pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) setempat untuk menindaklanjuti informasi di media massa seputar sejumlah kakam yang masuk partai politik tertentu. "BPMPK harus mengecek, kalau benar para kakam itu harus mundur dari parpol atau dari jabatan kakam," ujarnya. Sementara, Sekretaris Inspektorat Lamteng, Alexander Syukur berjanji, segera menindaklanjuti kasus tersebut bila ada informasi dan laporan dari masyarakat. Terpisah, Kakam Trimulyo, Joko Walidi saat dikonfirmasi merasa namanya dicatut. Menurutnya. saat pelantikan PAC Gerindra awal Februari 2013 lalu dirinya sedang berada Bandarlampung. Sehingga saat pembentukan pengurus, dirinya juga tidak ikut. Joko mengaku, tak pernah merasa masuk parpol, dilantik atau menerima SK pengurus. "Ya, itu nama saya dicatut," kata Joko. Kakam Sumberagung, Supriyanto juga menyangkal masuk parpol. Ia pun siap mundur dari partai, jika harus memilih menjadi kakam atau pengurus partai. Sementara, Kakam Subing Karya, Juwadi menyatakan akan tetap eksis sebagai kakam dan eksis di partai.(Towo)
Foto : Towo/Kupas Tuntas
BERI PENGARAHAN-WAKIL Bupati Lampung Tengah sekaligus Ketua Umum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat, Mustafa membuka sekaligus memberikan pengarahan pada acara Rapat Kerja Gapoktan di Lembah Resto Gunung Sugih, Selasa (11/2).
Pengumuman Honorer K2 Sulit Diakses Pengumuman penerimaan pegawai honorer kategori dua (K2) yang diterbitkan melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sejak Senin (10/2) lalu sulit diakses oleh pegawai di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Metro (Kupas Tuntas) KONDISI itu diantaranya dialami pegawai yang bertugas di wilayah Ka bupaten Tanggamus, Metro dan Lampung Selatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro pun hanya bisa meminta para pegawai honorer untuk bersabar. “Rencananya, hasil seleksi CPNS untuk pegawai honorer K2 di 32 provinsi memang akan diumumkan secara bertahap. Mungkin, untuk pemerintah kabupaten/kota belum diumumkan hari ini (Kemarin, Red),” kata Sekkot
Metro, Ishak, Selasa (11/2). Ishak menduga, hasil tes pegawai honorer K2 kemungkinkan masih ada di internal Kementerian PANRB. "Mungkin saja masih di internal Kementerian. Sehingga belum ada hasil untuk setiap kabupaten/kota. Saya minta para pegawai agar dapat bersabar," ujarnya. Hal serupa juga terjadi di Lampung Selatan. Belum jelasnya kepastian pengumuman hasil tes CPNS honorer K2 mengakibatkan sejumlah tenaga honorer K2 di Lampung Selatan kebingungan. Mereka menilai, seharusnya hasil tes sudah dapat diumumkan
P EM ERIN TA H K ot a (pemkot) Metro mengaku hingga saat ini belum meneri m a ber it a a ca r a p eny er a han M etr o Mega Mall dari pihak pengemba ng, yak ni PT N ol im ax Ja y a . Sekretaris Kota Metro, Ishak mengatakan, penyerahan pembangunan Metro
Mega Mall ke Pemkot Metro hingga saat ini belum dilaksanakan. Pasalnya, masih ada beberapa per syaratan yang belum dilengkapi oleh pengembang. “Dari pihak pengembang PT Nolimax Jaya belum menyerahkan ke kita (Pemkot). Termasuk soal uji kelayakan bangunan sebagai salah satu syarat belum dilakukan serah terima bangunan itu," ujar Ishak, Selasa (11/2).
“Untuk kabupaten/kota, diambil oleh sekretaris provinsi atau pejabat yang mewakili provinsi dengan disertai surat tugas. Merekalah yang akan menyerahkan ke masing-masing utusan kabupaten/kota di kantor gubernur,” kata Tasdik. Menyusul telah diumumkannya kelulusan CPNS dari tenaga honorer ka tegori II (K2), Kementerian PAN-RB juga mengingatkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengumumkan kelulusan itu secara transparan dan akuntabel. (Tim)
Polres Telisik Kasus Proyek PNPM Lampung Utara (Kupas Tuntas) Jajaran Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Reskrim Polres Lampung Utara (Lampura) segera turun ke Desa Kemala Raja, Kecamatan Tanjung Raja, untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) terkait kasus dugaan pengurangan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan jalan melalui PNPMMPd tahun 2013. Upaya Polres Lampura itu ditempuh menyusul adanya lapor an dugaan
penyimpangan dalam pengerjaan proyek swakelola senilai ratusan juta rupiah itu. Proyek itu diduga juga dikerjakan langsung oleh Kepala Dusun Dusun Suka Maju, tanpa melibatkan masyarakat setempat. "Kita mengetahui proyek pembangunan jalan dari Program Nasional Pemberdayaa n Masya rakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tahun 2013 di Desa Kemala Raja dari pemberitan media cetak dalam beberapa hari ter akhir. Untuk itu, kita akan coba kumpulkan bahan dari
lapangan," jelas Kanit Tipiter Polres Lampura, Iptu Supriyanto, Selasa (11/2). Dikatakan, pihaknya telah mempelajari perkara itu, dan telah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) di lapangan. "Pulbaket dilakukan untuk mengetahui prosedur p ek er ja a n i t u y ang se bena r ny a . K a l au nant i pr os edur y a ng k a m i t emukan benar, maka akan kami katakan benar. Tapi, kal au pr osedurnya salah, maka akan kami katakan salah, dan akan kami lan-
jutkan prosesnya," tegasnya. Sebelumnya, Darmawan, Fasilitator Tekhnik PNPM-MPd tahun 2013 di Desa Kemala Raja, Keca matan Tanjung Raja, menuding masyarakat di lima dusun di desa tersebut yang menjadi penyebab terjadinya pengurangan volume jalan (Panjang jalan) yang sedang dibangun. Menurut Darmawan, sesuai kontrak awal, pembangunan jalan sepanjang 1.650 Meter itu akan menelan dana sekitar Rp200 juta. Sumber dana berasal dari PNPM-MPd sebesa Rp159
Juta ditambah swadaya dari masyarakat sekitar sebesar Rp51 Juta. "Sayangnya, dana yang terkumpul dari masyarakat hanya sebesar Rp1,1 juta. Alhasil, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kemala Raja sepakat untuk mengurangi (revisi) volume jalan menjadi 1.300 meter. Hasil swadaya dari masyarakat hanya terkumpul Rp1,1 Juta. Jadi, terpaksa kami kurangi panjang jalannya," ujar Darmawan diamini Sekretaris merangkap Bendahara TPK Desa Kemala Raja, Asnan.(Jons/Suhaimi)
Pemkab Bentuk Tim Pengendali Inflasi
Foto: Manalu/Kupas-Tuntas.
TERIMA MOBIL DAMKAR-PEMKAB Pringswu menerima bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dari Pemprov Lampung, Selasa (12/2).
PT Nolimax Terkendala Uji Kelayakan Bangunan Metro (Kupas Tuntas)
seperti halnya hasil tes CPNS formasi umum. "Masa proses pemeriksaan hasil tesnya lama. Kan prosesnya sama dengan formasi penerimaan umum," terang Rika, tena ga honorer K2 di Lampung Selatan, Kemarin. Ia berharap, hasil tes dapat diumumkan melalui media. Terpisah, Sekretaris Kemen PAN-RB, Tasdik Kinanto melalui situs di lem baganya menjelaskan, listing print out (cetakan) daftar kelulusan yang telah diumumkan di website Kementerian PAN-RB dan BKN dapat diambil tiga hari setelah ditayangkan.
Ishak menghimbau, masyarakat m aupun pedagang untuk tidak dulu memanfaatkan ruko yang ada di dalam Metro Mega Mall. “Ya, kalau ada apaapa siapa yang mau tanggung jawab. Sebelum secara kongkret diserahkan, ya jangan dipakai dulu," ungkapnya. Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Solehan mendesak PT Nolimax Jaya selaku pengem-
bang segera menyeles aikan kewajibannya menyerahkan uji kelayakan ba ngunan Metro Mega Mall. Termasuk, menyelesaikan masalah pajak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Urusan penyerahan itu, urusan Nolimax dengan pemerintah. Dan bukan kewajiban pedagang. Sampai sekarang ini juga kan pengembang belum mem balikkan nama ke peda-
gang. Kita minta kewajiban itu harus segera diselesaikan pengembang,” tandasnya. Ia m eny a t ak a n, s eba gian pedagang yang telah membuka tokonya di Metro Mega Mall merupakan haknya. "Itu tidak bisa disalahkan. Itu hak mereka karena didesak kebutuhan ekonomi. Yang salah kan kenapa pembangunan ini lama sekali," pungkasnya. (Han)
LAMPUNG UTARA - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) berencana membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi yang lebih besar di daerah. "Hari ini (Kemarin, Red) kami rapat bersama dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah untuk membahas rencana pembentukan TPID," kata Asisten II Bidang Ekonomi-Pembangunan Pemkab Lampura, Fahrizal Ismail didampingi M. Rio, Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Bagian Perekonomian, Selasa (10/2). Tim tersebut, kata Fahrizal, terdiri beberapa istansi terkait, seperti Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan UKM, Bagian Perekonomian, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. "Ketua TPID dijabat Asisten II, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretaris Kabag Perekonomian,” jelasnya. Pembentukan TPID lanjutnya, menindaklanjuti Surat Gubernur Lampung Nomor 6/213/B.IV/HK/2011 tentang pembentukan TPID Provinsi Lampung. Kemudian, surat Gubernur Lampung nomor 500/2720/ 04/2013 perihal pembentukan TPID. Setelah dibentuk tim tersebut, terangnya direncanakan segera menggelar pertemuan untuk mengevaluasi data yang informasi inflasi yang diperoleh dari BPS. Kemudian, setiap anggota tim kerja wajib menyiapkan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas, serta informasi lainnya yang relevan sebagai bahan pertemuan tim. Saat ini, pihaknya baru akan menyusun tim tersebut. Kemudian dituangkan dalam surat keputusan Bupati Lampung Utara. Diketahui, inflasi yang terus menanjak belakangan diduga akibat melambungnya harga kebutuhan pokok secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi hingga adanya ketidaklancaran distribusi barang. (Jons/Suhaimi)