NASIONAL
Rabu, 10 Juli 2013
5
Wakapolri Bantah Terima Uang Simulator SIM JA KARTA - WA KIL Kapo lr i Kom is ari s Jenderal Polisi Nanan Sukarna membantah ada aliran dana ya ng di ter im a nya saat menjabat sebagai Ir wa sum M a be s Polri, terkait kasus Nanan Sukarna dugaan
korupsi proyek simulator SIM. "Aliran dana tidak ada," uj ar Na nan Sukar na us ai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7). Nanan diperiksa KPK hampir enam jam sebagai saksi dari tersangka ka sus k orupsi si mulat or SIM Korlantas Polri yakni Brigjen Pol Didik Purnomo, Sukot jo S B ambang, dan
Lima BUMN Saweran untuk Anas Jakarta (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan ‘saweran’ dari sejumlah badan usaha milik negara untuk pemenangan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam Kongres Demokrat, Bandung, Mei 2010 silam. Ketika menjadi tersangka pada 22 Februari lalu, Anas dijerat lantaran menerima Toyota Harrier senilai Rp 650 juta dari PT Adhi Karya, kontraktor proyek Hambalang. Belakangan, sejumlah saksi menuding Anas menerima gratifikasi lain ihwal upayanya menjadi ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 itu. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, semua informasi menyangkut dugaan gratifikasi yang diterima Anas sudah didalami untuk menemukan jawaban pasti. KPK ingin menuntaskan kasus Stadion Hambalang secara utuh. "Kalau disele-
saikan secara parsial, kami khawatir kasus ini menyisakan masalah di kemudian hari,” ujarnya. Seorang sumber mengatakan, sejumlah perusahaan negara memang ikut menyumbang untuk memenangkan Anas. Sebagai imbalan, perusahaan-perusahaan yang sebagian besar bergerak di bidang konstruksi itu memperoleh berbagai proyek di kementerian dengan bantuan Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin sendiri adalah Bendahara Umum Demokrat pada masa kepemimpinan Anas. Sebagian perusahaan yang ikut menyetor adalah PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Pengembangan Perumahan (PT PP), PT Adhi Karya, serta PT Bio Farma. Mereka masing-masing menyumbang Rp 500-600 juta dengan total kontribusi sekitar Rp 5 miliar. Dana ini yang diduga disalurkan untuk pemenangan Anas saat Kongres. Belakangan empat dari lima perusahaan itu tercatat mendapat proyek yang ter-
kait dengan Grup Permai, induk perusahaan Nazaruddin. Selain memenangkan tender Hambalang, PT Adhi Karya, misalnya, menggarap proyek Rumah Sakit Umum Daerah Samosir di Sumatera Utara senilai Rp 28,9 miliar dan Rumah Sakit Haji senilai Rp 40 miliar. Terpisah, juru bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Faisal Halimi, mengaku belum tahu soal tuduhan baru ini. “Kami belum mengetahui informasi itu,” katanya. Dia menolak berkomentar lebih jauh. Direktur Utama PT Adhi Karya, Kiswodharman, belum dapat dimintai konfirmasi. Secara terpisah, Carrel Ticualu, pengacara Anas, membantah semua tuduhan ini. Dia justru menduga saweran BUMN itu digunakan untuk mendukung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, yang juga menjadi calon Ketua Umum Demokrat dalam Kongres itu. Waktu itu, kata dia, kubu Andi didukung habis-habisan oleh Istana. (Tmp)
Mitra Kerja DPR Rugikan Negara Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN atau lembaga yang merupakan mitra kerja komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terindikasi merugikan keuangan negara, berdasarkan laporan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Kerugian yang terjadi, diduga disebabkan karena kelebihan pembayaran, pemahalan harga, belanja fiktif terhadap belanja barang dan belanja modal serta penyimpangan belanja perjalan dinas. Yang paling mencolok, terjadi di komisi infrastruktur atau Komisi V DPR. Mitra kerja Komisi V yang diduga merugikan keuangan negara adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat. "Kelebihan pembayaran belanja barang dan belanja modal Rp 146,5 miliar. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp9,6 miliar, dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel sebesar Rp-
Sumarjati Arjoso 1,3 miliar," jelas Ketua BAKN DPR, Sumarjati Arjoso, membacakan laporannya di sidang paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7) Kementerian yang menjadi mitra Komisi X adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Juga terindikasi merugikan keuangan negara. "Kelebihan pembayaran belanja barang dan belanja modal Rp144,1 miliar, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp 20 miliar, penyimpangan biaya perja-
lanan dinas sebesar Rp 11,9 miliar. Pertanggungjawaban yang tidak akuntabel Rp41,2 miliar," ucap Sumarjati. Mitra kerja Komisi I yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BIN dan Lembaga Ketahanan Nasional juga diduga merugikan keuangan negara. "Kelebihan pembayaran belanja barang dan belanja modal lebih kurang sebesar Rp 2,6 miliar. Dua, penyimpangan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 333,5 juta. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 14,5 miliar," jelasnya. Mitra Komisi II, kementerian yang diduga merugikan keuangan negara adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, KPU, Bawaslu dan BPN. "Kelebihan belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 49,4 miliar. Penyimpangan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 1,84 miliar, denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp 3,0 miliar, dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel sebesar Rp 347,9 juta," terangnya. (Ilc)
Budi Susant o. Da lam p emerik saa nny a t ers ebut, Nanan mengaku penyidik KPK tidak mempertanyakan soal dugaan aliran dana yang ia terima ketika masih menjabat sebagai Irwasum Mabes Polri. "Itu tentunya akan ditanyakan mereka (penyidik) kepada yang lain," katanya. Sebelumnya, dalam dak-
waan yang disusun tim JPU KPK kepada terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo, terungkap ka lau uang hasi l ko rup si pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri ternyata juga mengalir ke berbagai pejabat struktural di Mabes Polri, salah satunya ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri. Untuk di ket ahui, pa da
pr oyek sim ula tor dengan anggaran 2010-2011, Irwasum saa t it u di jaba t ol eh Komjen Nanan Sukarna. Jaksa KPK Kemas Abdul Roni mengatakan, pada 10 Maret 2011 Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, mencairkan uang senilai Rp1,5 miliar. Uang itu, kata jaksa Roni, diberikan kepada tim
Ir was um untuk m ema sti ka n p ra -audit berj al an mulus. Jaksa menerangkan, ketika itu Budi Susanto meminta Rp1 miliar untuk Irwasum dari Bambang Sukotjo. Uang itu, merupakan kompensasi atas jasa Irwasum yang telah meloloskan PT CMMA sebagai pemenang tender proyek. (Ilc)
BAHAS RUU PILPRES - MENTERI Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (kedua kanan) beserta jajarannya mengikuti rapat pleno dengan Badan Legislasi DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7). Rapat tersebut membahas soal berbagai program legislasi nasional termasuk kelanjutan pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang salah satunya menyoal tentang besaran Presidential Treshold (PT). Foto : Ant
Gempa Dahsyat Ancam 3 Wilayah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa besar berpotensi terjadi di tiga daerah di Indonesia. Jakarta (Kupas Tuntas) BAHKAN menurut penelitian, gempa di tiga titik itu bisa mencapai kekuatan 8,7 Skala Richter.Kepala BMKG, Sri Woro Budiharjo Harijono menyebutkan, tiga titik yang dimaksud yakni kawasan Pulau Siberut, sebelah barat daya Selat Sunda, dan bagian selatan Pulau Bali. Sri mengatakan, tiga titik itu sampai saat ini masih terus dipantau kondisinya, karena memang tidak pernah terjadi gempa. Meski demikian, dia pun tidak bisa memperkirakan kapan gempa itu bakal terjadi. Semua
titik itu berada di sepanjang lempeng India-Australia. "Di tiga daerah memang berpotensi besar terjadi gempa. Tapi kapan persisnya atau apakah akan menimbulkan tsunami kita tidak tahu," ujar Sri, Selasa (9/7). Sementara itu, Deputi bidang Geofisika BMKG, Prih Haryadi, membenarkan hasil penelitian itu. Dia berharap jika benar terjadi gempa, tiga titik itu tidak melepaskan energinya bersamaan atau sepenuhnya. "Kalau dilepaskan semua, tentu memang sangat berbahaya karena akan terjadi gempa besar. Saya berharap saat terjadi energi yang dikeluarkan bertahap," kata dia.
Prih mengatakan, tiga titik itu berpotensi mengalami gempa megathrust. Yakni gempa sesar naik dan berpotensi tsunami. Pada prakiraan selanjutnya, BMKG juga memperkirakan masih akan ada tiga siklon tropis yang akan muncul dan berdampak terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia hingga bulan September mendatang. Siklon-siklon tropis tersebut diperkirakan berada di utara wilayah Indonesia, bergerak di wilayah Filipina hingga ke Donggala. Siklon tropis tersebut, menurut dia, akan mengangkat uap air, sehingga membuat tekanan udara rendah di seluruh wilayah Indonesia. "Kapan siklon ini akan muncul itu yang belum bisa kita ketahui. Namun, jika berada di wilayah Filipina dan di Riau masih ada kebakaran hutan
dan lahan, ya itu yang harus kita antisipasi karena asap bisa terbawa ke Singapura dan Malaysia lagi," ujarnya. Dampak lain dari keberadaan tiga siklon tropis yang diperkirakan baru akan mereda hingga September, lanjutnya, yakni intensitas hujan yang cukup tinggi di bagian utara Pulau Jawa. "Di utara Jawa hujan akan banyak hingga Oktober. Tentu antisipasi banjir juga tetap harus dilakukan tidak hanya di utara Jawa, tapi juga di wilayah Indonesia lainnya," tuturnya. Siklon tropis Soulik yang berada di sebelah utara timur laut Biak, Papua, saat ini telah bergerak menjauhi wilayah Indonesia dengan kecepatan 11 knots atau 20 km per jam ke arah barat. Kecepatan angin yang ditimbulkan dari siklon ini mencapai maksimum 80 knots atau 150 km per jam. (Mdk)
Bareskrim Usut Aksi Kompol AD Jakarta (Kupas Tuntas) TIM khusus pencari fakta bentukan Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirpideksus) Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tim yang langsung ditunjuk Direktur Pideksus Brigjen Arief Sulistyanto ini hendak untuk mengumpulkan keterangan terkait aksi 'nyelonong' Kompol Albert Dedi (AD) yang terjadi Kamis (4/7) lalu. "Kami kirim anggota untuk menemui Pak Benny
Mammoto (Deputi Penindakan BNN), agar bisa dikoordinasikan mengenai duduk masalah kemarin yang sebenarnya terjadi," ujarnya di Kantornya Gedung Bareskrim Polri, Selasa (9/7). Arief menjelaskan, aksi Kompol AD mengambil sejumlah dokumen di ruang tata usaha di lantai yang sama dengan ruang kerja Benny diakuinya adalah tindakan lancang. Terlebih menurut dia, aksi AD yang atas inisiatif pribadi ini malah turut menyeret-nyeret nama Dirpideksus. Imbasnya, Arief sebagai pimpinan Direktorat II Bareskrim Polri ini sampai
harus melakukan klarifikasi. "Kelakuannya tidak atas perintah siapapun. Pak Benny itu saya anggap kakak saya sendiri, jujur saya jadi tidak enak, anggota saya berbuat seperti ini, apalagi di mediamedia nama Dirpideksus dibawa-bawa," ujar dia. Arief menambahkan, tindakan tegas akan diberikan kepada AD andaikan semua dugaan yang disematkan kepada perwira melati satu ini benar adanya. Untuk itulah dia katakan, hal-hal yang dituduhkan kepada AD seperti pendobrakan pintu, pengancaman satpam BNN, hingga pencurian data harus di-
buktikan melalui tim khusus bentukannya ini. Sebelumnya, Kompol AD yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditepiter) Bareskrim Polri menyelinap ke kantor BNN. Diketahui, dalam askinya ini Kompol AD melakukan pencurian data di sebuah komputer di lantai 6 BNN. BNN kemudian melaporkan AD ke kantor polisi. Dikhawatirkan, mantan anggota Densus 88 ini berniat melakukan sabotase terhadap kasus yang ditangani BNN. Kasus ini ialah dugaan pencucian uang yang dilakukan seorang pngusaha wanita berinsial H. (Rpb)