Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 16 April 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 16 APRIL 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Politik Uang Semakin Masif ď Ž Caleg Tabur Amplop Berisi Rp25 Ribu-Rp50 Ribu Menjelang hari pencoblosan, sejumlah caleg semakin masif melakukan praktik politik uang (Money Politics). Caleg melalui orang-orang kepercayaannya giat mendatangi rumah warga untuk menggalang dukungan sembari memberi amplop berisi uang.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DUA hari (H-2) menjelang hari pencoblosan, praktik politik uang semakin masif dilakukan. Caleg melalui perwakilannya mengunjungi pemilih secara door to door untuk minta dukungan. Tidak ketinggalan, utusan caleg menyelipkan amplop kepada pemilik

rumah yang berisi uang berkisar Rp25 ribu-Rp50 ribu.

Ironisnya, sejumlah oknum aparatur kampung ikut dilibatkan menjadi utusan caleg untuk mendatangi rumah-rumah warga. Di Kabupaten Pesawaran misalnya, oknum pamong kampung dimanfaatkan caleg untuk membujuk warga mendukungnya. Tidak ketinggalan, pamong tersebut juga menitipkan uang dari caleg kepada

Foto: Towo/Kupas Tuntas

TEMUKAN POLITIK UANG - BAWASLU Lampung Tengah menemukan pembagian amplop yang berisi uang yang dilakukan oleh tim sukses seorang caleg, Senin (15/4).

warga yang usai dikunjungi.

Seorang warga di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, sempat kaget saat didatangi seorang

pamong kampung hanya untuk minta mendukung seorang caleg >> Baca

Politik Hal 9

KPK Temukan Daftar Nama Pemesan Proyek

BACAKAN NOTA PEMBELAAN - ZAINUDIN Hasan membacakan nota pembelaannya (Pledoi) dalam persidangan lanjutan perkara suap fee proyek Dinas PU-PR Lamsel di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (15/4).

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

Zainudin Hasan Akui Terima Uang Proyek ď Ž Bantah Telah Melakukan Pencucian Uang Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BUPATI Lamsel non aktif Zainudin Hasan mengakui telah menerima sejumlah uang dari fee proyek di Dinas PU-PR Lamsel. Namun, mantan Ketua DPW PAN Lampung ini mem-

bantah telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pernyataan itu disampaikan Zainudin Hasan saat membacakan nota pembelaannya (Pledoi) dalam persidangan lanjutan perkara suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan

(Lamsel) di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (15/4).

Di depan hadapan majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawaty itu, Zainudin Hasan menyampaikan rasa bersalahnya. Namun, dia menyanggah se l u r u h k e t e r a n g a n A g u s Bhak ti Nugroho (Agus BN) terdakwa lainnya dalam per-

kara yang sama.

Menurut Zainudin, apa yang dikatakan Agus BN bahwa dirinya telah melakukan pencucian uang dengan nominal yang begitu besar hingga dicatat oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se>> Baca

BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti daftar nama pejabat yang memesan proyek di lingkungan Pemkab Mesuji. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus fee proyek di Kabupaten Mesuji dengan terdakwa Kardinal dan Sibron Azis selaku penyuap Bupati Mesuji nonaktif Khamami di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (15/4).

Sidang kali ini menghadirkan empat orang saksi, yakni Andre Alrendra sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mesuji, Yoga Sailendra Kabid Pendidikan Mesuji, Jefri Herlangga sebagai anggota ULP sekaligus Kasi Prasarana di Dinas Kesehatan, dan Herli Edison anggota Pokja ULP. Ketua majelis hakim Novian Saputra memulai sidang dengan menanyakan profil para saksi, yang dilanjutkan pertanyaan teknis penetapan para kontraktor pemenang tender proyek di Dinas PUPR Mesuji.

Setelah itu, hakim juga mempertanyakan temuan KPK tentang daftar nama calon kontraktor yang menggarap proyek di Mesuji. Saat ditanyakan kepada para saksi, dikatakan bahwa daftar nama tersebut sejak awal sudah diterima atas usulan terdakwa Kardinal. Namun, saksi Jefri mengaku tidak tahu menahu mengenai detailnya. "(Daftar itu) benar yang mulia. Tapi saya tidak tahu menahu mengenai itu, saya dapat dari Pak Kardinal," ujar Jefri Herlangga di hadapan majelis hakim.

Mendapat jawaban itu, hakim menilai saksi berkata tidak jujur. Anggota majelis hakim Jaini Basir menyebut bahwa perihal adanya daftar nama itu sudah menjadi rahasia umum dalam permainan paket proyek.

Zainudin Hal 9

>> Baca

KPK Hal 9

Kemenhub Bantu 7 Kapal Pelra ke Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TANDATANGANI - PENANDATANGANAN naskah perjanjian dan berita acara serah terima hibah kapal Pelra tahun anggaran 2018 di Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4).

Bung Kupas ...

Dengar Hati Nurani MESKIPUN politik uang semakin masif dilakukan sejumlah caleg, warga harus tetap punya pendirian dan prinsip dalam menentukan pilihannya pada 17 April 2019. Jangan hanya garagara uang puluhan ribu hingga ratusan ribu, lalu suara rakyat bisa digadaikan selama lima Zainal Hidayat, SH tahun ke depan. Rakyat harus mulai berpikir logis dan kritis, dalam menentukan figur wakilnya di parlemen.

Rakyat harus mulai berpikir cerdas untuk memilah dan memilih para calon legislatornya. Apalagi, jika ia adalah legislator petahana. Tentu rakyat sudah bisa memberikan penilaian bagaimana kinerjanya selama lima sebelumnya. Dan apakah yang bersangkutan masih layak untuk dipilih kembali atau tidak?

Memahami rekam jejak para calon sebenarnya tidak sulit. Apalagi, jika para caleg itu sehari-hari bisa dilihat dan diperhatikan sepak terjangnya. Misalnya yang paling gampang, apakah selama ini caleg itu bisa hidup bermasyarakat dengan para tetangganya. Lalu, apakah yang bersangkutan selama ini juga sering berbaur >> Baca

Dengar Hal 9

PROVINSI Lampung mendapat hibah Kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) sebanyak 7 unit dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Jumlah bantuan itu merupakan yang terbanyak diberikan Kemenhub dibandingkan provinsi lain.

Penyerahan hibah ditandai de-

ngan penandatanganan naskah perjanjian dan berita acara serahterima hibah kapal Pelra tahun anggaran 2018 yang dilakukan Gubernur Lampung diwakili Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Syahbandar Utama

Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/4).

Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Yudi Hendra Pasaribu menjelaskan, hibah kapal Pelra untuk itu Provinsi Lampung itu nantinya akan diteruskan ke Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat, >> Baca

Kemenhub Hal 9

Ruwa Jurai ď Ž Perlancar Transportasi Kafilah MTQ di Tubaba

PT Hutama Karya Buka Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Dalam rangka mendukung kelancaran transportasi para kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 tingkat Provinsi Lampung di Tulangbawang Barat (Tubaba) pada 26 April-3 Mei 2019, PT Hutama Karya akan membuka jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERWAKILAN PT Hutama Karya (HK) Armansyah Lubis mengatakan, saat ini kondisi jalan tol sedang dalam operasional pembangunan fisik, sehingga para peserta dan undangan MTQ yang hendak melewati jalan tol harus berhati-hati.

"Namun jalan tol siap untuk dilalui para peserta MTQ. Hanya harus tetap berhatihati karena jalan tol masih dalam tahap pembangunan," ujar Armansyah usai rapat tentang penggunaan sementara jalan tol di Ruang Rapat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Senin (15/4).

Sementara Asisten I Bidang Pemintahan dan Kesra

Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Agus Subagyo mengungkapkan, pemanfaatan jalan tol Terbanggi Besar-Pema>> Baca

PT Hal 9

BERI PENJELASAN - ASISTEN I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Tubaba Agus Subagyo memberi penjelasan terkait penggunaan sementara jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, kemarin.

Foto: Erik/Kupas Tuntas

2

Selasa, 16 April 2019

BANDAR LAMPUNG STAN TERPASANG RATUSAN tenda stan untuk perhelatan Lampung Fair 2019 sudah terpasang di area PKOR Way Halim, Senin (15/4).

Rencananya, LF 2019 akan dibuka pada 19 April mendatang.

Terkendala Anggaran, Lamtim Absen di LF 2019

Foto : Tampan/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Wakil Gubernur Ingatkan Pentingnya Budaya Literasi Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri mengingatkan pentingnya meningkatkan kemampuan membaca (literasi) di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

Bachtiar menjelaskan, seorang pemimpin juga harus membudayakan literasi membaca, karena membaca itu sangat penting untuk kemajuan bangsa.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) “BAHKAN seorang sarjana ketika ia berhenti membaca, maka saya ragu apakah ia masih seorang sarjana.

Hal ini karena ketika seseorang sering membaca, maka ia mampu menjadi pemimpin yang banyak ilmu dan tentu bertalenta," jelas Wagub saat menyampaikan kuliah umum Latihan Kepemimpinan Management Mahasiswa (LKMM) di STKIP Muhammadiyah, Kotabumi, Lampung Utara, Senin (15/4).

Untuk membentuk pemimpin di era industri 4.0, jelas Wagub Bachtiar, kunci awalnya adalah bagaimana membentuk bangsa ini dengan menjadikan budaya literasi membaca sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap orang. “Kunci utamanya menjadi pemimpin adalah

dengan membudayakan literasi membaca," jelasnya.

Oleh karena itu, salah satu upaya Pemprov Lampung dalam mendukung budaya literasi membaca adalah dengan membangun perpustakan modern. Saat ini, Pemprov Lampung tengah membangun perpustakan modern dalam menumbuhkan minat baca masyarakat Lampung. “Untuk dapat bersaing, tidak ada kata lain, kita harus mempu meningkatkan dan mengembangkan minat baca kita," ujar Bachtiar.

Dalam kuliah ini, Bachtiar juga menuturkan tiga syarat kepemimpinan di era Revolusi Industri 4.0. Yaitu seorang pemimpin harus mampu menjadi guru, teman, dan pelayan.

“Seorang pemimpin harus mampu menjadi guru artinya pemimpin itu harus berilmu dan berkarakter. Pemimpin sebagai teman berarti menjadi sosok pemimpin yang baik dan tidak

sombong. Dan pemimpin sebagai pelayan berarti sosok pemimpin yang harus memberikan teladan, pemimpin yang rendah hati, dipercaya, dan bertanggungjawab," tandasnya.

Hal serupa diungkapkan Asisten Perekonomian Pembangunan Kesra Pemkab Lampung Utara, Toto Sumedi. Bahwa pemimpin haruslah berkarakter. Sebagai pemimpin yang berkarakter, menurut Toto, hendaknya disertai tindakan dan perilaku yang cerdas, yaitu

dengan banyak membaca dan mempelajari berbagai referensi disiplin ilmu.

“Generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa harus memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, mempunyai keterampilan teknis dan kecakapan hidup yang memadai.

Serta memiliki jiwa kepemimpinan untuk membangun kemandirian bangsa dengan banyak membaca dan mempelajari dari berbagai sumber referensi," jelasnya. (Erik)

(Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi Lampung bersama Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Provinsi Lampung terus meningkatkan tata kelola rumah sakit yang baik (goodclinical governance) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, saat mewakili Gubernur M. Ridho Ficardo membuka acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Arsada Provinsi Lampung, di Hotel Horison, Bandar Lampung, Sabtu (13/4). Menurutnya, goodclinical governance harus me-

nerapkan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, hingga akreditasi RS. “Untuk itu, saya berharap melalui rapat kerja wilayah Arsada ini dapat mencatat semua permasalahan untuk dicari akar permasalahannya," ujar Taufik.

Menurut Taufik, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif.

“Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara pemilik rumah sakit baik pemerintah maupun

(Kupas Tuntas)

Foto : Ist

TERIMA PLAKAT - WAKIL Gubernur Lampung, Bachtiar Basri menerima plakat dari pihak STKIP Muhammadiyah, Kotabumi usai menyampaikan kuliah umum di kampus tersebut, Senin (15/4).

swasta, direktur rumah sakit, dan kepala unit kerja pelayanan.

Serta para stakeholder dalam mengoptimalkan pelayanan prima kepada pasien," jelasnya.

Taufik menjelaskan rumah sakit sebagai salah satu pilar utama dalam penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat harus mampu menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel. Dengan mengutamakan peningkatan produktifitas, efisiensi dan efektivitas.

“Hal tersebut menjadi dasar dari instansi Pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang mana salah satunya adalah pelayanan kesehatan pada rumah sakit

pemerintah," jelasnya.

Sementara, Ketua Arsada Lampung, dr Torry menjelaskan kegiatan Rakerwil Arsada ini dalam rangka menguatkan kelembagaan dan tata kelola rumah sakit di Provinsi Lampung. “Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi seluruh rumah sakit di Provinsi Lampung dalam rangka menyamakan dan menguatkan kelembagaan dan tata kelola Rumah sakit. Baik itu Rumah sakit Provinsi, maupun Rumah sakit kabupaten/kota," ujar Torry.

Dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola rumah sakit, yang harus diperhatikan yaitu penguatan di bidang SDM, peningkatan sarana dan prasarana RS, dan peningkatan manajemennya. (Erik)

PUPR Siapkan Progam Magang untuk 6.000 Mahasiswa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIRJEN Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Kemenristekdikti, menyiapkan program mahasiswa magang pada proyek infrastruktur. Yaitu memberikan fasilitas akses kepada 6.000 mahasiswa perguruan tinggi dan politeknik di seluruh Indonesia untuk magang di proyek-proyek yang dilakukan oleh BUJK.

“Pemerintah juga memiliki inovasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat sertifikasi yang berbasis online, yaitu Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA Konstruksi. Dimana adik-adik (mahasiswa) bisa mengaksesnya dengan mudah, murah dan efektif,” ujar Syarif saat dalam Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Bidang Jasa Konstruksi di Unila, belum lama ini.

“Pemerintah juga memiliki inovasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat sertifikasi yang berbasis online, yaitu

Listrik Padam, Rapat Pemprov Pindah Tempat Bandar Lampung

Pemprov dan Arsada Tingkatkan Tata Kelola Rumah Sakit Bandar Lampung

PEMERINTAH Kabupaten Lampung Timur dipastikan akan absen pada perhelatan Lampung Fair 2019 lantaran tidak ada dana. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu Pemda Lamtim, Heri Alfasa mengatakan, jadwal perhelatan Lampung Fair yang tahun ini dipercepat membuat Pemkab Lamtim terkendala di anggaran.

Menurut dia, biasanya anggaran untuk pelaksanaan Lampung Fair tersebut dianggarkan pada APBD perubahan. “Pekan Raya Lampung (LF) biasanya dilakukan pada akhir tahun, antara bulan Oktober sampai Desember.

Karena tahun ini dipercepat, kita terkendala pada anggaran,” kata dia, Senin (15/4).

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan Lamtim tidak berbartisipasi. Di antaranya karena faktor persiapan, kemudian pelaksanaannya bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Lamtim pung Timur yang juga akan melakukan beberapa event kegiatan. “Karena tidak bisa ikut dalam pelaksanaan Pekan Raya Lampung 2019 ini, kami sudah mengirim surat

Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA Konstruksi. Dimana adik-adik (mahasiswa) bisa mengaksesnya dengan mudah, murah dan efektif,” ujar Syarif.

Dalam mendorong kesiapan kompetensi tenaga kerja konstruksi, KemenPUPR terus meningkatkan kompetensi SDM bidang konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang telah dicanangkan sejak Oktober 2017. Syarif mengatakan, selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja

konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan lulusan perguruan tinggi dan politeknik mendapat pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Program ini juga untuk memenuhi jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Indonesia.

Berdasarkan data LPJKN per April 2019, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru sebesar 627.500 orang yang terdiri dari 429.588 orang tenaga terampil dan 197.892 tenaga ahli atau sekitar 7,6 % dari total jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang. (Rls)

ke Gubernur Lampung pada, Jumat (12/4) lalu,” ujarnya.

Adapun, pembukaan LF 2019 dijadwalkan pada 19 April mendatang, artinya tinggal 4 hari lagi. Pantauan Kupas Tuntas di area PKOR Way Halim, Senin (15/4), sudah terpasang ratusan tenda stan, mulai dari pintu masuk di Jalan Sukarno-Hatta hingga pintu masuk Jalan Sultan Agung.

Beberapa wahana permainan juga sudah mulai terpasang. Selain itu, pintu masuk PKOR dari arah Sultan Agung juga sudah ditutup. Pengunjung hanya bisa masuk dari bypass.

Kemudian di beberapa gedung olahraga mulai dari gedung KONI, Hall A, B, dan C juga sudah disiapkan lokasi stan.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menegaskan pelaksanaan LF 2019 harus sesuai jadwal. Karena jangan sampai jadwal LF ini masuk di bulan suci Ramadhan pada awal bulan Mei. “Karena yang penting saya kasih perhatiannya jangan event Lampung Fair itu masuk di bulan Ramadhan. Karena kalau di bulan Ramadhan kita akan dapat serangan loh, bisa jadi masalah," ujar Ridho.

Kegiatan LF 2019 ini, kata Ridho, setidaknya harus selesai di H-2 Ramadhan untuk menghormati ibadah umat muslim di Lampung. (Tampan)

PEMADAMAN listrik yang terjadi pada Senin (15/4) membuat beberapa rapat di lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung harus berpindah tempat. Pasalnya, saat listrik padam, kondisi genset di kantor Pemprov juga rusak.

Seperti rapat yang digelar di ruang Abung Gedung Balai Keratun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan agenda penyususnan Pergub RZWP3K Provinsi Lampung. Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu sontak dihentikan ketika listrik padam. Namun setelah tidak ada kepastian selama 15 menit sejak lampu padam, rombongan peserta rapat akhirnya meninggalkan ruangan dan berpindah rapat ke Kantor DKP Provinsi Lampung.

Salah satu petugas di Gedung Balai Keratun mengungkapkan, kondisi genset tidak mendukung lantaran accu pada genset tidak berfungsi. “Iya pindah ke kantor DKP, genset-

nya gak bisa karena accu-nya soak, jadi nggak connect dianya," ucap petugas yang enggan menyebutkan namanya.

Menurutnya, genset yang berada di dekat lokasi parkiran Balai Keratun itu berfungsi untuk membantu pada tiga gedung di lingkungan Pemprov ketika terjadi gangguan listrik. “Itu di gedung DPRD sama gedung Gubernur padam juga. Jadi dipindah semua rapatnya, gensetnya rusak," katanya.

Namun setelah beberapa menit, akhirnya genset yang tadinya rusak berhasil diperbaiki dan dapat membantu penerangan pada ketiga gedung tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Lampung Junarwin menjelaskan, padamnya listrik tersebut diakibatkan adanya gangguan Jaringan Tegangan Menengah (JTM). “Kabel MVTIC terkelupas sehingga mengakibatkan beradunya phasa versus phasa yang terjadi di Jalan antara kantor Pemprov Lampung ke kantor Polda Lampung. Sudah dilakukan manuver pembebanan untuk penormalan," jalasnya. (Erik)

DKP Rancang Pergub Zonasi Wilayah Pesisir Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung tahun 2018-2038. Draf Pergub tersebut merupakan turunan dari Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis berharap DKP memiliki banyak saran dan pendapat dalam menetapkan suatu draf Pergub. “Kalau bicara masalah substansinya memang ada di DKP, tetapi terkait redaksionalnya pada Biro Hukum yang akan menyusunnya. Harapan

kita setelah Pergub ini selesai secara profesional semakin mempermudah terkait perizinan masalah zonasi wilayah peisir dan pulau-pulau kecil," ujar Hamartoni usai rapat perancangan Pergub RZWP3K, di Balai Keratun, Senin (15/4).

Dikatakannya, untuk tenggat waktu penyelesaian Pergub ini tergantung pada kecepatan dari tim yang menyusun untuk diusul. Di sisi lain Plt. Kepala DKP Provinsi Lampung Toga Mahaji mengatakan Pergub tentang RZWP3K adalah untuk kepastian hukum. Ada pun beberapa poin dalam Pergub itu yakni terkait persyaratan perizinan, reklamasi, dan konservasi.

“Diharapkan ada masukan dari seluruh stakeholder nanti dirangkum untuk Pergub itu, makanya sekarang ini lagi dibahas. Setelah itu terbentuk baru kita sosialisasikan ke seluruh elemen," kata Toga. (Erik)

Selasa, 16 April 2019

BANDAR LAMPUNG OLAHRAGA

3

PEMILU 2019

Teknokrat Boyong Lima Medali Emas BANDAR LAMPUNG - ATLET Taekwondo Universitas Teknokrat Indonesia kembali mengukir prestasi di tingkat nasional.

Kali ini UKM taekwondo Teknokrat dari enam atlet yang dikirim, semua meraih medali.

Lima atlet memborong lima medali emas dan satu medali perunggu, dalam Prasmul Olympics 2019 Universitas Prasetya Mulya, yang berlansung sejak 13-14 April 2019, di Universitas Prasetya Mulya Olympic BSD Tangerang. “Alhamdulillah, atlet UKM Taekwondo Universitas Teknokrat Indonesia meraih lima medali emas dan satu medali perunggu,” kata dosen pembimbing, Eko Bagus Fahrizqi, Minggu (14/4) malam.

Menurut Eko, lawan-lawan yang dihadapi cukup sulit karena beberapa di antaranya merupakan kampus dengan UKM Taekwondo yang terkenal bagus, dan para anggotanya merupakan atlet yang kemampuannya tidak bisa diremehkan.

“Beberapa UKM Taekwondo cukup kuat, antara lain, perwakilan dari Universitas Budi Luhur, Kampus Trisakti, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE). Lawan yang kami hadapi ada yang jam terbangnya sudah jauh, kayak atlit PON juga altet-altet yang hebat,” ujarnya.

Meskipun mendapatkan lima medali emas dari enam emas yang diharapkan, kata Eko, namun prestasi tersebut sudah melebihi yang ditargetkan. Sebab, atlet taekwondo Universitas Teknokrat Indonesia baru pertama mengikuti Kejuaraan di Prasetya Mulya Olympic. “Untuk kedepannya, kita mengharapkan atlet UKM Taekwondo Teknokrat akan lebih berprestasi lagi di Kejuaraan Tingkat Nasional maupun Internasional. Sebab pihak kampus sudah mendukung kebutuhan mahasiswanya untuk bersaing dan berprestasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, lima atlet Taekwondo UKM Teknokrat yang meraih medali emas yaitu Keki Atika Situmorang Prodi Pendidikan Olahraga, Kyurugi Kelas Welter Under 67 Kg Senior Putri. Shelly Meliza Putri Prodi Pendidikan Olahraga mendapatkan medali EmasKyurugi kelas Feather Under 59 Kg Senior Putri.

Selanjutnya, Riska Rahmalia Prodi Pendidikan Olahraga, medali Emas-Kyurugi kelas Bantam Under 51 Kg Senior Putri. Riski Fernando Prodi Teknik Komputer, medali Emas-Kyurugi kelas Feather Under 67 Kg Senior Putra.

Kemudian, Eksa Riyanda Prodi Informatika, medali EmasKyurugi kelas FIN Under 54 Kg Senior Putra. Sedangkan Jelita Cahya Ningrum Prodi Pendidikan Olahraga meraih medali Perunggu-Kyurugi Kelas FIN Under 47 Kg Senior Putri. (Rls)

Memilih Dua Kali Bisa Dipidana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengimbau kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih untuk tidak mencoblos dua kali, sebab hal tersebut melanggar aturan yang berlaku.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) IMBAUAN tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, saat rapat koordinasi bersama stakeholder terkait di Hotel Sheraton, Senin (15/4).

“Pemilih yang nyoblos lebih dari satu kali bisa dipidana, karena hal itu merupa-

kan suatu pelanggaran,” tegas Fatikhatul Khoiriyah.

Khoir sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menggunakan C6 milik orang lain untuk mencoblos. Karena hal tersebut masuk dalam pelanggaran Pemilu yang diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2017.

“Ancaman pidananya paling lama satu tahun enam

bulan dan denda maksimal Rp18 juta,” jelasnya.

Penegasan itu diungkapkan Khoir menanggapi terkait adanya laporan ke Bawaslu Lampung yang mengatakan bahwa ada warga yang mendapatkan C6 atau surat undangan untuk mencoblos di TPS lebih dari satu serta juga warga yang telah meninggal mendapatkan C6.

“Jadi, kalau ada warga yang telah meninggal dunia tapi mendapatkan C6, nama yang bersangkutan memang tidak bisa dicoret dalam DPT. Misalnya, penetapan DPT tersebut pada bulan Januari, nah ada warga yang masuk DPT

meninggal pada bulan Februari, maka dipastikan warga tersebut sudah masuk dalam DPT dan tidak bisa dicoret dari DPT, hanya diberi tanda. Kecuali yang bersangkutan meninggal sebelum ditetapkan dalam DPT, maka wajib untuk dicoret," terangnya.

“Jadi sekali lagi saya mengingatkan, jika ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, itu dapat dikenakan pidana. Dan apabila ada masyarakat yang melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang dan juga dikenakan pidana," tegasnya lagi. (Sule) RAKOR - KETUA Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, memberikan sambutan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama stakeholder terkait, guna membahas pengawasan dalam Pemilu 17 April 2019, di Hotel Serthon, Senin (15/4).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

KRIMINAL

Karyawan Nyambi Pengedar Sabu BANDAR LAMPUNG - SEORANG karyawan di salah satu Wisma di Kabupaten Lampung Selatan bernama Andry (39), diciduk Tim Opsnal Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dari tangan pelaku yang merupakan warga Jalan Imam Bonjol, Langkapura, Bandar Lampung, ditemukan narkoba jenis sabu siap edar sebanyak delapan bungkus kecil dan satu buah timbangan digital serta seperangkat alat isap sabu atau bong.

Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen, mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat. Dari informasi tersebut, polisi langsung memburu pelaku. “Pelaku ini (Andry) diduga sering mengedarkan narkoba,” kata Shobarmen, Senin (15/4). Dikatakan Shobarmen, pelaku ditangkap di Jalan R.A. Basyid Gang Kelapa 3 Kelurahan Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis (11/4) lalu sekitar pukul 04.00 WIB. “Dia ini karyawan Wisma Ataraxis di Lampung Selatan. Barang bukti (Narkoba) ditemukan di dalam tas milik pelaku,” jelasnya.

Saat ini, kata Shobarmen, pelaku telah ditahan di Mako Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

“Masih kita kembangkan dari mana asal muasal barang itu (Sabu) dia dapat. Dan juga kita dalami apakah dia ini mengedarkan di tempat kerjanya atau nggak,” tandasnya. (Oscar)

Foto: Ist

MULAI DIBERSIHKAN - PASAR Smep di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung, mulai dibersihkan dengan mengangkat sampah-sampah dari lubang menggunakan eksavator, Senin (15/4).

17 April, Bank Mandiri Tetap Buka Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MESKIPUN dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.10 tahun 2019, bahwa Hari Pemungutan Suara Pemilu 2019 pada 17 April sebagai Hari Libur Nasional, Bank Mandiri tetap akan beroperasi untuk melayani nasabahnya.

Vice President Bank Mandiri Area Bandar Lampung, Gunawan Edi Sasongko, mengatakan, pelayanan diberikan melalui tiga kantor cabangnya yang berada di Jalan Kartini Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kotabumi Lampung Utara.

“Berdasarkan Keppres, memang ditetapkan sebagai libur nasional. Tapi, tiga kantor cabang kami akan tetap beroperasi dengan pelayanan terbatas untuk nasabah,” kata Edi, Minggu (14/4).

Dikatakan Edi, bahwa pe-

layanan terbatas tersebut akan berlangsung selama tiga hari. Yakni pada 17, 18, dan 19 April 2019. Dimana, pada tanggal-tanggal tersebut, pihaknya hanya memberikan pelayanan tertentu pada nasabah, seperti penyetoran uang dan lain-lain.

“Pada 19 April pun merupakan tanggal merah. Jadi selama Rabu sampai Jumat, kita hanya akan memberikan pelayanan terbatas di tiga kantor cabang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lampung, Budiharto Setyawan, mengatakan, KPw BI Lampung tidak beroperasi pada 17 April 2019.

“Karena telah ditetapkan sebagai libur nasional, maka kami juga libur, sebab kita ingin ikut menyukseskan jalannya pemilu. Supaya tidak ada alasan untuk tidak ikut menyalurkan hak suara,” tandasnya. (RL)

Ekspor-Impor Lampung Alami Penurunan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis hasil eksporimpor yang mengalami penurunan pada bulan Maret 2019.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Lampung, Riduan, menyebutkan, bahwa nilai impor Provinsi Lampung bulan Maret 2019 sebesar USD146,50 juta dibanding Februari 2019 sebesar USD155,20 juta. Sedangkan nilai ekspor pada bulan Maret 2019, sebesar USD220,06 juta atau 10,54 persen, turun dibanding bulan Februari 2019 sebesar USD245,99 juta.

“Untuk nilai impor pada bulan Maret 2019, masih lebih rendah USD81,57 juta atau 35,77 persen dibanding Maret 2018 yang tercatat USD228,07

juta. Sementara nilai ekspor juga turun sebesar USD86,19 juta atau 28,14 persen jika dibandingkan ekspor Maret 2018 sebesar USD305,25 juta,” jelas Riduan saat merilis data ekspor dan impor Lampung per Maret 2019 di kantor BPS setempat, Senin (15/4).

Riduan membeberkan, bahwa barang impor yang mengalami penurunan, yaitu binatang hidup sebesar 10,66 persen. Sedangkan barang ekpsor yang mengalami penurunan, di antaranya bubur kayu/pulp (24,53 persen), lemak dan minyak hewan/ nabati (21,90 persen), kopi, teh, rempah-rempah (19,05 persen), serta ampas/sisa industri makanan (9,37 persen).

Sementara itu, Kepala seksi Niaga dan Jasa BPS Lampung, Nasrulloh Arsyad, menambahkan, untuk neraca

perdagangan luar negeri Provinsi Lampung, mengalami surplus sebesar USD73,56 juta pada bulan Maret 2019. Meski demikian, lanjutnya, surplus yang dialami bulan ini, tidak sebesar bulan sebelumnya yang tercatat USD90,87 juta.

“Ekspor lemak dan minyak hewan/babati kalau dilihat dari bulan ke bulan terus menurun. Bulan sebelumnya sempat turun 18 persen dan sekarang turun lagi 20 persen, padahal termasuk komuditi primadona,” paparnya.

Menurutnya, penurunan ini dikarenakan adanya kebijakan protektif dari negara Uni Eropa, untuk membatasi masuknya lemak dan minyak hewan/babati masih terus berlanjut hingga saat ini. Sebab, negaranegara tersebut sedang mengembangkan minyak alternatif dari bunga matahari.

“Untuk mengantisipasinya, maka kita harus melakukan terobosan dengan mencari negara tujuan ekspor baru.

Pasalnya, akan sulit diandalkan kalau hanya mengekspor ke negara tujuan tradisional di Uni Eropa saja,” terangnya.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung di bulan Maret 2019, antara lain India mencapai USD39,87 juta, Tiongkok USD22,49 juta, Amerika USD21,97 juta, Korea Selatan USD15,39 juta dan Pakistan USD11,86 juta.

“Saat ini negara baru yang menjadi tujuan ekspor Provinsi Lampung, hanya Korea Selatan dan Pakistan. Sedangkan negara lainnya merupakan negara-negara yang memang sudah menjadi langganan ekspor Lampung sebelumnya,” pungkasnya. (Erik)

KPPS Rumah Sakit Harus Jemput Bola Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROSES pencoblosan Pemilu 2019 di rumah sakit yang dibangun di sekitaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berbeda dengan TPS lainnya.

Pasalnya, Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) harus menjemput bola atau mendatangi pasien-pasien keruang perawatan.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, mengatakan, tidak ada TPS khusus untuk pasien rumah sakit, tetapi TPS yang ada di rumah sakit merupakan TPS serupa yang ada di tempat lain, hanya saja didirikan di halaman rumah sakit atau lingkungan rumah sakit.

"Nanti prosenya juga sama, apabila pasien di rumah sakit bisa jalan, yah datang ke TPS, tetapi apabila pasien yang tidak bisa jalan, maka KPPS yang datangi ke ruang perawatan atau jemput bola," ujar Nanang usai memberikan materi di kegiatan rapat tekhnis pemilihan di Rumah Sakit Advent, Senin (15/4).

Nanang menjelaskan, untuk keluarga yang menunggu juga bisa memproses pindah memilih. Dengan cara mengurus A5 di KPU kabupaten/kota, di mana rumah sakit atau TPS yang didirikan di sekitar rumah sakit.

"Idealnya mengurus A5 itu H-1 pencoblosan, sehingga KPU bisa mengurus surat suara yang kurang di rumah sakit berapa, tetapi apabila memang terpaksa betul, misalnya masuk rumah sakitnya pagi saat pencoblosan masih bisa dibantu," terangnya.

Dikatakan Nanang, mulai dari sekarang sudah bisa didata, dengan syarat surat suara ada, atau manajemen pengiriman surat suara di KPU selesai.

Karena pemilih di rumah sakit pasti melebihi DPT. “Misalnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek ada dua TPS dengan total pemilih 75, dengan masing DPT di TPS satu ada 37 pemilih dan TPS dua ada 38 pemilih itukan DPT-nya. Tapi orang-orang yang ada di sekitar rumah sakit seperti pegawai rumah sakit, pasien yang ber-

asal dari luar kelurahan TPS tersebut pasti melakukan pindah memilih,” jelasnya.

"Nah tentu harus dipersiapkan surat suaranya, oleh karena itu kenapa di saat hari H pindah memilihnya sulit, karena kita harus memberikan surat suara yang sesuai dengan dapilnya, misalnya Bandar Lampung ini kan dapil 1, maka surat suaranya pasti akan berkurang karena berbeda dapilnya, inilah yang harus dipahami kepada pemilih yang pindah," tandasnya. (Sule)

Foto: Sule/Kupas Tuntas

BERI MATERI - KETUA KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, memberikan materi dalam kegiatan rapat tekhnis pemilihan di rumah sakit Advent, Senin (15/4).

4

Selasa, 16 April 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu : Tutor Manalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin (Ka. Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro).

Mesuji: Gusti.

Pracetak: Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak),Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. SekretarisRedaksi: Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

StafOnline: Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas.

Pemasaran: Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security :Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Pemkab Lambar Berangkatkan 100 Jamaah Umroh Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) kembali memberangkatkan warganya umroh gratis bagi umat muslim ke tanah suci. Program ini merupakan program lanjutan Bupati sebelumnya, Mukhlis Basri.

Kabag Kesra pada Sekretariat Pemkab Lambar, Safaruddin mengatakan, bahwa tahun ini pihaknya kembali memberangkatkan 100 jamaah umroh secara gratis ke tanah suci.

"Kuotanya masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 100 orang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, iman masjid bahkan bagi ASN dan tenaga honorer yang berprestasi pun juga ada," kata Safaruddin, Senin (15/4).

Dijelaskan Safarudin, pihaknya tidak hanya memberangkatkan umat muslim saja melainkan non muslim seperti agama Budha, Hindu, katolik, dan Protestan yang masing 2 orang.

"Sebetulnya kita menar-

getkan pemberangkatan sebelum puasa, tapi karena hingga saat ini pembuatan Paspor pun belum 100 persen, jadi kemungkinan besar setelah lebaran, sedangkan sekarang pemerintah Arab saudi sudah menerapkan aturan baru dimana jamaah umroh wajib Biometrik terlebih dahulu," jelasnya.

"Bagi masyarakat yang ingin umroh bersama rombongan Pemda yang di biayai dengan APBD bisa biaya mandiri dengan nilai Rp 28juta per orang. Jadi kalau ada yang minat bisa menghubungi bagian Kesra. Dari pada dengan trevel lain dihawatirkan tertipu atau tertunda," tambahnya.

Namun lanjutnya, pemberangkatan jemaah umroh kali ini sedikit terkendala Rekam Biometrik. Akibatnya kemungkinan pemberangkatan tertunda hingga selesai hari raya idul fitri Juni mendatang.

"Program ini sudah berjalan sejak periode pertama Pak bupati sebelumnya pada tahun 2008 silam, artinya sudah 12 tahun kita memberangkatkan warga umroh gratis dengan jumlah 1200 lebih," tandasnya. (Iwan)

PEMILU

Bawaslu Awasi Potensi Serangan Fajar PESISIR BARAT - MENGANTISIPASI politik uang atau yang biasa disebut serangan fajar jelang Pemilu 17 april 2019, Bawaslu Pesisir Barat (Pesibar) terus melakukan pengawasan.

Ketua Bawaslu Pesibar, Irwansyah mengatakan, pihaknya berupaya melakukan antisipasi agar pelanggaran pemilu tidak terjadi, meski potensi kecurangan tersebut tetap ada.

"Pertama kami mengedepankan pencegahan. Melalui surat ke Parpol agar tidak ada money politik, kampanye diluar jadwal, dan hal-hal yang dilarang lainnya termasuk penertiban APK. Kami instruksikan hingga jajaran paling bawah di pekon-pekon agar melakukan patroli, hinggga pengawasan keliling wilayah," ujarnya.

"Kepada masyarakat siapa tahu ada yang kumpul-kumpul, bagibagi sembako, money politik dan pelanggaran pemilu lainnya.

Potensi pasti ada, makanya kami lebih mengedepankan pencegahan. Diupayakan gak muncul. Kami juga ada posko-posko pengaduan pelanggaran pemilu di tiap kecamatan, kami juga memasang spanduk spanduk berisi larangan dan sanksi pelanggaran pemilu," tambahnya.

Untuk wilayah seperti Wayharu di kecamatan Bangkunat, menurutnya, bukan hanya money politik, tetapi kerawanan akibat cuaca menjadi hal yang ikut diantisipasi pihaknya. (Nova/Rl)

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

BAWA LOGISTIK TPS - KPUPesibar membawa logistik TPS dari kecamatan menuju desa di Way Haru menggunakan gerobak sapi, Senin (15/4).

Foto : Nova/Kupas Tuntas

Angkut Logistik TPS Pakai Gerobak Sapi KPU Pesisir Barat (Pesibar) membawa logistik dari kecamatan menuju desa di Way Haru menggunakan gerobak sapi.

Pesisir Barat (Kupas Tuntas) KPU menilai gerobak sapi adalah transportasi paling aman untuk mengangkut logistik TPS. “Posisi sekarang ini curah hujan cukup tinggi, kalau pakai motor dikuatirkan kecelakaanm terpeleset atau jatuh, kalau jatuh takut rusak.

Karena itu kita berkoordinasi Panwascam, PPK, dan TPS 4 pekon di Way haru memutuskan menggunakan ge-

robak. Alat transportasi itu dinilai paling aman,” kata anggota KPU Pesisir Barat, Yulianto , Senin (15/4).

Pendistribusian logsitik dari kecamatan menuju Way Haru, menurut dia, dilakukan pada Minggu (14/4).

Saat ini posisi logistik mulai didistribusikan ke TPS masing-masing di Way Haru. “Tidak ada yang basah, atau rusak. Dalam perjalanan kemarin memang sudah dibungkus plastik semua, kita juga sudah menyiapkan satu kantong plastik besar sebagai tambahan kalau dalam perjalanan ada hal-hal tidak diinginkan. PPK dan Panwascam yang mengawasi sudah kembali keluar ke Bengkunat (kecamatan) sekitar pukul 14.00 WIB tadi,” tandasnya.

Perjalanan membawa logisitik menggunakan gerobak ini, kata Yulianto berlangsung sekitar 4-5 jam.

“Perjalanan dari Pasar Way Heni ke Pekon Bandar Dalam, empat sampai lima jam, kalau biasa pakai ojek 1,5 jam tapi ini menggunakan gerobak jadi lebih lama. Kita juga dibantu kepolisian sehingga pendistribusian logisktik berlangsung lancar,” pungkasnya.

Pengamanan kotak dan surat suara dari PPK ke PPS di beberapa pekon Wayharu tersebut oleh Polisi sektor Bengkunat.

Pengawalan yang dipimpin Kapolsek Iptu Ono Karyono ini mengatakan, medan yang yang sangat ekstrem dilalui. Anggota polsek Bengkunat Polres Lampung Barat

itu, jatuh bangun dalam mengawal surat suara di empat Pekon, dengan modal gerobak sapi dan jalan kaki.

"Tak hanya itu polisi dan rombongan petugas juga untuk sampai di empat pekon tersebut harus melintasi tepi pantai dan menyebrangi enam sungai atau muara tanpa jembatan hal tersebut di lakukan demi mengamankan kotak surat suara sampai ketujuan dengan keadaan aman dan nyaman" ujar Ono. Dilanjutkannya, modal transportasi ke empat pekon tersebut juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau roda dua harus menggunakan rantai.Kondisi pendistribusian makin parah dengan keberadaan jalan yang becek dan berlumpur akibat usai diguyur hujan. (Nova/Tl)

Bawaslu Pringsewu Panjat Pohon Untuk Turunkan APK Pringsewu (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu terus menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK). Hingga memasuki hari kedua ribuan APK telah ditertibkan.

Namun dalam penertiban APK khususnya yang berukuran besar, Bawaslu terkendala dikarenakan mobil crane milik Pemkab Pringsewu mengalami kerusakan.

"Mobil crane rusak jadi terpaksa kami memanjat pohon dan billboard untuk menurunkan APK," ujar Divisi Pengawasan Bawaslu Pringsewu Fajar Fakhlevi, Senin (15/4).

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

PANJAT POHON - DIVISI Pengawasan Bawaslu Pringsewu Fajar Fakhlevi memanjat pohon untuk menurunkan APK, Senin (15/4).

Menurut Fajar, penertiban APK pada hari kedua, dilakukan di Kecamatan Gadingrejo.

"Penertiban APK dibantu Pol PP, mulai pukul 10.00 WIB,

namun karena pukul 16.00 WIB hujan terpaksa kami hentikan dan besok akan kembali dilanjutkan," ungkap Fajar.

Sementara untuk besok

(hari ini ) Bawaslu akan menertibkan APK yang berukuran besar di Kecamatan Pringsewu (16 titik), Kecamatan Sukoharjo, Bandung Baru dan Banyumas.

"Penertiban APK di tiap Kecamatan juga dilakukan masing masing oleh Panwascam, Panwas Desa, di bantu Pengawas TPS," kata dia.

Fajar juga mengimbau kembali kepada caleg dan tim sukses agar tidak melakukan kampanye apalagi membagi bagi (uang, sembako, pakaian) saat masa tenang. "Kami akan terus melakukan pengawasan semaksimal mungkin salah satu kegiatan yang kami lakukan tidak bisa kami publikasikan takut bocor," tandas Fajar. (Manalu)

Kurangi Kemiskinan, Pemerintah Sinergi Dengan Swasta Lampung Barat (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati (Wabup) Lampung Barat (Lambar), Mad Hasnurin mengatakan bahwa sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar siap menfasilitasi, dan bersinergi dengan pihak swasta.

Hal tersebut disampaikanya saat audensi, dan sosialisasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan di Aula Kagungan dengan narasumber Saptarini yang merupakan Ketua Forum CSR Lampung, Selasa (15/4).

"Kita siap bekerjasama dan bersinergi dengan pihak swasta, tentunya dengan prinsip

BERI SAMBUTAN WABUP Lambar, Mad Hasnurin memberikan sambutan saat Audensi dan Sosialisasi bersama CSR di Aula Kagungan, Selasa (15/4).

Foto : Iwan/ Kupas Tuntas

kemitraan yaitu membangun kepercayaan, saling menghormati dan peduli," ungkapnya.

Ia berharap, kerjasama kemitraan dengan perusahaan melalui pogram CSR ialah program "zero waste", atau program yang bermanfaat bagi masya-

rakat seperti di bidang pemberdayaan masyarakat, konservasi, kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

"Melalui kesempatan ini dengan bantuan Forum Bersama CSR Lampung, kembali kami sampaikan bahwa kami siap bersinergi dan menjalin

kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak perusahaan dan perbankan baik yang ada di Lampung Barat maupun di Luar Lampung Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten ini," tandasnya. (Iwan)

Selasa, 16 April 2019

PESAWARAN - METRO - LAMTIM

5

Kapolres: 12 TPS di Pesawaran Rawan Kecurangan Kapolres Pesawaran, AKBP Popon Ardiyanto Sunggoro meminta kepada jajaran Polri dan TNI agar bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pengamanan Pemilu serentak 2019.

Pesawaran (Kupas Tuntas) HAL tersebut diungkapkan saat melaksanakan apel pergeseran pasukan Operasi Mantab Brata Krakatau dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara, di halaman Polres Pesawaran, Senin (15/4).

Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, juga dihadiri oleh Danbrigif 4 Marinir, dan Pabung Kodim 0421 Lampung Selatan, serta jajaran pejabat Polres Pesawaran.

Apel diikuti dua pleton Brimob Polda Lampung, dua

pleton Marinir Piabung, satu pleton Kompi Senapan A, dan personel Polres Pesawaran. Diantaranya polsek dan jajarannya.

"Personel TNI-Polri yang terlibat diharapkan dapat melaksanakan tugas secara optimal dalam mengamankan 1.481 yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesawaran," ungkapnya.

Popon mengungkapkan penempatan personel yang akan mengamankan TPS ini sudah sesuai dengan pola pengamanan berdasar tingkat kerawanan masing-masing TPS. "Dari 1.481 TPS yang ada di Kabupaten Pesawaran

terdapat TPS kurang rawan 1.467 TPS, TPS rawan 12 TPS, TPS sangat rawan 0 TPS, dan TPS khusus sebanyak dua TPS," ungkapnya.

Oleh karena itu lah dia menyampaikan kepada seluruh personil TNI-Polri supaya melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2019 agar merangkul dan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat.

Popon menekankan kepada seluruh personil supaya memedomani dan melaksanakan kesiapan fisik dan mental dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi.

Foto : Reza/Kupas Tuntas

APEL PENGAMANAN PEMILU - KAPOLRES Pesawaran AKBP Popon Ardiyanto Sunggoro saat menghadiri Apel Pergeseran Pasukan Ops Mantab Brata Krakatau 2018 dalam rangka Pengamanan tahap pungut dan hitung suara Pemilu pada jajaran Polres Pesawaran, di halaman Mapolres Pesawaran, Senin (15/4).

Sehingga, pesan dia, dapat menampilkan jati diri TNIPolri serta bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu.

"Hindari pelanggaran maupun penyimpangan yang dilakukan oleh personel TNI-Polri," ungkapnya. (Reza)

Polisi Bekuk Pelaku Curat di Sukaraja Pesawaran (Kupas Tuntas)

Foto : Ist

BERSIHKAN APK - BAWASLU Kabupaten Lampung Timur bersama Tim Terpadu sedang membersihkan APK di ruas jalan utama Lampung Timur, Senin (15/4).

Wabup Lamtim Pimpin Apel Persiapan Pemilu Lampung Timur (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari, pimpin apel persiapan pemilu 2019 di Kecamatan Margatiga, Senin (15/4).

Apel persiapan Pemilu tersebut diikuti oleh seluruh PPK, KPPS, Linmas dan seluruh perangkat desa di wilayah Kecamatan Margatiga.

Saat menyampaikan pengarahannya pada apel ter-

sebut, Wakil Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari, mengatakan pelaksanaan pemilu tinggal dua hari lagi atau tepaatnya dilaksanakan pada 17 April 2019. Kemudian segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pemilu tersebut termasuk logistik pemilu semuanya sudah siap.

Dengan semua kesiapan tersebut, Zaiful berharap, agar seluruh proses Pemilihan Umum dimaksud dapat berjalan dengan baik, Iancar tidak ada gangguan apapun mulai saat pelaksanaan hing-

ga selesai.

Karena itu seluruh petugas PPK dan KPPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

"Harus profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehingga tidak terjadi kecurangankecurangan yang dapat merugikan kita semua," kata Zaiful mengingatkan.

Zaiful juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur untuk bersama-sama datang ke TPS-TPS, pada 17 April 2019

guna menyalurkan hak suaranya.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lamtim untuk datang ke TPS didaerah masing sesuai dengan Formulir model C6, untuk menyalurkan hak suaranya. Salurkan hak suara sesuai dengan hati nurani masing-masing, karena satu suara kita sangat berharga untuk memajukan Indonesia umumnya da Kabupaten Lamtim khususnya pada lima tahun kedepan,” kata Zaiful.(Rls)

Tak Sesuai Target, F-PKS DPRD Pertanyakan Kinerja OPD Metro (Kupas Tuntas) KETUA Fraksi PKS DPRD Metro, Yulianto mempertanyakan kinerja OPD dalam mendukung visi Kota Metro, karena daya serap pembangunan tidak sesuai dengan target.

"Keterlibatan OPD dalam mendukung visi masih sangat kurang, bahkan nampak bekerja sendiri-sendiri. Ditambah lagi dengan adanya efisiensi biaya, sehingga

daya serapnya tidak sesuai dengan target," terangnya, Senin (15/4).

Ia juga menyoroti masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Sehingga sektor pendidikan tidak berjalan maksimal.

Hal senada diungkapkan Ratni Makarou anggota Fraksi PAN. Ia menilai, masih ada OPD yang belum berpartisipasi dalam mendukung dan menyukseskan

visi kota. "Kita pertanyakan seolah-olah hanya satu OPD saja, sementara OPD yang lainnya sibuk dengan program masing-masing," ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Achmad Pairin menuturkan, terkait beberapa OPD yang melakukan efisiensi biaya sehingga daya serapnya tidak sesuai target dikarenakan adanya penghematan biaya operasional kantor dan sisa seleksi umum (sisa tender).

Namun, walaupun daya

serap anggaran tidak se suai target, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mem pengaruhi kinerja OPD. "Kami telah berupaya untuk mensinergikan program dan kegiatan OPD dengan sasaran yang akan dicapai dalam tahun ter akhir RPJMD Kota Metro 2016-2022," tandasnya.

Menurutnya, semua OPD melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing saling berkolaourasi demi mewujudkan visi Kota Metro. (Tl)

Logistik Pemilu Paling Lambat H-1 di TPS Metro (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro memastikan logistik untuk pemilihan umum (Pemilu) paling lambat 16 April berada di TPS. "Sudah dari kemarin. Total kita menggunakan 17 truk. Pendistribusian dikawal ketat petugas gabungan.

Sudah di PPK dan paling lambat H-1 sudah berada di masing-masing TPS," ujar Ketua KPU Metro Sukatno, Senin (15/4).

Ia menjelaskan, logistik akan dikirim ke 465 TPS di Kota Metro dalam kondisi baik. "Jumlahnya juga cukup. Masing-masing TPS itu

“

Ayo datang dengan gembira. Karena ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi. Salurkan hak suara anda. Dan bersamasama kita menjaga demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan damai

surat suara sesuai dengan DPT dan ada cadangan dua persen dari jumlah DPT," katanya.

”

Dijelaskannya, jumlah bilik suara untuk pemilu serentak 2019 di Kota Metro sebanyak 1.860 buah dan

TIM Hiu Pahawang Kepolisian Resort (Polres) Pesawaran menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kampung Sukaraja V, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Pelaku menggasak barang dari korban yakni, 2 unit laptop merk toshiba dan merk Del, 2 unit hardisk eksternal, 2 unit handphone merk Oppo F9, dan handphone merk Xiaomi. Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B- 318 / IV /2019/ RES Pesawaran Tanggal 08 April 2019.

kotak suara sebanyak 2.390.

Dimana satu TPS sekitat empat bilik hingga lima kotak suara. Adapun kotak suara ada 13 di PPK dan sisanya di TPS. Sukatno mengimbau, agar masyarakat Bumi Sai Wa wai menyalurkan hak pilihnya pada 17 April 2019, dengan datang ke TPS masing-masing. Mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. "Ayo datang dengan gembira. Karena ini adalah pesta rakyat, pesta de mokrasi. Salurkan hak suara anda. Dan bersamasama kita menjaga de mokrasi ini berjalan de ngan jujur, adil, dan damai," tandasnya. (Tl)

Pelaku beraksi dengan cara membuka jendela belakang rumah terlebih dahulu dan kemudian mengambil barang-barang milik korban pada saat korban sedang tidur terlelap. Kemudian pelaku langsung membawa barang-barang hasil curian dan korban mengalami kerugian sebesar Rp10 juta.

Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardiyanto Sunggoro mengatakan bahwa pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Pesawaran.

"Pelaku akan dijerat Pasal 363 KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses lebih lanjut," katanya. (Reza)

Foto : Reza/Kupas Tuntas

PELAKU PENCURIAN - POLRES Pesawaran menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kampung Sukaraja V,Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Senin (15/4).

Bawaslu Tangani Dua Dugaan Pelanggaran Pemilu Lampung Timur (Kupas Tuntas) JELANG Pemilu 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), tangani dua kasus dugaan politik uang yang diduga melibatkan dua caleg.

Sementara satu lagi kasus dugaan politik uang di Kecamatan Melinting yang diduga melibatkan satu orang caleg, sampai sejauh ini Bawaslu Lamtim belum menerima laporannya.

Koordinator Divisi Penindakan pada Bawaslu Kabupaten Lamtim, Winarto, membenarkan pihak nya saat ini sedang me nangani dua kasus dugaan politik uang yang diduga melibatkan dua caleg. “Kasus pertama yaitu dugaan kasus bagi-bagi alas pe motong bumbu atau sayuran (talenan), di wilayah Kecamatan Mataram Baru,”ujarnya, Senin (15/4).

Untuk penanganan dugaan kasus tersebut kata Winarto, sejauh ini sudah masuk pembahasan tahap II. Selanjutnya jika hasil pembahasan itu menyimpulkan dugaan kasus ter-

sebut memenuhi unsur makan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Namun jika tidak memenuhi unsur, maka akan dihentikan, dan penghentiannya juga akan diumumkan oleh Bawaslu,”tandasnya.

Selanjutnya untuk du gaan kasus politik uang yang kedua yaitu, pem bagian alat-alat rabana di wilayah Kecamatan Se kampung.

Untuk penanganan dugaan kasus dimaksud, kata Winarto, baru memasuki tahap klarifikasi saksi. Namun saksi yang ren c ananya diminta klarifiasi Senin (15/4) ternyata tidak hadir, sehingga dijadwalkan ulang kembali.

Sementara mengenai kasus dugaan politik uang, yaitu bagi-bagi uang kepada warga di wilayah Kecamatan Melinting yang diduga melibatkan salah satu caleg, Winarto menambahkan, sampai sejauh ini pihaknya baru sekadar menerima informasi namun belum ada yang melaporkannya ke Bawaslu.

Karena itu Bawaslu Lamtim sendiri masih menunggu. (Rls)

6

Selasa, 16 April 2019

LAMPUNG UTARA

ADD 232 Desa Segera Cair Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

APEL BERSAMA - POLRES bersama Kodim 0412 Lampung Utara menggelar apel bersama pengamanan Pemilu 2019 di halaman Mapolres setempat, Senin (15/4). Sebanyak 656 personel diterjunkan untuk mengamankan TPS di wilayah Lampung Utara.

Amankan TPS, 656 Personel TNI-Polri Diturunkan Polres bersama Kodim 0412 Lampung Utara menggelar apel bersama pengamanan Pemilu 2019 di halaman Mapolres setempat, Senin (15/4).

Lampung Utara (Kupas Tuntas) MENJADI pembina pada apel bersama itu adalah Kapolres AKBP Budiman Sulaksono dan Dandim 0412 Lampung Utara Letkol Inf. Krisna Pribudi.

Apel diikuti oleh 656 personel gabungan TNI-Polri yang terdiri dari 81 personil BKO Kodim 0412 Lampung Utara, 95 personil BKO Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung, 45 personil BKO Polda Lampung dan 435 personil Polres Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, secara resmi pimpinan TNI dan Polri telah memberangkatkan personel TNIPolri yang akan melaksanakan tugas pengamanan TPS. "Mulai hari ini tanggal 15 April sampai dengan tanggal 20 April 2019 atau selama 7 hari kedepan, sebanyak 656 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan TPS," ujar Kapolres.

Kapolres berharap, 656 personel gabungan TNI-Polri tersebut dapat melaksanakan tugas secara optimal dalam mengamankan 2.081 TPS yang

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara.

"Diharapkan semua personel dalam melaksanakan tugasnya secara optimal pada proses pemungutan suara di Pemilu serentak tahun 2019, yang akan berlangsung pada Rabu 17 April 2019 mendatang," lanjutnya.

Kapolres juga memerintahkan seluruh personel TNIPolri yang akan melaksanakan tugas pengamanan di TPS dapat bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, serta mengajak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

"Mari kita yakinkan kepada masyarakat bahwa TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan Pemilu 2019. Mari

kita bersama melaksanakan tugas mulia ini, dengan penuh semangat dan keikhlasan, dan semoga jerih payah kita dalam mengawal pesta demokrasi pada Pemilu 2019 ini, dapat menambah nilai ibadah kita kepada Allah SWT," kata AKBP Budiman Sulaksono.

Ia berharap, pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah hukumnya dapat berjalan dengan aman, damai, dan sejuk serta kondusif, sehingga mampu menghasilkan dan melahirkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang benarbenar mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju yang memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. (Sarnubi)

SESUAI kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 kembali akan disalurkan pada bulan April ini untuk tiga bulan.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Utara Edwar Syahputra mengatakan, Pemkab akan merealisasikan pembayaran ADD tahun 2018 lalu di bulan April 2019 ini sebanyak 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemkab dengan Apdesi.

Dijelaskannya, maksud para kepala desa mendatangi Kantor BPKA setempat dalam rangka mempertanyakan kapan realisasi ADD kurang salur di tahun 2018 lalu direalisasikan.

"Hari ini (Kemarin) saya bersama beberapa perwakilan kepala desa menemui Kepala BPKA Desyadi dikantornya untuk menanyakan kapan akan dicairkannya ADD 2018, karena janji mereka pembayaran kedua di bulan ini (April 2019)," kata Edwar Syahputra di Kantor BPKA setempat, Senin (15/4).

Sesuai janjinya, lanjut Edwar, Pemkab Lampung Utara pun berjanji segera mencairkan ADD tahun 2018 selama 3 bulan (Mei, Juni dan Juli 2018) pada bulan April ini.

"Alhamdulillah kami sudah bertemu langsung dengan Kepala BPKA Pak Desyadi, dan kami memang sudah ditunggunya untuk membahas hal ini. Sebagaimana dijelaskannya pada waktu kami hearing di DPRD dan Insya Allah tidak akan dipungkiri

dan ADD 3 bulan di tahun 2018 akan direalisasikan pada bulan April ini," paparnya.

Sementara Kepala BPKA Lampung Utara Desyadi mengatakan, sesuai kesepakatan dalam rapat bersama antara Pemkab Lampung Utara dengan 232 aparatur pemerintahan desa melalui Apdesi di Gedung DPRD lalu, disepakati bahwa pembayaran biaya kurang salur tersebut mulai dilakukan pembayarannya pada bulan Febuari 2019 sebanyak dua bulan (Maret dan April 2018).

Untuk pembayaran pertama di tahun 2019 sudah dilaksanakan pada bulan Febuari 2019 lalu, untuk anggaran ADD tahun 2018 di bulan Maret dan April. Namun di bulan Maret 2019 tidak ada pembayaran, karena pemerintah setempat tengah menyelesaikan persoalan lain.

“Dan baru di bulan April 2019 ini baru akan ada pembayaran lagi sebanyak tiga bulan. Lalu pada bulan Agustus 2019, kembali dibayarkan sisa biaya kurang salur ADD untuk 232 desa itu sebanyak dua bulan.

Karena pada bulan Juli tidak ada pembayaran, dikarenakan Pemerintah Lampung Utara akan mengeluarkan biaya untuk pegawai. Setelah pembayaran di bulan Agustus 2019, maka selesailah sangkutan ADD tahun 2018,” terang dia.

Dalam kesepakatan itu juga disepakati, pembayaran ADD tahun 2019 akan mulai dilakukan pada bulan September 2019 dengan skema pembayaran di bulan September tiga bulan, Oktober tiga bulan, November tiga bulan, dan pada bulan Desember tiga bulan.

"Jadi mulai dari bulan September 2019 itu untuk pembayaran ADD tahun 2019 untuk 232 desa," ujarnya. (Sarnubi)

TUBA - TUBABA PEMILU 2019

TERTIBKAN APK - POLISI Pamong Praja bersama petugas Bawaslu menertibkan alat peraga kampanye (APK) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Minggu (14/4).

Kodim Kawal Penertiban APK

Foto: Ist

TULANG BAWANG - MEWAKILI Komandan Kodim (Dandim) 0426 Tulang Bawang Letkol Inf Kohir, Pasi Intel Kodim 0426 Kapten Inf Sutio mengawal jalannya penertiban alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Minggu (14/4).

"Saya di sini mewakili Dandim untuk mengawal jalannya pembersihan APK. Tentu kami berharap semua bisa berjalan dengan baik dan lancar," jelas Sutio.

Sutio menambahkan, pihak Kodim 0426 tidak akan menolerir sedikitpun yang berkaitan dengan segala hal yang bisa mengganggu jalannya Pemilu 2019.

"Sesuai perintah komando atas, tidak ada yang boleh menganggu jalannya Pemilu. Kami membantu pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya tanpa ada kecemasan dan rasa takut," terang Kapten Sutio. (TrbL)

KRIMINAL

Polisi Tangkap Pancuri dan Penadah TULANG BAWANG - POLSEK Menggala bersama Tekab 308 Polres Tulang Bawang (Tuba) menangkap SE (31), yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) dan HO (30) yang merupakan pembeli barang hasil kejahatan (Penadah). Kapolsek Menggala Iptu Zulkifli mewakili Kapolres Tulangbawang AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan, para pelaku ditangkap pada Sabtu (13/4) sekira pukul 23.30 WIB di rumah masing-masing.

“SE warga Jalan Pahlawan, Perumnas Menggala dan HO warga Kelurahan Ujunggunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,” jelas Zulkifli, Minggu (14/4).

Penangkapan terhadap para pelaku berdasarkan laporan dari Irfangi (39) warga Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung pada 25 Maret 2019. Korban mengalami kerugian 7 unit HP (handpohne) Oppo dan uang tunai sebesar Rp 500 Ribu.

Aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku SE terjadi pada Senin (25/3) sekira pukul 01.30 WIB di dalam gedung pramuka Kelurahan Menggala Selatan. Pelaku masuk ke dalam gedung dengan cara memecahkan salah satu kaca jendela, yang mana saat itu sedang ada 20 orang pelajar yang menginap untuk persiapan pelaksanaan perkemahan galang ceria. Usai mengambil 7 unit HP berikut uang tunai, pelaku langsung kabur melarikan diri.

Berbekal laporan dari korban, polisi pun melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Berkat keuletan dan kegigihan petugas dilapangan akhirnya para pelaku berhasil ditangkap.

“Pertama ditangkap pelaku SE, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku HO. Dari keterangan pelaku HO, dirinya membeli satu unit HP Oppo dari pelaku SE seharga Rp300 Ribu,” terang Zulkifli.

Para pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Menggala. Untuk pelaku SE akan dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan pelaku HO akan dijerat dengan Pasal 480 KUHPidana tentang penadahan barang hasil kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. (SP)

PT PLN Pasang Jaringan Listrik di Dipasena PT PLN akhirnya bisa memasang jaringan listrik untuk para petambak di Dipasena, setelah PT Central Proteina Prima Tbk (CPP) memberikan izin.

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) IZIN tersebut membuat petambak Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang (Tuba), yang selama ini sulit mendapat listrik segera mendapat aliran listrik dari PLN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, tim dari PT PLN telah melakukan survei lokasi di Kampung Bumi dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Ti-

mur. Survei untuk melihat kondisi daerah untuk diambil data jarak dari titik sambung, titik lokasi mendirikan trafo dan meninjau pepohonan yang harus ditebang.

Hasil survei lapangan akan dibawa ke pimpinan PT PLN untuk diambil kesimpulan dan langkah untuk menindaklanjuti hasil survei. Koordinator Survei Supriadi menegaskan, PT PLN sudah 99 persen berkomitmen untuk mengaliri listrik di Bumi Dipasena.

Menurutnya, PT PLN meminta dukungan penuh kepada masyarakat agar rencana pemasangan jaringan bisa lancar tanpa hambatan. PT PLN meminta izin untuk dapat menebang atau memangkas pohon yang dirasa menggangu pemasangan jaringan listrik.

"Kami minta bantuan tenaga mulai dari penebangan pohon yang akan dilalui kabel jaringan dan membantu membawa tiang untuk dibawa masuk ke jalur-jalur agar pemasangan tiang bisa lebih cepat.

Mudah-mudahan bulan depan tiang sudah mulai dikirim," terang Supriadi, Minggu (14/4).

Sebelumnya, Bupati Tulangbawang Winarti menyambut positif terkait langkah PT CPP yang memberi izin pemasangan jaringan listrik PLN. Menurut Winarti, hal itu merupakan bentuk sinergitas antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ada sinergi antara pengusaha, rakyat dan pemerintah dalam suatu wilayah pasti dampaknya membuat

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan lebih cepat tercapai. Semua elemen saling mendukung, termasuk di Dipasena. Kalau memang demikian pertumbuhan ekonomi akan kembali bergairah di sana," terang Winarti.

Sebelumnya, Kasi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Wawan Raswan mengatakan, masyarakat Dipasena menyambut baik rencana pemasangan jaringan listrik PLN di wilayah mereka.

"Ini adalah kabar baik untuk kami yang telah merindukan terangnya cahaya lampu PLN selama tujuh tahun," terang Wawan. Ia mengungkapkan, dengan adanya aliran listrik PLN ini, masyarakat Dipasena tidak akan merasakan gelap saat malam hari. (TrbL)

Selasa, 16 April 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Pasang Alat Pemantau Pemakaian Air

BPPRD dan Vendor Survei Perusahaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Tengah (Lamteng) bersama Vendor PT FTF Global Indo mulai melakukan survei perusahaan yang ada di Lamteng.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu dilakukan berkaitan dengan rencana BPPRD yang akan melakukan pemasangan alat pemantau pemakaian air (QR-code) di perusahaan yang menggunakan air bawah tanah.

Serta penerapan tapping box di restoran, parkir, hotel dan tempat hiburan.

Kabid Pajak Daerah Ricky Augusta, mewakili Kepala BPPRD Lamteng Madani Abdullah menjelaskan, survei sudah dilakukan mulai

minggu ini dengan mendatangi lokasi perusahaan.

"Kita sudah mulai survei.

Untuk survei awal, kami datangi perusahaan-perusahaan yang menggunakan air bawah tanah. Karena akan dilakukan pemasangan alat pemantau pemakaian air dan ini pertama kali dilakukan di Lampung," kata ujar Ricky Augusta, Senin (15/4) Untuk tahap awal, lanjut Ricky, pihaknya menargetkan sebanyak 34 alat sudah terpasang. "Tahap awal kita targetkan 34 Qr-code terpasang di water meter perusahaan-perusahaan yang

ada di Lampung Tengah," jelas Sekretaris Karang Taruna Provinsi Lampung ini.

Dikatakan, dipasangnya Qr-code sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, bagi para pelaku usaha yang menggunakan air bawah tanah, wajib mempunyai Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Dan wajib menggunakan water meter.

Dengan dipasangnya alat tersebut, pihaknya berharap tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan pemakaian air tanah dapat ditingkatkan.

"Program ini juga memberi kemudahan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar)," imbuh dia. Karena, kedepannya tidak perlu lagi perusahaan datang ke kantor BPPRD untuk melaporkan pemakaian airnya.

"Cuma lewat aplikasi dari handphone sudah bisa langsung dikirim ke BPPRD Lamteng," tukasnya.

Diketahui, pada awal April BPPRD Lamteng berencana menerapkan penggunaan tapping box, yakni alat monitoring transaksi usaha berbasis online. Alat tersebut akan dipasang pada rumah

makan, hotel, tempat parkir, tempat hiburan dan perusahaan yang menggunakan air bawah tanah.

Kepala BPPRD Lamteng Madani Abdullah menjelaskan tujuan dari pemasangan alat-alat tersebut untuk menekan dan meminimalisasi lost pajak akibat penghitungan secara manual, mengingat potensi pajak di Lamteng cukup besar.

Selain itu, sebagai upaya Pemkab Lamteng mendukung supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Towo)

Petani-Nelayan Diusulkan Terima Migas Bersubsidi Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

PANTAU PEREKAMAN E-KTP - BUPATI Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto bersama Sekda Ady Erlansyah memantau perekaman e-KTP di Kampung Tulung Kakan, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, baru-baru ini.

PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan meminta kepada pihak Balai Pengatur Hilir (BPH) Migas, agar memberikan subsidi kepada petani dan nelayan untuk bahan bakar minyak operasional mereka.

Hal itu disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan Mulyadi Saleh usai menggelar rapat bersama pihak BPH Migas di ruang asisten setempat, Senin (15/4).

Menurut Mulyadi, apabila para petani dan nelayan membeli BBM baik premium maupun solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikhawatirkan harga yang dibeli mereka tidak sesuai.

“

Kalau mau bawa derigen ke SPBU, kami khawatir harganya tidak sesuai. Oleh karena itu, BPH Migas bisa memberikan solusi untuk itu "Kalau mau bawa derigen ke SPBU, kami khawatir harganya tidak sesuai. Oleh karena itu, BPH Migas bisa memberikan solusi untuk itu," ujarnya.

Ia berharap, pihak BPH Migas mengeluarkan surat/ rekomendasi kepada seluruh kepala daerah sebagai dasar agar petani dan nelayan dapat membeli di SPBU dengan harga subsidi.

"Bisa saja kita mengeluarkan itu, tapi kami tidak mau mengeluarkan itu, karena belum ada ketentuan dari peme-

rintah pusat," ungkapnya.

Disisi lain, kedatangan pihak BPH Migas itu untuk meminta database kebutuhan migas non LPG untuk Kabupaten Lampung Selatan. "Kesimpulannya tadi, kita akan menyerahkan data kebutuhan kita. Ya, berapa luas lahan kita dan sebagainya. Karena kita sudah punya, nanti tinggal kita sampaikan soal itu. Intinya, mereka minta data kebutuhan Migas kita," tandasnya. (Dirsah/Edu)

LAMPUNG SELATAN

Imbau Petani Berani Berimprovisasi Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DINAS Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPH-Bun) Kabupaten Lampung Selatan mengimbau, para petani padi yang memiliki lahan kecil untuk dapat berimprovisasi terhadap lahan mereka pasca melakukan panen padi.

Para petani pun diharapkan dapat memanfaatkan lahan mereka pasca panen dengan menanam tanaman semacam palawija atau sayur-sayuran, sambil menunggu masa musim taman selanjutnya.

Dengan begitu, para petani dapat menghasilkan modal yang cukup untuk menanam kembali atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kabid Pangan DTPH-Bun Lampung Selatan Mugiyono mengaku, sejauh masih sangat minim sekali kesadaran para petani untuk berporgres yang demikian. Terlebih, untuk para petani yang memiliki lahan di bawah satu hektare.

"Kalau mereka hanya mengandalkan hidup dari hasil pertanian, jelas itu tidak akan cukup. Mengingat ada rentan waktu panen dan melakukan penanaman kembali. Direntan waktu itukan, mereka punya kehidupan dan berhutang untuk bertani. Belum lagi, kalau terjadi harga turun. Oleh karenanya, mereka harus berimpropisasi untuk memanfaatkan lahan yang ada dan menguntungkan untuk mereka," ujarnya saat diwawancarai di kantor setempat, Senin (15/4).

Ia mengakui, saat ini pengetahuan para petani untuk melakukan progres tersebut masih sangat rendah.

Bahkan, bisa dikatakan minim sekali.

"Itulah dilema kita. Para petani yang memiliki lahan setengah-1 hektar minimal harus mempunyai usaha lain, tidak bergantung dengan apa yang ada. Kalau itu diterapkan, jelas mereka menjerit," ucap Mugi.

Mugi pun menyebutkan, beberapa komuditi yang dapat dimanfaatkan terhadap lahan pasca panen tersebut semisal menanam sayur mayur, tomat atau pare. Ketiga komuditi itu dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan seharihari petani selama menunggu waktu tanam.

"Itukan modalnya tidak terlalu besar. Paling modalnya sekitar Rp10 juta dan dapat menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp20 juta. Tanaman itu juga berusia pendek, paling antara 12 bulan sudah panen, jadi ini sudah bisa menutupi untuk kebutuhan sehari-hari bahkan dapat dijadikan modal untuk bertani kembali," jelasnya. (Dirsah/Edu)

“

Itulah dilema kita. Para petani yang memiliki lahan setengah-1 hektar minimal harus mempunyai usaha lain

”

Asisten Adum Minta ASN Netral MINTA ASN NETRAL ASISTEN Bidang Administrasi Umum (Adum) Anas Anshori meminta ASN untuk netral saat memberi pengarahan pada apel rutin mingguan di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Senin (15/4).

Foto: Ist

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat untuk bersikap netral dan tidak terjabak dalam politik praktis.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Anas Anshori saat menjadi pembina pada apel rutin mingguan di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Senin (15/4).

Dijelskan dia, ketentuan agar ASN netral sudah diatur dalam Undang-Undang No-

mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemliu.

“Jadi saya ingatkan, ASN sebagai penggerak utama birokrasi dituntut dapat bersikap netral pada Pileg (Pemilu Legislatif) dan Pilpres (Pemilu Presiden) 17 April 2019, yang tinggal beberapa hari lagi," kata Anas.

Ia berpendapat, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, ASN juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara adil kepada masyarakat, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Disamping netralitas, ASN juga harus tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya se cara proporsional, serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Ke satuan Republik Indonesia,” kata Anas.

Kemudian, dalam kesempatan itu, dia juga kembali meminta jajaran ASN dilingkungan Pemkab Lampung Selatan, untuk senantiasa menegakkan disiplin dan etos kerjanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

“Sebagai seorang ASN harus ditanamkan rasa kebanggaan diri dan rasa syukur ditengah keinginan masyarakat yang begitu besar untuk menjadi PNS. Kita yang sudah diberikan amanah, sudah sepatutnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 16 April 2019

WAY KANAN

Way Kanan Deklarasi Stop Kekerasan Perempuan dan Anak TANDA TANGAN DEKLARASI BUPATI Way Kanan, Raden Adipati Surya menandatangani naskah deklarasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, di GSG Pemkab Way Kanan, Senin (15/4).

Foto : Ist

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk bersama-sama menolak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, masyarakat bisa berperan dalam perlindungan anak, dengan cara memberikan edukasi mengenai hak anak dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.

Way Kanan (Kupas Tuntas) “MASYARAKAT bisa berperan dengan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat partisipasi dan menyampaikan pendapat,” kata Adipati saat menghadiri Deklarasi Komitmen

Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung Layak Anak dan Stop Kekerasan, Eksploitasi, Persekusi Terhadap Perempuan dan Anak, di GSG Way Kanan, Senin (15/4).

Dalam hal perlindungan anak, sambung dia, Pemkab Way Kanan sebenarnya sudah banyak kemajuan. Namun Pemda diminta jangan mudah berpuas diri. “Kita harus mengejar ketertinggalan kita dari daerah-daerah lain yang sudah lebih maju.

Masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan

sejak awal yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi,” kata dia, dalam sambutannya.

Disampaikannya, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu, setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Oleh karena itu, harus dipromosikan hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak. Di antaranya, sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif.

Kemudian kesehatan, kesejahtraan, pendidikan, waktu luang, serta perlindungan khusus termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan

terhadap pandangan anak.

“Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak.

Tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Itu berlaku untuk semua anak tanpa membeda-bedakan," terangnya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Selan, dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait penolakan kekerasan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Serta berkomitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Way Kana sebagai Kabupaten Layak Anak.

“Dengan peserta berjumlah 500 orang yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tim Penggerak PKK, Forum Anak, perwakilan RT yang didampingi Pengurus Apdesi,” katanya. (sandi)

Pengamanan Pemilu, Kapolres Beri Pesan Khusus Way Kanan (Kupas Tuntas) KAPOLRES Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro memberikan pesan khusus bagi seluruh anggota Polri yang akan bertugas mengamankan jalannya Pemilu di daerah tersebut, terutama yang menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kepada personil Polri yang akan diterjunkan pengamanan TPS, Kapolres berpesan jangan pernah ragu dalam melaksanakan tugas di lapangan. Petugas diminta mengenali situasi kondisi daerah dan tempat sesama lokasi TPS sebelah.

“Bila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan membuat situasi yang tidak baik rekanrekan petugas yang berada di lokasi lain dapat segera hadir membantu,” katanya, saat apel Pemilu di lapangan Polres Way Kanan, Senin (15/4).

AKBP Andy juga mengajak seluruh personil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ditegaskannya, personil pengamanan di TPS dapat melaksanakan 3P, yakni proaktif, lebih dari pada sekedar mengambil inisiatif atau lebih aktif. Kemudian partnership, bekerjasama menjaga hubungan dengan masyarakat dalam rangka pengamanan.

“Dan terakhir problem sollfing, yaitu berupaya setiap saat bila menemukan kerawaaan dapat dengan cepat memecahkan permasalah melalui pendekatan kepada masyarakat,” katanya.

“Kemampuan yang harus dimiliki anggota adalah 3L.

Yakni jika terjadi sesuatu tersebut lakukan tindakan. lokalisir jangan sampai meluas, dan laporkan segera kepada pimpinan. Kita semua berharap bahwa Pemilu 2019 berjalan aman, damai dan sejuk," terangnya.

Ingatkan Deteksi Dini Terpisah, Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya mengatakan, pelaksanaan Pemilu di Way Kanan selalu berjalan aman dan damai.

Namun kewaspadaan harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Saya berharap setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres mampu mendeteksi dini. Siap dan tanggap dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di masyarakat. Sehingga potensi yang mengarah kepada konflik dapat segera diatasi,” katanya.

Menurut Adipati, potensi konflik selalu ada. Terlebih nuansa kompetisi merebut simpati rakyat baik antar caleg maupun parpol semakin terasa. “Dapat dibayangkan dengan 40 jatah kursi DPRD Kabupaten Way Kanan yang diperebutkan 410 caleg, semuanya ingin berbuat bagi negara. Semuanya ingin meperjuangkan aspirasi daerahnya. Tinggal masyarakat sendiri yang akan menilai dan menentukan pilihannya," terangnya.

Diketahui KPU Kabupaten Way Kanan menetapkan DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) sebanyak 339.460 jiwa, yang tersebar di 1.518 TPS, 227 PPS dan 14 PPK serta 15 partai peserta Pemilu. 410 orang caleg terdiri dari 252 laki-laki dan 158 perempuan. (Sandi)

TANGGAMUS

Kapolres dan Dandim Lepas Personel Pengamanan TPS Tanggamus (Kupas Tuntas) PERSONEL gabungan pengamanan Pemilu dilepas dari lapangan Pemkab Tanggamus, Senin (15/4). Mereka berasal dari Polres Tanggamus, Kodim 0424, Polda, Brimob dan Marinir.

Apel dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto dan Dandim 0424 Tanggamus Arh Anang Hasto Utomo. Dalam amanatnya, AKBP Hesmu Baroto berpesan agar seluruh personel merangkul dan bekerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas, dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu.

“Pengamanan ini kehormatan bagi kita. Untuk itu jaga selalu kehormatan, karena ini akan jadi kebanggaan jika Pemilu 2019 bisa terselenggara aman dan lancar," pesannya.

Para personel juga harus segera berkoordinasi dengan

kapolsek setempat untuk pengamanan lokasi. Kemudian memahami kondisi dan potensi kerawanan di daerah tersebut.

Maksimalkan pelaporan dan hubungan komunikasi untuk pengamanan. Koordinasi dengan panitia penyelenggara pemilu untuk pengamanan logistik pemilu.

Kotak suara, surat suara dan logistik lainnya harus dipastikan aman," jelasnya.

Adapun, total seluruh personil pengamanan berjumlah 945 anggota. Dandim 0424 Tanggamus Letkol Arh Anang Hasto Utomo menambahkan, anggota TNI siap mendukung langkah pengamanan yang dilakukan Polri.

Sebab institusi itu yang punya kewenangan penuh soal pengamaman pemilu. “Untuk cegah kerawanan, gabungan anggota TNI dan Polri telah melakukan persebaran personel pasukan. Itu mengantisipasi kerawanan sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi," tuturnya. (Sayuti)

POLITIK

Pemilu, Tanggamus Diprediksi Hujan TANGGAMUS – SAAT pelaksanaan Pemilu pada Rabu (17/4), Kabupaten Tanggamus diprakirakan akan terjadi hujan deras. Berdasarkan data dan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung, pada 17 April, sejumlah wilayah di Lampung berpotensi akan diguyur hujan lebat disertai kilat/petir dan angin.

“Selain Tanggamus, beberapa wilayah berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat dan petir serta angin kencang adalah Lampung Barat, Pesibar, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara,Tulangbawang Barat dan Tulangbawang pada siang, sore dan malam hari,” ujar Kasi Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Harianto, Senin (15/4).

Bahkan diperkirakan hingga sepekan ke depan beberapa wilayah berpotensi hujan lebat. Dia menjelaskan secara umum angin bertiup dari arah Timur Laut hingga Tenggara. Tekanan udara di wilayah Lampung berkisar antara 1009 -10 12 hPa dan terdapat sirkulasi udara tertutup di Barat Laut Lampung dan daerah tekanan rendah di Barat Daya Lampung.

“Hal itu memicu adanya belokan angin khususnya di wilayah Lampung bagian Utara, bagian Selatan dan Lampung bagian Barat.

Sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif di wilayah itu," katanya. (Red)

PERIKSA PASUKAN – KAPOLRES Tanggamus,AKBP Hesmu Baroto dan Dandim/0424 Tanggamus, Arh Anang Hasto Utomo memeriksa pasukan saat pelepasan personil gabungan TNI/ Polri pengamanan Pemilu 2019 di lapangan Pemkab Tanggamus, Senin (15/4).

Foto : Ist

Sekda Minta Camat Galakkan Siskamling

Untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Pemkab Tanggamus melalui Sekda Kabupaten Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis menginstruksikan seluruh Camat untuk memberdayakan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di seluruh daerah.

Tanggamus (Kupas Tuntas) DIGALAKKANNYA siskamling sebagai upaya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat Pemilu berlangsung.

“Karena keamanan dan kenyamanan suatu wilayah jelang pesta demokrasi menjadi sangat rentan. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh elemen agar kondisifitas selalu terjaga,” kata Sekda, dalam kegiatan Coffe Morning Pemkab Tangga-

mus, Senin (15/4).

Ia pun meminta masyarakat untuk aktif menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing, agar pesta demokrasi lima tahunan ini aman. Hamid Lubis mengatakan, pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Karena warga tak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD. Untuk itu, Lubis juga meminta Camat untuk berkoordinasi dengan unsur pimpinan kecamatan (uspika) dan aparatur Pekon di wilayahnya masing-

masing. “Camat juga diminta agar mensosialisasikan tata cara pengaduan terkait kecurangan Pemilu sesuai prosedur. Sehingga menghindari tindakan anarkis. Namun sebelumnya berkoordinasi dengan Bawaslu," kata Lubis.

Sosialisasi Keliling Sementara, Panwascam Cukuhbalak, mengajak masyarakat untuk melakukan pencoblosan dan menolak politik uang melalui sosialisasi mobil patroli polisi, Minggu (14/4). Dalam sosialisasi ini, Panwascam membuat selebaran dan membagi-bagikannya kepada masyarakat.

Ajakan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Polsek Cukuhbalak. Ada 3 mobil patroli serta 3 anggota yang turun menyusuri jalan pekon di kecematan setempat. Kapolsek Cukuhbalak, Ipda

Dian Afrizal, mengungkapkan kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwascam. “Mereka meminta bantuan pendampingan dalam melaksanakan imbauan menghadiri tahap pencoblosan Pemilu. Makanya kami bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara Ketua Panwascam Cukuhbalak, Sugianto berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun ini. “Kami laksanakan kegiatan tersebut agar masyarakat seluruhnya hadir dalam tahap pencobloasan. Kami juga sampaikan sosialisasi undangundang yang menjerat politik uang guna mencegah terjadinya politik uang," tandasnya. (Sayuti)

Selasa, 16 April 2019

SAMBUNGAN

Politik ... dari DPRD Kabupaten Pesawaran. Bahkan, saat datang pamong tersebut turut memberikan contoh surat suara caleg DPRD Kabupaten Pesawaran yang minta dipilih.

“Ya nggak sangka saja.

Tapi ya sudahlah diiya-iyakan saja. Tapi saya tolak uangnya, karena saya sudah punya pilihan sendiri,” kata warga yang minta namanya tidak ditulis ini, Senin (15/4). Saat ditanya berapa isi uang dalam amplop tersebut, ia menebak isinya berkisar Rp25 ribu-Rp50 ribu.

Kondisi serupa juga terjadi di desa lain yang masih masuk wilayah Kabupaten Pesawaran. Kali ini, perwakilan caleg yang masih pamong desa itu mendatangi rumah warga sembari menyampaikan surat undangan untuk memilih. Namun, ia juga menyelipkan amplop berisi uang Rp50 ribu kepada tuan rumah sembari meminta dukungan untuk memilih nama caleg tertentu.

Di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat juga berhasil menemukan praktik politik uang yang dilakukan caleg DPRD Lamteng .

Anggota Bawaslu Lamteng Divisi Pengawasan dan Pencegahan Edwin Nur menyatakan, Panwascam Padangratu telah menemukan kasus dugaan money politics di Kampung Kuripan Dusun V dan VIII.

Dari Hal 1

"Dapat temuan bagi-bagi amplop di Kampung Kuripan Dusun V dan VIII, Kecamatan Padangratu. Setelah ditelusuri dan di-cross check ternyata benar. Dibagikan warga atas nama Edi dan Paino," kata Edwin, kemarin.

Petugas Bawaslu juga menyita barang bukti berupa 20 amplop yang berisi uang Rp25 ribu. "Dari keterangan kedua warga ada 40 amplop.

Sebanyak 20 amplop sudah dibagikan kepada warga dan sisanya belum sempat. Di amplop itu juga ada surat suara atas nama Pur, caleg DPRD Lamteng nomor urut 4 Dapil IV dari PKS," terangnya.

Terkait kemungkinan ada amplop yang dibagikan dari caleg lain, Edwin menyatakan masih ditelusuri. "Masih kita telusuri. Kita minta beberapa keterangan," ucapnya Menurut Edwin, pemberian uang kepada pemilih masuk ranah pidana. "Itu masuk ranah pidana. Setelah memenuhi syarat akan diajukan ke Gakkumdu," tegasnya.

Hingga berita dilansir caleg bernama Pur belum bisa dihubungi.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung juga menemukan kasus dugaan money politics yang dilakukan peserta pemilu di 5 kabupaten/kota, yakni Lampung Timur, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

Ketua Bawaslu Lampung

Zainudin ... besar Rp 106 miliar tidak semuanya benar.

"Apa yang dicatat dan disampaikan oleh jaksa seperti yang dikatakan Agus Bhakti Nugroho tidak sepenuhnya benar Yang Mulia.

Saya hanya menerima, tidak sampai melakukan pencucian uang," kata Zainudin sambil menangis.

Menurut Zainudin, dirinya tidak melakukan pencucian uang, karena semua itu dikelola oleh anaknya sendiri.

"Saya tidak melakukan pencucian uang, karena itu dikelola oleh anak saya sendiri.

Dari Hal 1

Saya percaya persidangan yang dipimpin majelis hakim akan disidangkan yang seadil-adilnya. Karena persidangan ini adalah benteng terakhir," kata Zainudin.

Dia pun meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan memberikan pandangan bahwa ia merupakan sosok ayah yang nantinya sangat diperlukan hadir di tengah keluarga. Apalagi, istrinya baru saja melahirkan seorang anak laki-laki.

"Anak saya masih kecil yang masih membutuhkan figur seorang ayah, dan sangat

PT ... tang Panggang oleh khalifah MTQ dari kabupaten/kota seProvinsi Lampung hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja.

"Akan dibuka pada harihari tertentu saja yakni tanggal 25, 26 dan 27 April 2019.

Kalau pulangnya biasanya tidak bersamaan. Kalau pulang mau lewat tol asal ada tanda pengenal nanti bisa dibukakan," ujar Agus.

Ia melanjutkan, yang bisa melewati jalan tol nantinya hanya yang memiliki tanda pengenal seperti spanduk, ID card dan lainnya. Sedangkan

memilukan bagi saya ialah saat tidak bisa menemani kelahiran putra saya," ungkapnya.

Ia juga menyatakan bahwa apa yang diperbuatnya selain melanggar aturan, berimbas dengan wibawa keluarga besarnya di mata masyarakat. "Kepada istri saya, abang saya dan adikadik saya, saya menyesal karena telah mencoreng nama keluarga. Saya minta maaf kepada semuanya," ujarnya.

Pembacaan surat pembelaan Zainudin Hasan sempat terhenti dua kali, akibat listrik padam. (Ricardo) Dari Hal 1

untuk pejabat lain harus ditandai dengan stiker yang menunjukkan kegiatan MTQ. Masih kata Agus, penggunaan jalan tol hanya semata-mata agar para khalifah bisa cepat, sebab jika melewati jalan nasional, provinsi dan kabupaten akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke lokasi MTQ. Apalagi saat ini kondisi jalan arteri kondisinya sedang rusak.

"Karena mereka ini mau lomba, kalau sampai capek di jalan nanti penampilannya tidak maksimal. Juga karena

Dengar ... dengan masyarakat pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu.

Sisi kerakyatan atau kedekatan dengan masyarakat, paling tidak bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah seorang caleg bisa dipilih.

Jika selama ini caleg tersebut tidak pernah berbaur dengan masyarakat, bagaimana dia bisa merasakan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat. Hampir bisa dipastikan, seorang caleg yang asik dengan kehidupannya sendiri jika menjadi legislator dipastikan juga akan sibuk mengurus kepentinganya sendiri.

Faktor kedekatan dengan masyarakat sangat penting menjadi pertimbangan, karena wakil rakyat nantinya bakal menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan yang diwakilinya. Jika dalam

Fatikhatul Khoiriyah menerangkan, saat ini pihaknya tengah menangani kasus di Lampung Timur berupa pembagian rebana dari Partai PKB. “Kemudian di Kecamatan Melinting, Lampung Timur, dari partai Demokrat bagibagi uang, dan juga pembagian Tatakan (Alas Potong Cabe) dan Wajan dari partai PKS,” kata Khoiriyah.

Untuk di Pesisir Barat, kata dia, ada pembagian uang dari Partai NasDem dengan pecahan Rp50 ribu. Selanjutnya di Lampung Selatan ada pembagian kacamata dari partai Golkar.

“Kemudian di Bandar Lampung berupa pemb agian minyak goreng dari partai NasDem dan dari partai PDIP bagi-bagi handuk kecil," kata Khoiriyah saat ditemui usai rapat koordinasi bersama stakeholders di Hotel Sheraton Bandar Lampung, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, ada juga temuan pembagian minyak goreng di Lampung Tengah tepatnya di Kecamatan Bandar Surabaya.

Namun masih dalam investigasi, keterangan saksi dan pengumpulan data.

"Sampai saat ini yang sudah diregistrasi yakni di Lampung Timur berupa bagibagi Tatakan dari partai PKS dan rebana dari partai PKB, dan sudah ditangani oleh Sentra Gakkumdu," tandasnya. (PR/Sule/Towo)

kondisi darurat, pembangunan fisik jalan tol belum selesai dan rambu-rambunya belum terpasang, maka kita arahkan semua melewati jalan tol. Karena kondisi jalan provinsi maupun kabupaten dan nasional kondisinya rusak," ungkapnya.

Dia berharap, para peserta bisa melewati jalan tol pada siang hari, karena belum terdapat penerangan jalan dan rambu-rambu jalan. "Kalau malam paling rombongan Pak Gubernur tetapi itupun didampingi oleh tim Patwal," pungkasnya. (Erik) Dari Hal 1

kesehariannya saja caleg tidak pernah tahu dengan urusan rakyat kecil, lalu bagaimana akan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

Berdasarkan pengalaman, setiap caleg yang sudah duduk di kursi parlemen akan semakin sulit untuk ditemui oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Yang ada dalam dirinya, hanya bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan kekuasaan yang telah dimilikinya. Memang, kebiasaan itu tidak berlaku bagi semua legislator. Masih ada legislator yang memang selalu dekat dengan rakyat, meskipun sudah berkuasa.

Setelah menyimak rekam jejak di masyarakat, pertimbangan lain yang bisa dijadikan acuan adalah latar belakang pendidikan. Jika pendidikan hanya sampai

menengah atas, tentu akan terbatas saat menyampaikan gagasan, pemikiran dan ideide dalam membantu konstituennya.

Akhirnya, setelah melihat rekam jejak dan kedekatan seorang caleg dengan rakyat termasuk latar belakang pendidikannya, selanjutnya dengarkan hati nurani. Orang bijak pernah bilang suara hati nurani hampir selalu berpihak pada kebenaran. Dengan mendengarkan hati nurani, semoga saja apa yang dipilih bisa benar-benar mencerminkan wakil rakyat yang mendekati ideal.

Seperti lirik lagu Iwan Fals bersama Sawung Jabo: “Aku tak mau terlibat segala macam tipu menipu, Aku tak mau terlibat segala macam omong kosong, Aku wajar wajar saja, Aku mau apa adanya, Aku tak mau mengingkari hati nurani”. (**)

9

 Langgar Aturan Masa Tenang

Kemenkominfo Take Down 7 Konten di Medsos Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Komunikasi dan Infromatika (Kemenkominfo) menemukan tujuh konten di medis sosial (Medsos) diduga melanggar aturan masa tenang yang bebas dari kampanye pemilu pada 14 April hingga 16 April 2019.

"Sejak Minggu pukul 00.00 WIB sampai dengan tadi (Senin siang) konten yang dianggap melanggar undang-undang pemilu, ter-

duga pelanggar sudah ada tujuh," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditemui seusai peluncuran program diskon saat pemilu Klingking Fun di Jakarta, Senin (15/4).

Tujuh konten itu, menurut Rudiantara, sebagian besar muncul pada Instagram dan diduga melanggar undangundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.7 tahun 2017 tentang masa tenang.

"Masa tenang itu tidak boleh ada aktivitas baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Aktivitas yang sifat-

nya mempromosikan, yang sifatnya kampanye karena masanya sudah lewat," ujar Rudiantara.

Menkominfo menyampaikan konten yang diduga melanggar aturan tentang masa tenang itu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kominfo juga telah menurunkan konten yang dianggap melanggar itu pada platform media sosial.

"Sama seperti hoaks, telah di-take down oleh Kominfo.

Kemudian di dunia nyata, ditindaklanjuti oleh polisi," kata Rudiantara. (Tmp)

 Ungkap Kasus Korupsi Bowo

KPK Periksa Siesa Darubinta Jakarta (Kupas Tuntas) PENYIDIK KPK mencecar Siesa Darubinta tentang 'menghilangnya' anggota DPR Bowo Sidik Pangarso di apartemen daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan ketika operasi tangkap tangan (OTT) pada Maret lalu. Jejak Bowo memang sempat tidak terendus tim KPK pada malam itu. "(Pemeriksaan Siesa Darubinta) terkait pengetahuannya tentang keberadaan BSP (Bowo Sidik Pangarso) di apartemen saat OTT terjadi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (15/4).

Febri menambahkan bila pemeriksaan terhadap Siesa dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta. Berdasar pada konferensi pers KPK saat penetapan tersangka Bowo,

Siesa memang disebut sempat diamankan, meski kemudian dilepaskan.

Siesa disebut KPK diamankan di apartemen yang berada di bilangan Permata Hijau usai tim KPK saat itu mengamankan sopir Bowo.

Sedangkan keberadaan Bowo kemudian ditemukan KPK di kediamannya beberapa jam setelahnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan sempat menyampaikan alasan tim kehilangan jejak Bowo pada saat OTT itu.

Basaria menyebut prosedur memasuki apartemen itu cukup ketat sehingga tim KPK kehabisan waktu.

"Sulit untuk memasuki apartemen itu, kan harus punya prosedur yang banyak, sehingga makan waktu yang cukup lama. Waktu itu dimanfaatkan yang bersangkutan (Bowo Sidik Pangarso) untuk

keluar dari apartemen," kata Basaria pada Kamis (28/3) lalu.

Kembali soal pemeriksaan, Siesa berada di KPK selama kurang lebih 6 jam. Dia tidak memberikan keterangan apapun usai menjalani pemeriksaan. Pun Bowo yang juga saat itu menjalani perpanjangan penahanan. Ketika beranjak menuju ke mobil tahanan, Bowo bungkam mengenai peran Siesa.

Dalam pusaran kasus ini, Bowo ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Asty Winasti selaku Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) melalui orang kepercayaannya bernama Indung. Suap itu diduga terkait upaya membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). (Dtc)

Marcus Gideon Terima SK CPNS Jakarta (Kupas Tuntas) SEBANYAK 11 atlet bulu tangkis yang berprestasi menerima surat keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kemenpora, Senin (15/4) siang. Atlet-atlet tersebut berasal dari cabor bulu tangkis. Mereka ialah Marcus Ferraldi Gideon, Panji Ahmad Maulana, Hardianto,

Ricky Karanda, Muhammad Rian Ardianto, Fajar Alfian, Berry Angriawan, Rizky Amelia, Hafiz Faisal, Angga Pratama, dan Apriyani Rahayu.

Marcus terlihat semringah dan sangat antusias setelah menerima penghargaan yang diberikan pemerintah atas prestasinya tersebut. "Terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Menpora, Pak MenPAN RB atas penghargaannya. Tentu ini masa depan terjamin," kata Marcus.

KPK ...

"Nggak usah ditutupin lah.

Perkara begini sering saya hadapi. Ini semua sudah bagi-bagi proyek. Ini bukan rahasia umum lagi di masyarakat," katanya.

Hakim menduga, dalam penetapan pemenang proyek di PU-PR Mesuji sudah terlebih dahulu disetting.

"Yang mendaftar (ikut proyek) banyak. Tapi sudah ada pemenang yang dititip duluan. Tapi sebenarnya sudah ada pemenangnya karena dititip," terangnya.

Menanggapi pernyataan hakim itu, JPU pada KPK Subari Kurniawan membe-

Dari Hal 1

narkan adanya daftar tersebut. Hanya saja, menurut dia, daftar tersebut tidak serta merta dimaknai apa adanya.

Subari Kurniawan mengatakan daftar nama itu dari PPK diserahkan ke PPTK dan diserahkan lagi ke Pokja. "Itu semua ada barang buktinya, cuma ada tulisan lembaganya saja. Cuma kita belum tahu yang dimaksud itu siapa, bisa saja orang yang mengatasnamakan atau apa," katanya usai persidangan.

Menurutnya, para pemenang proyek di Kabupaten Mesuji pada akhirnya adalah PT Jasa Promix Nusantara

Kemenhub ...

Mesuji, dan Lampung Tengah, yang masing-masing men dapat satu unit.

"Untuk terima secara simbolis pada hari ini (Kemarin) langsung dikirim ke beberapa alamat seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Mesuji dan Pesisir Barat," ujar Yudi melalui sambungan telepon, Senin (15/4).

Lebih lanjut Yudi mengatakan, kapal Pelra berkapasitas mampu menampung sebanyak 24 orang dan menahan beban 10 ton. Kapal tersebut memiliki kecepatan 9 knots per jam dan ukuran kapal 35 GT. "Per unit kapal seharga Rp2,3 miliar. Kapal memiliki

Mengenai pekerjaan kantor nantinya, Marcus siap akan ditempatkan dibagian mana saja.

Bahkan, dia juga akan memberikan yang terbaik untuk kantor.

Mereka sebelumnya sudah diumumkan menjadi CPNS. Tapi, untuk SK, kesebelasnya disusulkan karena tak bisa berbarengan menerima SK CPNS dengan ratusan atlet lainnya. Penyebabnya, atlet sedang berjuang di kejuaraan internasional.(Jpnn)

milik Sibron Azis. Subari menyebutkan bahwa daftar nama pemesan proyek itu berada dalam berkas berbeda dengan perusahaan milik Sibron Azis.

Sehingga, ia belum bisa memastikan paket proyek atas daftar nama itu sudah jadi pemenang atau tidak.

"Paket untuk nama itu kita nggak tahu (paket pekerjaan jenis apa). Yang pasti berkas proyek antara Sibron Azis dan daftar tadi terpisah. Kita juga tidak tahu, paket proyek atas daftar tadi sudah menang atau tidak, kan masih plotting," terangnya. (Ricardo) Dari Hal 1

peralatan yang lengkap terdiri GPS, radar, AIS, SART, radio, compas, full audio dan video, AC, long seat, toilet, pantry, cargo hold," paparnya.

Untuk pengoperasian ketujuh kapal itu, pihaknya masih akan merapatkan dengan Dinas Perhubungan masingmasing kabupaten yang mendapat bantuan kapal Pelra.

Sementara Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, kapal Pelra nantinya diperuntukkan melayani transportasi laut atau sungai bagi masyarakat di masing-masing kabupaten.

Untuk pengoperasian juga diserahkan kepada Dinas

Perhubungan setempat.

"Kapal ini untuk melayani konektivitas perhubungan laut. Kemarin kita sudah dapat bantuan transportasi darat, sekarang kita dapat untuk transportasi lautnya.

Bersyukur kita dapat bantuan kapal yang terbanyak. Setidaknya membantu untuk kabupaten seperti Mesuji yang memiliki banyak aliran sungai," ujar Taufik.

Kedepan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan setempat dalam pengoperasiannya. “Termasuk apakah nantinya akan melibatkan pihak masyarakat atau yang lain,” ungkapnya. (Erik)

10

Selasa, 16 April 2019

SELEBRITI

Via Vallen Diajak Nikah Oleh Pria Tidak Dikenal Via Vallen baru saja mengalami kejadian tidak mengenakkan.

Dia didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenal dan berperilaku aneh.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - VIA Vallen menceritakan kronologinya lewat akunnya di Instagram.

Menurutnya, pria tidak dikenal itu datang dan berulah di rumahnya pada Minggu (14/4).

"Jadi orang yang di video ini ke rumah dan bilang ada janji ketemuan sama saya,

padahal hari ini saya enggak ada janjian sama siapa pun," ungkap Via Vallen, Senin (15/4). "Pas video ini dikirim ke grup keluarga ternyata orang ini pernah ke rumah saya sendirian dengan tujuan mau minta saya ke orang tua saya," sambungnya.

Pelantun Meraih Bintang itu mengaku kaget dengan maksud pria tersebut yang hendak menikahinya.

Spontan orang tua Via Vallen tentu tidak memberi izin. Namun ternyata si pria malah mengamuk.

“Pas orang tua saya bilang

Via Vallen

baik kalau enggak ngijinin, tiba-tiba orang ini responsnya di luar kendali. Orangnya nangis dan marah-marah sampai banting-banting jam sampai pecah teriak-teriak bilang mau nikahin saya," ujar Via Vallen.

Perempuan asal Sidoarjo itu bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini.

Dia lantas meminta masukan pada netizen. “Menurut teman-teman enaknya gimana kalau ada kejadian kaya gini lagi, karena sudah meresahkan dan mengganggu ketenangan orang lain," tutup Via Vallen. (Jpnn)

Uya Kuya Tak Utamakan Harga Saat Beli Pakaian KUPAS TUNTAS JAKARTA - PRESENTER Uya Kuya tetap memiliki batas pengeluaran untuk keperluan fashion yang sangat ia gemari. Menurut Uya, menggilai fashion bukan berarti bisa menghamburkan uang seenaknya untuk membeli pakaian yang disukai.

"Ya apa pun (item fashion) yang gue suka, gue beli. Tapi gue juga enggak segila itu ada batasnya sama limit-nya juga suatu saat," ucapnya saat ditemui usai memandu sebuah acara televisi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (15/4).

Meski sering tampil dengan pakaian yang terbilang mahal, Uya mengaku tidak mengutamakan harga,

Uya Kuya

melainkan kenyamanan.

"Enggak pernah lihat dari harganya. Gue lihat yang nyaman dipakai, suka pakai barang-barang yang limited, enggak pasaran," ucapnya.

Uya menambahkan ia membeli barang-barang mahal untuk keperluan fashion yang bisa memberi nilai lebih, tak sekadar membuat bagus penampilan.

"Gue akan beli barang yang gue suka dan barangbarang yang punya value juga. Kayak contohnya gue beli sepatu, gue belinya Rp 18 juta, orang bilang mahal banget ya," ucapnya. "Tapi sepatu itu sekarang ditawar Rp 40 juta. Itu saja dalam waktu setahun, untung kan ya. Lebih untung daripada kita beli tanah," sambungnya. (Kps)

Bisnis Rendang Darius Sinathrya Bakal Diekspor ke Luar Negeri KUPAS TUNTAS JAKARTA - BERSAMA sejumlah rekannya, Darius Sinathrya memiliki bisnis kuliner Rendang Sederhana.

Bisnis ini adalah hasil kerjasama antara Darius Sinathrya dengan Rumah Makan Sederhana yang sangat terkenal itu.

Untuk mengembangkan bisnisnya, produk rendang dalam kemasan tersebut rencananya akan di ekspor ke luar negeri. Hingga saat ini tim produksi masih melakukan riset untuk masa ketahanan masakannya.

"Bagaimana biar produk kita tahan lebih dari empat bulan. Karena nanti target akhirnya untuk ekspor. Tapi untuk ekspor, empat bulan ternyata enggak cukup," imbuh Darius Sinathrya saat berkunjung ke kantor redaksi Liputan6.com, Gondangdia,

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Darius Sinathrya berharap tahun depan produk rendangnya itu sudah bisa diekspor. Sehingga, pecinta kuliner Indonesia di luar negeri bisa ikut merasakan kelezatan rendang tersebut.

"Mudah-mudahan tahun depan kita punya produk yang tahan lebih dari empat bulan. Misalnya satu tahun gitu tapi tetap tanpa pengawet," jelas suami Donna Agnesia tersebut.

Selama empat tahun berbisnis, Darius Sinathrya juga bersyukur karena produk rendang sapi dan parunya sangat digemari masyarakat Indonesia.

"Hype untuk rendang sederhana sedniri cukup tinggi.

Kita dapat sambutan yang baik banget dari pasar. Justru

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

Darius Sinathrya

kita yang kewalahan karena kapasitas kita yang masih sangat terbatas," paparnya.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat bisnis rendangnya juga akan memiliki varian rasa yang baru. Yakni ekstra pedas untuk memenuhi permintaan konsumen penyuka rasa pedas. (Lp6)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

KUPAS TUNTAS JAKARTA - AYU Ting Ting dan adiknya Syifa kini bisa sedikit bernapas lega lantaran bisa pulang ke Tanah Air pada Minggu (14/4). Kondisi ini terjadi setelah, Ayu memutuskan ganti maskapai dari Saudi Airline ke Singapore Airlines.

Rupanya semua itu dilakukan Ayu demi bisa menyoblos pada Pemilu 2019 di kediamannya Depok. “Bismillah ya Allah hari ini kami pulang, semoga lancar.

Kami berdua beli tiket. Doakan besok (hari ini) sampai Tanah Air,” ujar Syifa.

Dari video singkat yang dibagikan, Ayu Ting Ting terlihat sedang menelepon seseorang.

Suara Ayu terdengar jelas bahwa dia sangat ingin memberikan suaranya saat Pemilu Rabu besok. “Karena gue mau nyoblos. Gue enggak mau tahu. Karena satu suara gue sangat penting buat Indonesia. Asyik, gue harus nyo-

blos pokoknya,” ungkap Ayu. Sebelumnya, Ayu dijadwalkan sudah mulai perjalanan pulang Sabtu (13/4) naik Saudi Airlines dengan transit Jeddah.

Namun, setelah tiga jam di dalam pesawat, tidak juga take off karena mengalami masalah.

Kemudian, para penumpang dijanjikan akan berangkat Minggu. Namun, dari informasi insta story Syifa, ternyata para penumpang diminta menunggu 2 hari lagi untuk berangkat. (Jpnn)

Nikita Willy Raih Gelar Sarjana Hukum

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN

Demi Nyoblos, Ayu Ting Ting Rela Beli Tiket Pesawat yang Baru

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

KUPAS TUNTAS JAKARTA - DI tengah kesibukannya sebagai aktris, Nikita Willy tidak melupakan pendidikan. Dara kelahiran 29 Juni 1994 ini berhasil menyelesaikan kuliahnya.

Dia resmi menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Nikita Willy baru saja mengikuti proses wisuda sarjana. Momen bersejarah itu dibagikannya ke media sosial Instagram. Dia mengupload foto-foto usai wisuda dan didampingi keluarga dan kekasihnya, Indra Priawan.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

Pada foto pertama, tampak Nikita Willy bersama ibu dan adiknya yang kompak memakai kebaya. Sementara foto kedua memperlihatkan dirinya memakai pakaian khas wisuda didampingi sang kekasih.

"Number one support system," ungkap Nikita Willy, Minggu (14/4).

Kelulusan pemain film Alas Pati itu disambut bahagia pula oleh rekan serta followers. Beberapa selebritas lantas mengucapkan selamat untuk Nikita Willy yang kini resmi menjadi

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

Sarjana Hukum. "Selamat ya," ucap Chicco Jerikho.

"Sukses ya Niki. Barakallah, jadikan ilmumu berguna untuk dunia dan akhirat ya," tulis Marini Zumarnis.

"Selamat sayang," komentar Fairuz Arafiq.

(Jpnn)

Nikita Willy

Selasa, 16 April 2019

EKONOMI SERAHKAN BANTUAN GENERAL Manager IPC Panjang Drajat Sulistyo menyerahkan bantuan CSR berupa motor sampah kepada Camat Panjang Ahmad Nurizki didampingi Lurah Pidada, kemarin.

Foto: Ist

Neraca Perdagangan Maret Surplus 540 Juta Dolar As Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Maret 2019 mengalami surplus sebesar 540 juta dolar AS. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, kondisi ini berasal dari non migas yang mengalami surplus 988 juta dolar AS, meskipun migasnya masih defisit 448 juta dolar AS. Jakarta (Kupas Tuntas) KEPALA BPS Suhariyanto mengatakan, pada Maret 2019, nilai ekspor Indonesia mencapai 14,03 miliar dolar AS. Apabila dibanding dengan Februari lalu, nilainya mengalami peningkatan sebesar 11,71 persen.

"Impor juga mengalami kenaikan secara month-tomonth hingga 10,31 persen, di mana Maret ini adalah 13,49 miliar dolar AS," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4).

Sementara itu, apabila

digabungkan antara Januari hingga Maret 2019, neraca dagang Indonesia mengalami defisit. Tapi, angkanya tidak besar, yakni hanya 190 juta dolar AS. Apabila dilihat penyebabnya, non migas mengalami surplus 1,15 miliar dolar AS, sedangkan migas defisit 1,34 miliar dolar AS. Suhariyanto menambahkan, ada beberapa komoditas mengalami penurunan dan peningkatan harga yang memberikan pengaruh terhadap neraca dagang Maret 2019. Sebab, di antaranya merupakan komoditas ekspor utama Indonesia.

Komoditas non migas yang mengalami peningkatan dari Februari ke Maret adalah seng, karet, nikel dan tembaga. Sebaliknya, harga komoditas non migas yang mengalami penurunan harga adalah minyak kernel, minyak sawit, cokelat, perak dan batu bara.

Dilihat dari sejumlah komoditas tersebut, Suhariyanto menjelaskan, ada tiga komoditas yang memberikan pengaruh terhadap ekspor.

"Yakni, karet yang mengalami kenaikan, sedangkan sawit dan batubara menurun," ujarnya.

Suhariyanto menuturkan, pemerintah saat ini sudah membuat kebijakan untuk memancing ekspor dengan berbagai cara termasuk memperluas negara tujuan.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengendalikan impor. Ia berharap, implemen-

tasi kebijakan ini dapat lebih efektif sehingga surplus tetap berlangsung.

Sebelumnya, BPS mencatat neraca perdagangan Februari 2019 tercatat surplus sebesar 0,33 miliar dolar AS. Surplus ini di luar perkiraan sejumlah ekonom yang memperkirakan neraca dagang bulan lalu mengalami defisit.

Surplus itu disebabkan oleh nilai ekspor yang tercatat sebesar 12,53 miliar dolar AS. Sementara nilai impor tercatat lebih rendah sebesar 12,20 miliar dolar AS. Kinerja ekspor tersebut turun 10,03 persen dibanding Januari 2019, juga turun 11,33 persen year on year (yoy).

Baik ekspor migas maupun nonmigas mengalami penurunan, masing-masing sebesar 11,55 persen dan 9,8 persen dibanding bulan sebelumnya. (Rpk)

OJK Dorong Pengembangan Pembiayaan Berkelanjutan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong program pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mengarahkan pembangunan yang peduli dampak lingkungan dan sosial masyarakat.

Komitmen OJK itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya pada Dinner Reception The 6th Sustainable Banking Network (SBN) Global Meeting pada acara Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance yang diselenggarakan oleh OECD dan Trihita Karana di Washington, Amerika Serikat, Jumat waktu setempat.

"Ini merupakan implementasi dari Komitmen IMF/World Bank Meeting mengenai pengembangan pembiayaan berkelanjutan. OJK akan melakukan Pendalaman Pasar Keuangan melalui penciptaan produk keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang perhatikan dampak sosial

dan lingkungan,” kata Wimboh.

Menurutnya, bagi negara berkembang seperti Indonesia, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, antara lain dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah.

“Namun demikian, pembangunan infrastruktur yang masif ini harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat agar tidak menimbukan permasalahan sosial di kemudian hari. Untuk itu, pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan upaya pen-

capaian sustainable development goals,” kata Wimboh.

Menurutnya, industri jasa keuangan memiliki peran penting untuk menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui instrumen keuangan berbasis sustainable/green financing, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dalam koridor ramah lingkungan dan sosial.

Dalam konteks pengembangan sustainable finance ini, OJK dalam tiga tahun terakhir ini telah melakukan berbagai hal seperti, menyusun roadmap sustainable finance, menyediakan kerangka regulasi bagi

pembiayaan berkelanjutan, penerbitan green bonds/sukuk, sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku di industri keuangan dengan dukungan dari International Finance Corporation (IFC) dan Sustainable Banking Network (SBN). “Tahun ini IFC berkomitmen untuk masuk pasar green bonds Indonesia senilai 1,5 miliar dolar AS,” ucapnya. (Rls)

11

IPC Panjang Salurkan CSR Motor Sampah Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang atau IPC Panjang menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa motor sampah roda tiga kepada Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin (15/4).

Bantuan diserahkan secara langsung oleh General Manager IPC Panjang Drajat Sulistyo kepada Camat Panjang Ahmad Nurizki didampingi Lurah Pidada.

Camat Panjang Ahmad Rizki menyampaikan terimakasih kepada IPC Panjang yang telah memberika dukungan dalam mewujudkan program kebersihan lingkungan khususnya Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang.

“Dengan adanya bantuan motor sampah ini diharapkan masyarakat juga ikut terlibat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih tidak hanya mengandalkan petugas ke-

bersihan,” kata Camat.

Sementara General Manager IPC Panjang Drajat Sulisyo mengatakan, bantuan motor sampah yang diperuntukan untuk Kelurahan Pidada merupakan salah satu bentuk tanggung sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan.

“IPC Panjang senantiasa berkomitmen membantu masyarakat melalui program IPC Panjang Peduli sebagai bagian dari BUMN Hadir Untuk Negeri,” imbuhnya.

Bantuan motor sampah ini, tambah dia, salah satu bentuk program IPC Panjang Peduli dalam hal Lingkungan dan Kesehatan. “Semoga bantuan motor sampah ini dapat membantu sekaligus mendukung mewujudkan lingkungan yang bersih di Kelurahan Pidada,” tegas Drajat.

Sebelumnya, IPC Panjang melalui Program IPC Panjang Peduli Pendidikan telah memberikan bantuan 5 (lima) unit perangkat computer kepada SMP Muhammadiyah 5 Panjang, Jumat (29/3) lalu. (Rls)

Partisipasi Pemilu, Novotel Gulirkan Peket Election Day Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBAGAI bentuk partisipasi dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Hotel Novotel Lampung memberikan promo menginap yang dikemas dalam paket Election Day. "Manajemen hotel Novotel Lampung menawarkan paket kamar mulai Rp 717 ribu untuk periode menginap 17 April 2019," kata GM Novotel Lampung, Lalu Aswadi Jaya, Selasa (15/4/2019).

Syarat untuk mendapatkan promo tersebut, kata dia, tamu harus menunjukkan jari yang sudah tercelup tinta Pemilu sebagai bukti bahwa sudah bersangkutan telah memilih dalam pemilihan umum kali ini.

Dikatakan, harga tersebut sudah termasuk pajak dan service, sarapan pagi untuk 2 orang, free swimming pool, free akses fitness center, 10% dics makanan dan minuman, 10% diskon laundry service,

10% diskon penggunaan fasilitas grand karaoke (tidak termasuk makanan).

“Dan double point bagi anda pengguna le club Member selama periode promo berlangsung serta dapatkan cash back voucher Barbeque weekend," paparnya.

Ia menambahkan, program ini merupakan bentuk dukungan pihak Hotel Novotel Lampung terhadap kesuksesan pemilu di Indonesia. “Management Novotel Lampung selalu berupaya untuk mendukung program pemerintah, salah satunya berpartisipasi dalam gerakan anti golput yang dikemas semenarik mungkin agar masyarakat bisa menerima dan sadar betapa berartinya suara mereka untuk Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan,” imbuhnya.

Dengan penawaran harga khusus yang ditawarkan Novotel Lampung ini, Jaya berharap agar kemeriahan pesta demokrasi semakin terasa dan euforia pemilu memberikan dampak positif terhadap okupansi kamar. (Rls)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 16 APRIL 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Politik Uang dan Netralitas KPPS Dominasi TPS Rawan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung merilis terkait kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2019 di Provinisi Lampung.

 PEMILU 2019

Tuba-Mesuji Paling Banyak Pelanggaran Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung telah merilis hasil pengawasan baik jumlah penanganan pelanggaran selama masa kampanye maupun pemetaan TPS rawan dalam Pemilu 2019.

Menurut Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung, Iscardo P Panggar, untuk hasil pengawasan selama masa kampanye sejak September hingga 14 April 2019, sedikitnya ada 62 dugaan pelangaran yang telah ditangani Bawaslu baik laporan maupun temuan, dengan rincian 24 pelanggaran administrasi dan 38 pelanggaran pidana pemilu.

"Kalau untuk temuan politik uang dan barang sebanyak 10 kasus, dengan rincian tiga kasus di Lampung Selatan, dua di Pesawaran, kemudian Pringsewu, Lam-

bar, Tubaba, Lamtim dan Metro, masing-masing satu kasus. Secara garis besar untuk pelanggaran tindak pidana apabila ditotal ada 10 kasus laporan dan 28 temuan, jadi totalnya 38 kasus," ungkapnya, Senin (15/4).

Laporan terbanyak, kata Iscardo, terjadi di Tulangbawang (Tuba) sebanyak empat kasus, kemudian Bawaslu Provinsi menerima satu laporan, Bandar Lampung dua laporan, Lampung Selatan, Pringsewu, Way Kanan, masing-masing satu laporan.

Sementara temuan sendiri mulai laporan terbanyak di Kabupaten Mesuji sebanyak empat kasus. sedangkan tiga kasus masing-masing di Lampung Tengah, Tuba dan Way Kanan. Selebihnya Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Pringsewu, Tubaba, dan Lampung Utara satu kasus temuan. (Sule)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ANGGOTA Bawaslu Lampung, Iscardo P Panggar, menilai, titik-titik yang dijadikan fokus pengawasan adalah TPS. Sebab, kata dia, kemungkinan besar pelanggaran terjadi dilingkungan TPS. “Jadi ada bebwrapa indikator yang membuat tingkat kerawanan di setiap TPS, di antaranya rawan logistik,

Money Politics (politik uang), intimidasi. Indikator inilah yang kami buat untuk memetakan tingkat kerawanan TPS,” ungkapnya saat rakor bersama stakeholder terkait di Hotel Sheraton, Senin (15/4).

“Kami melihat, misalnya TPS ini didirikan di dekat posko tim sukses mana atau tim kampanye tertentu. Halhal teknis ini yang jadi fokus kita," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Iscardo, upaya Bawaslu Lampung dalam mengatasi pemetaan TPS rawan yakni dengan melakukan pencegahan warning sistem untuk diantisipasi.

“Pada dasarnya, ini memang jadi kerawanan kita.

Misalnya rawan politik uang, maka kami kencangkan patroli pengawasan didaerah itu. Misalnya distribusi logistik. Maka kami akan men-

dorong KPU untuk memenuhi logistiknya," ujarnya.

Berdasarkan data Bawaslu yang dirilis, TPS rawan berdasarkan kerawanan hilangnya hak pilih. Mulai DPTb terbesar di Bandar Lampung, Lampung Barat, dan Mesuji.

Sedangkan kerawanan DPK mulai di Bandar Lampung, Lampung Barat, dan Lampung Utara.

Kemudian kerawanan politik uang yang diprediksi Bawaslu terbanyak di Tulang Bawang 200 TPS, Lampung Tengah 100 lebih TPS, Tulangbawang Barat 100 lebih TPS, Bandar Lampung 90 lebih TPS, Pringsewu 60 TPS dan Pesawaran 50 TPS. Sementara rawan hoaks dan SARA terbanyak di Way Kanan dan Lampung Tengah.

Namun potensi juga disebutkan di Tulangbawang Ba-

rat dan Bandar Lampung.

Kemudian kerawanan netralitas KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) paling banyak di Lampung Barat sekitar 300 TPS. Sementara lainnya di Bandar Lampung sekitar 50 TPS. Untuk TPS yang didekat posko dan rumah tim kampanye peserta pemilu di Lampung Timur terbanyak mencapai 90 lebih TPS, kemudian di Bandar Lampung 80 lebih TPS. Disusul di Pringsewu, Way Kanan, Lampung Barat, Metro, Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

Sementara data TPS terkait logistik yang ditakutkan mengalami kerawanan kerusakan di TPS paling banyak diprediksi di Lampung Barat 30 lebih TPS, Pesisir Barat 30 TPS, Tanggamus 15 TPS, Tulangbawang 15 lebih TPS. (Sule)

MASIH TERPASANG - MEMASUKI hari kedua masa tenang, sejumlah APK milik peserta pemilu masih terlihat terpasang di Kota Bandar Lampung, seperti di Jalan Jendral Ahmad Yani dan Jalan Dirjen Katamso, Senin (15/4) sore.

Foto : Sule/Kupas Tuntas

Hari Kedua Masa Tenang, APK Masih Bertebaran Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HARI kedua masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, masih banyak ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) bertebaran di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pantauan di Bandar Lampung, puluhan APK itu sangat mudah dijumpai disejumlah jalan di Kota Tapis Berseri. Hal itu pun membuat Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, angkat bicara.

“Kami bersama jajaran saat ini sudah berusaha keras untuk terus melakukan penertiban APK peserta pemilu,” kata dia usai rakor di Hotel Sheraton, Senin (15/4).

Menurut dia, yang seharusnya melepaskan APK tersebut adalah peserta pemilu, namun hal ini dilakukan guna memastikan di saat hari pencoblosan tidak ada lagi APK yang masih terpasang.

“Peserta pemilu tidak berkontribusi pelepasan APK. Harusnya diturunkan oleh peserta pemilu. Kami sudah bekerja keras untuk melakukan penertiban, karena mestinya peserta pemilu," ungkapnya saat ditemui usai membuka acara Rapat Kordinasi bersama Stakeholder di Hotel Sheraton, Senin (15/4).

Ia mengakui bahwa semuanya masih dalam proses.

“Bawaslu bersama stakeholder telah melakukan penurunan APK sejak awal memasuki masa kampanye.

Penertiban APK Hingga Malam Hari LAMPUNG BARAT - PENERTIBAN Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), terus dikebut oleh Bawaslu setempat.

Anggota Bawaslu Lambar, M Ishar, mengatakan, baru sekitar 50 persen APK peserta pemilu yang ditertibkan dari 15 kecamatan yang ada pada hari pertama masa tenang (Minggu, 14/4).

"Memasuki masa tenang ini, APK harus ditertibkan dengan batas waktu H-1, jadi besok (Hari ini) semua sudah selesai," kata M Ishar saat dihubungi, Senin (15/4).

Tak hanya Bawaslu, lanjut Ishar, Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) juga terus bergerak untuk menertibkan APK di masing-masing kecamatannya. Bila perlu, penertiban dilakukan hingga malam hari untuk memastikan APK benar-benar bersih di hari H (17 April).

“Dari seluruh kecamatan hanya menyisakan beberapa titik yang memang belum ditertibkan. Yang jelas, pada H-1, APK harus bersih tidak ada lagi yang terpasang baik di kecamatan maupun di pekon," pungkasnya. (Iwan)

Semua on proses, kami melakukan proses di hari pertama masa tenang. Karena kalau sebelum masa tenang, kami bisa digugat oleh peserta pemilu,” ujarnya.

“Kami melakukan hal ini karena ingin memastikan pada hari H (17 April) tidak ada lagi APK, walaupun pelepasan itu bukan tugas kita, tapi kita melakukan pencehagan terhadap adanya APK di hari H," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Can-

drawansah, menegaskan, akan terus melakukan penyisiran hingga besok (hari ini).

"Akan kami turunkan (APK) semua," kata Candra.

Untuk diketahui, di Bandar Lampung sepanjang jalan Z. A. Pagar Alam dari Bundaran Tugu Radin Intan, kemudian di Jalan Untuk Suropati, di Jalan Sultan Agung hingga ke arah Jalan Ki Maja. Belum lagi di Jalan Emir M. Noor, hingga Cut Nyak Dien. APK milik caleg, DPD RI maupun capres masih terpasang. (Sule)