Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 02 Juli 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 2 JULI 2019

KPK: PBJ di Lampung Masih Ada Intervensi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut selama tiga tahun terakhir pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Provinsi Lampung masih masuk zona merah. Meskipun sistem layanan online (daring) sudah digunakan dalam pengadaan barang dan jasa, namun masih banyak intervensi Hal itu disampaikan Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria saat acara audiensi KPK dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (1/7).

Koordinator Korsupgah KPK Dian Patria menjelaskan, kehadi-

rannya untuk memberikan pengarahan serta edukasi kepada seluruh pejabat terkait dalam hal menghindari tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan.

"Kami di sini siap membantu dan mengarahkan, asalkan semua dapat saling terbuka," kata Dian.

Dian menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa (PBJ), Provinsi Lampung dalam 3 tahun terakhir masuk zona merah.

Padahal, hal ini merupakan hal yang sangat penting di setiap daerah.

"Meski sudah menggunakan sistem layanan >> Baca

AUDIENSI - KEPALA Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria sedang berdialog dengan Wagub Lampung Chusnunia Chalim saat acara audiensi KPK dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah se-Provinsi Lampung, Senin (1/7).

Foto: Ist

KPK Hal 9

Mesin Pembangkit Listrik Kerap Rusak

PLN-PLTU Tarahan Saling Lempar PLTU Tarahan dan PT PLN Lampung saling lempar tanggung jawab, dalam menyikapi kerusakan mesin pembangkit listrik yang terjadi di PLTU Tarahan Unit IV. Keduanya tidak bersedia membeberkan penyebab kerusakan yang kerap terjadi.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENEJEMAN PLTU Tarahan di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung berupaya menutup rapatrapat terkait penyebab kerusakan

yang terjadi pada pembangkit listrik di Tarahan. Informasi yang diterima Kupas Tuntas, PLTU Tarahan kembali mengalami kerusakan pada 27 Mei 2019 lalu.

Kupas Tuntas yang coba mengkonfirmasi hal itu ke PLTU Tarahan justru hanya diberi penjelasan secara internal, namun tidak bisa dipublikasikan. Padahal, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung sudah mempersilahkan Kupas Tuntas untuk mengkonfirmasi langsung ke PLTU Tarahan.

Bahkan wartawan Kupas Tuntas juga sudah mengikuti permintaan menejeman PLTU Tarahan, untuk melengkapi dengan surat tugas dari pimpinan redaksi. Anehnya, begitu sudah masuk ke dalam PLTU Tarahan, wartawan tidak bisa mengakses informasi untuk bahan pemberitaan.

Kepala Unit SDM PLTU Tarahan Gunawan yang menerima Kupas Tuntas menerangkan, baik pihaknya maupun manager PLTU Tarahan tidak bisa memberikan argumentasi ataupun tanggapan mengenai hal ini (penyebab kerusakan pembangkit).

Menurutnya, dalam prosedur yang ada di PT PLN, segala informasi yang ingin disampaikan ke publik harus ada di satu pintu yakni PLN UID Lampung.

"Iya terkait tugas yang diajukan, bukan kita menolak ataupun tidak mau menerima, tetapi di Lampung ini memiliki beberapa sektor, baik Sektor Sebalang, Sektor Bandar Lampung, Sektor Area Metro dan Area Sukabumi. Setiap sektor akan mengeluarkan pernyataan itu di satu pintu, yakni PLN UID Lampung.

Jadi kalau mau konfirmasi di sana (PLN), karena kalau untuk mem-

KONFIRMASI KE PLTU TARAHAN WARTAWAN Kupas Tuntas mencoba konfirmasi ke PLTU Tarahan, Senin (1/7).

Foto: Sule/ Kupas Tuntas

berikan pernyataan kami nggak diperkenankan, bisa kena teguran menejer kita oleh direksi," kata Gunawan.

Sebelumnya, Plt Manager Komunikasi PT PLN UID Lampung Junarwin saat ditemui Kupas Tuntas sudah mempersilahkan agar persoalan itu (kerusakan pembangkit)

BPJS Putus Kerja Sama Empat Rumah Sakit  DPRD: Ada Kesengajaan Tidak Cepat Urus Akreditasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MULAI 1 Juli 2019, sebanyak empat rumah sakit (RS) di Bandar Lampung tak lagi bisa melayani pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Pasalnya, masa akreditasi keempat rumah sakit telah habis dan belum diperpanjang.

Pemutusan kerja sama ini diduga sengaja dilakukan pihak rumah sakit, dengan memperlambat me-

ngurus perpanjangan akreditasi.

Apalagi, selama ini pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan juga sangat lama, bahkan masih ada yang dihutang. >> Baca

dikonfirmasi langsung ke pihak PLTU Tarahan.

"Kalau di PLN UID ini lebih kepelayanan dan distribusinya atau pemasarannya. Jadi saya tidak bisa ngomong kalau masalah pembangkit, takut salah juga. Jadi >> Baca

PLN Hal 9

Kadispora: Ada 10 Persen Mengalir ke Khamami BANDAR LAMPUNG - KEPALA Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mesuji Syahril mengakui ada aliran dana 10 persen untuk terdakwa Khamami. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan persetujuan melalui nota dinas bupati terkait kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung.

Pernyataan Syahril itu disampaikan pada sidang lanjutan perkara suap fee proyek Dinas PU-PR Mesuji dengan terdakwa Bupati Mesuji nonaktif, Khamami di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (1/7).

BPJS Hal 9

PUTUS KERJA SAMA - BPJS Kesehatan memutus kerja sama dengan RS Imanuel karena belum memperpanjang akreditasi.

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

>> Baca

Kadispora Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Jangan Sekedar Wacana!

RENCANA pemindahan jalur kereta api babaranjang keluar dari Kota Bandar Lampung sudah digaungkan sejak bertahuntahun lalu. Namun hingga kini belum ada wujud nyata yang terlihat. Wacana itu sempat menghilang, namun kini muncul lagi seiring kedatangan Menteri Tampan Fernando Perhubungan RI Budi Karya Sumadi ke Lampung, Minggu (30/6) kemarin.

Jika melihat ke belakang, wacana pemindahan jalur kereta barang dari Bandar Lampung sudah diteken oleh Gubernur Lampung, Ridho Ficardo bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 10 Juli 2017 lalu.

Dari kesepakatan itu, dinyatakan pembangunan rel (short cut) dari Rejosari ke Tarahan akan dimulai pada tahun 2018.

Warga Bandar Lampung jelas menyambut rencana ini dengan senang hati. Karena KA Babaranjang tidak akan lagi masuk ke tengah kota. Pasalnya, selama ini warga Bandar Lampung sering jadi ‘korban’ kemacetan akibat KA Babaranjang yang melintas. Titik kemacetan >> Baca

Jangan Hal 9

Polda Lampung Bongkar Rumah Perakitan Senjata Api di Metro Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung berhasil mengungkap rumah untuk perakitan senjata api (senpi) ilegal di kawasan Kota Metro.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TERBONGKARNYA rumah perakitan senpi ilegal itu dari adanya perdagangan senpi ilegal melalui media sosial (medsos) dilakukan pada Sabtu (29/6) lalu. Satu pelaku berinisial YAC (31), warga Probolinggo yang menetap di Kota Metro berhasil

diamankan saat berada di Poll Damri, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Limopuro, Kecamatan Metro Pusat sekitar pukul 07.30 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol M. Barly Ramadany menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari informasi yang didapat pihaknya bahwa ada penjualan senpi secara ilegal melalui medsos.

“Setelah dapat info itu, kami langsung turunkan tim Resmob untuk mengungkapnya,” kata Barly didampingi Ps Kasubidit Jatanras Kompol Yustam saat ekspose di Mapolda Lampung, Senin (1/7).

Dari hasil penyelidikan, kata dia, pihaknya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi barang berupa

Foto: Ist

EKSPOSE - DIREKTUR Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol M Barly Ramadany mengekspose pengungkapan rumah perakitan senpi ilegal di Mapolda Lampung, kemarin.

senpi melalui jasa paket.

“Kami langsung kordinasi dengan pihak jasa paket (Poll Damri) di Metro," terangnya.

Di lokasi Poll Damri, lanjutnya, Tim Resmob memantau situasi saat pelaku mendapat kiriman bahan senpi

dari HRLD yang saat ini DPO. “Setelah pelaku sampai di loket Damri Metro langsung menuju tempat pengambilan paket. Saat pelaku menunjukkan resi pe>> Baca

Polda Hal 9

2

Selasa, 2 Juli 2019

BANDAR LAMPUNG

Arinal: Kebijakan Anggaran Harus Money Follow Program Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengeluarkan kebijakan anggaran melalui pendekatan money follow program.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DENGAN pendekatan tersebut, pemerintah daerah hanya mengalokasikan anggaran terhadap program yang benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Tidak lagi dibagi

secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (money follow function).

Demikian disampaikan Gubernur melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Taufik Hidayat, saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, di Ruang Abung, Balai Keratun, Senin (1/7).

“Ubah minset money follow function dan money follow organization menjadi money follow program,” kata Taufik membacakan sambutan tertulis gubernur.

Dia menjelaskan, ada bebe-

rapa poin berdasarkan Permendagri yang perlu menjadi perhatian. Pertama, menyinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD sesuai program nasional yang fokus lima prioritas pembangunan nasional.

“Yakni, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi pemantapan energi pangan dan sumber daya air dan stabilitas keamanan nasional,” jelasnya.

Kedua, menyingkronkan penyusunan APBD dengan peraturan pemerintah terbaru. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman dengan RKPD tahun

2020 dan prioritas pembangunan nasional I dalam RKP tahun 2020. Juga pastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk masyarakat benar-benar efisien.

“Jaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisen,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Lampung, Minhairin, dalam laporannya, menambahkan, tujuan diselenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kualitas penyusunan APBD, menyamakan pemahaman penyusunan APBD agar terhindar dari multitafsir dan kesalahan serta untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan akutabel. (Erik/Rls)

PIMPIN SOSIALISASI - ASISTEN Bidang Ekobang, Taufiq Hidayat, membuka acara sosialisasi Permendagri No.33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (1/7).

Pendaftar UM-PTKIN Meningkat (Kupas Tuntas) SEBANYAK 4.057 calon mahasiswa dinyatakan lulus ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tahun 2019.

Hasil UM-PTKIN ini diumumkan melalui laman pengumuman.um-ptkin.ac.id dan radenintan.ac.id/pengumuman,

Senin (1/7).

Tahun ini, total pendaftar jalur UM-PTKIN ke UIN RIL berjumlah 15.521 orang dari seluruh Indonesia. Adapun jumlah yang mengikuti tes UMPTKIN di UIN Lampung berjumlah 5.524 orang. Tes UMPTKIN ini telah berlangsung pada 28 Mei 2019 yang lalu.

Rektor UIN RIL, Prof Dr H. Moh Mukri Mag, mengapresiasi atas terselenggaranya UM-PTKIN. Dia juga menyampaikan bahwa pendaftar UM-

PTKIN tahun ini meningkat.

“Seperti SPAN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional), pendaftar UM-PTKIN tahun ini juga meningkat. Tidak hanya UIN Lampung, tapi total secara nasional meningkat,” ujar Mukri.

Guru Besar Ushul Fikih ini juga mengucapkan selamat kepada peserta yang lulus. “Selamat, semoga ini menjadi awal yang baik untuk bergabung menjadi keluarga besar UIN Raden Intan Lampung,” katanya.

(Kupas Tuntas) PEMERINTAH tengah mencari jalan keluar bagaimana caranya untuk menyalurkan beras Bulog yang menumpuk di gudang. Karena kelamaan di simpan di gudang, beras tersebut terancam busuk.

Salah satunya penyebabnya Bulog tidak dilibatkan dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BNPT). Hal itu menyebabkan pendistribusian beras menjadi tersendat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, telah melakukan konsultasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution.

Hasilnya, beras Bulog akan disalurkan ke e-warung.

“Saya percaya bahwa Bulog mampu untuk mensuplai beras dengan kualitas baik ke e-warung,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, beras Bulog juga akan dilibatkan dengan BPNT. Untuk skemanya tidak akan berbeda dengan supplier beras lainnya. Namun khusus Bulog akan diutamakan oleh pemerintah.

“Pokoknya kami utamakan Bulog untuk bisa menyalurkan dalam BPNT. Tentu dengan kualitas yang sudah siap ya.

Saya kira sekarang Bulog sudah siap tuh, kualitasnya sudah bagus-bagus,” tuturnya.

Pengamat pertanian, Dwi Andreas mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi menumpuknya beras dengan mendistribuskan beras Bulog melalui e-warung.

“Saya sangat sependapat dengan Menteri Sosial, Agus Gumiwang memasukkan beras Bulog ke e-warung. Karena Bulog memiliki keunggulan komparatif dan memiliki tawaran tetringgi memajukan e-warung dibandingkan pihak swasta,” katanya.

Dia pun juga mendukung Bulog dilibatkan dalam BNPT. Menurut dia program BNPT sangat bagus dibandingkan beras miskin (raskin) atapun beras sejahtera (rasta), di mana BNPT sangat transparan dan jauh dari kecurangan.

DONOR DARAH PARA ASN Pemprov Lampung termasuk sejumlah pejabat eselon II dan III Pemprov Lampung, melakukan pengambilan darah di Lantai III Balai Keratun, Senin (1/7).

Foto: Ist

“Tidak perlu lagi diperdebatkan apakah BNPT salah atau tidak. Itu sudah tepat,” ujar dia.

Saran untuk Bulog. Dwi meminta harus ada perombakan besar-besaran harus dikembalikan fungsi semula sesuai UU Nomor 18/2012, sehingga Bulog dikendalikan langsung oleh badan yang memiliki otoritas tinggi yang bertanggung jawab langsung ke presiden.

“Sekarang kan dikendalikan sembilan kepala (di bawah BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian dll).

Sehingga Bulog memiliki kelulasan yang besar untuk memutuskan sebuah kebijakan,”

(Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, mengakui, ada dua Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri di Provinsi Lampung, sampai saat ini belum menerima pendaftar peserta didik baru. Sekolah tersebut, yakni SMAN 1 Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur, dan SMAN 1 Padangratu di Kabupaten Lampung Tengah. Itu terlihat dari website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA di Provinsi Lampung.

Sulpakar mengungkapkan, alasan mengapa belum ada calon siswa yang mendaftar di dua sekolah tersebut, karena letak sekolah berada di daerah sepi penduduknya.

Akan tetapi, setelah pihaknya coba berkoordinasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan, dipastikan nantinya tetap akan ada yang mendaftar di sekolah tersebut.

Dikatakannya, orang tua dari para calon siswa baru akan mendaftarkan anaknya ketika jadwal pelaksanaan PPBD telah berlangsung atau saat mulai masuknya ajaran baru. "Jadi persoalannya pada saat tahun ajaran baru nanti jelas ada murid. Tetapi karena di sana ternyata banyak berasal dari butuh tani, maka biasanya orang tua

Bandar Lampung Kepada yang belum lulus, Mukri berpesan untuk tidak berkecil hati. “Untuk yang belum lulus jangan patah semangat untuk melanjutkan pendidikan.

Teruslah berikhtiar. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang terbaik,” tambahnya.

UIN Lampung masih membuka ada satu jalur masuk lagi yaitu UM-Lokal (mandiri).

Pendafataran UM-Lokal berlangsung pada 2-10 Juli 2019 melalui sistem online di website UIN. (Tampan/Rls)

Beras Bulog Akan Didistribusikan ke E-Warung Jakarta

Bandar Lampung

Sulpakar Kadisdikbud Provinsi Lampung

mendaftarkan anaknya ketika jadwal masuk sekolah dimulai," jelas Sulpakar, Senin (1/7).

Dia mengatakan, kejadian ini sudah berlangsung dari tahun-tahun kemarin. Meski sudah diumumkan ke masyarakat tentang pelaksanaan PPDB, namun sayangnya lebanyakan masyarakat kurang memperkatikannya.

"Karena kelas ekonomi masyarakatnya menengah kebawah, maka memang kadangkadang tidak memperdulikan jadwal pendaftaran. Kebiasaan ini sudah kita imbau.

Tahun-tahun kemarin juga seperti itu. Kepala sekolahnya juga masih optimis akan ada calon siswa yang mendaftar di sekolahnya," terangnya.

Sementara mengenai banyaknya SMA yang jumlah pendaftarnya kurang dari kuota zonasi yang disediakan, pihaknya tak bisa bertindak. "Kalau pendaftarnya kurang, ya mau gimana lagi, memang segitulah, tidak bisa ditambah dari sekolah lain yang jumlah pendaftarnya bahkan lebih, karena ini sistem zona," pungkasnya. (Erik)

Cabai Merah Sumbang Inflasi Tertinggi

Foto: Ist

Bandar Lampung

Dua SMA Belum Terima Calon Siswa

saran dia.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan kegelisahannya beras yang semakin menumpuk di gudang Bulog. Sehingga beras tersebut terancam busuk jika tidak segera disalurkan.

“Kapasitas gudang kita 2,6 juta ton, sekarang sudah mencapai 2,3 juta ton. Tinggal 300 ribu ton lagi penuh, tidak bisa menyerap lagi. Tinggal nunggu busuk karena tidak disalurkan,” kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.

Menumpuknya beras di gudang Bulog, salah satunya karena Bulog tidak dilibatkan dalam penyaluran BNPT. Masalah lain, impor beras yang masih terjadi. (Dtk)

(Kupas Tuntas) BADAN Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat inflasi Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 0,63 persen pada Juni 2019. Komoditas cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,58 persen.

Menurut Kepala BPS Lampung, Yeane Irmaningrum, menjelaskan, bahwa inflasi ini lantaran cabe merah terus mengalami kenaikan harga hingga pada minggu terakhir bulan Juni 2019. Bahkan, secara nasional komoditi cabai merah juga berkontribusi sebanyak 36 persen terhadap inflasi.

“Perkembangan harga cabai merah di minggu pertama bulan Mei 2019 itu mencapai Rp26 ribu. Kemudian di akhir minggu keempat sudah mencapai Rp50 ribu. Di bulan Juni 2019, harga cabai merah ratarata mencapai Rp40 ribu perkilo,” kata Yeane saat rilis data di kantornya, Senin (1/7).

Sementara itu, komoditi lain yang dominan membe-

rikan andil dalam pembentukan inflasi bulan Juli 2019 di antaranya Jengkol 0,05 persen, jeruk 0,05 persen, ayam hidup 0,04 persen, cumi-cumi 0,04 persen, kacang panjang 0,03 persen, ketimun 0,03 persen, petai 0,03 persen, beras 0,03 persen dan buah pir 0,02 persen.

Yeane mengatakan, kenaikan harga cabai merah, sayuran dan beras bisa jadi disebabkan karena permintaan pasar yang masih cukup tinggi. Sementara keadaan stok komoditi terbatas lantaran belum masuk masa panen.

“Untuk ayam hidup juga memang sempat ada kenaikan harga dalam rangka lebaran kemarin. Tetapi setelah lebaran diharapkan harganya sudah kembali normal,” terangnya.

Masih kata Yeane, bahwa inflasi Kota Bandar Lampung menempati urutan ke-29 dari 82 kota yang diamati perkembangan harganya, di bulan Juni 2019. Dari 82 kota tersebut, 76 kota diantaranya mengalami inflasi dan 6 kota lain mengalami deflasi. (RL)

ASN Pemprov Donor Darah Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEJUMLAH Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Lampung mendonorkan darahnya setelah apel pagi di lapangan korpri, Senin (1/7).

Donor darah ini dilakukan setelah Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) pada akhir pekan kemarin mendapat informasi bahwa stok darah di bank darah PMI, kosong.

Nunik pun menginstruksikam setelah apel pagi untuk dilakukan donor darah guna mengisi stok bank darah PMI. Ini diketahui setelah Sumarji, pasien infeksi kulit membutuhkan darah, namun stok darah kosong.

Aksi donor darah ini dilakukan juga oleh pejabat eselon II dan III Pemprov Lampung. pengambilan darah dilakukan di Lantai III Balai

Keratun, Pemprov Lampung.

Dari kegiatan donor darah tersebut, berhasil mengumpulkan sebanyak 92 kantong darah. Hasilnya terkumpul 42 kantung darah golongan A, (18 golongan darah B, 6 kantung golongan darah AB, dan 24 kantung golongan darah O. “Kemarin itu, saya mendapatkan laporan dari PMI Lampung bahwasannya ketersediaan stok darah di UTD PMI Bandar Lampung sangat minim. Menanggapi itu, saya langsung merespon dengan menggelar aksi donor darah di lingkungan Pemprov Lampung,” kata Nunik, Senin (1/7).

Wagub Chusnunia mengucapkan terimakasih atas keikhlasan ASN yang telah mendonorkan darahnya. “Terimakasih kepada seluruh ASN yang telah mendonorkan darahnya. Semoga donor darah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh saudarasaudara kita,” ujarnya. (Trb)

Selasa, 2 Juli 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Kehilangan Motor, Cek Barbuk di Mapolresta Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bandar Lampung terbilang lumayan besar. Hal itu setidaknya terlihat dari kasus yang berhasil diungkap Polresta Bandar Lampung dan jajarannya dalam beberapa waktu terakhir.

EKSPOSE - KAPOLRESTA Bandar Lampung, Kombes Pol Wirdo Nefisco, saat ekspose hasil ungkap kasus curanmor, di Mapolresta Bandar Lampung, Senin (1/7).

Foto: Ist

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KAPOLRESTA Bandar Lampung, Kombes Pol Wirdo Nefisco, menyebutkan, bahwa selama Juni 2019, pihaknya telah menangkap 12 pelaku curanmor dari 16 kasus.

“Para pelaku yang kita tangkap ini merupakan komplotan yang beraksi di berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung, dari jam kerja

pukul 11.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB,” kata dia saat ekspose di Mapolresta Bandar Lampung, Senin (1/7).

Modus yang digunakan para pelaku, kata dia, sangat beragam. Mulai dari merusak kunci stang, membongkar

rumah, berpura-pura ditabrak, dan mencuri di halaman parkir, garasi rumah, hingga pertokoan.

“Dari para pelaku berbagai barang bukti kita amankan juga seperti empat set kunci letter T, senjata tajam, serta 10 unit

sepeda motor,” terangnya Kapolresta mengimbau kepada masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan pada kendaraannya. “Kami akan terus berupaya mengejar para pelaku yang masih berkeliaran. Upaya preventif dan preemtif seperti Patroli Sabhara dan Binmas juga sudah diperkuat,” kata dia.

Bagi warga yang merasa sepeda motornya hilang, pesan Kombes Wirdo, dapat mendatangi Mapolresta Bandar Lampung dengan memperlihatkan dokumen kelengkapan surat-surat kendaraannya.

“Kami memberi kesempatan kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk mengecek barbuk (barang bukti) yang diamankan di Mapolresta Bandar Lampung,” ujarnya. "Syaratnya membawa kelengkapan surat, seperti STNK dan BPKB,” tambahnya. (Oscar)

Tiga AKBP Resmi Mall Diminta Sediakan Lokasi Tunggu Ojol Naik Pangkat Kombes Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLDA Lampung melaksanakan upacara kenaikan pangkat sekaligus puncak acara Hari Bhayangkara, yang berlangsung di lapangan Mapolda Lampung, Senin (1/7).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto. Dalam upacara tersebut, Purwadi menekankan tiga point penting. Pertama, selalu menampilkan sifat-sifat sederhana dan taqwa, sehingga menjadi panutan didalam keluarga dan masyarakat serta mempunyai dedikasi dan intergritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

“Juga laksanakan tugas dengan prinsip 3P (Proaktif. Partnership, Problem Solving) dalam memelihara kamtibmas, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata dia.

Terakhir selalu siap siaga dan meningkatkan kemampuan untuk memgantisipasi perkembangan situasi dan perubahan eskalasi yang dapat menggangu stabilatas keamanan.

Sebagaimana diketahui, dari ratusan personel yang naik pangkat, tiga di antaranya AKBP naik menjadi Kombes, Yakni Direktur Reskrimum Polda Lampung Kombespol M. Barly, Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad, dan Kabid Propam Polda Lampung Kombespol Joas Feriko.

Sementara itu, di Polresta Bandar Lampung, sebanyak 103 personel mendapat kenaikan pangkat. Dengan rincian 6 orang pengabdian, dan 97 reguler di antaranya satu personil berpangkat Ipda ke Iptu, 31 personil berpangkat Bripka ke Aipda, 63 personil berpangkat Brigpol ke Bripka dan 3 personil berpangkat Bripda ke Briptu. (Oscar)

POLITIK

Simulasi Persiapan Penetapan Kursi BANDAR LAMPUNG - SAMBIL menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Perkara Konstusi (BRPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) simulasi penghitungan kursi dan calon terpilih pemilu 2019 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Senin (1/7). Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliyansah, menerangkan, saat ini KPU Lampung sedang menunggu BRPK dari MK sebelum menyusun penetapan caleg dan perolehan kursi partai politik.

Dijelaskannya, penetapan caleg terpilih dapat dilakukan setelah mendapatkan informasi kepastian daerah yang bersengketa di MK melalui BRPK. Setelah mendapatkan informasi tersebut, baru KPU akan menyusun langkah selanjutnya untuk pileg, yakni penetapan caleg terpilih dan perolehan kursi parpol.

“Nah setelah BRPK keluar, baru akan jelas berapa gugatan yang diterima oleh MK, dan mana yang tidak sampai persidangan. Kalau sudah ada BPRK dan wilayah yang tidak ada sengketa maka akan dilakukan penetapan kursi dan caleg terpilih," ujarnya.

Saat ini, kata dia, KPU lampung menggelar bimtek dengan KPU kabupaten/kota terkait persiapan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih, termasuk simulasi penetapan, cara pengisian aplikasi.

Karena setelah BRPK keluar, maka selambat-selambatnya tiga hari KPU harus melaksanakan penetapan caleg terpilih dan perolehan kursi. “Selambat-lambatnya tiga hari setelah BRPK keluar, KPU kabupaten/kota, bisa menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih, bagi yang tidak tercantum dalam BPRK, jadi selambat-lambatnya tanggal empat sudah ditetapkan," tandasnya. (Sule)

Foto: Sule/Kupas Tuntas

BIMTEK - PARAKomisioner dan Sekretaris KPU Lampung menggelar bimtek simulasi penghitungan suara dan calon terpilih Pemilu 2019 di Ballroom Hotel Novotel, Senin (1/7).

DINAS Perhubungan (Dishub) Bandar Lampung siap mendukung pembuatan lokasi tunggu ojek online (Ojol) di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tapis Berseri, untuk mengatasi kemacetan.

Hal itu tak lain berdasarkan pertemuan beberapa waktu lalu antara Gaspool Lampung dengan pihak Mall Bumi Kedaton (MBK) mengenai penyediaan lokasi tunggu untuk ojek online.

Kepala Dishub Bandar Lampung, Ahmad Husna, mengatakan, terkait pertemuan tersebut, Dishub me-

mang tidak dilibatkan, tapi jika ada keperluan yang berkaitan dengan Pemerintah Kota, siap memfasilitasi.

“Jadi apabila dari pihak ojek online ada keperluan yang sifatnya kewenangan Pemkot Bandar Lampung silahkan ajukan, seusai mekanisme nanti akan kita lakukan sesuai aturan kewenangan pemda,” belum lama ini.

Ia menjelaskan, penyediaan tempat tunggu adalah kemenangan dari aplikator untuk menyediakannya sesuai peraturan menteri nomor 12 tahun 2019.

“Tapi sekiranya ada yang perlu dibantu oleh Pemkot, silahkan saja ajukan ke sesuai kewenangan Pemkot akan

membahasnya,” ujarnya.

Menurut Husna, memang seharusnya setiap pusat perbelanjaan harus ada tempat menunggu bagi ojek agar tidak memakan badan jalan, seperti yang ada di Central Plaza.

“Tapi lahannya ini kebanyakan punya swasta dalam hal ini seperti MBK, ya pihak mall kalau ingin membuat tempat tunggu harus berbesar hati untuk menyediakannya, tidak berbayar pun tidak masalah,” terangnya.

Terkait area bawah flyover MBK yang diminta untuk dijadikan lokasi parkir ojek online, Husna, mengaku, hal itu dimungkinkan. Terpenting harus ada izin dari Wali Kota Bandar Lampung.

Menanggapi itu, Ketua Umum Gaspool, Miftahul Huda, mengatakan, pengadaan shelter ini adalah kewajiban dari stake holder terkait, terutama aplikator. Itu sesuai dengan amanat PM.12/2019 yang telah berlaku. “Kami dari Gaspool Lampung sangat mendukung rencana yang baik ini yang juga sesuai dengan tuntutan kami kepada aplikator selama ini dan juga merupakan bagian dari tuntutan aksi demo kami pada 11 April 2019 yang lalu,” ujarnya.

Ia berharap Pemkot Bandar Lampung bisa membantu memberikan lokasi yang terbaik agar proses penjemputan dan pengantaran penumpang di area MBK tidak lagi menyebabkan kemacetan. (RL)

Dana Cair, Wali Kota Warning RT dan Kaling Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, menyerahkan bantuan dana operasional kepada Kepala Lingkungan (Kaling), Ketua RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Bandar Lampung, di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (1/7).

Pembagian operasional tersebut terhitung tiga bulan terakhir. Di mana untuk RT dan Kaling sebesar Rp1,2 juta perbulan sedangkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebesar Rp2 juta perbulan.

“Karena dari Dana Bagi Hasil (DBH) sudah dibayarkan oleh Pemporv pada tahun ini, makanya kita langsung cairkan pembayaran

kepada RT, Kaling, Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” kata Herman.

Dengan diberikannya dana tersebut, Herman mengharapakan Kota Bandar Lampung aman dan tentram.

“Kos-kosan termasuk pendatang yang berpindah-pindah harus ditertibkan dan harus ada datanya semua.

Termasuk rumah remangremang yang menjadi sumber penyakit, itu harus diberantas semua di Kota Bandar Lampung,” pesan Herman.

“Inikan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jadi petugas keamanan lingkungan harus lebih memperhatikan kawasannya masing-masing," pesannya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPK-

AD) Bandar Lampung, Trisno Anderas, menambahkan, terkait pemberian intensif untuk para petugas keamanan lingkungan, Pemkot Bandar Lampung menganggarkan sebesar Rp10 miliar.

"Ya, Pemkot telah menerima DBH triwulan pertama dari Pemprov Lampung sebesar Rp20 miliar, dan separuhnya kita bagikan kepada petugas keamanan lingkungan," singkatnya. (Sule)

Foto: Ist

DANA CAIR - RATUSAN RT dan Kaling se-Bandar Lampung berkumpul di Aula Gedung Semergou untuk menerima gaji dari Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Senin (1/7).

KPU-Bawaslu Siap Hadapi Gugatan Parpol di MK Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, siap menghadapi sidang Perselisishan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait gugatan yang dilayangkan oleh empat partai politik (parpol) ke Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan Berkarya.

Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliyansah, mengaku, sampai saat ini MK belum mengeluarkan buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), Tetapi untuk Provinsi Lampung, kata dia, terdapat tiga kabupaten satu parpol tingkat provinsi dan dua DPR RI yang mengajukan sengketa di MK. “Untuk di Lampung partai yang mengajukan gugatan

“

Intinya apa yang ada dalam BRPK nanti, kita akan siapakan alat bukti dan jawaban terkait permohonan pemohon yakni Partai Gerindra yang mengajukan gugatan di Dapil II Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Tanggamus dapil IV dan Dapil I, serta gugatan DPR RI Dapil Lampung II. Kemudian Partai Demokrat yang mengajukan gugatan untuk DPRD Kabupaten Tanggamus di Dapil IV dan I, serta DPRD Provinsi Lampung Dapil 8 Lampung Timur,” beber Tio, Senin (1/7).

Selain Partai Gerindra dan Demokrat, gugatan juga dilayangkan oleh Partai Keadi-

lan Sejahtera (PKS), yakni di Dapil 4 Kota Metro, kemudian Partai Berkarya mengajukan gugatan untuk DPR RI Dapil Lampung I dan II. “Tetapi itu kan gugatan, belum masuk di BRPK, masih menunggu mungkin malam ini (kemarin) keluar karena jadwalnya tanggal I Juli MK mengeluarkan BRPK,” ungkapnya.

Sampai dengan saat ini, kata Tio, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan BRPK dari MK. Sesuai jadwal MK akan mengumumkan daerah yang bersengketa di MK untuk Pileg 2019 pada 1 Juli 2019.

“Iya sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan BRPK, tapi meskipun begitu, kita sudah siapkan kronoloigis, daftar alat bukti. Kita juga akan memetakan daerah yang disengketakan oleh MK untuk menentukan alat buktinya, sambil menunggu informasi dari KPU RI," ujarnya.

Besok (hari ini), lanjut Tio, ia bersama anggotanya akan berangkat ke Jakarta untuk berdiskusi bersama tim hukum KPU RI dan juga pengacara KPU terkait persiapan sidang di MK. “Kita akan ke Jakarta, mengikuti rakor persiapan PHPU bersama KPU RI dan tim pengacara PHPU Pileg KPU RI. Intinya apa yang ada dalam BRPK nanti, kita akan siapakan alat bukti dan jawaban terkait permohonan pemohon," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan, sudah mempersiapkan dan menyusun jawaban berkaitan daerah-daerah yang mengajukan gugatan. "Iya kita sedang mengumpulkan data, terkait dugaan pelanggaran yang sudah ditangani di daerah-daerah yang ada gugatan," singkatnya. (Sule)

4

Selasa, 2 Juli 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Sambangi Mapolsek, Wabup Pringsewu Bawa Kue Ultah pada teman teman kepolisian," ujar Wabup Fauzi.

Fauzi berharap, di momen HUT Bhayangkara ke 73 ini, kinerja kepolisian khususnya jajaran Polsek Pringsewu Kota semakin baik untuk memberi pelayanan dan keamanan bagi masyarakat.

Kehadiran Fauzi dan rombongan disambut Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Eko Nugroho beserta jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Fauzi dan Camat Pringsewu Nang Abidin Hasan menyerahkan kue ulang tahun yang diterima oleh anggota Mapolsek Pringsewu yang paling senior. (Manalu)

Pringsewu (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Pringsewu Fauzi di dampingi, Kasat Pol PP, Dishub, BPBD, camat, Lurah se Kecamatan Pringsewu, jajaran FKPPI, menyambangi Mapolsek Pringsewu Kota secara mendadak pada Senin (1/7) pagi.

Usut punya usut, ternyata kedatangan Wabup dan rombongan di Mapolsek Pringsewu Kota untuk memberi kejutan kepada Jajaran Mapolsek Pringsewu Kota dalam rangka HUT Bhayangkara ke - 73.

"Ya kita beri surprise ke-

Kantor Imigrasi Krui Mulai Lakukan Pelayanan Paspor Pesisir Barat (Kupas Tuntas) KANTOR Unit Kerja Imigrasi Non TPI Kelas III Kota Bumi di Krui, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), telah melayani pembuatan Paspor untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pesibar.

Kadis Kominfo Pesibar, Tedi Zadmiko, mengatakan, untuk pelayanan izin tinggal belum bisa dilakukan. Bentuk-bentuk pelayanan yang sudah dilakukan adalah pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor yang sudah mati.

"Pelayanan dilakukan dari hari senin hingga jumat

“

pada jam kerja. Untuk pelayanan foto dilakukan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Dikarenakan tenaga teknis masih berasal dari kantor imigrasi Kota Bumi," papar Tedi.

Sementara itu, terkait peresmian Kantor Unit Kerja Imigrasi Non TPI Kelas III Kota Bumi di Krui, akan dilakukan pada bulan Juli atau dalam waktu dekat.

Dengan adanya Kantor Unit Kerja Imigrasi Non TPI Kelas III Kota Bumi di Krui, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus persyaratan untuk berangkat keluar negeri, terutama dalam pembuatan paspor tersebut. (Nova)

Pelayanan dilakukan dari hari senin hingga jumat pada jam kerja. Untuk pelayanan foto dilakukan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Dikarenakan tenaga teknis masih berasal dari kantor imigrasi Kota Bumi

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

GOTONG ROYONG - WARGA Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu mulai membangun rumah Maryono di Fajaresuk, Senin (1/7). INSERT : WakilBupati Pringsewu Dr. Fauzi berfoto bersama dengan anak Maryono yang rumahnya dibangun oleh warga.

Warga Bangun Rumah Penyandang Tuna Netra Secara Swadaya

Maryono (42) penyandang tuna netra warga Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, mendapat bantuan bangunan rumah berkat swadaya masyarakat.

Pringsewu (Kupas Tuntas) MARYONO dan istrinya Soni Ponirah (30) beserta kedua anaknya Faiz (9) dan Firgi (3), selama ini me-

numpang di rumah orang tuanya yang kondisi bangunannya cukup sederhana serta berukuran sempit.

Beruntung ada warga yang mau menghibahkan sebidang tanahnya untuk tempat didirikan bangunan rumah permanen bagi keluarga Maryono.

Junaidi warga sekitar mengatakan, rumah yang akan dibangun berukuran 7 x 6 meter. "Hari ini mulai dibangun, adapun biayanya sebesar Rp25 juta hasil dari swadaya masyarakat," kata dia, Senin (1/7).

Sementara Wakil Bupati P r i n g s e w u D r. H F a u z i yang turun meninjau lokasi pembangunan rumah ter sebut bersama camat Pring sewu Nang Abidin dan Lurah setempat me ngatakan terima kasih kepada masyarakat. "Pantas diapreasiasi masyarakat Fajaresuk yang memiliki rasa kesetiakawanan, ke pedulian terhadap sesama sehingga rumah saudara Maryono akan segera berdiri," kata dia.

Apa yang telah ditunjukkan warga Fajaresuk,

imbuh Fauzi, pantas untuk dicontoh oleh warga lainnya.

"Saya berharap kegiatan gotong royong seperti ini tetap ditingkatkan," ungkapnya.

Untuk diketahui, meskipun Maryono menyandang tuna netra, namun selama ini menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarganya. Ditengah keterbatasannya, Maryono bekerja sebagai tukang pijet keliling.

Selama ini Maryono berangkat keliling (memijit) hanya ditemani dengan tongkat. (Manalu)

Parosil Minta OPD Tidak Anti Kritik Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus meminta agar wartawan dan kepala Organisas Perangkat Daerah (OPD) tidak anti kritik.

Hal tersebut disampaikannya ketika ngupi bebakhong (Ngopi Bersama) dengan insan pers di taman Hamtebiu, Senin (1/7).

Selain Bupati, kegiatan yang dikemas untuk mempererat tali silaturahmi antara insan pers dan Pemkab Lambar ini dihadiri juga oleh wakil bupati Mad Hasnurin, Sekkab Lambar Akmal Abdul Nasir, asisten, staf ahli, sejumlah kepala OPD, dan ketua PWI cabang Lambar Vicky an dreas, sekretaris PWI Duta suhanda, penasehat PWI Iwan setiawan, dan beberapa wartawan lainnya.

"Semua aspirasi hari ini kita tampung, semua untuk pembangunan Lambar yang kita cintai, jadi saya minta bukan hanya kepada OPD, wartawan juga tidak boleh

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

NGUPI BEBAKHONG - BUPATI Lampung Barat Parosil Mabsus menghadiri acara ngupi bebakhong (Ngopi Bersama) dengan insan pers di taman Hamtebiu, Senin (1/7).

anti kritik," kata Parosil dihadapan wartawan dan seluruh kepala OPD. Selain itu, Parosil meminta agar kedepan ada penghargaan atau tropi yang bernilai bagi wartawan dan penggiat lain yang mempunyai andil dalam membangun Lambar sehingga bisa menjadi penyemangat dalam berinovasi "Bukan hanya wartawan yang diberi penghargaan, jadi termasuk kepala OPD yang mmpunyai inovasi dan masyarakat, bahkan anggota

DPRD sekalipun, anggota DPRD yang memang kritik atau yang selalu bersama rakyat. Ini menjadi PR bagi kita semua," harap Parosil.

Sementara itu, Ketua PWI Lambar, Vicky Andreas mengapresiasi inisiatif Bupati Parosil dan Pemkab Lambar yang telah mengajak penggiat pers untuk berdiskusi demi pembangunan kabupaten bumi beguai jejama sai betik kedepannya.

"Saya mewakili PWI dan rekan-rekan wartawan lainnya

mengucapkan terimakasih atas inisiatif pak bupati mengajak kita berdiskusi, saya berkeyakinan kuat kita semua mempunyai harapan yang sama untuk membangun Lambar kedepan," kata Vicky.

Ia berharap dengan adanya diskusi sekaligus silaturahmi tersebut mampu membuka pintu yang selama ini tersumbat, sehingga kedepan tidak ada lagi miskomunikasi antara pemerintah dan penggiat pers yang ada di Lambar.(Iwan)

DPRD Lambar Ajukan Dua Ranperda Lampung Barat (Kupas Tuntas) DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengajukan dua Rancangan Peratutan Daerah (Ranper-

da) Kebun Raya Liwa (KRL) dan penyelenggaraan kabupaten tangguh bencana.

Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lambar, Harun roni ketika membacakan nota pengantar Ranperda inisiatif DPRD Lambar di

Foto : Nova/Kupas Tuntas

GELAR BIMTEK - BUPATI Pesisir Barat, Agus Istiqlal membuka acara Bimtek bagi industri kecil dan menengah kerajinan tapis, di Hotel Sartika, kecamatan Pesisir Tengah, Senin (1/7).

ruang sidang DPRD setempat, mengatakan, bahwa DPRD memiliki 3 fungsi utama yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan atau controlling.

"Sebagai langkah kongkrit, atas nama lembaga legislasi dan melihat peluang yang diamanatkan oleh peraturan, maka DPRD merumuskan menyusun dan mengajukan Ranperda tentang Ranperda kabupaten tangguh bencana dan Ranperda tentang KRL," kata Harun.

Dijelaskan Harun, proses pembentukan Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realita yang ada dalam masyarakat. Realita tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang maupun tuntutan atas kepentingan

perubahan-perubahan.

Sedangkan tujuan Ranperda tersebut lanjut Harun, yaitu untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Ranperda, pertimbangan filosofia, sosiologis, dan yudiris, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, merumuskan regulasi spesifik dari permasalahan penanggulangan bencana, dan merumuskan tentang batasan kewenangan hak dan kewajiban, begitu pula dengan KRL. "Demikian Ranperda inisiatif DPRD kami sampaikan untuk dapat di bahas dan disahkan menjadi Perda.

Atas nama DPRD Lambar kami mengucapkan termakasih atas dukungan Pemkab Lambar," tutup Harun. (Iwan)

Selasa, 2 Juli 2019

PESAWARAN - METRO - LAMTIM

Cekcok Mulut Dengan Istri, Warnata Nekat Gantung Diri Lampung Timur (Kupas Tuntas) SETELAH terjadi cekcok mulut dengan istrinya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warnata (31) warga Desa Muaragadingmas, nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, Minggu (30/6).

Dengan mengenakan sarung warna coklat bermotif Kotak kotak, dalam kondisi telanjang dada Leher Warnata tergantung pada seutas tali tepat di ruang tamu rumah korban.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Galih Sandi saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa bunuh diri di Dusun

VII, Desa Muaragadingmas.

"Pertama yang mengetaui korban bunuh diri tersebut yaitu, orang bernama Runti pukul 17.50,”kata Galih Sandi.

Hasil dari penyelidikan Polisi, penyebab pria yang bekerja sebagai nelayan tersebut nekat melakukan bunuh diri, sebelumnya terjadinya cekcok mulut dengan istri yang saat ini masih berada di Taiwan sebagai TKW, yang pasti kata Kasat Reskrim Polres Lamtim, adanya persoalan keluarga.

"Cekcok mulut melalui Ponsel dengan istrinya yang menjadi TKW di Taiwan, kami tidak bisa me nyebutkan persoalannya karena itu urusan keluar ga,”katanya. (Gus)

Bawa 7 Tuntutan, Perwakilan Pedagang Pasar Cendrawasih Sambangi Pemkot Metro (Kupas Tuntas) BELASAN perwakilan pengurus Himpunan Pedagang Kaki Lima Metro (HPKLM) mendatangi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, Senin (1/7).

Kedatangan para PKL tersebut untuk menyampaikan 7 tuntutan sebelum dilaksanakannya eksekusi relokasi PKL disekitar pelataran parkir pasar Cendrawasih ke lantai II Pasar setempat, pada Rabu 3 Juli 2019 mendatang.

Wakil Ketua HPKLM, Yanto Putra Lasai menyampaikan, hasil dari audiens antara PKL dan Pemkot adalah telah terbentuknya kesepakatan yang dimana sebanyak 179 pedagang akan ditempatkan pemerintah di lantai II Pasar Cendrawasih.

"Pemerintah menyanggupi permintaan para pedagang dan mulai hari ini akan kita data untuk kemudian dilakukan pengundian. Data dari dinas pasar dan HPKLM ada 179 pedagang yang akan dilakukan pengundian lapak," ucapnya saat dikonfirmasi awak media usai audiens di OR Setda Kota Metro.

Ia mengaku, kesepakatan mengundi ulang lapak PKL berlaku utamanya bagi para pedagang yang tergusur dari pelataran parkir pasar Cendrawasih.

"Pemerintah menerima dan sepakat terhadap tuntutan teman-teman peda-

gang. Salah satunya untuk mengundi ulang lapak pedagang, dan yang diutamakan adalah pedagangpedagang tergusur dari bawah. Setelah ini kami akan koordinasi dengan para pedagang HPKLM untuk teknis selanjutnya," pungkas Yanto.

Sementara itu, Asisten II Pemkot Metro Yeri Ehwan mengungkapkan bahwa eksekusi relokasi PKL akan berlangsung pada pukul 02.00 WIB hari Rabu mendatang.

"Jadi pada intinya antara pemerintah dan pedagang telah sejalan, semua sepakat untuk naik ke lantai II. Untuk pemindahannya hari rabu jam 2. Dan untuk teknis pembagian kios sudah dikoordinasikan antara dinas pasar dan pedagang," tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak Tujuh tuntutan disampaikan PKL yang tergabung dalam HPKLM. Ketujuh tuntutan tersebut diantaranya, agar diulang system Pembagian lapak yang adil yaitu dengan cara di undi secara terbuka dari awal (nol), tanpa kecuali termasuk lapak yang sudah diberi kerangkeng, maupun toko disekitarnya.

Kemudian, pedagang yang aktif berjualan di area parkir cenderawasih dan pedagang lama lantai 2 untuk diutamakan dalam proses pembagian lapak.

Dalam tuntutan itu juga tertulis bahwa tuturan tersebut disampaikan guna mencegah adanya hal yang dapat memicu keributan / Chaos antar pedagang. (Han)

Naik Pangkat, Anggota Polres Dimandikan Air Kembang Lampung Timur (Kupas Tuntas) SEJUMLAH anggota Polres Lampung Timur (Lamtim) dimandikan air kembang oleh Kapolres AKBP Taufan Dirgantoro, Senin (1/7).

Mereka merupakan wakil dari puluhan anggota yang mendapatkan kenaikan pangkat menjelang peringatan HUT Bhayangkara ke 73.

Menurut Kapolres Lamtim, AKBP Taufan Dirgantoro sebelumnya jumlah anggota yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat adalah 70 orang. Namun karena dua anggota ditunda kenaikan pangkatnya karena proses pelanggaran disiplin, maka yang mendapatkan kenaikan pangkat akhirnya sejumlah 68 personil.

"Kenaikan pangkat bukan merupakan hak yang secara otomatis diterima setiap

anggota Polri. Sebab kenaikan pangkat merupakan reward atau penghargaan setelah terlebih dahulu dilaksanakan proses penilaian berkaitan dengan jabatan, masa kerja, pendidikannya dan persyaratan administrasi, dedikasi, loyalitas serta disiplin anggota," ujarnya.

Oleh sebab itu pesan AKBP Taufan, jadikan momentum kenaikan pangkat tersebut sebagai pemicu semangat untuk mencapai prestasi baru dalam melaksanakan tugas ke depan. Kemudian berikan pelayanan publik yang lebih responsif dan makin promotor di tengahtengah masyarakat.

Adapun ke 68 anggota Polres Lamtim yang mendapatkan kenaikan pangkat tersebut secara perinci adalah, dari Bripka ke Aipda sejumlah 18 personel, Brigpol ke Bripka (47 personel) dan Bripda ke Briptu (tiga personil).(Rl)

5

Warga Tanjung Rejo Minta Kades Mesum Dicopot TEMUI PENDEMOASISTEN I Bidang Pemerintahan Pemkab Pesawaran Syukur saat menemui para pendemo, di depan kantor Bupati Pesawaran, Senin (1/7).

Foto : Reza/ Kupas Tuntas

Ratusan masyarakat Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon mendatangi kantor Bupati setempat untuk meminta Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mencopot jabatan Kepala Desa (Kades) Tanjung Rejo yang diduga melakukan perbuatan mesum dengan salah satu perangkat desanya.

Pesawaran (Kupas Tuntas) PANTAUAN di lapangan ratusan masyarakat menunggu Bupati Pe sa waran sambil menguman dangkan takbir.

"Kami tidak rela mas, kalau kampung kami dipimpin oleh Kades mesum, karena ini bisa merusak semuanya, terutama kami warga merasa sangat kecewa," ungkap Karyono salah satu perwakilan warga, Senin (1/7).

Menurutnya, tidak sepantasnya seorang Kepala Desa melakukan mesum di Desanya sendiri.

"Saya ini orang kampung, tapi kalau yang seperti ini sung-

guh keterlaluan, apalagi mesumnya dilakukan dengan salah satu oknum Kaur," ujarnya.

Ia pun meminta kepada Pemkab Pesawaran dan Polisi untuk bersikap objektif dalam menangani kasus ini.

"Kami minta pak Bupati untuk mencopot Sanjaya selaku Kades dan polisi bisa menangani kasus hukumnya," pintanya.

Ditegaskannya, masyarakat juga akan terus mendorong agar persoalan ini bisa diselesaikan.

"Yang pasti kami minta kades diturunkan, kami malu mas punya Kades mesum, takut menjadi contoh anak muda," tutupnya.

Setelah beberapa lama, Asisten I Bidang Pemerin-

tahan Pemkab Pesawaran Syukur pun menanggapi respon pendemo.

"Ya, kita sudah terima tadi perwakilan dari para pendemo yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait Kadesnya, sudah dicatat juga oleh Inspektorat dan nanti juga langsung disampaikan langsung kepada pak Bupati," ungkapnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. "Dalam be berapa hari kedepan kami sudah minta Inspektorat untuk turun langsung melakukan pemeriksaan ter hadap oknum aparatur desa yang diduga terlibat kasus mesum ini, dan se cepatnya akan dikeluarkan SK pemeriksaan kepada inspektorat," ujarnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar dalam menangani kasus ini.

"Kami juga minta warga

untuk bersabar, dan tidak melakukan tindakan negatif, karena kita sudah ada komitmen dengan perwakilan tokoh masyarakat, untuk segera menyelesaikan persoalan ini," pintanya.

Terpisah, perwakilan tokoh masyarakat Desa Tanjung Rejo Suparmin menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan langsung menemui Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. "Kami tadi sudah bertemu dengan pihak Pemda, dan rencananya kami akan langsung bertemu pak Bupati untuk menyampaikan hal ini," tuturnya.

Ia pun menegaskan bersama warga lainnya, akan terus mendorong untuk penolakan Kades Tanjun Rejo.

"Ini bukan atas nama personal atau pribadi, tapi semua lapisan masyarakat dari tua dan muda, minta Kades (Sanjaya) untuk turun, karena jika ini dibiarkan akan menjadi contoh yang tidak baik," tegasnya. (Reza)

Kadispar Mediasi Sengketa Wisata Danau Kemuning Lampung Timur (Kupas Tuntas) SENGKETA perebutan kepengurusan lokasi wisata Danau Kemuning, di Desa Bandarsribhawono telah dimediasi oleh Kepala Dinas Pariwisata Lampung Timur Almaturidi, dan Kepala Kesbangpol Syahrulsyah.

Kepala Badan Kesbangpol Lamtim, Syahrulsyah menegaskan agar Kepala Desa Sribhawono Wisnu bisa bersinergi dengan pengurus lokasi wisata Danau Kemuning Sujarwo yang juga merupakan kepala desa lama.

Ia mengatakan, jika seusai mediasi tetap tidak ada sinergitas antara kades yang baru dengan kades yang lama hanya persoapan perebutan pengelolaan lokasi wisata, maka lebih baik di ambil alih oleh Dinas Pariwisata.

"Ini kesimpulan kami, intinya keduanya yaitu pak Wisnu dan pak Sujarwo agar

Foto : Agus/Kupas Tuntas

MEDIASI - KEPALA Dinas Pariwisata Lampung TimurAlmaturidi, dan Kepala Kesbangpol Syahrulsyah memediasi sengketa perebutan kepengurusan lokasi wisata Danau Kemuning, di Desa Bandarsribhawono, Senin (1/7).

bisa bekerjasama membangun desa,”kata Syahrulsyah.

Kepala Desa Bandarsribhawono Wisnu dalam agenda mediasi persoalan danau kemuning meminta agar kepengurusan administrasi bisa dikelola pihak desa bukan dari warga luar Desa Bandarsribhawono, dan jika dikelola oleh desa melalui

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tentu akan menjadi pendapatan desa.

"Ini harapan kami, dan masyarakat desa, jangan dikelola oleh secara personal".Kata Wisnu.

Sebab selama dirinya dilantik menjadi kepala desa Bandarsribhawono tahun 2018 lalu, sama sekali belum

pernah mengetahui sistem pengelolaan administrasi hasil pendapatan dari wisata Danau Kemuning.

"Hal ini menjadi beban moral kami, selalu jadi pertanyaan masyarakat kemana dana dari wisata,”terang Wisnu.

Sementara, Pengelola Danau Kemuning Sujarwo mengatakan, ia merasa tidak di ajak bekerjasama untuk membangun desa oleh kades saat ini (Wisnu) "Bukan saya tidak mau bersinergi tapi karena kurangnya komunikasi pak Wisnu terhadap saya,”katanya.

Dan setiap adanya event yang berhubungan kegiatan desa, Sujarwo mengaku tidak pernah diikutsertakan padahal dirinya selain sebagai mantan kepala desa juga sudah banyak memperjuangkan kemajuan desa.

"Kalau pak Wisnu saja kurang berkomunikasi dengan saya, saya juga tidak akan terlalu mendekatkan diri dengannya,”ucapnya. (Gus)

Hari Pertama, 6 Orang Daftar Balon Kades Sukaraja Pesawaran (Kupas Tuntas) HARI pertama pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, masyarakat antusias untuk mendaftar sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ketua Panitia Pilkades di Desa Sukaraja Daiyan Fahmi, Senin (1/7).

"Ya, pendaftaran untuk Balon Kades memang sudah dimulai pada hari ini, dan hari ini sudah ada 6 orang yang

mendaftar sebagai Calon Kades," ungkapnya.

Menurutnya, jumlah pendaftar tersebut bisa saja bertambah.

"Batas akhir pendaftaran kan tanggal 11 Juli 2019, dan diluar 6 orang ini sudah ada yang komunikasi untuk menanyakan terkait berkas dan persyaratan Calon Kades, jadi mungkin bisa bertambah," ujarnya.

"Dan untuk para warga yang ingin mendaftar sebagai Calon Kades, harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan,

melihat antusias dari para pendaftar tersebut, bisa dipastikan untuk Desa Sukaraja akan dilakukan tes tertulis.

"Syarat minimal Calon Kades itu dua orang, kalau maksimal 5 orang, nah pendaftar kita saja sudah 6 orang maka tentu kita akan melaksanakan tes tertulis yang akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019," ucapnya.

Ia pun menerangkan, bahwa seluruh panitia diminta untuk selalu menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkades di desa Sukaraja.

"Saya sudah tekankan ke-

pada 29 orang para panitia Pilkades di Desa Sukaraja, untuk selalu mengedepankan netralitas, kalau ada panitia yang mendukung salah satu calon agar bisa langsung mengundurkan diri dari kepanitiaan," terangnya.

Dikatakannya lebih lanjut, pihaknya juga mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan elemen masyarakat. "Saya juga sudah minta kepada seluruh aparatur desa untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kondusifitas pad pelaksanaan Pilkades kali ini," tutupnya. (Reza)

6

Selasa, 2 Juli 2019

LAMPUNG UTARA

48 Personel Polres Naik Pangkat Lampung Utara (Kupas Tuntas)

UCAPAN SELAMAT - KAPOLRES Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono memberikan ucapan selamat kepada personel yang yang mendapat kenaikan pangkat, Senin (1/7).

Foto: Ist

Ada Kuota 7.872 Siswa Baru di Lampura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara mulai melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri pada Senin (1/7) hingga 5 Juli mendatang.

Sebanyak 7.872 siswa akan diterima di 69 sekolah SMP negeri di Kabupaten Lampung Utara.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KASIE SMP pada Disdikbud Kabupten Lampung Utara Merlyn Sofia mengatakan, dari 69 SMPN yang ada di Kabupaten Lampung Utara, hanya 19 yang menggunakan sistem online.

Sesuai Permendikbud 20/ 2019 yang merupakan revisi Permendikbud 51/2019 diharapkan semua SMP di Lampura bisa menjalankan prosedur sesuai ketentuan untuk meminimalisir segala macam hal yang bisa memicu polemik. ”Untuk langkah antisipasi, kita telah membentuk tim yang akan memantau pelaksanaan

PPDB di tiap kecamatan yang ada,” jelasnya, kemarin.

Merlyn menambahkan, nantinya dalam penggunaan sistem zonasi, pihaknya akan menerapkan pembagian quota seperti yang telah diatur Permendikbud No. 51/2019 dan aturan tentang perubahan quota, serta surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akan diterapkan pembagian quota yang terbaru. PPDB dibagi tiga quota yakni 80 persen zonasi, 15 persen prestasi, dan 5 persen jalur pindahan. ”Sistem zonasi telah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 yang telah

dirubah menjadi Permendikbud Nomor 20 tahun 2019, yang mengatur sekolah melaksanakan zonasi jarak tempat tinggal terdekat dari sekolah,” ujarnya.

Disinggung terkait pencegahan adanya peluang pungli dengan dalih jual beli bangku, Merlyn Sofia menegaskan tidak diperboleh ada sistem jual beli bangku. ”Jika ada yang terbukti Kepala Sekolah yang melakukan pungli jual beli bangku maka akan dilakukan sanksi tegas. Tidak boleh itu, itu sangat merugikan masyarakat,” ujarnya. (TrbL)

PADA peringatan HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019 ini, sebanyak 48 personel Polres Lampung Utara mendapatkan promosi kenaikan pangkat.

Upacara kenaikan pangkat langsung dipimpin Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono,. setelah menerima korp raport kenaikan pangkat 48 anggota Polri yang tertuang dalam Skep Kapolri dengan Nomor : Kep/1143/VI/2019 dan Skep Kapolda Lampung dengan Nomor : Kep/334/VI/2019, di halaman Mapolres setempat, Senin (1/7).

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono menggungkapkan, kenaikan pangkat bagi personel Polri mempunyai arti sangat penting, karena merupakan bagian dari sistem pembinaan personel dalam meningkatkan sumberdaya manusia (SDM). "Pembe-

rian kenaikkan pangkat ini merupakan apresiasi atas kerja keras, dedikasi anggota dalam mengemban amanah sebagai anggota Polri," kata Kapolres.

Ia berharap, penghargaan tersebut akan semakin memotivasi anggota sehingga kedepan lebih baik lagi, khususnya dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Karena semakin tinggi pangkat yang dipangku atau dijabat maka akan semakin tinggi tanggungjawab yang dijalankan sebagai anggota Polri. "Perlu disadari, bahwa dengan tingginya pangkat akan semakin tinggi pula tanggung jawab yang akan dipikul," ujarnya.

Ke-48 orang anggota Polres Lampung Utara yang mendapatkan Korp Raport kenaikan pangkat tersebut 2 orang diantaranya dari Ipda ke Iptu, satu dari Bripda ke Briptu, dan satu dari Briptu ke Brigadir, 16 orang dari Bripka ke Aiptu, dan 28 orang anggota dari Brigadir ke Bripka. (Sarnubi)

PEMBANGUNAN

Kodim Perbaiki Tempat Ibadah LAMPUNG UTARA - ANGGOTA Komando Distrik Militer (Kodim) 0412 Lampung Utara bersama masyarakat Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, memperbaiki sejumlah tempat ibadah.

Hal itu dilakukan dalam rangka kegiatan pra TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 tahun 2019 di desa setempat.

Perbaikan dilakukan di Masjid Mambaul Huda dan Masjid Al Istiqomah dan Gereja GKSBS di Dusun Dono Rejo, Senin (1/7). "ini adalah langkah awal, setelah pelaksanaan pembukaan badan jalan dan jalan tembus agar pelaksanaan TMMD nanti dapat berjalan maksimal," kata Dandim 0412/LU Letkol Inf Krisna Pribudi.

Dalam kegiatan itu, lanjut Letkol Inf Krisna Pribudi, puluhan prajurit TNI baik dari Kodim 0412 dan Koramil 412-06 Kecamatan Sungkai Tengah bersama masyarakat saling bahu-membahu melakukan pembongkaran dan pembangunan. "Adanya kegiatan TMMD ini masyarakat Desa Batu Nangkop sangat antusias, di beberapa titik pengerjaan pada sasarannya terlihat kerjasama TNI dan masyarakat dalam mengerjakan jalannya pekerjaan fisik, seperti dalam merehab masjid, gereja dan pembuatan WC umum," ungkapnya.

Dikatakan, pelaksanaan rehab tempat ibadah yang merupakan tempat umat melaksanakan peribadatan tersebut selalu ada di dalam pelaksanaan TMMD. (Sarnubi)

TUBA - TUBABA

PT HIM Beralih Tanam Tebu Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PT Huma Indah Mekar (HIM) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengajukan perubahan sebagian komoditi di lahan HGU perusahaan dari tanaman karet menjadi tanaman tebu.

Hal itu disampaikan informasi Asisten I Setdakab Tubaba Agus Subagio kepada Kupas Tuntas, Senin (1/7). Agus mengatakan usulan perubahan komoditi disampaikan PT HIM kepada Pemkab Tubaba tertuang dalam surat nomor 042/ GM/BSP-HIM/V/2019.

"Dalam surat ini, lahan yang diusulkan seluas 1.658 hektare dari luas lahan HGU milik PT HIM 4.389 hektare. Lahan yang akan ditanam tebu berada di Tiyuh Panaragan dan Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, tepatnya di dekat lokasi komplek kantor Bupati Tubaba," kata Agus.

Dijelaskan Agus, pengajuan permohonan tersebut baru sebatas usulan dari perusahaan. Sebagai tindaklanjutnya, sambung dia, Pemkab Tubaba sedang melakukan pembahasan.

"Ini masih sebatas usulan.

Pemkab Tubaba sedang melakukan pembahasan untuk mengeluarkan rekomendasi. Waktunya masih panjang, tentunya harus disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,"kata dia.

Sementara, Anggota DPRD Tubaba Ahmad Wahyudiono minta Pemkab Tubaba harus memperhatikan berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyetujui usulan PT HIM. "Aspek teknis harus menjadi bahan pertimbangan utama juga, selain pertimbangan regulasi. Biasanya jalan akses angkutan tebu tidak diaspal dan debunya luar biasa, banyak contoh. Ini yang harus diperhatikan," ujarnya. (Irawan)

DD Tahap Kedua Tunggu Spj Tiyuh Pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua sebesar 40 persen di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) hingga kini masih menunggu surat pertanggungjawaban (SPj) dari setiap tiyuh.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KABAG Adwil Setdakab Tubaba Miral Hayadi menjelaskan, pencairan DD tahap kedua masih menunggu laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa tahap pertama tahun 2019 dari se-

tiap tiyuh yang hingga kini belum dilengkapi.

"Dalam tahap pencairan dana desa tentunya melalui proses ketentuan yang perlu dilengkapi, salah satunya laporan pertanggungjawaban tahap pertama. Karena pencairan DD ini kan dibagi tiga tahap yakni 20%, 40% dan 40%," kata Miral, Senin (1/7).

Menurutnya, pemerintah tiyuh harus melengkapi laporan terkait apa pembangunan yang sudah terealisasi setiap tahapnya, sebagai persyaratan proses pencairan DD tahap selanjutnya.

"Karena jika laporan pertanggungjawaban tidak terpenuhi, maka akan memperlambat proses pencairan tahap mendatang. Laporan tahap pertama yang belum memenuhi persyaratan masih masih 75%. Bahkan ada yang belum memenuhi persyaratan sama sekali," jelasnya

Untuk proses pencairan DD, lanjut dia. Adwil siap membantu untuk mendampingi laporan yang akan diajukan demi mempercepatkan proses pencairan dana desa.

"Ketika pemerintah tiyuh sudah melengkapi persyaratan pencairan, maka kami siap akan mendampingi dan membantu proses percepatan pencairan dana desa. Karena semakin cepat proses melengkapi laporan persyaratan, maka semakin cepat pula proses pencairan dana desa tersebut," pungkasnya. (Irawan)

KRIMINAL

Sejoli Bawa 50 Bungkus Sabu TULANG BAWANG - SATUAN Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Tulangbawang mengamankan sejoli yang diduga sebagai bandar sabu. Keduanya adalah Roni Yusuf (33), warga Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan Dewi Wahyudi (23) warga Dusun Tulung Bohou, Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Tulangbawang. Kasatnarkoba Iptu Boby Yulfia mengatakan, kedua tersangka ditangkap di sebuah rumah di Dusun Tulung Bohou, Kampung Bujung Tenuk.

"Penangkapan kedua tersangka ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebut di sebuah rumah di Tulung Bohou sering dijadikan tempat transaksi narkoba," ujar Iptu Boby, Minggu (30/6).

Berbekal informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran. Setelah dipastikan rumah yang ditarget ada penghuninya, polisi lantas melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut.

Dari penggerebekan itu, ditemukan puluhan bungkus plastik klip narkotika jenis sabu. Selanjutnya polisi membawa tersangka dan barang bukti ke Mapolres Tulangbawang.

"Dari TKP (tempat kejadian perkara) petugas kami berhasil menyita BB berupa 50 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,84 gram," papar Boby.

Selain itu, polisi juga menyita dua buah plastik klip kosong ukuran kecil, empat buah plastik klip kosong ukuran besar, pipet yang ujungnya runcing (sekop), dua unit HP (handphone) Nokia warna hitam, HP Samsung warna putih, HP Xiaomi warna putih dan gold, kantung kain dan tas selempang warna hitam. (TrbL)

Foto: Ist

JUAL SABU - SATRES Narkoba Polres Tulangbawang mengamankan sejoli yang diduga bandar sabu di Dusun Tulung Bohou, Kampung Bujung Tenuk, baru-baru ini.

Selasa, 2 Juli 2019

LAMPUNG TENGAH

7

8 Anak Penerima PKH Masuk Universitas Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

PERBAIKI JALAN - PEMKAB Lamteng menurunkan alat berat untuk membantu perbaikan jalan kampung yang rusak di Kecamatan Bekri, baru-baru ini.

PDIP Dukung Loekman di Pilkada Lamteng Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung mendukung Ketua DPC PDIP Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto, untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamteng tahun 2020 mendatang.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) DUKUNGAN itu disampaikan langsung Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin saat mengadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) IV

di Sekretaria DPC PDIP Lamteng Kecamatan Gunung Sugih, Minggu (30/6).

Sudin mengatakan DPD PDIP Lampung mendukung penuh majunya Loekman dalam kontestasi Pilkada Lamteng mendatang. Mengingat, saat ini Loekman adalah Ketua DPCPDIP Lamteng yang sudah teruji loyalitasnya.

"Kami dijajaran DPD PDIP Lampung akan berjuang untuk memenangkan Loekman. Karena Loekman adalah simbol partai yang harus

didukung dan dimenangkan," jelasnya.

Terkait dukungan dari Ketua DPD PDIP Lampung Sudin tersebut, Loekman enggan berkomentar banyak.

"DPC dan DPD tentunya sudah nyambung, Karena kita masih punya dua kali kesempatan untuk jabatan Bupati di Lamteng ini," kata Loekman.

Ia berharap, dalam pelaksanaan Pilkada Lamteng nanti bisa berjalan lancar dan damai, serta menghasilkan kepala daerah yang sesuai hati nurani masyarakat. (Towo)

SEBANYAK 8 anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil masuk perguruan tinggi. Selain itu, beberapa penerima PKH kini sudah memiliki penghasilan dan punya usaha sendiri.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Zulfikar Iwan, pelaksanaan program PKH di Lamteng sudah bisa mengangkat kehidupan keluarga kurang mampu menjadi keluarga yang mandiri.

“Ini dibuktikan dengan anaknya 8 anak penerima PKH yang masuk perguruan tinggi, dan beberapa penerima PKH yang sudah mandiri dan punya usaha

sendiri,” kata Zulfikar Iwan, baru-baru ini.

Untuk itu, ia mengimbau bagi keluarga penerima PKH yang sudah mampu untuk secara sadar dan sukarela mengundurkan diri dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sehingga, bantuan bisa dialihkan ke keluarga yang lebih membutuhkan.

"Nanti kita berikan sertifikat bagi KPM PKH yang sudah mandiri. Pemberian sertifikat sebagai bukti KPM sudah sejahtera, kalau bisa nanti akan kita lakukan wisuda seperti di Jawa Tengah," ujarnya.

Sementara Camat Terbanggi Besar Fathul Arifin berharap, pendamping KPM PKH terus melakukan pendampingan ke kampungkampung untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga kurang mampu. (Towo)

KAMTIBMAS

67 Personel Polres Naik Pangkat LAMPUNG TENGAH - KAPOLRES Lampung Tengah AKBP I Made Rasma menjadi inspektur upacara kenaikan pangkat terhadap 67 personel kepolisian setempat di Lapangan Mapolres setempat, Senin (1/7).

Para personel yang naik pangkat berasal dari berbagai kesatuan seperti Sabhara, Lalu Lintas, Bhabinkamtibmas, Reskrim dan Resnarkob serta Intelkam.

Dalam sambutannya, Kapolres Lamteng mengucapkan selamat kepada personel yang naik pangkat setingkat lebih tinggi. Mereka terdiri dari pangkat Briptu 6 personel, Brigadir 1 personel, Bripka 43 personel serta Aipda 16 personel.

“Kenaikan pangkat ini merupakan pembinaan karir bagi personel Polri. Harapannya dengan kenaikan pangkat ini para personel akan semakin matang dan profesional dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin berkembang seiring perkembangan zaman,” kata Kapolres.

Ia menambahkan, kenaikan pangkat memiliki konsekuensi yang lebih besar sesuai dengan golongannya. “Semoga saudara sekalian dapat meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman ke masyarakat dengan penuh kesungguhan, keteguhan, keikhlasan, dalam mengabdikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (Rls)

LAMPUNG SELATAN

PT Tanjung Selaki Diminta Perbaiki Gorong-gorong Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memberi tenggat waktu satu minggu kepada PT Tanjung Selaki untuk memperbaiki gorong-gorong di Dusun Graba, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) HAL ini terungkap dalam mediasi yang dipimpin Nanang Ermanto dengan pihak PT Tanjung Selaki di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (1/7).

Audiensi menindaklajuti keluhan warga setempat yang kerap dihantui kekhawatiran soal banjir, lantaran terjadinya penyempitan gorong-gorong di lokasi aliran air Sungai Graba.

"Saya minta PT Tanjung

Selaki memperbaiki goronggorong disana. Saya minta dalam satu minggu ini sudah ada eksesnnya. Itu supaya warga disana tidak resah lagi karena kebanjiran," ucap Nanang dihadapan penanggungjawan PT Tanjung Selaki Andi Aziz.

Politisi PDI-P itu menilai, kondisi gorong-gorong yang ada di kawasan PT Tanjung Selaki itu terjadi penyempitan. Sehingga, saat hujan turun aliran air mampet dan akhirnya tumpah kepemukiman warga.

"Kalau ini bersinggungan

dengan rakyat, saya tidak akan main-main. Ini keluhan warga, jangan dianggap enteng dan main-main," tegas Nanang.

Ia pun meminta kepada seluruh perusahaan di Lampung Selatan untuk ikut perduli terhadap lingkungan sekitar, terutama memperhatikan keluhan warga.

"Saya tidak melarang inventasi disini, tapi mereka tidak juga tutup mata terhadap kondisi dibawah," kata Nanang.

Sementara itu, pihak PT Tanjung Selaki Andi Aziz menyatakan kesiapan untuk mengiplemtasikan permintaan pemerintah setempat.

"Yang jelas kami laporkan dulu ke pimpinan, supaya ini cepat ada penyelesaian," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Ombudsman: Perbaiki Pelayanan Publik

“

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) MESKIPUN Pemkab Lampung Selatan telah masuk dalam zona hijau dalam hasil penilaian pelayanan publik untuk tahun 2018, namun pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung mengimbau proses pembenahan tidak hanya dilakukan pada saat proses penilaian lanjutan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhaman Yusuf menilai, proses pembenahan pelayanan itu harus dilakukan secara kontinyu, terlepas ada penilaian atau tidak.

"Jangan sampai ada penilaian dari Ombudsman terus mereka baru berbenah. Proses pembenahan

Jangan sampai ada penilaian dari Ombudsman terus mereka baru berbenah. Proses pembenahan dan perbaikan pelayanan itu harus dilakukan secara terus menerus

dan perbaikan pelayanan itu harus dilakukan secara terus menerus," ujarnya, barubaru ini.

Ia menyebutkan, untuk daerah yang telah masuk dalam zona hijau diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

"Saat inikan belum, kalau nanti sudah selesai mungkin ada peningkatan

untuk segi kualitas peningkatan pelayanan," kata Nur Rakhaman.

Untuk diketahui, Kabupaten Lampung Selatan berhasil keluar dari zona merah dalam penilaian pelayanan publik 2018. Pihak Ombudsman menyatakan Lampung Selatan secara akumulatif memperoleh nilai 86,92. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

MEDIASI - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto memberi tenggat waktu satu minggu kepada PT Tanjung Selaki untuk memperbaiki gorong-gorong saat mediasi dengan pihak PT Tanjung Selaki, Senin (1/7).

Disdik Larang Perpeloncoan Siswa Baru Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DINAS Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan mengimbau pihak sekolah jenjang SD dan SMP tidak melakukan tindakan perpeloncoan terhadap siswa didik baru tahun ajaran 2019/2020.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Thomas Amirico saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (1/7).

Menurut Thomas, pelaksanaan masa orientasi sekolah (MOS) hendaknya dijadikan sarana masa-masa pengenalan lingkungan sekolah yang bersifat edukatif dan kreatif.

"Intinya pelaksanaan

MOS harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Disana sudah diatur tidak boleh ada perpeloncoan," kata Thomas.

Pihaknya tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi terhadap pihakpihak sekolah yang masih melakukan aksi perpeloncoan tersebut.

"Kalau ada kita panggil, dan kita berikan sanksi tegas," ucap Thomas.

Disisi lain, untuk pola pembelajaran tahun ajaran ini Dinas Pendidikan Lampung Selatan memintan tenaga pendidik untuk lebih mengutamakan pendidikan penguatan karakter.

"Ya, bagaimana mengajarkan nilai ahlakhul karimah,

kedisiplinan, kemandirian dan sifat nasionalime kepada anak peserta didik," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Thomas Amirico Kadisdik Kabupaten Lampung Selatan

“

Kalau ada kita panggil, dan kita berikan sanksi tegas

8

Selasa, 2 Juli 2019

WAY KANAN

Adipati Lantik 8 Penjabat Kepala Kampung

Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya melantik delapan orang Pejabat (Pj) Kepala Kampung, di aula kecamatan Baradatu, Senin (1/7).

Way Kanan (Kupas Tuntas) ADIPATI menyampaikan pengangkatan penjabat kepala kampung merupakan suatu amanah, karena dianggap mampu mengemban tugas. Oleh karena itu hendaknya dapat menjaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab, bekerjalah dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh

rasa tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Undang-undang tersebut telah menjamin bagi kampung untuk dapat berkembang dan mengembangkan otonomi kampung. Muara dari semua itu adalah agar pemerintahan kampung

mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, memperkuat kedudukan Pemerintah Kampung sehingga makin mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjalankan administrasi kampung dengan baik dan efektif, tegasnya.

"Saya tekankan kepada Pj. Kepala Kampung yang telah dilantik bahwa dana ADD/ ADK bukan untuk memperkaya diri atau dinikmati sekelompok orang. Apabila saudara-saudara tidak mengindahkan dalam mengelola ADD/ADK yang benar maka bersiap-siaplah akan berurusan dengan aparat penegak hukum," tandasnya.(Rls/Sandi)

Foto : Ist

PELANTIKAN - BUPATI Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya melantik delapan orang Pj Kepala Kampung, di aula kecamatan Baradatu, Senin (1/7).

54 Personel Polri dan ASN Dapat Kenaikan Pangkat

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

PENYIRAMAN - KAPOLRES Way Kanan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Ny. Dina Andy Siswantoro dan Dandim 0427 Way Kanan Letkol CZI Komara melakukan penyiraman air bunga kepada personil Polres Way Kanan selesai upacara kenaikan pangkat, Senin (1/7).

Way Kanan (Kupas Tuntas) POLRES Way Kanan menggelar upacara kenaikan pang-

kat personil Polres Way Kanan di lapangan apel Polres setempat. Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Pejabat Utama Polres Way Kanan, Kapolsek

Jajaran Polres Way Kanan, Ketua Bhayangkari dan Pengurus, serta anggota Polres Way Kanan, Senin (1/7).

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro mengatakan, suatu kebahagiaan tersendiri, dapat menerima laporan kenaikan pangkat bagi personel yang mendapatkan kenaikan pangkat pada periode 01 juli 2019 ini.

Kepada personel yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin serta loyalitas yang tinggi dalam bertugas sehingga mendapatkan reward dari institusi polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Sementara untuk periode 01 juli 2019, personel Polres Way Kanan yang mendapatkan reward berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak

54 personel Polri dan ASN Polri, dengan perincian dari AKP ke Kompol sebanyak 2 personel, dari IPDA ke IPTU sebanyak 2 personel, Bripka ke Aipda sebanyak 9 personel, Brigadir ke Bripka sebanyak 30 personel, Briptu ke Brigadir sebanyak 1 personel, Bripda ke Briptu sebanyak 3 personel dan ASN Polri sebanyak 7 personel.

“Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada yang telah memperoleh kenaikan pangkat, dan mengharapkan agar kenaikan pangkat yang saudara terima patutlah saudara syukuri dan sekaligus disadari bahwa dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berarti saudara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat lagi sesuai bidang tugasnya,”ucapnya, Senin (1/7). (Sandi)

PEMERINTAHAN

Staf Ahli Perintahkan SKPD Wujudkan KLA WAY KANAN - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Way Kanan menggelar upacara bendera di lapangan Pemkab Way Kanan, yang diikuti oleh para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, kepada dan unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten serta Pengurus Korpri, Senin (1/7) Bertindak selaku Inspektur upacara, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Akhmad Odhany, menyampaikan terkait dengan kedisiplinan untuk lebih ditingkatkan lagi, terutama saat pelaksanaan upacara dan apel baik petugas maupun peserta, agar pelaksanaannya tidak terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu berkaitan dengan penilaian Adipura yang akan segera dilaksanakan, maka dihimbau kepada seluruh SKPD, bagian dan pihak terkait untuk dapat mempersiapkannya dengan baik, jaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerjanya.

"Serta perlu juga diingat untuk mengurangi penggunaan plastik di SKPD, dan SKPD yang memiliki produk pelayanan publik agar diperbaiki dan ditingkatkan lagi terutama bagi pelayanan publik yang masih dalam zona merah,”ucapnya.

Selanjutnya, untuk diingat bersama bahwa Bupati telah menargetkan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2019, namun berdasarkan penilaian pimpinan masih terdapat SKPD terkait yang belum mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. (Rls/Sandi)

TANGGAMUS

54 polisi dan 3 ASN Polres Tanggamus Naik Pangkat Tanggamus (Kupas Tuntas)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

KENAIKAN PANGKAT - KAPOLRES Tanggamus, AKBP Hesmu Barot memberikan kenaikan pangkat kepada Polisi dan ASN, di halaman Mapolres Tanggamus, Senin (1/7).

Stok Blanko E-KTP Menipis Permasalahan kekurangan blanko e-KTP di Kabupaten Tanggamus masih belum terselesaikan.

Hingga kini pemohon baru harus bersabar dalam mendapatkan e-KTP karena terbatasnya blanko.

Tanggamus (Kupas Tuntas) MENURUT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanggamus, Syarif Husin Kabupaten Tanggamus sudah mendapat jatah 500 keping blangko e-KTP dari pusat Jumat (28/6) lalu. Namun saat

ini stok sudah menipis sehingga diperkirakan tidak sampai tiga hari sudah habis kembali.

“Yang dapat dari Provinsi Lampung sudah habis hanya dalam beberapa hari, Kamis kemarin (27/6) staf kita berangkat lagi ke Jakarta untuk ambil blangko yang diberi jatah 500 keping, tiba Jumat (28/6) dan sekarang hingga

pukul 14.37 WIB tinggal 300 keping lagi, “ungkap Syarif Husin, Senin (1/7).

Dikatakan Syarif, bahwa 500 keping blanko tersebut sejatinya hanya dapat bertahan dalam dua hari saja jika semua pemohon yang datang langsung dicetakan e-KTP nya.

“Ya kalau mau mengikuti semua pemohon, 500 keping itu habis hanya dalam dua hari saja, tetapi ini kan tidak, kita siasati, yang dicetak hanya yang masuk daftar tunggu saja.

Kalau pemohon baru sementara pakai suket (suket) dulu, seperti itu instruksi dari pak

Dirjendukcapil, “ujarnya.

Masih kata Syarif, bahwa permasalahan kekurangan blangko tidak hanya dialami Tanggamus saja, tetapi Kabupaten/kota se Lampung juga mengalami.

“Ini terjadi diseluruh wilayah Indonesia, disana (Kemendagri) stok juga terbatas sehingga setiap kabupaten/ kota dijatah 500 keping dan jika mau datang ke Jakarta harus ada pemberitahuan dulu ke Dirjend untuk memastikan stok ada atau tidak sehingga kesana tidak siasia,”pungkas Syarif. (Rl/Sayuti)

SEBANYAK 54 Polisi dan 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Polres Tanggamus mendapatkan Korp Raport kenaikan pangkat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2019 di halaman Mapolres Tanggamus, Senin (1/7).

Kenaikan pangkat diserahkan secara simbolis oleh Kapolres Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto sebagai wujud apresiasi dan penghargaan dari Pimpinan Polri kepada anggota atas dedikasi loyalitas pengabdian kepada institusi, masyarakat, bangsa dan negara Ke 54 Polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi itu terdiri dari satu perwira dan 53 Bintara. Dimaba pangkat yang diberikan masing-masing, satu orang naik pangkat dari Apida ke Aiptu, 12 Bripka ke Aipda, 39 Brigadir ke Bripka, dan 2 Briptu ke Brigadir.

Selain itu, sebanyak 3 anggota ASN Polri Polres Tanggamus juga mendapatkan kenaikan pangkat.

Kapolres Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto, mengatakan kenaikan pangkat mempunyai arti yang sangat

“

penting bagi kesatuan karena merupakan bagian dari system pembinaan personil dalam meningkatkan sumberdaya manusia (SDM).

"Selain itu merupakan suatu perwujudan kebijaksaan pimpinan Polri dalam memberikan Reward kepada seluruh anggota Polri melalui proses penilaian meliputi jabatan yang disandang, masa kerja, jenjang pendidikan dan persyaratan administrasi lainnya terutama penilaian terhadap kinerja, dedikasi, loyalitas, disiplin dan tanggung jawab bersama," kata Hesmu Baroto.

Hesmu menegaskan, seiring dengan kenaikan pangkat tersebut, jangan puas diri, sebab di balik pangkat ada sebuah konsekuensi dan tanggungjawab lebih besar namun gunanya agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya minta dengan pangkat yang naik maka kinerja makin baik dalam melayani masyarakat," katanya.

Usai upacara Kapolres didampingi Pejabat Utama mengucapkan selamat dan menyalami satu persatu anggota yang naik pangkat dan bhayangkarinya. (Sayuti)

Saya minta dengan pangkat yang naik maka kinerja makin baik dalam melayani masyarakat

”

Selasa, 2 Juli 2019

SAMBUNGAN

BPJS ...

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Bandar Lampung Nurman mengatakan, empat RS yang diputus kerjasama yakni, RS Imanuel (Tipe B), RS Bandar Negara Husada (tipe C), RS Mata Lampung Eye Center (tipe C), dan RSIA Sinta (tipe C).

“Kalau RS Imanuel sudah sejak 1 Mei lalu, sedangkan 3 lainnya mulai pada bulan Juli ini,”kata Nurman, Senin (1/7). Ia mengatakan, diputusnya kerjasama ini, karena akreditasi mereka sudah kadularwarsa.

“Sehingga dengan diputuskan kerjasama, maka pasien BPJS tidak bisa lagi berobat di sana. Namun kami ada pengecualian, yakni pasien UGD boleh berobat di sana,”ucapnya.

Ia menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan semestinya diberlakukan sejak awal 2014. Namun, memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK 71/2013 Pasal 41 ayat (3).

“Akreditasi adalah bentuk perlindungan Pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara. Tujuannya, agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, kebijakan ini sesungguhnya pro masyarakat,” ujarnya.

Nurman menambahkan, putusnya kerja sama dengan 4 RS tersebut bukan hal yang dilakukan serta-merta. Sebab, pihak BPJS kesehatan telah memberikan peringatan untuk mengurus akreditasinya.

“Kami sebelumnya terus memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak RS tersebut, namun ya mereka sampai tenggat waktu yang diberikan tidak juga mengurus akre-

Dari Hal 1

ditasi, sehingga kami pun memutus kerjasama mereka,”ucapnya. Ia menambahkan, jika nantinya mereka sudah mengurus akreditasi, maka BPJS pun akan melakukan kerjasama kembali.

Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung Imam Santoso mengaku prihatin dengan semakin banyaknya rumah sakit yang diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal kata dia, mengurus perpanjangan akreditasi tidak begitu sulit.

Kriteria perpanjangan akreditasi rumah sakit hanya meliputi sumber daya manusia, termasuk ketersediaan dokter hingga komitmen memberi layanan yang layak kepada pasien.

Menurutnya, perpanjangan akreditasi pada dasarnya tidak terlalu memberatkan rumah sakit dan seharusnya tidak menjadi kendala dalam mengurus akreditasi.

"Seperti biaya sebetulnya tidak terlalu berat. Untuk lama waktunya, ruang lingkup yang dinilai, tergantung besar kecilnya rumah sakit.

Dan hal Ini pun tergantung niat RS saja, apakah serius mengurus akreditasi atau tidak,” ujar Imam, kemarin.

Dia menambahkan, penyelesaian akreditasi RS sebetulnya sangat tergantung pada komitmen masingmasing rumah sakit. Ia menilai, ada unsur kesengajaan dari pihak RS untuk tidak cepat mengurus akreditasi, agar tidak ada beban hutang dengan BPJS Kesehatan.

“Kalau saya lihat ini ada unsur kesengajaan, pihak RS tak mau terbenani dengan hutang dan segala macam, sehingga bisa jadi hal ini adalah unsur kesengajaan dari pihak rumah sakitnya,”kata Imam.

Hal seperti ini, sambung dia, jelas yang disengsarakan adalah pasien pengguna BPJS. Kalau nantinya RS sengaja tak mengurus akreditasi, lalu pengguna BPJS bingung untuk berobat dimana.

“Lama-lama semua RS tak lagi bisa melayani pasien

KPK ... online (daring) dalam pengadaan barang dan jasa, Lampung masih banyak intervensi. Artinya, bisa saja institusinya baik tetapi praktik di lapangan belum banyak perubahan," ujar Dian.

Sementara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto yang hadir pada kesempatan tersebut menuturkan bahwa pihaknya kerap mendapatkan banyak laporan dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung terkait peretasan dalam proses tender proyek melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

"Itulah sebabnya saya minta tim berkolaborasi dengan KPK untuk mengantisipasinya. Apalagi, kami ba-

Dari Hal 1

nyak menerima laporan terkait dengan keamanan yang mudah ditembus hacker (peratas)," ungkapnya.

Roni Dwi Susanto berharap Lampung bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain dalam memperbaiki sistem.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung terus membangun sinergitas dengan KPK dan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk melakukan bimbingan dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah se-Lampung.

"Kehadiran KPK RI beserta Tim Korsupgah pada hari ini (kemarin) diharapkan mampu menyatukan langkah dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan pe-

Jangan ... pun terjadi dimana-mana.

Sekali lewat, KA Babaranjang dapat memakan waktu hingga 30 menit karena panjang keretanya bisa mencapai 60 gerbong.

Namun seiring waktu berjalan, tak ada tanda-tanda pembangunan akan dimulai.

Dari beberapa kali rapat persiapan pembangunan short cut, belum ada konsep nyata yang muncul ke permukaan.

Alhasil, di tahun 2018, pembangunan short cut kereta sepanjang 40 kilometer itu dipastikan batal karena pemerintah pusat belum menganggarkan dana di ABPN 2018.

Lalu, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mengatakan pembangunan itu diundur ke tahun 2019.

Namun setelah masuk tahun

BPJS, karena masa akreditasi habis, kasihan pengguna BPJS-nya,”ucapnya.

Sementara Kasubag Humas RS Imanuel Lampung Alquirina saat dihubungi membantah pihaknya sengaja tak memperpanjang akreditasi agar diputus kerjasama oleh BPJS Kesehatan.

“Kami tegaskan, tidak ada unsur sengaja dalam pengurusan akreditasi ini. Kami pun saat ini masih dalam proses pengurusan akreditasi di Komite Akreditasi Rumah Sakit di Jakarta,” jelasnya, kemarin.

Ia mengatakan, tak ada kendala dalam proses perpanjangan akreditasi. Namun lanjut dia, yang jadi masalah adalah lama antrian dalam pengurusan tersebut.

“Kan yang mengurus akreditasi tidak hanya kami saja dari Bandar Lampung, soalnya rumah sakit seluruh Indonesia pun mengurus akreditasi, jadi ya harus antri dan sabar,”ucapnya.

Ia pun menegaskan, jika akreditasi ini sudah diperpanjang, maka RS Imanuel bisa kembali melayani pasien pengguna BPJS. “Ini saja sudah hampir selesai, tinggal menunggu laporan dari Komitnya, setelah sudah ada surat akreditasinya maka segera di laporkan ke BPJS,” ucapnya.

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : 864/SE/ KARS/VIII/2017, disebutkan persyaratan mutlak kelulusan akreditasi rumah sakit ada 5.

Di antaranya, rumah sakit dipimpin tenaga medis (dokter/dokter gigi). Kedua, rumah sakit mempunyai izin operasional dan izin IPAL yang valid. Ketiga, rumah sakit mengadakan obat-obatan dari jalur distributor resmi.

Keempat, bila rumah sakit melaksanakan pelayanan kemoterapi, pelayanan tersebut harus sesuai standar dan peraturan perundangundangan. Dan kelima, seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid. (Wanda)

merintahan yang baik dan bersih," kata Wagub Lampung Chusnunia Chalim saat audiensi dengan KPK, kemarin.

Chusnunia yang akrab disapa Nunik mengatakan bahwa sinergitas tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Nunik juga mengucapkan selamat datang serta terima kasih kepada tim Korsupgah yang hadir dan membimbing para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota daerah setempat.

"Kami ingin membuat Lampung ini menjadi contoh.

Ada bahaya tetapi bisa ditanggulangi bersama pemerintah daerah," ujarnya. (Erik) Dari Hal 1

2019, rencana itu kembali kandas. Lagi-lagi alasannya sama, karena tidak ada anggaran dari pusat. Pihak Pemprov Lampung berdalih pembangunan itu sepenuhnya ada di pusat. Pemprov hanya menyiapkan dokumen Amdal dan kajian pembebasan lahan.

Sempat ada opsi untuk menggandeng pihak swasta agar pembangunan ini bisa terealisasi, dan sudah dibahas dengan pihak PT KAI. Tetapi lagi-lagi tidak ada kejelasan. Namun kemarin, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek rel KA babaranjang itu dipastikan akan dimulai. Kemenhub lalu menargetkan proyek itu bisa rampung pada akhir 2022 atau maksimal awal tahun 2023.

Tetapi ada perubahan.

Pembangunan rel KA ini dipastikan tidak akan menggunakan APBN, melainkan dana swasta. Kementerian Keuangan menugaskan PII (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) untuk membuat proposal setelah itu ditawarkan untuk ditender kepada pihak swasta.

Kini, warga Lampung kembali diberikan ‘angin surga’ wacana pembangunan KA Babaranjang yang bisa menjadi solusi kemacetan. Masyarakat jelas menunggu bukti nyata, karena wacana ini 3 tahun berlalu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pudar lantaran hanya dicekoki rencana-rencana, tanpa ada realisasi. (**)

Kadispora ...

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, ini juga menghadirkan dua terdakwa lainnya, yakni Taufik Hidayat dan Sekertaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra.

Adapun saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) KPK sebanyak tujuh orang. Yakni Syahril (Kadispora Mesuji), Huminsa Lubis (Kadisperkim Mesuji), Hamdani (Kasi Lingkungan Hidup), Safdullah (PNS Mesuji), Nawawi (Asisten Bidang Umum Mesuji), Umar Rasidi (Pensiunan PNS Mesuji), Raden Hanung Nugroho (Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Mesuji).

“Ada uang rokok 10 persen untuk Pak Bupati. Itu untuk penyelenggaraan Porprov Lampung,” ungkap Syahril saat bersaksi di depan majelis hakim.

Jaksa KPK Subari Kurniawan pun mempertanyakan kepada Syahril bahwa dalam BAP, pengajuan kegiatan Porprov tersebut tidak disetujui.

Dari Hal 1

“Anda (Syahril) meminjam uang Rp70 juta dan uang pribadi untuk menutupi kegiatan, dengan harapan bisa mengganti uang itu dengan mengajukan kembali melalui ganti rugi, tapi gagal lagi. Apakah itu benar,” tanya Subari.

“Ya benar,” jawab Syahril.

JPU KPK kembali mempertanyakan terkait keberhasilan saksi mencairkan nota dinas ganti uang tersebut. Namun, saksi tidak menuturkan secara jelas alasan nota dinas tersebut bisa cair.

"Dalam BAP, untuk pencairan ganti uang ada permintaan dana 10 persen melalui Mita. Jadi bagaimana?" tanya Subari lagi.

"Ya benar itu. Jadi saya sudah ajukan, tapi nggak cair.

Terus bendahara memberi masukan. Kalau 10 persen diberikan, nanti dilancarkan.

Kayak di Dispenda. Saya, ya terserah-serah sajalah," jawab Syahril.

Syahril mengaku tidak mengetahui apakah 10 persen tersebut dalam bentuk pe-

PLN ... silahkan ke PLTU Tarahannya langsung," kata Junarwin.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan menyesalkan sikap PT PLN UID Lampung yang terkesan tak memberi akses bagi masyarakat yang ingin meminta informasi publik. Padahal kata dia, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu mengikat bagi seluruh badan publik, termasuk PLN di dalamnya.

"Jadi sejak lahirnya UU itu pada 30 April 2008, maka dua tahun setelah itu wajib tidak ada pengecualian. Artinya ini dari 30 April 2010 kan sudah hampir sembilan tahun, implementasi harus dilaksanakan, tidak ada lagi alasan bagi badan publik untuk tak melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sekarang tidak bisa ngeles lagi," tegas Dery.

Ia melanjutkan, seharusnya apa yang menjadi pertanyaan masyarakat sudah diumumkan lewat website PLN. Atau informasi tersebut tersedia ketika diminta masyarakat.

Dia mengatakan, seharusnya pihak PT PLN UID Lampung bisa terlebih dahulu melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik, bukan malah mengoper ke pelaksana yang justru tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi karena beralasan informasi yang keluar harus satu pintu.

"Harusnya dilayani dulu, jangan langsung dioper, persoalan nanti ada hal teknis yang tidak bisa dilayani PLN UID Lampung, ya silahkan ke lokasi.

Memang mereka punya kewajiban kalau informasi itu tidak ada di kewenangan mereka tetapi mereka mengetahuinya.

Apalagi itu dalam satu koor-

motongan atau amplop. "Saya nggak tahu. Saya serahkan ke bendahara, Rizki," kata Syahril.

"Jadi benar, Rizki mengatakan ada pemberian 10 persen kepada Khamami melalui Mita (pegawai honorer keuangan mesuji) untuk pencairan dana ganti uang?,” tanya Jaksa. "Ya benar," jawab Syahril.

Sementara itu, Kadisperkim Mesuji Huminsa Lubis menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilelang akan dilaporkan ke bupati. “Kita sebelum melaksanakan itu (lelang) bersama-sama memaparkan ke bupati," jelas Huminsa.

JPU pun mempertanyakan maksud dari kata ‘bersamasama’ yang dimaksud oleh Huminsa. “Ya dinas kami, jadi pemaparan ini untuk kegiatan yang mana ada hal-hal yang perlu dikoreksi bupati," terang Huminsa.

JPU menanyakan soal adanya list dan juga data paket yang sudah dilelang.

Namun Humanisa menjawab tidak menahu soal itu. (Oscar) Dari Hal 1

dinasi bisnis mereka, harusnya mereka memfasilitasikan ke sana," terangnya.

"Mereka bisa mengkomunikasikan ke PLTU Tarahan bahwa ini ada masyarakat mau minta informasi dan data yang lebih detail lagi.

Tapi kalau dioper-oper itu namanya pelayanan informasi publiknya tidak maksimal, kurang baik," imbuhnya.

Mengenai sanksi bagi badan publik yang enggan terbuka memberikan informasi publik, pihaknya hanya bisa memberikan saksi berupa administrasi ketika ada masyarakat yang melaporkan ke KI. Namun jika terkait pidanya, maka sudah ranahnya pihak kepolisian Ia menambahkan, sanksi akibat buruknya pelayanan informasi publik, itu bukan dijatuhkan oleh KI. KI mensupporting terhadap setiap badan publik untuk patuh melaksanakan pelayanan informasi publik yang paripurna.

Berdasarkan data yang dihimpun Kupas Tuntas, Pembangunan PLTU Tarahan III dan IV mulai dilaksanakan pada Juli 2004. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 2007 PLTU Tarahan resmi dioperasikan. Pembangunan dua unit PLTU Tarahan itu berkapasitas masingmasing 100 Mega Watt.

Pembangunan PLTU Tarahan ditaksir menghabiskan dana 176 juta dollar Amerika, yang dibangun oleh kontraktor PT PLN (Persero) PIKITRING SBS dengan Sistem Multi Package. Namun, setelah beroperasi justru PLTU Tarahan kerap mengalami kerusakan.

Belum genap berusia 5 tahun atau tepatnya tahun 2012, PLTU Tarahan mulai ngadat (sering rusak). Sehingga PLN terpaksa sering

Polda ... ngambilan pengiriman barang dan menandatangi bukti tanda terima pengambilan barang, kami lakukan penangkapan," jelasnya.

Setelah pelaku diamankan, sambungnya, Tim kemudian meminta pelaku untuk menunjukkan lokasi tempat merakit senpi. “Kita langsung ke lokasi merakit senpinya. Alhasil kami temukan banyak barang bukti. Langsung kita amankan,” ujarnya.

Pelaku, bebernya, mengaku baru pertama kali, dan baru menjual satu senpi.

“Pengakuan dia (pelaku) baru sekali, tapi masih kami dalami lagi,” tegasnya.

Berdasarkan keterangan pelaku, kata Barly, bahan dasar yang digunakan untuk merakit senpi dari bahan Airsoft Gun kemudian dimodifikasi menjadi senpi.

9

memadamkan aliran listrik.

Dua tahun kemudian, tepatnya bulan Oktober 2014, kembali PLTU Sektor Tarahan mengalami kerusakan pada instalasi mesin crusher house yang biasa digunakan memperkecil ukuran batubara. Akibatnya trjadi pengurangan daya dari PLTU Tarahan sebesar 150 MW. Pada tahun 2018, tepatnya bulan September, PLTU Tarahan Unit 4 juga kembali rusak yang berdampak pada kurangnya daya pasokan listrik di Provinsi Lampung yang mencapai 109 MW. Gangguan pada PLTU Tarahan Unit IV saat itu disebabkan adanya kebocoran (leak) pada tube di boiler, sehingga diperlukan penggantian tube yang bocor tersebut.

Hingga satu tahun kemudian, tepatnya 27 Mei 2019 kembali mesin pembangkit PLTU Tarahan mengalami kerusakan. Berbagai kerusakan yang kerap terjadi inipun menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak. Apalagi biaya yang dikucurkan untuk pembangkit listrik tersebut cukup fantastis.

Di balik kerapnya kerusakan di PLTU Tarahan ini, sempat berembus aroma tidak sedap terkait kasus korupsi yang menjerat Emir Moeis, anggota DPR RI asal PDIP beberapa tahun lalu.

Emir Moeis saat itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan alat PLTU Tarahan (terkait dengan PT Alstrom). Hingga akhirnya pada 14 Maret 2014 lalu, ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara. Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima 357.000 dollar AS dari Pirooz Muhammad Sarafi. (Erik/Sule) Dari Hal 1

“Kalau suku cadang kata pelaku dari online, dan belajarnya dari online tapi belum bisa dibuktikan, makanya masih kami dalami kaitannya dengan HRLD (DPO)," tuturnya.

Harga satu pucuk senpi yang dijual pelaku, terang Barly, seharga Rp7 juta dan satu amunisinya Rp800 ribu.

“Pelaku menjual barang (senpi) sesuai dengan pesanan.

Apakah pelaku ini menyuplai senpi kepada pelaku curanmor, masih kita dalami juga,” bebernya.

Diketahui barang bukti yang disita yakni dua pucuk senpira jenis revolver, satu buah silinder senjata revolver, satu buah pelatuk/pin, satu lempengan per gepeng, 80 butir amunisi aktif colt 38, 10 butir amunisi aktif 9 mili, satu unit mesin gerinda, 10 buah mata gerinda, satu

buah meja kecil, tiga buah mata bor besar, tiga buah mata bor kecil dan satu lembar resi pengiriman warna kuning dari Pos Metro Lampung ke Jakarta Selatan.

Lalu, satu unit hanphone, satu unit sepeda motor, satu buah carbon cleaner, satu buah obeng, satu buah tabung gas kapasitas 5 liter, satu buah pompa gas, satu buah atm, lima buah plat bulat bulan cetakan amunisi colt 38, satu pucuk senjata angin air sofgun cal. 4 mm, satu pucuk senjata angin air sofgun cal.

19.11 mm, satu pucuk senapan angin laras panjang dengan type kilua 160 ss dengan popor berwana loreng, satu pucuk senapan angin laras panjang dengan type hua super max dengan popor berwana coklat, dan beberapa barang bukti lainnya. (Oscar)

10

Selasa, 2 Juli 2019

SELEBRITI

Ajak Cewek Kenalan, Raffi Ahmad Ditampar Nagita Slavina Rekaman momen Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat mengajak karyawan mereka liburan di Bali, masih terpampang di dunia maya.

duduk sambil merayu sang istri dengan kalimat romantis. "Sayang kamu bahagia enggak jadi istri aku?" tanya Raffi Ahmad.

"Aku mencintai kamu, enggak ada yang lain ya," sambung Raffi sambil mencium tangan Nagita.

"Makasih ya," Nagita Slavina membalas.

Setelah itu, Raffi meminta izin kepada istrinya untuk mengulas makanan lain di tempat yang sama. Namun, Raffi malah terpana dengan seorang wanita yang sedang berdiri di sana. Tanpa basabasi, ia mengajak wanita tersebut berkenalan. "Guys, ada cewek cantik, guys," kata Raffi Ahmad kepada kamera. "Sendirian saja?" tanya Raffi Ahmad. "Iya sendirian," jawab wanita tersebut.

Saat berkenalan, Raffi malah pura-pura tidak

KUPAS TUNTAS JAKARTA - DALAM sebuah kesempatan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat menggelar private dinner dengan para pegawai dan sahabat mereka selama di Bali.

Hanya saja, terjadi satu insiden dalam acara tersebut. Raffi sempat ditampar oleh Nagita.

Kejadian tersebut menimpa Raffi setelah ia memamerkan menu makan malam tersebut.

Ia lalu menghampiri Nagita Slavina yang sedang

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Setahun Menduda, Ibnu Jamil Minta Dicarikan Istri KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTOR Ibnu Jamil mengaku tengah mencari perempuan untuk dijadikan istri. Sebab, dirinya saat ini masih sendiri setelah bercerai dari Ade Maya pada Juli 2018 lalu.

"Pengin cari. Cariin, dong. Enggak punya masalahnya," kata Ibnu di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski sudah setahun sendiri, pemain serial Yakin Nikah itu merasa tetap hidup bahagia. Pasalnya, Ibnu bisa mengalihkan kesendirian dengan banyak bekerja dan melakuan aktivitas lainnya. "Gue sangat menikmati masa ini juga," ujarnya.

Ibnu juga mengaku tidak memasang target untuk segera memiliki pendamping lagi.

Baginya, yang terpenting saat ini adalah menjalani harihari dengan penuh kebahagiaan. “Yang jelas jadi target setiap hari, hidup gue harus berwarna," tutur Ibnu. (Jpnn)

mendengar suara wanita tersebut saat menyebutkan namanya. Raffi lantas mendekatkan telinganya ke wajah wanita tersebut.

Melihat tingkah suaminya, Nagita Slavina langsung menghampiri Raffi dan dengan cepat ia menampar wajah sang suami.

Namun, Nagita seperti enggan mengakui maksud dari tamparannya itu.

"Itu ada nyamuk," kata Nagita.

"Oh kirain aku kamu nampar aku gara-gara gangguin cewek. Kirain aku kamu marah, ternyata ada nyamuk," ujar Raffi Ahmad bertingkah polos di depan Nagita Slavina. (Lp6)

Ibnu Jamil

Laporkan Galih Ginanjar, Hotman Paris Bebas dari Penjara, Penuhi Janjinya Temani Fairuz ke Polda Vanessa Angel Akan Ziarah ke Makam Ibunya

KUPAS TUNTAS JAKARTA - HOTMAN Paris Hutapea memenuhi janjinya mendampingi kliennya Fairuz A Rafiq dan Sonny Septian ke Polda Metro Jaya hari ini, Senin (1/7).

Pelaporan ini untuk menindak lanjuti kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Galih Ginanjar.

Sayangnya, ketiganya enggak berkomentar lebih banyak, dan memilih

Hotman Paris Hutapea - Fairuz A Rafiq - Galih Ginanjar

langsung masuk ke ruangan.

“Nantilah, nanti. Mem-

buat laporan polisi,” ujarnya saat diburu awak media.

Sebelumnya, Galih Ginanjar lewat channel YouTube Rey Utami membongkar aib mantan istrinya Fairuz A Rafiq. Dia mengumpamakan Fairuz bau seperti ikan asin.

Tak hanya itu, Galih juga membandingkan ketahanan istri sirinya Barbie Kumalasari saat di ranjang dengan Fairuz. Pernyataan tersebut langsung ramai dibicarakan warganet, bahkan Galih mendapat hujatan dari warganet. (Jpnn)

Rizky Febian Nyaris Ditahan Usai Belanja Rp 91 Juta KUPAS TUNTAS JAKARTA - RIZKY Febian bercerita soal pengalaman pertama belanja ke Gucci pada Youtuber VJ Laissti. Anak Sule itu mengaku khilaf membeli barang-barang di sana.

Iky, begitu sapaannya, mengaku tertarik ke Gucci karena penasaran. Di situ, ia membeli sepatu, kemeja, dan celana yang berstatus edisi terbatas.

"Sebenarnya karena pe-

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

nasaran saja nggak pernah beli Gucci kan, terus sekalinya datang ke sana benar-benar khilaf kayak dihipnotis masmas marketing sono," ujarnya.

Iky menghabiskan uang untuk belanja barang-barang tersebut sampai Rp 91 juta.

Nah saat hendak membayar, ada kejadian yang membuatnya sampai keringat dingin.

"Pas mau bayar kan kalkulator ternyata aku nggak engeh aku sudah debit berapa kali hari itu. Aku lupa

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

sudah beli yang lain ternyata limit kan. Berapa? Segini totalnya. Oh amanlah. Ternyata limit langsung diam.

Semua sudah dibungkus.

Aduh gimana. Mbak pakai via transfer ya, pas boleh ternyata di bank yang aku pakai itu kalau sudah lewat sore itu nggak bisa nyampenya besok. Wah stres masak gue ditahan di Gucci," tuturnya.

Sudah membayangkan bakal ditahan di Gucci, Rizky Febian akhirnya menghubu-

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (DpnRS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

ngi ayahnya. Di situ, ia bisa bernapas lega karena Sule mau mentransfer uangnya untuk membayar belanjaannya. "Untung ada the power of papa. Aku telepon ayah.

Akhirnya papa transfer, terus pulang. Ayah memang baik," katanya.

Pelantun 'Menari' itu mengatakan kalau dirinya tak pernah membeli pakaian branded seperti di Gucci. Ia biasanya memakai uangnya untuk membeli sepatu. (Dtk)

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - ARTIS peran Vanessa Angel berencana berziarah ke makam ibunya, Lucy Maywati. "Iya, nanti mau ke makam mama," kata Vanessa kepada awak media saat tiba Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (1/7).

Vanessa sendiri tiba di Jakarta setelah pada Minggu (30/6) dibebaskan dari Rutan Medaeng, Jawa Timur. Ia sebelumnya divonis lima bulan penjara atas kasus penyebaran konten asusila.

Meski demikian, Vanessa tidak menjawab kapan akan pergi berziarah ke makam ibunya yang meninggal ketika ia berusia 10 tahun.

Sementara kuasa hukum Vanessa, Milano Lubis, mengatakan bahwa Vanessa akan beristirahat dulu sebelum pergi berziarah ke makam ibunya. "Belum tahu ziarahnya besok atau lusa.

Kami lihat kondisinya. Besok soalnya ada selamatan di kantor. Hari ini dia mau istirahat dulu," kata Milano.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

Sebagai informasi, Vanessa Angel divonis lima bulan penjara oleh ketua majelis hakim Dwi Purwadi pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (26/6). Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta Vanessa Angel dituntut enam bulan penjara. (Kps)

Selasa, 2 Juli 2019

EKONOMI

11

Juli, Asoka Luxury Hotel Lampung Tabur Promo

Foto: Ist

PROMO - ASOKA Luxury Hotel Lampung yang beralamat di jalan Pulau Morotai Bandar Lampung menggulirkan promo Holiday On July.

BANDAR LAMPUNG - DEMI memberikan kepuasan kepada seluruh tamu setia Asoka Luxury Hotel Lampung yang beralamat di jalan Pulau Morotai No.16B Bandar Lampung menggulirkan promo Holiday On July.

Sales and Marketing Manager Tiara Pratiwi mewakili GM Asoka Luxury Hotel Lampung Antoni mengatakan setiap bulan pihaknya menggulirkan promo untuk memanjakan tamu hotel.

“Seperti yang sudah dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya kami memberikan promo yang luar biasa untuk tamu Asoka yang menginap. Kali ini promo kami yaitu memberikan free ice cream dan free extra bed untuk keluarga yang berlibur dan menginap di hotel kami,” kata dia, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, untuk room type suite balcony dan luxury room pihaknya menyediakan juga Free Voucher grab car dan grab senilai Rp.25.000 untuk type kamar superior.

“Harga kamar yang diberikan pada bulan Juli masih sama dengan dengan bulan sebelumnya yaitu Superior Rp.385.000,- Suite Balcon Rp.685.000,- Luxury Rp.785.000,- dan semua harga sudah Include dengan sarapan,” tambahnya.

Kemudian, imbuh dia, untuk promo food yang dilaunching pada bulan Juli ini ada All About Ribs dengan berbagai pilihan menu Ribs atau iga yang disuguhkan.

“Yaitu Ribs BBQ, Balado, Garang Asam dan Soup Iga yang dapat memenuhi expektasi anda dengan cita rasa yang nikmat serta terjangkau hanya di bandrol Rp.65.000 termasuk nasi putih dan Free Ice/Hot Tea,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk promo Beverages pihaknya menghadirkan kembali minuman Fenomenal yang sangat laris terjual yaitu Asoka Mojito terdiri 2 rasa yaitu Asoka Mojito original dan Asoka Mojito strawberry.

“Dengan adanya promo ini, kami berharap tamu yang menginap dapat menikmati seluruh promo yang kami suguhkan hingga dapat memberikan kepuasan terhadap tamu,” tegasnya. (Rls)

Foto: Ist

PERESMIAN – IPC Panjang meresmikan Gate Pas System serta sosialisasi Terminalisasi Pelabuhan Panjang. Nantinya kendaraan atau orang yang masuk ke Pelabuhan Panjang wajib memiliki kartu identitas atau sticker bagi kendaraan, Senin (1/7).

Darmin Sebut Inflasi 3,28% Terbilang Tinggi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya inflasi 0,55% di Juni 2019. Sedangkan secara year on year (yoy) inflasi Juni tercatat 3,28%.

Jakarta (Kupas Tuntas) MENURUT Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, inflasi ini masih di bawah target yang dipasang pemerintah yakni 3,5%.

"Dengan memperhatikan 3,28% masih di bawah target

pemerintah," katanya saat jumpa pers di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Ia mengatakan, inflasi tersebut didapat dari hasil pemantauan 76 kota pada Juni 2019. Sementara inflasi tahun kalender ( Januari-Mei 2019) tercatat 1,482,05 "Dengan angka ini inflasi tahun kalender Januari ke Juni 2019 adalah 2,05%. Inflasi tahun ke tahun 3,28%," tambahnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, inflasi inti sebesar 0,38% terbilang tinggi. Dia khawatir inflasi tahunan di 2019 nan-

tinya lebih tinggi dari proyeksi pemerintah 3,5%.

"Bahan makanan yang agak tinggi. Inflasi inti 0,38% ya sedikit tinggi lah. Karena 12 bulan itu bisa di atas 4%. Kalau administered pricemalah minus," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Darmin, perlu ada upaya ekstra untuk menahan laju inflasi hingga akhir tahun. Jika tidak maka target inflasi tahun ini akan meleset.

"Inflasi itu kan bisa diturunkan, itu bedanya dengan yang lain. Artinya harus ada upaya sungguh-sungguh supaya dia tetap di kisaran 3,5%.

Kalau nggak akan di atas 4%

itu," tambahnya.

Dia menilai pengendalian harga pangan menjadi kunci untuk menjaga laju inflasi.

Pemerintah pun berupaya untuk menjaga laju kenaikan harga pangan di semester 2.

"Pengendalian semester 2 ya harus dilakukan di sekarang-sekarang ini, kalau baru Oktober ya telat. Harga pangan bergejolak lah yang akan kita atur," tutupnya.

Sekedar informasi, tingkat inflasi komponen inti tahun kalender periode JanuariJuni 2019 mencapai 1,55%.

Sementara tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun sebesar 3,25%. (Dtc)

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Bank Lampung-Pemkot Metro MoU Tapping Box Metro (Kupas Tuntas) DIREKTUR Utama Bank Lampung Eria Desomsoni dan Walikota Metro Achmad Pairin melakukan penandatanganan PKS & MoU pemanfaatan sistem perekam transaksi usaha (Tapping Box) di wilayah Kota Metro, di Aula Kantor Walikota Metro, Senin (1/7).

Penanda tanganan MoU yang disaksikan Wakil Walikota Metro Djohan dan Sekda Kota Metro A. Nasir A.T, ini merupakan wujud komitmen Bank Lampung untuk membantu dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tapping Box adalah alat yang dipasang untuk merekam transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha guna mencegah kebocoran PAD, selain di pasang di restoran, hotel & tempat parkir, Tapping Box juga dapat dipasang untuk pajak air tanah di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Lampung. Dengan alat ini,

PENANDATANGAN MOU - DIREKTUR Utama Bank Lampung Eria Desomsoni dan Walikota Metro Achmad Pairin melakukan penandatanganan PKS & MoU pemanfaatan sistem perekam transaksi usaha (Tapping Box) di wilayah Kota Metro, di Aula Kantor Walikota Metro, Senin (1/7).

Foto: Ist

penerimaan daerah dapat terkontrol serta membantu meningkatkan pendapatan daerah khususnya di sektor pajak," kata Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni.

Sementara Walikota Metro H. Achmad Pairin, S.Sos berharap dengan program Tapping Box ini dapat memajukan Kota Metro. Ia juga memastikan agar Tapping Box digunakan secara efisien, Pemerintah Kota Metro akan membentuk tim.

"Tahun 2018 kemarin PAD Kota Metro sebesar Rp146 M dan saya berharapan tahun ini angka tersebut dapat lebih meningkat," katanya.

Sebelumnya Bank Lam-

pung telah berkerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah dalam pemanfaatan tapping box.

Hingga saat ini, Alat TappingBox yang telah terpasang yaitu di Bandar Lampung untuk tahap I sebanyak 200 unit dimulai pada Bulan November 2018. Tahap II 100 unit dan hingga kini masih dalam tahap pemasangan.

"Dari 200 Tapping box yang dipasang, PAD Kota Bandar Lampung kini naik Rp2,5 hingga Rp3 miliar per bulan hanya dari hasil pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan," jelas Eria.

Untuk Kabupaten Lam-

pung Selatan tahap I sebanyak 30 Unit dimulai pada bulan November 2018. Tahap II penambahan sebanyak 30 unit dan baru terpasang 5 Unit.

Kabupaten Lampung Tengah tahap I Sebanyak 30 Unit dan Kota Metro tahap I sebanyak 19 Unit dan saat ini masih dalam proses pengadaan.

Eria Desomsoni berharap dengan pemasangan Tapping Box ini akan meningkatkan PAD Kota Metro. "Kami juga mengajak seluruh wajib pajak yang ada di Kota Metro untuk memanfaatkan produk-produk layanan Bank Lampung. Saatnya kita Maju Bersama," tegasnya. (Rls)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 2 JULI JUNI 2019

Kasus E-KTP, KPK Bidik Tersangka Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bakal menetapkan lebih dari dua tersangka baru dalam kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Jakarta (Kupas Tuntas) KETUA KPK Agus Rahardjo, mengatakan, tersangka baru kasus e-KTP itu berasal dari kalangan pengusaha dan birokrat.

"Ada dari pengusaha, ada dari birokrat kayaknya," kata Agus usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan

Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang. Ia mengatakan jumlah tersangka baru dalam kasus pengadaan e-KTP lebih dari dua orang.

Ia pun membuka kemungkinan pihaknya akan menetapkan tersangka baru tersebut pekan depan. "Yang jelas lebih dari dua," tegasnya.

Sebelumnya saat berbicara di RDP dengan Komisi III DPR, Saut menyampaikan bahwa pihaknya sudah melangsungkan gelar perkara dan akan menetapkan tersangka baru terkait kasus pengadaan e-KTP. "(Kasus) e-KTP juga kami kemarin sudah melakukan gelar perkara, akan ada (ter-

sangka) yang baru lagi," ungkapnya.

Belum lama ini, KPK memeriksa dua anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan Melchias Marcus Mekeng, serta mantan anggota DPR periode 2009-2014 Chairuman Harahap sebagai saksi untuk mantan anggota DPR RI Markus Nari dalam kasus korupsi e-KTP pada Senin (24/ 6) lalu.

Sehari berselang, KPK kembali memeriksa Menkumham Yasonna Laoly dalam kasus e-KTP. Saat dikonfirmasi setelah pemeriksaan, Chairuman, menyatakan tak ada yang baru dari pertanyaan penyidik. Ia mengatakan pemeriksaan ini hanya mengulang untuk berita acara pemeriksaan (BAP) terkait kasus e-KTP.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Mereka di antaranya mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil, Sugiharto, eks Bos PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR, Setya Novanto, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Made Oka Masagung, dan politikus Partai Golkar Markus Nari.

Saat ini, hanya Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara itu, tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan kena pidana penjara. (Cnn)

BERI PEMAHAMAN – MENTERIPertahanan, Ryamizard Ryacudu, memberikan pemahaman tentang Pancasila dan NKRI, saat bersilaturahmi ke kantor Pemuda Pancasila (PP), Senin (1/7).

Foto : Ist

PNS dan TNI Harus Sumpah Setia Pancasila Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu akan membuat aturan bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI. Aturan tersebut supaya bersumpah setia kepada Pancasila.

"Saya akan buat selebaran kepada seluruh PNS, TNI, pada seluruh prajurit, termasuk purnawirawan, kalau masalah Pancasila kita nanti sumpah," ujar Ryamizard di Kantor Pemuda Pancasila, Jakarta Selatan, Senin (1/7).

Ryamizard menyebut tidak ingin membiarkan masalah paham radikalisme di Indonesia terus dibiarkan. Sebab, menurutnya, jika radikalisme dibiarkan berdampak pada renggangnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu (khilafah) musuh negara, nggak boleh dibiarkan seperti di timur tengah. Ini bahaya. Semua harus wajib tahu," ujar dia.

Ryamizard mengatakan telah bertemu dengan rektor se-Indonesia. Dia meminta agar Pancasila dimasukkan ke kurikulum semua perguruan tinggi. Hal ini dilakukan terkait hasil survei yang hasilnya menyatakan ada mahasiswa yang mendukung berdirinya negara Islam dan tidak setuju dengan Pancasila.

Padahal, kata mantan KSAD masa Presiden Megawati Soekarnoputri ini, Pancasila merupakan perekat keberagaman yang ada di Indonesia. Dia mengatakan jika pengamalan Pancasila makin luntur, hal tersebut juga membahayakan NKRI. "Di mana-mana saya sam-

paikan Pancasila itu perekat bangsa. Kalau pemersatu itu rusak, bangsa ini akan rusak.

Kalau pemersatu itu hancur, bangsa ini akan hancur," ujarnya.

Kemudian, Ryamizard berbicara tentang ancaman yang nyata yang harus dihadapi negara. Ancaman tersebut seperti bencana alam, pemberontakan, peredaran narkoba, dan serangan teroris. Terkait ancaman itu Ryamizard menyebut Indonesia memiliki kekuatan untuk mempertahankan persatuan bangsa.

"260 juta (penduduk) ini adalah modalitas dan kekuatan yang maha dahsyat bagi bangsa kita yang harus kita pertahankan persatuan sampai kapan pun. Tidak ada satupun yang dapat merusak marwah persatuan nasional tersebut," ungkapnya.

Hari ini, Ryamizard mendatangi kantor Pemuda Pancasila (PP) untuk bersilaturahmi. Ryamizard juga datang untuk memberi pemahaman tentang Pancasila dan NKRI. "Memang saya itu Menteri Pertahanan harus jalan dari Sabang sampai Merauke.

Pendidikan mulai dari sekolah menengah sampai ke mahasiswa ini mulai buka pendidikan saya keliling ini memberikan pemahamanpemahaman termasuk ormas-ormas harus jadi ormasnya satu dalam Pancasila untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa," kata Ryamizard.

"Karena Pancasila itu adalah alat pemersatu, jangan sampai orang alergi dengan Pancasila, berarti kalau alergi itu musuh negara nomor satu," tambahnya. (Dtk)

MK Terima 260 Gugatan Pileg 2019 Jakarta (Kupas Tuntas) MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima 340 permohonan gugatan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Dari jumlah itu, hanya 260 perkara yang diregistrasi MK dan akan disidangkan.

"MK itu menerima permohonan 340 untuk pileg. DPDnya pokoknya 10. 330 DPR DPRD-nya. 330 itu permohonan yang diterima atau diajukan oleh partai politik.

Nah kemudian dalam registrasi yang dilakukan, itu dari 340 itu menjadi 260 perkara yang diregistrasi,"kata juru bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Senin (1/7).

Fajar menjelaskan, alasan MK hanya meregistrasi 260 perkara. Menurut dia, ada sejumlah permohonan gugatan ganda di sejumlah daerah.

"Kenapa 340 menjadi 260 itu ada permohonan yang double, double. Misalnya PKB itu mengajukan permohonan lebih dari 1 kali, dia menerima AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon) jadi 2. Nanti partai yang lain mengajukan 3 kali di provinsi yang sama.

Nah itu kemudian dijadikan 1.

Lahirlah kemudian 260," kata Fajar.

MK, kata Fajar, menerima gugatan pileg dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun jumlah partai politik yang mengajukan gugatan ber-

variasi. Hanya Partai Berkarya yang mengajukan gugatan di semua provinsi.

"Ada digugat. Tapi tidak di semua provinsi ke-16 partai itu menggugat. Jadi jumlahnya bervariasi," ujarnya.

Gugatan yang paling banyak diterima MK diajukan Partai Berkarya sebanyak 34 permohonan. Disusul Partai Demokrat sebanyak 23 permohonan dan Partai Golkar 21 permohonan.

Sedangkan 10 gugatan Pemilihan DPD berasal dari 6 provinsi, yakni 2 di Sumatera Utara, 1 Nusa Tenggara Barat (NTB), 1 Sulawesi Tenggara, 2 Maluku Utara, 3 Papua, dan 1 Papua Barat.

Selain itu, Fajar juga mengklarifikasi soal pernyataan

Partai Demokrat yang mengaku mengajukan 85 gugatan. Fajar menyebut ada beberapa permohonan yang digabung menjadi satu perkara.

"Saya nggak tahu kalau 85, mungkin AP3-nya ya, akta pengajuan permohonan pemohon. Kita selalu mengeluarkan AP3 ketika orang menyerahkan berkas. AP3 itu yang kita selaraskan. Misalnya di Aceh, Partai Demokrat itu 8 kali mengajukan dengan AP3 yang berbeda-beda. Itu kita gabung jadi safu perkara, yang Partai Demokrat Aceh.

AP3-nya ada 8 itu jadi 1 perkara, seperti itu. Kayaknya nggak ada deh 85, paling banyak itu 62, dari Partai Berkarya," bebernya. (Dtk)

Kontras Temukan 643 Kasus Kekerasan oleh Polisi JAKARTA - KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sepanjang Juni 2018 hingga Mei 2019 menemukan 643 kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik dari tingkat Polsek hingga Polda. Hal tersebut diungkap bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-73, Senin (1/7).

Kordinator Kontras, Yati Adriyani, mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian beragam seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan dan lain-lain.

"643 peristiwa kekerasan oleh kepolisian seperti penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas," kata Yati dalam diskusi yang bertema 'Netralitas, Diskresi dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri' di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (1/7).

Laporan ini disusun berdasarkan pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS sepanjang kurun setahun terakhir. Laporan ini mengggunakan parameter hak asasi manusia, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan.

"Termasuk Peraturan Kapolri (Perkap)," ujar Yati.

Yati melanjutkan, laporan tersebut terbagi dalam tiga hal, pertama Kontras menyoroti adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik penyiksaan dalam menafsirkan dan menggunakan diskresi.

Kesewenangan ini mengakibatkan korban luka dan tewas.

"Kemudian Kontras menyoroti adanya kekerasan dalam penanganan ekspresi warga dalam demonstrasi. KontraS menilai hal itu bertentangan dengan fungsi Polri untuk melindungi masyarakat," tutur Yati.

Tak cuma itu, Yati menambahkan, pihaknya juga menilai lembaga pengawas internal dan eksternal lemah dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan institusi kepolisian yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu juga, KontraS turut menyoroti konteks sosial politik sepanjang tahun 2018-2019. Menurut Yati, Polri mendapatkan ujian cukup berat di tengah kontestasi politik yang sengit.

"Beberapa titik kritis bagi kepolisian diantaranya penanganan terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong serta penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebesan berkumpul dan mengemukakan pendapat," jelas Yati.

Dalam titik-titik kritis tersebut, Yati menjelaskan muncul tuduhan-tuduhan polisi melakukan kriminalitas ulama dan oposisi, meskipun faktanya kepolisian juga menerima laporan pidana dari kubu oposisi pemerintah.

Mengenai temuan Kontras ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam penanganan sebuah kasus, Polri selalu bertindak berdasarkan fakta hukum, mengedepankan asas praduga tidak bersalah, serta prinsip equality before the law.

Namun dia mengakui, dari sekian banyak kasus yang ditangani dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri, tingkat crime clearance sebanyak 60 persen.

"Dari sekian juta kasus yang ditangani oleh Polri dari tingka Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri dengan tingkat crime cleareance sebesar lebih dari 60 persen termasuk tertinggi di dunia," kata Dedi. (Cnn)