Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 30 November 2018

2

Jumat, 30 November 2018

BANDAR LAMPUNG

Tak Penuhi RAT, Ratusan Koperasi Terancam Dicabut Sekdaprov Definitif Belum Ada Kejelasan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) JABATAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung definitif hingga kini belum ditetapkan, padahal pertanggal 2 Desember mendatang merupakan batas sisa enam bulan berakhirnya masa jabatan kepemerintahan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yakni pada tanggal 2 Juni 2019.

Sementara keputusan akhir hasil seleksi Sekdaprov yang rencana sebelumnya akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2018, tetapi sampai saat ini keputusan tersebut belum juga mendapatkan kejelasan dari tim penilai akhir dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diketahui, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kabid Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lam-

pung, Rendi Reswandi mengatakan, keputusan hasil akhir dari seleksi Sekdaprov masih berada di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Untuk mengejar sisa waktu yang ada tersebut, kata Rendi, pihaknya menugaskan staf untuk berkoordinasi dengan pihak Kemendagri di Jakarta.

“Kita tugaskan staf kita untuk berkoordinasi dengan Kemendagri. Sampai sekarang belum tahu kapan keputusan dari Mendagri soal hasil seleksi Sekda turun ke Provinsi," ujar Rendi, Kamis (29/11).

Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal mengungkapkan, seharusnya ketika hal itu sudah ditangani oleh Kemendagri yang diketahui levelnya lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi, mestinya prosesnya bisa lebih cepat.

“Mengingat jarak waktu yang dibatasi oleh aturan Permendagri yaitu 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir, saya pikir Mendagri harus punya perhatian khusus terkait hal tersebut," ujar Dedi.

Dikatakannya, jika dipandang perlu ia akan berkonsultasi dengan Gubernur, bahkan pihaknya akan menyurati Mendagri untuk dilakukan percepatan.

Untuk diketahui, ada 4 calon sekda yang dinyatakan lulus yaitu Hamartoni Ahadis dengan nilai 81,44 Kadis PMD Yudha Setiawan (78,72), Inspektur Lampung Syaiful Dermawan (69,58) dan Kadis PPPA Dewi Budi Utami (64,50). (Erik)

Dari 216 koperasi binaan Provinsi Lampung di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hanya 26,85 persen atau 58 koperasi saja yang sudah melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Dinas Koperasi dan UMKM Agus Nompitu mengatakan, RAT merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun

kepada anggota koperasi yang bersangkutan.

Menanggapi minimnya jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT, Agus mengaku pihaknya telah melakukan upaya-upaya pembinaan agar melaksanakan RAT dari tiap akhir tahun buku berjalan.

“Tapi berkaitan dengan RAT ini kita kembalikan lagi pada koperasinya itu sendiri. Karena koperasi ini dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kita sifatnya hanya membina dan mengimbau," ujar Agus kepada Kupas Tuntas, Kamis (29/11).

Dia menjelaskan, di dalam UU sudah jelas diatur bahwa RAT merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh koperasi itu sendiri dan pemerintah tidak bisa memaksakan koperasi untuk melaksanakan RAT. Namun demikian, Dinas Koperasi dan

UMKM bisa memberikan peringatan kepada koperasikoperasi agar menjadi koperasi yang sehat dan aktif, salah satunya dengan melaksanakan RAT. Jika tidak, berarti koperasi tersebut sudah tidak menjalankan amanah yang telah diputuskan pada RAT tahun sebelumnya.

Selanjutnya Agus mengungkapkan, pihaknya berhak memberikan sanksi administratif bagi koperasi yang selama dua tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT yaitu dengan memberikan status sebagai koperasi yang tidak aktif.

“Kalau setelah itu tetap tidak juga melaksanakan RAT, maka akan kita tinjau kembali. Bisa saja badan hukumnya dicabut," ungkapnya.

Lebih lanjut alumni UGM ini memaparkan, dari 216 koperasi binaan Provinsi Lampung, ha-

nya 146 yang aktif. Sedangkan 70 di antaranya telah dinyatakan sebagai koperasi tidak aktif karena sudah tidak ada lagi kegiatan perkoperasian maupun melaksanakan RAT. Sementara jumlah koperasi keseluruhan di Provinsi Lampung berjumlah 5.340 dengan koperasi aktif 2.471 dan koperasi tidak aktif 2.869, dimana 1.633 diantaranya telah dibubarkan.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Hali Fahmi AR menekankan Dinas Koperasi dan UMKM Lampung agar bisa memanajemen RAT seluruh koperasi yang ada di Lampung.

Paling tidak separo dari total koperasi. “Paling tidak yang RAT minimal 50 persen. Kami harap juga Dinas Koperasi dan UMKM Lampung berkoordinasi dengan dewan koperasi indonesia daerah,” ujar Fahmi. (Erik)

Pemprov Minta Kabupaten/Kota Bentuk TPKAD Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diminta untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sebab hingga kini, selain Pemprov Lampung, baru empat yang membentuk Tim TPAKD yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Way Kanan. Sisanya diharapkan segera terbentuk di 2019.

Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung di Ballroom Sheraton Hotel,

Kamis (29/11). Menurut Hamartoni, kehadiran TPAKD penting dalam mempercepat akses keuangan di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan, melalui program kerja seperti Gerbang Desa Saburai, peningkatan akses permodalan untuk pelaku UMKM, dan pemberdayaan BUMDes, TPAKD memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Di 2019, kita mengusulkan beberapa poin kegiatan.

Di antaranya mendorong penambahan agen Laku Pandai Bank Lampung di desa.

Minimal satu unit di setiap kecamatan se-Lampung," kata Hamartoni.

Pemprov juga mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pelaksana billing system penebusan pupuk bersubsidi. Kemudian, peningkatan jumlah masyarakat pemanfaat pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini untuk menyiapkan ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pencapaian target indeks keuangan inklusif 75 persen serta menggiatkan aktifitas literasi keuangan.

Di sisi lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan berdasarkan data 2016, literasi ke-

uangan di tingkat nasional hanya 29,7 persen dan inklusinya mencapai 67,8 persen. Sedangkan literasi Lampung 26,9 persen dan inklusi keuangan mencapai 69,8 persen. Ke depan, OJK menargetkan indeks literasi keuangan naik minimal menjadi 35 persen Sedangkan indeks inklusi naik minimal menjadi 75 persen.

“Masyarakat banyak yang memiliki produk keuangan.

Tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengenai produk tersebut. Sehingga, indeks literasi lebih rendah dari indeks inklusi. Tentunya diperlukan upaya dan strategi guna mencapai hal tersebut, dan kami yakin target tersebut tercapai,” ujar Indra Krisna. (Erik)

Jumat, 30 November 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Polisi Gencar Razia Narkoba Jelang Akhir Tahun Anggota Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Bandar Lampung, Rabu (28/11) malam hingga Kamis (29/11) dinihari, menggelar razia di tempat hiburan malam di sejumlah lokasi di Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DALAM razia menjelang akhir tahun ini, polisi juga menyertakan anjing pelacak untuk bisa mengetahui adanya peredaran narkoba di dalam tempat hiburan malam, sedangkan untuk para pengunjung dan pemandu lagu diwajibkan tes urine.

Kepala Satuan (Kasat) Resnarkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Ali Muhaidori, mengatakan, razia akhir tahun ini bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan dan mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kota Bandar Lampung.

“Razia semalam di tiga lokasi hiburan malam, yakni Karaoke Selebriti, 3D dan Organik. Kita amankan empat orang pengunjung, karena saat dilakukan tes urine, dinyatakan positif mengkon-

daraan yang parkir di tempat hiburan malam. “Jadi, K9 ini sudah terlatih untuk mencium apakah ada narkoba di kendaraan yang parkir di tempat hiburan itu, semen-

sumsi sabu dan ekstasi atau inek,” kata Ali, Kamis (29/11).

Saat ini, kata Ali, keempat orang tersebut telah diamankan di Kantor Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut.

“Sedangkan untuk barang bukti narkoba, baik itu sabu, ganja dan inek, tidak ada kami temukan. Begitu juga dengan izin edar minuman keras (miras), SIUP-nya semua lengkap,” jelasnya.

Masih kata Ali, pada razia tersebut pihaknya melibatkan empat personil Direktorat Shabara Polda Lampung berikut K9 Narkotika (Anjing Pelacak). “Kami gandeng K9, karena kita serius untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di Bandar Lampung, khususnya di tempat hiburan malam,” tegasnya.

K9, lanjut Ali, difungsikan untuk mencari apakah ada narkoba di kendaraan-ken-

tara anggota saya sebagian memeriksa setiap pengunjung untuk dilakukan tes urine,” ujarnya.

Ali kembali menegaskan, akan terus gencar melakukan

(Kupas Tuntas) DUA oknum pejabat di Pemkab Pesawaran yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung, akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (29/11).

Kedua terdakwa yakni Zikri (52), mantan kepala sekolah SMPN 4 Pesawaran dan Iwan Sobarna Kasi Sara-

na Prasarana Disdikbud Kabupaten Pesawaran.

Keduanya merupakan oknum yang terjaring OTT Ditkrimsus Polda Lampung di SMPN 2 pada Selasa (28/8) silam.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Aprilinda Dani, dalam dakwaannya, menjelaskan, keduanya telah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) dalam penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN Tahun Anggaran 2018 Disdikbud

Foto: Oscar/Kupas Tuntas

Kabupaten Pesawaran.

“Keduanya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,” ujar Sri saat membacakan dakwaan kedua terdakwa diruang sidang.

“Terdakwa telah melakukan atau turut serta perbuatan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp30 juta, dengan memaksa 5 orang para kepala sekolah penerima ban-

tuan peralatan labotarorium SMP untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp6 juta,” lanjut Sri. Atas perbuatan kedua terdakwa, diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutup Jaksa Sri. (Kardo)

Bus Bantuan Kemenhub untuk Layani Masyarakat Balam Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEMENTRIAN Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan 10 unit bus bantuan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Pasalnya, 10 unit bus tersebut sudah terparkir rapi di Halaman Perkantoran Pemkot setempat, Kamis (29/11).

Berdasarkan pantauan Kupas Tuntas, tampak empat unit bus bantuan parkir di belakang pos jaga, dan enam bus lainnya parkir di samping Gedung Tohouw Pemkot setempat.

Bus berukuran 3/4 yang didominasi warna biru itu, terdapat logo Kemenhub. Kemudian dibagian depannya dipasang banner kecil bertuliskan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan, serta foto Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung, Ah-

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

TERIMA BUS BANTUAN - PEMKOT Bandar Lampung akhirnya menerima 10 unit bus bantuan dari Kemenhub yang kini sudah parkir di halaman perkantoran Pemkot setempat, Kamis (29/11).

mad Husna, membenarkan bahwa bus tersebut merupakan bantuan dari Kemenhub. Meski demikian, ia belum bisa memberi keterangan lebih lanjut, karena masih menunggu instruksi dari Wali Kota.

"Kita masih menunggu Pak Wali. Iya, ada 10 unit bus dari

Kemenhub. Ini keberhasilan Pak Wali Kota, meyakinkan Pemerintah Pusat (Kemenhub) untuk mendapatkan bantuan bus ini," kata Husna saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/11).

Mengenai teknis pengoperasian bus ini nantinya, lagi-lagi Husna mengakui,

masih menunggu instruksi dari Wali Kota.

"Nanti tunggu Pak Wali.

Yang jelas bus ini penggunaannya untuk masyarakat Bandar Lampung," tandasnya.

Sebelumnya, Dishub Bandar Lampung mengajukan permohonan bantuan 10 unit bus kepada Kemenhub. Pengajuan bantuan bus itu dimanfaatkan untuk kebutuhan transportasi masyarakat Bandar Lampung. Hal itu dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi di Kota Tapis Berseri dan masih kurangnya alat transportasi umum yang tersedia.

“Nanti apapun jenis bus yang diberikan oleh Kemenhub, akan kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Terutama untuk transportasi umum, agar ini menjadi opsi bagi masyarakat yang kerap terjebak macet dengan kendaraan pribadi mereka,” kata Husna beberapa waktu lalu. (Farhan)

DPRD Mangkir Dalam Sidang Gugatan Warga Pasar Griya Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SIDANG putusan sela gugatan warga Pasar Griya, Sukarame, Bandar Lampung, yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis (29/11), DPRD Kota Bandar Lampung sebagai pihak tergugat 2, tidak pernah hadir dalam sidang.

Pada hasil sidang putusan sela tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat, yakni tergugat 1, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Advokasi Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Kodri, selaku kuasa hukum warga Pasar Griya Sukarame.

"Jadi hasil putusan tadi, hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat. Dengan ditolaknya eksepsi tergugat ini, minggu depan kita masuk pada sidang pokok perkara," kata Kodri saat dihubungi Kupas Tuntas.

Kodri menjelaskan, bahwa dalam proses gugatan ini, pihak tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa PN Tanjungkarang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara yang sedang disengketakan.

Dari pertimbangan hakim, kata Kodri, pihak penggugat sudah benar melakukan gu-

lakukan, sebelumnya sebagian tempat hiburan malam sudah kami razia. Yang jelas, kita akan terus gencar razia, mengingat jelang akhir tahun,” pungkasnya. (Oscar)

PAKAI ANJING PELACAK - ANGGOTA Direktorat Sabhara Polda Lampung menyisir setiap kendaraan yang parkir menggunakan anjing pelacak untuk mencari ada narkoba atau tidak, saat razia bersama Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung, Rabu (28/11) malam.

Kasus OTT di Pesawaran, Dua Oknum Pejabat Diadili Bandar Lampung

razia guna menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam.

“Razia semalam (kemarin) sudah kesekian kalinya kami

gatan ke PN Tanjungkarang, karena perkara ini merupakan objek hukum perdata, bukan hukum tata usaha negara seperti yang didalilkan oleh pihak tergugat.

"Dan DPRD sebagai tergugat 2 tidak pernah hadir sebanyak lima kali, dari awal sidang pertama pembacaan gugatan, sampai sidang putusan sela tadi (kemarin)," ujarnya.

Sementara tergugat 1 yakni Wali Kota, tergugat 3 BPKAD, tergugat 4 Dinas PU, tergugat 5 Dinas Perdagangan, dan tergugat 6 yaitu Pol PP, Kodri menyebutkan, semuanya diwakili oleh Bagian Hukum Pemkot setempat selaku kuasa hukumnya.

Kecuali tergugat 2 yaitu DPRD yang tidak pernah hadir sejak awal sidang gugatan ini digelar.

"Sebetulnya ini gugatan legal standing, jadi LBH yang menggugat, landasannya karena kami adalah lembaga yang fokus pada Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa dalam proses penggusuran ini, telah melanggar hak warga untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan layak, dan hak atas keberlanjutan hidup orang banyak," terangnya.

"Bahwa dalam penggusuran itu juga ada kekerasan yang melanggar HAM, dan yang melakukan itu adalah unsur negara, yaitu pemerintah," pungkasnya. (Farhan)

Perda Baru, Pemilik Kosan Wajib Milik Izin Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung mulai membidik izin penyelenggaraan indekos atau kontrakan yang ada di Kota Tapis Berseri.

Melihat kondisi saat ini, usaha indekos telah menjamur dan semakin marak, sehingga patut dipertanyakan apakah telah mempunyai izin dan kelayakan dalam mendirikan suatu bangunan.

Rencananya Pemkot akan mulai mendata rumah indekos pada bulan Desember mendatang. Namun sebelumnya, Pemkot akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang hal itu.

“Mungkin itu nantinya akan kami lakukan sosialisasi dahulu terkait perdanya, karena perda itu juga baru.

Tidak bisa langsung melakukan tindakan, kami berikan masukan dahulu kepada ma-

syarakat bahwa ada aturanaturan harus dipatuhi,” kata Muhtadi, Kabid Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung, Kamis (29/11).

Untuk diketahui, bahwa saat ini terdapat Perda No.7 Tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah indekos. Dalam perda itu, pada Bab IV Pasal 8 dijelaskan bahwa pengelola rumah indekos yang memiliki kamar paling sedikit enam diwajibkan untuk memiliki izin penyelenggaraan rumah indekos.

Sedangkan jika hanya memiliki lima kamar tidak diwajibkan, namun harus melaporkan kepada aparat pemerintah setempat yaitu lurah dan camat.

Kemudian dalam perda itu juga dijelaskan, jika pengelola rumah indekos memiliki 10 kamar atau lebih diwajibkan untuk membayar pajak hotel.

Sebab jumlah kamar tersebut sudah termasuk dalam bisnis perhotelan, dan juga diharuskan memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR). (LP)

Kawanan Curanmor Tertangkap Tangan Saat Beraksi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DUA kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) asal Gunung Sugih Besar, Sekampung Udik, Lampung Timur, yang kerap meresahkan masyarakat Bandar Lampung, yakni Salahudin (22) dan Anton (19), diamankan Unit Reskrim Polsek Tanjungkarang Timur, di depan Pasar Tugu, Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tanjung Agung, Senin (26/11) sore lalu.

Kapolsek Tanjungkarang Timur, Kompol Deni Saputra, mengatakan, dalam beberapa hari belakangan, pihaknya menerima laporan adanya pencurian kendaraan bermotor yang terekam kamera CCTV di wilayah Tanjungkarang Timur, Kedaton, dan Sukarame.

"Lantas kami melakukan hunting Reskrim," kata dia di Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (29/11).

Awalnya, kedua pelaku terlihat dengan gerak-gerik

mencurigakan, sambil mengendarai sepeda motor di sekitar Pasar Tugu. Lalu aparat menghadang keduanya.

Ketika digeledah, Salahudin ternyata mengantungi satu pucuk senpi rakitan, 5 buah peluru dan satu buah kunci T, dan dari Anton didapati satu buah badik.

"Ternyata keduanya itu sama dengan beberapa gambar kamera cctv yang kami pegang, mereka ini pelaku yang kerap meresahkan," jelasnya.

Kedua pelaku mengaku sudah tiga kali beraksi dalam kurun waktu 1 bulan terakhir.

"Masih kami cari dugaan lokasi lain," terangnya.

Sementara Salahuddin mengaku, membawa senpi, untuk menakuti para korbannya jika ketahuan dalam beraksi. "Sejauh ini belum saya pakai, senpi ini saya beli dari kawan seharga Rp3 juta, sama lima peluru," ujarnya.

Ia nekat menjadi pelaku curanmor, lantaran butuh biaya hidup sehari-hari. (Oscar)

4

Jumat, 30 November 2018

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Surya Sanjaya.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: Tutor Manalu.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Lampung Barat : Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

Lampung Utara : Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

Tulang Bawang : Erwin (Ka. Biro), Edwin.

Tulang Bawang Barat : Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak : Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

Staf Keuangan : Andi.

Manager Marketing : Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

Staf Online : Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran : Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Desain Medsos: Dian Permana, Citra.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Bapak Tiri Cabuli Anak Sejak SD Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Tanggamus, pelaku tak lain adalah ayah tiri korban sendiri.

Tanggamus (Kupas Tuntas) IRONISNYA, aksi bejat itu ternyata telah berlangsung sejak korban duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD).

R (41), seorang petani warga Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus dihadapan polisi mengaku aksi bejatnya itu terjadi pada tahun 2015, saat itu anak tirinya berinisial MR duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD), dan diulanginya lagi saat korban berusia 17 tahun.

“Saat itu tersangka melihat korban sedang mengenakan baju. Tergiur melihat kemolekan tubuh puteri tirinya,

Foto : SayutiKupas Tuntas

EKSPOSE - WAKAPOLRES Tanggamus, Kompol Andik Purnomo Sidi (dua dari kanan) didampingi Kapolsek Cukuhbalak, Dian Afrizal (paling kanan) memperlihatkan barang bukti pakaian dalam korban. Sementara tersangka R tertunduk malu saat ekspose di Mapolres Tanggamus, Kamis (29/11).

tersangka nekat mencabuli anak bawaan isterinya yang masih dibawah umur itu. Dan pada kesempatan lain saat sang istri tidak di rumah, kembali tersangka mencabuli korban,” kata Wakapolres Tanggamus, Kompol Andik Purnomo Sigit, didampingi Kapolsek Cukuhbalak, Ipda Dian Afrizal di Mapolres Tanggamus, Kamis (29/11).

Merasa perbuatannya aman-aman saja dan korban tidak melaporkan kepada ibunya. Untuk ketiga kalinya tersangka hendak melam-

piaskan napsu syahwatnya kepada korban. Tapi kali ini perbuatannya dipergoki istrinya, dan korbanpun melarikan diri ke Jakarta.

Setelah lebih kurang tiga tahun bersembunyi di Jakarta, dan situasi rumah aman, tersangka memutuskan pulang pada Minggu, tanggal 18 November 2018 lalu.

Dan baru dua hari berada di rumah tepatnya pada Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul tiga sore saat istrinya tidak ada di rumah, tersangka kembali

Tinjau Longsor, Parosil Minta Warga Siaga

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PARLEMENTARIA

Pagelaran Utara Butuh Perhatian Khusus PRINGSEWU - DPRD Kabupaten Pringsweu menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar memberikan perhatian khusus kepada kecamatan Pagelaran Utara.

Pasalnya, kecamatan termuda di Bumi Jejama Secancanan ini masih jarang tersentuh pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana pengairan (irigasi) serta lampu penerangan.

"Seperti contoh jalan yang menuju pegunungan, dan perkebunan warga di Pekon Sumber Bandung yang sama sekalai belum tersentuh pembangunan. Jadi kasihan warga yang tiap hari menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut," ujar Anggota DPRD Pringsewu, Aminalah, Kamis (29/11).

Politisi PDIP ini juga berharap, akses jalan menuju air terjun Pagasan agar diperbaiki, mengingat air terjun pagasan merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menjanjikan di Pringsewu.

"Jika jalannya bagus wiisatawan akan ramai berkunjung dan ini akan mendongkrak perekonomian warga setempat," paparnya (Manalu)

DPMD Beri Pelatihan Ketua PKK Pekon

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

PELATIHAN PKK - KETUA Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Sri Nilawati saat tiba di gedung serumpun padi, dalam pelatihan kinerja PKK Pekon, Kamis (29/11)

Tanggamus (Kupas Tuntas) DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tanggamus mengadakan pelatihan, dan pembinaan Ketua Tim Penggerak PKK Pekon.

Hal ini untuk meningkatkan Kinerja PKK Pekon demi terwujudnya keluarga sejahtera.

Acara ini dibuka oleh ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus, Sri Nilawati Syafi'i, di Aula Serumpun Padi, Kecamatan Gisting, Kamis (29/11).

Sri mengatakan, kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang setiap tahunnya diadakan, bertujuan untuk me-

ningkatkan lagi pengetahuan tim penggerak PKK yang ada dimasing-masing Pekon.

“Sehingga diharapkan, peserta dapat merealisasikan program kerja, dan kegiatan dengan baik, serta dapat mensosialisasikan kepada Kader-kader yg ada di pekon masing-masing,”ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i menyampaikan, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia pun berpesan kepada para kader, agar menciptakan kebahagiaan disetiap keluarga yang ada di Kabupaten Tanggamus. (Sayuti)

melakukan aksi bejat mencabuli korban.

"Kali terakhir ketika ibu korban tidak dirumah, tersangka mengikat tangan korban dengan tali rafia, dan kembali mencabuli korban," ucapnya.

Dikatakan Kompol Andik, korban yang trauma dan mengalami luka di alat kelamin, akhirnya menceritakan perbuatan bejat tersangka kepada ibu kandungnya pada tanggal 21 November 2018.

Polisi juga mengamankan barang bukti dua helai pakaian dalam korban dan seikat tali rafia warna hi tam. "Saat ini tersangka kami amankan di Mapolres Tanggamus," timpal Kapolsek Cukuhbalak, Ipda Dian Afrizal.

Atas perbuatannya, kata Kapolsek Dian, tersangka R dijerat pasal 76 D Junto pasal 81 ayat (1) dan atau pasal 81 ayat (2).

"Tersangka bisa terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara," tegas Ipda Dian Afrizal. (Sayuti)

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

TINJAU LONGSOR - BUPATI Lampung Barat Parosil Mabsus meninjau lokasi longsor di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong, Kamis (30/11).

Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus me-

ninjau lokasi longsor di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong, Kamis (29/11).

Dalam peninjauan ini Bupati didampingi oleh Kepala Bappeda Okmal, dan Kepala

BPBD Maidar Lambar Maidar.

"Musibah longsor dengan lebar sekitar 50 meter dan kedalaman sekitar 25 meter ini, mengakibatkan satu rumah milik warga setempat

hancur terbawa longsor, dan saat ini satu rumah warga lainnya milik Sasmita kondisinya sudah terancam," kata Parosil.

Ia berpesan, agar masyarakat selalu antisipasi bencana dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kewaspadaan terhadap titik rawan bencana, dan mengharapkan seluruh aparat di wilayah Kecamatan dan pekon serta seluruh masyarakat melakukan koordinasi aktif sehingga bencana dapat dihindarkan.

"Gerusan tanah di lokasi tersebut diharapkan dapat segera diperbaiki dan segera dilakukan tindakan agar kerusakan dapat ditanggulangi dan tidak bertambah korban lagi," pintanya.

Parosil juga memerintahkan OPD terkait agar dapat berkoordinasi dalam setiap antisipasi dan kerusakan akibat bencana yang ada. (Iwan)

Kasus Pencabulan Anak, Kepsek Terancam 15 Tahun Lampung Barat (Kupas Tuntas) MH (47) Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) MTs di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan asusila terhadap siswanya terancam hukuman 15 tahun penjara.

Hal tersebut di ungkapkan Kapolres Lambar, AKBP Doni Wahyudi kepada awak media seusai menghadiri upacara peringatan HuT Korpri yang ke-73 di lapangan Pemkab setempat, Kamis (29/11).

"Kalau ancaman hukuman terkait undang-undang perlindungan anak kena ancaman hukuman 15 tahun, tetapi kalau terkait karena dia berstatus ASN nanti akan kita kembalikan dengan yang berwenang, kalau hukum positif nya 15 tahun. Kita tidak berwenang masalah status nya sebagai ASN," kata Doni.

Mantan Kapolres Wai Kanan ini menegaskan, pihaknya akan terus mengusut tuntas kasus pencabulan ini, sebab kemungkinan masih ada korban lain yang belum melapor.

"Untuk korban lain berdasarkan hasil lidik kami masih ada kemungkinan bertambah, sehingga akan kita sidik tuntas. Karena kalau menurut pengakuan tersangka hanya ada dua itu saja, tapikan tidak mungkin.

Karena kemungkinan masih ada murid yang lain yang akan memberanikan diri melapor dengan orang tuanya, sehingga kita juga meminta keterangan dari korban dan nantinya jika masih ada mereka bisa mengungkapnkan dan berterus terang," jelasnya.

Ia pun mengimbau agar

masyarakat atau orang tua segera melapor jika masih ada siswa yang pernah menjadi korban pelecehan seksual yang di lakukan oleh tersangka MH. Ia pun selaku pembina Kamtibmas akan segera melakukan kegiatan sosialisaai terkait dengan dampak daripada perbuatan cabul dan asusila tersebut.

"Kami ada unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) yang nantinya akan melakukan semacam kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Lambar," pungkasnya. (Iwan)

Wabup: PNS Beri Pelayanan Terbaik ke Masyarakat Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) di tuntut mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin ketika menjadi inspektur upacara peringatan hari Korpri yang ke-73 di lapangan Pemkab setempat, Kamis (29/11).

"Sebagai abdi negara yang baik, Korpri harus menjalankan fungsinya, dan dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas sesuai tema bekerja melayani masyarakat sesuai di bidangnya

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - BUPATI Lampung Barat Parosil Mabsus foto bersama dengan Forkorpimda usai upacara peringatan hari Korpri yang ke-73, di lapangan Pemkab setempat, Kamis (29/11).

masing-masing," katanya.

Ia juga berpesan agar Korpri di Kabupaten Lambar, agar selalu mendahulukan tata kelola pemerin-

tahan yang baik, melaksankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan pekerjaan sebagai ibadah kepada tuhan yang

maha esa.

"Pastikan bahwa Korpri di berbagai bidang nya tetap satu dalam mengabdi kepada masyarakat. Melalui momen HUT ini saya ucapkan terimakasih atas dedikasi yang dilakukan oleh para guru sebagai tenaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan saya minta Korpri harus mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat," jelasnya.

Selaim dalam rangka HUT Korpri, Pemkab Lambar juga melaksanakan upacara HUT PGRI yang ke-73 dengan tema guru sebagai penggerak perubahan di era revolusi industri dan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54. (Iwan)

5 Hanura Raih Penghargaan Desa Terbaik Nasional PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Desa Hanura mendapat penghargaan desa terbaik tingkat nasional. Peringkat ini diberikan berdasaarkan pengukuran Indeks Desa Mambangun (IDM) tahun 2018.

Pesawaran (Kupas Tuntas) PENGHARGAAN diberikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigerasi, Eko Putro Sandjojo di The Sultan Hotel & Residence di Jakarta, dan diterima Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, Kamis (29/11).

"Ya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendapatkan dua penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu penghargaan yang diraih

adalah atas capaian Desa terbaik tingkat Nasional.

"Yang pertama itu adalah Penghargaan Desa terbaik Tingkat Nasional berdasarkan Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 untuk Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan," ujarnya.

Ditambahkannya, penghargaan Desa terbaik itu diraih berdasarkan adanya peningkatan ditengah masyarakat desa pada berbagai sektor.

"Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dijadikan tolak ukur untuk memperkuat pencapaian sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas ma-

Foto : Ist

TERIMA PENGHARGAAN - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat menerima dua penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo, di The Sultan Hotel & Residence di Jakarta, Kamis (29/11).

syarakat desa itu sendiri yang meliputi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan," tambahnya.

Dijelaskannya, untuk penghargaan yang kedua adalah penghargaan Desa Terbaik

Kategori Sistem Padat Karya Tunai (PKT) Pengelolaan Dana Desa untuk Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai.

"Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan

Umar Rencanakan Perluasan Taman Tugu Rato

Jumat, 30 November 2018

masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting, dan ini dianggap berhasil diimplementasikan oleh Desa Mulyo Sari, Kecamatan Way Ratai," jelasnya.

"Ini merupakan suatu kebanggaan apalagi Ini adalah merupakan program arahan langsung dari Presiden RI, yang dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia," timpalnya.

Maka dari itu, ia pun kedepan akan terus mendorong seluruh pembangunan di Desa melalui sejumlah program yang sifatnya sti-

Residivis Kambuhan Dibekuk Tekab 308 Pesawaran (Kupas Tuntas)

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

TINJAU PEMBANGUNAN - BUPATI Tubaba, Umar Ahmad saat melakukan peninjauan di lokasi peningkatan jalan Tugu Rato, Kamis (29/11).

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad melakukan peninjauan dan pengecekan ke beberapa titik pembangunan Infrastruktur yang saat ini sedang berjalan pengerjaan nya.

Titik peninjauan yakni di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

Bawang Barat (Tubaba), Kamis (29/11).

Salah satu pembangunan tersebut adalah Peningkatan Jalan, dan pembangunan Taman Tugu Rato Naga Bersanding yang di kerjakan oleh pelaksana dari PT Ujung Gunung, dengan anggaran sekitar Rp 7,5 Miliar, yang nantinya menjadi salah satu icon Kabupaten Tubaba.

Di saat peninjauan, Umar menginstruksikan kepada pihak rekanan untuk selalu

bekerja maksimal dan mengejar target selama 30 hari sehingga sebelum akhir tahun pekerjaan tersebut sudah harus selesai.

“Kini kita sudah hampir memasuki akhir tahun. Maka perlu diperhatikan administrasi dan batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pekerjaan,”ucapnya.

Bupati juga mengintruksikan agar bangunan itu ditata rapi, agar menjadi

tampak indah dan luas.

Umar pun berinisatif untuk melakukan pembebasan lahan seluas sekitar 1,5 Hektar yang nantinya akan di gunakan sebagai taman kota, untuk memperindah disekitaran lahan area Icon Tugu Rato tersebut. “ Saya berharap warga di sekitar sini bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk kemajuan (Tubaba) agar taman tugu rato menjadi lebih baik,” ucapnya. (Irawan/Bas/Lucky)

Eriawan Minta ASN Melek Pengetahuan dan Teknologi Pesawaran (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Pesawaran Eriawan minta kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengkolaborasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Hak ini diungkapkannya saat memimpin upacara dalam rangka HUT Ke-47 Korpri Tahun 2018, di Lapangan Pemkab Pesawaran, Kamis (29/11).

"Untuk penyesuaian perubahan zaman saat ini, perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial, memang memfasilitasi cara kerja birokrasi. Namun, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari Aparatur Sipil Negara," ungkapnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan juga dunia usaha untuk menyampaikan aspirasinya tersebut akan menjadi beban ASN jika tidak diikuti dengan

Foto : Reza/Kupas Tuntas

HUT KORPRI - WAKIL Bupati Pesawaran Eriawan saat memimpin upacara dalam rangka HUT Ke-47 Korpri Tahun 2018, di Lapangan Pemkab Pesawaran, Kamis (29/11).

perubahan kerja.

"Mau tidak mau, ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas, serta ASN juga harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait," ujarnya.

Ditambahkannya, selama 47 tahun, Korpri beserta seluruh jajaran ASN telah

memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

“Korpri telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. Jajaran ASN telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional," tambahnya.

"Jajaran Aparatur Sipil Negara juga ikut serta menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profe-

sionalisme," timpalnya.

Oleh sebab itu, kata dia, Pemerintah memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk ASN yang bertugas di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar yang bekerja penuh dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi. "Untuk itu, pemerintah selalu memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui peningkatkan penghasilan serta dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan dan pensiun. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih," katanya.

Ia pun meminta kepada seluruh jaiaran ASN untuk segera memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi penguatan SDM dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. "Dengan peran Aparatur Sipil Negara yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, saya yakin transformasi kualitas SDM ini bisa dilakukan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa," tutupnya. (Reza)

mulan. "Oleh sebab itu, desa-desa perlu difasilitasi untuk memprioritaskan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa yang bersifat produktif dan berkelanjutan secara ekonomi," paparnya.

Ia pun turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap seluruh lapisan masyarakat yang telah berperan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pesawaran. "Apa yang telah diraih ini, semua berkat kerja keras masyarakat Pesawaran serta stake holder terkait, yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Pesawaran, sebab semua ini tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan Pemerintah Daerah maupun Desa tanpa adanya dukungan Masyarakat Pesawaran," tutupnya. (Reza)

KURANG dari enam jam, tim antibandit 308 Polsek Padangcermin, Polres Pesawaran mengkap tersangka pencuri yang juga residivis, DI (23), pria pengangguran, warga Dusun Trijaya, Desa Trimulyo, Kecamatan Padangcermin, Pesawaran, Kamis (29/11), atas kasus pencurian.

Tersangka dirangkap berdasarakan laporan polisi nomor : LP / B - 409 / XI / 2018 / POLDA LPG / Res Pesawaran / Sek Pacer, tanggal 29 November 2018, dengan pelapor Palupi Setyawati (40), guru honorer, warga Trimulyo, Padangcermin.

Kapolsek Padangcermin AKP Zulkifli Rusli mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro menjelaskan, DI ditangkap keran diduga terlibat pencurian di rumah guru honorer di kampungnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka kepada petugas, modusnya, tersangka naik ke atas atap rumah korban menggunakan tangga, lalu

menjebol plafon. Kemudian turun dari atas plafon dan mendongkel pintu tengah rumah korban. Setelah pintu terbuka, tersangak masuk ke kamar mengambil barangbarang milik korban berupa 1 unit laptop, 2 buah ponsel dan uang tunai Rp150.000.

Setelah mendapatkan laporan korban, tim antibandit 308 Polsek Padangcermin dipimpin kanitres Ipda Apri Sampanuju bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan. Kurang dari enam jam tersangka tertangkap, kata AKP Zulkifli Rusli.

Tersangka ditangkap di rumah saksi Fajar, di Desa Trimulyo tanpa perlawanan.

Hingga kemarin petang, tersangka masih diperiksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kepada tersangak dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Menurut kapolsek, tersangka DI pernah mendekam selama satu tahun dipenjara karena terlibat kasus yang sama ,ia baru beberapa bulan keluar dari penjara melakukan tindak pidana yang sama.(Lp)

Pairin Pimpin HUT Korpri Metro (Kupas Tuntas) PERINGATAN HUT ke-47 Korpri tahun 2018 di gelar di Lapangan Samber, Kecamatan Metro Pusat, Kamis (29/11).

Peringatan ini merupakan peringatan yang pertama kali diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.

Maka dari itu, Wali Kota Metro, Achmad Pairin mengungkapkan harapannya bahwa peringatan HUT Korpri ini jangan dijadikan yang pertama dan yang terakhir.

"Kita mengevaluasi, sejauh mana yang kita telah laksanakan sesuai dengan Panca Prasetya Korpri," ujarnya.

Peringatan ini juga dimeriahkan oleh lomba tumpeng yang pesertanya adalah seluruh Dinas-dinas yang ada di Kota Metro.

Juara ketiga diraih oleh Ru-

“

mah Sakit Umum Ahmad Yani, Kota Metro juara kedua diraih oleh dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dan juara pertama diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

"Mudah-mudahan melalui lomba tumpeng ini, semua peserta bisa menjadi pembuat tumpeng yang baik. Sehingga bapak-bapaknya tidak mencari tumpeng di luar," canda Pairin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bangkit Haryo Utomo, mengungkapkan, selain lomba tumpeng ini juga, terdapat lomba-lomba lainnya seperti lomba tenis yang diikuti oleh seluruh dinas yang ada di Kota Metro.

"Jadi kita adakan lomba tenis yang pesertanya seluruh dinas di Kota Metro Untuk menjaga kekompakan kita, tidak ada yang juara dalam pertandingan ini," ungkapnya.(Firman)

Jadi kita adakan lomba tenis yang pesertanya seluruh dinas di Kota Metro Untuk menjaga kekompakan kita, tidak ada yang juara dalam pertandingan ini

”

6

Jumat, 30 November 2018

LAMPUNG UTARA

Bupati: Anggota Korpri Tinggalkan Mental Koruptif Anggota Korpro harus segera tinggalkan pola pikir masa lalu, seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka.

KRIMINAL

Pelaku Pencabulan Siswi SD Ditangkap

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara saat memberi sambutan ketika menjadi inspektur upacara memperingati HUT Korp Pegawai Republik Indonesia (Kopri) ke-47, Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-73 serta Hari Kesehatan Nasional tahun 2018 di halaman parkir Stadion Sukung Kotabumi, Kamis (29/11).

"Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar Kopri atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat," kata Bupati Agung.

Bupati juga mengingatkan, jika pengabdian anggota Kopri bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu, melainkan pengabdian kepada negara, bangsa dan rakyat.

Agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global, maka rakyat membutuhkan anggota Kopri yang disiplin, bertanggungjawab dan berorientasi kerja.

Masih kata Agung, Kopri akan segera bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Dalam bentuk baru, fungsi pemerintahan yang diemban berupa pembinaan dan pengembangan profesi aparatur sipil negara, memberikan

Foto: Ist

SAMPAIKAN SAMBUTAN - BUPATI Lampura menyampaikan sambutan saat menjadi inspektur upacara memperingati HUT Korpri, Hari Guru Nasional dan PGRI serta Hari Kesehatan Nasional Tahun 2018 di Stadion Sukung Kotabumi, Kamis (29/11).

perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN, memberikan kode etik dan standar profesi, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

“Saya harap Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintahan, Kopri berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan mewujudkan jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa," ungkap Bupati.

Bupati pun meminta, agar anggota Kopri semakin prima dalam melaksanakan tugas abdi negara dan pelayan masyarakat, serta terus bersatu padu merawat kerukunan, persatuan dan kedamaian.

“Bagi saya, guru lebih dari sekedar pahlawan. Sungguh, jasa bapak dan ibu guru, tidak akan pernah ternilai harganya.

Bahkan saya bisa berdiri di podium ini, menjadi Bupati Lampung Utara, itu adalah hasil didikan dari guru. Tiada pemberian yang paling berjasa, selain pemberian ilmu. Rasanya, tiada kata yang dapat kami ucapkan, selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala ilmu yang telah bapak-ibu berikan," ujar Agung.

Lalu Bupati Lampung Utara juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap insan kesehatan yang telah dengan tulus bekerja siang dan malam mengabdikan diri dan melayani masyarakat. "Mari kita berikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, agar Kabupaten Lampung Utara se-

makin kuat, hebat dan bermartabat," pungkasnya.

Turut hadir dalam adenda tersebut Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para guru dan para tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pada upacara tersebut, Bupati Agung menyematkan secara simbolis penghargaan Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX kepada PNS, penyerahan piagam dan pemberangkatan umroh untuk guru berprestasi tahun 2018 dan memberikan santunan untuk anak yatim.

Sebelumnya, Pemkab Lampura juga telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti lomba lagu tembang kenangan, lomba adzan, lomba pembacaan Panca Prasetya, dan jalan sehat. (Sarnubi)

LAMPUNG UTARA - ABDUL Rozak (37) warga Dusun Lebak Kelapa Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang dilaporkan melakukan pencabulan terhadap siswi kelas V SD dibekuk polisi. Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, melalui Kapolsek Abung Selatan AKP Sukimanto mengatakan, penangkapan terhadap Abdul Rozak alias Rojali (37) itu berdasarkan LP/178/XI/2018/polda lpg/Res LU/SPKT SEK Absel, tanggal 28 November 2018.

"Atas laporan Muhammad (33) selaku orang tua korban, dan keterangan saksi Nurhayati (28), pelaku berhasil diamankan tadi malam," kata AKP Sukimanto, Kamis (29/11).

Penangkapan terhadap terduga pencabulan anak usia 10 tahun itu dilakukan pada Rabu (28/11) sekira pukul 22.00 WIB. "Setelah mendapatkan laporan ada tindak pidana pencabulan tersebut, maka Kapolsek Abung Selatan bersama anggotanya langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan pelaku berhasil ditangkap di Bandar Lampung. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut," jelasnya.

Ditambahkannya, pelaku mencabuli korban sebut saja Bunga pada Rabu (28/11) sekira pukul 10.30 WIB. Saat itu korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangan, lalu pelaku juga masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi itulah pelaku melakukan pencabulan.

Aksi pencabulan sempat dipergoki istri pelaku yang merupakan masih bibi korban. Istri pelaku sempat memarahi pelaku, lalu pelaku pergi dari meninggalkan rumah. "Selain tersangka kita juga mengamankan barang bukti 1 buah baju kaos warna merah, 1 celana model rok warna biru tua, dan 1 buah celana dalam warna merah," terangnya. (Sarnubi)

Foto: Ist

DITANGKAP - JAJARANPolsek Abung Selatan menangkapAbdul Rozak alias Rojali (37), tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, kemarin.

LAMPUNG TIMUR

Wabup Minta IBI Beri Pelayanan Terbaik Lampung Timur (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati (Wabup) Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari berharap, IBI dapat senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas.

“Usia IBI ini sudah 67 tahun, artinya IBI ini sudah cukup mapan dan tentunya IBI ini adalah organisasi professional.

Oleh karena itu mudah-mudahan dengan usia saat ini IBI di Lampung Timur dapat senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas,” kata Zaiful saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke67 tahun 2018 di Halaman Sekretariat IBI di Jalan Letnan Adnan Sanjaya, Kecamatan Sukadana, Kamis (29/11).

Zaiful mengaku bangga dengan anggota IBI khususnya yang telah memberikan pelayanan terhadap masyarakat Lampung Timur, sehingga warga yang sangat membutuhkan

bantuan dapat terbantu dengan adanya anggota-anggota IBI. Sementara Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Lampung Timur, Siti Wahyuni mengatakan, IBI memiliki peran penting dalam mengawal kesehatan maternal-neonatal melalui kegiatan gerakan hidup sehat dan pelayanan yang berkualitas.

Dikatakan, saat ini IBI telah tumbuh dan berkembang pesat, dimana di Lampung Timur telah memiliki 28 pengurus ranting dengan jumlah anggota sesuai data terakhir sebanyak 754 orang.

Guna memeriahkan HUT IBI dilakukan kegiatan bakti sosial antara lain pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asetat), pemasangan alat kontrasepsi MKJP (Metode KB Jangka Panjang), pemeriksaan ibu hamil, pemberian energi tambahan kepada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, pemberian santunan kepada anak yatim piatu, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak gempa palu, donggala, dan lombok. (Adv)

PEMERINTAHAN

Buka Bimtek Penilaian Kinerja PNS LAMPUNG TIMU - SEKRETARIS Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, menghadiri acara bimbingan teknis (BIMTEK) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Aula Bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rabu (28/11).

Acara tersebut ditandai dengan dilakukannya penyematan tanda peserta secara simbolis kepada peserta oleh Syahrudin. Ia mengatakan, penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi, promosi, serta untuk mengikuti diklat. “Penilaian kinerja PNS sendiri bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS,” jelasnya. (Rls)

Bupati Lamtim Apresiasi Pengabdian Anggota Korpri Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim mengapresiasi pengabdian dan kerja keras yang telah dilakukan para anggota Korpri.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Chusnunia saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke47 di lapangan Pemkab Lamtim, Kamis (29/11).

“Selamat ulang tahun kepada aparatur sipil negara anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-47, terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Korpri atas pengabdiannya selama ini, terutama dalam menjalankan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Timur dengan penuh disiplin, dedikasi, royalitas dan tanggung jawab,” ungkap Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa Lampung Timur harus bersiap dengan perubahanperubahan yang ada. Menurut Chusnunia, perubahan dari cara lama ke cara baru ini tidak dapat terelakkan, tidak hanya dikota-kota besar karena juga akan sampai ke pelosok-pelosok wilayah dan wilayah terluar.

Oleh karenanya lanjut Chusnunia, Lampung Timur harus bersiap menjawab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbuka, dan terbaik.

Karena masyarakat tahu tugas pegawai adalah mela-

yani masyarakat yang sudah mendapatkan gaji dan fasilitas dari uang yang dihimpun dari masyarakat.

“Oleh karenanya kita wajib memberikan yang terbaik dengan cara yang baru dengan perubahan-peruahan yang ada. Ketika ada pihak-

pihak yang tidak bisa, tidak mau dan tidak bergeser dari cara lama ke cara yang baru maka akan tergilas oleh perubahan,” paparnya.

Lebih lanjut Nunik sapaan akrab Bupati Lamtim itu menambahkan, tahun 2019 merupakan momentum untuk berubah dalam pola-pola pelayanan. Ia berharap, semua belajar untuk memberikan pelayanan publik tanpa kenal lelah.

Hadir juga dalam acara ini Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera, Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro, Pabung 0411/LT Mayor Kav. Joko Subroto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Timur Maryono, serta para pejabat Eselon II, III, dan IV beserta staf. (Adv) INSPEKTUR UPACARA - BUPATI Lamtim Chusnunia Chalim menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-47 di lapangan Pemkab Lamtim, Kamis (29/11).

Foto: Ist

Jumat, 30 November 2018

LAMPUNG TENGAH

Pelaku Usaha Kecil Terima Bantuan CSR Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto, menyerahkan bantuan coorporate social responsibility (CSR) dari Bank Lampung kepada kelompok usaha kecil.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PEMBERIAN bantuan CSR dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan upacara memperingati HUT Korpri ke-47 di Lapangan Merdeka Gunung Sugih, Kamis (29/11).

Loekman Djoyosoemarto mengatakan, penyerahan

bantuan program CSR dari Bank Lampung dalam rangka untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah serta peningkatan ekonomi masyarakat bawah.

“Dengan bantuan ini, saya mengharapkan kelompok-kelompok yang mendapatkan dana modal awal ini nantinya bisa berkembang,” kata Loekman.

Pemberian bantuan CSR

diberikan kepada Kelompok Mitra Abadi dan Usaha Ternak Kambing senilai Rp29.300.000.

Kemudian kepada Kelompok Maju Makmur yang mem bidangi usaha pertukangan senilai Rp28.370.000 , Kelompok TNJ Barokah yang bergerak pada usaha catering senilai Rp29.350.000 serta Kelompok Taruna Jaya yang membidangi usaha budi daya ikan tawar senilai Rp29.180.000.

Selanjutnya, Kelompok Cahaya bidang usaha pengolaan makan bakvia Rp28.600.000, Kelompok Usaha Mataram Mandiri usaha ternak ayam kampung Rp2.660.000 serta

Kelompok Usaha Tani Makmur Mekar Jaya dengan usaha ternak kambing senilai Rp27.700.000.

“Harapannya tentu semua kelompok usaha yang menerima bantuan CSR dapat lebih berkembang, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” pesan Loekman.

Sementara Pimpinan Cabang Bank Lampung Lies Yulianti menjelaskan, pemberian bantuan dana CSR untuk usaha kecil, diharapkan mampu mendorong perkembangan usaha agar lebih maju. (Towo)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

BERIKAN HADIAH - KETUA PGRI Kabupaten Lampung Tengah Sarjito memberikan hadian kepada seorang anggota PGRI usai upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-24 dan HUT PGRI ke-73, Kamis (29/11).

Guru Tidak Boleh Gagap Teknologi Lampung tengah (kupas tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

SERAHKAN BANTUAN CSR - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyerahkan bantuan CSR kepada kelompok usaha kecil usai upacara memperingati HUT Korpri ke-47 di Lapangan Merdeka Gunung Sugih, Kamis (29/11).

7

PENGURUS PGRI Kabupaten Lampung Tengah meng gelar upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-24 dan HUT PGRI ke-73 yang dihadiri ratusan guru, Kamis (29/11) Ketua PGRI Kabuapten Lampung Tengah, Sarjito menyebutkan, saat ini jumlah anggota PGRI di Lampung Tengah sebanyak 14.642 orang, sedangkan jumlah guru mencapai 19.000 orang.

Pada kesempatan ini, Sarjito mengajak semua guru untuk terus belajar sepanjang hayat. Menurutnya, seorang guru tidak boleh lagi gaptek atau gagap teknologi.

Seorang guru wajib menguasai tehnologi dan informasi.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menjelaskan, peranan guru sangat besar dalam membentuk karakter anak bangsa. Untuk itu, para guru harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Loekman, guru yang berkualitas akan mampu membentuk pemimpin yang soleh dan solehah.

Loekman juga berharap, guru dapat mendorong kemajuan bidang seni, olah raga dan kegiatan lainnya, terlebih di bidang teknologi dan informasi.

Selain itu, Bupati mengajak dewan guru untuk terus secara kontinyu dan secara berkesinambungan menyerap informasi yang berkembang. Karena, teknologi saat ini bergerak cepat. Untuk itu, peran guru sangat penting dalam mengetahui tentang teknologi dan informasi. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Pemkab Raih Penghargaan Pengelolaan APBD 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) meraih penghargaan Indek Kelola Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PENGHARGAAN diberikan kepada Pemkab Lamsel sebagai salah satu daerah yang mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik dalam pembangunan bidang kesejahteraan kelompok III oleh Katadata yang bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM).

Penghargaan diserahkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin kepada Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di

Gedung XXI Ballroom Djakarta Theater Jakarta Pusat, Rabu (28/11) malam. ”Alhamdulillah, ini (Penghargaan) diharapkan dapat menjadi motivasi ke depan dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Nanang usai menerima penghargaan.

Nanang menyatakan, diraihnya penghargaaan tersebut, juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan pemkab setempat yang transparan dan akuntabel.

Penghargaan itu juga katanya, merupakan wujud apre-

Foto: Ist

TERIMA PENGHARGAAN - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto menerima penghargaan pengelolaan APBD kategori baik dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Rabu (28/11) malam.

siasi terhadap transparansi catatan dan administrasi keuangan daerah.

“Berkat kerja sama dan kebersamaan semua OPD

yang telah membuat laporan keuangan secara baik, transparan berdasarkan aturan berlaku, sehingga kita berhasil meraih penghargaan

ini,” kata Nanang.

Sementara, Chief Content Officer Katadata, Heri Susanto mengatakan, diberikannya penghargaan itu bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara.

Indeks kelola dan efektifitas pengelolaan APBD juga bertujuan untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya.

"Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam menggunakan APBD,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Heri, daerah yang berhasil me-

ngelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undangundang patut mendapatkan apresiasi.

Selain itu, sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah yang baik sehingga bisa memberikan berbagai implikasi positif.

“Selain bermanfaat bagi daerahnya, ini sebagai pemacu daerah lain. Disamping itu juga membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Adapun, Indeks Kelola adalah metode penilaian yang didasarkan atas keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung pada masyarakat. (Dirsah/Edu)

Pol-PP Ancam Tutup Usaha Cucian Mobil Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto : Dirsah/Kupas Tuntas

TERANCAM DITUTUP - PEMKAB ancam tutup tempat usaha cucian mobil yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kamis (29/11).

MESKIPUN sudah mendapat surat teguran sebanyak tiga kali agar menghentikan kegiatan pembangunan, pengusaha cucian mobil yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, terkesan acuh. Pasalnya, kegiatan pembangunan masih terus berlangsung.

Plt Kasat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Lampung Selatan, Heri Bastian pun, dibuat geram dengan sikap pengusaha tersebut. Ia mengatakan, kan berkoordinasi dengan asisten pemerintahan dan kesra untuk melakukan tin-

dakan tegas terhadap upaya pengangkangan aturan oleh pihak pengusaha.

"Mereka itukan sudah mendapatkan teguran tiga kali, berarti ada permasalahan di sana. Makanya kita berkoordinasi dengan asisten untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Heri, kemarin.

Ia pun menegaskan, akan mengambil langkah eksekusi sampai dengan penutupan apabila pihak pengelola cucian mobil masih saja membangkang.

"Ya bagaimana, kalau surat teguran yang telah dilayangkan secara berulang-ulang tidak indahkan, berarti kuncinya eksekusi itulah. Sesuai dengan SOP kami, kami lakukan pemanggilan terlebih dahulu sampai tiga kali," tegas man-

tan pejabat Inspektorat itu.

Untuk penanganan jangka pendek, Heri menyampaikan pihak kecamatan akan mengambil alih penyelesaian terhadap persoalan tersebut.

"Kita sudah berkoordinasi dengan camat, untuk sementara waktu camat yang dulu yang mengambil alih.

Kalau memang masih, kita turun," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Pengawasan DPMPPTSP Lampung Selatan Herry sudah mengeluarkan pernyataan tidak akan mengeluarkan izin beroperasinya usaha cucian mobil di lokasi tersebut. Pasalnya, lokasi usaha tersebut berdekatan dengan bibir sungai dan jalan. (Dirsah/Edu)

8

Jumat, 30 November 2018

SAMBUNGAN

5 Ribu Hektar Hutan Register 38 Dirusak Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MASYARAKAT Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang tergabung dalam forum Masyarakat Kolaborasi Gunung Balak meminta kepada DPD RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mengembalikan fungsi hutan lindung register 38 Gunung Balak.

Penasehat Forum, Nurdin Yusuf mengatakan, perilaku perambahan hutan lindung register 38 Gunung Balak seluas 5.000 hektar oleh oknum tak bertanggung jawab mengakibatkan danau di register yang selama ini dimanfaatkan untuk mengairkan sawah warga menjadi surut.

Dikatakan Nurdin, saat di sekitaran danau masih ditumbuhi pepohonan dan air terus mengalir dari danau ke sawah, para warga bisa memanen hasil padi sebanyak 34 kali dalam setahun. Namun ketika hutan di sekitar danau digunduli oleh perambah yang mengakibatkan air danau menjadi surut, warga

hanya bisa memanen sebanyak 1 kali setahun.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan penghijauan hutan kembali di sekitar danau. Kami memberikan waktu kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut selama tiga bulan," ujar Nurdin, saat rapat kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di Ruang Abung Gedung Balai Keratun, Kamis (29/11).

Sementara Anggota DPD RI, Andi Surya mengatakan, akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat register 38 dengan memanggil Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyikapi masalah tersebut. “Mereka menginginkan ada penghijauan kembali karena dianggap dapat mengganggu kondisi alam di sekitar danau Way Jepara. Kalau itu direhabilitasi maka kondisi Way Jepara akan lebih baik. Pengaduan ini akan kita tangani," kata Andi.

Minta Penetapan Hak Milik Selain perambahan hutan, masyarakat yang menempati

kawasan hutan lindung register 45 Mesuji dan register 40 Tanjung Bintang Lampung Selatan meminta penetapan hak milik atas lahan yang ditempatinya selama ini. Ketua forum masyarakat Tanjung Bintang, Dasman mengungkapkan, setidikitnya ada enam desa yang menempati tanah register 40 Tanjung Bintang dengan luas kurang lebih 4.200 hektar.

Alasan pihaknya menginginkan sertifikat hak milik (SHM) lantaran warga mengaku lebih dahulu menempati lahan tersebut sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung. Dia menginginkan nasib warga di sana seperti wargaa di sekitaran register yang sudah mendapatkan SHM. “Kami mohon kepada pemerintah untuk memberikan hak kami selaku masyarakat.

Hak tanah selama ini kami menumpang, tapi kami tak ada kebebasan karena menebang hutan harus izin dulu, yang pasti masyarakat kurang nyaman. Status tanah ini dimohonkan bisa dirubah menjadi hak milik," ungkap Dasman. (Erik)

Rotasi di TNI, Brigjen Maruli Simanjuntak Jadi Danpaspampres Jakarta (Kupas Tuntas) BRIGJEN TNI Maruli Simanjuntak beralih jabatan menjadi Danpasmpres. Maruli sebelumnya menjabat sebagai Kasdam Diponegoro. Peralihan jabatan Maruli ditetapkan melalui Keputusann Panglima TNI Nomor Kep/1240/XI/2018. Surat tersebut ditandatangani Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto pada Kamis (29/11).

Maruli yang merupakan alumni Akademi Militer tahun 1992 ini menggantikan May-

jen TNI Suhartono yang menjadi Dankormar. Untuk jabatan Kasdam Kodam Diponegoro yang ditinggalkan Maruli diisi oleh Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa.

Maruli yang merupakan menantu dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ini tak asing dengan dunia Paspampres. Saat masih berpangkat kolonel, dia pernah menjabat sebagai Komandan grup A yang bertugas mengawal Presiden.

Selain posisi Danpaspampres, peralihan jabatan juga terjadi di posisi Pangkostrad. Di mana, Mayjen TNI Besar Harto

Senpira ...

Polrestas Bandar Lampung berhasil mengumpulkan 13 pucuk senpi dan 415 butir amunisi. Belum lagi di daerah lain, seperti Lampung Utara, Tanggamus, Mesuji dan kabupaten lain juga terjadi hal serupa. Warga setempat menyerahkan senpinya karena ada kebijakan khusus tersebut.

Pertanyaanya, apakah Operasi Waspada Krakatau 2018 bisa mengurangi jumlah peredaran senjata api ilegal di wilayah Lampung. Apalagi, wilayah Lampung pernah mendapat stigma sebagai salah satu daerah tempat perakitan atau memproduksi senjata api rakitan. Tidak heran, jika kemudian pelaku kejahatan kerap menggunakan senjata api rakitan saat melakukan aksinya.

Sejumlah daerah di Lampung pun dikenal cukup rawan terhadap peredaran

Dari Hal 1

senjata api ilegal, diantaranya Kabupaten Mesuji, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Timur dan beberapa daerah lainnya. Menyikapi kondisi ini, polisi pun sudah semestinya terus menggelar operasi untuk membersihkan peredaran senjata api ilegal.

Maraknya senjata api rakitan dan aksi tindak pidana saling berkaitan. Semakin mudah warga mendapatkan senjata api rakitan, maka akan semakin meningkat pula aksi kejahatan. Pelaku kejahatan akan semakin lebih berani dan percaya diri saat dipersenjatai dengan senjata api. Dampaknya, tentu masyarakat pun akan semakin dibuat resah dan merasa tidak aman.

Tak bisa dipungkiri, pelaksanaan Operasi Waspada Krakatau cukup efektif untuk

Polisi ... sama lain tidak saling berkaitan. "Ini tiga kali penggagalan tapi satu sama lain tidak saling berhubungan," terang Kapolda.

Kapolda mengungkapkan, modus pengiriman yang digunakan para tersangka, masih menggunakan gaya lama atau sebelumnya agar bisa lolos. "Masih pakai cara lama, disembunyikan dalam tas, kirim pakai paket, tapi sayangnya polisi lebih pintar dan berhasik mengungkap ini," ungkapnya.

Sebelumnya, polisi pada 30 Oktober 2018 juga mengamankan sabu seberat 10 Kg di tempat yang sama. Disusul pada 27 Oktober 2018 mengamankan sabu seberat 11 Kg dan 40 ribu butir ekstasi.

Kapolda menambahkan, kegiatan rutin yang berhasil

Karyawan diplot sebagai Pangkostrad menggantikan Mayjen TNI Andika Perkasa yang naik pangkat menjadi KSAD. Menjadi Pangkostrad, Besar nantinya akan mendapat kenaikan pangkat menjadi bintang tiga (Letjen). Posisi Besar sebagai Pangdam Siliwangi akan digantikan oleh Mayjen Tri Soewandono yang sebelumnya menjabat sebagai Danpussenif Kodiklat TNI AD. Kemudian posisi Danpussenif Kodiklat TNI AD saat ini diisi oleh Mayjen Teguh Pujo Rumekso yang sebelumnya merupakan Kasdam VI/ Mulawarman.(Dtk)

menyadarkan para pemilik senjata api rakitan kembali ke jalan yang benar. Namun pasca operasi, polisi harus kembali memikirkan upaya lanjutan untuk penertiban kepemilikan dan pemakaian senjata api rakitan tersebut. Jika pasca operasi tidak ada langkah susulan, dikhawatirkan warga akan kembali membeli dan memiliki senjata api.

Aksi kucing-kucingan petugas kepolisian dengan warga yang gemar memiliki senjata api rakitan akan terus terjadi, jika kelanjutan operasi tidak dilakukan. Jika itu terjadi, maka sampai kapan pun Provinsi Lampung akan sulit bersih dari peredaran senjata api rakitan. Semoga, aksi bersih-bersih senjata api rakitan berlangsung kontinyu, sehingga warga tidak berani lagi memiliki senjata api ilegal. (**) Dari Hal 1

dilakukan personelnya bukan terjadi begitu saja. Namun ada kerja sama yang baik dengan BNN dan dukungan dari masyarakat.

"Sesuai dengan program Kapolri yaitu prometer, dan saya berterima kasih kepda semua pihak yang telah berkontribusi. Sehingga berhasil melakukan penangkapan ini," terangnya.

Sementara itu, jajaran Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan akan memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur perlintasan narkoba, khususnya jalur pelabuhan/dermaga rakyat.

Hal itu disampaikan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Iptu Ferdiansyah. Ia menegaskan, pihaknya akan memperketat pemeriksaan

di jalur pelabuhan rakyat.

Pasalnya, pengiriman sabu kerap berangkat dari Kecamatan Ketapang menggunakan kapal milik nelayan.

Beberapa titik pelabuhan masyarakat akan menjadi titik konsentrasi perketatan pengawasan yakni pelabuhan di Kecamatan Ketapang, Dermaga Canti Kecamatan Rajabasa, dan Dermaga Bom Kecamatan Kalianda. "(Kita) Lakukan pengawasan, perketat dan pemeriksaan di jalur pelabuhan rakyat," ujarnya.

Ditanya teknis pengawasan yang akan dilakukan, Ferdiansyah menuturkan dengan memperkuat jaringan infomasi, dan bukanya dengan penempatan personel. "Kita bangun jaringan informasinya," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Empat ...

Seluruh kepala badan kepegawaian daerah baik provinsi dan kabupaten/kota seIndonesia saat ini sedang dikumpulkan di kantor BKN Jakarta, untuk membahas validasi hasil tes SKD CPNS 2018. Mereka dikumpulkan melalui surat yang disampaikan BKN No.334/S/Tim Pengolahan/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang rekonsiliasi data hasil SKD CPNS 2018 Informasi yang diterima Kupas Tuntas, data hasil tes SKD dari 220 kabupaten/kota belum selesai divalidasi.

Khusus di Provinsi Lampung, terdapat empat kabupaten/ kota yang data hasil tes SKD belum direkonsiliasi/validasi.

Dampaknya, pengumuman hasil tes SKD pun harus diundur dari waktu yang sudah dijadwalkan yang semestinya pada 29 November 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung, Wakidi mengatakan, sesuai jadwal pemanggilan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bandar Lampung baru akan melakukan validasi pada hari ini Jumat (30/11).

“Jadwal pemanggilanya sudah ditentukan, yakni hari Jumat (30/11) oleh BKN. Jadi data tes SKD Kota Bandar Lampung baru akan dilakukan validasi besok (hari ini), ”kata Wakidi, Kamis (29/11).

Ia menjelaskan, untuk pengumuman tes SKD CPNS 2018 akan dilakukian serentak bersama kabupaten lainnya.

Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan pengumuman dilakukan.

“Kalau untuk pengumunan CPNS kan serentak, tidak ada yang masing-masing daerah, semua sama hari itu juga. Tapi untuk waktunya, kami belum diberitahu,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Dari Hal 1

(BKPPD) Kabupaten Lamtim, Thabranie Hasyiem menjelaskan, pihak BKN mengundang seluruh kepala biro kepegawaian instansi pusat, dan kepala badan kepegawaian daerah provinsi dan kabupaten/ kota se-Indonesia untuk kegiatan validasi tersebut.

“Surat BKN ditandatangani Deputi Bidang Mutasi selaku Penanggungjawab Tim Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan NIP Aris Windiyanto.

Ini undangan yang disampaikan oleh BKN untuk menghadiri kegiatan itu,” kata Thabranie, kemarin.

Thabranie mengungkapkan, semula Panselnas CPNS 2018 berencana mengumumkan hasil tes SKD CPNS 2018 pada Kamis (29/11). Pengumuman hasil tes SKD itu baik yang lulus berdasarkan ketentuan pasing grade maupun hasil perankingan.

Namun lanjut dia, jadwal itu belum dapat terlaksana karena ternyata data hasil tes SKD dari sejumlah 220 kabupaten/kota belum selesai divalidasi. Termasuk empat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung belum divalidasi hasil tes SKD-nya. Yakni, Bandar Lampung, Metro, Pesisir Barat dan Tulang Bawang.

“Karena rekonsiliasi data hasil tes SKD akan berlangsung selama dua hari, diperkirakan pengumuman resmi hasil tes SKD CPNS 2018 oleh Panselnas disampaikan pada awal Desember 2018,” ujarnya.

Sementara BKN selaku pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih bekerja keras melakukan rekonsiliasi berupa verifikasi dan validasi (verval) hasil SKD. Untuk selanjutnya hasil verval tersebut diserahkan kepada instansi masing-masing.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menjelaskan, ada empat level ver-

Polresta ... nyerahkan senpi ilegal maupun amunisi kepada pihak kepolisian. “Apabila warga menyerahkan secara sukarela, tidak akan kita proses maupun kenakan sanksi. Tapi apabila kita tangkap, pasti akan kita proses lebih lanjut," terang Ujang.

Dijelaskannya, pada operasi tahun ini hasilnya lebih banyak dari pada tahun kemarin. Itu dibuktikan dari jumlah barang bukti yang ditunjukkan pada saat ekspose hari ini. “Hasilnya lebih maksimal pada tahun ini, baik itu senjata api maupun amunisi. Kalau dilihat dari berbagai ukuran yang kita tampilkan, peluru ini merupakan

Dari Hal 1

standar TNI ataupun Polri," kata Ujang.

Tidak hanya mengamankan senjata api dan amunisi, Polresta Bandar Lampung juga telah memetakan tiga wilayah rawan senjata api rakitan. Ujang mengatakan, tiga wilayah ini meliputi Telukbetung Timur, Kedaton, dan Tanjungkarang Timur.

“Ke depan kami akan petakan lagi wilayah rawan senpi, terutama bom rakitan. Untuk saat ini di Telukbetung Timur, Kedaton, dan Tanjungkarang Timur. Memang senpi rakitan ini banyak yang sudah lama dan disimpan atau ditemukan di jalanan, jadi warga yang sukarela menyerahkan tidak

Bawaslu ...

Hal tersebut disampaikan ketua majelis sidang dalam sidang pendahulan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Lampung, Kamis (29/11). Ketua majelis sidang Tamri mengatakan, laporan yang dilayangkan kepada Bawaslu Lampung dianggap telah memenuhi syarat dan layak masuk tahap pemeriksaan.

"Laporan dinyatakan sudah lengkap dan sudah diterima, maka kasus ini akan dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan," jelasnya, kemarin.

Tamri juga mempersilahkan kepada pelapor dan terlapor, untuk membawa bukti serta saksi dan jawaban tertulis pada sidang selanjutnya.

"Sidang akan dilanjutkan

dipidana," ungkapnya.

Ujang menuturkan, penyerahan senpi dan amunisi dalam Operasi Waspada Krakatau 2018 cukup merata di wilayah hukum setiap jajaran. Tapi paling banyak di wilayah hukum Polsek Tanjungkarang Barat dan Tanjungkarang Timur. Ujang menambahkan, pengamanan senjata api ini tidak akan terhenti sampai di sini.

“Meski Operasi Waspada sudah selesai, sampai saat ini kami terus melakukan pencarian dan penerimaan senpi.

Makanya kami imbau warga jika ada yang mengetahui atau memiliki bisa diserahkan ke kami," tandasnya. (Kardo) Dari Hal 1

pada Jumat (30/11) besok, dengan agenda pembacaan laporan terlapor dan jawaban, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan," ujarnya.

Di dalam persidangan pendahuluan tersebut, terlapor (Andi Surya) tidak hadir.

Hanya diwakili oleh perwakilan Ubaidillah.

Ubaidillah mengatakan, Andi Surya berhalangan menghadiri sidang pendahuluan.

Ia diminta Andi Surya mewakilinya untuk hadir dalam putusan sidang pendahuluan.

"Iya hari ini Bang Andi berhalangan hadir, oleh karena itu saya diminta untuk hadir sebagai perwakilan beliau. Namu yang harus

Menilik ... rapa waktu lalu.

Di tengah kesibukannya sebagai wakil gubernur, Bachtiar mengatakan tidak pernah menarget kapan lukisan harus selesai. Biasanya ia mengisi waktu luang di malam hari untuk melukis.

“Kalau hari libur atau malam sedang tidak bisa tidur,

val hasil SKD yang dilakukan BKN sebagai pelaksana Panselnas. Untuk level 4, verval SKD disupervisi oleh salah satu pejabat pratama di lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Level 3, verval SKD dilakukan oleh pejabat pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Level 2, verval oleh salah satu Deputi BKN. Dan Level 1, verval diapprove oleh kepala BKN selaku ketua pelaksana Panselnas.

"Zero mistake, itulah tujuan verval secara bertingkat tersebut," jelasnya.

Dia mengemukakan, saat ini proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November 2018.

“Target pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) awal Desember. Kami optimistis proses verval rampung bulan November ini," imbunya.

Berdasarkan data BKN terakhir, sedikitnya sudah 33 instansi pusat yang telah selesai diverval dan dapat diumumkan hasilnya di portal masing-masing instansi.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengatakan, SKB dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal Desember.

Untuk yang menggunakan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dapat dilaksanakan mulai 1 atau 2 Desember 2018. Sementara yang menggunakan fasilitas CAT BKN, bisa dilaksanakan mulai 4 Desember 2018.

"Diharapkan semua proses tahapan seleksi CPNS 2018 dapat dirampungkan pada tahun ini juga. Pengumuman hasil akhir kelulusan setelah nilai SKD dan SKB diintegrasikan, ditargetkan dilakukan pada Desember 2018," paparnya. (Wanda/LP)

digarisbawahi, menurut keterangan Bang Andi sendiri pihaknya tidak pernah beriklan sebagai anggota calon DPD RI," ungkapnya.

Menurut Ubaidillah, iklan yang ada di media saat ini, itu hanya inisiatif media.

"Yang jelas Bang Andi tidak pernah memasang iklan di media terkait pencalonannya, kalaupun ada itu hanya inisiatif dari medianya itu sendiri," kata dia.

Sebelumnya, Andi Surya salah satu calon anggota legislatif DPD RI dilaporkan ke Bawaslu Lampung, terkait pemasangan iklan di media massa yang berisikan citra dirinya sebagai calon anggota DPD RI. (Sule) Dari Hal 1

ke belakang melukis. Sebenarnya menyelesaikan lukisan tidak lama juga, kadang kalau lagi mood sehari selesai,” katanya.

Selain pameran lukisan untuk amal Palu dan Donggala, Bachtiar Basri sebelumnya juga mengikuti pameran lukisan karya 38 pelukis Lam-

pung di UPTD Taman Budaya Lampung. Pameran kali ini mengusung tema “Celah” yang menampilkan 42 karya.

Ia pun bersyukur karyanya bisa bermanfaat serta menginspirasi banyak orang. Melukis baginya adalah ekspresi jiwa, dan melukis selalu menjadi hobi yang menyenangkan. (Erik)

Jumat, 30 November 2018

IKLAN PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/ Nasional, b. Resepsi pernikahan, c . Peraya a n Ulang Ta h u n / Khitanan, d. Seminar/Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM.4.

IjazahTerakhir+SlipGaji.5.FotocopyKTP danKK.JlRayaHajumena,No.28Natar, Lamsel(SampingYamaha).07215613282.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

9

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

10

Jumat, 30 November 2018

SELEBRITI

Zaskia Gotik Ingin Menikah Diam-diam Pedangdut Zaskia Gotik memilih menjalani kehidupan asmaranya dengan santai. Dia mengaku tak mau mengumbar kisah cintanya ke publik.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - MENURUT Zaskia Gotik, dia ingin pernikahannya kelak dilangsungkan tanpa publikasi dari media.

"Saya memang diam-diam saja. Enak diam-diam, enak

nyantai. Tahu-tahu meleduk (ramai Zaskia menikah)," kata Zaskia Gotik ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

"Entar kalau dibuka (soal calon suami) nanti kamu nyari-nyari. Terus ramai lagi," sambung pelantun Bang Jono ini.

Mengenai target menikah, pemilik julukan goyang itik ini pengin naik ke pelaminan sebelum ramburnya berubah warna.

"Sebelum numbuh uban harus kawin," ungkap Zaskia.

Diketahui, Zaskia Gotik

sempat bertunangan dengan Vicky Prasetyo.

Namun, setelah menggelar pesta pertunangan besarbesaran, keduanya malah gagal menikah.

Kala itu, Vicky terbukti bersalah telah melakukan penipuan dan akhirnya harus mendekam di penjara.

Belum lama ini, Zaskia juga gagal menikah kekasihnya, Rian.

Rencananya, Zaskia dan Rian akan menikah akhir tahun ini. Namun rencana itu harus kandas di tengah jalan. (Jpnn)

Tayangkan Penggerebekan Angel Lelga, 4 Televisi Disentil KPI KUPAS TUNTAS JAKARTA - EMPAT stasiun televisi kena semprit Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat.

Keempat stasiun televisi itu menjadi perhatian KPI karena menyiarkan penggerebekan Angel Lelga oleh Vicky Prasetyo.

Melalui keterangan resmi di web resmi, KPI memutuskan memberikan sanksi dan teguran kepada empat stasiun, yakni RCTI (Silet), Trans TV (Insert Pagi, Insert Siang, Insert Today), iNews TV (Silet, Intens Reborn), dan Trans 7 (Selebrita Pagi).

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menuturkan, semua program siaran tersebut dianggap melanggar Pasal P3 dan SPS KPI tahun 2012 antara lain Pasal 13, Pasal

14 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (1) P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) serta Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a SPS (Standar Program Siaran).

Diketahui, KPI langsung merespons tayangan penggerebekan itu dengan mengumpulkan seluruh bahan dan bukti untuk dianalisis. Hal ini sesuai dengan kewenangan KPI yaitu mengambil tindakan pasca tayang, bukan sebelum atau pra-tayang.

“Akhir pekan lalu, kami langsung mengumpulkan seluruh bahan dan bukti tayangan seluruh program acara di televisi yang menayangkan adegan penggerebekan tersebut untuk dianalisa apakah

terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan. Selasa kemarin, kami langsung mengadakan rapat pleno dan memutuskan memberi sanksi untuk program-program yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI,” jelasnya.

Lanjut Yuliandre Darwis, jika pelanggaran yang sama terulang KPI dengan tegas akan memberi sanksi lebih keras kepada empat stasiun televisi itu.

“Para pembuat program harus dapat menilai program sebelum ditayangkan apakah memberi nilai manfaat dan mendidik serta sesuai dengan norma kehidupan.

Kami juga menembuskan surat sanksi ini ke Presiden,” tandasnya. (Jpnn)

Ernest Minta Maaf ke Gading Marten Zaskia Gotik

Nikita Mirzani jadi Tersangka Kasus Dugaan Diskriminasi Anak KUPAS TUNTAS JAKARTA - NIKITA Mirzani ditetapkan menjadi tersangka kasus diskriminasi anaknya sendiri.

Penetapan tersangka ini adalah buah dari kasus yang dilaporkan mantan suaminya Sajad Ukra.

Nikita Mirzani dituding telah mendiskriminasikan anaknya, Azka Raqila Ukra dengan melarang bertemu ayahnya. Penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani, itu pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.

"Iya benar (tetapkan Nikita Mirzani jadi Tersangka)," kata Argo Yuwono saat ditemui di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (28/11).

Nikita Mirzani sendiri direncanakan untuk dipanggil hari ini. Namun yang bersangkutan tidak hadir.

"Hari ini kita panggil jam 10 pagi sebagai tersangka.

Tapi, dia (Nikita Mirzani)

belum datang. Sudah itu aja," ucap Argo Yuwono.

Sementara itu, saat coba dimintai konfirmasinya, Nikita Mirzani mengaku belum mengetahui mengenai penetapan statusnya sebagai tersangka. "Info darimana? Gua enggak Nikita Mirzani

tahu," kata Nikita Mirzani.

Lebih lanjut, Nikita mengaku belum menerima pemberitahuan apapun terkait penetapan tersangka dari Polda Metro Jaya.

"Belum ada pemberitahuan ke gue (soal tersangka)," tandasnya. (Lp6)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - ERNEST Prakasa merasa sempat bersalah kepada Gading Marten dan Gisella Anastasia. Pasalnya, apa yang Ernest ceritakan dalam film Susah Sinyal kejadian di kehidupan nyata mereka.

Di mana dalam film itu Gading dan Gisel diceritakan sebagai pasangan artis yang tengah menjalani proses sidang perceraian.

Karena itu pula tak sedikit warganet yang langsung teringat adegan Gisel dan Gading di film Susah Sinyal.

Terkait hal itu, Ernest pun sempat meminta maaf kepada Gading via WhatsApp. "Saya WA Gading bilang minta maaf karena benar-benar nggak tahu, yang gue tahu mereka ya baik-baik aja," tutur Ernest, Kamis (29/11).

Mengenai pemilihan Gading dan Gisel, diakui Ernest bukan berdasarkan karena mengetahui rumah tangga mereka bermasalah.

"Di film itu memang gue tulis ada pasangan artis yang sedang jalanin sidang perceraian. Dan waktu itu nggak tahu harus siapa yang peranin, akhirnya kami pilih Gading Gisel lucu kali ya," beber dia.

Meski begitu, pria 36

Ernest Prakasa

tahun ini enggan ikut terlampau jauh dalam permasalahan rumah tangga pasangan yang sudah lima tahun menikah itu. "Gue sebagai teman cuma memberi dukungan

sama Gading biar semangat, selebihnya sih gue nggak nanya ada permasalahan apa atau penyebab mereka cerai, nggak sampai ke sana," tandas dia. (Jpnn)

Jumat, 30 November 2018

EKONOMI

11

Tekait Dua Rekomendasi KNKT

Kemenhub akan Awasi Lion Air Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengawal dan mengawasi dua rekomendasi dari laporan awal (preliminary report) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610. Pihak Lion Air harus melaksanakan dua rekomendasi KNKT ini.

Jakarta (Kupas Tuntas) "TERKAIT dua rekomendasi dari KNKT yang disampaikan dalam laporan awal investigasi, Ditjen Hubud (Perhubungan Udara) akan mengawal dan mengawasi agar rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Lion Air," kata Direktur Jenderal Perhu-

bungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti di Jakarta, Kamis (29/11).

Investigator Subkomite Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo menyebutkan rekomendasi itu adalah pertama, menjamin implementasi dari operation manual part A subchapter 1.4.2 dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan dan untuk menjamin pilot dapat me-

ngambil keputusan untuk meneruskan penerbangan.

Rekomendasi kedua adalah menjamin semua dokumen operasional diisi dan didokumentasikan secara tepat. "Jadi ada ketidaksesuaian antaramanual book Lion Air dengan kondisi penerbangan yang sebelumnya, yaitu Denpasar-Jakarta, dengan kondisi adanya kerusakan sensor angle of attack seperti itu harusnya pesawat kembali ke bandara asal bukan meneruskan penerbangan," katanya.

Sementara itu, untuk rekomendasi kedua, Nurcahyo mengatakan ada ketidaksesuaian antara data kru kabin yang dituliskan dengan

yang bertugas. "Di weight and balance tercatat pramugarinya lima, sementara ditulis di dokumen ada enam," katanya.

Hasil rekomendasi tersebut berdasarkan pengunduhan dokumen dari kotak hitam flight data recorder (FDR) yang telah ditemukan namun untukcockpit voice recorder (CVR) masih belum ditemukan.

Sementara itu, Direktur Utama Lion Air Group Edward Sirait menuturkan satu kru merupakan inspektur jadi tidak terhitung sebagai kru di data kotak hitam FDR. "Hal ini bisa menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap kejadian ini," katanya. (Ant/Rpk)

Kementan Siapkan Kebijakan Penguatan Kemitraan Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Pertanian menyusun naskah kebijakan untuk merevisi regulasi setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai payung hukum kemitraan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fini Murfiani mengatakan, hal itu dilakukan pemerintah untuk memberdayakan peternak.

“Saat ini kami sedang bahas bersama perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan para pakar terkait ke-

mitraan, untuk mempersiapkan naskah kebijakan tersebut, yang kita harapkan dapat memayungi kemitraan untuk sub sektor peternakan,” kata Fini, Rabu (28/11).

Menurut Fini, kemitraanpada dasarnya sudah berjalan di bidang peternakan.

Namun selama ini pelaksanaan kemitraan belum dilengkapi perjanjian tertulis antar para pihak yang bermitra yang diketahui pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi maupun Kadis Kabupaten/Kota.

Ia menambahkan, prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, saling percaya dan saling membutuhkan.

Selain itu menurutnya, dengan adanya unsur peme-

rintah, bila terjadi selisih pendapat antara para pihak yang bermitra, pemerintah berperan sebagai "wasit" atau penengah atau mediator.

Terkait dengan pemanfaatan skim kredit, Fini berpendapat akan lebih baik bila disalurkan kepada peternak/ kelompok ternak yang memiliki kemitraan dengan pelaku usaha menengah/besar, dimana pelaku usaha menengah/besar berperan sebagai avalis atau off-taker.

Untuk mendukung dari sisi pembiayaan ke peternak, pemerintah telah memfasilitasi subsidi bunga Kredit Usaha rakyat (KUR).

“Untuk peternakan ada KUR Khusus, ke-khususan-

nya yaitu selain suku bunga KUR sebesar 7%, juga ada fasilitas grace period dengan jangka waktu maksimal tiga tahun,” tuturnya.

Fini menyatakan, KUR yang telah disalurkan untuk bidang peternakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat Rp.4,2 trilyun untuk 186.569 debitur.

"Selain KUR, Alhamdulillah, saat ini untuk para peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi primer, juga telah disalurkan skim kredit berbunga rendah melalui program PKBL dengan bunga 3% yang berasal dari beberapa BUMN, seperti: PT Sucofindo, PT Pelindo III, PT Jasindo dan PT KAI,” kata dia. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 30 NOVEMBER 2018

RRN Rangkul Kaum Wanita Menangkan Jokowi-Mar’uf Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RUMAH Relawan Nusantara (RRN) The President Center (PC) Provinsi Lampung bergerak merangkul kaum perempuan dan generasi muda kaum millenial untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, di Bumi Ruwa Jurai pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Ketua RRN PC Lampung, Misgustini, mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak baik tim pemenangan dan partai koalisi.

"Kita akan mengaplikasikan arahan dari pusat dan konsolisasikan sampai kebawah di 15 kabupaten/kota.

Kaum perempuan dan millenial kita rangkul," kata Misgustini, di Kantor RRN PC Lampung, Kedamaian, Bandar Lampung, Kamis (29/11).

Misgustini mengatakan, gerakan 70% menangkan Jokowi - Amin terus dilakukan dan fokus kepada kaum perempuan karena perempuan cendrung lebih setia dan menggunakan cinta serta kasih sayang yang lembut dari hati nurani.

"Dari mulut kemulut, door to door dan melalui media sosial kita bergerak memangkan Jokowi -Amin. Kita optimistis target 70% kemenangan bisa tercapai," kata Politisi NasDem ini.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua RRN PC Pusat, Jusuf Rizal, menga-

“

Kita akan mengaplikasikan arahan dari pusat dan konsolisasikan sampai kebawah di 15 kabupaten/kota.

Kaum perempuan dan millenial kita rangkul" takan, kemenangan tersebut akan diimplementasikan dengan strategi 1-5 (satu lima).

Strategi 1-5 tersebut artinya 1 orang relawan merangkul 5 orang dimasyarakat untuk memilih Jokowi - Amin dalam pesta demokrasi 2019 ini.

"Cara 1-5 ini efektif bila diimplementasikan secara baik untuk gerakan 70% menangkan Jokowi - Ma'ruf Amin," ujarnya disela-sela Deklarasi RRN PC Lampung di Kedamaian, Bandar Lampung.

Kemudian ia juga mengatakan para caleg dari partai koalisi dan para relawan terus bersinergi dan berkolaborasi. Kemudian juga relawan The President Center banyak kaum perempuan yang tergabung.

Maka dari itu pergerakan door to door terus dimaksimalkan. “Pemilih perempuan ini jumlahnya banyak.

Setelah itu pemilih millenial yang juga banyak. Elemen masyarakat ini harus dirangkul dan diajak untuk mengimplementasikan strategi 1-5," kata Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini. (LP)

Foto : Sule/Kupas Tuntas

RAKOR – BAWASLU Bandar Lampung menggelar rakor bersama Satpol PP, Dishub dan Kesbangpol Bandar Lampung, dalam rangka menertibkan stiker caleg yang ditempel di angkot, di Aula Kantor Bawaslu setempa, Kamis (29/11).

Bawaslu Bakal Copot Stiker Caleg di Angkot Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, dalam waktu dekat bakal menertibkan stiker bergambar calon anggota legislatif (caleg) yang ditempel di sejumlah angkutan kota (angkot) di Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrawansah, saat rakor bersama Satpol PP dan Kesbangpol serta Dinas Perhubungan Bandar Lampung, di Kantor

Bawaslu setempat, Kamis (29/11).

“Berdasarkan hasil rakor tadi (kemarin), kami bersama Satpol PP, Dishub dan Kesbangpol, bersepakat akan menertibkan stiker branding caleg yang tertempel di angkot. Kita mulai penertiban senin (3/12) mendatang,” tegas Candrawansah.

Candrawansah menjelaskan, bahwa digelarnya rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari surat dari Bawaslu Bandar Lampung tertanggal 19 November 2018 terkait penertiban Alat peraga Kampanye (APK) dan branding yang ditempel peserta pemilu di mobil angkot.

“Rakor ini adalah bentuk tindak lanjut dari surat kita pada tanggal 19 November lalu, nanti kita akan bersamasama melakukan penertiban di setiap terminal,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, mengacu pada PKPU 23/2018

Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu.

Dan mobil yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye dengan menempelkan stiker caleg hanya mobil pribadi berpelat hitam.

Dengan demikian, selain mobil pelat hitam, maka dilarang termasuk di mobil angkutan umum juga tidak diperbolehkan. (Sule)

Kekurangan Logistik Kotak Suara Dikirim Tahun Depan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PENDISTRIBUSIAN logistik seperti kotak suara, tinta, dan juga segel untuk Pemilu 2019 di Provinsi Lampung terus berjalan. Saat ini, untuk kotak suara yang kurang di beberapa daerah, akan kembali didistribusikan pada awal Tahun 2019, sedangkan pendistribusian tinta dan segel, hingga kini masih berjalan.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Logistik, Erwan Bustami, menjelaskan, bahwa sampai saat ini pendistribusian kotak suara sudah selesai, hanya tinggal memenuhi kekurangan di beberapa daerah saja, dan

itu akan dilakukan pada awal Tahun 2019 mendatang.

"Untuk logistik surat suara memang target KPU RI dan kontrak dengan perusahaan yang melakukan pencetakan adalah Tahun 2018, tapi pengadaan dan distribusinya akan dilakukan pada Tahun 2019," kata Erwan, Kamis (29/11).

Untuk surat suara, kata Erwan, besok (hari ini), KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota akan melakukan validasi terkait Daftar Calon Tetap (DCT), baik itu presiden dan wakili presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

“Jumlah caleg sudah ditetapkan, terakhir perubahan dari nama salah satu caleg yang dicoret oleh KPU Provinsi, dan itu sudah dibuatkan

berita acara pleno terkait perubahan DCT," kata dia.

Kemudian, lanjut Erwan, mengenai surat suara akan ada perbedaan dari surat yang dipergunakan oleh pemilih disabilitas, terutama tunanetra. Pada surat suara tersebut akan diberikan alat bantu untuk mempermudah pemilih disabilitas dalam memilih.

"Surat suara yang didistribusikan di setiap TPS sesuai dengan DPT, ditambah dengan DPT Tambahan dan ditambah 2 persen. Itulah jumlah surat suara yang akan didistribusikan keseluruh TPS kita yang berjumlah 26.236 TPS se-provinsi Lampung," bebernya.

Sedangkan untuk surat suara DPTTB itu dilihat dari

“

Untuk logistik surat suara memang target KPU RI dan kontrak dengan perusahaan yang melakukan pencetakan adalah Tahun 2018, tapi pengadaan dan distribusinya akan dilakukan pada Tahun 2019” pemilih yang akan pindah, dari finalisasi DPT kalau ada yang mengurus pindah memilih, A5-nya sudah bisa dicatat di DPTTB, dimana dia akan menggunakan hak suaranya.

"Jadi kita lihat dulu saat sudah final DPT-nya, maka untuk pemilih yang akan pindah memilih akan diproses dan dicatat di DPTTB, maka surat suara itulah yang akan digunakan," terangnya.

Sampai saat ini, tambah Erwan, logistik yang sedang dalam tahap pendistribusian adalah tinta dan segel yang dipergunakan untuk menyegel amplop-amplop serta kotak suara.

"Sampai pada hari ini (kemarin), untuk tinta baru sampai di Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Mesuji, dan Pesawaran. Sedangan untuk segel, baru sampai di Lampung selatan, Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah," pungkasnya. (Sule)