Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 18 Desember 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 18 DESEMBER 2018

Zainudin Peringkat Pertama Korupsi di Lampung Tiga Tahun Raup Uang Rp106 Miliar KPK menobatkan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan sebagai kepala daerah peringkat pertama dalam kasus korupsi di Provinsi Lampung. Dalam tiga tahun, Zainudin meraup uang korupsi senilai Rp106 miliar.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto, usai membacakan ratusan lembar surat dakwaan atas nama Zainudin Hasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang, Senin (17/12).

“Dibandingkan dengan kepala daerah lain soal perkara korupsi.

Apalagi itu yang pernah dita ngani KPK di Lampung. Dia (Zainudin Hasan) ini yang paling besar. Bisa dikatakan dia ini juaranya,” kata Wawan.

Wawan pun sempat membandingkan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, yang

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

DENGARKAN DAKWAAN - BUPATI Lamsel nonaktif Zainudin Hasan mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK pada sidang perdana kasus suap fee proyek di Dinas PU-PRdi Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (17/12).

hanya memberikan uang sebesar Rp 943 juta ke anggota DPRD Tanggamus terkait pembahasan APBD 2016.

Demikian pula, saat KPK menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang terbukti menyuap beberapa anggota DPRD Lampung

Tengah sejumlah Rp9,6 miliar.

Saat membacakan surat dakwaannya didepan majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawati, JPU KPK Wawan Yunarwanto menyebutkan, terdakwa Zainudin Hasan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dari tindakan tersebut

meraup uang senilai Rp106 miliar.

Wawan merincikan, penerimaan uang yang diterima Zainudin berasal dari akumulasi uang suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) sebesar Rp72,74 miliar lebih selama tiga tahun (2016-2018)

Lampung Urutan Dua Indeks Ketahanan Nasional Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROVINSI Lampung meraih urutan kedua nasional untuk indeks ketahanan nasional, yang dikeluarkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) tahun 2018. Lampung berhasil meraih point 3,08 atau

kategori sangat tangguh dalam gatra ketahanan nasional setelah DI Yogyakarta yang meraih nilai 3,11.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana membenarkan prestasi Indeks Ketahanan Nasional yang diraih Lampung dari hasil kajian Lemhanas RI. “Lampung boleh disebut

sangat tangguh dalam indeks gatra ketahanan nasional dengan menduduki peringkat kedua," ujar Bayana, Senin (17/12).

Dalam data yang dikeluarkan Lemhanas, di gatra lainnya, yaitu gatra demografi, Provinsi Lampung bahkan menduduki peringkat pertama terkait keadaan dan kemampuan penduduk dengan nilai

>> Baca

Zainudin Hal 8

Pileg 2019

tertinggi 3,54 menyisihkan 32 Provinsi lain.

Sedangkan pada gatra lain, seperti geografis, sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial budaya, Lampung berada di 10 besar nasional. Indeks ketahanan nasional ini merangkum penilaian 8 gatra (asta gatra), >> Baca

Selanjutnya, Zainudin juga mengikutsertakan perusahaan yang sudah disiapkan untuk menerima sejumlah paket proyek dengan menerima keuntungan uang senilai Rp27 miliar. Selain itu, kata Wawan, Zainudin juga menerima gratifikasi terkait pengelolaan pertambangan senilai Rp7,16 miliar lebih.

“Untuk suap fee proyek di Dinas PU-PR Lamsel, Zainudin Hasan telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp72,74 miliar lebih melalui Hermansyah Hamidi, Anjar Asmara, Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni yang bersumber dari sejumlah rekanan yang akan mendapatkan proyek pada tahun anggaran 2016-2018,” terang Wawan.

Rinciannya, pada tahun 2016 menerima uang fee proyek dari Syahroni sebesar Rp26 miliar lebih dan Ahmad Bastian sebesar Rp9,6 miliar. Pada tahun 2017 dari Syahroni menerima uang sebesar Rp23,6 miliar lebih dan dari Rusman Effendi sebesar Rp5 miliar. Serta tahun 2018 dari Anjar Asmara sebesar Rp8,4 miliar.

Selain itu lanjut Wawan, Zainudin Hasan juga mengikutsertakan perusahaan yang dikelola oleh Boby Zulhaidir yaitu PT Krakatau Karya

Mahkamah Agung Kabulkan Permohonan Caleg Rifa’i BANDAR LAMPUNG - MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan termohon calon anggota DPRD Bandar Lampung Rifa'i, yang dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung >> Baca

Lampung Hal 8

Mahkamah Hal 8

Realisasi Pajak Baru Tembus 78,87 Persen  Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Pesimis Capai Target Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto : Erik/Kupas Tuntas

PEMAPARAN - KEPALA Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati menyampaikan pemaparan terkait target pajak 2018 pada kegiatan Media Gathering di Kantor Kanwil DJP setempat, Senin (17/12).

KANTOR Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung terus berupaya memaksimalkan realisasi pendapatan pajak di sisa tahun 2018.

Target perolehan pajak DJP Bengkulu-Lampung di tahun ini yakni Rp10,4 triliun.

Namun Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyo-

wati pesimis dapat mencapai target hingga 100 persen. Ia mengungkapkan, pencapaian penerimaan pajak di Provinsi Lampung hingga per 12 Desember 2018 baru mencapai Rp8,2 triliun atau 78,87 persen dari target.

“Di sisa tahun ini kita masih menunggu penerimaan pajak dari pemerintah melalui serapan APBD dan APBN juga sumber pendapatan lainnya. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk realisasi penerimaan pajak hingga akhir

tahun. Namun untuk prognosa akhir tahun kita sebesar Rp 9,398 triliun atau 90 persen," ujar Erna pada kegiatan media gathering di kantor Kanwil DJP setempat, Senin (17/12).

Adapun, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami penurunan dari 0,75 persen pada 2017 menjadi 0,65 persen. Artinya dari 1.234.223 jumlah wajib pajak di Provinsi Lampung >> Baca

Realisasi Hal 8

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Sekali Turun Bikin Geger Bonsai Kelapa Didorong Jadi Ikon Kabupaten Way Kanan KHARISMA seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan Presiden RI selama dua periode, masih cukup kuat.

Meskipun elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2014 lalu sempat merosot tajam, namun figur SBY masih patut diperhitungkan dalam panggung politik Zainal Hidayat, SH nasional.

Salah satu indikatornya, saat sejumlah baliho dan spanduk SBY dan bendera Partai Demokrat (PD) di Pekanbaru, Riau, dirusak orang tak dikenal begitu SBY turun pada 15 Desember 2018 lalu. SBY pun langsung turun ke lokasi, untuk menyaksikan langsung kondisi baliho dan spanduk yang dirusak tersebut.

Tidak sampai disitu, peristiwa pengrusakan spanduk dan baliho itupun langsung menjadi salah satu komoditas politik yang ikut meramaikan suasana kampanye Pemilu 2019. Meskipun, pengurus Partai Demokrat sudah melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun yang menarik, pengurus Partai Demokrat juga sempat menangkap salah seorang pengrusak baliho dan spanduk tersebut.

Berdasarkan pengakuan pelaku, ia disuruh oleh partai penguasa. >> Baca

Sekali Hal 8

Komunitas Bongsai Kelapa Kabupaten Way Kanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menggelar Festival Bonsai Kelapa selama dua hari pada 17-18 Desember 2018.

Way Kanan (Kupas Tuntas) ADA sekitar 30 peserta yang ikut memeriahkan Festival Bongsai Kelapa kali ini.

Saat ini, bonsai kelapa atau kelapa hias tengah digemari sejumlah anggota masyarakat dan pemuda di Kabupaten Way Kanan.

“Kita bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten se-

tempat untuk mengadakan fetival bonsai kelapa. Ini merupakan wadah untuk menyalurkan hobi para penggemar bonsai kelapa tersebut,” ujar Koordinator Komunitas Bonsai Kelapa Way Kanan Edward Apriadi di Blambangan Umpu, Senin (17/12).

Menurutnya, Festival Bonsai Kelapa pada tahun 2018 ini masih diikuti oleh peserta dari Kabupaten Way Kanan.

Untuk peserta yang sudah mendaftar sampai saat ini, berjumlah 30 orang yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan dan para penggemar bonsai kelapa.

“Jadi sangat bagus kegiatan ini, khususnya para penggemar bonsai kelapa,” katanya. Edwar menjelaskan, sebagian banyak orang menganggap kelapa hanya untuk tumbuhan biasa yang

Foto: Ist

FESTIVAL BONGSAI KELAPA - BUPATI Way Kanan Raden Adipati Surya menghadiri Festival Bonsai Kelapa yang digelar selama dua hari pada 17-18 Desember 2018 di Blambangan Umpu, kemarin.

bisa digunakan untuk menjadi santan, air duga dan lainnya.

Padahal, kelapa memiliki nilai keindahah dan bernilai ekonomis tinggi. Di tangan penggiat bonsai kelapa Way Kanan anakan kelapa bisa disulap menjadi tanaman bernilai keindahan.

Festival dan pameran bonsai kelapa ini merupakan pertama yang diadakan oleh komunitas bonsai dan Pemerintah Kabupaten Waykanan untuk bisa saling kenal, dan menjadi ajang silaturahim antar sesama >> Baca

Bonsai Hal 8

2

Selasa, 18 Desember 2018

BANDAR LAMPUNG

Serahkan DIPA Rp9,972 Triliun

Ridho : Jangan Untuk Kegiatan Tidak Jelas!

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

SERAHKAN DIPA - GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2019 kepada Pj Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis di Balai Keratun, Senin (17/12).

Foto : Ist

Desa Tertinggal Turun Signifikan Di Provinsi Lampung masih terdapat 73 desa tertinggal atau sekitar 2,98 persen dari total 2.435 desa yang ada di Lampung. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan pada tahun 2014, ada 276 desa berstatus tertinggal di Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum menjelaskan, perbaikan status desa ditunjukkan dengan adanya kenaikan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD). Dikatakannya, semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan.

Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah penyelenggaraan pemerintah desa yaitu sebesar 9,94 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah pelayanam dasar yang hanya naik 2,17 poin.

“Dalam mewujudkan pengentaasan desa tertinggal, pemberdayaan potensi unggulan di suatu desa sangat diperlukan terutama pada potensi wisata dengan memiliki tradisi dan budaya yang khas, serta alam dan lingkungan yang masih terjaga,” kata Yeane dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BPS Provinsi Lampung, Senin (17/12).

Namun demikian selain potensi yang dapat dikembangkan, desa juga tak luput dari beragam permasalahan yang dapat menjadi kendala sekaligus tantangan bagi desa.

“Berbagai tantangan pembangunan desa yang dihadapi

di antaranya bencana alam, pencemaran, dan gangguan keamanan. Pendataan potensi desa Provinsi Lampung 2018 mencatat 584 desa/kelurahan terdampak banjir, 232 desa/ kelurahan terdampak kekeringan lahan, dan 215 desa/kelurahan terdampak angin puting beliung," paparnya.

Untuk mengantisipasi bencana, saat ini di desa/kelurahan telah menyiapkan mitigasi bencana yaitu sistem peringatan dini bencana alam, penyediaan jalur evakuasi baru, penyediaan perlengkapan keselamatan, dan upaya penyediaan peringatan dini tsunami.

Guna mengentaskan keberadaan desa tertinggal, pemerintah terus menyalurkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia tiap tahunnya.

Untuk tahun 2019 dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke Provinsi Lampung sebesar Rp2,5 triliun. Tak mau

ketinggalan, Pemprov Lampung juga meluncurkan Program Gerbang Desa Saburai, yakni program pemberian bantuan bagi desa-desa tertinggal yang ada di Lampung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Yudha Setiawan, mengatakan, peningkatan program inovasi desa terus dilakukan guna menjadikan pemanfaatan dana desa lebih bervariatif dan mengena ke hajat hidup masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta menekan angka stunting.

“Dengan program padat karya tunai, masyarakat setempat bisa merasakan manfaat dana desa, dia mendapatkan penghasilan. Nanti imbasnya kesejahteraan, syukur-syukur manfaatnya untuk menjadi trigger munculnya sumber-sumber ekonomi baru di desa," ujar Yudha. (Erik)

GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9,972 triliun kepada instansi vertikal dan pimpinan daerah di seluruh Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Senin (17/12).

DIPA tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi Rp 197,959 miliar, dana tugas pembantuan Rp362,398 miliar, serta dana kantor pusat dan kantor daerah Rp9,412 triliun. “Provinsi Lampung pada DIPA APBN 2019 mengalami peningkatan 3,08 persen atau sebesar Rp298 miliar dari alokasi dana APBN 2018," ujarnya.

Ridho juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 kepada Sekda Provinsi dan Bupati/Walikota seProvinsi Lampung dengan total Rp22,711 triliun. Penyerahan DIPA tersebut didampingi Wakil Gubernur Bachtiar Basri, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo.

“Secara keseluruhan dari APBN dan APBD, Gubernur Ridho menuturkan total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2019 kurang lebih Rp41,523 triliun, meningkat 1,79 persen dari tahun sebelumnya Rp40,791 triliun," kata Ridho.

Ridho berharap keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan dan bermanfaat serta terserap 100 persen sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama pemerintah daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Bapak Presiden berpesan terkait efektifitas penggunaan anggaran utama yang menyentuh pada pembangunan dan kegiatan utama di masyarakat.

Jangan sampai isinya justru hanya perjalanan dinas, biaya ATK, maupun kegiatan yang tidak jelas lainnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran ini dapat segera dipersiapkan Desember, sehingga pada Bulan Januari 2019 segera dijalankan. “Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan kebutuhan daerahnya,” kata Ridho.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan DIPA memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai program pembangunan dalam meningkatkan ekonomi pemerintah.

Dalam pelaksanaan anggaran 2018, Alfiker menjelaskan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Tak hanya itu, IPM Lampung mengalami perbaikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga turun.

“DIPA2019 diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, saya berharap anggaran ini dapat segera direalisasikan dan berjalan dengan baik,” tandasnya. (Rls/Erik)

20-22 Desember, Cuaca Ekstrem Terpa Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada 20-22 Desember 2018. Diperkirakan hujan lebat akan menerjang sembilan wilayah di Indonesia, termasuk Lampung.

Potensi hujan lebat diprediksi terjadi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Kondisi tersebut dipicu oleh penguatan aliran udara dingin dari Asia yang berinteraksi dengan area per-

temuan angin di sekitar Sumatera bagian selatan hingga Jawa bagian barat," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, Senin (17/12).

Karena itu masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Sementara menjelang tahun baru 2019, khususnya 26 Desember sampai 3 Januari 2019, suplai uap air di wilayah Indonesia relatif berkurang, sehingga tutupan awan menjadi minimal di wilayah Indonesia bagian barat. Umumnya cuaca akan diliputi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan sampai sedang

di beberapa wilayah.

Hingga saat ini 77,4 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Puncak musim hujan akan berlangsung pada Januari dan Februari 2019.

Deputi Bidang Meteorologi Mulyono Rahadi Prabowo mengatakan, sejak 12 Desember BMKG sudah memantau adanya pertumbuhan bibit siklon tropis. Tiga hari kemudian, bibit siklon berubah menjadi siklon tropis. BMKG mengistilahkan siklon tropis Kenanga.

“Namun posisi cukup jauh, ada dampaknya seperti munculnya angin dengan kekuatan cukup tinggi di wilayah selatan Jawa bagian barat, Lampung, Bengkulu Sumbar dengan kecepatan angin 2025 knot dan potensi gelom-

bang tinggi sampai empat meter,” tutur Mulyono.

Menurut dia, siklon ini bergerak terus ke arah barat.

Dua hari ke depan akan semakin jauh dan efeknya agak berkurang atau hilang.

"Ketika efeknya berkurang akan mengakibatkan aktivitas Monsun Asia aktif kembali, maka pada 20-23 Desember kemungkinan potensi hujan akan meningkat kembali,” ucap dia.

Mulyono melanjutkan, pada periode Natal, tepatnya 23 sampai 25 Desember diperkirakan curah hujan di wilayah Indonesia mengalami sedikit penurunan. Namun beberapa wilayah cenderung berawan hujan ringan, sementara potensi hujan lebat terjadi di beberapa daerah. (Rls)

Kapolda, Danrem Hingga Kadis Adu Jurus Memasak Ada pemandangan tak biasa di Gedung Mahligai Pasca Sarjana UBL, Senin (17/12) pagi. Puluhan pejabat Forkopimda dan Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemprov Lampung mengenakan pakaian ala chef. Di depan mereka tersedia meja dan kompor, lengkap dengan alat-alat masak.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PARA pejabat ini mengikuti lomba memasak dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90.

Di antaranya Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, Danrem 043/Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko, Danlanal Lampung Kolonel P Albertus Agung, Wadan Brigif Marinir 4/BS, Letkol Mar Datuk Sinaga dan juga dan para kadis/kaban.

Lomba ini pun berlangsung semarak dan meriah dengan aksi para pejabat yang dengan percaya diri membuat masakan terbaiknya. Apalagi para peserta keseluruhan adalah laki-laki.

Mereka pun tidak canggung mengenakan topi chef dan celemek warna-warni. Usai

memasak, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri didampingi Ketua TP PKK Apriliani Yustin Ficardo menyicip beberapa hasil masakan para pejabat.

Dalam penyelenggaraan acara tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai macam penampilan seni tari dan budaya serta fashion show yang diperagakan oleh masing-masing organisasi wanita. Adapun, acara ini bertema "bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan bangsa".

Ibu Kin Kin Sutoto selaku Ketua Pelaksana acara tersebut

Foto : Ist

LOMBA MASAK - PARA pejabat Forkopimda dan Kepala Dinas/Badan Pemprov Lampung ikuti lomba masak di Gedung Mahligai Agung Pascasarjana UBL, Senin (17/12).

menjelaskan, tujuan diselenggarakan acara ini untuk mengenang dan kembali menyegarkan ingatan akan pentingnya arti perjuangan kaum perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Sementara, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh ibu-ibu yang telah berjuang untuk mencetak generasi muda penerus bangsa yang berkarakter dan berkepribadian yang membanggakan.

Menurutnya, tanpa perjuangan ibu, maka kesuksesan akan sulit dicapai oleh keluarga.

“Wanita adalah tiang negara, karena kalau kita bicara kesuksesan bangsa hari ini sampai kedepannya itu sangat dipengaruhi oleh karakter wanita yang ada di suatu negara, bagaimana cara para ibu untuk mempengaruhi bapak-bapaknya dan bagaimana cara ibu mendidik, membentuk dan membangun karakter anak-anaknya," paparnya. (Rls/Tampan)

Foto : Ist

SOSIALISASI 4 PILAR - WAKIL ketuaMPR,HidayatNurWahidmenggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Serba Guna Unila, Senin (17/ 12). Kegiatan ini diikuti sekitar seribu mahasiswa dari berbagai fakultas Unila dan perwakilan dari perguruan tinggi lainnya.

2019, Seluruh OPD Wajib Terapkan e-Budgeting Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUNA mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mulai menerapkan aplikasi e-budgeting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2 Januari 2019.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Grisman Meidi Putra mengatakan, pihaknya menggelar pelatihan e-budgeting tentang penatausahaan keuangan daerah kepada seluruh OPD agar siap menerapkan aplikasi itu. Pelatihan ini diadakan selama 6 hari (17-22/ 12) di Hotel Horison.

“Tujuan pelatihan ini memberikan pemahaman terutama kepada seluruh operator pengelola keuangan mengenai aplikasi e-budgeting. Sehingga nanti aplikasi ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2019,” ujar Grisman.

Dalam proses penyusunan APBD Provinsi Lampung 2019 diharapkan OPD sudah menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Termasuk di dalamnya untuk penatausahaan dan

pelaporan keuangan.

Untuk itu, Grusman berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dipahami agar bermanfaat dalam penatausahaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Sehingga pelaksanaan APBD TA 2019 dapat berjalan optimal.

Penerapan e-budgeting dan e-planning di Provinsi Lampung juga didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dengan menerapkan aplikasi ini, pemda turut mendukung aksi daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sebab aplikasi ini akan menyusun segala perencanaan dan anggaran secara tersistem, dimana terdapat database standar satuan harga yang tak bisa diubah.

Koordinator Wilayah II Sumatera Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan pada e-planning dan e-budgeting ada standar satuan harga, jadi tidak ada harga yang berbeda-beda.

“Misalnya kita mau merencanakan suatu kegiatan dengan bahan baku sebagainya sudah ada satuan harganya. Jadi satuan harga itu harus disiapkan mulai saat ini karena penerapan e-planning dan e-budgeting akan di mulai tahun 2019," ujar Adliansyah belum lama ini. (Erik)

Selasa, 18 Desember 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Kasus Narkoba

Mantan Hakim Kembali Masuk Penjara Aparat Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung kembali menciduk Firman Afanda (36), mantan hakim PN Liwa, Kabupaten Lampung Barat, di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TERSANGKA ditangkap pada Selasa (23/10) lalu sekitar pukul 14.30 WIB, berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan adanya peredaran narkoba dan menimbulkan banyak korban pengguna narkoba di daerah Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

Dari laporan masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan secara matang dan selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya dapat menangkap tersangka Firman Afanda.

“Untuk barang bukti yang turut kami amankan berupa satu paket sedang sabu dan dua paket kecil sabu, satu buah timbangan digital dan tiga unit HP berbagai merk,” kata Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Ali

Muhaidori, Senin (17/12).

Dikatakan Ali, bahwa tersangka Firman Afanda ini merupakan pengedar sekaligus pemakai aktif. “Selain ngedar, dia juga make. Penangkapan dia ini sudah kali keduanya diamankan Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung. Jadi dia ini residivis atas kasus yang sama. Dia bukan hakim lagi, kalau dulu pas ditangkap memang masih aktif sebagai hakim,” bebernya.

Saat ini, kata dia, berkas perkaranya akan dilakukan tahap dua (pelimpahan berkas dan tersangka) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Untuk diketahui, Firman

Afanda pernah diciduk Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung pada Jumat (14/7/ 2017) silam dari salah satu rumah di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Telukbetung Selatan. Dari tangan Firman disita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,198 gram.

Atas kasusnya itu, Firman divonis kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang selama satu tahun empat bulan penjara, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut dua tahun penjara. (Oscar)

Dua Pengedar Sabu Diciduk BANDAR LAMPUNG - DUA pengedar narkoba jenis sabu yang kerap diduga mengedarkannya di wilayah Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, berhasil diringkus Aparat Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung.

Kedua pengedar tersebut yakni Wahyu (24) warga Tanjungkarang Pusat dan Muhamad (24) warga Tanjungkarang Timur.

Mereka ditangkap pada Senin (13/11) malam lalu.

Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Ali Muhaidori, menjelaskan, penangkapan kedua tersangka pengedar sabu tersebut setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di daerah Gang Agus Salim, Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung. “Dari laporan itu, anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka,” ujarnya, Senin (17/12).

Untuk barang bukti yang disita dari kedua tersangka, kata Ali, yakni tiga paket besar sabu, tiga unit HP berbagai merk dab satu unit sepeda motor. “Kasus ini masih kita kembangkan guna mengungkap jaringan lainnya,” pungkasnya. (Kardo)

Suka Bikin Macet, Dishub Gencar Lakukan Penertiban Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

PENERTIBAN PKL - PULUHAN PKL yang berada di Pasar Tengah, Bandar Lampung, dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP Bandar Lampung, Senin (17/12).

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Tempat Relokasi Belum Siap, PKL Terlantar Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PENERTIBAN dan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di seputaran Pasar Tengah, Bandar Lampung, yakni di ruas jalan Katamso, Jalan Suprapto, dan Jalan Bengkulu, terkesan kurang persiapan.

Pasalnya, pasca ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bandar Lampung, Senin (17/12) siang, puluhan PKL kini terlantar.

“Untuk relokasi para PKL yang ditertibkan, memang belum disiapkan tempatnya.

Yang jelas, penertiban ini dilakukan demi kenyamanan para

pengunjung yang berbelanja di Pasar Tengah sebagai pusat perbelanjaan di Kota Tapis Berseri,” kata Kabid Penertiban Umum Pol PP Bandar Lampung, Jan Roma, Senin (17/12).

Ditegaskan Jan Roma, penertiban tersbeut merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang sudah sejak sebulan lalu dilayangkan kepada para PKL. "Jadi kita sudah sesuai SOP tahapannya, sebelumnya sudah kita beri teguran lisan, teguran tertulis, peringatan, dan terakhir hari ini (kemarin) kita lakukan tindakan penertiban. Sasaran kita yaitu yang berjualan di badan jalan dan di trotoar," ujarnya.

"Total ada sekitar 40 peda-

gang yang kita tertibkan. Biasanya pedagang masuknya mulai jam 9 atau 10, oleh karena itu kita coba dari pagi saat mereka baru masuk langsung kita arahkan supaya tidak berdagang di sini," lanjutnya.

Langkah ini, menurutnya, diambil untuk menghindari penertiban PKL dalam jumlah besar, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan tetap berjaga sampai sekitar pukul 15.00 WIB agar tidak ada pedagang yang kembali berjualan di lokasi.

"Alhamdulillah tidak ada penolakan keras dari pedagang.

Yang tidak bisa angkat sendiri juga sudah kita bantu angkat

dagangannya. Bisa dilihat sendiri sekarang di sini kondisi sudah steril," tandasnya.

Dalam penertiban ini, tambahnya, mengerahkan dua pleton personil, sekitar 60 orang. 1 pleton yang memang bertugas melakukan pengamanan di Pasar Tengah, kemudian satu pleton lagi dari kantor yang khusus untuk penertiban.

"Sebagai percontohan kita lakukan di Pasar Tengah dulu, tidak menutup kemungkinan semua pasar akan kita tertibkan. Penertiban ini juga sifatnya untuk jangka panjang, jadi kita butuh dukungan dari semua pihak. Tentunya supaya rapi, tertib, dan nyaman," tutupnya. (Farhan)

Pengarahan Ketua RT dan Kaling Digelar Tertutup Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SETELAH sebelumnya mengumpulkan pegawai kontrak dari seluruh OPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung beberapa hari lalu, kali ini Pemkot kembali mengumpulkan seluruh Ketua RT dan Kepala Lingkungan (Kaling) se-Bandar Lampung, di Aula Semergou Pemkot setempat, Senin (17/12).

Dalam agenda Humas Sekretariat Pemkot setempat, tertulis bahwa pada Senin (17/ 12) pukul 08.30 wib, terdapat agenda Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, memberikan pengarahan sekaligus memberikan bantuan operasional kepada Ketua RT dan Kaling se-Kecamatan Panjang dan Bumi Waras.

Pantauan Kupas Tuntas dilokasi, sejak pagi tampak ratusan Ketua RT dan Kaling berkumpul di depan Gedung Semergou menunggu giliran pengarahan dari Wali Kota.

Namun agenda pemberian pengarahan tersebut

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

TUNGGU GILIRAN - PARA Ketua RT dan Kaling se-Kecamatan Panjang dan Bumi, Bandar Lampung, terpaksa harus mengantri menunggu giliran di depan Gedung Semergou Pemkot setempat, untuk menerima arahan dari Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, Senin (17/12) pagi.

bersifat tertutup. Para awak media dilarang untuk meliput kegiatan tersebut. Di depan Aula Semergou, salah seorang petugas Pol PP menegur sejumlah awak media agar tidak berada di lokasi tersebut.

"Tolong ya, jangan di sini," kata petugas Pol PP yang di nametag-nya tertulis Asrin.

"Saya hanya menjalankan perintah atasan. Jangan sampai saya sudah menjalankan perintah tapi masih kena marah lagi. Tolong dibantu saya," katanya lagi sambil menunggui sampai para wartawan benar-benar meninggalkan lantai 3 Aula Semergou.

Salah seorang Ketua RT asal Kecamatan Kedaton

yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, bahwa kegiatan tersebut adalah pemberian pengarahan dari Wali Kota. Mengenai pembagian insentif, ia menuturkan bahwa hal itu dilakukan di kecamatan masing-masing.

"Ini ada pengarahan dari Wali Kota, kalau bagi insentif dari kecamatan masing-masing, lewat transfer. Nggak boleh bawa handphone juga ke dalam," kata dia saat sedang menunggu giliran Kecamatannya dipanggil.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Trisno Andreas, menuturkan, bahwa pihaknya menggelontorkan sekitar Rp14 miliar untuk membayar insentif sekitar 2000-an Ketua RT dan Kaling dari 20 Kecamatan di seluruh Bandar Lampung.

"Sudah kita bayar, soal teknis pembagian di Kecamatan. RT dan Kaling sama besarannya Rp1 juta/bulan.

Yang kita bayarkan 4 bulan," tandasnya. (Farhan)

UNTUK mengatasi permasalahan parkir yang kerap kali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Bandar Lampung, saat ini gencar menertibkan para petugas parkir liar di ruas jalan-jalan protokol Bandar Lampung.

Selain itu, Dishub juga menyoroti lahan parkir di tempat-tempat umum, seperti tempat usaha atau gedung yang ramai pengunjung.

Kepala Dishub Bandar Lampung, Ahmad Husna, menjelaskan, saat hendak membangun sebuah gedung atau bangunan baru yang akan menjadi tempat ramai pengunjung, pemilik tempat harus menyediakan lahan parkir yang sesuai dengan kondisi bangunan.

“Ada kajian teknisnya terlebih dahulu yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan.

Sehingga mereka dapat membangun gedung, juga harus menyediakan tempat parkir," kata Husna, Senin (17/12).

Dalam kajian teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Husna menerangkan, Dishub beserta Satker terkait lainnya ikut terlibat dalam hal ini. Sebab, kajian teknis yang telah dipenuhi oleh pihak pemilik bangunan juga atas hasil evaluasi dari

Dishub setempat.

“Jadi sebelum pemilik tempat itu membuat bangunan, terlebih dahulu harus memenuhi kajian teknisnya, baik dari bangunan maupun lingkungan. Kemudian kajian itu akan diseleksi dan dievaluasi oleh kami (Dishub),” terangnya.

Menurut mantan Camat Way Halim ini, kurang tertibnya penataan parkir yang terjadi di Kota Bandar Lampung juga disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib penataan ruang parkir.

“Masalah parkir ini sebenarnya cukup kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan petugas dan pemilik tempat parkir, tetapi juga dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat sebagai pengendara. Kita sangat mengharapkan partisipasi penuh dari masyarakat agar tidak parkir sembarangan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya selalu berupaya menertibkan petugas maupun lokasi parkir liar. Selain dengan sosialisasi dan teguran langsung, Dishub juga memasang rambu peringatan dilarang parkir di tempat-tempat rawan macet dan rawan pengendara yang memarkir sembarangan kendaraannya. “Harus ada sikap disiplin dari masyarakat sebagai pengguna jalan. Sebab rambu-rambu sudah maksimal kita pasang di jalan-jalan protokol,” tegasnya. (Farhan)

KRIMINAL

Penipu BPKB Didakwa Pasal Berlapis BANDAR LAMPUNG - RIYA Susana (35), warga Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Hal tersebut terungkap dipersidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, Senin (17/12).

JPU Ilsye Haryanti, mengatakan, pada 22 April 2018 lalu, terdakwa menghubungi saksi korban Nadhira Pratiwi untuk mencari pinjaman uang kepada saksi korban sejumlah Rp30 juta. Alasannya untuk melakukan pembayaran ruko di Bandar Jaya. Sementara itu, saksi korban hanya menyanggupi Rp10 Juta.

Kemudian pada 23 April 2018 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening atas nama Jaka Permana yang merupakan adik kandung terdakwa. Pada 26 April 2018, terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminjam uang kembali kepada saski korban dengan alasan untuk pembayaran sewa ruko, kemudian saksi korban kembali mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening BRI yang sama.

Peminjaman uang terus dilakukan sampai saat penyerahan uang terakhir saksi korban meminta terdakwa untuk membuat kwitansi penyerahan uang tersebut dengan total Rp28 juta. Bulan Mei 2018 saksi korban menghubungi terdakwa tetapi tidak pernah ada jawaban dari terdakwa. Selanjutnya pada 2 Juni 2018 terdakwa datang kerumah saksi korban di Merbau Mataram Lampung Selatan. Pada saat itu terdakwa meminta untuk dicarikan jasa pinjaman dengan jaminan satu BPKB mobil Avanza warna hitam BE 2337 GJ an Lilis Handayani.

Saat itu, terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar pinjamannya kepada saksi korban lalu saksi korban mencoba mencari pinjamam dengan anggunan satu buah BPKB mobil Avanza tersebut. “Saksi korban mendapatkan informasi dari koperasi bahwa BPKB yang menjadi objek anggunan tersebut palsu,” katanya.

Saksi korban kembali bertemu dengan terdakwa di Enggal. Saksi korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa satu BPKB mobil Avanza warna hitam BE 2337 GJ yang diberikan pada saat dirumah saksi korban tidak dapat menjadi objek anggunan karena BPKB mobil Avanza tersebut diduga palsu.

“BPKB palsu tersebut tetap diberikan kepada korban dengan alasan sebagai jaminan jika dia (terdakwa) sudah ada yang maka dia akan memulangkan pinjaman tersebut,” kata Jaksa. (LP)

4

Selasa, 18 Desember 2018

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Surya Sanjaya.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: Tutor Manalu.

Lampung Barat : Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

Lampung Utara : Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

Tulang Bawang : Erwin (Ka. Biro), Edwin.

Tulang Bawang Barat : Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak : Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

Staf Keuangan : Andi.

Manager Marketing : Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

Staf Online : Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran : Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Desain Medsos: Dian Permana, Citra.

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Petugas Lapas Gagalkan Penyelundupan Ponsel Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Way Gelang Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, berhasil mengungkap modus penyelendupan dua unit telepon seluler ke dalam lingkungan Lapas.

Tanggamus (Kupas Tuntas) AKSI nekat pengunjung wanita itu, terjadi pada Senin (17/12) sekitar pukul 9.00 WIB. Modusnya, dua unit ponsel tersebut disembunyikan di dalam celana dalam pengunjung wanita berinisial SS (52), warga Gedungtataan, Pesawaran.

Tepatnya disembunyikan di bagian vitalnya dengan dalih sedang menstruasi.

Saat diperiksa seksama oleh petugas jaga wanita, Ko-

mala Sari, ternyata SS kedapatan menyembunyikan dua unit ponsel di celana dalamnya.

Kalapas Kelas II B Way Gelang, Kotaagung, Sohibur Rachman, menyebutkan pengungkapan penyelundupan ponsel kepada warga binaan tersebut, berkat kejelian, integritas, dan ketelitian jajaran petugas lapas.

“Saudari SS ini hendak mengunjungi warga binaan berinisial JS yang tersangkut kasus perlindungan anak. SS adalah calon istri JS. Modus penyelundupan ponsel ini terungkap berkat

petugas lapas yang selalu bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP),” ujar Sohibur.

Adapun dua unit ponsel yang disembunyikan SS di balik celana dalamnya, satu berjenis androidmerek Samsung warna gold, dan ponsel biasa merek Nokia warna hitam.

Atas perbuatannya, baik SS sebagai pengunjung yang menyelundupkan ponsel maupun JS sebagai napi yang melanggar aturan, sama-sama dijatuhi sanksi.

Sohibur Rachman menegaskan, SS dijatuhi sanksi berupa larangan untuk mengunjungi JS. Kemudian SS diharuskan menandatangani surat pernyataan terkait perbuatannya ini.

“Untuk JS sebagai warga

binaan, akan kami periksa secara internal. Kemudian hak JS untuk mendapatkan kunjungan, kami tiadakan hingga waktu yang ditentukan. Hal itu dilakukan demi memberikan efek jera pada kedua pihak. Dan memberikan contoh pada napi lainnya yang berniat macam-macam,” tegas Sohibur Rachman.

Sebagai kalapas, ia tak pernah bosan mengimbau seluruh jajaran petugas lapas untuk terus bekerja sesuai aturan dan SOP. Selalu jaga komitmen dan integritas, lebih teliti dan jeli saat memeriksa setiap barang bawaan pengunjung agar peristiwa serupa dan penyelundupan barang-barang terlarang lainnya bisa dicegah. (Sayuti)

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Pemkab Terus Lakukan Normalisasi Sungai Tanggamus (Kupas Tuntas) UPAYA penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus.

Setelah sebelumnya menurunkan excavator di sejumlah titik, baik untuk membuang material longsor, pembuatan tanggul dan normalisasi sungai. Pemkab Tanggamus kembali menurunkan 1 unit excavator di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo.

Kasi Kedaruratan BPBD Tanggamus, Halimi, mengatakan bahwa unit excavator yang diturunkan untuk melakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul sungai di pekon tersebut.

"Excavator ini akan melakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul penghalang banjir," terangnya.

Halimi menambahkan, unit excavator tersebut sebelumnya melakukan pembuatan tanggul banjir di pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat.

"Sebelumnya excavator membuat tanggul banjir di Pekon Negara Batin, karena memang unit yang kita miliki terbatas," tambahnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya kedaruratan untuk meminimalisir dampak banjir. Namun kedepan perlu dilakukan upaya komprehensif dari instansi terkait untuk menanggulangi banjir secara permanen.

"Saat ini kami telah melakukan upaya penanggulangan kedaruratan saja untuk meminimalisir dampak banjir. Selanjutnya perlu dilakukan upaya penanggulangan banjir secara menyeluruh dari instansi terkait, agar banjir dapat kita hindarkan," tandasnya. (Sayuti)

Program KIA 2019, Disdukcapil Siapkan 26 Ribu Blangko Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat pada tahun anggaran 2019 mendatang akan kembali memprogramkan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Jika tahun ini Disdukcapul menyiapkan blangko sebanyak 15.000 keping, namun untuk tahun 2019 mendatang akan dianggarkan sebanyak 26.000 blangko.

"Tahun ini ada 15.000 blangko yang kita siapkan, dan bagi masyarakat yang telah mengajukan berkas untuk pembuatan KIA namun belum dicetak maka

diharapkan untuk bersa bar," ujar Kepala Disduk capil Wasisno Sembiring, Senin (17/12).

Hingga tahun 2023, kata dia, pihaknya menergetkan akan mencetak KIA untuk sebanyak 180 anak di Kabupaten Lambar.

"Dalam rangka mempercepat pelayanan dalam hal penerbitan/pencetakan KIA bagi anak-anak se-Kabupaten Lambar, kita telah melakukan jemput bola dengan mengunjungi sejumlah sekolah dasar (SD) dan Madrasa Ibtidaiyah (MI)," katanya.

"Bagi masyarakat yang ingin membuat KIA agar datang langsung ke kantor Disdukcapil, dengan membawa persyaratan secara lengkap," tambahnya. (Iwan)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

EVAKUASI LONGSOR - SATU unit eksavator dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor di Pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat.

Meski Telah Disegel, PT. Gihon Tetap Ngemplang Pajak Lampung Barat (Kupas Tuntas) MESKI telah dipasang segel sejak awal Oktober lalu karena belum melaksanakan kewajibanya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), namun hingga saat ini PT Gihon selaku pemilik tower telekomunikasi di Pekon Wates, Kecamatan Balikbukit, belum juga melaksanakan kewajibannya.

"Sejauh ini PT.Gihon belum juga membayar PBB-P2, padahal kita sudah berkali-kali menyurati pihak PT Gihon yang isinya yaitu menjelaskan

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

DISEGEL - BPKD Lambar melakukan pemasangan spanduk penyegelan di tower telekomunikasi milik PT.Gihon karena tak membayar PBB.

dan menyampaikan tentang kewajibanya untuk membayar PBB tersebut," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Lambar, Ir. Sudarto, Senin (16/12).

Selain melalui surat, pi-

haknya juga sudah beberapa kali menghubungi melalui telepon. Namun hingga saat ini belum juga ada realisasi.

Bahkan pihak PT Gihon ketika hendak dihubungi kembali kini justru nomor HP nya

sudah tidak aktif lagi.

Lanjut dia, informasinya PT Gihon juga ternyata belum melunasi kewajiban lainnya yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Infokom.

"Bukan hanya target PBB saja yang belum dibayarnya tapi retribusi pengendalian menara juga belum dibayar," ucapnya Tambahnya, besaran potensi PBB untuk tower telekomunikasi milik PT Gihon itu yakni Rp1,908 juta.

"Kita mengimbau kepada PT. Gihon agar segera membayar PBB-P2 serta retribusi menara telekomunikasi, mengingat tahun anggaran 2018 akan segera berakhir, tutupnya. (Iwan)

PKK Tanggamus Beri Bantuan Korban Bencana Tanggamus (Kupas Tuntas) TIM Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan kepada korban bencana yang dikemas dalam kegiatan Bhakti Sosial di Kecamatan Limau dan Cukuhbalak, yang ditempatkan

PEMBINA UPACARA BUPATI Tanggamus, Dewi Handajani saat menjadi pembina upacara memperingati Hari Nusantara, Hari Kesetiakawanan Nasional dan Hari Ibu tahun 2018 di lapangan upacara pemkab setempat, Senin (17/12).

Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

di Balai Pekon Badak, Kecamatan Limau, Minggu (16/12).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tanggamus AM. Syafi'i, Ketua TP PKK Sri Nilawati Syafi'i, Ketua DWP Nur'aini Hamid Lubis, Asisten Bidang Administrasi Hi. Firman Rani, Kadis Perikanan Edy Narimo, Kadis Kesehatan Sukisno, Camat

Limau Mahfus, Camat Cukuh Balak Rusdi, serta Uspika dan Kepala Pekon setempat.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan, kedatangan rombongan adalah selain dalam rangka bhakti sosial, juga untuk memberikan semangat kepada para korban bencana.

Syafi'i juga meminta war-

ga selalu waspada dan menghimbau agar warga tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan.

"Yang terpenting kita selalu waspada. Kita harus berpikir agar tidak berbuat yang nantinya dapat berdampak terhadap kita dan keluarga. Mari kita renungkan kira-kira apa penyebabnya dari saat ini. Karena ada indikasi perbuatan seseorang yang berakibat kepada kita semua. Untuk para petani saya menghimbau agar beraturan dalam penebangan pohon," terangnya.

Selanjutnya Wakil Bupati dan Ketua TP PKK menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para korban banjir setempat, serta meninjau Posko Kesehatan dan sejumlah tempat yang terdampak banjir dan longsor di dua Kecamatan tersebut. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan bagaimana cara penanggulangannya. (Sayuti)

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

Selasa, 18 Desember 2018

5

Pemkab Beri Insentif Babinsa dan Bhabinkamtibmas BERI INSENTIF BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat memberikan insentif kepada jajaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran, di lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (17/12).

Foto : Reza/ Kupas Tuntas

Pencurian Motor Resahkan Warga Kawanan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) kembali membobol rumah warga di Jalan Tekukur RT 10 RW 02 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Minggu (16/12) malam.

Metro (Kupas Tuntas) AKIBAT dari kejadian tersebut, korban Andre Gusti mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam nopol BE 6160 FL. Berdasarkan bukti ditempat kejadian, kawanan pencuri masuk halaman rumah dengan cara merusak gembok gerbang rumah terlebih dahulu. Hal tersebut, berdasarkan bukti diketemukannya gembok yang sudah

dirusak tergeletak tidak jauh dari gerbang pagar.

Andre Gusti mengatakan, kejadian itu diketahui bermula saat ia bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB. Untuk menjalankan rutinitas kegiatan pagi hari, dirinya langsung membuka pintu rumah, dan mendapati gerbang rumah sudah terbuka, termasuk sepeda motor yang diparkir di garasi juga tidak ada. Karena penasaran maka dirinya menanyakan soal motor yang semula diparkir tersebut, kepada keluarganya apakah adan

yang memakai.

"Saya bangun sekitar jam 05.00 wib karena hendak beres-beres halaman rumah dan liat pagar sudah terbuka, lalu saya panggil mami nanya motor kok gak ada di garasi," kata Andre, Senin (17/12).

Warga sekitar mengaku aksi pencurian motor dengan modus merusak gembok di Lingkungan RW 02, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, kerap kali terjadi.

Diakui warga, sepekan sebelumnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara, 3 unit motor jenis Honda Beat dan Jupiter yang masih baru milik Bram dan warga sekitar juga berhasil dibawa kabur pencuri. Modusnya juga sama yaitu pelaku merusak gembok pagar rumah dan

membawa kabur motor yang ada di grasi mobil.

"Sayangnya hingga saat ini kawanan pencuri tersebut juga belum teringkap," kata warga.

Aksi pencurian motor dengan modus merusak gembok (spesialis gembok) ini terbilang sudah tidak heran lagi lantaran sudah kerapkali terjadi, sebelumnya sepekan yang lalu tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), sudah 3 unit motor honda beat dan jupiter masih baru milik Bram dan warga sekitar juga berhasil dibawa kabur pencuri dengan modus yang sama, yaitu pelaku merusak gembok pagar rumah dan membawa kabur motor yang ada di garasi mobil. (Firman)

Tim Basket Bhayangkara Raih Juara Metro (Kupas Tuntas) TIM Basket Bhayangkara A Polda Lampung saat meraih juara 1 dalam gelaran pertandingan final UMM Basketball 3x3 Competition 2018, yang berlangsung di lapangan basket Universitas Muhammadiyah Metro, Minggu (16/12).

Leader tim Bhayangkara, Brigpol Bintang Siagian mengatakan, kemenangan timnya tersebut dipersembahkan untuk Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa Putra.

"Hasil baik atas kemenangan ini kami persembahkan untuk Bhayangkara Polda Lampung, terkhusus

Foto : Firman/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - TIM Basket Bhayangkara A Polda Lampung foto bersama usai meraih juara 1 dalam gelaran pertandingan final UMM Basketball 3x3 Competition 2018, di lapangan basket Universitas Muhammadiyah Metro, Minggu (16/12).

hormat kami kepada Bapak Kapolda Lampung dan Wakapolda Lampung selaku orang tua kami di Polda Lampung ini," ucapnya saat dikonfirmasi awak media.

Bintang mengaku, tekat timnya untuk juara berangkat atas motivasi kuat demi mem-

banggakan institusi Polri.

"Kami termotivasi karena di tubuh Polri khusunya Polda Lampung, setiap anggota Bhayangkara memiliki potensi dalam berolahraga, salah satunya olahraga Bola Basket, dan kami merasa yakin dengan kami ikut kegiatan ini

kami mampu mengangkat citra Polri khususnya Bhayangkara Polda Lampung untuk bisa meraih prestasi yang membanggakan untuk pimpinan dan instansi yang kami cintai," bebernya.

Sementara itu, anggota Tim Bhayangkara A Polda Lampung BRIPDA Edo Pratikta TL mengaku tidak rutin melakukan latihan lantaran tugas yang berbeda.

"Sejujurnya kami tidak terlalu rutin dalam latihan, dikarenakan tugas dan kedinasan kami yang berbeda di Polda Lampung, namun kami bertekad untuk tetap latihan sendiri dengan terus olahraga guna menjaga stamina dan performa kami jika dibutuhkan dalam sebuah event pertandingan," kata Edo. (Firman)

Disdukcapil dan PWI Tubaba Gelar Gebyar Pelayanan Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menggelar kegiatan Gebyar Pelayanan Akhir Tahun pembuatan dokumen kependudukan gratis bagi masyarakat di Kabupaten setempat.

Kegiatan pelayanan yang diinovasi dengan Sikam Lantak dan Ajak Larian tersebut akan dipusatkan di Gedung Sesat Agung Bumi Gayo Komplek Islamic Center Tubaba di Rawakebo Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah pada Rabu (19/12).

Kepala Dinas Disdukcapil Tubaba, Ahmad Hariyanto mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai sebagai upaya kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam melengkapi dokumen

kependudukan baik kartu keluarga (KK), KTP Elektronik (E-KTP), Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SK-PWNI), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan bagi non muslim.

"Kami akan laksanakan kegiatan ini bersama PWI Tubaba pada Rabu 19 Desember di Gedung Sesat Agung Islamic Center Tubaba," kata Hariyanto, Senin (17/12).

Hariyanto menjelaskan, layanan Sikam Lantak merupakan akronim dari pelayanan siap rekam langsung cetak untuk pembuatan KTPElektronik dan kartu keluarga (KK), sementara Ajak Larian merupakan akronim dari jenis pelayakanan Antar Jemput Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Kematian.

"Nanti masyarakat yang akan membuat KTP-Elektronik langsung kami rekam, jika setelah perekaman datanya sudah diterima Pusat (penunggalan sudah Print Ready Record) di hari itu juga, maka KTP bisa langsung

kami cetak. Layanan ini juga yang menjadi kendala adalah sistem yakni ketika jaringan internetnya bermasalah dan data tidak bisa diterima sistem Pusat maka KTP tidak bisa di cetak. Ya, semoga saja pada hari H tidak ada gangguan," papar dia.

Selain pelayanan pembuatan KTP-Elektronik, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, dan Akte Kematian, lanjut dia, Disdukcapil juga melayani pembuatan Surat Keterangan untuk masyarakat Kabupaten Tubaba yang akan mengurus perpindahan dokumen kependudukannya ke daerah lain begitupun sebaliknya yang akan mengurus dokumen kependudukan menjadi warga Tubaba.

"Semua layanan ini gratis tidak ada biayanya. Kami harapkan masyarakat khususnya di tiga kecamatan terdekat dapat memanfaatkan pelayanan ini secara maksimal, dan kegiatan ini juga sudah kami sampaikan dengan para camat agar menginformasikan

ke lurah, kepalo tiyuh, dan masyarakatnya," terangnya.

Hariyanto menambahkan, selain dengan PWI, Disdukcapil Tubaba juga menggandeng BPJS utk melak sanakan pelayanan bersama sebagai bentuk realisasi komitment pelayanan kepada masyarakat,"BPJS di acara ini juga akan memberikan masyarakat untuk pendaftaran BPJS," tandasnya.

Sementara, Ketua PWI Tubaba Edi Zulkarnaen sangat menyambut baik kerjasama dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ini. Pihaknya berterima kasih atas kepercayaan Disdukcapil menggandeng insan pers di Tubaba dengan turut andil dalam program pembangunan dikabupaten Tubaba khususnya dalam pelayanan kependudukan.

"Kami sambut baik kerjasama ini, semoga pada hari H kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan sukses dan maksimal," singkatnya.

(Irawan/Bas/Lucky)

Pesawaran (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pesawaran berikan insentif kepada anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona usai memimpin upacara peringatan Hari Bela Negara ke-70 dan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten Pesawaran tahun 2018, di lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (17/12).

"Ya, kami bersama pak Wakil (Eriawan) bersama dengan para anggota DPRD sepakat untuk memberikan insentif terhadap Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk memberi semangat dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat Pesawaran," ungkapnya.

Menurutnya, besaran insentif yang diberikan mungkin tidak terlalu besar tapi setidaknya bisa sedikit membantu biaya operasional.

"Mohon maaf saya mencoba memberikan yang terbaik, tapi anggaran masih rendah, mungkin tidak sesuai ekspektasi tapi niat kami bagaimana memberikan penghargaan dalam rangka menunjang tugas, dan terus berkelanjutan di tahun kedepannya," ujarnya.

Ia pun berharap kedepan dapat terus memberikan tambahan insentif kepada para anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

BPD dan Kades Diminta Harmonis Pesawaran (Kupas Tuntas) BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona meminta kepada jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran untuk bisa menjalin komunikasi yang harmonis dengan Kepala Desa (Kades).

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Pengambilan Sumpah atau Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pesawaran tahun 2018, di Gedung Serba Guna Pemkab Pesawaran, Senin (17/12).

"Sebagai unsur Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD merupakan mitra, untuk itu saya minta harus bisa membangun komunikasi yang harmonis sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa," ungkapnya.

Menurutnya, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan kabupaten pesawaran melalui alokasi dana desa (ADD) Kepala Desa dan BPD harus mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanis pengelolaan keuangan ADD. "Untuk mendapatkan pelaksanaan ADD yang lebih efektif, transparan dalam pengunaan keuangan, serta pengelolaannya dapat dipertangungjawabkan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Kades dan BPD harus mengikuti regulasi yang ada

"Niatnya kami memulai untuk bisa memberikan penghargaan, kedepannya dapat terus meningkat, semoga anggaran kita kedepan naik, karena saya yakin tugas Babin ini sangat berat dengan persoalan yang bervariatif, makanya kita mulai dari tahun ini (2018) yaitu Rp750 ribu per tiga bulan," harapnya.

Dijelaskannya, peran Babinsa dan bhabinkamtibmas sangat membantu dalam menjaga situasi yang aman dan nyaman. "Sejak ditambah personil ini ada perubahan bukan hanya menimbulkan rasa aman tapi tingkat tindak kejahatan jadi menurun, ini merupakan catatan baik untuk Pesawaran," jelasnya.

Ia pun menginginkan kedepannya sinergitas TNI, Polri dan Pemkab Pesawaran dapat terus berjalan dengan baik. "Kedepannya tugas lebih banyak, koordinasi terus ditingkatkan saya berharap untuk tugas dalam waktu dekat adalah pengamanan Natal, tahun baru dan pemilu dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

Ia juga menghimbau, kepada masyarakat untuk dapat ikut mendukung jalannya pesta demokrasi pada 2019 mendatang. "Kepada seluruh masyarakat Pesawaran saya juga meminta untuk tidak menjadi provokator atau penyebar hoaks dengan tujuan mengganggu kegiatan pemilu, saya harap pemilu di Pesawaran berjalan dengan baik dan lancar," tutupnya. (Reza)

dan berlaku," ujarnya.

Selain itu, kata dia, BPD dan Kades juga harus mampu bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik. "Kades dan BPD harus menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi," katanya.

Dijelaskannya, anggota BPD yang melaksanakan pengambilan sumpah dan janji kali ini merupakan wakil masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat untuk duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.

"Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah, BPD bersama dengan kepala desa berfungsi menetapkan peraturan desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Ia pun menerangkan bahwa ada ribuan anggota BPD yang dilantik pada kegiatan tersebut. "Anggota BPD yang diambil sumpahnya ini tadi jumlahnya kurang lebih seribuan lebih, karena satu desa itu anggota BPDnya ada yang 5 orang, 7 orang dan 9 orang, sebab jumlah anggota BPD itu sesuai dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat desanya," tutupnya. (Reza)

“

Sebagai unsur Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD merupakan mitra, untuk itu saya minta harus bisa membangun komunikasi

6

Selasa, 18 Desember 2018

LAMPUNG UTARA

Polres Ringkus Pengedar Sabu

TERIMA DIPA - BUPATI Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dari Gubernur Lampung M Ridho Ficardo di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Senin (17/12).

Foto: Ist

Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lampung Utara mengajukan bantuan pengadaan empat unit kendaraan operasional roda empat untuk menunjang kinerja petugas lapangan pemeriksa kesehatan hewan, yang bertugas di unit pusat kesehatan hewan (Puskeswan) ke Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2019.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KEPALA Bidang (Kabid) Peternakan Distan Kabupaten Lampung Utara, Yuli Endratmoko menjelaskan, bantuan pengadaan kendaraan operasional itu untuk menunjang kinerja petugas lapangan pemeriksaan ke-

sehatan hewan di unit puskeswan yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bungamayang, Sungkaijaya, Abung Timur dan Kotabumi Selatan.

“Kami sudah mengajukan bantuan pengadaan kendaraan operasional roda empat sebanyak empat unit ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan

Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) TA 2019. Semoga usulan ini bisa direalisasikan,” kata Yuli, Senin (17/12).

Ia melanjutkan, dasar dari pengajuan pengadaan kendaraan operasional roda empat melalui APBN ini, selain untuk mengoptimalkan kinerja petugas karena kendaraan operasional tersebut dapat membawa lebih banyak kelengkapan sarana penunjang pemeriksaan seperti alat laboratorium kecil untuk diagno sa penyakit hewan dan obat-obatan sehingga pemeriksaan penyakit hewan.

Sekaligus pengobatannya dapat segera dilakukan di

tempat. Dengan adanya kendaraan roda empat tersebut juga akan memperluas cakupan layanan kesehatan hewan di wilayah Lampung Utara.

"Saat ini, inventaris kendaraan operasional petugas Puskeswan di empat kecamatan masing-masing hanya satu unit kendaraan roda dua, sehingga sarana penunjang pemeriksaan hewan dan obat-obatan yang di bawa petugas terbatas,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Yuli, pihaknya mengajukan bantuan pengadaan empat unit kendaraan operasional roda empat untuk mengoptimalkan cakupan layanan kesehatan hewan. (LP)

PERTANIAN

Ukur dengan Sistem E-Reporting

“

LAMPUNG UTARA ADANYA selisih angka luas lahan baku sawah seluas 8.693 hektare (ha) dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lampung Utara menggelar ukur ulang luas lahan baku sawah dengan aplikasi e-reporting yang melibatkan petugas penyuluh pertanian di tiap unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang tersebar di 23 kecamatan se-Lampura.

Kasi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lampung Utara, Muntofik menjelaskan, untuk menetapkan data luas riil lahan baku sawah dengan pihak BPN, pihaknya menggelar ukur ulang luas lahan baku sawah melalui UPTD yang tersebar di 23 kecamatan se-Lampura dengan metode yang disepakati bersama antara Distan dan BPN dengan sistem e-reporting.

"Selisih angka luas lahan baku sawah di Lampung Utara terjadi karena belum adanya metode pengukuran yang disepakati bersama antara pihak BPN dan Distan. Saat itu, pengukuran yang dilakukan pihak BPN berdasarkan data luas lahan sawah yang bersertifikat sedangkan pengukuran pihak Distan merujuk laporan kelompok tani (Poktan) di desa yang di himpun UPTD di 23 kecamatan seLampura," ujarnya, kemarin. (LP)

Karena belum adanya metode pengukuran yang disepakati bersama antara pihak BPN dan Distan

“

Distan Ajukan Kendaraan Operasional Puskeswan

JAJARAN Satnarkoba Polres Lampung Utara menangkap seorang tersangka diduga pengedar sabu di rumahnya.

Selama ini, tersangka terkenal licin ketika akan ditangkap.

Tersangka adalah Romzi (46), warga Kelurahan Tajung Aman, Kotabumi, Lampung Utara itu, kini masih dalam pemeriksaan petugas atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam penangkapan yang dilakukan Minggu (16/12) itu, polisi menyita satu paket sabu sisa dari penjualan dari bisnis haram tersebut. Menurut Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulaksono, melalui Kasat Narkoba Iptu Andre Gustami, tersangka telah lama menjadi target oprasi (TO) dalam kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu dan ia tergolong licin ketika akan ditangkap.

"Tersangka tidak dapat berkelit saat ditangkap karena kedapatan barang bukti, walau ia berusaha kabur dan ingin membuang barang buktinya," ujar Kasat, Senin (17/12).

Dijelaskan, tersangka kini masih menjalani pemerikaan dan dari hasil pemeriksaan sementara ia mengakui perbuatanya menjajakan sabu yang barangnya dibeli dari salah seorang di daerah kecamatan Abung Barat. (LP)

LAMPUNG TIMUR

Donor Darah Meriahkan Hari Amal Bhakti Lampung Timur (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati (Wabup) Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari menghadiri acara kegiatan donor darah untuk memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-73 tahun 2018 di Aula Kantor Kementerian Agama setempat, Senin (17/12).

Zaiful Bokhari menjelaskan, kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk sumbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kementerian Agama dalam rangka membangun dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Jumlah peserta donor darah mencapai 65 orang. Seluruh darah kemudian disumbangkan ke PMI. Zaiful menjelaskan, kegiatan donor darah dapat meningkatkan serta menjaga kesehatan jantung, produksi sel darah merah, membantu menurunkan berat badan,

serta dapat mendeteksi penyakit-penyakit serius yang mungkin ada di dalam tubuh.

Masih kata Zaiful, darah sangat berarti bagi semua manusia. Dan darah yang disumbangkan adalah bagian kecil dari keseluruhan jumlah darah yang ada di tubuh.

“Darah ini memiliki nilai pengobatan dan pemulihan kesehatan bagi penderita yang sangat membutuhkan, bahkan menyelamatkan jiwa seseorang. Oleh karena itu, Insya Allah darah yang bapak-ibu donorkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan,” kata Zaiful.

Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-73 tahun 2018 ini juga dimeriahkan kegiatan khitan massal. Jumlah anak yang mengikuti khitan massal sebanyak 62 orang, ang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

“Semoga anak-anak sekalian yang hari ini telah dikhitan senantiasa menjadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua,” pungkasnya. (Rls)

KEPENDUDUKAN

Disdukcapil Musnahkan 9.642 E-KTP LAMPUNG TIMUR - DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) memusnahkan 9.642 keping kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) rusak atau invalid dengan cara di bakar.

"Pemusnahan ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 470.13/11/11176/SJ tentang pemusnahan e-KTP," kata Kepala Disdukcapil Lamtim, Subandri Bachri, kemarin.

Hadir pada acara pemusnahan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi dan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Nurdin Syifrizal.

"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan semua e-KTP yang rusak dan tidak sah harus dimusnahkan," kata Subandri. Dia menegaskan, pemusnahan e-KTP yang rusak tersebut dilakukan dalam rangka tertib administrasi, menghindari penyalahgunaan e-KTP, serta untuk mencegah tercecernya atau penyebaran e-KTP secara ilegal. (SP)

INSPEKTUR UPACARA WABUP Lamtim Zaiful Bokhari menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 dan Bela Negara di halaman Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Senin (17/12).

Foto: Ist

Wabup Zaiful Ajak Warga Belajar Sejarah Perjuangan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari, mengajak seluruh masyarakat senantiasa belajar dari sejarah perjuangan bangsa. Sehingga, bisa menghargai jasa para pendiri bangsa dan negara.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Zaiful Bokhari saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 dan Bela Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Senin (17/12), “Setiap tanggal 19 Desember kita memperingati Hari Bela Negara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok tanah air. Pada momentum Hari Bela Negara tahun ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lam-

pung Timur untuk senantiasa belajar dari sejarah perjuangan bangsa,” kata Zaiful.

Pada upacara yang berlangsung di Pelataran Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tersebut, Zaiful juga meminta kepada jajarannya agar senantiasa kritis terhadap upaya-upaya yang coba memecah belah bangsa.

“Oleh karenanya saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, khususnya para generasi muda-generasi milenial, untuk senantiasa kritis terhadap upaya yang coba memecah belah bangsa, merendahkan marta-

bat bangsa dan yang ingin merubah atau menggantikan Pancasila serta ingin memecah belah NKRI,” terangnya.

Upacara juga diikuti Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro, Dandim 0429/Lampung Timur CH Prabowo, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Tidak ketinggalan, Zaiful juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kerja sama demi terwujudnya lndonesia sehat.

“Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk menggelorakan peringatan Hari Kesehatan Nasional sebagai wahana sosialisasi pembangunan kesehatan dan edukasi kepada masyarakat.

Saya mengajak semua pihak untuk memperkuat kerja sama, memperkuat sinergitas, dalam

melakukan pembangunan kesehatan untuk mempercepat terwujudnya lndonesia sehat,” paparnya.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan beberapa penghargaan kepada relawan Palu dan Lombok, penghargaan puskesmas dengan capaian tercepat program imunisasi MR 95% kepada Puskesmas Sumber Rejo, penghargaan juara festival lomba desa sehat kepada Puskesmas Rajabasa Lama, penghargaan puskesmas kreatif dan inovatif dalam penggerakan dan pemberdayaan masyarakat kepada Puskesmas Mataram Baru, penghargaan bidan teladan tingkat nasional/provinsi Lampung kepada Bidan Lasmi Handayani, dan penyerahan secara simbolis mobil PMI kepada PMI Kabupaten Lampung Timur. (Rls)

Selasa, 18 Desember 2018

LAMPUNG TENGAH

7

Disdukcapil Bakar 5.000 Keping E-KTP Lampung Tengah (Kupas Tuntas) DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) memusnahkan 5.000 keping kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) invalid atau sudah habis masa berlakunya.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman belakang kantor Disdukcapil Lamteng. Kepala Disdukcapil Lamteng, Sugandi mengatakan, pemusnahan e-KTP invalid sesuai dengan arahan dari Mendagri.

“Kami laksanakan berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 370.13/11176

tentang Penatausahaan eKTP Invalid,” kata Sugandi, Senin (17/12).

Ia menjelaskan, pemusnahan e-KTP invalid dilakukan serentak se-Indonesia. Sebelum dimusnahkan, e-KTP digunting terlebih dahulu lalu dibakar. Untuk Lamteng sendiri, 5.000 e-KTP invalid yang dimusnahkan tersebut dikumpulkan dari tahun 2011 hingga 2013.

Menurunya, pemusnahan juga dalam rangka menyongsong Pemilu 2019. “Walaupun memang sudah tidak bisa dipakai lagi, namun tetap kita musnahkan untuk menjamin data agar lebih tertib, dan menjaga situasi tetap kondusif menjelang Pemilu 2019 nanti,” pungkasnya. (Towo)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

BUAT TAMAN - PEGAWAI Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sedang membuat taman di areal kantor, Senin (17/12). Pembuatan taman menindaklanjuti imbauan Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto.

KRIMINAL

Perampok Satroni Rumah Pedagang LAMPUNG TENGAH - PERAMPOK menyatroni rumah Sri Mulyani di Dusun III Panggugan Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Akibat kejadian itu, Sri Mulyani yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang harus merelakan hartanya diambil para perampok, seperti uang dan perhiasan emas gelang dan cincin.

Sri menuturkan, kejadian perampokan bermula saat dirinya terbangun saat mendengar orang membuka pintu. Saat dilihat, tibatiba sudah ada dua orang muncul dnegan menodongkan senjata tajam berupa golok panjang.

“Kejadiannya pada Sabtu (15/12) dinihari. Melihat saya tak berdaya, perampok pun meminta saya untuk menyerahkan harta benda. Saya pun meyerahkan barang berharga saya beruapa gelang, cincin, dan uang " ujar Sri , Senin (17/12).

Harta yang diambil perampok terdiri dari gelang emas seberat 7 gram dan cincin emas 2 gram serta uang tunai sebesar Rp3.800.000 hasil usaha berdagang.

“Suami saya sempat terbangun dan berteriak minta tolong, saat itulah perampok keluar rumah dan kabur mengendarai sepeda motor. Saya berharap pelaku bisa tertangkap dan diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Karena kasus ini telah saya laporkan ke Polres Lampung Tengah,” ungkapnya. (Towo)

2.812 Warga Lamteng Jadi TKI Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), saat ini sebanyak 2.812 warga asal Lamteng menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Lampung Tengah (Kupas Kupas) MENURUT Sekretaris Disnakertrans Lamteng Lisman Sohir, jumlah TKI tersebut berdasarkan rekapitulasi per 1 Januari hingga 6 Desember 2018. "Ada 2.812 TKI berdasarkan rekapitulasi 1 Januari-6 Desember 2018. Mereka bekerja di sek-

tor formal dan informal," kata Lisman, Senin (17/12).

Lisman menjelaskan, tingkat pendidikan TKI sebagian besar hanya lulusan SMP. "Lulusan SMP paling banyak, ada 1.619 orang. Kemudian SMA 859 orang, SD 278 orang, diploma 19 orang, SMK 14 orang, sarjana 6 orang, dan tidak sekolah 17 orang," terangnya.

Masih kata Lisman, ada 11 negara tujuan TKI asal Lamteng. Dan Taiwan menjadi negara tujuan paling banyak dengan jumlah TKI sebanyak 1.521 orang.

Urutan kedua adalah ne-

gara Malaysia dengan 532 TKI, Hongkong 400 TKI, Singapura 323 TKI, Brunei Darussalam 14 TKI, Korea Selatan 14 TKI, Jepang 2 TKI, Zambia 2 TKI, Siprus 2 TKI, Kuwait 1 TKI dan Spanyol 1 TKI. “Dari 2.812 TKI tersebut, yang sudah melakukan registrasi 1.483 orang dan masih proses registrasi 1.329 TKI," ungkapnya.

Ditanya data TKI ilegal, Lisman mengaku tidak memiliki datanya. "Nggak ada kalau itu. Tapi kalau ada kasus hukum dan lainlain masih bisa dibantu," ujarnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Pelayanan Publik Lamsel Masuk Zona Hijau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) akhirnya berhasil keluar dari zona merah, dalam penilaian pelayanan publik tahun 2018 oleh pihak Ombudsman Lampung.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - KEPALA Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf memberi keterangan seputar penilaian pelayanan publik di Lamsel yang sudah masuk zona hijau, saat ditemui di areal perkantoran bupati setempat, Senin (17/12).

HAL ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf saat diwawancarai di areal perkantoran bupati setempat, Senin (17/12).

Ia mengatakan, secara hasil penilaian akumulatif, Lampung Selatan memperoleh nilai 86,92. Dengan demikian, Lampung Selatan masuk dalam zona hijau untuk penilaian pelayanan publik tahun 2018.

"Secara akumulatif, masuk dalam zona hijau," jelas Nur Rakhman.

Namun demikian, ada beberapa OPD yang bila dinilai secara satu persatu masih

Pemkab Tunda Terapkan Perda Gabah Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) belum akan menerapkan aturan terkait perlarangan pendistribusian gabah keluar daerah Lampung dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah setempat melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan masih mempersiapkan tempattempat penggilingan padi, agar dapat memproduksi beras yang berkualitas dan memiliki merek dagang sendiri.

"Selama ini tidak ada tem-

pat penggilingan di Lampung Selatan yang memproduksi beras yang berkualitas, minimal medium gitu. Makanya, kita ingin mempersiapkan itu terlebih dahulu baru menerapakan aturan yang dimaksud," kata Kepala DKP Lamsel Yansen Mulya, Senin (17/12).

Ia menyebutkan, aturan terkait dengan larangan untuk pendistribusian gabah keluar daerah Lampung mengacu pada Pergub Nomor 71/2017 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah dan Perda Lampung Nomor 7/2017 tentang pengelolaan distribusi gabah.

"Meskipun aturan ini diterapkan 1 tahun setelah diterbitkan, berdasarkan hasil ra-

pat bersama dewan ketahanan pangan, kita akan mulai menerapan aturan itu pada Januari 2021 mendatang," terangnya.

Ia menambahkan, salah satu permasalahan para petani ingin segera menjual gabah mereka, karena selama ini tidak memiliki gudang penyimpanan.

Sehingga, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan, agar gabah petani dapat disimpan di resi gudang tersebut.

"Dinas Perindustrian dan Perdagangannya, sudah menyiapkan lumbung resi gudang sebanyak tiga unit untuk penyimpanan gabah itu. Selama ini itu keluhannya, halhal inilah yang kita pelajari,

makanya ini kita minta ini dimundurkan," jelasnya.

Yansen menekankan, bila hasil produksi beras Lampung Selatan berkualitas, tentu beras itu akan di beli masyarakat secara luas.

"Sejauh inikan tidak ada (beras berkualitas). Kalau dia keluarnya berbentuk beras dan sudah tegistrasi serta memiliki merek dagang sendiri, ya silahkan-silahkan saja, jangan gabah saja. Artinya, tempat gilingan padinya harus bersertifikat dulu dan mengeluarkan beras medium, kalau tidak ya ditutup. Jumlah tempat penggilingan padi kita ada sebanyak 235 tempat penggilingan," tandasnya. (Dirsah/Edu)

masuk dalam zona kuning, diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM. "Inikan dibagi lagi dari produk layanan. Nah, ada beberapa OPD yang masih masuk dalam zona kuning.

Tapi kalau dari penilaian secara keseluruhan, ya sudah masuk zona hijau," jelasnya.

Ia menyatakan, masuknya Lampung Selatan dalam zona hijau tersebut tidak terlepas dari hasil penilaian dibeberapa OPD yang cukup mentereng, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PTSP (Dinas Perizinan).

"Rata-rata maksimal ada

lima produk layanan yang kita nilai. Dalam proses penilaian, nanti ditotal. Dia (penilaian) kan ada tiga (zona) merah, kuning dan hijau.

Nanti dikalkulasi berapa rata-ratanya, ternyata hasilnya Lampung Selatan sudah masuk dalam zona hijau," tandasnya.

Pihak Ombudsman sendiri tidak dapat merincikan lebih jauh soal hasil penilaian itu.

Namun, pihaknya mengimbau OPD terkait dapat memenuhi standar pelayanan publik, agar secara menyeluruh OPD pelayanan dapat sampai ke zona hijau itu.

"Kalau hasil penilaian ini, OPD-OPD yang masih di zona kuning tertutupi karena ada beberapa OPD yang nilainya tinggi. Makanya jangan berpuas diri, terus tingkatkan sarana dan prasaran pelayanan publiknya agar secara menyeluruh masuk ke zona kuning," tandasnya. (Dirsah/Edu)

PERISTIWA

Pria Paruh Baya Tewas di Areal Tambak LAMPUNG SELATAN - WARGA Dusun Umbulbesar, Desa Bandaragung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad tanpa identitas (anonim) sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (17/12).

Jenazah pria yang berusia sekitar 55 tahun itu ditemukan tergeletak di pinggir tambak warga di dusun setempat, dalam kondisi terlentang dan masih menggunakan celana pendek warna biru dan kaos dalam berwarna putih.

Mayat anonim itu pertama kali ditemukan oleh Suminto (41), Umin (45) dan Jaim (68), warga Desa Bandaragung. Menurut Sumianto, warga sempat mengangkat tubuh pria tersebut ke permukaan air, untuk memastikan apakah benda itu merupakan tubuh manusia.

"Setelah memastikan itu tubuh manusia, kami langsung melaporkan temuan itu ke warga sekitar," ujar Sumianto. Ia menambahkan, sekitar pukul 10.15 WIB, jajaran Uspika setempat mendatangi TKP. "Tak lama setelah dilakukan pemeriksaan, tubuh jenazah itu langsung dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda, guna dilakukan visum," ujarnya.

Pada jasad korban juga tidak ditemukan bekas luka. Diduga, korban meninggal dunia akibat mengidap penyakit tertentu. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 18 Desember 2018

Zainudin ...

Indonesia (KKI). Ia berperan selaku penerima manfaat dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur (plotting) agar proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2017 dan TA 2018 dikerjakan oleh Bobby Zulhaidir dengan menggunakan perusahaan pinjaman.

Dengan begitu menjadikan PT KKI secara tidak langsung memperoleh pekerjaan yang bersumber dari biaya DAK TA 2017 sebesar Rp38,9 miliar lebih dan TA 2018 sebesar Rp77,3 miliar lebih.

Zainudin pun mendapatkan keuntungan finansial dari beberapa proyek tersebut sebesar Rp27 miliar.

“Zainudin Hasan dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan PT KKI. Yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut, terdakwa memerintahkan Boby Zulhaidir bersama dengan Tajrian Noor. PT KKI bergerak di bidang usaha Asphalt Mixing Plant (AMP),” jelasnya.

Selain itu, Wawan juga menyampaikan jika Zainudin Hasan telah menerima gratifikasi senilai Rp7,1 miliar lebih. Uang itu diterimanya dari rekening milik Gatoet Soeseno di Bank Mandiri Nomor Rekening 1010006541450 sebesar Rp3,1 miliar lebih atas nama PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT. Johnlin.

Serta rekening Bank Mandiri 1660001075142 atas nama Sudarman dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp4 miliar.

“Dimana dari penerimaan

Dari Hal 1

Rp106 miliar tersebut, Zainudin telah menggunakan sebesar Rp54,4 miliar lebih untuk pembelian sejumlah aset. Yang mana uang tersebut diambilnya dari rekening atas nama Gatoet Soeseno dan Sudarman,” paparnya.

Beberapa aset yang dibeli Zainudin, diantaranya 7 unit mobil, saham di Rumah Sakit Airan, perbaikan dan perawatan Kapal Krakatau, pembelian AMP PT KKI, renovasi rumah pribadi, pembelian dan renovasi pabrik beras CV Sarana Karya Abadi, pembelian vila, pembelian beberapa bidang tanah dan rumah toko.

Wawan pun mendakwa perbuatan terdakwa Zainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a, pasal 12 huruf i dan pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas dakwaan tersebut, Zainudin Hasan menyatakan tidak terima. Menurutnya, harta yang dimilikinya serta mengenai profil dirinya yang disebutkan jaksa tidak sesuai dengan penghasilannya adalah tidak benar.

“Karena saya sejak dulu sudah menjadi pengusaha.

Realisasi ... dengan wajib pajak wajib SPT sebanyak 469.133 orang, hanya terealisasi 304.594 orang yang melaporkan SPT. Erna menjelaskan, sektor dominan pendukung penerimaan pajak tahun 2018 adalah perdagangan dengan kontribusi tertinggi yakni 26,21 persen. Selanjutnya industri pengolahan 20,54 persen, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib 12,61 persen, konstruksi 11,03 persen, jasa keuangan dan asuransi 9,28 persen.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Dudi Effendi mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak selama ini. Seperti di wilayah Lampung dan Bengkulu, pendapatan pajak tak lepas dari sektor perekonomian yang didominasi oleh komoditas seperti kopi dan kelapa sawit.

“Harga komoditas tak mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau produktifitas sejauh ini cukup baik, begitu juga dengan pendapatan pajaknya. Kami masih berharap sampai akhir tahun dapat memperoleh hasil yang terbaik," ujar Dudi.

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target tersebut, kata Dudi, pihaknya memaksimalkan pelayanan pada bagian Account Representative guna mengingatkan waktu pembayaran pajak kepada wajib pajak serta membantu setiap kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan.

“Kantor Pelayanan Publik (KPP) sudah mengingatkan semua wajib pajak sebagai tanggung jawabnya. Setiap

Sejak kecil, SD sudah bisnis tidak miskin-miskin amat.

Jangan lah saya seperti dirampok di siang bolong. Untuk itu, nanti saya minta lihat nanti hasilnya seperti apa dalam persidangan selanjutnya,” ujar Zainudin.

Hadirkan 71 Saksi Karo Humas KPK Febri Diansyah pun angkat bicara atas persidangan yang dijalani Zainudin Hasan. Ia menilai, untuk membuktikan secara nyata dan sah, KPK akan menghadirkan sekitar 71 saksi dari 81 saksi yang ada pada persidangan lanjutan pada Rabu (26/12).

“KPK akan mengungkap satu persatu bukti-bukti transaksi dan dugaan penerimaan oleh yang bersangkutan selama menjabat,” jelas Febri.Untuk itu, ia berharap ke depan, kasus Zainudin Hasan dijadikan contoh bagi kepala daerah lainnya.

Febri berharap, kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain. Khususnya di Lampung agar tidak menerima suap, dan juga gratifikasi selama menjabat.

“Peningkatan signifikan jumlah hasil dugaan korupsi seperti inilah yang sering kami sampaikan. Dalam sejumlah kasus, OTT merupakan pintu masuk untuk membongkar korupsi-korupsi yang jauh lebih besar. Dalam kasus ini misalnya, dari barang bukti awal Rp600 juta berkembang menjadi Rp106 miliar,” tambahnya. (Ricardo) Dari Hal 1

Maret dan April kita membuka kelas lebih banyak lagi untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan apa yang menjadi tanggung jawab wajib pajak," katanya.

“Kita optimalkan penagihan wajib pajak, mengimbau sampai pemanggilan wajib pajak, mengkomunikasikan kewajiban yang belum terbayarkan," imbuhnya.

Di samping itu, Kanwil DJP akan menggandeng mahasiswa untuk memandu pengisian surat pemberitahuan tahunan elektronik (e-SPT) kepada wajib pajak.

Masih Banyak Yang Salah Alamat Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Bengkulu dan Lampung juga mengungkapkan hingga saat ini masih banyak warga atau wajib pajak yang salah alamat dalam membayar pajak. Hal ini lantaran kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang pembagian pajak, baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Bimbingan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Yusuf Widodo yang menyampaikan overview perpajakan.

Disebutkannya, ada pembagian antara pajak yang diterima oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk pajak Pusat, yakni diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak seperti PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai. Kemudian PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak itu dibayarkan di KKP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Madya besar Khusus.

Sementara untuk pajak

Bonsai ... pengrajin bonsai kelapa.

Ajang kreativitas ini dapat berdampak positif bagi Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat menambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedepan target yang Komunitas Bonsai Kelapa Way Kanan yakni menjadikan tanaman hias ini sebagai salah satu Ikon Bumi

SAMBUNGAN

daerah, di antaranya, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, BPHTB dan sebagainya. Kemudian sektor perdesaan dan perkotaan, dan dibayarkan di Suku Dinas Pelayanan Pajak, Unit Pelayanan Pajak daerah dan Samsat.

“Masih banyak warga yang datang ke kita (Dirjen Pajak) untuk menanyakan bayar pajak kendaraan motor. Padahal itu kan masuknya ke pajak daerah. Ada juga yang ingin bayar pajak penghasilan ke unit pelayanan PBB,” kata Yusuf.

Menurutnya, warga justru dirugikan dengan keadaan seperti itu. Karena tak sedikit juga warga yang datang dari lokasi yang jauh dan menempuh waktu lama untuk tiba di kantor pajak. Namun setibanya di lokasi justru tidak sesuai dengan tupoksi.

“Kalau mereka datang dari daerah-daerah yang jauh kan kasihan. Harus balik lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena masih kurangnya pengetahuan warga tentang pembagian pajak pusat dan pajak daerah.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terus melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Sehingga ke depan masyarakat semakin mengetahui tentang perpajakan.

“Kita terus melakukan sosialisasi dengan banyak bentuknya. Seperti turun langsung ke jalan atau melalui media. Tahun depan kita akan gandeng mahasiswa untuk memandu wajib pajak terkait tata cara pengisian atau melaporkan ISPT elektronik,” tuturnya. (Erik/Tampan) Dari Hal 1

Ramik Ragom serta dapat dijadikan cindera mata untuk tamu daerah yang berkunjung di kabupaten ini.

“Dari ratusan anggota komunitas bonsai kelapa yang sudah terinventarisasi. kita menargetkan 200 hingga 300 bonsai yang akan berpartisipasi dalam pameran,”ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskannya, penggiat bonsai kelapa memanfaatkan kelapa untuk membuat tanaman hias yaitu bonsai kelapa yang dapat mempercantik rumah maupun taman. Pohon kelapa dipilih karena kelapa adalah pohon yang mudah tumbuh di mana saja dan mudah dibudidayakan. (Ant)

Napi Terorisme di Nusakambangan Meninggal Jawa Tengah (Kupas Tuntas) SEORANG napi kasus terorisme yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap akibat sakit.

"Napi atas nama Wawan Prasetyawan meninggal dunia tadi malam dan jenazahnya telah dipulangkan ke kampung halamannya di Klaten," kata Kepala Kepolisian Resor Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Djoko Julianto di Cilacap, Senin (17/12).

Pihaknya membantu pengamanan saat api tersebut dibawa dari Lapas Kelas 1 Batu hingga mendapat perawatan di RSUD Cilacap.

Saat dihubungi dari Cilacap, Kepala Lapas Kelas 1 Batu Hendra Eka Putra mengatakan, napi kasus terorisme atas nama Wawan Prasetyawan alias Abu Umar

“

Pada hari Sabtu (15/12), dia mengeluh sakit demam sehingga kami kasih obat. Kemudian pada Minggu (16/12) pagi, mengeluh sakit lambung sehingga kami bawa ke RSUD Cilacap namun pada malam harinya meninggal dunia” meninggal dunia pada Minggu (16/12) malam karena sakit jantung.

"Pada hari Sabtu (15/12), dia mengeluh sakit demam sehingga kami kasih obat.

Kemudian pada Minggu (16/ 12) pagi, mengeluh sakit lambung sehingga kami bawa ke RSUD Cilacap namun pada malam harinya meninggal dunia," katanya.

Jenazah Wawan langsung dibawa keluarganya pada Senin (17/12) dini hari untuk dimakamkan di Klaten.

Menurut dia, Wawan merupakan napi kasus terorisme yang divonis enam tahun penjara dan baru dija-

Sekali ...

Sontak, berbagai tanggapan pro dan kontra pun ramai muncul dari dua kubu (oposisi dan petahana) di layar televisi maupun media cetak dan media sosial (Medsos). Kedua kubu pun saling memberikan klarifikasi terkait kasus pengrusakan itu.

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya bukan kasus pengrusakan baliho dan spanduk milik SBY itu yang hanya semata-mata perlu dicermati. Jika lebih jeli, harus diakui sosok SBY lah yang masih memiliki kharisma begitu kuat di tengah-tengah masyarakat. SBY mampu menjadi pusat perhatian setiap kali muncul di lapangan.

Dari Hal 1

Jika selama ini lebih banyak diam, saat SBY mulai turun gunung tentu ada tujuan khusus yang akan dicapai. Baik apakah untuk meningkatkan elektabilitas partainya ataukah ingin mendorong popularitas pasangan capres-cawapres PrabowoSandiaga Uno yang telah didukungnya atau bahkan kedua-duanya.

Kubu petahana mesti memberikan perhatian khusus sekaligus menyusun strategi khusus dengan kemunculan SBY tersebut. Paling tidak, kubu petahana (Jokowi-Ma’ruf Amin) tidak boleh menganggap enteng kehadiran SBY di lapangan.

Jika nantinya SBY benar-

Lampung ... yaitu aspek geografis, sumber daya alam, demografi, politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan nasional.

Terkait dengan ketahanan nasional yang menduduki peringkat kedua, menurut Bayana, berarti Provinsi Lampung berhasil menjaga hal terpenting demi ketahanan nasional. Sistem-sistem pertahanan negara dengan lembaga-lembaga keamanan masyarakat, dan TNI ber-

benar berkampanye untuk pasangan Prabowo-Sandiaga, peluang untuk meningkatkan elektabilatas kubu oposisi terbuka lebar. SBY masih punya peluang besar untuk menarik simpatik masyarakat.

Tidak berlebihan, jika kemudian Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni Erick Thohir pun secara tegas menyatakan akan mengubah strategi dari sebelumnya bertahan beralih ke posisi menyerang (dalam arti yang positif). Ini menjadi indikasi jika kemunculan SBY harus mulai diantisipasi jika Jokowi masih ingin melanjutkan kepemimpinan ke dua periode. (**) Dari Hal 1

tugas untuk menjaga negara dari ancaraman-ancaman militer dari luar, maupun menjaga ketertiban hukum.

Sehingga ketahanan nasional Indonesia dapat terjaga seutuhnya secara luar dan dalam. Hal ini juga melibatkan penduduk atau masyarakat untuk wajib ikut serta dalam menjaga ketahanan negara republik Indonesia.

Sementara Gubernur Lampung M Ridho Ficardo berharap, dengan prestasi ini Lam-

Mahkamah ... karena dianggap melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Rifa'i dicoret dari DPT oleh KPU Provinsi Lampung karena melakukan pelanggaran administrasi terkait statusnya yang masih berprofesi ASN sebagai direktur utama PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Komisioner KPU Lampung Divisi Teknis, Ahmad Faudzan mengungkapkan, sesuai Keputusan MA Nomor: 9 P/ PAP/2018 tertanggal 10 Desember 2018 itu, maka KPU Lampung segera membuat keputusan menyesuaikan putusan MA dan memasukan kembali nama Rifai dalam Daftar Calon Tetap (DCT) "Untuk pleno sendiri sudah kami lakukan, hanya SK berproses. KPU berkoordinasi dengan pusat untuk merubah SK terakhir. Kami akan melakukan teknis di silon, karena sebelumnya namanya sudah dicoret. Karena yang bisa membuka silon hanya KPU RI, tetapi kemarin kabag dan kasubag teknis sudah koordinasi ke Jakarta," jelasnya, Senin (17/12).

Faudzan menerangkan, selama ini KPU sudah bekerja sesuai aturan dan prosedur yang berdasarkan UU dan PKPU. Karena, KPU hanya menjalankan putusan saja.

lani selama satu tahun.

Selama menjalani hukuman di Lapas Batu yang menerapkan sistem satu orang dalam satu sel, kata dia, Wawan tidak terlihat adanya tanda-tanda menderita penyakit lain.

Informasi yang dihimpun, Wawan Prasetyawan alias Abu Umar ditangkap Densus 88 karena terlibat dalam rencana bom bunuh diri di lingkungan Istana Kepresidenan.

Wawan yang merupakan anggota jaringan Bahrun Naim diketahui menyimpan bahan peledak dan komponen pembuat bom panci di Bekasi. (Ant)

pung dapat lebih fokus menghadapi perkembangan pembangunan ke depan. Sebab 8 aspek dalam asta gatra ini tak terlepas dari upaya mengatasi kemunduran mentalitas bangsa.

“Saat ini, Provinsi Lampung dituntut mampu mengantisipasi lunturnya jiwa patriotisme, selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sehingga tidak terjadi perpecahan dan menimbulkan banyak dampak negatif,” kata Ridho. (Erik) Dari Hal 1

Begitu juga ketika memasukan kembali nama calon berdasarkan putusan MA sebagai dasar.

"Kalau soal putusan MA sendiri kami sudah hadir, dalam hal ini Tio Divisi Hukum dan langsung berkoordinasi dengan KPU RI. Hasil pleno dikirim ke Jakarta dan akan langsung memasukan lagi, atas dasar keputusan kami terakhir yang sudah dihilangkan. Maka nantinya akan langsung kembali dimasukan ke silon lagi nama Pak Rifai," tandasnya.

Sementara Kuasa Hukum Rifa'I, Sidik Effendi menegaskan, akan mengajukan gugatan atas Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung ke DKPP karena dianggap bekerja tidak profesional sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Sidik menilai, statement ketua KPU provinsi di hari yang sama setelah putusan sidang Bawaslu langsung pleno dan menyatakan mencoret Rifa’i dalam DCT sebagi caleg, sangat terburu-buru.

Menurutnya, seharusnya KPU menunggu waktu 3 hari apakah yang bersangkutan akan mengajukan koreksi ke Bawaslu atau tidak.

"Ini belum 3 hari tapi KPU sudah pleno dan menyatakan mencoret Pak Rifa'i dari DCT sebagai caleg PKS. Sekarang

pertanyaanya kenapa KPU begitu terburu-buru melakukan pleno dan mencoret Pak Rifai, kan kita tidak tahu," ungkapnya.

Sidik juga menerangkan, pihaknya juga akan melaporkan Bawaslu karena dianggap tidak profesional karena mau cuci tangan saja.

Menurutnya, Bawaslu tidak memperhatikan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 dalam mengambil keputusan. Bawaslu dinilai telah melanggar asas penyelenggaran pemilu yang professional dan berkepastian hukum sesuai UU Pemilu.

Sementara Rifa'i saat dihubungi mengatakan, pihaknya sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada DPW PKS yang mau membantunya dalam menangani kasus ini. Rifai mengatakan, dalam dunia politik tidak ada kata kalah menang, tetapi hanya ada salah dan benar.

"Kalau politik kan persoalannya salah dan benar, dengan ini saya senanglah.

Harapan kita menjadi caleg bisa diteruskan,” ujarnya.

Rifa'i menambahkan, dengan adanya keputusan ini, pihaknya akan melanjutkan untuk berkampanye. "Iya saya lanjutkan untuk kampanye lagi, karena ketika dicoretpun saya masih tetap silatuhrami,” tandasnya. (Sule)

Selasa, 18 Desember 2018

IKLAN PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/ Nasional, b. Resepsi pernikahan, c . Peraya a n Ulang Ta h u n / Khitanan, d. Seminar/Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM.4.

IjazahTerakhir+SlipGaji.5.FotocopyKTP danKK.JlRayaHajumena,No.28Natar, Lamsel(SampingYamaha).07215613282.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

9

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

10

Selasa, 18 Desember 2018

SELEBRITI

Sidang Cerai Melanie Putria dan Angga Digelar Januari 2019

Jessica Mila

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SIDANG cerai perdana vokalis Maliq & D'Essentials, Angga Puradiredja, dan Melanie Putria akan digelar pada awal Januari 2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat, Abdul Hadi.

"Memang betul (Melanie ajukan gugatan cerai), sidang pertama 8 Januari tahun depan," kata Abdul kepada Kompas.com saat dihubungi via telepon, Senin (17/12).

Dia mengatakan, Melanie mendaftarkan gugatan cerainya ke PA Jakarta Barat pada 23 November

2018 lalu melalui kuasa hukumnya, Indah Dewi Yani. Gugatan tersebut sudah terdaftar dengan nomor perkara 3247/Pdt.G/ 2018/PA.JB. Namun, perihal alasan Melanie menggugat cerai Angga, Abdul tak dapat memberikan informasi tersebut. "Alasannya (gugat cerai) saya belum baca (berkasnya), tapi memang benar ada gugatan," ucap Abdul.

Melanie Putria dan Angga Puradiredja melangsungkan pernikahan pada 7 Maret 2010 lalu. Selama delapan tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putra. (Kps)

Dinda Kanya Dewi Kapok Gara-Gara Medsos

Jessica Mila Rayakan Natal Tanpa Kekasih Natal tahun ini bakal cukup berbeda bagi aktris Jessica Mila. Sebab dia kini tidak bisa lagi merayakannya bersama Mischa Chandrawinata setelah hubungan mereka kandas.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - JESSICA mengaku tidak masalah merayakan Natal tanpa pasangan. Meski merasa kehilangan, dia tidak mau sedih berlarut-larut.

"Aku enggak bawa sedih.

Ya ada lah rasa kehilangan pasti ada karena sudah beberapa tahun kan selalu bareng cuma enggak dibawa sedih juga," kata Jessica di kawasan Jakarta

Pusat, baru-baru ini.

Pemain film Mata Batin itu tidak memungkiri hingga saat ini dia merasa kehilangan pascaputus dari Mischa Chandrawinata.

Apalagi di Natal sebelumnya mereka selalu bersama. "Ya pasti enggak sama, kan ada orang yang hilang. Galau? Semoga enggak," ujarnya.

Sementara itu, pada libur

Natal tahun ini, Jessicaingin menikmati di luar Jakarta.

Destinasi yang akan ditujunya bersama keluarga adalah Bali.

"Karena tahun lalu, selama ini selalu di Jakarta, tahun ini penginnya coba di luar kota, kebetulan tanggal 20an aku tuh ada kerjaan juga di sana, jadi ya sekalian aja," tutup cewek 26 tahun tersebut. (Jpnn)

Manggung di Mal, D'Masiv Isyaratkan Rilis Album Baru KUPAS TUNTAS JAKARTA - D'MASIV pada akhir pekan lalu tampil di Main Atrium Aeon Mall BSD City, tepatnya pada Sabtu (15/12) malam. Band asal Jakarta ini menghibur para pengunjung yang tengah berbelanja.

Dengan persiapan yang sudah matang, D'Masiv tampil membawakan 10 lagu populer mereka dari album pertama hingga keenam.

Sebut saja "Cinta Ini Membunuhku", "Jangan Menyerah", "Merindukanmu", dan masih banyak lagi.

"Kami selalu ingin memberikan yang terbaik

untuk para penggemar kami, sehingga kami akan tampil semaksimal mungkin," ujar Rian, vokalis D'Masiv, di atas panggung.

Sebelum manggung, rupanya D'Masiv sudah optimis bahwa mereka bisa membuat para pengunjung mal ikut bernyanyi.

Ditambah lagi kala itu tengah berlangsung

program Late Night Shopping. "Menurut kami, perform kita di stage yang besar dan kecil tidak jauh berbeda karena kita selalu menampilkan performa yang terbaik. Interaksinya, semua penonton selalu bernyanyi bersama dari lagu pertama sampai terakhir," ujar Rian.

Selain tampil mengisi

rangkaian acara akhir tahun dari Aeon Mall BSD City, D'Masiv juga tengah bekerja keras untuk bisa merilis album terbaru tahun depan.

"Pesan dan harapan kami, semoga di tahun 2019 segera merilis album terbaru dan semakin banyak manggungnya di dalam dan luar negeri, dan tentunya terus berkarya pastinya," tandasnya.

Rossa muncul di atas panggung, setelah D'Masiv, menyanyikan beberapa lagu. Rossa dan D'Masiv pun berduet dengan menyanyikan lagu "Pernah Memiliki". (Lp6)

Iqbaal Ramadhan Raih Penghargaan Film Internasional JAKARTA - IQBAAL Ramadhan, mantan personel Coboy Junior yang sekarang merambah ke dunia perfilman Tanah Air, semakin menunjukkan prestasinya.

Kali ini, Iqbaal menunjukkan prestasi di bidang akting dengan meraih penghargaan internasional.

Pemeran film Dilan 1990 (2018) tersebut mendapatkan penghargaan kategori "Variety Asian Star: Up Next Award" dalam 3rd International Film Festival and

Awards Macao (IFFAM) 2018 di Macau. Dalam kategori tersebut, Iqbaal mengalahkan aktris Filipina Anne Curtis, aktris Selandia Baru Xana Tang, aktor China Zheng Kai, dan aktris India Zaira Wasim.

Iqbaal mengunggah foto saat dirinya memegang piala penghargaan tersebut di akun resmi Instagram-nya, @iqbaal.e.

Dari beberapa foto yang diunggah, Iqbaal tampak gagah dengan kemeja putih dibalut jas warna gelap. Dalam

foto pertama yang diunggah, tampak senyum tipis Iqbaal memegang piala di atas karpet merah berlatar belakang acara IFFAM 2018. Tak dipungkiri kebahagiaan terlihat dirasakan Iqbaal atas pencapaian tersebut. Ini terlihat dari caption yang dituliskannya. "little did i expect that i would get this big of an appreciation as an actor. as i said on the stage, this goes to all of you young, talented, and bright filmmakers and film enthusiasts in Indonesia you

know who you are xox. pics by @dindakamil styled by @hagaipakan #iffam2018" Unggahan ini disukai lebih dari 1 juta akun lain dan dibanjiri lebih dari 30.000 komentar.

Dari komentar yang ada, sebagian besar warganet memuji dan mengucapkan selamat atas pencapaian Iqbaal. Acara yang terselenggara pada 8-13 Desember 2018 ini tampak dihadiri aktor dan aktris Indonesia lainnya, seperti Dian Sastro dan Oka Antara. (Kps)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - DINDA Kanya Dewi sempat merambah dunia tarik suara dan menelurkan sebuah single berjudul "Harus Bagaimana" pada 2011.

Single tersebut tercipta setelah Dinda Kanya Dewi memanfaatkan statusnya sebagai selebriti untuk mengepakkan sayap sebagai seorang penyanyi.

Setelah bertahun-tahun berlalu, Dinda Kanya Dewi baru sadar bahwa ia memanfatkan aji mumpung yang menurutnya sangat tidak tepat. Sebab, ia punya suara yang diakuinya masih jauh di bawah standar penyanyi.

"Dulu gue pernah rilis single. Lihat saja di YouTube pasti ada. Karena ternyata suara gue begitulah," ucap Dinda Kanya Dewi ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (17/12).

Sejak saat itu, Dinda Kanya

Dewi tak mau memanfaatkan statusnya sebagai selebriti untuk mewujudkan hal yang tidak ia kuasai. Kini, ia fokus dengan apa yang ia bisa dan tekuni. "Namanya mumpung-mumpung ada tawaran ya jadi, ya udah. Habis itu gue enggak mau lagi memanfaatkan keajimumpungan gue,"kata Dinda Kanya Dewi.

Hal yang membuatnya tak mau memanfaatkan aji mumpung, karena saat ini komentar warganet amat sangat menyakitkan bila tak senang dengan yang selebriti lakukan. Beruntungnya, ia memanfaatkan aji mumpung di saat media sosial belum seramai ini.

"Ada yang nyela (hina) itulah kenapa gue enggak mau nyanyi lagi. Cuma dulu kan masih zaman di Twitter ya, jadi nyelanya enggak begitu kayak sekarang?. Dulu nyelanya masih kalem, sekarang gahar," katanya (Jpnn) Dinda Kanya Dewi

Selasa, 18 Desember 2018

EKONOMI

11

Tidak Menyalurkan Biodiesel

Kementerian ESDM Denda 11 Perusahaan Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah menetapkan sejumlah perusahaan yang akan terkena denda karena tidak bisa maksimal dalam menyalurkan biodiesel. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan ada 11 perusahaan yang terkena sanksi.

Jakarta (Kupas Tuntas) DJOKO menjelaskan 11 perusahaan tersebut terdiri dari dua perusahaan penyalur BBM dan sembilan perusahaan Fame. Djoko menjelaskan pemerintah sudah melayangkan surat teguran kepada 11 perusahaan tersebut pada Jumat (14/12)

lalu. 11 perusahaan tersebut diberikan waktu selama sepakan untuk merespon surat pemerintah.

"Jumat sudah saya teken suratnya, senin ini dikirim harusnya. Ada 11 perusahaan," ujar Djoko di Kementerian ESDM, Senin (17/12).

Djoko menjelaskan nilai total akumulasi denda yang harus dibayarkan 11 perusahaan tersebut sekitar Rp

360 miliar. Djoko menjelaskan, perusahaan tersebut bisa menyajikan data apabila keberatan dengan keputusan pemerintah terkait kelalaian dalam penyaluran biodiesel.

"Ya itu yang mereka tidak deliver, kita kan ada datanya.

Makanya kita kasih waktu sepekan buat mereka kalau misalnya mereka keberatan.

Coba saja sajikan datanya ke kami," ujar Djoksis.

Direktur Bio Energi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Andriah Feby Misna mengatakan, pemerintah pun menargetkan konsumsi campuran biodiesel

(Fatty Acid Methyil Ester/FAME) untuk B20 sebesar 3,9 juta kilo liter (kl) untuk tahun ini.

Sedangkan hingga akhir November kemarin realisasi penyaluran mandatori biodiesel 20% dilaporkan pihak Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) telah mencapai 97 persen. "Penyaluran saya pikir sudah 97 persen, 3 persen di Desember lagi lancar," ujar Feby.

Disatu sisi untuk bisa meningkatkan penyaluran Biodiesel pemerintah memang menyediakan dana insentif untuk bisa menggenjot penggunaan Biodiesel ini.

Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit, Edi Wibowo mengatakan hingga No-

vember 2018, pihaknya telah menyalurkan dana insentif biodiesel dengan total Rp 5,51 triliun dari alokasi anggaran tahun 2018 Rp 7 triliun. Angka ini hampir mencapai target penyaluran dana insentif B20 di 2018 sebesar Rp 5,57 triliun.

Edi mengatakan dalam empat bulan terakhir terjadi penurunan jumlah insentif biodiesel yang disalurkan.

Hal ini dipicu sejumlah faktor, seperti turunnya Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel.

"Tahun 2018 rata-rata insentif BPDB Kelapa Sawit untuk B20 menurun dari sebelumnya. Tahun ini Rp 2.074 per liter, tahun sebelumnya Rp 4.075 per liter. Pada empat bulan terakhir insentif kita

menurun karena ada kenaikan bahan bakar solar, ada sedikit penurunan hip biodiselnya," kata Edi Sementara untuk penyaluran B20, pihaknya menargetkan 3,3 hingga 3,4 juta KL B20 dapat tersalur hingga akhir 2018. Sementara untuk tahun 2019 pihaknya menargetkan penyaluran 6,2 juta KL B20.

"Tahun 2019 dengan adanya penurunan insentif tadi, targetnya kita harapkan meningkat penyalurannya menjadi 6,2 juta KL, dibanding 2018 yang 3,2 juta KL. Jadi ada peningkatan hampir 2 kali lipat. Anggaran yang kita alokasikan Rp 7 triliun rupiah," tuturnya. (Rpk)

Pemerintah Siapkan Kebijakan Pengganti Cukai Rokok

SERAHKAN BANTUAN - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama dengan PT Bukit Asam Tbk berbagi kebahagiaan Natal kepada 500 anak yatim dari 15 panti asuhan di Provinsi Riau, Sabtu (15/12).

Foto: Ist

Pertamina Belum Turunkan Harga BBM Jakarta (Kupas Tuntas) DIREKTUR Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menyatakan seluruh Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), kecuali PT Pertamina (Persero), sudah menurunkan harga jual BBM nonsubsidi. Terakhir, menurut Djoko, pada 13 Desember kemarin Shell sudah menurunkan harga jual BBM nonsubsidi.

"Shell sudah, semua sudah. Tinggal Pertamina aja, tanya Bu Nicke (Dirut Pertamina Nicke Widyawati, red)

deh," ujar Djoko di Kementerian ESDM, Senin (17/12).

Mengenai ini, Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahrial mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kapan akan menurunkan harga BBM nonsubsidi meski tren harga minyak dunia sedang turun akhir-akhir ini. Ia menjelaskan Pertamina perlu banyak melakukan evaluasi dan melihat pergerakan harga minyak mentah dunia sebelum menentukan penurunan harga.

Syahrial menjelaskan, apalagi acuan harga di upstream kata Syahrial tidak serta merta mempengaruhi harga di downstream. "Perlu dipahami

juga, harga di downstream itu gak otomatis harga di upstream bergerak. Kan kita basisnya MOPS. Bukan acuan WTI atau Brent," ujar Syahrial, Senin (17/12).

Syahrial menjelaskan pergerakan harga juga perlu dilihat dalam jangka waktu tertentu. Ia menjelaskan, Pertamina perlu mengevaluasi pergerakan harga tidak dalam jangka waktu sebulan dua bulan.

"Kan ada time lapsenya. ini lagi kita review. Tiba tiba naik lagi gimana. Ini kan kebijakan kita bagaimana menyikapi fluktuasi ini. ini perlu kajian kajian.

Bulan depan bergerak gak,"

ujar Syahrial.

Apalagi, kata Syahrial minyak yang saat ini dimiliki oleh Pertamina bukan minyak dengan harga acuan hari ini.

Stok yang dimiliki Pertamina merupakan minyak yang dibeli dengan acuan harga kontrak jual beli lama.

"Ya kan crude kita kan harga lama. Stok kita itu harga crude bulan lalu. Dilihat saja," ujar Syahrial.

Namun, memang tak ditampik oleh Syahrial bahwa pemerintah meminta Pertamina untuk bisa menurunkan harga BBM non Subsidinya.

"Ya kalau harganya begini terus ya nanti kita sesuaikan," ujar Syahrial. (Rpk)

Kementan akan Tutup Keran Impor Bawang Putih Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) telah menetapkan roadmap menuju lumbung pangan dunia 2045 yang meliputi target swasembada sebelas komoditas strategis nasional. Bawang putih yang ada di dalamnya turut digenjot produksinya, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan impor.

Untuk mengejar target swasembada bawang putih pada 2021, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menerbitkan Permentan No. 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Permentan ini memuat klausul importir bawang putih wajib melakukan tanam di dalam negeri paling sedikit 5% dari total impor yang diajukan. Lokasi tanam diutamakan di wilayah baru, hal ini dilakukan agar produksi dalam negeri terus meningkat.

"Kami masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan target swasembada bawang putih di 2021 dan kentang industri 2020, serta mengembangkan tanaman obat-obatan ekspor," kata Direktur Jenderal Hortikul-

tura Kementan, Suwandi dalam keterangan tertulis, Senin (17/12/2018).

Suwandi menjelaskan untuk bawang putih di tahun ini ditargetkan bisa tanam sekitar 10,6 ribu hektare. Seluruh hasilnya akan dijadikan benih untuk musim tanam 2019 yaitu seluas 40 ribu hektare.

"Tahun 2020 kami akan tanam besar-besaran bawang putih hingga puncaknya 2021 nanti kita akan tutup kran impor secara signifikan," tambahnya.

Menurutnya salah satu sentra bawang putih, yakni Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi contoh bahwa regulasi yang diterapkan oleh Kementan mampu membuat sentra-sentra baru penghasil bawang putih dan mendorong produksi nasional.

Lebih lanjut Suwandi juga mengatakan pada sekitaran Maret 2018 ratusan hektare kawasan di lereng Gunung Ijen mampu panen bawang putih yang sebelumnya hanya hamparan yang tidak produktif.

Selain Banyuwangi, lanjut Suwandi, Kementan juga sudah melakukan pemetaan dan menyiapkan daerahdaerah yang cocok untuk pengembangan bawang putih di Indonesia. Di Pulau Sumatera meliputi Kabupa-

ten Aceh Tengah, Benermeriah, Aceh Tenggara, Karo, Tapanuli Utara, Kerinci, Solok, Tanah Datar, Muara Enim, OKU Selatan, Pagaralam, dan Lampung Barat.

Di Pulau Jawa daerah yang disiapkan meliputi Kabupaten Bandung, Garut, Tegal, Majalengka, Magelang, Temanggug, Wonogiri, Banjarnegara, Magetan, Karanganyar, Mojokerto, Malang dan Batu. Untuk Pulau Sulawesi meliputi Minahasa Selatan, Bolmong, Sigi, Parimo, Poso, Banggai, Gowa, Sinjai, Enrekang dan Tator.

Selanjutnya untuk Nusa Tenggara meliputi Tabanan, Bangli, Buleleng, Karangasem, Lombok Timur, Bima, Belu, TTS, TTU, Kupang dan Ende.

Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua meliputi Pulau Buru, Maluku Tengah, Raja Ampat, Manokwari, Lanijay, Jayawijaya, dan Paniai.

"Wilayah-wilayah tersebut di atas ditargetkan menjadi sentra-sentra baru penghasil bawang putih dengan pertimbangan agroklimat yang mendukung pertanaman komoditas tersebut.

Selain itu, upaya-upaya mempercepat swasembada bawang putih tidak hanya dilakukan di hulu tetapi juga

di hilir," beber Suwandi.

Patut diketahui, tegas Suwandi, pemerintah juga telah mengantisipasi dampak program swasembada terhadap harga jual ke konsumen.

Penangkar dan pelaku usaha bawang putih diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi sehingga harga jual masih sesuai dengan daya beli konsumen.

"Selain itu, Kementan bersama Satgas Pangan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi dan distribusi serta pemasarannya agar tidak terjadi kecurangan," tegasnya.

Sementara itu untuk komoditas kentang Suwandi mengatakan Kementan telah menyiapkan dua skema sesuai jenis kentangnya. Dua jenis kentang yang dimaksud adalah kentang jenis granula dan kentang industri.

"Untuk kentang konsumsi jenis granula kita sudah swasembada 2018 ini. Untuk kentang industri, jenis kentang atlatik, salah satu produsen olahan makanan berbasis kentang terbesar di Indonesia telah menyatakan siap swasembada 2019. Sementara pasokan ke industri lainnya akan selesai di 2020," pungkasnya. (Rpk)

JAKARTA - PEMERINTAH telah memutuskan, tarif cukai Hasil Tembakau (HT) atau rokok tidak naik pada tahun depan. Dengan begitu, sudah enam kali tarif itu tidak dinaikkan. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto menyebutkan, ini keenam kalinya pemerintah tidak naikkan tarif cukai HT. Pertama kali pada 2001, lalu 2003, 2004, 2008, 2014, serta 2018.

Kerumitan industri HT membuat pemerintah tidak menaikkan cukai HT. "Maka kita akan membuat kebijakan paling tepat," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin, (17/12).

Dirinya menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan berbagai hal dalam menentukan kebijakan. Di antaranya potensi penerimaan negara dari industri HT. "Apalagi industri HT membuka banyak lapangan pekerjaan. Ada sekitar enam juta pekerja di industri HT, itu jumlah banyak yang harus kita pikirkan," kata Nirwala.

Maka pemerintah bersama stakeholder lainnya, kata dia, perlu duduk bersama untuk membuat peta kebijakan atau roadmap. "Jadi bagaimana cari solusi masing-masing sektor," tambahnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data Nielsen serta EY pada 2015, kontribusi industri tembakau terhadap fiskal sangar besar yakni mencapai 61,4 persen. Kemudian kontribusi terbesar kedua dari industri jasa keuangan sebanyak 26,2 persen, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 9,5 persen, dan dari real estate sebesar 4,7 persen. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 18 DESEMBER 2018

Kapolsek Bakal Tindak Tegas Pelanggar Pemilu Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tulangbaw ang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat koordinasi (rakor) pengawasan Pemilu partisipatif dengan masyarakat, di Aula Balai Tiyuh Karta Raharja, Senin (17/12).

Hadir dalam acara tersebut, Komisioner Bawaslu Tubaba, Sukirman Hadi dan Holdin Hasan, Kepala Sekretariat Bawaslu setempat, Sutikno, Kapolsek Tumijajar Dulhapid, Sekcamat Tulangbawang Udik Asroni serta para Kepala Tiyuh se-kecamatan Tulangbawang Udik, beserta badan perwakilan tiyuh (BPT) masing-masing tiyuh.

Kadarsyah, Komisiner Pengawas Pemilu Kecamatan Tulangbawang Udik, mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka pengawasan pemilihan umum bersama stakeholder dan masyarakat pada tahapan pemilihan umum tahun 2019 dalam rangka menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019.

"Acara ini bertujuan membangun pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat terhadap proses pengawasan pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang, dengan harapan pemilu bisa berjalan berkualitas dan berintegritas,"ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek

"Sebagai panitia pelaksana pemilu agar tidak telibat dalam kampanye yang melanggar hukum, jangan main-main di medsos dan bijak menggunakan medsos, apalagi menjelang pelaksanaan pemilu yang akan datang" Tumijajar AKP Dulhapid yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan pesan kamtibmas, mengajak semua panitia pelaksanaan pemilu agar berkerja sesuai dengan SOP. Dengan harapan tidak terlibat masalah dalam pemilihan umum yang terlaksana kedepannya. "Sebagai panitia pelaksana pemilu agar tidak telibat dalam kampanye yang melanggar hukum, ja ngan main-main di medsos dan bijak menggunakan medsos, apalagi menjelang pelaksanaan pemilu yang akan datang," ujarnya.

Kapolsek mengimbau kepada masyarakat di wilayahnya agar tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu akan datang, jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu pihaknya akan tegas menindak pelaku tindak pidana tersebut. (LP)

Foto : Sule/Kupas Tuntas

BERI KLARIFIKASI - CALEG dari partai PAN, Erwansyah (kiri), sedang memberikan klarfikiasi terkait dugaan politik uang, dihadapan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah (kanan), di kantor Bawasslu setempat, Senin (17/12).

Erwansyah Anggap Pembagian Uang Hanya Spontanitas Erwansyah, terlapor yang diduga melakukan politik uang di salah satu arisan pada Sabtu (1/12) lalu, memenuhi panggilan Bawaslu Bandar Lampung Lampung untuk dimintai keterangan, Senin (17/12).

Bandar Lampung (Kupas Tunta) CALON anggota legislatif (caleg) DPRD Bandar Lampung dapil Panjang dari partai PAN ini, mengakui bahwa kehadirannya di salah satu kediaman saudaranya tidak ada maksud berkampanye hingga politik uang. Sebab, menurut dia, berbagi rezeki adalah hal yang biasa dila-

kukannya.

“Itu normatif, saya biasa kasih hadiah kalau berbagi rezeki kan apa salahnya.

Kebetulan saya punya uang Rp100 ribu. Akhirnya saya maju dan mengajukan pertanyaan soal 5 surat suara. 1 presiden, 1 DPD, dan 3 DPR dan saya mempersilahkan peserta arisan menjawabnya,” ujar Erwansyah usai menggelar klarifikasinya.

Ia menegaskan, tidak ada niatan sedikitpun untuk melakukan politik uang. Pemberian tersebut dilakukan secara spontanitas, karena kehadirannya ke sepupunya tersebut sponanitas juga.

"Saya hadir juga spontanitas, saya pikir saya mampir mau ada acara syukuran rumah karena itu rumah baru, tetapi ternyata di dalam rumah itu sedang ada arisan.

Nah spontanitaslah saya

ngobrol dengan mereka, gak salahkan kita saling berbagi, niat saya hanya untuk berbagi, dan saya juga tidak mau memaksa mereka memilih saya, dan itu juga bukan kampanye, karena kalau kampanye pasti harus ada persiapan sesuai peraturan," kata dia.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrwansah, mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi, pihaknya akan mengundang beberapa saksi yang melihat kejadian pada saat arisan tersebut. Itu sangat diperlukan untuk memperdalam data terkait yang bersangkutan terkait dugaan politik uang. ”Setelah itu, kami akan bahas bersama Sentra Gakkumdu untuk pidana pemilunya. Kalau terbukti ini merupakan pidana pemilu, maka

tentu pasti ada pelanggaran administrasinya, karena itu sudah otomatis, apabila masuk pelanggaran pidana pemlku, secara otomatis masuk juga dalam pelanggaran administrasi, tetapi untuk pidana pemilu kita bahas dengan Gakkumdu,"jelasnya.

Candra menerangkan, dari hasil beberapa klarifikasi, yang bersangkutan memang memberikan uang, tetapi hanya bersifat spontanitas, dalam artian tidak direncanakan.

"Iya, jadi hasil dari beberapa klarifikasi, yang bersangkutan membagikan uang karena faktor permohonan dan juga spontanitas. Karena ada permintaan dari warga yang mengikut arisan tersebut, tapi karena dikantongnya hanya ada Rp100 ribu, maka dibagi dua lah dengan dua orang itu,” tandasnya. (Sule)

Bawaslu Pringsewu Gandeng Pers Awasi Pemilu 2019 Pringsewu (Kupas Tuntas) BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, di Balai Pertemuan Pekon Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran Utara, Senin (17/12).

Sosialisasi yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas tersebut menghadirkan nara sumber dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pringsewu.

"Peran Pers sangat penting dalam pemilu serentak 2019," kata Ketua Bawaslu Pringsewu, Azis Amriwan.

Menurut Azis, prioritas penting Bawaslu sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu mengutamakan strategi pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran dari pada melakukan penindakan itu sendiri.

"Peran Pers sangat sentral dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu," ungkapnya.

Dikatakan Azis, dalam UndangUU No.7 Tahun 2017

SOSIALISASI BAWASLU Kabupaten Pringsewu melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pileg) dan Pilpres 2019, di Balai Pertemuan Pekon Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran Utara, Senin (17/12).

Foto : Manalu/ Kupas Tuntas

tentang Pemilu, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kepala desa, aparat desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD), dilarang memihak atau menguntungkan salah satu calon dalam pilkada. Jika ada yang terbukti melanggar, tegas Azis, maka akan ada sanksi.

"Ini merupakan aturan baru yang ditekankan bukan hanya kepada kepala desa, tapi termasuk bawahannya," tegasnya.

Sementara Divisi Pengawasan Bawaslu setempat, Fajar Fakhlevi, mengatakan, Pemilu adalah ujian independensi dan kredibilitas media maupun jurnalis dalam menerapkan jurnalisme

politiknya.

Dia berharap media dan jurnalis mampu menjadi kekuatan kontrol untuk pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Pringsewu. “Selain informasi yang bersifat pencegahan, harapan kami (Bawaslu), jurnalis ataupun media juga dapat memberikan informasi jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi," harapnya.

Ketua PWI Pringsewu, Budi Karyadi, mengapreasi Bawaslu yang melibatkan Pers dalam Sosialisasi Pemilu Serentak 2019. Sebab menurut Budi, sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 fungsi Pers ada 4 diantaranya, menginformasikan, mendidik, menghibur dan pengawasan (so-

sial kontrol).

"Kontrol sosial sangat melekat bagi seorang wartawan, apa bila terjadi pelanggaran pemilu silahkan diberitakan," kata Budi.

Kendati demikian, imbuh Budi, seorang wartawan juga harus tetap patuh kepada Kode Etik Jurnalis terutama pasal 1 dimana seorang wartawan Indonesia harus bersikap independen menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

"Artinya media juga harus memberikan ruang yang sama kepada semua calon terkait dalam pemberitaan pemilu dan pileg 2019," pungkas Budi. (Manalu)