Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 21 Maret 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 21 MARET 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Polda Awasi Toko Bahan Kimia ď Ž Penjual Diminta Data Identitas Pembeli Mabes Polri memerintahkan jajaran Polda untuk memantau toko bahan kimia di seluruh Indonesia.

Polisi meminta penjual bahan kimia mendata identitas setiap pembeli.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) INSTRUKSI Mabes Polri ini menindaklanjuti penemuan 300 Kilogram bahan peledak di rumah terduga teroris Husain alias Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Mabes Polri menginstruksikan seluruh Polda untuk berkoordinasi dengan toko yang menjual bahan kimia secara bebas, agar mendata identitas setiap pembeli.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, pendataan pembeli untuk meminimalisir para pelaku tindak pidana terorisme

yang akan membeli bahan kimia untuk digunakan merakit bom.

Menurut Dedi, seluruh Polda harus mendapatkan informasi siapa saja yang membeli bahan kimia berbahaya dan berpotensi digunakan membuat bom rakitan.

"Jadi Polri perlu mendapatkan informasi siapa saja yang beli bahan kimia itu dari toko-toko kimia yang ada, karena kita harus melakukan pencegahan agar bahan kimia itu tidak disalahgunakan untuk membuat bom," jelasnya, kemarin.

Dedi menjelaskan, seluruh toko kimia sudah dikirimkan surat edaran kepolisian ihwal pendataan pembeli bahan kimia. Menurut Dedi, pembeli bahan kimia tidak hanya dikhawatirkan menyalahgunakan bahan tersebut untuk membuat bom, tetapi juga bisa merusak lingkungan hidup.

"Jadi bahan kimia ini tidak hanya berbahaya dan dikhawatirkan untuk merakit bom saja, tetapi ini juga terkait dengan masalah lingkungan hidup," katanya.

Sementara itu, Waka Polda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti perintah Mabes Polri tersebut.

Dikatakan, aparat Polda Lampung sejauh ini tidak menemukan adanya penjualan bahan kimia yang mencurigakan. "Hasilnya sampai saat ini nihil. Tidak ada yang menjual bahan kimia secara berlebihan," ujarnya, Rabu (20/3).

Walau demikian, dia menegaskan, Polda Lampung tidak serta merta merasa berada di titik aman. Ia menegaskan, jajarannya akan tetap melakukan pemantauan sebagaimana perintah dari Mabes Polri.

"Sesuai surat edaran, pasti kita lakukan. Tidak mungkin tidak ditindaklanjuti," terangnya. Ia melanjutkan, pemantauan terhadap bahan kimia >> Baca

Polda Hal 9

ď Ž Kasus Suap Proyek di Pemkab Lamteng

Pileg 2019

KPK Periksa Anggota DPRD Muhammad Ghofur Kampanye Rapat Umum Berlangsung 2 Hari Sekali Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

GUNA mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPRD Kabupaten Lamteng dari Fraksi PKS Muhammad Ghofur.

"Dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lamteng Tahun Anggaran

2018, penyidik hari ini memeriksa anggota DPRD Lamteng dari Fraksi PKS Muhammad Ghofur sebagai saksi untuk tersangka Mustafa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/3).

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Mustafa, yaitu Sekretaris Dinas Bina Marga Lamteng Rifki, PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamteng Tarmizi, dan Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan

Lamteng Indra Erlangga.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami terkait dengan dugaan aliran dana kepada tersangka Mustafa untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemkab Lamteng.

Pada Selasa (19/3), penyidik KPK juga sudah memanggil Ketua Partai Nasdem Terbanggi Besar Rijani Andi Wijaya untuk diperiksa. "Yang bersangkutan (Andi Wijaya) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa, Bupati Lampung Tengah)," kata

Febri Diansyah.

Selain itu, KPK pun memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Antara lain, ASN Dinas Bina Marga A Ferizal dan Aan Riyanto, serta ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riki.

Diketahui, pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap proyek di Pemkab Lamteng. >> Baca

BANDAR LAMPUNG - TAHAPAN kampanye rapat umum Pemilu 2019 akan dimulai pada 24 Maret 2019 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah menyiapkan zonasi dan jadwal untuk peserta pemilu, yang akan melakukan kampanye rapat umum.

Komisioner KPU Lampung Divisi Parmas dan Sosialisasi Antoniyus mengatakan, secara nasional, penempatan zona kampanye rapat umum terbagi

KPK Hal 9

>> Baca

Kampanye Hal 9

PT Pertamina Dirikan SPBU Modular di JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PT Pertamina mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modular, untuk melayani penguna Jalan Tol Trans Sumatera ( JTTS) ( JTTS) ruas BakauheniTerbanggi Besar.

"SPBU Modular kami siapkan untuk mengakomodir pelanggan

kami yang melewati ruas tol Bakauheni–Terbanggi Besar. Secara kapasitas dan fasilitas memang tidak selengkap SPBU reguler, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan energi pengendara," jelas Region Manager Communication dan CSR PT Pertamina Sumbagsel Rifky Rakhman Yusuf, Rabu (20/3).

Rifky mengatakan, sebagai pintu masuk ke Pulau Sumatera, JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar

sudah menjadi pilihan masyarakat dari Pulau Jawa untuk menuju Bandar Lampung dan kota lainnya.

Karena itu, lanjut dia, dengan tidak ingin mengurangi kenyamanan pelanggannya, Pt Pertamina juga sudah menyiapkan SPBU Modular sebagai sarana pengisian BBM sampai pembangunan SPBU di rest area nanti sudah terlaksana. >> Baca

PT Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Awasi Bahan Kimia MABES Polri menginstruksikan kepada seluruh Polda untuk mengawasi semua toko yang menjual bahan kimia di wilayah hukumnya masing-masing. Jajaran Polda pun diminta untuk mendata identitas pihak-pihak yang membeli bahan kimia. Ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para Zainal Hidayat, SH pelaku terorisme dalam mendapatkan bahan baku yang bisa dibuat bahan peledak atau bom.

Kejadian aksi terorisme Husain alias Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara, yang bisa membuat bahan peledak hingga seberat 300 Kilogram sangat mengagetkan. Beruntung, bahan peledak itu bisa cepat diamankan, sebelum sempat untuk membuat teror.

Meskipun, sebagian bom berhasil diledakkan oleh istri pelaku untuk melakukan aksi bunuh diri. Ledakan bom bunuh diri juga ikut berdampak pada rusaknya sejumlah rumah di sekitarnya. Ini menjadi indikator jika bom yang diledakkan masuk kategori high explosive.

Bahkan, polisi setempat juga harus mencari lokasi perbukitan untuk menghancurkan sisa-sisa bom milik Abu Hamzah yang jumlahnya cukup besar. Dari kejadian inilah, >> Baca

Awasi Hal 9

Habiskan SPJ, Pemda Hobi Bolak-balik ke Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan surat teguran kepada pemerintah daerah yang anggotanya sering datang ke kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

Jakarta (Kupas Tuntas) PADAHAL hal itu tidak perlu dilakukan, sebab Kemenkeu sudah membuat aplikasi untuk menampung aspirasi atau usulan dari daerah.

"Sekarang saya sudah membuat surat kepada beberapa pemerintah daerah yang anggotanya wira wiri saja ke Jakarta," ujar Sri Mulyani usai acara rapat koordinasi na -

sional camat di Hotel Ciputra Jakarta, Rabu (20/3).

Perjalanan ke Jakarta, menurut Sri Mulyani, dilakukan agar surat perintah jalan atau SPJ habis. "Itu SPJ-nya habis untuk wira wiri saja.

Saya sudah menyampaikan ada daerah yang pokoknya pura-pura pergi ke Kemenkeu, padahal tidak ada urusan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, sudah melayangkan surat ke pemerintah daerah yang frekuensi berkunjung ke daerah lain tinggi sekali, tanpa ada alasan jelas.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyatakan pemerintah akan mengkaji alokasi dana untuk kecamatan, sebagai upaya menciptakan keseimbangan pembangunan. Saat ini, pemerintah sudah menyediakan dana untuk desa dan kelurahan dalam ang-

Foto: Ist

RAKORNAS CAMAT - MENKEU Sri Mulyani bersama Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri acara rapat koordinasi nasional camat di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3).

garan pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya.

"Ini kan sama, desa, lurah (sudah ada alokasi da nanya), kok camat tidak dikasih. Nah, nanti kami pikirkan saja dalam bentuk dana alokasi umum (DAU)," kata

Sri Mulyani setelah mendengar keluhan para camat saat Rapat Koordinasi Nasional Camat di Jakarta.

Ia mengatakan, Kemenkeu akan duduk bersama dengan Kementerian Dalam >> Baca

Habiskan Hal 9

2

Kamis, 21 Maret 2019

BANDAR LAMPUNG

Penerapan SIPPKD Masih Terkendala Pj Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa menampung setiap hasil reses anggota DPRD lewat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) NAMUN penginputan usulan anggota DPRD pada sistem e-planning dan e-budgeting saat ini masih terkendala dalam sistem Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD).

“Karena penerapan aplikasi ini (SIPPKD) baru awal, sehingga kita sedikit terkendala bagaimana menginput usulan anggota dewan tersebut peda aplikasi itu," ujar Hamartoni di Gedung Pausiban, Rabu (20/3).

Kendati demikian ia berharap di tahun berikutnya tak ada

lagi laporan hasil reses anggota dewan yang tidak terakomodir dalam penerapan RKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari merasa optimis Pemprov Lampung bisa memperbaiki aplikasi itu dan berkoordinasi dengan Bappeda. Ririn berharap program e-planing, e-budgeting, dan e-reses bisa terlaksana tanpa kendala. Sehingga bisa masuk dalam perencanaan Pemprov Lampung melalui RKPD tahun 2020.

“Kita harapkan hasil reses kita bisa terakomodir, karena DPRD memenuhi janji kepada masyarakatnya. Kita sudah menunjukkan kepada masya-

rakat bahwa e-reses kita sudah masuk ke Bappeda. Tetapi ternyata di dalam APBD 2019 kemarin ada yang tidak masuk. Itu kan seolah-olah kami tidak berjuang agar itu bisa dilaksanakan," ujar Ririn.

“Tapi ternyata itu ada sedikit kendala sistem, jadi bukan faktor disengaja, dan ini sudah ada itikad baik bersama untuk memperbaiki pada staf yang mendampingi anggota DPRD maupun anggota DPRD yang turun ke masyarakat," tambahnya.

Lewat forum gabungan OPD ini, ia meyakini Bappeda akan memberikan masukan kepada Pemprov Lampung tentang program-program yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Januari kemarin kita sudah reses dan itu akan dijadikan sebagai pokok pikiran untuk pemerintah daerah," katanya. (Erik)

BKKBN Lampung Diminta Tingkatkan Program KKBPK Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ASISTEN II Provinsi Lampung, Taufik Hidayat meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung meningkatkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Menurut Taufik, Program KKBPK merupakan program "hulu" yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program lain. Seperti penyediaan pangan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan sebagainya.

Karena jika jumlah penduduk terus membengkak, akan membuat biaya kesehatan juga meningkat. Begitu juga dengan biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya. Untuk itu, Taufik berharap adanya kesungguhan dan kerja keras seluruh satuan kerja untuk dapat menempatkan Program KKBKPK sebagai salah satu program prioritas. Guna mewujudkan masyarakat Lampung yang sehat dan sejahtera.

“Kerjasama semua pihak dan seluruh jajaran pengelola dan pelaksana serta mitra kerja merupakan sebuah keharusan untuk mensukseskan kependudukan, KB dan pembangunan

dalam program keluarga," jelas Taufik, saat rapat kerja daerah BKKBN tahun 2019, di Hotel Emersia, Rabu (20/3).

Kepala BKKBN Lampung Uliantina Meiti mengungkapkan, dalam upaya pencapaian sasaran strategis, pihaknya perlu melakukan berbagai langkah penguatan program KKBPK yang benar-benar memiliki daya ungkit. Serta penguatan kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh wilayah. “Oleh karena itu penguatan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah wajib dilakukan," ujarnya. (Erik)

DPRD Paripurna HUT Tanggamus ke-22 dan Lampung ke-55 Dalam rangka mmperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Tanggamus ke-22 yang dikenal dengan Bumi Begawi Jejama dan HUT Provinsi Lampung ke 55 Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa di ruang rapat utama gedung DPRD Tanggamus, Rabu (20/3/2019).

Tanggamus (Kupas Tuntas) RAPAT dipimpin Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, didamping Wakil Ketua I, Rusli Shoheh, Wakil Ketua II, Aris Budianto, dan Wakil Ketua III, Sunu Jatmiko, serta dihadiri Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi'i, anggota DPRD Lampung, Joko Santoso (PAN), Akhmadi Sumaryanto (PKS), pejabat Forkopimda, staf ahli bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Tim Penggerak PKK, istri Anggota DPRD (IKIAD), Dekranasda, Camat, dan undangan.

Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan menyampaikan ucapan terima-

kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, pejabat Forkopimda dan para undangan yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna istimewa.

Rapat Paripurna istimewa ini terasa istimewa karena pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati, Kepala OPD, staf ahli, para asisten dan camat mengenakan pakaian resmi Lampung lengkap (PRLL) bagi pria, dan untuk wanita berpakaian kebaya.

Pada peringatan bertemakan ‘Ciptakan Kreativitas dan Inovasi Menuju Perubahan Tanggamus yang Maju dan Sejahtera’.

Bupati Tanggamus, Dewi Handajani dalam sambutannya mengatakan, sinergi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus selaIu dilaksanakan, dimana pekon-pekon

di Kabupaten Tanggamus selalu menjadi sasaran lokasl kegiatan Gerbang Desa Sabural sejak tahun 2017-2019.

Dikatakan, infrastruktur Jalan dan Jembatan juga mendapat perhatian serius dari Pemerlntah Provinsi dan banyak lagi program-program Pemerintah Provinsi Lampung yang bersentuhan langsung dengan Kabupaten Tanggamus.

"Untuk itu pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lam pung," kata Dewi.

Selanjutnya, dalam rangka HUT ke-22 Kabupaten Tanggamus, Dewi Handajani menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi setinggitingginya kepada semua pihak, baik pimpinan dan anggota Dewan, tokoh pendiri, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, pengusaha serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendorong ter bangunnya suasana kondusif di Bumi Begawi Jejama.

"Karena dalam suasana yang aman, tentram, damai dan

demokratis inilah kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah secara terkonsep dan terukur," kata dia.

Menurut Dewi, Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama elemen masyarakat selama lebih dua dasawarsa telah bekerja keras untuk kemajuan masyarakat Tanggamus. Dan

ini dibuktikan dengan banyaknya torehan prestasi dalam segala bidang.

“Dan prestasi Kabupaten Tanggamus dalam kurun satu tahun terakhir ini, turut membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah kabupaten Tanggamus," katanya.

Diantara prestasi yang diraih tersebut antara lain : 1. Juara Umum dan meraih piaIa tetap MTQ tingkat Provinsl Lampung, 2. Meraih predikat Wajar Tanpa Pangecualian (WTP) dari BPK'RI, 3. Meraih Juara Umum Batam Investment Tounmrism And Trade & Eksport Camodity (BITTRA) Expo tahun 2018 yang diselenggarakan Pemkot Batam.

Kemudian, 4. Kabupaten Peduli HAM Tingkat Nasional tahun 2018, 5. Memperolrh sertifikat Eliminasi Malaria Tahun 2018 dari Kementerian

Kesehatan, 6. Juara I Lomba UKS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dan mewakili Provinsi Lampung peda Lomba UKS Tingkat Nasional.

Lalu, 7. Penghargaan terbaik ke-1 anugerag PANGRIFTA Saburai, 8. Juara satu limba BBGRN Tingkat Provinsi Lampung tahun 2018.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, keberhasilan pembangunan di segala aspek bidang saat ini harus terus ditingkatkan. Karena masih banyak potensi pembangunan yang bisa digali dan dikembangkan.

“Untuk itu DPRD Tanggamus senantiasa berkomitmen terus mendukung seluruh kebijakan kebijakan pembangunan baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan demi kemajuan bersama,” tegasnya. (**/Adv)

Kamis, 21 Maret 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Kaling dan RT Jangan Peras Warga!

Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan dana sebesar Rp17 miliar untuk membayar insentif kepada 3.040 orang Ketua RT dan Kepala Lingkungan (Kaling) se-Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) NAMUN, pembagian insentif yang berlangsung di Aula Semergou Pemkot setempat, Rabu (20/3), yang dibagi menjadi enam sesi untuk 20 kecamatan tersebut berlangsung secara tertutup.

Awak media dilarang masuk

aula untuk meliput acara pembagian insentif tersebut.

Tampak pula puluhan petugas Satpol PP berjaga di depan Aula Semergou.

Diwawancarai usai pembagian insentif, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, mengatakan, insentif yang dibayarkan untuk lima bulan sebesar Rp5,6 juta per orang.

"Untuk bulan November-

Desember, Rp1 juta, untuk Januari sampai Maret, Rp1,2 juta, jadi semua Rp5,6 juta. Total semua sekitar 17 miliar untuk 3 ribuan orang," kata Herman.

Ia pun menekankan kepada seluruh Ketua RT dan Kaling agar melayani masyarakat dengan baik, dan jangan memeras warga. “Contohnya pengurusan sertifikat PTSL jangan minta Rp800 sampai Rp1 juta, itu namanya meras warga. Jangan juga ikut bermain politik, lebih baik ngurus rakyat karena kita ini pelayan rakyat," tegasnya.

Sementara itu Ketua RT 02

PEMBAGIAN INSENTIF - KETUA RT dan Kaling se-Kecamatan Kemiling dan Panjang, meninggalkan Aula Gedung Semergou usai menerima pemberian insentif dari Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, Rabu (20/3).

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Kemiling Raya, Wardoyo, mengungkapkan bahwa mekanisme penyerahan insentif tersebut diserahkan melalui transfer rekening.

"Ini cair lima bulan dari November sampai Maret. Ditransfer ke rekening masing-masing jadi nggak ada potonganpotongan," kata dia. (Farhan)

KEBERSIHAN

CEK BORAKS - PETUGAS Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Bandar Lampung, melakukan uji test kit terhadap sampel makanan di Bakso Mas Yon dan Carrefour Transmart, Rabu (20/3).

Perlu Perwali untuk Sedot Tinja BANDAR LAMPUNG - PEMKOT Bandar Lampung sampai saat ini sedang menggodok Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai pengelolaan jasa sedot tinja pada Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Rapat pembahasan Perwali tersebut berlangsung di ruang rapat Asisten Pemkot setempat, Rabu (20/3).

Staff Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkot Bandar Lampung, A. Taufik Ibrahim, yang memimpin rapat, mengatakan, Perwali disiapkan agar pengelolaan jasa sedot tinja yang akan dikelola oleh PD Kebersihan Tapis Berseri memiliki payung hukum yang tetap. “Dulu kan pengelolaan sedot tinja ada di Dinas Kebersihan, karena sekarang Dinasnya sudah tidak ada lagi, sekarang PD Kebersihan yang diberi kewenangan, maka kita siapkan payung hukumnya," kata Taufik.

Taufik mengaku dalam rapat tersebut belum diperoleh keputusan.

"Mungkin ada dua atau tiga kali lagi rapat, jadi belum ada kesimpulan, baru masukan-masukan dari peserta rapat. Kalau sudah ada hasilnya, nanti kita sampaikan ke Bagian Hukum," ujarnya.

Selanjutnya terkait penetapan tarif jasa sedot tinja PD Kebersihan, Taufik mengatakan, bahwa hal tersebut juga nanti akan diatur dalam Perwali yang sedang digodok.

"Misal untuk rumah tangga, perusahaan, atau fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kalau dulu di Dinas Kebersihan sekitar Rp200-300 ribu sekali sedot, sekarang kita sesuaikan dengan kondisi perekonomian. Kita juga nggak mau membebani masyarakat, mudah-mudahan tidak ada kenaikan tarif. Secepatnya Insha Allah pertengahan April sudah siap Perwalinya," terangnya.

Disinggung soal mengapa Perwali sedot tinja baru digodok saat ini, Taufik mengakui seharusnya memang Perwali sudah ditetapkan sejak setahun lalu. "Ya mungkin karena Direktur PD Kebersihan yang lama belum sempat, jadi baru tahun ini," imbuhnya.

Kemudian terkait jasa sedot tinja yang dikelola oleh pihak swasta, Taufik mengatakan, pihak swasta juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan Pemkot setempat. “Kita juga kan harus memberikan peluang bagi pengusaha, yang jelas harus ikut aturan, misal izinnya dan harus buang di TPA, nggak boleh buang sembarangan. (Farhan)

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

Distan Balam Sidak Boraks dan Formalin Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BIDANG Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian (Distan) Kota Bandar Lampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) makanan olahan daging hewan di Bakso Mas Yon Gedung Meneng dan Mall Carrefour Transmart Way Halim, Rabu (20/3).

Di kedua tempat tersebut, petugas melakukan tes cepat dengan mengambil beberapa sampel makanan dan daging segar menggunakan test kit

untuk mengecek apakah makanan dan daging tersebut mengandung boraks atau formalin. Dari pemeriksaan, semuanya negatif tidak ada kandungan zat berbahaya.

“Setelah kita laksanakan tes cepat, Alhamdulillah hasilnya negatif, bebas boraks, formalin, dan babi," ungkap Kepala Distan Bandar Lampung, Agustini.

Agustini menerangkan, sidak ini dilakukan untuk menjaga keamanan konsumsi masyarakat Bandar Lampung terutama makanan yang berasal dari daging hewan ter-

TATA KOTA nak. Selain itu, sidak dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa makanan yang dikomsumsi dalam kondisi baik dan halal.

"Sidak ini memang agenda rutin yang kita lakukan dua kali dalam setahun. Selama tahun 2019 ini aman, tidak ada temuan hasil sidak kita di lapangan, di Bandar Lampung ini bagus karena tim kita dokter hewan selalu melakukan pengawasan dengan teliti,” ungkapnya.

Sementara Divisi Mana-

ger Area Fresh Food Carrefour Transmart Bandar Lampung, Choky Pudra, mengaku, sangat terbuka menerima sidak yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung.

“Dari hasil tes tadi (kemarin) seluruhnya negatif tidak mengandung boraks, formalin atau babi. Kami sangat senang dengan adanya pengecekan ini, untuk menjaga kualitas kami dan memberikan service lebih baik lagi kepada costumer,” kata Choky. (Farhan)

Korupsi Proyek Jalan Lamtim, Sutanto Dituntut 8 Tahun Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIREKTUR PT Achilles Raja, Sutanto, dituntut selama delapan tahun penjara atas kasus tindak pidana korupsi pengerjaan infrastruktur jalan di Lampung Timur (Lamtim) senilai Rp 3,5 miliar.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Rabu (20/3), Sutanto juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti hukuman penjara selama empat tahun," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Habi, saat membacakan tuntutannya.

Dikatakan Habi, terdakwa Sutanto terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Menurut Habi, hal yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, terdakwa juga kerap memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui

perbuatannya.

Dalam dakwaan JPU, perbuatan terdakwa dilakukan saat pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Raja Basa Lama Way Kambas pada sektor pengerjaan laston ACWC. Terdakwa menyelesaikan proyek tersebut dengan hanya menggunakan laston sebanyak 760 ton yang terdapat selisih sebesar 30 ton lebih dari perjanjian awal.

Dengan beberapa pengerjaan yang tidak sesuai kontrak itu, seolah olah pekerjaan dibuat dengan menghabiskan laston ACWC sebanyak 1553 ton.

Terdakwa selaku Direktur PT. Achilles Raja telah menggunakan nama perusahaannya sebagai sarana untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Rajabasa Lama Induk-Taman Nasional Way Kambas, Nomor paket : 003-B.PML yang mana dalam pelaksanaannya terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam kontrak dalam hal pembelian aspal Hotmix laston Ac-Wc yang seharusnya 1.553,47 ton aspal.

Namun yang dibeli oleh terdakwa selaku Direktur yang melaksanakan pekerjaan hanya sebanyak 760 ton. Hal ini diperkuat dengan bukti pem-

belian Purchase Order dari PT. Manggung Polah Raya, itu terdakwa lakukan dengan cara memanfaatkan kesempatannya dalam hal pembelian bahan-bahan yang diperlukan dan berhubungan dengan pengerjaan proyek pekerjaan pening-

katan jalan ruas jalan Rajabasa Lama Induk-Taman Nasional Way Kambas. Pada saat pelaksaan pekerjaan itu, terdakwa memanipulasinya dengan melaporkan bahwa pekerjaan yang ia lakukan telah selesai terdakwa laksanakan. (Kardo)

Pengadaan Lampu Hias Pakai APBD BANDAR LAMPUNG - SEBANYAK 30 unit lampu hias bermotif telah dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung di jalan-jalan protokol di Kota Tapis Berseri.

Sebelumnya juga, ada 200 lampu hias lampion yang menggantung di atas jalan protokol. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (Kabid PJU) Dinas PU Bandar Lampung, Basuni Ahyar, mengatakan, 30 titik lampu hias bermotif tersebut berada di Jalan Ahmad Yani, Malahayati, Kartini, Raden Intan, Ikan Hiu, dan Tugu Juang. "Pemasangan sudah dimulai sejak bulan Januari 2019 lalu sampai saat ini, total ada 200 lampu hias bermitif. Sedangkan untuk lampu hias lampion berada di Jalan Malahayati,” kata Basuni saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (20/3).

Menurutnya, pemasangan lampu hias ini untuk memperindah dan mempercantik wilayah Kota Bandar Lampung di malam hari serta menambah penerangan jalan.

Basuni mengatakan, bentuk lampu hias bermotif tersebut beraneka ragam, seperti bentuk bunga, kupu-kupu, bintang, gajah dan burung. “Bahkan kami akan memasang motif siger, agar berciri khas Lampung,” jelasnya.

Pemasangan ini, sambung dia, akan ditambah lagi sekitar 10 unit sampai akhir bulan Maret. “Kami juga akan memasang di Tugu Pengantin,” imbuhnya. Untuk anggaran lampu hias bermotif tersebut, kata dia, keseluruhannya yakni Rp200 juta yang bersumber dari anggaran APBD. (Wanda)

UBL Dinobatkan Terbaik di LLDikti Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TERIMA PENGHARGAAN - REKTOR UBL, M. Yusuf S. Barusman menerima penghargaan dari Kepala LLDikti Wilayah II Slamet Widodo di Hotel Grande Mercure Yogyakarta, Selasa (19/3).

PRESTASI gemilang kembali diraih oleh Universitas Bandar Lampung (UBL) setelah mendapatkan penghargaan terbaik pertama kategori penilaian aspek kelembagaan, dan sumber daya manusia 2019 kelompok Universitas, dan Institut di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah II, Slamet Widodo, kepada Rektor UBL, M. Yusuf S Barusman, saat kegiatan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di Hotel Grande Mercure Yogyakarta, Selasa (19/3) lalu.

"Alhamdulillah UBL dinobatkan sebagai Universitas terbaik ranking 1 di lingkungan LLDikti Wilayah II yang meliputi daerah Sumatera Selatan,

Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung," kata dia melalui rilisnya, Rabu (20/3).

Yusuf mengatakan, pemeringkatan dengan hasil terbaik ini dilakukan berdasarkan penilaian kinerja kelembagaan, diantarannya nilai akreditasi institusi dan program studi yang ada. Kemudian kinerja penelitian dan publikasi, kualitas dan kualifikasi dosen, jabatan akademik dosen, kinerja kemahasiswaan dan sebagainya.

"Saya bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, dan stakeholder lain termasuk pemerintah daerah provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Lampung, instansi negeri dan swasta atas dukungan selama ini kepada UBL. Semoga anugerah ini menjadi barokah untuk kita semua khususnya Lampung untuk menjadi tujuan pendidikan di Indonesia," kata Ketua ICMI Orwil Lampung ini. (Rls/Sule)

4

Kamis, 21 Maret 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu : Tutor Manalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

Pesisir Barat : Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin (Ka. Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro).

Mesuji: Gusti.

Pracetak: Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak),Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. SekretarisRedaksi: Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Indah Dwi Putri.

Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri.

StafOnline: Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas.

Pemasaran: Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji.

Security :Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

89 Koperasi di Lambar Dibubarkan

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

RAPAT KOPERASI - PEMBINA Koperasi Lambar, Ahmad Hikami memberikan pemaparan dalam RapatAnggota Tahunan Koperasi KPN Sai Betik, di aula Dinas kesehatan setempat, Rabu (20/3).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) membubarkan 89 unit koperasi.

Pasalnya, dalam laporan selama tahun 2018, puluhan koperasi tersebut tidak berkembang.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) HAL tersebut disampaikan, Pembina Koperasi Lambar, Ahmad Hikami dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi KPN Sai Betik, di aula Dinas Kesehatan setempat, Rabu (20/3).

Ia mengatakan, bahwa di Lambar terdapat 151 unit

koperasi yang tersebar di 15 kecamatan, dari angka tersebut, hanya 62 unit koperasi yang aktif, sedangkan 89 lainnya sudah masuk daftar pembubaran oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI. "Pembubaran koperasi yang sudah mendapat sertifikat Nomor Induk Koperasi dari Kementrian Koperasi dan UKM RI," kata Hikami.

Hikami yang juga Kepala

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Lambar ini mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) koperasi unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam.

“Untuk izin usaha koperasi simpan pinjam bisa diajukan pada dinas PTSP dan penenaman modal. Untuk simpan pinjam koperasi yang telah mencapai aset sekurang-kurangnya sebesar Rp25juta,”tandasnya.

Sementara, Kepala Koperasi KPN Sai Betik Lambar, S Bangun mengatakan, bah-

wa anggota Koperasi Sai Betik berjumlah sekitar 1700 anggota, dan yang menggunakan jasa atau melakukan peminjaman uang di koperasi hanya seperempat dari jumlah anggota, yakni sekitar 600 anggota.

"Koperasi Sai Betik yang menonjol adalah simpan pinjam, kalau sudah berkaitan dengan simpan pinjam maka saingannya banyak, sedangkan kita ada batasan pinjama maksimal 25 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Kalau di bank bisa lebih panjang dan bisa lebih tinggi nilai pinjamannya," jelasnya. (Iwan)

sudah keluar, tinggal cliring ke rekening masing masing penerima RTLH," ungkap Bambang, Rabu (20/3) Menurut dia, 100 rumah yang akan dibedah merupakan usulan dari tahun 2018 dengan melewati tahapan mulai dari verifiasi administrasi dan verifikasi fisik yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

"Nilainya sebesar Rp.15 juta per unit rumah," jelasnya.

Dikatakan Bambang, penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP Pringsewu

yang masih berlaku, kondisi rumah tidak permanen/rusak, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, lantai tanah/semen dalam kondisi rusak, tidak memilikk fasilitas kamar mandi cuci dan kakus. "Serta memiliki bukti kepemilikan tanah, baik SKT, sertifikat atau Sporadik, serta terdaftar pada basis data terpadu (BDT) Kemiskinan Kabupaten Pringsewu," ujarnya.

Sementara untuk aturan penggunaan uang, lanjut dia, pembelanjaan (pembelian)

bahan bangunan harus disertai kwitansi dan nota ditoko mana bahan dibeli. "Tidak boleh digunakan untuk membayar upah tukang serta tidak boleh untuk pembelian peralatan kerja," tutupnya.

Berikut ini jumlah penerima RLTH per kecamatan, Adiluwih 11 unit, Ambarawa 8 unit, Banyumas 5 unit, Gadingrejo 21 unit, Pagelaran 13 unit, Pagelaran Utara 9 unit, Pardasuka 12 unit, Pringsewu 10 unit dan Kecamatan Sukoharjo 10 unit rumah. (Manalu)

Lampung Barat Masuk 100 Unit Rumah Tak Layak Huni Dibedah Tahun ini Nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah Pringsewu

(Kupas Tuntas)

Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menghadiri persentasi, dan wawancara penilian terhadap perencanaan, dan dokumen perenca naan pembangunan Kabupaten, dan kota oleh Ke menterian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik indonesia.

Berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan No 2984/D.9/ 3/2019. tentang pengumuman Kabupaten - kota Nominasi penilaian tahap IV penghargaan pembangunan Daerah tahun 2019.

Lam bar merupakan satusatunya Kabupaten kota asal provinsi Lampung yang masuk nominasi.

Dalam surat yang di tanda tangani Deputi Bi dang Peninjauan Evaluasi, dan Pengendalian Pem -

bangunan Taufik Hanafi tertera ada 16 kabupaten Kota dari berbagai pro vinsi, salah satunya Ka bupaten Lambar.

Kepala Bappeda Lam bar, Okmal, mengatakan, Pihaknya saat ini masih berada di Jakarta dalam rangka penilaian.

"Benar, kami bersama tim, dan Pak Bupati, masih mengikuti persentasi, dan wawancara, mohon Doanya kepada seluruh masya rakat Lambar, semoga penghargaan dapat diraih untuk Lambar," kata okmal saat diwawancarai melalui telepon, Rabu (20/3).

Ia menjelaskan, tujuan tahap presentasi, dan wawancara, adalah untuk memperoleh informasi dari Pemerintah terkait de ngan proses penyusunan dokumen RKPD, kualitas dokumen RKPD, pencapaian, serta inovasi pem bangunan yang dilak sa nakan. (Satoris)

PEMERINTAHAN

4 Pekon Cairkan Dana Desa LAMPUNG BARAT - EMPAT dari 131 pekon di Lampung Barat (Lambar) hingga kemarin mulai mencairkan program dana desa dan Alokasi Dana Pekon (ADP) 2019 tahap I. Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lampung Barat (Lambar) Ruliansyah, mendampingi Kepala Badan Daman Nasir mengatakan, sampai saat ini baru 4 pekon yang telah mengajukan pencairan dana desa dan ADP tahap I. "Setelah diproses kelengkapanya dan dinyatakan memenuhi maka dana desa dan ADP tahap I ke-4 pekon itu kini telah dicairkan. Pencairanya ada yang dilaksanakan pada Selasa (19/ 3), dan ada yang hari ini," ujarnya, Rabu (20/3).

Adapun total dana desa dan ADP yang telah dicairkan untuk 4 pekon itu yakni mencapai Rp1,013 miliar. Rincianya dana desa Rp700,807 juta dan ADP Rp312,869 juta.

"Ke-4 pekon yang sudah mencairkan dana desa dan ADP tahap I itu adalah Pekon Tribudi syukur, Pekin Muara baru, Cipta Mulya dan Purawiwitan, Kecamatan Kebuntebu," tambahnya.

Sementara pekon-pekon lainya belum ada yang menyampaikan pengajuan. Kemungkinan mereka masih mempersiapkan berkas pengajuan pencairanya melalui Dinas Pemberdayaan. (Iwan)

SEBANYAK 100 unit rumah warga tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu akan dibedah melalui Program RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2019.

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu menjelaskan, saat ini masih dalan proses administrasi.

"Insya Allah bulan April, sebab surat perintah membayar (SPM) dari BPKAD

Sekda Sebut Produk Hukum Masih Kurang Memadai Pesisir Barat (Kupas Tuntas) PRODUK hukum daerah harus menjadi regulasi yang digunakan sebagai dasar dan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, harus dipahami teknis penyusunan produk hukum tersebut.

Pj. Sekretaris Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), N. Lingga Kusuma mengatakan, aparatur pemerintah harus benar-benar memahami ketentuan penyusunan produk hukum. Seperti peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang dilandasi dengan kebutuhan realistis.

Foto : Nova/Kupas Tuntas

GELAR BIMTEK - Pj.Sekda Pesibar Lingga Kusuma memberikan pengarahan saat Bimtek penyusunan produk hukum daerah, di Sekretariat PKK Kecamatan Pesisir Tengah. Rabu (20/3).

Terlebih, pemahaman dan kemampuan aparatur di Pemkab Pesibar dalam menyusun produk hukum daerah, dinilai masih kurang memadai. ”Penyusunan produk hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan per-

aturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tegas Lingga dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan produk hukum daerah di Sekretariat PKK Kecamatan Pesisir Tengah. Rabu (20/3).

Bimtek tersebut bertujuan memberikan pengetahuan

dan pemahaman teknis penyusunan produk hukum daerah. Dengan begitu sesuai ketentuan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lebih lanjut Lingga mengharapkan, bimtek tersebut dapat meningkatkan kemampuan aparatur Pemkab Pesisir Barat dalam menyusun ketentuan-ketentuan hukum yang baik, representatif dan akurat serta memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan kualitas produk hukum daerah. (Nova)

Tingkatkan PAD, Pemkab Gelar Rakor Lampung Barat (Kupas Tuntas) GUNA meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terpadu PAD, dan PBB Lambar, di aula Kekhatun BPKD setempat, Rabu (20/3).

Kegiatan ini di buka oleh Wakil Bupati Lambar, Mad Hasnurin sekaligus penye-

rahan SPPT PBB tahun 2019 kepada Peratin, atau Lurah di wilayah Lambar.

"Saya berharap PBB dan PAD yang telah dicapai tahun 2018 dapat ditingkatkan pada tahun 2019 ini, kemudian SPPT yang akan dibagikan dapat segera diserahkan kepada masyarakat wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat segera menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktunya,”katanya.

Selain itu dengan dibagikannya SPPT PBB pada

bulan Maret ini, wajib pajak masih memiliki waktu, apabila ada ketidak sesuaian obyek pajak dengan SPPT untuk mengajukan perbaikan.

Selain itu, ia juga berpesan, agar ada koordinasi yang baik antara BPKD dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sehingga setiap orang yang akan mendapatkan pelayanan perizinan wajib melampirkan bukti lunas pembayaran PBB maupun pajak

pajak lainnya yang menjadi kewajibannya.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar pelunasan PBB dapat direalisasikan sebelum jatuh tempo SPPT PBB yaitu tanggal 30 september,”ungkapnya.

Ta k h a n ya i t u , s e m u a pihak terkait baik BPKD, Camat, Lurah maupun Peratin dapat terus menggali potensi PBB yang ada di L a m b a r s e h i n g g a p e n erimaan PBB dapat lebih ditingkatkan. (Iwan)

Kamis, 21 Maret 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Polres Tuba Gelar Baksos di Ponpes Tulang Bawang (Kupas Tuntas) URUSAN Kedokteran dan Kesehatan Polres Tulang Bawang (Tuba) menggelar Bakti Sosial (Baksos) kesehatan di Pondok Pesantren (Ponpes).

Kabag Sumda Kompol I Gusti Ketut Wibawa mewakili Kapolres Tuba, AKBP Syaiful Wahyudi, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan hari Rabu (20/3), di Ponpes Nurul Qodiri 2, Kampung Tiuh Toho, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

“Ada sebanyak 43 orang yang terdiri dari pengurus dan santri/santriwati mengikuti kegiatan ini, mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan

pe n g obatan secara gra tis,” ujar Kompol Gusti.

Kegiatan ini, rutin dilaksanakan oleh Ur Dokkes Polres setiap minggu sebagai bentuk kepedulian Polres dalam hal kesehatan kepada masyarakat.

Selian itu, untuk semakin mendekatkan Polri khususnya Polres Tuba dengan warga, sehingga warga semakin solid mendukung Polri dalam mengamankan Pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk.

Kegiatan ini, diikuti oleh Tim Dokkes Polres yang terdiri dari Aipda Dwi Kurniawan, S.Kep, MH, dr. Adhi Ageng W, Hendro Sumanto, A.Md. Kep dan Samshuri, A.Md. Kep, Bhabinkamtibmas Polsek Menggala Aipda Kasno DY, SH serta Pimpinan Ponpes Ali Mustofa. (win)

Pengusaha Rumah Makan di Tegineneng Jual Sabu Pesawaran (Kupas Tuntas) SEORANG pengusaha rumah makan tak hanya menyediakan makanan, tetapi juga narkoba untuk pelanggannya.

Namun bisnis haram yang dilakoni sang pengusaha rumah makan kini tercium aparat kepolisian.

Pengusaha rumah makan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran itu terpaksa berurusan dengan Polda Lampung.

Rumah makan milik David, warga Negara Ratu, Wates, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, ini tidak hanya menjual makanan, tapi juga narkoba.

David diamankan anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung di rumah makannya, Minggu, 10 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 WIB. Dirresnarkoba Polda Lampung, Kombes Shobar-

men mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat.

"Jadi dari hasil laporan masyarakat, tim opsnal melakukan penyelidikan dan penggerebekan serta penggeledahan di rumah makan," ungkap Shobarmen, Rabu, (20/3). Setelah dilakukan penggeledahan, anggota menemukan beberapa barang bukti.

"Di sana kami temukan satu paket sabu ukuran sedang, tiga paket sabu ukuran kecil, dan satu buah timbangan digital," paparnya.

David langsung diamankan dan dibawa ke Mapolda Lampung. Dari hasil pemeriksaan, David menjual sabu kepada para sopir truk yang singgah ke rumah makannya.

"Jadi pelanggannya mayoritas berprofesi sebagai sopir truk. Tersangka ini sebagai pengedar," tegasnya. Shobarmen menuturkan, saat ini pihaknya masih menelusuri asal sabu yang dijual David.

"Saat ini masih kami kembangkan lagi," tandasnya. (Tl)

Winarti: HUT Tuba Wajib Diisi Hal Positif Tulang Bawang (Kupas Tuntas) BUPATI Tulang Bawang Winarti menjadi Inspektur Tulang Bawang Winarti menjadi inspektur pada upacara peringatan HUT Kabupaten ke 22 di halaman Pemkab setempat, Rabu (20/3).

Pada kesempatan ini, Winarti mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tulangbawang yang ke 22.

“Kita harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi wilayah dan potensi yang luar biasa sejak Kabupaten Tulangbawang berdiri,” kata Winarti saat memberikan sambutan.

Ia menerangkan, momen hari jadi ini harus diisi berbagai hal positif dan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, 25 program unggulan pro rakyat masih akan menjadi priotitas Pemerintah Daerah. Menurut Bupati, 25 program ini lahir berdasarkan aspirasi dari masyarakat Tulang Bawang.

“Pada saat penyusunan, 25 program ini menjadi aspirasi masyarakat Tulangbawang dan menjadi keinginan serta kebutuhan mereka,” terangnya.

Selain itu, di hari jadi yang

ke 22 tahun ini, Winarti juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tulang Bawang untuk terus meningkatkan kinerja.

“Kita berdiri di sini untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang. Bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang,” tegas Bupati.

Mantan ketua DPRD Tulang Bawang itu juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat, karena telah mendukung berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan dapat menjadi tonggak perubahan dan perbaikan di sektor pelayanan publik yang prima.

“Terimakasih untuk gotong royongnya. Saat berkeliling ke 15 Kecamatan. Perjalanan berjalan dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang positif. Ini adalah bentuk hadirnya Pemerintah di tengah rakyatnya. Kita juga tau apa kebutuhan prioritas masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, komandan upacara yakni Kapten Sutiyo dari Kodim 0426 Tulangbawang. Sementara pembaca UUD 1945 adalah Ketua DPRD Tulangbawang Sopii. Terlihat hadir juga Plt. Bupati Mesuji Saply dan perwakilan dari Kabupaten Lampung Selatan.

Foto : Erwin/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - URUSAN Kedokteran dan Kesehatan Polres Tulang Bawang foto bersama dengan anak-anak Ponpes Nurul Qodiri usai menggelar Baksos, Rabu (20/3).

Dishub Usulkan Pengadaan Alat Uji KIR Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran akan usulkan untuk anggaran pengadaan alat uji KIR kendaraan.

Pesawaran (Kupas Tuntas) HAL ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Afdal Faisal, Rabu (20/3).

"Untuk pelaksanaan uji KIR kendaraan di Kabupaten Pesawaran saat ini, memang semuanya dilakukan di Kabupaten Lampung tengah,

sebab, pada saat uji ke layakan atau akreditasi kalibrasi yang dinyatakan lolos Kementrian Perhubungan hanya di Kabupaten Lampung Tengah," ungkapnya.

Menurutnya, saat Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum memiliki alat uji KIR tersebut. "Kalau untuk SDM nya kita sudah siapkan melalui Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, tapi alatnya ini yang kita belum ada, kalau tidak salah harganya mencapai Rp2 Miliar," ujarnya.

Ia pun mengaku, sejauh ini selalu mengusulkan untuk pengadaan alat uji KIR tersebut. "Kita dari dulu me-

mang selalu mengusulkan, tapi ya karena adanya keterbatasan anggaran makanya belum bisa direalisasikan, dan kami juga sudah buatkan konsep untuk pengoperasiannya," ucapnya.

Disinggung mengenai, kerugian PAD akibat uji KIR yang dilakukan di Kabupaten lain, ia menolak dikatakan merugi. "Kalau bicara rugi, kita tidak bisa dikatakan rugi, karena memang alatnya belum ada, tapi kalau alatnya sudah ada tapi tidak bisa dimaksimalkan itu baru rugi," katanya.

Sementara itu, Ponco salah satu pengemudi kendaraan Pick Up mengaku

sangat dirugikan jika harus melakukan uji KIR di Lampung Tengah. "Ya, kalau harus ke Lampung Tengah, pastinya kita cukup merasa repot mas, sebab harus ke Lampung Tengah dulu, tapi kalau di Kabupaten Pesawaran bisa kan enak, kita bisa hemat waktu dan bahan bakar," akunya.

Oleh sebab itu, ia berharap, Pemerintah Daerah dapat segera memiliki alat uji KIR. "Harapannya sih Kabupaten Pesawaran bisa punya alat uji KIR sendiri mas, apalagi bagi sopir seperti kami, waktu dan bahan bakar cukup mempengaruhi pendapatan kami," harapnya. (Reza)

KPU Pesawaran Lakukan Pengepakan Logistik Pemilu Pesawaran (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran saat ini sedang menunggu pendistribusian kekurangan surat suara dari KPU Provinsi Lampung.

Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU Pesawaran Divisi teknis penyelenggaraan Edi Sutanto, Rabu (20/3).

"Ya, saat ini kita masih menunggu kekurangan surat dari KPU Provinsi Lampung, informasi dari KPU Provinsi Lampung kekurangan surat suara akan dikirim pada akhir Maret, itupun keterangan dari pihak penyedia, sebab kita tidak bisa lang-

sung meminta dari pihak penyedia," ungkapnya.

Menurutnya, kekurangan surat suara untuk di Kabupaten Pesawaran mencapai ribuan. "Untuk jumlah kekurangan surat suara yang sudah kita sampaikan ke KPU Provinsi Lampung sebanyak 3705 surat suara, semuanya itu adalah surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, kalau untuk surat suara Presiden dan DPD sudah cukup," ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini KPU Pesawaran juga masih akan melakukan packing logistik Pemilu. "Kita juga nanti sudah mulai melakukan pengepakan logistik pemilu, yang isinya surat suara dan

kelengkapan alat coblos di TPS, itu tahapannya kita mulai dari tanggal 21 Maret 2019 hingga 8 April," tambahnya.

Dijelaskannya, proses pengepakan tersebut akan dilakukan pada setiap Kecamatan. "Jadi untuk proses pengepakan itu kita lakukan per Kecamatan dimulai dari Kecamatan yang jauh seperti Marga Punduh, dan terakhir Kecamatan Gedongtataan," jelasnya.

Dikatakannya lebih jauh, dalam proses pengepakan tersebut hanya melibatkan anggota KPU Pesawaran dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran. "Untuk proses pengepakan kita siapkan 10 personil KPU Pesawaran dan ditambah anggota Bawaslu

serta anggota PPK KPU, hal ini agar PPK juga bisa memastikan jumlah surat suara dan kotak suara yang dibutuhkan Kecamatannya sudah sesuai," katanya.

Ia pun menerangkan bahwa, untuk kotak suara ia meyakini tidak ada kekurangan. "Disetiap TPS itu kan nantinya ada 5 kotak suara yaitu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, makanya jumlah kotak yang kita siapkan sebanyak 7405 kotak suara, dan akan mulai didistribusikan dimulai tanggal 12 hingga 15 April 2019, sebab tanggal 16 April 2019 semua terkait dengan kelengkapan pencoblosan pemilu harus sudah ada di TPS," terangnya. (Reza)

Manfaatkan Sampah Jadi Barang Bernilai Ekonomis Pesawaran (Kupas Tuntas) MASYARAKAT Desa Bogorejo, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran memanfaatkan sampah rumah tang-

ga untuk diolah menjadi pupuk kompos dan bahan kerajinan bernilai ekonomis.

Kepala Desa Bogorejo Hermansyah mengatakan, pengolahan sampah melalui bank sampah tersebut merupakan cara efektif dan

Foto : Ist

INSPEKTUR UPACARA - BUPATI Tulang Bawang Winarti menjadi Inspektur upacara peringatan HUT ke-22 Tulang Bawang, di halaman Pemkab setempat,Rabu (20/3).

ekonomis dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ”Ini bagian penyuluhan kebersihan dari Dinas Kesehatan Pesawaran. PHBS merupakan hal penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kami mengaplikasikannya dengan cara yang memiliki nilai ekonomi,” kata Hermansyah disela penilaian lomba Kesatuan Gerak PKKKKBPK-Kesehatan tingkat nasional, Selasa (19/3).

Menurut dia, masing-masing dusun memanfaatkan sampah yang dibeli dari warga dengan harga normal.

“Ada warga yang setor sampahnya dan ada juga yang diambil keliling oleh petugas pada masing-masing dusun,” ucapnya.

Untuk sampah organik, dikelola oleh BUMDes menjadi kompos atau pupuk organik.

Sedangkan sampah nonor-

ganik seperti bungkus kopi sachet atau lainnya dimanfaatkan untuk bahan kerajinan.

“Bisa dibuat tas, lampion atau lainnya. Sampah plastik lainnya dijual ke rekanan yang sudah bekerja sama dengan desa,” urainya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran Harun Tri Djoko mengatakan, pemanfaatan sampah atau barang tidak terpakai sebagai bagian dari penerapan PHBS yang sangat dianjurkan.

“Seperti di Desa Bogorejo yang mengelola sampah melalui Bank Sampah. Itu bagus,” kata Harun.

Selain untuk bahan kerajinan, bekas botol air kemasan juga dimanfaatkan sebagai perangkap nyamuk atau Ovitrap. Cara kerjanya dengan menarik nyamuk agar bertelur ke media botol.

Setelah nyamuk berkembang biak, air dibuang. (Rl)

6

Kamis, 21 Maret 2019

LAMPUNG UTARA KRIMINAL

Polisi Tangkap Buronan Curat LAMPUNG UTARA - BURONAN pelaku pencurian rumah warga di Jalan Pasar Inpres Lingkungan IV Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, ditangkap.

Kasat Reskrim AKP Donny Kristian Bara'langi, mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, pelaku atas nama Suryadi ditangkap pada Selasa (19/3) sekira pukul 16.30 WIB. "Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Polsek Bukit Kemuning untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar AKP Donny Kristian Bara'langi, Rabu (20/3).

Dijelaskannya, penangakapan terhadap pelaku berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi teman pelaku yang saat ini tengah menjalani hukuman. Kedua rekan pelaku sudah divonis masing-masing berinisial JP (17) dan GB usia (19) tahun.

"Tersangka berinisial SY (29) ini ditangkap di lapangan Desa Dwikora saat sedang duduk di atas motor di pinggir lapangan Dwikora Bukit Kemuning, lalu di bawa ke mapolsek untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," paparnya. (Sarnubi)

Residivis Ditangkap Bawa Sabu Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

HADIRI LOMBA DESA - ASISTEN I Pemkab Lampung Utara, Yuzar, saat menghadiri lomba desa tingkat kabupaten yang berlangsung di Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungka, Rabu (20/3).

Minta RSUD Ryacudu Kaji Penurunan Parkir Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi mengkaji penurunan pendapatan dari sektor retribusi parkir di tahun 2018.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PENGELOLAAN parkir di RSUD Ryacudu Kotabumi selama tiga tahun terakhir diserahkan kepada pihak swasta, yakni PT. Guardian Oto Solusi. Kompensasi dari perjanjian pengelolaan ini, Pemkab Lampung

Utara mendapat 25 persen dari total penghasilan parkir untuk setiap bulannya. ”Pendapatan dari retribusi parkir mengalami penurunan dan kami sudah minta manajemen RSUD Ryacudu mengkaji mengapa penurunan ini bisa terjadi,” kata Kepala BPPRD Lampura Mikael Saragih, Rabu (20/3).

Menurut M. Saragih, pihak manajemen harus mempelajari secara rinci guna mengetahui penyebab penurunan pendapatan tersebut. Jika dihitung rata–rata, pendapatan dari retribusi parkir yang disetorkan PT. Guardian Oto Solusi hanya Rp6 juta per bulan.

Menurutnya, angka itu sangat jauh menurun jika dibandingkan dengan setoran di awal–awal mengelola.

Kala itu setoran dapat mencapai Rp17 juta per bulan. ”Kalau awal–awal pengelolaan, setorannya dapat mencapai Rp17 juta per bulan. Tapi,

kalau sekarang, nilainya hanya segitu,” paparnya.

Menurut Saragih, pihak pengelola parkir elektronik itu masih mempunyai satu bulan tunggakan parkir, yakni setoran bulan Desember 2018. Tak hanya itu, setoran bulan Januari dan Februari 2019 juga masih juga belum disetorkan.

“Sudah kami berikan teguran tapi kalau masih nggak bayar juga, bisa saja kami setop mereka memungut retribusi parkir,” ujar mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) ini. (TL)

LAMPUNG UTARA - RESIDIVIS kasus narkotika yang diketahui sebagai pemain lama kembali diringkus Team Opsnal Satresnarkoba Polres Lampung Utara dengan barang bukti delapan paket sabu dan dua linting ganja.

Menurut Kasat Kasat Narkoba Polres Lampung Utara Iptu Andri Gustami mewakili Kapolres AKBP Budiman Sulaksono, tersangka Imran (53) merupakan pemain lama dan pernah dihukum atas kasus yang sama. "Penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi yang kita dapatkan dan hasil penyelidikan oleh Team Opsnal. Pelaku ini merupakan pemain lama dan residivis," kata Andri Gustami, Rabu (20/3).

Tersangka ditangkap di kediamannya. Lebih jauh dikatakan Andri Gustami, pada saat dilakukan penangkapan tersangka sempat berupaya menghilangkan barang bukti namun berhasil ditemukan oleh timnya.

Barang bukti yang diamankan dari tersangka berupa 7 paket kecil sabu dengan berat 2,71 gram, dan 1 paket sedang sabu seberat 6,08 gram, 2 linting ganja, 5 plastik klip bening, 3 tabung kaca, dan 1 kertas papir. (Sarnubi)

Foto: Ist

DIPERIKSA - RESIDIVIS narkoba Imran menjalani pemeriksaan usai ditangkap karena membawa 8 paket sabu dan dua linting ganja, Rabu (20/3).

LAMPUNG TIMUR KAMTIBMAS

DPRD Apresiasi Kinerja Polisi LAMPUNG TIMUR - FRAKSI Demokrat DPRD Lampung Timur mengapresiasi kinerja Polres Lampung Timur yang sigap dan cepat mengantisipasi kerusuhan massa yang terjadi di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Way Jepara, baru-baru ini.

“Saya atas nama Fraksi Demokrat dan juga warga Way Jepara sangat mengapresiasi kinerja polres yang cepat dan tepat, dalam mengantisipasi kejadian di Desa Sumur Bandung yang berpotensi konfik massa,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Timur Taufik Gani, kemarin.

Ia mengimbau masyarakat untuk menyerahkan segala urusan yang terjadi beberapa hari lalu kepada pihak kepolisian, dan yakinlah semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pernyataan sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem Faizal Risa.”Bersyukur potensi konflik massa dapat diredam oleh jajaran kepolisian Lampung Timur, yang langsung menurunkan anggota untuk mengantisipasi kejadian yang yang tidak diinginkan,” ungkapnya. Ia berharap, mendekati pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang agar pihak kepolisian lebih intens lagi dalam mengantisipasi potensi–potensi konflik di Lampung Timur. (GR)

PENDIDIKAN

28 SDN Ikut Lomba PAI LAMPUNG TIMUR - SEBANYAK 28 Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, mengikuti lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) yang digelar Pengawas Agama Islam dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Kegiatan yang dipusatkan di SDN 2 Tulungbalak itu, dibuka Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Batanghari Nuban, Bastari, Rabu (20/3).

Bastari mengatakan, kegiatan lomba PAI dilaksanakan di selasela kegiatan belajar dan mengajar (KBM), sehingga tidak akan mengganggu aktifitas belajar di sekolah masing- masing.

"KBM tetap berjalan seperti biasa, karena kegiatan ini merupakan program tahunan untuk mengukur prestasi anak untuk bidang Pendidikan Agama Islam," kata Bastari.

Bastari menjelaskan, kegiatan ini nanti untuk menghantarkan anak berprestasi diajang yang lebih tinggi di tingkat kabupaten di bidang PAI. "Saya juga mengharapkan untuk panitia kegiatan ini bisa bekerja profesional," jelasnya.

Senada disampaikan ketua panitia kegiatan Nurcholism bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang Al Qur’an dan membawa misi pendidikan ahlakkul karimah.

"Untuk kegiatan ini ada 5 cabang yang diperlombakan yaitu MTQ, pidato, lomba cepat tepat (LCT), menulis kaligrafi dan hafalan Jus Amma. Setiap sekolah mengirim 5 delegasi, khusus anak kelas IV dan V," jelas Nurcholis. (SP)

Foto: Ist

HADIRI SILATURAHMI - BUPATI Lamtim Chusunia Chalim dan Wabup Zaiful Bokhari menghadiri acara silaturahmi Kapolda Lampung bersama forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Mapolres Lamtim, Rabu (20/3).

Bupati Chusnunia: Lamtim Aman, Nyaman dan Ramah Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim menyebutkan jika saat ini daerah Lampung Timur sudah aman, nyaman dan ramah masyarakatnya.

Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

BERI SAMBUTAN - KORWIL Pendidikan Kecamatan Batanghari Nuban Bastari memberi sambutan sekaligu membuka lomba Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Tulungbalak, kemarin.

HAL itu disampaikan Bupati Chusnunia saat menghadiri peresmian Gedung Satpas 2534 Polres Lampung Timur, Rabu (20/3). Chusnunia mengatakan, daerah yang dipimpinnya itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan

di publik. Ia mengatakan, jika Lampung Timur sama seperti daerah lain, terutama terkait dengan kriminalitas.

"Kami ingin membuktikan kepada publik bahwa Lampung Timur adalah daerah yang aman, nyaman, ramah masyarakatnya, hangat tokoh-tokohnya dan welcome.

Dan semua menjadi keluarga," ujar Chusnunia.

Sementara Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto mengatakan, pembangunan Gedung Satpas 2534 Polres Lampung Timur bisa menginspirasi untuk lebih memudahkan pelayanan dan memberi kenyamanan pada pelayanan publik.

Dikatakan, fasilitas ini juga memperpendek rentang birokrasi, sehingga pelayanan masyarakat lebih mudah dan cepat sesuai dengan ketentuan.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat tentang berita bohong yang banyak beredar menjelang pemilu.

"Berita bohong yang diulangulang seolah-olah menjadi benar," katanya.

Karena itu, Kapolda minta masyarakat tidah mudah terpancing, baik terhadap berita bohong maupun ujaran kebencian. "Seluruh elemen masyarakat, para tokoh agama hingga rumah tangga, agar bisa bersama-sama memerangi berita bohong," katanya.

Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro menyebutkan, pembangunan gedung satpas menghabiskan anggaran sekitar Rp4 miliar. "Pembangunannya selesai pada Oktober 2018, namun baru diresmikan hari ini (kemarin)," katanya.

Ia menambahkan, Polres Lamtim selalu melakukan langkah-langkah guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. "Salah satunya pokdar kamtibmas yang saat ini sedang kita lakukan bekerja sama dengan masyarakat, sehingga keamanan ditengah-tengah masyarakat akan terjamin," ujarnya. (Sigit/Kominfo)

Kamis, 21 Maret 2019

LAMPUNG TENGAH KAMTIBMAS

7

KUNJUNGI POLRES LAMTENG - TIM Supervisi Mabes Polri Ops Mantab Brata 2019 dipimpin Brigjen Muhammad Ikhsan mengunjungi Polres Lampumg Tengah untuk mengecek kesiapan pengamanan pemilu, Selasa (19/3) pukul 17.05 WIB.

Mabes Polri Cek Pengamanan Pemilu

Foto: Ist

LAMPUNG TENGAH - POLRES Lampung Tengah menerima kunjungan Tim Supervisi Mabes Polri Ops Mantab Brata 2019 yang dipimpin Brigjen Muhammad Ikhsan. Tim Mabes Plri diterima Waka Polres Kompol Harto Agung C mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP I Made Rasma, Selasa (19/3) pukul 17.05 WIB. Dalam pertemuan itu, ikut dihadiri pejabat utama Polres Tulang Bawang, pejabat utama Polres Mesuji serta perwakilan masing-masing para Subsatgas OMB dari Polres Lamteng, Tuba dan Mesuji. Tim Mabes Polri didampingi oleh tiga pamen serta pama Polda Lampung.

Brigjen Pol Muhammad Ikhsan mengatakan, kendali pengamanan TPS di bawah polisi, serta bekerjasama baik yang BKO maupun polres dan polsek jajaran saling bersinergi.

“Serta setiap anggota wajib mengetahui, memahami dan mengerti peraturan kepolisian terkait dengan pelaksanaan operasi pengamanan pemilu,” katanya.

Dikatakan, supervisi dilakukan untuk mengecek kesiapan polres-polres dalam rangka pengamanan menjelang hari pencoblosan. Ia berharap, semua petugas yang bekerja di lapangan dapat bekerja secara professional. (Towo)

PEMILU 2019

Mappilu PWI Audiensi ke KPU LAMPUNG TENGAH - MASYARAKAT dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) melaksanakan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Dalam pertemuan, Ketua Mappilu PWI Lamteng Aris Subing memperkenalkan jajarannya serta menyampaikan keberadaan Mappilu sebagai lembaga pemantau pemilu besutan PWI. Ia juga menjelaskan, pihaknya siap bekerjasama dengan KPU untuk melakukan pemantauan pemilu, agar dapat menghasilkan pemilu bersih aman, jujur dan adil.

"Keberadaan Mappilu PWI Lampung Tengah akan memberi kontribusi positif dalam pelaksanaan pemilu yang bersih, aman, jujur dan adil. Kami segenap pengurus Mappilu Lampung Tengah akan selalu berkoordinasi dengan KPU Lampung Tengah, agar pemilu bersih, aman, jujur dan adil dapat terlaksana,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kalau pun ada dugaan pelanggaran dalam proses pemilu, akan dilaporkan ke Mappilu PWI Provinsi Lampung untuk diteruskan kepada Mappilu PWI Pusat di Jakarta.

Sementara itu, Komisioner KPU Lamteng Siti Khodijah menyambut baik kehadiran Mappilu PWI, karena pihaknya membutuhkan mitra kerja dalam penyelenggaraan pemilu.

"Dalam proses pemilu kami tetap netral dan untuk menjaga netralitas KPU, kami juga tidak mau bertemu pihak-pihak yang terlibat dalam kepesertaan pemilu. Dan kami juga sangat terbuka bagi siapa saja yang akan memantau dan mengawasi," tegas Siti Khadijah. (Towo)

DLH Bantu Kotak Sampah ke Lapas Dalam rangka mendukung area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sugih, yang bersih dan sehat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) memberikan bantuan sejumlah kotak sampah.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (KDLH) Lamteng Genta Surimuda mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menambal hal-hal yang belum tersedia untuk mendukung kebersihan di dalam lapas.

“Kami siap kapanpun, saat lapas membutuhkan kami, maka kami akan segera menindaklanjutinya.

Sinergitas yang telah dijalin oleh Bupati, kami akan follow up,” kata Genta, kemarin.

Sementara Kepala Lapas (Kalapas) Gunung Sugih Syarpani menjelaskan, bantuan kotak sampak merupakan upaya serius dari pemerintah daerah untuk

mencegah penyebaran penyakit yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

“Iya kemarin Jumat, Pemkab memberikan bantuan tong sampah untuk kita.

Ini bentuk kepedulian Pemkab Lamteng terhadap Lapas Gunung Sugih untuk menciptakan kebersihan di dalam lapas,” jelasnya.

Sebelumnya, lanjut Syarpani, Pemkab Lamteng juga memberikan bantuan mobil pengangkut sampah. Ia berjanji, akan memanfaatkan bantuan sesuai dengan peruntukannya guna menciptakan kebersihan didalam lapas.

Menurutnya, dukungan Pemkab Lamteng melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejalan dengan kegiatan yang tengah dilaksanakan Dirjenn Pemasyarakatan, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-55, yang salah satunya adalah terkait kebersihan Lapas.

“Kami saat ini sedang berbenah, terkait kebersihan lapas akan ada lomba kebersihan lapas se-Indonesia.

Dan disaat yang tepat Pemda memiliki tujuan yang sama, dengan memberikan bantuan tong sampah,” ungkapnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

 Keluhkan Gorong-gorong PT Tanjung Selaki

Warga Tarahan Mengadu ke Nanang Ermanto Dana Desa Tahap I Sudah Masuk Kasda Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

MENGADU KE NANANG - SEJUMLAH warga Dusun Grabah, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, mengadu ke Plt Bupati Nanang Ermanto terkait goronggorong milik PT Tanjung Selaki yang sering memicu terjadi banjir, Rabu (20/3).

Sejumlah warga Dusun Grabah, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, mendatangi kantor bupati Lampung Selatan, Rabu (20/3).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KEDATANGAN masyarakat itu langsung diterima oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mulyadi Saleh dan beberapa pejabat terkait.

Masyarakat menemui Nanang untuk mengadukan persoalan gorong-gorong milik PT Tanjung Selaki di Kecamatan Katibung. Pasalnya, terjadi penyempitan

gorong-gorong, sehingga menyebabkan daerah setempat selalu terendam banjir saat hujan turun.

Ekawati selaku anggota BPD Desa Tarahan mengatakan, warga meminta agar gorong-gorong milik perusahaan PT Tanjung Selaki dibuka. Kalau itu tidak dibuka, lanjut dia, daerah setempat secara terus menerus akan terendam banjir.

"Akibat tidak berfungsinya gorong-gorong dan adanya aktivitas penimbunan pesisir pantai, sehingga pada saat musim hujan rumah warga dan sekolah terendam air setinggi sekitar 1 meter lebih," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Nanang Ermanto menyampaikan permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada pihak PT Tanjung

Selaki. "Hingga saat ini belum ada tanggapan. Untuk itu, mari kita bersama-sama meninjau lokasi gorong-gorong itu," ajak Nanang.

Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 13.45 WIB rombongan Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan perwakilan warga Dusun Grabak melakukan sidak ke lokasi.

Nanang pun langsung mendatangi perusahaan dan meminta perusahaan untuk memperhatikan keluhan warga. “Kalian sudah salah dalam mengelola usaha kalian ini, kalian tidak memperhatikan dampaknya. Jadi semua jadi ribut. Saya minta kalian segera normalisasi aliran sungai Grabak ini. Kalau tidak nanti saya tutup perusahaan ini," tegas Nanang kepada Kimhok pengawas kegiatan galian C.

Tidak hanya itu, Nanang pun mengajak Kimhok untuk menelusuri sungai. Dan menyuruh Kimhok untuk membawa alat beratnya (eskavator) untuk melakukan pengerukan dan pelurusan alur sungai, sehingga arus air bisa lancar.

"Kami akan keluarkan alat berat kami, tapi kami minta agar warga yang ada mau membantu, kita ber gotong-royong bersama," ujar Kimhok.

Nanang juga mendatangi hilir sungai yang hanya beberapa meter dari laut. Di sini terjadi penyempitan alur sungai. Pasalnya, gorong gorong yang ada terlalu kecil, sehingga ketika terjadi peningkatan debit air terjadi luapan air yang memicu terjadi banjir. (Dirsah/Edu)

ANGGARAN Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 untuk Kabupaten Lampung Selatan, saat ini sudah di transfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah (kasda).

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan Burhanuddin melalui Kasi Pengelola Keuangan Desa M Iqbal Fuad, Rabu (20/3).

"Informasi ini, kita terima dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," kata Iqbal.

Namun demikian, lanjut dia, hingga saat ini belum ada satu desa pun yang mengajukan permohonan pencairan DD tahap I. "Kalau untuk pengajuan pencairan belum ada. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat desa yang belum melaporkan hasil realisasi DD tahun 2018," terang Iqbal.

Ia menerangkan, syarat untuk pencairan DD tahap I sebesar 20 persen yakni surat permohonan pencairan DD tahap pertama kepada bupati Cq DPMD dan diketahui camat, surat pernyataan pertanggungjawaban dana, SPJ pertanggungjawaban DD anggaran sebelumnya kepada camat, peraturan desa tentang APBDes, RPJMDes, dan rincian penggunaan DD tahap

“

Informasi ini, kita terima dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

”

pertama sebesar 20 persen diketahui camat.

Selanjutnya, laporan penyerapan dan capaian output penggunaan DD tahun sebelumnya dengan dokumen bukti laporan kegiatan yang diketahui camat dan laporan bukti perkembangan aset tetap empat tahun terakhir dan aset bergerak desa selama dua tahun terakhir.

Ditanya besaran anggaran DD tahap I, Iqbal menyarankan untuk mengkonfirmasi ke pihak BPKAD. Pasalnya, kasda dibawah naungan OPD terkait.

Namun, Kepala BPKAD Lampung Selatan Injti Indriati saat dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat.

Meskipun HP-nya dalam kondisi aktif.

Ketika hendak dikonfirmasi dikantornya, orang yang bersangkutan juga sedang tidak berada di tempat. "Ibu sedang ke BPK mas," ujar staf di kantor BPKAD. (Dirsah/Edu)

8

Kamis, 21 Maret 2019

WAY KANAN

Pemkab Diminta Segera Tentukan Tapal Batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Way Kanan diminta agar segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tapal batas di tiga kampung. Yakni Kampung Gunung Sangkaran, Tanjung Raja Giham dan Kelurahan Blambangan Umpu.

Dengan Perbub tersebut diharapkan bisa menyelesaikan sengketa batas wilayah dan konflik warga dengan PT. Bumi Madu Mandiri (BMM).

Way Kanan (Kupas Tuntas)

PERMINTAAN itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Way Kanan Arsat dalam hearing antara perwakilan warga Gunung Sangkaran dengan PT BMM di Ruang Rapat DPRD, Rabu (20/3).

Arsat mengatakan, masalah tapal batas tiga kampung ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. “Masalah ini sudah berlarut-larut belum ada titik terang. Dengan hearing ini DPRD meminta Bupati agar segera mengeluarkan Peraturan Bupati tapal batas ketiga kampung,” katanya.

Untuk PT. BMM, Arsat meminta agar segera menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat Gunung Sangkaran yang diduduki oleh PT.BMM. “Karena bila dilihat dari datadata masyarakat tanah Ulayat Gunung Sangkaran, memang benar PT. BBM menggarap tanah Ulayat masyarakat tanpa

pernah ada pembebasan lahan,” kata dia.

Untuk mengetahui berapa luas tanah Gunung Sangkaran yang digarap PT. BMM, Arsat juga meminta Pemkab memasang tiang pilar batas di titik batas yang sudah diakui sejak dahulu oleh masyarakat adat. Karena titik ini lahan yang menentukan luas tanah ulayat yang diduduki PT.BMM. “Tidak ada lagi alasan bagi PT. BBM tidak menerima keputusan yang telah disepakati.

Karena kami tidak ingin kemarahan masyerakat adat Gunung Sangkaran memuncak hingga dapat menimbulkan konflik," jelas dia.

Sementara Kabag Pemerintah dan Kampung Pemkab Way Kanan Edi, mengatakan Pemkab akan segera mengeluarkan Perbub tentang batas ketiga kampung itu. “Mudah-mudahan Perub itu segera keluar. Hingga saat ini terus berjalan, dan beberapa hari yang lalu kami sudah mensosialisasikan draf titik batas dengan acuan

data peta tahun 1995. Serta pengakuan tokoh adat dan data-data lainnya,” kata Edi. Dikatakannya, dalam sosialisasi juga diundang PT.BMM, karena di lapangan terdata ratusan hektar tanaman sawit PT. BMM berada di daerah Gunung Sangkaran.

Perwakilan masyarakat Gunung Sangkaran, Eeng mengatakan PT.BMM telah mencaplok wilayah Gunung Sangkaran dan men ciptakan konflik di daerah tersebut. “Sejak PT.BMM pertama kali berdiri sudah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat adat. Itu salah satu jurus PT. BMM untuk mendapatkan lahan Gunung Sangkarang secara gratis,” katanya.

Ia pun meminta PT. BMM jangan memainkan sandiwara lagi dan dapat menerima keputusan yang sudah ditetapkan bersama. “Bila PT. BMM tidak bisa menerima dengan lapang dada, maka dipastikan ratusan hingga ribuan masyarakat akan melakukan pendudukan paksa di tanah Ulayat Gunung Sangkaran yang digarap PT. BMM," tandasnya.

Sementara, Kuasa hukum PT. BMM, Hairul Anom mengaku siap melakukan perdamaian perwakilan Gunung Sangkaran dan siap mengikuti arahan dari Pemkab Way Kanan. (Sandi)

TERIMA KAPUR SIRIH - BUPATI H. Raden Adipati Surya menerima sekapur sirih saat acara pembukaan Lomba O2SN dan FLS2N SD tingkat Kabupaten Way Kanan tahun 2019 di Lapangan Merdeka Kecamatan Banjit, Rabu (20/3).

Foto : Ist

Bupati Way Kanan Buka O2SN dan FLS2N Way Kanan (Kupas Tuntas) UPAYA peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak hanya pencapaian nilai akademis saja tapi juga non akademis. Siswa juga perlu mendapatkan pengalaman belajar yang seutuhnya dan berkualitas. Begitupun dengan Olympiade Olahraga Siswa Na sional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) merupakan salah suatu wadah untuk meng apresiasi kebutuhan akademis dan non akademis siswa.

“Sehingga bakat dan minat siswa dapat tersalurkan sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan rohani,” kata Bupati H. Raden Adipati Surya saat membuka Kegiatan Lomba O2SN dan FLS2N SD tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 di Lapangan Merdeka Kecamatan Banjit, Rabu (20/3).

Raden Adipati Surya juga mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kondisi kesehatan jasmani siswa dalam

rangka menunjang peningkatan kualitas akademik.

Menjaring bibit-bibit atlet berbakat baik dalam bidang olahraga, seni dan budaya yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Kemudian terciptanya generasi berkarakter, berkualitas dan kompetitif serta menghasilnya siswa terbaik dan berprestasi di masing-masing cabang yang suatu saat nanti diharapkan dapat mengharumkan nama Kabupaten Way Kanan,” kata Adipati.

Ia juga berpesan kepada para peserta agar bertanding dengan penuh semangat.

Kepada para wasit, Bupati berpesan agar memimpin setiap pertandingan secara profesional, objektif dan menjunjung tinggi norma serta kehormatan wasit.

“Dan kepada para guru dan pembina olah raga dan seni, jadikan momen ini sebagai sarana evaluasi atas proses pembinaan prestasi anak-anak didik kita agar lebih baik dan berprestasi dimasa mendatang,” pesannya.

Kepada segenap panitia,

wasit, dan tim juri, termasuk para kontingen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Menjaga rasa persaudaraan dan persatuan sesama kontingen, dan mengedepankan semangat sportifitas selama mengikuti pertandingan.

Sementara, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, Usman Karim mengatakan O2SN Dan FL2SN bertujuan untuk meningkatkan sportivitas anak didik serta mengasah bakat seni agar dapat menghasilkan prestasi di bidang olahraga dan seni. Sehingga dapat mewakili kabupaten Way Kanan ke jenjang yang lebih tinggi.

Usman Karim menerangkan jumlah peserta O2SN Dan FL2SN sebanyak 364 orang dari 14 kecamatan. “Sebanyak 364 orang akan bertanding pada cabang bulu tangkis, senam lantai, karate, pencak silat, renang dan berlomba pada ajang menyanyi tunggal, seni tari, gambar bercerita dan pantomim,” ungkapnya. (Sandi)

TANGGAMUS

 Buntut Laporan Ancaman Pembunuhan

Puluhan Kepala Pekon Datangi Gedung DPRD HEARING– PULUHAN kepala pekon di Tanggamus mendatangi Gedung DPRD Tanggamus, Rabu (20/3) untuk hearing dengan anggota dewan terkait pelaporan salah satu kakon oleh seorang anggota DPRD setempat.

Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Puluhan Kepala Pekon (Kakon) di Tanggamus yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tanggamus mendatangi Gedung DPRD setempat, Rabu (20/3).

Tanggamus (Kupas Tuntas) KEDATANGAN mereka untuk menindaklanjuti masalah hukum yang dialami salah satu rekan mereka sesama kakon yaitu FA, Kepala Pekon Benteng Jaya, Kecamatan Kotaagung. Sebelumnya FA dilaporkan ke polisi oleh Anggota Komisi III DPRD Tanggamus, Nursyahbana terkait kasus pengancaman.

Kedatangan para kakon ini dipimpin Ketua APDESI Kabupaten Tanggamus, Munzir dan diterima Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan dan sejumlah anggota DPRD lainnya di ruang Rapat

Utama DPRD setempat.

Sekretaris APDESI Tanggamus, Dulmanan mengatakan, kedatangan mereka untuk audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD setempat, terkait persoalan antara Nursyahbana dan FA soal pengawasan Dana Desa.

“Persoalan ini terkesan dibesar-besarkan, bahkan seolah dibenturkan antara Kepala Pekon dengan DPRD. Padahal yang terjadi adalah masalah sepele, ini masalah pribadi. Soal apakah anggota DPRD punya hak atau tidak mengawasi Dana Desa," kata Dulmanan.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan mengatakan, pelaporan Nursyahbana ke Pol-

res Tanggamus terhadap FA, Kepala Pekon Benteng Jaya adalah persoalan pribadi. “Setelah kami menggelar rapat, kami memutuskan itu persoalan pribadi. Pelaporan ke Polres itu uruasan pribadi, ini hanya miskomunikasi," kata Agus.

Agus menilai, Kepala Pekon adalah bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sama seperti Bupati, Organisasi Perangkat Daerah, dan DPRD. Maka tidak ada yang dibenturkan antar lembaga.

“Ini kita satu kesatuan, kami (DPRD) punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Jadi DPRD punya hak mengawasi Dana Desa," kata Heri.

Namun, walaupun DPRD punya hak mengawasi Dana Desa, kata Heri, anggota DPRD tidak punya hak melakukan audit keuangan desa.

DPRD hanya punya hak pengawasan. Ia pun menilai

sangat wajar jika anggota DPRD menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan penyimpangan Dana Desa.

“Kalau DPRD tidak punya hak mengaudit seperti BPK, adanya pengawasan. Tetapi jika benar nanti ditemukan ada penyimpangan Dana Desa, DPRD hanya memberikan rekomendasi,” jelas dia.

Sebelumnya, FA dilaporkan ke polisi atas tindakan pengancaman pembunuhan ke Polres Tanggamus oleh Nursyahbana.

Kasus itu bermula saat FA, bersama empat kakon lainnya, MU, AS, ZU dan MA menemui Nursyahbana di Komisi I DPRD Tanggamus, Selasa (5/3).

Kedatangan FA untuk mengklarifikasi statmen Nursyahbana yang menyebutkan akan menindaklanjuti keluhan warga Pekon Benteng Jaya seputar pengelolaan Dana Desa yang diduga tidak transparan. Karena diduga anggaran tersebut tidak tepat sasaran.

Namun saat pertemuan itu terjadi cekcok mulut antara FA dan Nursyahbana. Bahkan menurut Nursyhbana, FA mengeluarkan kalimat ancaman pembunuhan. “Silakan, kalian 45 dewan turun ke lapangan.

Tapi awas, kamu salah satunya Bang Nur, yang saya bunuh,” ucap Nursyahbana menirukan ucapan FA. Tidak terima dan merasa dilecehkan lembaganya, Nursyahbana pun melaporkan kasus itu ke polisi. Menurutnya, pengancaman itu akan menghambat kinerja DPRD untuk melakukan pengawasan anggaran pemerintah. (Sayuti)

Kejari Didesak Tetapkan Pj Sekda Tersangka Korupsi Tanggamus (Kupas Tuntas) DI tengah bergulirnya lelang jabatan untuk menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus, kursi Sekda yang saat ini masih diduduki Hamid Heriansyah Lubis, terus digoyang.

Jika sebelumnya sejumlah tokoh adat Tanggamus meminta posisi Sekda harus dijabat putra daerah, kali ini ratusan massa dari Perhimpunan Masyarakat Kabupaten Tanggamus (PM Kuta) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus, Rabu (20/3).

Massa mendesak Kajari Tanggamus segera menetapkan Hamid Heriansyah Lubis menjadi tersangka dugaan kasus korupsi proyek di Dishub Tanggamus. Massa juga meminta meminta Kejari segera menuntaskan laporan kasus tersebut dan tegas dalam penegakan hukum.

Koordinator lapangan, Mat Ahoy mengatakan, aksi ini merupakan bentuk desakan agar Kejari menindaklanjuti laporan dari HMI – IMAMTA terkait dugaan tindak pidana korupsi atas proyek pengadaan prasarana lampu jalan dan proyek FS jalur kereta api Pringsewu – Gisting di Dishub Tanggamus.

“Tiga bulan lalu, orga nisasi Kemahasiswaan dari HMI dan IMAMTA mela porkan terkait dugaan tersebut. Namun laporan itu tidak berjalan, sehingga patut kita curigai dan dipertanyakan kredib i litas nya,” kata Mat Ahoy.

Pihaknya pun mempertanyakan sikap profesionalitas

aparatur hukum ini, karena menurutnya tidak sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2010 serta pelaksanaan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. “Semestinya, siapapun yang melapor, Kejari Tanggamus sebagai aparatur hukum wajib untuk menindaklanjutinya untuk mempertahankan prestise kekuasaan negara terhadap rakyat. Karena hukum itu tidak boleh tebang pilih,” katanya.

Jika laporan dugaan tindak pidana korupsi ini tidak berjalan, kata dia, akan menghilangkan keperc ayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tersebut.

Untuk itu, ia meminta Kejari segera menindaklanjuti laporan itu dengan adanya penetapan tersangka.

“Tentu kita semua menginginkan penggunaan uang negara maupun daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan harus efektif dan efisien, guna tercapainya pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara, Kasi Intelijen Kejari Tanggamus Rido Rama, SH, MH mengatakan kepada para pengunjuk rasa, bahwa pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap Hamid Heriansyah Lubis. “Saat ini masih pengumpulan data dan bukti," katanya.

Namun ia berharap ka sus ini jangan sampai menimbulkan pembunuhan karakter pada proses le lang jabatan Sekda yang sedang berjalan. Meski demikian, Rido Rama berjanji akan melanjutkan penyelidikan setelah lelang jabatan selesai. (Sayuti)

Kamis, 21 Maret 2019

SAMBUNGAN

PLN Target Tol Listrik Sumatera Rampung Mei 2019 Jakarta (Kupas Tuntas) PT PLN (Persero) saat ini tengah mengerjakan proyek "Tol Listrik Sumatera". Proyek ini merupakan proyek jaringan listrik yang diharapkan bisa menyambungkan sistem kelistrikan seluruh Pulau Sumatera yang sampai saat ini tidak saling terhubung.

Vice President (VP) Public Relation PLN, Dwi Suryo Abdullah mengatakan Tol Listrik Sumatera merupakan Pembangunan Jaringan Tegangan Ektra Tinggi (275 kV) yang dilakukan dalam dua tahap.

Untuk tahap pertama akan menghubungkan Sumatera Selatan-Jambi-Riau-Sumatera Barat-Sumatera Utara.

Total panjang jaringan tegangan ektra tinggi 275 kV dari Lahat Sumsel sampai Sarulla Sumut mencapai 2.933 kms.

“Saat ini masih tersisa 180

kms dan direncanakan dalam dua bulan ke depan sudah tuntas,"ujar Dwi, Rabu (20/3).

Dwi menyebut, untuk proyek tahap I saat ini sedang dalam tahap penyelesaian Jalur transmisi 275 kV Sarulla - Sinangkok sekitar 180 kV. "Meski tidak terlalu panjang namun diperlukan dukungan dari stakeholder karena ada kendala sosial,"imbuhnya.

Jika pembangunan berjalan lancar, maka jalur transmisi 275 kV dari Sarulla Sinangkok diharapkan bisa selesai pada April 2019. Dengan begitu, Tol Listrik Sumatera 275 kv ini sudah bisa tersambung dari Lahat-Binjai.

“Sehingga akan memperkuat keandalan listrik di Sumatera khususnya di SumbarRiau dan Sumut yang nantinya akan mendorong laju tumbuhnya ekonomi dan industri ke daerah tersebut," kata Dwi. Sementara untuk proyek Tol Listrik Sumatera tahap II akan menyambungkan jari-

ngan listrik dari SumselLampung dan Sumut-Aceh.

Dwi menyebut tahap II jalur transmisi 275 kV Lahat Lampung memiliki panjang sekitar 882 kms. “Prosesnya pembebasan lahan dan pembangunan tower sedang berlangsung, ditargetkan selesai pada tahun 2021,” ungkap Dwi. Menurutnya, Tol Listrik Sumatera ini penting untuk dibangun karena selama ini kebutuhan listrik di Sumatera bagian Utara banyak didominasi oleh pembangkit bertenaga diesel, sehingga otomatis membutuhkan biaya cukup besar sehingga berdampak terhadap Biaya Pokok Produksi (BPP) tinggi juga.

Maka dengan pembangunan tol listrik 275 kV energi listrik yang diproduksi oleh PLTU batubara yang ada di Sumbagsel yang berlebih akan dapat ditransfer ke Riau dan Sumut sehingga diharapkan akan menurunkan biaya produksi. (Ktn)

Terduga Teroris JAD Rela Jual Tanah dan Rumah Jakarta (Kupas Tuntas) POLRI mengatakan anggota perempuan di kelompok teroris, termasuk jaringan Sibolga, memiliki militansi yang tinggi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyinggung terduga teroris YS yang ditangkap di Klaten, Jawa Tengah, serta MSH alias Solimah. Mereka diduga terkoneksi dalam jaringan Sibolga.

“Pelaku-pelaku terorisme termasuk perempuan memiliki militansi yang luar biasa, baik yang suicide bomber di Sibolga (MSH) dan saudari Y," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri,

Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Menurut Dedi, YS rela meninggalkan keluarga dan menjual asetnya untuk bergabung dengan kelompok teroris tersebut. "Yang bersangkutan (YS) rela meninggalkan suami dan anaknya, bahkan rela gadaikan rumah dan tanahnya," ungkap dia.

Hasil dari penjualan aset tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membuat bom mobil bersama dua rekannya. Bom tersebut rencananya digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan.

Kemudian, YS juga diduga bunuh diri dengan cara menenggak zat kimia keras.

Aparat menemukan YS dalam kondisi sakit pada Senin (18/3). Saat itu, ia se-

dang diperiksa di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Setelah pertolongan pertama tidak membuahkan hasil, aparat melarikan YS ke rumah sakit.

Akan tetapi, nyawa YS tidak tertolong.

Sementara itu, MSH alias Solimah, meledakkan diri di dalam kamar, pada Rabu (13/ 3) dini hari. Di dalam kamar itu juga terdapat anaknya yang berusia dua tahun. MSH merupakan istri Husain alias AH, seorang terduga teroris yang merupakan tokoh penting dalam jaringannya.

Husain ditangkap di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (13/3). Para terduga teroris ini diduga tergabung dalam satu jaringan teroris Jamaah Ansharut Daullah ( JAD) yang berafiliasi dengan ISIS. (Kps)

KPK Telusuri Suap Pengisian Jabatan Lain Jakarta (Kupas Tuntas) KPK membuka peluang menelusuri dugaan suap pengisian jabatan lainnya di Kementerian Agama (Kemenag). Rencana ini sebagai pengembangan kasus dugaan suap pengisian jabatan dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy).

"Apakah mungkin dikem-

bangkan di posisi-posisi lain di Kementerian Agama, bisa saja, sepanjang memang nanti ditemukan bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (20/3).

Febri juga mengatakan masyarakat bisa menyampaikan informasi ke KPK jika mengetahui ada praktik jualbeli jabatan di Kemenag.

Habiskan ...

Negeri untuk memilih instrumen paling efektif dan tepat sebagai dana kecamatan. Ia ingin menentukan secara matang perihal alokasi dan fungsi anggaran kecamatan itu agar dapat transaparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Dari Hal 1

"Sebagai Menteri Keuangan, saya bisa alokasikan dalam bentuk DAU berdasarkan tugas. Namun, kalau DAU-nya terlalu banyak, saya kasih tanda, itu jadinya bukan DAU lagi," ujarnya.

Dalam APBN 2019, pemerintah menganggarkan

Awasi ... polisi melakukan upaya mempersempit para terorisme dengan mengawasi tokotoko yang menjual bahan kimia. Sehingga, para pembeli mudah dilacak, apalagi jika membeli dalam jumlah besar.

Terlebih, hari pencoblosan Pemilu 2019 kurang dari satu bulan lagi. Aparat keamanan harus bekerja lebih ekstra, agar pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini, bisa tetap berlangsung dengan aman, damai dan sejuk. Meskipun apa yang dilakukan terorisme yang sudah berhasil diungkap, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilu 2019.

Secara logika, pembelian

Penyampaian informasi itu bisa dilakukan dengan langsung datang ke KPK ataupun lewat saluran lainnya.

"Atau, masyarakat bisa memberikan informasi melalui jalur pengaduan masyarakat baik melalui telepon ke 198 misalnya atau melalui website dan juga datang langsung ke KPK. Nanti, akan kami telaah lebih lanjut informasi-informasi tersebut," kata Febri.(Dtc)

dana desa sebesar Rp 70 triliun atau naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 60 triliun. Sementara, dana kelurahan untuk pertama kalinya dialokasikan pe merintah pada 2019 dengan nilai sebesar Rp 3 triliun. (Tmp) Dari Hal 1

bahan-bahan kimia memang tidak dilakukan oleh setiap orang. Umumnya, pembeli bahan-bahan kimia adalah pelajar atau mahasiwa untuk kepentingan akademis.

Maupun, para peneliti serta tenaga medis. Dengan demikian, pembeli bahan kimia umumnya adalah kaum terpelajar. Meskipun, tidak sedikit pula orang biasa juga ada yang membutuhkannya.

Dengan adanya pemantauan oleh polisi, paling tidak mereka yang punya niat jahat saat membeli bahan kimia menjadi berpikir seribu kali.

Mereka akan sembunyi-sembunyi untuk membelinya, agar identitas mereka tidak

terlacak. Penjual bahan kimia pun harus bisa bersinergi dengan aparat kepolisian.

Artinya, penjual harus segera menginformasikan kepada polisi, jika mendapati calon pembeli yang memiliki gerak-gerik mencurigakan.

Harus disadari bersama, para terorisme sudah tidak punya hati dan belas kasihan saat melakukan aksinya.

Untuk itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak agar pelaku terorisme tidak bisa leluasa lagi melakukan aksiaksinya. Jangan sampai warga-warga yang tak berdosa menjadi korban dari ulah mereka yang sudah termakan paham radikalisme dan menyesatkan. (**)

Kampanye ... menjadi dua, yakni zona A dan zona B. Dan Provinsi Lampung masuk dalam zona B. Kampanye rapat umum zona B dimulai pada 24-25 Maret 2019, dimulai dengan capres-cawapres 01, diiringi partai koalisinya yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Perindo, PSI, PBB, PKPI, dan Hanura.

“Jadi tim kampanye capres-cawapres 01 bersama partai politik pengusung dan pendukungnya bisa berkampanye di Provinsi Lampung di dua hari pertama. Tentu dengan titik-titik lokasi yang sudah ditentukan,” kata Antoniyus, Rabu (20/3).

Ia melanjukan, dua hari kemudian yakni pada 26- 27 Maret 2019 giliran tim kampanye capres-cawapres 02 diikuti seluruh partai koalisi yakni Gerindra, Demokrat, PKS, Berkarya dan PAN .

“Begitu seterusnya sebanyak 2 hari secara bergiliran sampai kampanye berakhir pada 13 April 2019,” terangnya.

Dari Hal 1

Ia mengingatkan, selama jadwal kampanye tersebut, tim kampanye capres-cawapres beserta partai koalisi yang bukan masuk dalam jadwal tidak boleh berkampanye dengan metode rapat umum. Boleh tetap melakukan kampanye dengan metode yang berbeda, seperti pertemuan terbatas ataupun yang lainnya.

“Untuk rapat umum KPU membagi jadwal secara adil dan profesional selama 21 hari. Tetapi dalam 21 hari tersebut terdapat tanggal 3 April hari besar Isra Miraj, maka dapat ditiadakan," ungkapnya.

Ia juga menerangkan, untuk caleg DPD, karena tidak terkait pilpres dan partai, maka bisa berkampanye secara bebas sepanjang 21 hari penuh sesuai dengan lokasi yang ditentukan, seperti stadion, alun-alun dan lapangan.

"Begitu juga dengan Partai Garuda yang tidak termasuk dalam koalisi, itu juga dibagi.

PT ...

Ia menjelaskan, saat ini SPBU Modular tersedia di kilometer (Km) 87 ruas A dan B, serta Km 115 ruas A dan B. Kedua SPBU Modular ini menyediakan produk Pertamax dan Bio Solar yang beroperasi dari pukul 07.00 hingga 19.00 WIB. Untuk stok sendiri, di masing-masing SPBU ada dua kilo liter (Kl) Pertamax dan 8 Kl Bio Solar.

"Jika stok di SPBU Modular habis, akan langsung disuplai dari Terminal BBM Panjang. Sebagai alternatif, masyarakat bisa membeli BBM di SPBU 24.341.05 dekat gerbang tol Km 130 dan SPBU 24.341.08 dekat gerbang tol Km 141 jika SPBU Modular Km 115 sedang habis. Untuk Modular Km 87 alternatifnya ada di SPBU 24.353.48, SPBU 24.353.50, dan SPBU 24.353.69, terdekat dari keluar gerbang tol Natar," imbuhnya.

Rifky melanjutkan, selain ketersediaan stok yang selalu dipastikan, aspek health, safety, security, and environment (HSSE) SPBU Modular juga sudah sesuai standar perusahaan dan ditambah dengan operator yang sudah terlatih, sehingga masya-

rakat tidak perlu khawatir.

"Operator kami, pejuang energi yang selama setidaknya 12 jam di lokasi siap melayani masyarakat yang melewati ruas tol ini. Jika memang ada kendala atau informasi seputar layanan produk kami, bisa langsung menghubungi contact center produk kami di 135," imbau Rifky.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, berkaitan dengan pembangunan akses jalan yang sempat terputus akibat pembangunan jalan tol.

"Nanti lihat kondisi di lapangan. Tapi yang jelas masyarakat akan mendapatkan kembali akses jalan yang saat ini terputus karena pembangunan jalan tol," kata Sekretaris Tim Percepatan JTTS Lampung Zainal Abidin, kemarin.

Dia berharap masyarakat yang terdampak dari pembangunan tol bisa bersabar, karena saat ini pihaknya masih mencarikan solusi untuk bisa menyambungkan kembali akses jalan distribusi perekonomian masyarakat.

Pernyataan sama disam-

paikan PPK JTTS ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Gustam, bahwa pihaknya tetap mencari solusi terhadap jalan desa terputus yang terdampak tol dengan membangun underpass atau overpass, guna menyambung kembali akses jalan sebagai penghubung antar desa.

"Kalau jalan rusak karena mobilisasi proyek tol, PT Waskita Karya selaku BUMN yang menggarap proyek JTTS wajib untuk memperbaiki jalan yang rusak. Kalau diperbaiki sekarang maka percuma saja karena mobilisasinya masih berjalan," katanya.

Sebelumnya, Humas PT Waskita Karya Agung Susilo menyatakan pihaknya siap memperbaiki jalan yang rusak dan membangun kembali akses jalan desa setelah pengadaan tanah dilakukan oleh PPK. "Akses jalan desa yang memang sepenuhnya kita pakai untuk mobilisasi jalan tol akan kita perbaiki, namun untuk waktunya mungkin akan berbeda. Kalau kebutuhan aksesnya sudah makin sedikit maka kita perbaiki seperti di Kabupaten Lampung Tengah," tuturnya. (Erik/Ant) Dari Hal 1

Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. Kedua pengusaha ini diduga selaku pemberi suap.

KPK menduga Mustafa menerima "fee" dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran "fee" sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima

Polda ... juga sudah memiliki payung hukum. Sehingga, jika ada yang membeli bahan kimia dalam jumlah besar sepatutnya ada kecurigaan.

“Aturan itu diatur dalam Perkap No. 2 Tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersil.

Dalam pasal 84 disebutkan pendataan pengeluaran bahan peledak dari gudang bahan peledak, harus menggunakan formulir atau bon pengeluaran bahan peledak dengan mencantumkan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang dalam pengeluaran bahan peledak. Ketentuan itu yang menjadi acuan bagi kita," terangnya.

Dimintai pendapatnya, Pengamat Hukum Univeritas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan, tindakan pengawasan terhadap pedagang bahan kimia sangatl

Dua hari di zona A, dua hari zona B," terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, untuk zona kampanye rapat umum, pihaknya akan koordinasi dengan KPU terkait jadwal dan lokasinya. Karena KPU yang akan menentukan tempat dan waktu terkait jadwal kampanye.

"Betuk pengawasan kita seperti biasanya sesuai dengan kampanye yang lain, harus ada surat penberitahuan dan surat tanda terima pemberitahuan (STTP). Dan waktu kampanye rapat umum dari pukul 09.00 sampai 18.00 WIB tidak boleh lebih,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, saat melakukan kampanye tidak boleh ada tanda gambar peserta pemilu lainnya. “Misalnya kampanye pilpres, kalau partai pendukung boleh. Tapi kalau ada alat peraga calon perseorangan itu tidak boleh," tegasnya. (Sule) Dari Hal 1

KPK ...

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima gratifikasi mencapai Rp95 miliar.

Selain menetapkan Mustafa sebagai tersangka baru, KPK juga menetapkan tersangka untuk Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi, Wakil Ketua DPRD Lamteng Raden Zugiri, Anggota DPRD Lamteng Bunyana dan Zainudia.

Ikut pula ditetapkan dua tersangka dari kalangan pengusaha, yakni pemilik PT

9

Mustafa sebesar Rp95 miliar.

Sebelumnya, Mustafa jga telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lamteng terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2018. (Ricardo) Dari Hal 1

efektif guna mencegah teroris dalam membuat bahan peledak.

Menurutnya, dengan adanya pengawasan itu, maka pembelian bahan kimia tidak akan disalahgunakan. Apalagi, lanjut dia, nantinya penjual juga akan mendata identitas para pembeli bahan kimia "Iya efektif itu, minimal sebagai upaya pencegahan.

Peredaran barang kimia memang harus diawasi supaya tidak disalahgunakan, terutama bahan kimia yang berpotensi dibuat debagai bahan peledak," ujarnya.

Tempatkan Sniper Polda Lampung juga akan menempatkan sniper atau penembak jitu dalam rangka pengamanan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Waka Polda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan, penempatan penembak jitu itu diberlakukan terhadap

lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Hanya saja, ia tidak memaparkan secara rinci dimana lokasi rawan yang dimaksud.

"Untuk sniper kita siagakan. Hanya untuk tempat tertentu saja," ujarnya. Dia mengisyaratkan bahwa lokasi yang menjadi pemantauan para sniper adalah tempat yang rawan peredaran narkotika dan tempat yang rawan dibayangi tindak terorisme.

"Lokasinya yang mencakup poin tadi," imbuhnya.

Selain penyiagaan sniper, Polda Lampung juga melakukan patroli rutin yang ditingkatkan di seluruh daerah.

Teddy pun mengatakan, sejauh ini wilayah hukum Lampung tergolong aman untuk situasi saat ini hingga menjelang pemilu. "Nggak ada konflik, aman-aman saja dan semua berjalan lancar," klaim Teddy. (Ricardo)

10

Kamis, 21 Maret 2019

SELEBRITI

Via Vallen Diundang Tampil di Rusia Penyanyi dangdut Via Vallen bakal kembali tampil di luar negeri.

Terbaru, dia diundang untuk bernyanyi ke Rusia.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - KABAR tersebut diungkap langsung oleh Via Vallen lewat akun Instagram miliknya.

Dia mengaatakan saat ini sedang dalam perjalanan

Billy Syahputra Akan Vakum dari Dunia Hiburan

Via Vallen

Marion Jola Kolaborasi dengan Pencipta Lagu Karna Su Sayang KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENYANYI Marion Jola kembali hadir dengan lagu terbaru. Kali ini dia berkolaborasi dengan rapper yang viral berkat lagu Karna Su Sayang yakni Near.

Sinergi di antara mereka menghasilkan lagu berjudul Karna Ko. Marion mengaku dirinya tertarik berkolaborasi karena mengagumi lagulagu yang ditulis Near.

Bakan dia kerap menyanyikan lagu Near saat tampil di beberapa panggung. "Selain satu daerah (asal NTT), aku juga suka nyanyiin lagu Karna Su Sayang. Jadi, pas dikasih tahu

sama label, aku setuju," kata Marion Jola di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Near ikut bangga bisa berkolaborasi dengan Marion. Dia mengaku sudah sejak lama mengagumi pelantun lagu Jangan itu.

"Saya lihat Marion Jola pas ikut ajang pencarian bakat, saya kagum sama dia. Saya dukung dia dan pengin suatu saat bisa kolaborasi," ujar Near.

Marion dan Near berkerja sama menghadirkan lagu Karna Ko dengan maksimal. Mereka menggabungkan selera musik masing-masing menjadi kesatuan yang menarik.

Lagu bernuansa urban pop itu didominasi suara kece Marion dan Near pada bagian rap. Keduanya bersenandung lewat lirik bahasa sehari-hari di Flores.

Lagu Karna Ko masuk ke dalam album Near yang diberi judul Karna Su Sayang. Album yang dirilis Jagonya Musik dan Sports Indonesia itu berisi sepuluh lagu lainnya yang diciptakan Near. "Dia adalah rapper berbakat, bisa membuat lagu, produksi, dan menyanyikannya juga. Lagu-lagunya keren," tambah Steve Lillywhite perwakilan Jagonya Musik dan Sports Indonesia. (Jpnn)

Para Host Dahsyat Segera Reunian KUPAS TUNTAS JAKARTA - PROGRAM musik Dahsyat vakum dari layar televisi sekitar setahun.

Meski begitu, ajang penghargaannya, Dahsyatnya Awards 2019, bakal digelar pada 28 Maret mendatang. Momen itu

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

menuju Rusia untuk tampil dalam acara Bravo Award pada Kamis (21/3).

"Halo Vyanisty dan seluruh masyarakat Indonesia! Sekarang Via sedang menuju Russia dalam rangka memenuhi undangan untuk tanggal 21, besok Via akan perform di event BRAVO AWARD ke 2," ungkap Via Vallen, Selasa (19/3).

Pelantun Sayang itu bangga bisa tampil di Rusia.

akan menjadi ajang reuni para host-nya. Yakni, Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan Denny Cagur.

Sebelumnya, mereka bertemu tiap hari untuk memandu acara yang disiarkan live setiap pagi tersebut. Setelah itu, ketiganya mempunyai

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

acara yang diisinya.

"Beberapa bulan, Insya Allah secepatnya, izin dulu sama pihak TV," ucap Bang Billy, sapaannya.

Billy lantas mengungkapkan tujuan dirinya vakum adalah untuk mengistirahatkan diri. Dia ingin berlibur demi menenangkan pikiran.

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

Billy Syahputra

"Pengin ke luar negeri, liburan sendirian aja," ujarnya.

Cowok 28 tahun itu mengaku tidak masalah bila nanti nihil pemasukan selama vakum. Menurutnya, dirinya masih punya tabungan untuk hidup selama masa istirahat. (Jpnn)

Gisel Kenalkan Anak pada Kekasih KUPAS TUNTAS JAKARTA - GISELLA Anastasia atau biasa disapa Gisel akhirnya mengenalkan Wijaya Saputra pada putri semata

wayangnya, Gempita Noura Marten.

Seperti terlihat dalam video singkat yang viral di Instagram, Rabu (30/3).

Pebasket itu tampak

kesibukan masing-masing.

"Jadi satu lagi malah seneng.

Seru sih," ungkap Denny Cagur dalam press conference, beberapa waktu lalu.

Candaan-candaan selama acara paling mereka kangenin.

Terutama Ayu Dewi. Kini, sebagai host, dia merasa tertantang untuk bisa menghadirkan keseruan yang sama. "Kami reuni, tapi kami juga harus nampilin yang baru dan fresh," jelasnya.

Demikian juga Raffi yang mempunyai banyak kenangan bahagia dan sedih selama menjadi host. "Nostalgia, karena ini kan sudah sepuluh tahun. Banyak memorinya," tutur ayah Rafathar itu.

Dahsyatnya Awards 2019 bakal memberikan penghargaan untuk 12 kategori. Antara lain, penyanyi solo, lagu pop, lagu dangdut, duo/grup, dan pendatang baru terdahsyat. (Kps)

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PRESENTER Billy Syahputra punya rencana untuk vakum dari dunia hiburan. Dia ingin istirahat sementara waktu dari berbagai kegiatan sebagai publik figur.

"Nanti saya ingin vakum sesaat dari dunia entertaintment," kata Billy Syahputra di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Meski belum tahu kapan mulai vakum, adik Olga Syahputra itu berencana rehat hanya dalam hitungan bulan.

Pasalnya Billy harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara program

Dia pun berharap kehadirannya bisa mengharumkan dan mengenalkan musik dangdut ke dunia internasional.

"Mohon doanya ya, semoga Via bisa memberikan yang terbaik dan membawa nama harum musik dangdut Indonesia,” imbuh Via Vallen.

Ini bukan kali pertama Via Vallen bernyanyi di luar negeri. Sebelumnya dia sempat diundang ke Hongkong, Jepang, dan lainnya. (Jpnn)

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

Gisel & Gempita

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

mendatangi lokasi pemotretan Gisel dan Gempita.

Dalam pemotretan itu, Gisel dan Gempi kompak mengenakan baju serba putih. Dia kemudian mengajak Gempi sambil menyapa Wijaya Saputra.

"Hai! Hallo!" sapa Gisel pada sang kekasih.

Sementara Gempita tampak mendekat seraya menatap lekat-lekat Wijaya Kusuma.

Meski tak diketahui percakapan apa yang dilontarkan Wijaya Saputra kepada Gempita, video itu sudah cukup membuat warganet heboh.

Sebabnya, pertemuan tersebut menjadi yang pertama kali bagi Gempi dan mantan kekasih Agnez Mo itu.

Sebelumnya, Gisel dan pria yang karib disapa Wijin itu sempat kucing-kucingan terkait hubungan asmaranya.

Namun kini, mereka sudah berani buka-bukaan perihal hubungan yang tengah dijalani sejak Februari lalu itu. (Jpnn)

Kamis, 21 Maret 2019

TULANG BAWANG

11

Rapat Paripurna HUT Tuba ke-22 dan HUT Provinsi Lampung ke-55

DPRD Tuba Dukung Langkah Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Foto : Ist

BERI NASI TUMPENG - WAKIL Ketua II Herwan Saleh saat memberikan nasi tumpeng kepada Bupati Tulangbawang dalam memperingati HUT Kabupaten Tulangbawang ke-22.

DPRD Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT Tulangbawang ke-22 dan HUT Provinsi Lampung ke-55 di Gedung DPRD setempat, Rabu (20/3).

Tulangbawang (Kupas Tuntas) HADIR dalam acara tersebut Bupati Tulangbawang Winarti, Ketua DPRD Tulangbawang, So'pii, Staf Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Lampung Theresia Sormin, Forkopimda Tulangbawang, Sekdakab Tulangbawang, para pejabat di lingkup pemerintah setempat serta para tokoh adat.

Dalam sambutanya Ketua DPRD Tulangbawang, So'pii mengatakan, dengan adanya HUT Tuba ke-22 diharapkan pelayanan publik di Tulangbawang semakin membaik dan meningkat, terlebih adanya peresmian pelayanan pu-

blik yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) beberapa waktu lalu yang juga merupakan rangkaian acara HUT Tuba.

"Saya berharap adanya MPP dapat menberi manfaat bagi masyarakat Tulangbawang dan menjadi pelayanan terbaik dan pertama di Lampung, ini menjadi sebuah inovasi terbaik dalam peningkatan pelayanan di Tulangbawang,� jelas Sopi'i.

Dia juga mengatakan, di usia 22 tahun Kabupaten Tulangbawang, DPRD Tulangbawang mengapresiasi adanya perhatian dari Bupati yang selalu mengawal seluruh program disegala Bidang di lapangan. “Sehingga masyarakat dapat ikut merasakan seluruh program yakni 25 program yang telah diluncurkan, " jelasnya.

BERI NASI TUMPENG - KETUA DPRD Tulangbawang Sopi'i saat memberikan nasi tumpeng kepada Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Teresia Sormin dalam memperingati HUT Provinsi Lampung ke 55.

Ditambahkannya, dengan adanya HUT ini DPRD selalu mendukung penuh langkah pemerintah dalam pening-

katan segala bidang terutama bidang kesejahtraan masyarakat sehingga kedepan masyarakat kabupaten Tu-

langbawang lebih maju lagi.

"DPRD akan selalu mendukung dan siap bersinergi serta bergotong royong

bersama pemerintah dalam menjalankan 25 program yang sudah berjalan," tutupnya. (**/Adv)

SAMBUTAN - STAFAhli Gubernur Lampung Theresia Sormin saat menyampaikan sambutan pada HUT Kabupaten Tulangbawang ke-22.

SAMBUTAN - BUPATI Tulangbawang menyampaikan sambutan pada sidang paripurna istimewa HUT Tuba ke-22.

SEKAPUR SIRIH - KETUA DPRD Tuba menerima sekapur sirih padaa acara paripurna HUT Tuba ke-22 dan HUT Provinsi Lampung ke-55.

HADIR- UNSUR Forkopinda Tuba saat menghadirk acara rapat paripurna HUT Tuba di Gedung DPRD setempat.

IKUTI RAPAT - IBU-IBU tim penggerak PKK Tuba saat mengikuti rapat paripurna Hut Tuba ke-22.

PARIPURNA - ANGGOTA DPRD Tulangbawang saat mengikuti acara rapat paripurna istimewa HUT Tuba ke-22.

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 21 MARET 2019 www.kupastuntas.co

Prabowo Batal Kampanye di Metro Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang sedianya menghadiri deklarasi 3.000 ulama dari Pondok Pesantren di Lapangan 16 C Kota Metro, Provinsi Lampung, batal hadir, Rabu (20/3).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BATALNYA Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bukanlah karena tak diberi izin.

Sebab, izin telah diberikan oleh Polda Lampung melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) bernomor: STTP/214/III/YAN.2.2/2019/Dit Intelkam pada Selasa (19/3), dengan keterangan akan dihadiri sebanyak 3.000 peserta.

Menurut Sekretaris DPD

Partai Gerindra Lampung, Pattimura, ketidakhadirannya Prabowo ke Lampung tepatnya ke Kota Metro bukanlah perihal izin, melainkan karena ini belum masa kampanye terbuka.

“Khawatirnya bermasalah karena peserta yang hadir kan ramai, makanya dibatalkan. Kalau masalah izin, itu kan yang mengurus relawan bukan kita. Buktinya konsernya tetap berlangsung dan tidak ada masalah, jadi bukan masalah izin,” kata Pattimura

saat dihubungi, Rabu (20/3).

Dikatakan Pattimura, bahwa konser diadakan di empat titik. Yakni di Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, Bukit Kemuning dan Bandar Lampung.

Awalnya memang beliau diharapakan menghadiri konser.

Pattimura menjelaskan, saat ini jika Capres dan Cawapres terikat dengan aturan kampanye, datang ke suatu daerah dibatasi dan harus di ruang tertutup, bahkan tidak boleh lebih 2,000 orang.

“Dan setiap kali Pak Prabowo turun, tim hukum akan melakukan analisa, jangan sampai dikerjain orang, beliau gak ada salah saja dicaricari orang kesalahannya.

Makanya nanti beliau ketemu seluruh relawan dan kader pendukung 02 di Lampung

pas disaat kampanye terbuka," jelasnya.

Pattimura menegaskan, Prabowo akan hadir di Lampung di saat masa kampanye terbuka, tepatnya pada 4 April 2019 mendatang. Karena, kata dia, masa kampanye terbuka hanya 21 hari, mulai dari 24 Maret sampai 13 April.

Dan sudah ditentukan beberapa titik di Pulau Jawa, di Sumatera, dan Sulawesi.

“Insyallaah jadwal kampanye Pak Prabowo di Lampung pada 4 April mendatang, ketika kampanye terbuka.

Tempatnya di Bandar Lampung, dan Insyallah, pasti.

Konsepnya seperti biasa dengan seluruh relawan, kader serta pendukung capres 02 akan hadir," tandasnya. (Sule)

kupastv lampung

KPU Lampung Batasi Beriklan di Media Massa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rakor di kantor KPU setempat, bersama pimpinan media terkait iklan kampanye di media massa baik cetak, elektronik dan online, Rabu (20/3).

Komisioner KPU Lampung Divisi Parmas dan Sosialisasi, Antoniyus, mengatakan, bahwa regulasinya sudah jelas terkait iklan kampanye di media massa ada yang difasilitasi KPU dan juga ada yang mandiri.

Untuk yang fasilitasi KPU ada batasan dan peserta yang difasilitasi capres dan

“

Nah kalau terbukti melanggar, KPID akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran, sedangankan Bawaslu akan memberikan sanksi ke peserta pemilunya

”

partai politik (Parpol) diakomodir oleh KPU RI, sedangkan DPD difasilitasi KPU provinsi.

"Nah kalau yang difasilitasi oleh KPU Lampung hanya DPD, yakni tiga di media cetak, tiga media televisi, tiga radio dan lima online. Kalau untuk tiga media cetak akan ditayangkan sekaligus. Selama 21 hari diperhatikan keuangan negara, berapa sanggupnya, media mana yang sanggup memfasilitasi.

Tetapi selama 21 hari, tiga media itu akan melakukan iklan kampanye. Polanya juga bisa bergilir, untuk teknisnya, itu diatur sedemikian rupa, akan disampaikan ke media yang ditunjuk oleh KPU," kata Anton.

Sedangkan untuk iklan mandiri, lanjutnya, jumlah dan spotnya sudah ada dalam PKPU No.23. “Silahkan peserta pemilu menuju langsung ke media yang ditunjuknya, tentunya pakai aturan, kalau melanggar akan ada Bawaslu yang mengawasinya,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Lampung, Muhammad Teguh, menegaskan, pihaknya akan fokus mengawasi di spot maksimal yang dibolehkan. Kemudian diisi atau design iklannya apabila melanggar, sanksi akan berupa administrasi, peringatan, pelarangan kampanye, sampai ke pencoretan.

"Satu media cetak gak harus ada caleg lain dalam media yang sama, kalau memang dapatnya satu tidak apa-apa, yang penting jangan menghalangi caleg lain iklan di satu media atau bloking spot, yah berbagi dengan caleg lain, dan untuk spot hanya diperbolehkan satu halaman saja, di halaman lain tidak boleh," tegasnya.

Sedangkan Ketua KPID Lampung, Febriyanto Ponahan, mengaku, akan mengacu pada peraturan Bawaslu dan PKPU. Jika dari hal tersebut melanggar, maka akan ada gugus tugas yang berisi, dewan pers, KPU, Bawaslu, PKPI, yang akan melakukan kajian. "Nah kalau terbukti melanggar, KPID akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran, sedangankan Bawaslu akan memberikan sanksi ke peserta pemilunya," tandasnya. (Sule)