Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 29 Agustus 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 29 AGUSTUS 2019

Tambang Pasir Laut Jadi Atensi KPK  90 Persen Tambang Tidak Sesuai Aturan BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji keberadaan tambang pasir laut di Provinsi Lampung, mulai dari izin kapal yang beroperasi, lokasi penambangan pasir laut, analisa dampak lingkungan dan dampak yang ditimbulkan.

KPK melalui Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III, Dia Patria mengatakan sudah membicarakan persoalan tambang pasir laut dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Hasilnya, akan dibentuk tim untuk menelusuri keberadaan tambang pasir laut tersebut.

Menurut Dian, tim akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Biro Hukum.

"Tim ini nanti akan konsen untuk mempertimbangkan apakah tambang pasir laut sudah sesuai dengan izin yang ada atau belum. Dampak lingkungan pada daerah tempat tambang pasir beroperasi dan hal-hal teknis sebagainya," kata Dian, Rabu (28/8).

Dian membeberkan, KPK menemukan ada sejumlah kekeliruan kinerja para instansi terkait dalam menerbitkan tambang pasir laut. Dimana, 90 persen tambang pasir laut itu tidak sesuai dengan

Tambang Hal 9

>> Baca

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - KASATGAS Korsupgah Wilayah III KPK, Dian Patria memberi keterangan terkait temuan KPK terhadap potensi pajak air bawah tanah di Provinsi Lampung yang bocor saat ditemui di Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Pajak Air Bawah Tanah di Lampung Bocor Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari pajak air bawah tanah di Provinsi Lampung mengalami kebocoran. Pasalnya, sudah ada dikeluarkan sekitar 1.000 titik untuk Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA), namun pajak yang di-

pungut tidak sebanding.

Kasatgas Korsupgah Wilayah III pada KPK, Dian Patria menuturkan, temuan itu didapat dari hasil rapat yang digelar KPK dengan instansi terkait, seperti kepala Bapenda kabupaten/kota

se-Provinsi Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). >> Baca

Pajak Hal 9

Pin Emas DPRD Harus Dikembalikan Jika Menolak Bisa Dijerat Pasal 362 dan 372 KUHP Pin emas yang dipakai DPRD kabupaten/kota di Provinsi Lampung harus dikembalikan ke Pemda setempat, saat tidak bertugas lagi. Pasalnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 disebutkan, batas nilai satuan minimum kapitalisasi aset sama dengan atau lebih dari Rp1 juta.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Pro-

vinsi Lampung, Alfiker Siringoringo mengatakan ketika pin emas DPRD ditetapkan sebagai aset daerah, maka anggota dewan yang bersangkutan harus mengembalikan pin tersebut setelah masa jaba-

tannya berakhir.

Menurutnya, ketentuan itu berlaku bagi setiap anggota dewan baik di periode sebelumnya (2014-2019) maupun yang baru saja dilantik (2019-2024). Karena, pin emas yang diberikan sifatnya hanya dipinjamkan saja.

"Walaupun di periode sebelumnya kalau itu aset tetap, maka harus dikembalikan. Karena masuk di neraca jadi wajib dikembalikan," kata Alfiker kepada Kupas Tuntas, Rabu (28/8).

Dia menjelaskan, batas nilai satuan minimum kapitalisasi aset saat ini sesuai dengan Pasal 40 (4a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yakni sama dengan atau lebih dari Rp1 juta.

Dia mengingatkan, jika barang aset daerah tidak dikembalikan setelah berakhir menjabat, maka yang bersangkutan dapat terjerat tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penggelapan

(Pasal 372 KUHP).

"Kalau aset bagaimanapun tetap harus dipulangkan setelah selesai menjabat, kalau rusak atau hilang itu harus diganti, dikembalikan.

Kalau tidak ya bisa dituntut karena itu adalah harta milik negara," tandasnya.

Alfiker menyarankan, ketika Pemerintah Daerah menyusun anggaran harus jelas dalam pengalokasian pin emas DPRD, apa>> Baca

Pin Hal 9

Kemenkumham Lampung Tidak Punya Data WNA Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Agus/Kupas Tuntas

PEMAPARAN - KEPALA Devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Lampung Edi Setiadi memberi pemaparan saat sosialisasi “Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing” di Hotel Yestoya, Kecamatan Way Jepara, Rabu (28/8).

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung hingga kini tidak punya data jumlah warga negara asing (WNA) yang masuk di Provinsi Sang Bumi Ruwa Jurai.

Hal itu terungkap saat Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung menggelar sosialisasi “Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing” Kabupaten Lampung Timur di Hotel Yestoya, Kecamatan Way Jepara, Rabu (28/8).

Sosialisasi diikuti seluruh anggota intelien yang bertugas di setiap Polsek yang ada di wilayah hukum Mapolres Lam-

pung Timur. Kepala Devisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, Edi Setiadi mengatakan pihaknya belum memiliki jumlah pasti warga asing yang ada di Provinsi Lampung.

Menurut Edi Setiadi, saat ini warga asing yang ada di Provinsi Lampung diperkirakan jumlahnya ribuan orang. "Dari ribuan warga asing tersebut, datang

untuk penelitian, belajar dan ada yang menikah dengan warga Provinsi Lampung," jelasnya.

Namun, Edi Setiadi memastikan semua warga asing yang ada di Provinsi Lampung mengantongi surat menyurat resmi. “Artinya, tidak ada warga asing yang gelap di Provinsi Lampung. Namun tetap perlu >> Baca

Kemenkumham Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

WNA Tidak Terdata

Enam Ribu Pelamar Kerja Adu Nasib di Job Fair 2019

WARGA negara asing (WNA) yang hilir mudik masuk ke Provinsi Lampung memang tidak sebanyak di Pulau Bali. Jika di Pulau Bali turis asing sangat mudah ditemukan. Sebaliknya, di Provinsi Lampung WNA hanya bisa ditemukan di beberapa tempat saja, seperti destinasi Zainal Hidayat, SH wisata, lembaga pemerintahan maupun lembaga pendidikan.

Meskipun demikian, ternyata Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Divisi Keimigrasian Lampung, tidak memiliki data pasti berapa orang asing yang masuk.

Anehnya, Kanwil Kemenkumham Lampung berani memastikan jika semua warga asing yang masuk memiliki surat menyurat resmi. Semestinya, jika memang warga asing memiliki dokumen resmi, maka dengan sendirinya identitas mereka pasti terdaftar di keimigrasian. Tapi kenapa kok jumlahnya tidak diketahui.

Beranjak dari sinilah, Kemenkumham Lampung berencana melakukan penguatan pengawasan terha-

Job Fair yang digelar Pemprov Lampung selama dua hari di Lapangan Korpri Kantor Pemprov, berhasil menampung sebanyak 14 ribu pendaftar.

Namun, yang lulus seleksi berkas hanya 6 ribu orang. Nantinya, mereka akan diseleksi lagi untuk mengisi 2.821 lowongan kerja.

>> Baca

WNA Hal 9

Bandar Lampung (Kjupas Tuntas) KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukmansyah menjelaskan pada hari pertama Job Fair ada 5 ribu orang yang mendaftar. Sementara pada hari kedua naik menjadi 9 ribu orang.

“Jadi seluruhnya ada 14 ribu orang yang mendaftar Job Fair 2019. Namun yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan perusahaan hanya sekitar 6 ribu or-

ang. Berarti mereka inilah nanti yang akan memperebutkan 2.821 lowongan yang disediakan oleh 49 perusahaan,” kata Lukmansyah usai menutup Job Fair 2019, Rabu (28/8).

Ia menghimbau kepada prusahaan agar bisa terus mengembangkan rekrutmen pekerja baru dari berbagai jenis pekerjaan usai Job Fair 2019. Sehingga, nantinya bisa menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

Ia berharap dalam penerimaan tenaga kerja di per-

Foto: Sri/Kupas Tuntas

BERI PENGHARGAAN - KEPALA Dinasnakertrans Provinsi Lampung Lukmansyah foto bersama dengan perwakilan perusahaan yang menerima penghargaan pada penutupan Job Fair 2019, Rabu (28/8).

usahaan tidak ada lagi unsur KKN. Sehingga, penerimaan pekerja baru bisa dilakukan secara transparan dan profesional.

"Kami ingin bursa kerja ini juga dilaksanakan di perguruan tinggi dan di tingkat kabupaten/kota. Sehingga

bisa mempercepat penekanan angka pengangguran secara merata,” terangnya.

Ia juga meminta pimpinan perusahaan bisa melaporkan kembali nama-nama dan alamat pencari kerja yang sudah >> Baca

Enam Hal 9

2

Kamis, 29 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

Gubernur Arinal Minta TPAKD Kawal KPB Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk turut serta berperan dalam implementasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) di tingkat kabupaten.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL tersebut disampaikan Gubernur Arinal, saat memimpin rapat pleno TPAKD Provinsi Lampung dan Pengenalan KPB yang berlangsung di Bandar Lampung, Rabu (28/8).

“Pengenalan Kartu Petani Berjaya sebagai bentuk hadirnya Pemerintah dalam membantu petani,” kata Arinal.

Arinal menjelaskan, bah-

wa dalam prosesnya, ia akan meminta rekomendasi Kepala Daerah untuk memastikan apakah layak atau tidak menerima KPB. “Saya minta bupati bisa menginventarisir masyarakatnya, sebagai kelompok layak atau tidak mendapatkan KPB,” imbaunya.

Lebih jauh Arinal juga berpesan bahwa Gubernur dan Bupati harus bersinergi dan sejalan supaya program bisa berjalan sesuai dengan harapan. “Informasikan ke saya, apa keperluan, apa

Foto: Ist

BUKA RAPAT PLENO - GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, memukul gong sebelum membuka rapat pleno TPAKD Provinsi Lampung dan Pengenalan KPB, yang berlangsung di Bandar Lampung, Rabu (28/8).

kepentingan masyarakat, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, supaya percepatan pembangunan bisa cepat terwujud, pekerjaan berat tapi dikerjakan dengan bersama cepat akan terasa ringan,” kata Arinal

Sementara itu, Bupati Tulang Bawang, Winarti, yang hadir dalam rapat, menyambut baik gagasan Gubernur Lampung, Arinal Juanaidi, karena mengingat program ini sejalan dengan beberapa program, dari 25 program unggulan pro-

rakyat Tulang awang.

“Masih banyak rakyat yang memerlukan stimulus dalam mendorong agar pergerakan ekonomi bisa cepat berjalan,” kata Winarti.

“Seperti di Tulang Bawang ada bantuan ekonomi kreatif

mandiri Rp60 juta untuk tiga kelompok perkampungan.

Nah, itu kita akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi supaya nantinya tidak hanya tiga kelompok, tapi bisa lebih yang bersumber dari Provinsi,” ujarnya. (Rls)

Dedi Berharap Provinsi Prajurit Brigif 4 Mar/BS Juara Tinju Amatir di Bondowoso Lampung Jadi Lebih Baik Bandar Lampung

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AKHIR masa jabatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung periode 20142019, hanya tinggal menghitung hari atau tepatnya berakhir pada Senin (2/9) mendatang.

Dalam rapat paripurna terakhir untuk periode tersebut yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (28/8), Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal sebelum menutup kegiatan rapat, menyampaikan beberapa kalimat untuk pamit dari jabatannya saat ini dan sekaligus mewakili anggota DPRD yang lainnya.

"Kami memohon maaf kepada rekan-rekan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Pak Gubernur serta seluruh hadirin. Selama kami melaksanakan tugas terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf," ujar Dedi.

Ia pun mengucapkan selamat bertugas kepada Guber-

“

Kami percaya dengan pengalaman beliau di birokrat Provinsi Lampung, maka memahami permasalahan dan potensi Lampung nur Lampung, Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, untuk melanjutkan pembangunan Provinsi Lampung selama lima tahun kedepan.

"Kami percaya dengan pengalaman beliau di birokrat Provinsi Lampung, maka memahami permasalahan dan potensi Lampung. Mudah-mudahan kedepannya, Provinsi Lampung menjadi lebih baik," tuturnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa tanggal 2 September 2019, akan dilaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024. (Erik)

(Kupas Tuntas)

PRESTASI membanggakan kembali ditorehkan oleh prajurit Brigade Infanteri (Brigif) 4 MAr/BS dari satuan Batalyon Infanteri 9.

Dia adalah Prada Marinir Afandi yang berhasil menyabet medali emas pada Kejuaraan Tinju Amatir Piala Kapolres Bondowoso. Kejuaraan itu digelar di Alun-alun RBA Kironggo Bondowoso, pada 24 Agustus 2019 lalu.

Prajurit Marinir muda ini memang sudah lama menggeluti hobinya di dunia tinju.

Bahkan sejak dilaksanakannya pertandingan antar kompi di Komandan Yonif 9 Marinir sebelumnya.

Bermodalkan fisik yang kuat dan dipadu dengan kemampuan dan mental pemberani, membuat Prada Marinir Afandi mampu meraih hasil terbaik. Berlaga di kelas 56 kg, ia berhasil menaklukkan lawan-lawannya dan membawa pulang Medali Emas. Satuan juga memberi kebijakan kepada Prada Marinir Afandi untuk pemusatan

Foto: Ist

TERIMA PIAGAM - PRADA Marinir Afandi saat menerima medali emas dan piagam penghargaan pada Kejuaraan Tinju Amatir Piala Kapolres Bondowoso, Rabu (28/8).

latihan (training center) di Sasana Amfibi Brigif 2 Marinir di bawah naungan KONI Jatim.

Komandan Yonif 9 Marinir, Letkol Marinir Syamsul Bahri, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Prada Mar M Afandi. Sebab, kata Syamsul, Prada Afandi, diusianya yang masih muda

mampu mendongkrak talenta untuk berprestasi dan mengharumkan nama Satuan di kancah even bergengsi seJawa Timur yang diikuti dari 60 petinju terbaik se-Jatim.

“Tentunya hal ini dapat menjadi motivasi kepada prajurit yang lain untuk terus berprestasi dalam bidang apapun dengan sisi positif,di setiap

individunya,” ujar Letkol Syamsul Bahri, Rabu (28/8).

Diketahui, tak hanya Prada Marinir Afandi yang berhasil menyabet medali dari Korps Marinir. Ada juga Prada Marinir Probo Hadiwijaya dan Prada Marinir Safwandi yang tergabung dalam Sasana Amphibi Boxing Camp yang bermarkas di Brigif 2 Marinir. (Rls)

Pansus Politik Uang Keluarkan Lima Rekomendasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SETELAH melewati pembahasan yang panjang, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung, terkait dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung, akhirnya menghasilkan laporan dan diparipurnakan, di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (28/8).

Dalam laporannya, Juru Bicara Pansus, Watoni Noerdin, memaparkan, terdapat lima poin rekomendasi Pansus dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung.

Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Lampung beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa, sehingga terdapat data yang jelas bagaimana penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk penyelenggaran pengawasan Pilgub Lampung.

Kedua, meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan audit

kinerja atas pelayanan administrasi bawaslu terhadap laporan/keluhan penduduk atas laporan dugaan terjadinya politik uang dan laporan dugaan pelanggaran lainya pada Pilgub Lampung.

Ketiga, menyampaikan hasil Pansus kepada Menteri Dalam Negeri. Keempat, percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu/pilkada serta penegasan atas kedudukan penyidik kejaksaan dan kepolisian di Sentra Gakumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku.

Dan kelima, perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara inabsentia, guna antisipasi permasalahan tidak dapat

dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada.

"Masyarakat Lampung berharap agar Pilkada Provinsi Lampung berjalan lancar aman dan bersih dari praktek-praktek kecurangan yang bertentangan dengan aturan di antaranya, yaitu menggunakan politik uang," kata Watoni.

Dikatakan Watoni, yang perlu dicatat bahwa Pemilu hanya akan dapat merubah kebebasan menjadi persamaan dan keadilan menjadi tertib hukum dan keadilan jika pemilu bisa menghasilkan orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan melalui sebuah proses pemilu yang berkualitas atau sering disebut juga sebagai pemilu yang berintegritas.

Sementara itu, Ketua Pansus, Mingrum Gumay, meminta beberapa lembaga

“Terhadap siapapun

warga negara Indonesia atau pihak korporasi manapun ketika bersalah harus dilakukan tindakan hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum

Mingrum Gumay Ketua Pansus

yang terdapat dalam rekomendasi, untuk menindaklanjutinya.

"Jadi, tugas pansus sudah selesai, selanjutnya berdasarkan hasil paripurna, pansus melanjutkan dugaan tindak pidanan pilkada ke beberapa instansi yang mendapat rekomendasi. Kita meminta lembaga pengaudit dapat bekerja secara profesional.

Salah satunya BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung agar mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu sampai di tingkat bawah," kata Mingrum.

Dengan demikian, kata Mungrum, pihaknya tinggal menunggu hasil audit dari BPK meski memang tak ditentukan tenggat waktu pengauditan.

Namun mengenai hasilnya nanti, ia menyerahkan tindaklanjutnya ke BPK. “Terhadap siapapun warga negara Indonesia atau pihak korporasi manapun ketika bersalah harus dilakukan tindakan hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.

"Kita berharap proses demokrasi dalam Pemilu baik pemilihan bupati, gubernur, hingga presiden kedepan bisa berintegritas, bermartabat, bersih, dan menghadapi pemilih yang cerdas," pungkasnya. (Erik)

Kamis, 29 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

3

OTT di Kesbangpol Lampung

Kredibilitas Kejati Lampung Dipertanyakan Komisi Pemantau Keuangan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, mempertanyakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, karena hingga kini kasus tersebut tidak ada kejelasan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) “KAMI mempertanyakan sejauhmana perkembangan penanganan kasus OTT tersebut," kata Ketua KPKAD Lampung, Ginda Ansori, Rabu (28/8).

Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Lampung melakukan OTT di salah satu ruangan Kesbang-

pol Provinsi Lampung pada Jumat (16/8) lalu sekitar pukul 15.00 WIB. OTT tersebut diduga terkait pungutan liar (pungli) rekomendasi izin tinggal bagi warga asing dan rekomendasi mahasiswa yang ingin riset.

Ginda mengatakan, masyarakat masih menunggu perkembangan yang sempat menghebohkan tersebut dan sekarang menjadi tanda tanya besar mengapa belum ada kejelasan terkait pena-

nganan kasus OTT tersebut.

Menurut dia, berbeda dengan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK. Di mana, KPK setelah 1x24 jam langsung mengumumkan nama tersangka dan dilakukan penahanan.

"Kami mempertanyakan ada apa dengan kasus OTT di Kesbangpol Lampung. Kenapa hingga kini penanganan kasus tersebut tidak jelas. Malahan sudah ada tersangka, tapi nggak ditahan. Malah dikenakan wajib lapor," herannya.

Dengan demikian, ia pun menyoroti kredibilitas lembaga Kejati Lampung dalam mengusut persoalan hukum tersebut. Terlebih lagi, kata Ginda, proses pemeriksaan

yang terkesan tertutup dan ada indikasi dugaan bahwa OTT tersebut telah diatur.

Meskipun Ginda mengapresiasi OTT tersebut, akan tetapi OTT tersebut menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. "Sebenarnya itu OTT apa bukan. Ini bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat,” sindir Ginda.

Bahkan, kata Ginda, dengan adanya tersangka OTT yang wajib lapor tidak ditahan diduga ada kesan kalau OTT ini yang penting Kejati Lampung ada kerjaan.

Seharusnya, pesan Ginda, penanganannya dilakukan secara intensif, makanya masyarakat tidak heran mengapa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu masih tetap layak untuk dipertahankan.

“Jamwas Kejagung harus turun untuk mengecek terkait OTT itu. Kejati harus transparan, sampaikan apa perkembangannya dari kasus OTT,” harapnya.

Ginda juga menduga Kejati Lampung telah mencoreng penegakan hukum di Lampung dengan pelayanan yang diduga tidak profesional. “Untuk apa OTT kalau pelayanan penegakan hukumnya masih sama dengan perkara biasa,” sebutnya.

Kejati Lampung harusnya malu kepada KPK, mana ada OTT KPK yang dilepas kalau statusnya tersangka kecuali saksi

saat digelandang ketika OTT. Sementara itu saat hendak dikonfirmasi terkait perkembangan kasus OTT tersebut, belum ada respon dari Kejati Lampung. "Bapak (Aspidsus) sedang keluar," kata salah satu staf di Pidsus Kejati Lampung, Rabu (28/8).

Sebelumnya diberitakan, Kejati Lampung menetapkan status oknum pejabat Kesbangpol Provinsi Lampung, berinsial JA sebagai tersangka. Untuk barang bukti uang tunai yang diamankan senilai Rp21.659.000.

Anehnya lagi, JA dikenakan Pasal 12 e tentang perbuatan pemerasan. Parahnya lagi, JA tidak ditahan dengan jaminan dari pihak keluarga. (Oscar)

Kejari Terapkan Sistem Tilang Online Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Bandar Lampung (Balam) segera menerapkan pembayaran tilang secara online tanpa melalui proses persidangan langsung. Hal itu dilakukan agar lebih cepat dan transparan sehingga terhindar dari penyimpangan.

"Jadi Hakim tidak lagi memproses persidangan, hanya memutus dan di-publish,” kata Kepala Kejari Balam Yusna Adia, Rabu (28/8).

Yusna menjelaskan, bahwa sistem pembayaran tilang secara online ini merupakan salah satu bentuk programnya.

"Jadi nanti semuanya berbasis online. Yang sudah berjalan saat ini yaitu konsultasi soal hukum melalui pos pelayanan hukum dan buku tamu juga duah diberlakukan secara online," terangnya.

Khusus untuk pos pelayanan hukum, kata Yusna, masyarakat bisa langsung dan konsultasi terkait permasalahan hukum, gratis tanpa dipungut biaya. "Yang mau konsultasi soal hukum bisa datang langsung ke kantor Kejaro Bandar Lampung, gratis. Mau nanya tentang

pidana umum maupun perdata," jelasnya.

Mantan Kepala Kejari Lampung Utara ini kembali menjelaskan, dengan adanya tilang online ini, masyarakat yang terkena tilang tidak perlu hadir untuk mengikuti sidang di pengadilan, nantinya cukup melihat pengumuman melalui website Kejari Bandar Lampung.

Di website tersebut, lanjut mantan Asdatun Banten ini, dapat diakses mengenai informasi nomor tilang, nama pelanggar, pasal yang dikenakan dan denda yang harus dibayar.

“Jadi si pelanggar tidak perlu hadir ke pengadilan untuk sidang seperti sebelumnya. Pelanggar hanya perlu membayar denda dan mengambil barang bukti di kantor Kejari Bandar Lampung,” ucapnya.

Yusna juga mengatakan, tujuan penerapan pembayaran tilang online ini untuk meningkatkan pemasukan negara dan menghindari penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

“Jadi sangat menguntungkan penerapan pembayaran tilang secara online. Hal itu untuk menghindari adanya dugaan-dugaan penyimpangan,” pungkasnya. (Oscar)

KEPOLISIAN

Propam Periksa Kelengkapan Anggota BANDAR LAMPUNG - DALAM rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan terhadap peraturan sebagai Anggota Polri, Polresta Bandar Lampung melalui Sie Propam, melakukan pemeriksaan rutin terhadap Anggota Polresta setempat.

Kegiatan penegakan, penertiban dan disiplin (Gaktiblin) tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Propam Polresta Bandar Lampung, Iptu Bambang Dwi Setyawan. Pemeriksaan berlangsung didepan pintu gerbang masuk Mako Polresta Bandar Lampung menjelang pelaksanaan apel pagi, Rabu (28/8).

Kasi Propam Polresta Bandar Lampung, Iptu Bambang Dwi, menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan Anggota Polri serta mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri khususnya Anggota Polresta Bandar Lampung. “Hari ini (kemarin) kita fokus melakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan identitas diri seperti KTP, SIM (Surat Izin Mengemudi), KTA (Kartu Tanda Anggota), kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan surat tanda nomor kendaraan (STNK),” kata Bambang.

Selama proses pemeriksaan, Bambang juga memberikan arahan maupun teguran kepada personel yang tidak sesuai kelengkapan.

Ia berharap dengan dilakukan pemeriksaan secara rutin ini akan memberikan dampak positif kepada personel Polresta Bandar Lampung. Pada pemeriksaan kali ini, kata Bambang, masih ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran, seperti tidak membawa SIM kendaraan. “Untuk personel yang melanggar, kami langsung berikan tindakan dengan teguran secara tertulis dan saya perintahkan segera untuk dilengkapi,” pungkasnya. (Oscar)

Foto: Sule/Kupas Tuntas

TERIMA KUNJUNGAN - KEPALA Disdukcapil Bandar Lampung, A. Zainuddin, memaparkan proses pembuatan e-KTP kepada para siswa Diklatpim III Kejagung RI saat melakukan kunjungan ke Gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Disdukcapil Bandar Lampung Jadi Lokasi Penelitian Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBANYAK 23 siswa Diklat Kejagung RI Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, angkatan kedua Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Kedatangan rombongan tersebut, untuk mengetahui

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, diajukan bertambah pada tahun 2020 mendatang. Hal itu seiring dengan kenaikan gaji pegawai dan pemilihan wali kota (Pilwakot).

Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, Wilson F, mengatakan, dengan demikian di Kota Bandar Lampung pada tahun depan (2020) menjadi Rp1,8 triliun.

"Kita juga tadi mendapatkan saran dari siswa, dan mereka (siswa menyarankan agar pelayanan dilakukan secara online, tidak lagi secara langsung. Dan kita juga menjelasakan kalau pelayanan itu bisa dilakukan, tetapi tidak dengan pelayanan KTP baru. Karena pembuatan KTP baru harus dilakukan secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Begitu juga dengan disabilitas. Tapi sampai saat ini semua sudah dilakukan,” bebernya. (Sule)

“Pada tahun 2019 ini, APBD murni sebesar Rp1,6 triliun lebih. Dan tahun 2020 diajukan bertambah menjadi Rp1,8 triliun. Jadi ada kenaikan Rp200 miliar,” kata Trisno, Rabu (28/8).

Saat ini, kata dia, pihaknya telah menyiapkan draf pembahasan. “Secepatnya kita bahas. Data dan rencananya sudah siap. Tinggal nunggu DPRD siap saja,” jelasnya.

Dikatakan Wilson, bahwa penambahan tersebut dipengaruhi karena tahun depan akan ada pilwakot Bandar Lampung dan kenaiakan gaji pegawai.

Selain itu, kata Wilson, pi-

haknya juga sedang menunggu informasi APBN murni.

Menurutnya, bisa saja angka rencana penambahan jauh meningkat setelah mengetahui informasi APBN. Wilson melanjutkan, untuk APBD Perubahan tahun 2019 ini, dipastikan tidak ada penambahan anggaran. Namun, ada beberapa pergeseran struktur anggaran saja.

“Kalau angka tidak ada yang berubah, tapi ada pergeseran antar OPD. Misalnya bidang penataan pasar kan pindah dari Dinas Perdagangan ke Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Perubahan itu, lanjutnya, dilakukan untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan OPD. “Proses pengesahan APBD Perubahan telah disahkan pada Rabu (14/8) lalu oleh DPRD Bandar Lampung, dan sudah diserahkan ke Pemprov Lampung untuk dievaluasi. Kami belum dapat informasi selanjutnya” ujarnya.

Biasanya, tambah dia, batas revisi dilakukan 15 hari setelah diserahkan. Maka APBD Perubahan Bandar Lampung diperkirakan rampung pada September 2019 mendatang. (Wanda)

Pensiunan PNS Bunuh Diri Terjun ke Sumur (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

dukcapil siap melayani warga Bandar Lampung, dengan berbagai macam inovasi. Di antaranya tree in one, termasuk soal alur pelayanan," kata Zainuddin.

Dengan adanya kunjungan, kata Zainuddin, pihaknya sangat terbuka, sebab dirinya bisa menerima masukan dari siswa diklatpim tersebut. Sehingga bisa dijadikan masukan Disdukcapil untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat Bandar Lampung.

2020, APBD Balam Diajukan Bertambah

Bandar Lampung

PERIKSA ANGGOTA - SIE Propram Polresta Bandar Lampung memeriksa kelengkapan identitas anggota didepan pintu gerbang masuk Mako Polresta Bandar Lampung, menjelang pelaksanaan apel pagi, Rabu (28/8).

sistem dan pelayanan pajak sampai masuk ke kas daerah serta proses pembuatan eKTP hingga pencetakan.

Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, A. Zainuddin, menjelaskan, kunjungan para siswa tersebut ke Disdukcapil dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung, untuk mengetahui sejauh mana tentang penyelenggaraan pelayanan Disdukcapil di bidang Adminduk.

“Kita jelaskan bahwa Dis-

WARGA Perumahan Bilabong Jaya, Jalan Cendana Blok A4, Kelurahan Langkapura, Bandar Lampung, dihebohkan dengan penemuan sesosok pria tak bernyawa di dalam sumur, Rabu (28/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria bernama Namin Kesumahadi (50), warga setempat, tewas diduga bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur.

“Korban murni bunuh diri, karena ada tali yang ditemukan diatas cincin sumur,” kata Kapolsek Tanjungkarang Barat, Kompol Hapran, Rabu (28/8).

Dari informasi yang didapat, kata Hapran, korban nekat mengakhiri hidupnya lantaran mengalami gangguan jiwa dan hidup sendiri. “Memang dia (korban) sakit, ada gangguan.

Pihak keluarganya nggak mau autopsi, jadi saya minta buat surat pernyataan jika tidak mau di autopsi hanya visum luar," ujar Hapran.

Hapran menambahkan,

evakuasi mayat korban dilakukan oleh Tim dari BPBD Kota Bandar Lampung bersama Tim Inafis Polresta Bandar Lampung.

Sementara itu, Ketua RT 01 LK1 Perumahan Bilabong, Ade Febrian, sebelum ditemukan tidak bernyawa, ia sempat mengundang pihak keluarga korban untuk mendobrak pintu rumah korban.

“Karena sudah beberapa hari korban nggak keliatan.

Saya mengundang pihak keluarganya untuk mengecek kerumah korban. Setelah

kami dobrak, korban nggak ada dalam rumah. Lalu kami cek di sekitar dan korban ditemukan dalam sumur, dan sudah ngambang. Memang korban ada kelainan jiwa, bisa dibilang begitu," jelasnya.

Menurut Ade, keseharian korban hanya dirumah saja dan sendirian tanpa ada yang menemani. “Dia tinggal sendiri, pisah dengan istrinya, anaknya di daerah NTT, sudah lima hari gak nampak.

Ya dia (korban) merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," tandasnya. (Oscar)

4

Kamis, 29 Agustus 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Lambar Targetkan Tak Ada Lagi Pekon Tertinggal Tahun 2020 Pemerintah Ka bupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) menargetkan pada tahun 2020 mendatang, agar Pekon tertinggal tak ada lagi di Lambar.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar, Okmal mengatakan, bahwa berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD) pada tahun 2015 untuk status pekon maju

sebanyak 10 pekon, berkembang 39 pekon, kurang berkembang 49 pekon, serta pekon tertinggal sebanyak 38 pekon. Namun pada tahun 2019 untuk pekon menyandang status maju ada 10 pekon, berkembang 39 pekon, pekon kurang berkembang 68 pekon serta pekon tertinggal hanya 19 pekon.

Kemudian, Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2015 untuk status pekon mandiri tidak ada, maju dua pekon, berkembang 59 pekon, terringgal 61 pekon dan sangat tertinggal 9 pekon, sedangkan tahun 2019 untuk status pekon mandiri 2 pekon, maju 29 pekon, berkembang 86 pekon, ter-

tinggal 14 pekon, dan di tahun ini untuk pekon yang menyandang status tertinggal tidak ada lagi.

"Berdasarkan IDM untuk Kabupaten Lambar pada tahun 2015 masih ada sembilan pekon yang berstatus sangat tertinggal namun tahun ini sudah tidak ada lagi. Bahkan, sejumlah Pekon sangat tertinggal tersebut saat ini sudah mulai berkembang," kata Okmal.

Dijelaskan Okmal, sembilan pekon yang sebelumnya berstatus sangat tertinggal itu yakni Pekon Ujung, Pekon Pancur Mas, Pekon Lumboktimur, dan Pekon Sukabnajra Ujung Rembun Kecamatan Lumboksemi-

nung, Kemudian Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau, Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh, serta Pekon Tanjungsari, Pekon Ringinjaya dan Pekon Bandaragung Kecamatan Bandarnegeri Suoh.

"Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan pekon sangat tertinggal, antara lain dengan mengalokasikan dana baik dari APBD maupun Dana Desa (DD) yang digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan serta kegiatan lainnya,”ungkapnya.

Untuk pekon yang masih menyandang status pekon tertinggal ditargetkan akan terentaskan pada tahun 2020 mendatang. (Iwan)

Pelajar Diimbau Aktif Dalam Pelestarian Lingkungan

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Warga Bantu TNI Sukseskan TMMD Lampung Barat (Kupas Tuntas) MASYARAKAT Pekon Bandaragung kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) kabupaten Lampung Barat (Lambar) turut serta membantu TNI dalam mensukseskan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0422 setempat.

Hal itu terlihat saat masyarakat setempat mendatangi lokasi TMMD, dengan membawa berbagai alat kerja seperti golok, cangkul, dan lainnya.

Plt Camat BNS, Mandala Hasto mengatakan, bahwa masyarakatnya ikut ambil bagian dalam pengerjaan sasaran fisik program TMMD. Bahkan masyarakat cukup antusias bahu-membahu bersama TNI dalam melaksanakan tahapan demi tahapan pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi fokus program TMMD ini.

"Setiap hari masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan TMMD ini, kebersamaan dan

kehangatan antara TNI dan rakyat di lokasi TMMD ini menunjukan bahwa program ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat bukan hanya sangat membantu pelaksanaan sasaran fisik TMMD, akan tetapi sekaligus ada jalinan silaturahmi yang kuat dan tidak bisa dipisahkan," ungkapnya.

Tingginya anstusias masyarakat dalam mensukseskan program TMMD ini lanjut Mandala, merupakan bentuk terimakasih masyarakat atas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodim 0422 Lambar karena memang selama ini masyarakat sangat membutuhkan pembangunan.

"Alhamdulilah antusiasme masyarakat luar biasa, dari mulai perencanaan bulan desember thn 2018 sam pai dengan sekarang masyarakat sangat mendukung, setiap hari dijadwal gotong-royong 20 orang dan dalam pekerjaan ter tentu bisa lebih dari itu sesuai kebutuhan yang diperlukan pihak TNI," tegas Mandala. (Iwan)

KESENIAN

30 Grup Ikuti Festival Seni Kuda Lumping

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

GELAR LOMBA - DLH Kabupaten Lambar menyelenggarakan lomba dan kreasi daur ulang tingkat Paud, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat, di GOR Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (28/8).

Lampung Barat (Kupas Tuntas) PADA hari lingkungan hidup sedunia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) me lalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mengadakan lomba mewarnai, menggambar dan kreasi daur ulang tingkat Paud, TK, SD, SMP, SMA sederajat yang diselenggarakan di GOR Aji Saka, Kawasan

Sekuting Terpadu, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (29/8).

Kegiatan ini dibuka oleh Asissten Bidang Pemerintahan dan Kesra Wasisno Sembiring ini, sekaligus menekankan agar pelajar yang ada di Lambar berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

"Dalam kesempatan ini Pemkab mengedukasi terutama pada siswa dan siswi semua tingkatan untuk berperan aktif dalam pelestarian

langitku" yang menggambarkan upaya untuk mengendalikan polusi udara, dan sangat berkaitan dengan upaya untuk menata bumi menjadi lebih hijau.

"Untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, maka dilakukan upaya-upaya untuk membuat kota menjadi lebih hijau seperti dengan memperbanyak taman kota, membangun trotoar untuk pejalan kaki, serta membangun jalur bersepeda," jelasnya. (Iwan)

8 Lifter Padepokan Gajah Lampung Pringsewu Lolos PON Pringsewu (Kupas Tuntas) SEBANYAK delapan dari 11 lifter angkat besi Padepokan Gajah Lampung, Pringsewu lolos ke Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020.

Itu pasca mereka me-

ngikuti Pra PON 2019 Cabor Angkat Besi 20-24 Agustus 2019 di GOR Tri Lomba Juang, Jalan Pajajaran, Bandung.

Dari delapan lifter yang lolos, lima diantaranya lifter putra yakni, Halim Setiawan kelas 61 kilogram (Kg) saat mengikuti Pra PON memperoleh medali perak dari angkatan total (clean and

PETUNJUKAN KUDA LUMPING - SALAH satu grup peserta Festival terlihat sedang menampilkan pertunjukan kesenian kuda lumping, Rabu (28/8).

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

PRINGSEWU - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pringsewu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival Kuda Lumping yang di ikuti oleh sekitar 30 grup kesenian kuda lumping yang berlangsung di Lapangan Aries Ambarawa Barat, Rabu (28/8).

Ketua Panita Pelaksana Festival Kuda Lumping YS Syafri mengatakan, Festival ini merupakan yang ke 4 kalinya dilaksanakan dan merupakan agenda rutin tahunan. "Festival dibagi dalam dua kategori, diantaranya kategori pekon dan kategori banyumasan," ujarnya.

Menurut dia, peserta setiap grup maksimal 9 orang. Sementara yang akan dinilai adalah wiraga, wirama dan wirasa. "Para juara berhak mendapat hadiah berupa piala trophy serta uang pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu," ungkapnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rustian mewakili Bupati saat membuka acara tersebut mengungkapkan bila saat ini ada sekitar 200 grup Kuda Lumping yang tersebar di Kabupaten Pringsewu. "Bupati berpesan agar ada pembinaan rutin kepada grup kuda lumping termasuk kesenian lainnya," kata Rustian.

Menurut dia, Festival ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu.

"Peserta lomba diharapkan bisa menyajikan kesenian kuda lumping dengan orisini serta tidak keluar dari pekem yang ada," tandasnya (Manalu)

lingkungan,”ungkapnya.

Kegiatan ini yang merupakan bagian dari kampanye pelestarian lingkungan hidup, dengan mengenalkan mewarnai dan menggambar dengan tema lingkungan hidup serta memanfaatkan barang yang tidak dapat digunakan lagi untuk didaur ulang agar dapat manfaatnya," kata Wasisno.

Kemudian lanjut Wasis, tema hari lingkungan hidup sedunia kali ini yakni "biru

jerk dan snath).

Kemudian Tunggal Arianto kelas 81 Kg putra mendapat peringkat tiga (perunggu). Prestasi yang sama ditorehkan oleh Roy Samsul Bahri di kelas 96 Kg putra (perunggu).

Atlet lainnya Rahman Hidayat kelas 109 Kg putra yang duduk di peringkat tiga (perunggu) dan Bayu Saputra kelas 109+ yang berhasil meraih perak.

Lifter perempuan terdiri dari Beti Feriyani yang turun di kelas 87 Kg putri dengan capaian medali perak dan Fena Yuliani kelas 76 Kg putri yang juga meraih perak.

Lalu, Nurvinata Sari kelas 59 kg putri yang duduk di peringkat empat. Tiket PON Papua 2020 diperuntukkan bagi peraih juara 1-5 Pra PON 2019.

Salah satu lifter yang lolos ke PON Papua 2020, Roy Samsul Bahri mengatakan, pencapaiannya di Pra PON 2019 ini lebih baik dari sebelumnya, 2016 di Jawa Barat. Periode sebelumnya, Roy tidak lolos ke PON. Meskipun sudah memiliki tiket PON Papua 2020, Roy mengaku bila hasil tersebut belum sebagai hasil yang memuaskan.

Namanya atlet, ingin pencapaian yang terbaik," ujarnya saat ditemui di Padepokan Gajah Lampung.

Sedangkan Halim Setiawan bertanding satu kelas dengan peraih emas Piala Dunia Angkat Besi 2019 Eko Yuli Irawan pada Pra PON tersebut. Halim mendapat peringkat perak, di bawah seniornya tersebut.

“Senang tapi masih belum puas dengan hasil angkatannya. Optimistis, saatnya nanti (PON) bisa naik mendapat emas," ujarnya.

Sedangkan Rahman Hidayat yang tiga kali meraih juara PON mengatakan masih meraba-raba. Pasalnya, kali ini dia turun di kelas baru, 109 Kg, meningkat dari kelas sebelumnya 96 Kg. “Hasil kemarin (Pra Pon) belum puas arena belum mendapatkan emas. Saya kan memperisapkan diri untuk menghadapi PON Papua,” paparnya.

Terkait target medali PON 2020, Pelatih Angkat Besi Lampung Edi Susanto menyatakan, pihaknya sampai saat ini belum memiliki misi khusus. Alasannya, persaingan antar lifter berbagai provinsi cukup merata. (Tl)

Kamis, 29 Agustus 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Puluhan Warga di Pesawaran Mundur dari PKH Puluhan warga di Kabupaten Pesawaran mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Yulizar, Rabu (28/8).

Pesawaran (Kupas Tuntas) "YA, menurut data kita ada sekitar 25 KPM yang mengundurkan diri dan mengembalikan kartu PKH ke-

pada kita, karena mereka sudah merasa mampu," ungkapnya.

Menurutnya, ada sejumlah kriteria yang bisa menggugurkan masyarakat untuk mendapatkan PKH. "Ada tiga syarat yang bisa meng-

Winarti: 25 Program Sejalan dengan Pemprov Lampung Tulang Bawang (Kupas Tuntas) 25 program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) akan sejalan dan bersinergi dengan beberapa program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Hal itu diungkapkan Bupati Tuba Winarti usia mengikuti rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan Pengenalan Kartu Petani Berjaya (KPB) di Swiss-belhotel, Bandarlampung, Rabu (28/8).

Usai kegiatan tersebut, Bupati Winarti mengaku menyambut baik gagasan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi soal Kartu Petani Berjaya dan program kerakyatan lainnya.

Menurutnya, beberapa program Pemprov Lampung sejalan dan akan disinergikan dengan 25 program unggulan Pemkab Tulangbawang yang telah berjalan secara bertahap.

Winarti mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan stimulus untuk mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan agar dapat berjalan dengan baik, termasuk di Tulangbawang.

“Seperti di Tulang b a wang ada bantuan ekonomi kreatif mandiri Rp60 juta untuk 3 kelompok per kampung. Nah, ini akan kita sinergikan dengan program Pemerintah Provinsi su paya kedepan tidak hanya 3 kelompok, tapi bisa lebih dari bantuan (APBD) Provinsi,” ungkap mantan ketua DPRD Tuba itu. (Rl)

KRIMINAL

Aniaya Mertua, Warga Banjar Agung Ditangkap Polisi TULANG BAWANG - SEORANG menantu seyogyanya memperlakukan mertua dengan baik dan lemah lembut, layaknya memperlakukan orangtua kandung. Namun, perlakuan Edi Utomo (27) kepada mertuanya Mursit (48), sangat bersebrangan.

Warga Kampung Banjaragung, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang tersebut, tega menganiaya mertuanya karena tidak terima ditegur.

Edi menganiaya Mursit yang merupakan mertuanya sendiri hingga mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan luka pada bagian punggung belakang.

Kapolsek Banjaragung Kompol Rahmin mewakili Kapolres Tulangbawang AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Senin (26/8) sekira pukul 20.00 WIB di depan halaman rumah pelaku.

Mulanya, Mursit yang tinggal persis di samping rumah pelaku mendengar ada ribut-ribut. Lalu dia mendatangi rumah menantunya tersebut. Ternyata, sang menantu tengah ribut mulut dengan anaknya yang juga istri pelaku. Saat itu Mursit menegur pelaku agar berhenti cek-cok dengan istrinya karena takut diketahui tetangga. Maksud dari Mursit baik, dia ingin melerai cek-cok mulut antara anak dan menantunya tersebut.

Namun sayang, niat baik Mursit tak diindahkan sang mantu.

Pelaku yang tidak terima karena ditegur, tiba-tiba langsung memukuli korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong. Pukulan demi pukulan tersebut menyisakan luka di tubuh mertuanya. “Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung kabur dan korban dibawa masuk ke dalam rumah oleh istrinya,” kata Rahmin, Rabu (28/8).

Tidak berselang lama, Mursit melaporkan penganiayaan oleh menantunya tersebut ke Mapolsek Banjaragung. Laporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 271 / VIII / 2019 / Polda Lpg / Res Tuba / Sek Banjar, tanggal 26 Agustus 2019.

“Berbekal laporan dari korban, petugas kami langsung mencari keberadaan pelaku. Hari Selasa (27/8) sekira pukul 01.00 WIB, pelaku berhasil ditangkap saat sedang pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pelaku langsung kami amankan ke Mapolsek Banjaragung,” jelas Kapolsek. (Win)

PEMERINTAHAN

Dana Kelurahan Tahap II Segera Cair METRO - PENCAIRAN Dana Kelurahan tahap II 2019 Kota Metro, Provinsi Lampung dari Pemerintah Pusat diprediksi pada Minggu kedua bulan September.

Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro M. Supriadi mengatakan, laporan pertanggung jawaban (LPj) tahap pertama telah dilaporkan ke pusat, Jumat (9/8) lalu.

“Memang batas akhir penyerahan LPj tahap pertama ke pusat Minggu (25/8) lalu,” kata Supriadi, Rabu (28/8).

Karena itu, dia memprediksi pada minggu kedua September ini dana tahap kedua sudah disalurkan ke daerah. “Jadi dana tersebut akan masuk dulu ke rekening kas umum daerah, sebelum di transfer ke rekening masing-masing kelurahan,” ujarnya.

Namun sebelum masuk ke rekening kelurahan, sambungnya, pihak kelurahan terlebih dahulu diwajibkan menyerahkan proposal rencana pengerjaan tahap kedua.

“Itu harus dijelasakan sebagai syarat dana tahap kedua cair ke kelurahan dari kas daerah. Pencairan dana kelurahan dari kas daerah ke rekening kelurahan bisa saja tidak serentak, tergantung kelengkapan berkas,“ tandasnya.

Diketahui, Kota Metro sendiri memiliki 22 kelurahan, setiap kelurahan mendapat kucuran dana sebesar Rp 352,941 juta, yang dibagi kedalam dua tahap pencairan. Masing-masing tahap 50 persen. (Rl)

gugurkan PKH yang pertama dia mengundurkan diri, yang kedua sudah tidak memiliki komponen PKH dan yang ketiga berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan," ujarnya.

"Dan kalau sudah dipulangkan, nanti kartu PKH dan buku rekening harus dipulangkan dan akan kita laporkan kepada Pemerintah pusat agar dihapus dari data," timpalnya.

Ditambahkannya, jika diketahui ada yang mema-

nipulasi data masyarakat tidak mampu itu bisa dikenakan pidana. "Kalau ada yang membohongi data orang miskin ini sama saja dia membunuh warga kurang mampu, karena haknya diambil orang, sedangkan tujuan bantuan ini kan jelas di peruntukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, bahwa saat ini peran Pemerintahan desa terhadap pen-

distribusian bantuan sosial sangat penting. "Saat ini Desa itu harus ada Basis Data Terpadu (BDT) tapi desa terkadang alasan tidak punya anggaran, padahal saya sendiri sudah berkonsultasi dengan BPK, jika desa ini bisa menganggarkan untuk pendataan dengan program Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes)," jelasnya.

Ia pun berencana akan melakukan random sam-

pling terhadap KPM untuk membuka pola pikir masyarakat terkait bantuan sosial tersebut. "Saya memang sudah sampaikan kepada jajaran saya dan Koordinator PKH, saya akan turun kebawah untuk berinteraksi dengan se tidak nya tiga kelompok KPM, untuk mensosialisasikan dan pembinaan terhadap KPM yang mendapatkan PKH mengenai teknis dan mekanisme penerimaan PKH," tutupnya. (Reza)

TNI Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni

PERBAIKAN RUMAH - ANGGOTA TNI bergotong-royong membangun rumah tidak layak huni milik warga Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon, Rabu (28/8). Foto : Reza/Kupas Tuntas

Pesawaran (Kupas Tuntas) SEBAGAI wujud perhatian dan kepedulian TNI-AD, melalui Kodim 0421/LS, Koramil 421-02 Gedong Tataan, melakukan bedah rumah milik Sugirah (82) yang terbuat dari geribik bambu dan berlantai dari tanah, di RT 01/ RW 01, Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Dandim 0421/LS Letkol Kav Robinson Octovianus Bessie, S.H, melalui Danramil 421-02/Gedong Tataan Kapten Inf Sugeng Pamuji menjelaskan sebagai wujud kepedulian TNI-AD, melalui Kodim 0421/LS, Koramil 42102 Gedongtataan melakukan Bedah rumah kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Program karya bakti TNI bedah rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI membantu kesulitan masyarakat yang kurang mampu dan Program ini juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan yang merupakan nilai luhur bangsa In-

donesia," ungkap Kapten Inf Sugeng Pamuji, di lokasi bedah rumah, Rabu (28/8).

Dia melanjutkan rumah milik Sugirah, memang sudah tidak layak huni, dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah buruk dan berlobang, lantai tanah, dan atapnya sudah bocor sehingga apabila hujan turun dalam rumah basah semua.

"Sedangkan Bu Sugirah sudah mempunyai penyakit komplikasi dan terkena stroke, tangan nya sebelah kanan sudah tidak dapat digerakkan," ujarnya.

Danramil menambahkan untuk saat ini dalam pengerjaan bedah rumah tersebut sudah mencapai 50 persen, di mulai hari jum'at, (23/8), dengan target 10 hari.

"Untuk dananya, dari PT Bukit Asam dan Swadaya dari Kodim 0421/LS, yang diserahkan kepada Koramil, dan rumah Bu Sugirah di bangun dengan ukuran 4X6 Meter dengan atap baja ringan dinding bata dan lantai keramik dengan satu kamar serta kamar mandi dan WC di dalam agar mempermudah aktivitas keseharian nya," katanya.

Dalam pengerjaannya sambungnya, melibatkan 27 personil namun bergilir setiap hari 5 personil dan di bantu masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan akan terjalin kemanunggalan TNI dengan masyarakat sesuai dengan motto Bersama Rakyat TNI Kuat.

"Kami berharap agar rumah yang sudah dibedah dirawat dan dapat digunakan dengan baik, sehingga dapat membawa berkah bagi Bu Sugirah dan keluarga yang menempati," tutupnya.

Sementara itu Sugirah (82) dengan rasa haru menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak TNI yang sudah membantu memperbaiki rumahnya.

“Terima kasih banyak bapak-bapak Tentara yang telah membantu memperbaiki rumahnya, hanya Allah SWT yang bisa membalasnya," ujarnya terbata-bata.

Begitu juga di katakan Sukijo (50) anak kandung Sugirah, dia mewakili keluarga mengucapakan terima kasih kepada TNI, telah melaksanakan kegiatan peduli terhadap rumah orang tuanya yang memang se-

lama ini tidak layak huni.

"Saya mengucapakan Banyak-banyak terima kasih kepada bapak Dandim, Danramil Babinsa yang telah melakukan bedah rumah orang tua saya, dari dulu memang kami sangat membutuhkan bantuan bedah rumah, karena kami sebagai anak belum bisa membuatkan rumah ibu kami, sekali lagi saya ucapkan banyakbanyak terima kasih atas bantuan ini," ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kades Bangunsari Kecamatan Negeri katon, Suwadi, dirinya mengucapkan banyak terima kasih atas peran TNI, karena dengan program kegiatan bedah rumah warganya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas peran TNI yang telah melakukan bedah rumah bu Sugirah, sehingga nanti dapat tinggal di rumah yang layak huni. Kami mewakili keluarga ibu Sugirah dan masyarakat sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan bedah rumah ini karena berbuat langsung kepada warga kami yang kurang mampu," ujarnya. (Reza)

Ikuti Lomba Desa, Dendi Ingin Kenalkan Wisata Pesawaran Pesawaran (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemrov) Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) penyebab kekerasan terhadap ibu dan anak adalah adanya keterbelakangan ekonomi.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri penilaian Verifikasi lapangan pada kegiatan lomba Kader P3KSS dan Kecamatan Pelaksana terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI), di Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Rabu (28/8).

"Memang belakang ini tak jarang terjadi adanya kekerasan terhadap ibu dan anak, dan setelah kita tahu, ternyata paling besar penyebabnya itu adalah keterbelakangan ekonomi didalam rumah tangganya," ungkapnya.

Menurutnya, sejauh ini

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sejumlah program. "Saat ini pemerintah memang memiliki berbagai program untuk mengatasi hal itu, misalnya dengan adanya lomba desa ini, tapi peran serta kesadaran masyarakat sangat penting disini, makanya kami berharap dengan kegiatan ini bisa merubah maindset masyarakat untuk lebih baik lagi kedepannya," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menuturkan bahwa, kegiatan ini jangan dijadikan hanya sebagai ceremoni belaka. "Lomba seperti ini jangan hanya dinilai cuma seremonial tapi kita harus jaga serta pelihara dengan secara terus-menerus, baik dari gotong-royong, guyubnya, kebersihannya dan kerapihannya," tuturnya.

"Dan untuk para dewan

Foto : Reza/Kupas Tuntas

HADIRI LOMBA - KEPALA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung Bayana dan Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, saat menghadiri penilaian Verifikasi lapangan pada kegiatan lomba Kader P3KSS dan Kecamatan Pelaksana terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI), di Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Rabu (28/8).

juri saya berharap selain memberikan nilai, tapi memberikan juga wejangan, nasihat dan pesan agar dapat menjadi yang paling baik," tukasnya.

Ia pun mengaku, sengaja memilih Desa Pujo Rahayu karena dianggap memiliki potensi yang cukup baik.

"Lomba ini sengaja dilaksanakan di bukit yang paling

tinggi di Kabupaten Pesawaran, karena ingin mengenalkan destinasi wisata desa-desa yg ada di Kabupaten Pesawaran, karena Pemkab Pesawaran saat ini mempunyai program satu desa satu destinasi, makanya ini juga sekalian kita ingin mempromosikan wisata yang ada di Pesawaran," tutupnya. (Reza)

6

Kamis, 29 Agustus 2019

LAMPUNG UTARA KEAGAMAAN

Pemkab Akan Gelar Kajian Islam LAMPUNG UTARA - USTADZ Abdul Somad akan mengisi program Kajian Islam yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara pada 4-5 September mendatang.

Kabag Kesra Setdakab Lampung Utara, Bambang Hadiansyah menjelaskan salah satu program Pemkab dibidang keagamaan akan kembali menggelar kajian islam yang akan digelar di dua tempat berbeda. "Rencananya kegiatannya akan akan dilaksanakan di Masjid Al Muhajirin di Kecamatan Abung Semuli pukul 19.00 WIB pada Rabu (4/9) mendatang. Selanjutnya pada 5 September di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotabumi pukul 07.30 WIB,” kata Bambang Hadiansyah, Rabu (28/8).

Dikatakan, kegiatan itu merupakan salah satu program dan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mewujudkan kerja nyata untuk membangun dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seluruh masyarakat. “Ini juga merupakan upaya agar Kabupaten Lampung Utara dijauhkan dari segala bentuk bencana dan masyarakatnya selalu dalam hidup rukun damai dengan persatuan dan kesatuan, yang bermuara kepada kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Lampung Utara kedepan,” ungkapnya. (Sarnubi)

KAMTIBMAS

Operasi Patuh Libatkan 101 Personel Foto: Ist

TINJAU SEKOLAH - BUPATI Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, berbincang dengan para siswa saat meninjau SMPN 2 Abung Barat, kemarin.

Agung: Tradisi Bersih Desa Harus Dilestarikan Tradisi “Bersih Desa” adalah salah satu budaya yang diwariskan secara turun temurun, dan harus terus dilestarikan keberadaannya. Sehingga, bisa terus menjadi sarana pemersatu dan silaturahmi warga.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara, yang diwakili Kepala Kesbangpol Fadli Ahmad saat menghadiri kegiatan Bersih Desa di Desa Kemalo

Abung, Kecamatan Abung Selatan, Selasa (27/8) malam.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74 Tahun 2019. Hadir pada kegiatan ini Kasi Intel Hafiezd mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala.

"Melalui acara bersih desa

ini, kita semua bisa bersama menjaga kelestarian alam dan budaya bangsa. Karena ini adalah salah satu budaya yang diwariskan secara turun menurun yang harus tetap kita lestarikan," kata Fadli Ahmad.

Untuk itu, lanjut dia, sekecil apapun apa yang telah dilakukan untuk kemajuan Desa Kemalo Abung, itu merupakan bentuk kepe dulian dalam mendorong kemajuan daerah dan Ne gara Kesatuan Republik Indonesia.

"Untuk deteksi dini, dihimbau semua warga memberitahukan kepada aparat jika ada persoalan ditengah-tengah masyarakat, agar dapat dicarikan solusinya dengan segera,” pesan dia.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala melalui Kasi Intel Hafiezd, mengapresiasi kegiatan bersih desa dalam melestariakan kebudayaan bangsa dan mengenalkan budaya terhadap anak-anak bangsa untuk terus dilestarikan. (Sarnubi)

LAMPUNG UTARA - POLRES Lampung Utara akan menurunkan 101 personel dalam Operasi Patuh Krakatau 2019 yang akan berlangsung hari ini Kamis (29/8) hingga Rabu (11/9).

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono mengatakan sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019, jajarannya telah melakukan sosialisasi dari tinggat pelajar hingga para pegawai dan masyarakat umum.

"Dalam kegiatan ini ada delapan item yang akan menjadi prioritas jajaran Satlantas, di antaranya tidak mengenakan helm standar SNI, tidak menggunakan safety belt (sabuk pengaman), melawan arus, diluar batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi di bawah umur dan menggunakan handphone saat berkendara,” kata Kapolres saat menjadi inspektur dalam apel bersama dengan para ASN Pemkab Lampung Utara di halaman Pemkab setempat, Rabu (28/8).

Ia menambahkan, Operasi Patuh Krakatau 2019 merupakan program kerja Polri dibidang lalulintas, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Ia berharap para pengendara bisa mematuhi aturan berlalu lintas selama Operasi Patuh Krakatau 2019 berlangsung. (Sarnubi)

Foto: Ist

BERIKAN HELM - KAPOLRES Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. saat memberikan helm SNI kepada ASN Lampung Utara, Rabu (28/8).

LAMPUNG TIMUR

Bupati Zaiful Tinjau Lokasi Taman Sukadana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) terus berbenah dalam berbagai bidang, termasuk menata keindahan di wilayahnya. Salah satunya dengan akan membangun Taman Sukadana.

Foto: Agus/Kupas Tuntas

MELEPAS BUAYA - SEBANYAK 30 ekor buaya bantuan BKSDA Jakarta dan Bengkulu dilepasliarkan di Sungai TNWK, Lampung Timur, Selasa (27/8) pukul 17.00 WIB.

30 Buaya Dilepas di Sungai TNWK Lampung Timur (Kupas Tuntas) SEBANYAK 30 ekor buaya dilepasliarkan di Sungai Way Kanan, Seksi 1 Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur. Puluhan buaya itu berasal dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta sebanyak 22 ekor dan BKSDA Bengkulu 8 ekor.

Satu buaya yang dilepas berukuran cukup besar mencapai berat 2 kwintal dan memiliki panjang 3,5 meter. Sementara 29 ekor buaya lainnya memiliki ukuran standar.

Kepala BKSDA Jakarta, Munawir mengatakan pihaknya sengaja melepaskan 22 ekor buaya di sungai TNWK Lampung Timur, dikarenakan kondisi sungai di Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk menjadi habitat buaya.

"Di Jakarta sungai-sungainya sudah banyak yang tercemar limbah, dan buaya tidak akan bisa bertahan lebih lama," ujar Munawir, Selasa (27/8).

Ia menambahkan, 22 binatang jenis reptil tersebut

didapat dari warga Jakarta yang menyerahkan secara sukarela. Warga mulai sadar bahwa buaya merupakan binatang yang dilindungi dan sangat bahaya untuk dijadikan peliharaan.

Ia mengaku terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jakarta terkait pelarangan memiliki binatang yang dilindungi.

Sementara Kepala Balai TNWK, Subakir menyatakan Sungai Way Kanan yang membentang didalam hutan sepanjang 4 ribu meter lebih itu, merupakan sungai yang masih terlindungi dan masih banyak terdapat satwa liar yang bisa dijadikan mangsa buaya.

“Artinya, melepasliarkan buaya di Sungai TNWK sangat cocok sesuai dengan kondisi alamnya. Di Sungai TNWK saat ini tidak kurang ada 80 ekor buaya. Dan tidak menutup kemungkinan kini sudah bertambah banyak.

Mangsa buaya juga masih banyak seperti monyet, rusa, babi dan binatang mamalia lainnya," terang Subakir. (Agus)

Lampung Timur (Kupas Tuntas) BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari meninjau langsung lokasi pembangunan Taman Sukadana yang berada di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Selasa (27/8).

Taman Sukadana rencananya akan memiliki luas lahan 3593 meter persegi. Pada kunjungan ini, Bupati Zaiful

Anggota DPRD Mursalin, Plt Kepala Dinas PU-PR Verzanita Hasan, Kepala Bagian Otonomi Daerah Syamsurijal, Camat Sukadana Sahrun dan Kepala Desa Pasar Sukadana, Delly Sanjaya.

"Ini kita melihat rencana kegiatan dalam rangka pembebasan lahan sekaligus pelaksanaan penimbunan karena akan kita segerakan, untuk membangun taman mulai dari jembatan sampai ke tebing tanjakan kecamatan," kata Zaiful.

Zaiful bersyukur para ahli waris dan warga di Sukadana mendukung untuk direalisasikan pembangu-

nan Taman Sukadana pada tahun 2019 ini.

Lebih lanjut Zaiful mengatakan pembangunan Taman Sukadana akan segera dilakukan, karena saat ini masyarakat menunggu kerja nyata Pemerintah Daerah.

"Kita akan segerakan dalam waktu dekat, kita tidak bisa bicara terlalu lama karena masyarakat sekarang inikan menunggu dalam bentuk action dan kerja nyata.

Oleh karena itu melalui Dinas PU dan juga pihak terkait untuk segera bisa merealisasikan rencana aksi yang akan segera kita lakukan ini," ujar Zaiful. (Adv)

Foto: Ist

TINJAU LOKASI TAMAN SUKADANA - BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari meninjau lokasi pembangunan Taman Sukadana yang berada di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Selasa (27/8).

Kamis, 29 Agustus 2019

LAMPUNG TENGAH

7

PEMBANGUNAN

Jalan Provinsi di Rumbia Diperbaiki

DEBU BETERBANGAN - AKTIFITAS perbaikan jalan provinsi di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, mengakibatkan debu beterbangan sehingga mengganggu pengendara roda dua, Rabu (28/8).

Foto: Towo/Kupas Tuntas

Loekman Dukung Kegiatan Pengurus Masjid Istiqlal Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto menghadiri acara pengajian akbar di Masjid lstiqlal Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Selasa (27/8) malam.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PENGAJIAN dihadiri ratusan jemaah. Warga antusias mendengarkan tausiah dari ustadz KH Abdullah Gymnastiar yang akrab disapa Aa Gym. Dalam sambutannya, Loekman Djoyosoemarto

mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan panitia Masjid Istiqlal dengan mengundang para ustadz ternama.

“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan berkesinambungan tiap tahunnya.

Dan bagi masyarakat diharapkan hadir berduyunduyun untuk mendengarkan isi ceramah yang sangat

penting untuk membangun akhlak,” pesan Loekman.

Ketua Masjid Istiqlal, KH Asmuni menjelaskan kegiatan itu dilaksanakan atas prakarsa pengurus Masjid Istiqlal bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lamteng.

Dikatakan, pengajian itu sebagai bentuk kegiatan dakwah yang dilaksanakan secara rutin untuk kepentingan umat. “Kita ber harap umat Islam ter ce rahkan secara keilmuan, dan dapat menaikan kadar keimanan. Makanya setiap kegiatan kita mengundang

penceramah yang ber be da, sehingga ilmu yang disampaikan kepada umat juga berbeda beragam,” terangnya.

Sementara itum Aa Gym dalam ceramahnya mengajak umat Islam un tuk memperbaiki akhlak secara sempurna, se hingga hidup menjadi aman dan nyaman.

“Agar hidup kita jadi indah, aman dan nyaman, maka sempurnakan akhlak kita. Karena kesempurnaan akhlak bersumber dari hati yang bersih dan ikhlas,” ujar Aa Gym. (Towo)

LAMPUNG TENGAH - JALAN provinsi di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah mulai dilakukan perbaikan. Sejumlah alat berat mulai beroperasi meratakan jalan yang berlubang.

Namun, pemerataan jalan menimbulkan keluhan dari para pengguna jalan. Pasalnya, aktifitas pengerjaan mengakibatkan debu beterbangan sehingga mengganggu pengguna jalan. “lya mas, kita pengendara motor sangat terganggu. Karena kepulan debu yang sangat pekat. Apalagi saat ada kendaraan truk yang melintas,” ujar Farid (27) warga Rumbia, Rabu (28/8).

Bahkan, tidak sedikit pengendara motor yang memilih berhenti saat berpapasan dengan mobil maupun truk. Hal itu dilakukan untuk menghindari agar tidak tersapu debu yang beterbangan.

“Sebetulnya, warga senang dengan adanya perbaikan jalan ini.

Namun pihak kontraktor kurang peduli dengan kondisi debu yang ditimbulkan dari perbaikan itu,” kata Indra (32), warga lainnya.

Indah menyarankan, semestinya pekerja menyiramkan air di lokasi perbaikan jalan untuk menimalisir debu.

“Harusnya disiram lah mas. Jangan habis diratakan lalu dibiarkan begini saja. Kalau pengendara mobil tidak ada masalah. Yang terganggu adalah pengendara sepeda motor dan warga di kirikanan jalan,” katanya.

Dia berharap Pemprov Lampung menegur pihak kontraktor yang memperbaiki jalan agar melakukan penyiraman setiap hari.

Sehingga polusi debu tidak terus terjadi. (Towo)

KAMTIBMAS

Operasi Patuh Tekan Pelanggaran LAMPUNG TENGAH - POLRES Lampung Tengah akan menggelar Operasi Patuh Krakatau 2019 mulai hari ini Kamis (29/ 8). Operasi Patuh akan berlangsung hingga 11 September 2019.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP I Made Rasma menjelaskan target Operasi Patuh Krakatau 2019 adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), serta menekan angka pelanggaran di jalan raya.

“Dalam Operasi Patuh Krakatau 2019 juga bertujuan meningkatkan bidang pelayanan publik, baik informasi, administrasi, maupun penegakan hukum diwilayah hukum Polres Lampung Tengah,” kata Kapolres, kemarin.

Ia melanjutkan, kepolisian akan melaksanakan kegiatan proaktif dan pendekatan preventif selama Operasi Patuh Krakatau 2019.

“Sasaran sanksi dan penindakan pelanggaran lalu lintas akan diterapkan pada pengemudi yang mabuk, melawan arus, masih di bawah umur, menggunakan HP saat mengemudi, tidak mampu menunjukkan dokumen kendaraan yang sah,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2019 mampu menekan angka pelanggaran dan kejadian kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polres Lampung Tengah serta meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. (Rls)

LAMPUNG SELATAN

Polres Gagalkan Penyelundupan 83.198 Baby Lobster Jajaran Satreskrim Polres Lampung Selatan menggagalkan upaya penyelundupan 83.198 ekor baby lobster (BL), yang rencananya akan dikirim ke luar negeri.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PULUHAH ribu baby lobster itu diamankan di kawasan area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) KM 87 di Kecamatan Jati Agung, Selasa (27/8) sekitar pukul 17.20 WIB. Kapolres Lampung Selatan, AKBP M Syarhan menjelaskan sebanyak 83.198 ekor baby lobster disita dari kendaraan Daihatsu Terios nomor polisi F 1308 AB yang dikendarai FD warga Kabupaten Lampung Tengah.

"Saat diperiksa petugas, dari dalam kendaraan pe-

tugas menemukan baby lobster itu yang telah dikemas dalam 12 boks, dengan jumlah total sebanyak 83.198 ekor," kata Kapolres dalam ekspos di Mapolres setempat, Rabu (28/8).

Kapolres menerangkan, baby lobster dibawa tersangka dari daerah Serang, Banten, dengan tujuan Menggala, Tulang Bawang.

Namun, baru tiba lokasi rest area jalan tol Lampung Selatan, sudah bisa digagalkan jajaran Satreskrim Polres Lamsel.

Dalam ekspos yang dihadiri pihak Balai Karantina, juga terungkap bila puluhan ribu baby lobster itu akan diselundupkan ke luar negeri melalui Jambi.

"Untuk mengelabui petugas, kurir lobster tersebut berganti-ganti dengan cara transit atas perintah seseorang (DPO). Dari Menggala, rencananya akan dikirim ke Jambi dan mengganti kurir lagi, untuk se-

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

EKSPOSE - KAPOLRES Lampung Selatan, AKBP M Syarhan memimpin ekspos menyitaan 83.198 ekor baby lobster dari kawasan area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) KM 87 di Kecamatan Jati Agung di Mapolres setempat, Rabu (28/8).

lanjutnya diselundupkan ke luar negeri," paparnya.

Tersangka terancam pidana penjara minimal selama 6 tahun penjara, sesuai dengan UU RI Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan. "Tersangka dijerat pasal 88 Jo pasal 16 UU RI No. 31/2004 tentang Perikanan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara,"

Pemkab Minta Warga Jangan Bakar Lahan Jagung Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Selatan melalui Kantor Pol PP dan Damkar mengimbau masyarakat berhati-hati saat membakar sampah atau lahan untuk kebun jagung saat musim kemarau. Warga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, karena bisa berpotensi kebakaran meluas.

Kasus terbaru, dua hektare lahan semak belukar di dekat eks Hotel 56 Ka-

lianda sempat terbakar.

Beruntung, personel damkar sigap memadamkan api agar tidak meluas ke lahan lain.

“Semak belukar yang mengering sangat mudah untuk terbakar. Maka warga dan petani diimbau tidak melakukan pembakaran lahan jagung secara sembarangan," kata Kabid Damkar Kantor Pol PP dan Damkar Lampung Selatan Rully, kemarin.

Menurutnya, pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan bisa menimbulkan dampak asap

yang bisa menggangu warga sekitar. Sehingga warga harus mulai mengurangi membakar sampah.

"Kondisi ini bisa memicu terjadinya asap dan jika tidak segera ditangani, bisa saja kebakaran lahan ini meluas,” ujarnya.

Dikatakan, kebakaran lahan bisa menimbulkan titik asap. Jika tidak segera dipadamkan bisa meluas dan bisa berdampak ke pemukiman warga sekitar.

Rully mengimbau, masyarakat lebih mewaspadai musim kemarau khususnya menghindari aktivitas yang

“

Kondisi ini bisa memicu terjadinya asap dan jika tidak segera ditangani, bisa saja kebakaran lahan ini meluas

”

dapat memicu kebakaran. Ia juga meminta warga untuk berhati-hati saat membuang puntung rokok atau membakar sampah dan lahan. (TL)

tandasnya.

Mantan Kapolres Pesawaran ini menambahkan, semua baby lobster hasil pengungkapan Satreskrim akan dilepaskan di perairan

sekitaran Pulau Tegal Mas, Kabupaten Pesawaran.

"Iya, setelah ekspos ini, ribuan baby lobster itu langsung dilepaskan," ujar M Syarhan. (Dirsah/Edu)

KEBERSIHAN

Septic Tank Disedot 3 Tahun Sekali LAMPUNG SELATAN - DALAM rangka meningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan septic tank secara terjadual, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lampung Selatan, terus menggecarkan hal tersebut melalui sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadual (L2T2) Sosialisasi itu telah dilaksanakan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan dan di kantor Kecamatan Natar dalam rentan waktu sepekan terakhir.

KUPT Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Disperkim Lampung Selatan Hasmuni mengatakan, program L2T2 tersebut merupakan program lanjutan dari program Open Defecation Free (ODF).

"Ini merupakan langkah lebih lanjut, mengingat hampir seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Selatan yang telah bebas buang air besar sembarangan, dimana jangan sampai masyarakat sudah punya toilet dan septic tank, tapi tidak dilakukan penyedotan secara berkala. Nah, melalui program ini kita sosialisasikan kemasyarakat tentang pentingnya penyedotan ini sekurang kurangnya 3 tahun sekali," ujarnya, Rabu (28/8) Menurutnya, penyedotan septic tank itu sendiri sesuai dengan program L2T2 yakni minimal 3 tahun sekali. Hal itu supaya, lingkungan masyarakat menjadi lebih sehat.. (Dirsah/Edu)

8

Kamis, 29 Agustus 2019

WAY KANAN

Bupati Targetkan Akreditasi Puskesmas Berpredikat Paripurna Bupati Way Kanan, Bupati Raden Adipati Surya menerima Tim Surveior Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, di Nuwa Agung, Selasa (28/8) malam.

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - BUPATI Way Kanan, Bupati Raden Adipati Surya foto bersama dengan Tim Surveior Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Kemenkes RI, di Nuwa Agung, Selasa (28/8) malam.

Way Kanan (Kupas Tuntas)

Wabup Hadiri Apel Besar Hari Pramuka Way Kanan (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Way Kanan Edward Antony menghadiri pengukuhan dan apel besar Hari Pramuka Tingkat Kwaran Gunung Labuhan, di Lapangan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Rabu (28/8).

Bertindak sebagai Pembina Apel Kwarcab Gerakan Pramuka Way Kanan, Edward Antony mengatakan, bahwa terdapat banyak permasalahan yang mengancam keutuhan dan keberlangsungan Negara Indonesia, seperti merebaknya KKN, terpaparnya radikalisme dan terorisme serta maraknya penyalahgunaan narkoba.

“Melalui Kerjasana Kwarnas dan KPK yang ditandatangani Tanggal 27 Juli 2019 sebagai salah satu alasan untuk merumuskan syarat-

KEDATANGAN Tim Surveior Akreditasi FKTP Kemenkes ini untuk melakukan survei dan penilaian pada UPT Puskesmas Blambangan Umpu, dan Puskesmas Rebang Tangkas.

syarat kecakapan khusus bagi anggota Pramuka yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan anti korupsi, yang merupakan perkembangan penting yang harus terus diikuti dengan wujud dan bentuk keikutsertaan Gerakan Pramuka dalam memerangi radikalisme dan terorisme,” ujar Edward Antony.

Selanjutnya, Kwarnas juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan World Wide Fund (WWF) pada tanggal 17 Juni 2017 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Juli 2017 terkait kegiatankegiatan Pramuka untuk menolak penggunaan barangbarang berbahaya bagi lingkungan, bertekad semaksimal mungkin memanfaatkan produk yang dapat digunakan lagi dan menghindari produksi sampah berbahaya bagi lingkungan, serta meneruskan upaya daur ulang. (Sandi)

Dalam sambutannya, Adipati menegaskan, bahwa dalam survei tersebut Ia meminta kepada kepada Kepala Puskesmas untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik, sehingga dapat puskesmas yang diakreditasi menda pat predikat paripurna.

“Kepala puskesmas su dah saya kumpulkan semua, saya sudah menegaskan bahwa harus mendapat predikat paripurna, biarlah kita dilihat orang sebagai kabupaten paling ujung, tapi bicara tentang

prestasi kita harus yang paling terdepan,”ungkapnya.

Ia juga berpesan, agar bukan hanya predikat yang dikejar, namun apabila ada paket penilaian yang itemnya dapat dipenuhi, maka haruslah dipenuhi.

“Bila akreditasi ini kita mendapatkan predikat yang baik, sudah tentu pelayanan kita kepada masyarakat juga baik, saya minta kita tetap semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”tutupnya. (Sandi)

BERIKAN PLAKAT WAKILBupati WayKanan EdwardAntony menghadiri pengukuhandan apel besar Hari Pramuka Tingkat KwaranGunung Labuhan, di Lapangan Kampung Kayu Batu, Kecamatan GunungLabuhan, KabupatenWay Kanan, Rabu (28/8).

Foto : Sandi/ Kupas Tuntas

TANGGAMUS

Wabup Harap Pramuka Jadi Wadah Pemersatu Bangsa

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - WAKIL Bupati Tanggamus, AM Syafi memberikan sambutan pada apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke – 58 Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Tanggamus, di Lapangan Merdeka Kotaagung, Rabu (28/8).

Apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke – 58 Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Tanggamus dipusatkan di Lapangan Merdeka Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Rabu (28/8).

Tanggamus (Kupas Tuntas) UPACARA yang berlangsung khidmat dan meriah tersebut, dihadiri ribuan anggota Pramuka Penggalang, Penegak, Pembina, Pelatih, Andalan, Kamabigus, Kamabiran, Kakwaran dan seluruh Pengurus Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Tanggamus dan unsur Satuan Karya Pramuka (Saka) Kabupaten Tanggamus.

Hari Pramuka ke- 58 tahun yang jatuh pada 14 Agustus 2019 ini, mengangkat tema “Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”. Bertindak sebagai

Inspektur Upacara, Wali Bupati Tanggamus, AM Syafi'i.

Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi' mengharapkan, melalui peringatan Hari Pramuka ini semakin menguatkan komitmen bersama dalam upaya mencapai kesepakatan dan persatuan bangsa. Hal itu sesuai dengan tema hari Pramuka ke58 yakni "Gerakan Pramuka Bersama Seluruh Proyek Bangsa Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI".

“Pada zaman yang bergerak cepat karena moderenisasi di berbagai aspek kehidupan, menjadikan pembinaan generasi muda penuh tantangan, sebagai langkah antisipasi harus dilakukan

langkah-langkah realistis pembentukan karakter agar anak-anak bangsa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang siap bergerak tetap tegap Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika," kata Syafi'i.

Menurut Syafi'i , Gerakan Pramuka di negara kita ini sudah teruji dengan melahirkan tokohtokoh besar bangsa, dan di dalam skala internasional Gerakan Kepanduan sebagai Pramuka telah juga membawa tokoh-tokoh dunia di berbagai belahan dunia.

"Bukan hal yang mengherankan karena dengan berbagai kegiatannya yang menyatu dengan alam membentuk jiwa dan kepribadian setiap anggota Gerakan Pramuka menjadi pribadi yang unggul," katanya.

Pembentukan karakter tersebut adalah, melalui gerakan Pramuka gerakan yang

bertujuan pada pembentukan sumber daya manusia secara utuh yang kuat secara fisik dan mental cerdas disiplin sekaligus tetap memiliki kedalaman batiniah dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, serta kasih sayang sesama manusia.

“Peringatan Hari Pramuka ini merupakan momentum untuk merenungkan tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah kita perbuat,” ujar Syafi'i.

Ia juga menambahkan, untuk Gerakan Pramuka ini menjadi pilihan utama remaja dan siswa sekolah dalam beraktivitas. “Dalam kerja besar demi bangsa dan negara gerakan Pramuka akan menjadi jawaban untuk menekan situasi yang memprihatinkan agar tak mudah terpengaruh dengan kita kondisi saat ini yang sebagiannya akrab dengan kekerasan, kriminalitas, seks bebas ,narkoba dan lain-lain penyakit sosial yang menjadi ancaman nyata dan merapuhkan kedaulatan bangsa Indonesia,” kata dia.

“Terimakasih kepada gerakan Pramuka Tanggamus, yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan tugas sosial, salah satunya penanggulangan bencana alam yang menimpa daerah kita beberapa waktu yang lalu. Yang pada saat itu menjadi relawan penanggulangan bencana yang tanggap, tangguh. Serta dapat berarti, tepat sesuai standar operasional nya yang ditetapkan sehingga mampu meminimalisir korban atau dampak bencana yang lebih besar,” kata Syafi'i. (Sayuti)

Polres Tanggamus Hari Ini Gelar Operasi Patuh Tanggamus (Kupas Tuntas) POLRES Tanggamus, akan menggelar Operasi Patuh Krakatau 2019, secara serentak, mulai Kamis (29/8).

Operasi itu juga dilaksanakan secara serentak di Jajaran Kepolisian di Indonesia.

Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Yuniarta, SH mengungkapkan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2019, akan digelar selama 14 hari, yaitu mulai Kamis (29/8) pukul 00.00 Wib hingga Rabu (11/9) pukul 00.00 Wib. Yang menjadi target Operasi Patuh Krakatau 2019 ini, antara lain adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), dengan menekankan peningkatan sumber daya manusia dalam berkendara dijalan raya.

“Pihak Kepolisian juga akan melaksanakan kegiatan proaktif dan pendekatan preventif dalam Operasi Patuh Krakatau 2019 ini," ungkap AKP Yuniarta dalam keterangan diruang kerjanya, Rabu (28/8).

AKP Yuniarta menjelaskan, Operasi Patuh Krakatau 2019 bertujuan terciptanya situasi lalu lintas yang aman tertib dan lancar pada lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran maupun kemacetan "Sehingga meningkatnya ketertiban, kepatuhan serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas," jelasnya.

Adapun sasaran sanksi dan penindakan pelanggaran lalulintas, akan diterapkan pada pengemudi yang mabuk, melawan arus, masih di

“

Masyarakat patuhi peraturan berlalu lintas, rambu, marka jalan, penggunaan helm, melengekapi surat-surat serta perlengkapan kendaraan

”

bawah umur, menggunakan HP saat mengemudi, tidak mampu menunjukkan dokumen kendaraan yang sah.

Kemudian pengendara motor tanpa helm, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman (safety belt), melawan arus lalu lintas, berkendara dalam keadaan mabuk, pengemudi/ pengendara dibawah umur, menggunakan hp saat berkendara, memakai lampu strobo, rotator dan sirine yang tidak sesuai aturan dikendaraannya.

“Diharapkan juga, Kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2019 ini, mampu menekan angka pelanggaran dan kejadian kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polres Tanggamus," harapnya.

Untuk itu Kasat Lantas Polres Tanggamus menghimbau masyarakat untuk dapat mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi suratsurat dan kelengkapan kendaraan.

"Masyarakat patuhi peraturan berlalu lintas, rambu, marka jalan, penggunaan helm, melengekapi surat-surat serta perlengkapan kendaraan," pungkasnya. (Sayuti)

Kamis, 29 Agustus 2019

SAMBUNGAN

Pin ... kah memang untuk dipinjamkan atau untuk diberikan ke anggota dewan yang tentu tetap mengacu ketentuan yang ada.

"Tergantung kebijakan Pemda-nya, kalau Pemdanya menganggarkan bisa saja tapi harus sesuai dengan aturan yang ada, atau tidak diadakan bisa juga," ujarnya.

Pernyataan sama disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa anggota DPRD yang tidak lagi menjabat harus mengembalikan pin emas yang pernah diberikan Pemda.

"Pin emas DPRD itu sama dengan aset yang lain (yang dimiliki DPRD). Seperti mobil dinas, rumah dinas. Ya harus dikembalikan. Sama saja dengan pin emas tadi yang sudah dikategorikan sebagai aset daerah oleh Kemendagri," ucap Kasatgas Korsupgah Wilayah III pada KPK, Dian Patria, di Hotel Horisson, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Dengan adanya ketentuan untuk mengembalikan pin emas itu, lanjut Dian, maka Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) bertanggungjawab untuk mengumpulkannya kembalu.

Menurutnya, BPAD nantinya harus melakukan pendataan yang serius terhadap segala item yang menjadi aset daerah. Penekanan itu berlaku kepada BPAD daerah yang anggota dewannya diberikan pin berbahan emas.

"Artinya nanti tinggal follow up di data, berapa jumlahnya, berapa yang sudah

Dari Hal 1

dikembalikan, berapa yang belum dikembalikan. Itu harus ditagih. Penagihnya itu ada di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) yang ada di daerah masing-masing," terang Dian.

Dian menegaskan, jika ternyata ada anggota DPRD yang tidak segera mengembalikan aset daerah yang dititipkan kepadanya, maka sanksi hukum akan menanti."Dan sejatinya kalau itu tidak dikembalikan, ada sanksinya di sana. Mungkin lebih jelasnya ditanya ke BPAD," kata Dian.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menegaskan pin emas yang dipakai DPRD baik yang lama maupun baru harus dikembalikan, apabila sudah berakhir masa jabatannya.

Menurutnya, apabila itu tidak dikembalikan maka bisa masuk kategori tindak pidana.

"Tentu harus dikembalikan, sama seperti kendaraan dinas itu diakhir jabatan harus dikembalikan, karena kalau tidak masuk ranah tindak pidana," ungkapnya.

Yusdianto menambahkan, apapun bentuknya, semua hal yang menjadi alat kelengkapan yang melekat di anggota dewan yang bukan sebagai hak anggota dewan harus dikembalikan.

Menolak Beberapa mantan anggota DPRD Bandar Lampung periode 2014-2019 menolak mengembalikan pin emas

WNA ... dap keberadaan orang asing.

Salah satunya, dengan akan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di setiap kabupaten/kota bahkan sampai ke desa.

Dengan tidak bisa terdatanya kuantitas WNA di Lampung, dikhawatirkan akan berdampak pada kendornya pengawasan terhadap aktifitas mereka selama berada di Provinsi Sang Bumi Ruwa Jurai. Jika sampai itu terjadi, tidak menutup kemungkinan keberadaan WNA bisa melakukan aktifitas yang melanggar aturan.

Keterbatasan personel di Kanwil Kemenkumham inilah, yang disikapi dengan menggandeng para intel aparat kepolisian setempat

Dari Hal 1

untuk ikut mengawasi keberadaan WNA. Tentu saja pengawasan terhadap WNA tidak boleh lengah. Jangan sampai mereka melakukan aktifitas yang bisa merugikan negara.

Yang menarik, di wilayah Lampung Timur misalnya, ada tenaga kerja wanita yang baru pulang dari luar negeri ternyata sudah punya suami yang notabene warga asing. Bahkan, kini warga asing itu sudah menetap di Lampung Timur berbaur bersama warga lainnya.

Era globalisasi yang membuat semua negara semakin terbuka, jangan sampai mengakibatkan warga negara asing juga bebas memasuki wilayah tanah air. Apalagi,

Kemenkumham ... adanya antisipasi dalam arti pendataan, seperti di Lampung Timur merupakan kabupaten yang punya potensi adanya orang asing,” terang dia.

Edi melanjutkan, untuk kegiatan penguatan keberadaan orang asing, maka Kabupaten Lampung Timur harus memiliki sekertariatan untuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Nantinya, pembentukan sekertariatan Timpora akan dilakukan di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Lampung.

“Keberadaan Timpora guna melakukan koordinasi yang intens, guna mengakomodir keberadaan orang asing di setiap daerah masing masing. Nanti Timpora juga akan dibentuk hingga tingkat desa," imbuhnya.

Dia membeberkan, daerah yang berpotensi dikunjungi orang asing adalah wilayah daerah yang memiliki objek wisata nasional, lokasi pen-

didikan dan daerah yang menjadi penyuplai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar.

“Seperti di Lampung Timur ini adalah daerah yang punya potensi besar kehadiran warga asing, seperti di PT Fermentech yang ada di Kecamatan Sekampungudik.

Saat ini di sana terdapat pekerja asing sebanyak tujuh orang," lanjut dia.

Masih kata Edi, keberadaan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) juga menjadi potensi adanya warga asing yang singgah di Lampung Timur dengan berbagai alasan, seperti wisata, penelitian, bahkan hingga menjadi donatur untuk keperluan TNWK. Sementara itu, Mangku, warga Desa Brajaharjosari, Kecamatan Brajaselebah, Lamtim menyatakan rumahnya sudah bertahun-tahun dijadikan homestay dan sering menjadi persinggahan warga asing.

Baik yang masih pelajar

Enam ... diterima. Sehingga, bisa dikroscek kebenarannya.

Lukmansyah berjanji, akan menggelar bursa kerja secara kontinyu dan dengan skala yang lebih besar untuk membantu para angkatan kerja baru agar cepat mendapat pekerjaan.

yang pernah diberikan Pemkot. Mantan anggota DPRD Bandar Lampung, Barlian Mansyur menyatakan menolak jika pin emas harus dipulangkan. Ia berdalih, pin emas menjadi kenang-kenangan bagi dirinya dan akan disimpan di rumah.

“Saya menolak hal itu, pin emas ini kan sebagai kenangkenangan saya, lagian tidak saya jual kok, saya simpan ditempat yang terbaik di rumah saya,” kata Politisi Partai Golkar ini, kemarin.

Ia melanjutkan, pin emas tidak akan dikembalikan, karena menjadi salah satu bukti jika dirinya pernah menjadi anggota dewan. “Ini yang bisa saya banggakan kepada anak dan cucu saya, saya pernah menjadi wakil rakyat di Bandar Lampung,” ungkapnya.

Sikap berbeda disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung , Hamrin Sugandi yang merelakan jika pin emas harus dikembalikan kepada negara dan menjadi aset pemerintah. “Ya, silahkan saja lah, dikembalikan juga tidak apaapa, kami nggak apa-apa,” katanya singkat.

Diketahui, seluruh sekretariat DPRD kabupaten/kota di Provinsi Lampung memberikan pin emas untuk anggota DPRD periode 2014-2019.

Sementara untuk DPRD periode 2019-2024 ini, hampir sebagian besar sekretariat DPRD kabupaten/kota memilih tidak memberikan pin emas lagi. (Tim)

jika sampai aktifitas mereka juga sampai tidak bisa dipantau secara intens. Harus ada langkah cepat dari lembaga terkait, agar semua warga asing yang masuk dan beraktifitas di Lampung bisa terus dimonitor.

Jangan sampai keberadaan warga asing justru menjadi informan untuk mengumpulkan data dan potensi yang dimiliki di Lampung bagi negara asalnya. Apapun kondisinya, semua warga asing di Lampung harus bisa terdata dan diketahui tujuannya berada di Lampung. Sehingga keberadaan mereka tidak memicu dampak yang merugikan bagi Provinsi Lampung khususnya, dan negara Indonesia secara umum. (**) Dari Hal 1

(mahasiswa) atau dari kalangan umum yang hanya sebatas ingin melihat kampung wisata di Desa Brajaharjosari. "Setiap tahun pasti ada yang singgah, biasanya mereka rombongan 5 sampai 10 orang," kata Mangku.

Bahkan, lanjut dia, pernah ada wisata asing dari Australia sebanyak 10 orang singgah di Desa Brajaharjosari selama satu bulan. Selama ini kegiatan warga asing hanya menikmati alam, seperti ikut menanam padi, naik gerobak sapi, bermain dengan masyarakat seperti olah raga dan belajar tari Bali. "Kita kerja sama dengan Balai TNWK, kalau ada wisata asing yang ke TNWK biasanya pasti mampir ke kampung kami," paparnya. Pantauan Kupas Tuntas, dua kecamatan di Lamtim yaitu Labuhanratu dan Way Jepara, saat ini sudah ada empat TKW yang menikah dengan orang asing. (Agus) Dari Hal 1

"Iya rencana kita nanti akan buat lebih besar lagi, anggarannya nanti dari APBD. Dan nanti Disnaker akan menggandeng para pengusaha di Provinsi Lampung ini untuk saling bersinergi dalam menekan angka pengangguran, sehingga rak-

yat Lampung bisa sejah tera," ungkapnya.

Dalam acara penutupan itu, Pemprov Lampung memberikan penghargaan kepada stand terbaik kepada PT Pemuka Sakti Manis Indah, PT Sugar Labinta dan Hotel Novotel. (Sri)

9

 Bahas Izin Pengelolaan Pulau-pulau di Pesawaran

KPK Segera Panggil 3 Kementerian Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memastikan perizinan pengelolaan wisata bahari di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesawaran harus sesuai aturan yang berlaku.

Untuk itu, KPK akan segera memanggil tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Wilayah III, Dia Patria mengatakan hingga kini pihaknya belum mengetahui perkembangan izin yang telah diurus oleh pengelola wisata bahari di pulau-pulau tersebut, termasuk Pulau Tegal Mas. Untuk itu, lanjut dia, KPK telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), Kementerian Ling-

kungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tujuannya untuk mengetahui progres terbaru tentang pengelolaan perizinan wisata bahari di pulau-pulau itu.

"Sepenuhnya saya belum tahu mengenai sudah adanya izin yang diurus. Dan memang, September nanti kita akan undang 3 kementerian itu untuk bertanya tentang progresnya. Sudah seperti apa, sejauh mana dan sebagainya," jelas Dian Patria saat ditemui Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Menurut dia, izin pengelolaan pulau-pulau secara keseluruhan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Karena, sebagian wilayah pulau tersebut masuk dalam cakupan Kawasan Strategi Nasional (KSN) yang diperuntukkan bagi Zona Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Ada juga wilayah pulau tersebut yang masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Tentu dengan adanya wilayah yang masuk dalam KSN tadi, itu urusannya sudah di pusat. Tentang bagaimana

penjabarannya saya belum bisa sebutkan. Yang jelas, di sana itu tidak sepenuhnya bagian dari wilayah zona pulaupulau terkecil yang ada dalam aturan RZWP3K," ucapnya.

Sebelumnya, KPK mencatat ada sekitar 24 pulaupulau di Kabupaten Pesawaran yang diduga belum mengantongi izing pengelolaan. Termasuk di dalamnya Pulau Lelangga Lunik yang dikuasai oleh Arthalita Suryani alias Ayin.

"Satu per satu dulu lah.

Kita fokus di Tegal Mas itu dulu. Di Pulau Tegal Mas, tiga kementerian tadi sudah melakukan penyelidikan serta penyidikan,” terangnya.

Dian menolak jika kinerja KPK dikategorikan sebagai upaya mengabaikan 23 pulau lain yang diduga melanggar aturan. Menurutnya, KPK tidak dalam konteks tebang pilih terhadap persoalan yang sedang terjadi pada dugaan pelanggaran izin pengelolaan pulau khususnya di Pesawaran dan secara umum di Lampung.

"Oh bukan tebang pilih.

Kita bekerja tetap dalam konteks untuk menyelesaikan seluruh. Tapi secara bertahap," tegasnya. (Ricardo)

Pansel Periksa Rekam Jejak Capim Jakarta (Kupas Tuntas) KPK memberikan undangan ke Pansel Capim KPK untuk memeriksa fakta rekam jejak capim. KPK akan membeberkan data terkait rekam jejak capim.

"Hari ini (kemarin), KPK sudah sampaikan soft copy surat ke sekretariat panitia seleksi sebagai undangan

untuk melihat bukti-bukti yang ada, terkait data rekam jejak yang disampaikan Jumat kemarin," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Rabu (28/8).

Undangan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rekam jejak capim yang diberikan KPK pada Jumat (23/8). Febri menyatakan hasil yang diberikan itu sudah didukung fakta dan memiliki nilai kebenaran.

Rencananya, KPK men-

Pajak ...

"Kita kemarin juga mengumpulkan seluruh kepala Badan Penerimaan Daerah kabupaten/kota bersama DPTSP dengan kadis ESDM provinsi, untuk sinkronisasi data izin dan pajak air bawah tanah ini," kata Dian di Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Dia menegaskan, pertemuan itu dilakukan sebagai upaya sinkronisasi data izin dan pajak air bawah tanah

Dari Hal 1

yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota.

"Air bawah tanah itu izinnya di provinsi, pajaknya di kabupaten/kota. Dikawinkan ini, provinsi punya izin air tanah apa saja, kabupaten punya pajak dari mana saja," terang Dian.

Menurut Dian, KPK melihat hal ini tidak semestinya tidak terjadi. Karena, sejatinya data izin dan pajak tersebut harus sinkron.

"Terdeteksi sementara

Tambang ... aturan yang ada.

"Ada aturan yang harus dipastikan lagi melalui zona atau daerah mana yang bisa ditambang pasir lautnya. Dan itu kami temukan, 90 persen cacat. Tidak semua sesuai dengan aturan," tegasnya.

Masih kata Dian, ada beberapa daerah yang mejadi fokus perhatian terkait tambang pasir laut ini, yakni di Tulang Bawang, Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Khusus di Lampung Selatan, lanjut dia, tepatnya berada di daerah Gunung Anak Krakatau (GAK). Di lokasi itu penambangan pasir laut tidak diperbolehkan, karena sesuai aturan masuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Jadi lokasi itu kan (GAK) masuk dalam RZWP3K. Di aturan itu kalau tidak salah, wilayah yang masuk dalam RZWP3K tidak boleh ada kegiatan tadi (tambang pasir laut). Tidak ada diakomodir tentang itu," ungkapnya.

Lucunya, kata Dian, kegiatan tersebut malah dilakukan dan tidak diawasi atau dilarang. Di wilayah GAK ada batas-batas yang tidak diperbolehkan untuk ditambang, namun malah ada aktifitas penambangan. “Ini lah nanti yang akan dibahas dan diker-

jadwalkan bertemu pansel pada Jumat (30/8) pada pukul 09.30 WIB. Undangan cek rekam jejak ini ditegaskan Febri sangat penting agar capim dari pansel bisa menghasilkan pimpinan KPK terbaik.

"Hal ini perlu kami la kukan sebagai bentuk dukungan penuh pada proses seleksi pimpinan KPK, agar menghasilkan orang-orang terbaik dan tidak berma salah," katanya. (Dtc)

ada 1.000 titik izin air tanah di provinsi. Artinya ada potensi lost pajak. Dari 1.000 titik itu, ada yang tidak ditagih oleh kabupaten/kota. Itu hitungan minimum," tandasnya.

Dian menambahkan, potensi kehilangan pajak air tanah ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dan benar antar instansi terkait. "Akibat tidak ada koordinasi maka datanya ada selisih," ucapnya. (Ricardo) Dari Hal 1

jakan oleh tim tadi," tandasnya.

Dian mengaskan, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, maka akan ada rekomendasi sanksi yang harus dipertegas. Yakni, dengan memblokir akses penambang atau bahkan jika penambang itu memiliki izin namun melanggar akan diblokir izinnya melalui DPMPTSP. "Di sana lah fungsi DPMPTSP. Izin yang dimiliki itu bukan harga mati. Kalau melanggar, izinnya direkomendasikan untuk dicabut, diblokir," pungkasnya.

Sementara itu, sejak beberapa hari terakhir sejumlah warga di Kepulauan Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, mencurigai keberadaan sebuah kapal jenis tongkang yang berada di tengah perairan tak jauh dari lokasi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Seorang nelayan setempat mengatakan, keberadaan kapal jenis tongkang tersebut sudah berada perairan GAK sejak tiga hari terakhir, dan tidak diketahui aktifitas kapal tersebut berada di perairan setempat.

"Ya, jaraknya nggak terlalu jauh (dari GAK) paling masih hitungan puluhan meter dari Krakatau," katanya tanpa

menyebutkan identitasnya, kemarin.

Ia khawatir, kapal tongkang itu melakukan aktivitas pengerukan/penyedotan pasir hitam GAK. Karena, warga masih merasakan trauma yang mendalam ketika GAK meletus dan menyebabkan tsunami beberapa waktu lalu.

"Kami nggak tahu ngapain kapal tongkang itu di sana.

Apakah engker karena mengalami kerusakan, atau ada aktivitas lain. Yang jelas kami sudah menginformasikan ini kepada pihak kepolisian supaya ada informasi yang rill soal itu. Namun, hingga kini belum ada respon," ujarnya.

Sementara itu Camat Rajabasa, Sabtudin mengaku belum mengetahui keberadaan kapal tongkang tersebut. "Oh, belum dengar saya. Coba nanti saya koordinasikan dengan perangka t d a n w a r g a s e k i t a r , " ungkapnya.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP M Syarhan saat dihubungi berjanji akan menyelidiki keberadaan kapal tongkang di perairan GAK. "Ya, kita akan selidiki," ujarnya sembari memerintahkan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Try Maradona untuk menindaklanjutinya. (Ricardo/Edu)

10

Kamis, 29 Agustus 2019

SELEBRITI

Mata Gempi Minus dan Silinder, Gisella Anastasia Minta Maaf Di usia yang baru menginjak empat tahun, Gempita Nora Marten harus menghadapi kenyataan pahit. Putri Gisella Anastasia dan Gading Marten itu mengalami minus dan silinder pada bagian matanya.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - HAL itu diungkapkan langsung oleh Gisella Anastasia di Instagram, Senin (27/8). Gisel mengaku begitu marah sekaligus sedih ketika mengetahui mata putrinya bermasalah.

"Mama pengen maraahh tapi sedihh ngerasa bersa-

lah tapi juga pgn ketawa.

Kemarin Gem minta diperiksa matanya waktu kita di @optik_melawai karna waktu itu di sekolah oernah cek dan kayaknye Gempi mulai ada minusnya sedikit,” tulis Gisella Anastasia di kolom keterangan foto.

"Setelah semua keribetan

periksa mata karna muka Gem kecil banget akirnya dapet hasil.. Sedihlah mama karna Gem trnyata emang minus dan malah ada silindernya:(" imbuhnya.

Gisella Anastasia tak menyebut berapa ukuran minus dan silinder yang dialami Gempi. Hanya saja, penyanyi jebolan kontes pencarian bakat ini meminta maaf kepada Gempi karena lalai dalam menerapkan aturan menonton televisi secara tegas.

"Maafin ya Gem.. gapapa

ya mulai skrg mama lbh galak sm Gempi soal aturan ntn tv dan main gadget. Semangat ya nnti kita benerin silindernya biar turun yaaaah..

Si tukang hibur satu ini tapi ttp ngelucu loh.. dia bilang ttp bisa baca, ttp bisa liat hurufnya jelas.

Sampe dieja segala.. haha Love u!,”ia mengakhiri. (Lp6)

Tolak Sentuhan Pria Tua, Yuni Shara Dipuji Berkelas KUPAS TUNTAS JAKARTA - TENTU tak ada yang meragukan kecantikan Yuni Shara. Usia 47 tahun tak mengurangi kecantikan kakak kandung Krisdayanti ini. Bukan cuma cantik, sikap sopan Yuni Shara pun menuai pujian warganet.

Dalam unggahan di akun gosip Lambe Turah, Yuni Shara dipuji usai menolak sentuhan seorang pria tua.

Yuni tampak begitu cantik dengan balutan dress silver.

Dalam video singkat itu, tampak Yuni Shara sedang berbincang dengan pria tersebut. "ughhhhh mbak yuni awet yess cantik nya.

ngiri minceu ahhh," tulis akun @lambe_turah, Selasa (28/8).

Di tengah obrolan, sang pria pun coba memegang pundak Yuni Shara sebagai bentuk keakraban. Namun, hal itu langsung ditolak Yuni Shara. Menariknya, penolakan Yuni Shara itu tak lantas membuat pria sepuh itu malu.

Pasalnya Yuni Shara langsung memegang tangan sang pria, serta lantas mencium tangannya, menandakan tanda hormat terhadap yang lebih tua.

Aksi ini pun diapresiasi warganet. Banyak yang memuji langkah sopan yang dilakukan Yuni Shara.

"yang paling mahal tetep attitude, goodjob mba yuni shara," tulis akun @cevinay.

"Cara nolaknya sopan, n pinter haha saluddd mba yuni," timpal akun @shella_tamara.

"Definisi cantik ini mah fix. Pakaian sexy tp bkn berarti murahan ya shay," komentar @beauty_resti.

"Tante yuni udah merasa kurang nyaman sama lirikan kakek yg kemana2 sampe reflek nolak halus salim tangan hihi attitudenya," tulis akun @trstnmldy13. "ini baru berkelasss, good attitude," jawab @bangkokfashion94. (Lp6)

Yuni Shara

Mike Lewis Senang Jadi Kartika Putri Berencana Melahirkan di Air Kuli Bangunan Dadakan

Mike Lewis

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

KUPAS TUNTAS JAKARTA - MIKE Lewis terlibat dalam aksi sosial membangun sekolah di wilayah timur Indonesia. Untuk menunjukkan dukungannya, mantan suami Tamara Bleszynski ini bahkan rela menjadi kuli bangunan sesaat.

Mike Lewis ikut mengaduk semen hingga mengecat tembok sebuah sekolah. Aksi ini pun membuat Mike Lewis begitu senang sekaligus bangga.

"Saya yang bikin flooring dengan semen, bikin lantai, ngecat. Benarbenar hands on. So we're really making a difference, enggak cuma kasih duit," tutur Mike Lewis.

Aksi sosial Mike Lewis itu dijalaninya saat bergabung dengan sebuah organisasi sejak setahun lalu. Pria kelahiran Tokyo, Jepang ini beberapa kali ikut melihat proses pembangunan 200 sekolah di Nusa Tenggara Timur.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMARJL.RajaRatu,No.10,Lab.Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

KOLAM SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

“

Saya merasa masih bule tapi cinta Indonesia. Merasa spesial karena diterima sebagai publik figur di sini.

"Di sini saya ikut mensupport, menjelaskan misinya, entertain donators serta jadi auctioner," ungkap pemain film 5 Sehat 4 Sempurna.

Menurut pemain film Hafalan Shalat Delisa, aksi sosial itu dilakukan karena rasa cinta terhadap Indonesia, Mike juga ingin menunjukan rasa terima kasihnya pada Indonesia karena telah menerimanya sebagai publik figur meskipun bukan asli dari Tanah Air. "Saya merasa masih bule tapi cinta Indonesia.

Merasa spesial karena diterima sebagai publik figur di sini. Walaupun dari logatnya saja bukan benarbenar Indonesia. So I feel like it's something that I have to give back," tutup ayah dari Kenzou Leon Bleszynski Lewis ini. (Dtk)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121

KUPAS TUNTAS JAKARTA - KEHAMILAN Kartika Putri tak terasa sudah memasuki bulan kedelapan.

Persiapan jelang melahirkan pun tentu sudah menjadi skala prioritasnya ketimbang hal lain.

Namun, Kartika Putri mengubah rencana proses persalinannya. Awalnya, ia ingin agar anaknya lahir caesar.

Namun setelah diyakinkan sang suami, Habib Usman Bin Yahya,

hirkan di air.

"Terus gara-gara lihat di handphone, tiba-tiba pengin water birth, pengin lahiran di air. Cuma lihat mengalirnya bagaimana sih," terangnya.

Selain itu, Kartika Putri juga punya alasan lain untuk melahirkan secara normal. "Kalau punya anak lagi, jangka waktunya enggak ditentukan. Kalau caesar kan tergantung kondisi jahitan," ucapnya. (Lp6)

Luna Maya Dapat Kiriman Bunga dari Orang Misterius JAKARTA - LUNA Maya baru saja menggelar pesta ulang tahunnya ke-36 di sebuah restoran mewah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (26/ 8). Ia mendapat banyak hadiah dari teman-temannya.

Selain barang-barang mewah, Luna Maya juga mendapatkan banyak

buket bunga. Dari sekian banyak, hanya satu yang dikirim tanpa nama.

Dalam buket bunga yang ditunjukkan Luna Maya melalui Instagram Stories, Selasa (27/8), hanya ada inisialnya saja.

Dalam kartu kecil, tertulis satu huruf saja yaitu R. Namun, tak diketahui siapa gerangan pemilik nama depan R. Mungkinkah Reino Barack?

Meski masih misterius, Luna Maya tetap mengucapkan terima kasih atas hadiah yang

Luna Maya

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

HOTEL HOTEL LUSYJln.DiponegoroNomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

Kartika pun berubah pikiran.

"Tadinya awal-awal caesar, awalnya aku mikir mau enaknya saja kan. Tapi dibilang suami, 'Mendingan normal, karena bagus buat kamunya, recovery-nya lebih cepat'," tutur Kartika Putri kepada wartawan, Rabu (28/8).

Menariknya, Kartika Putri juga mengungkapkan niatnya untuk melahirkan dengan proses water birth atau mela-

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungikami!!SyaratLengkapLangsung Cair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3.

Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir+SlipGaji5.FotoCopyKTPdan KK.Jl.SoekarnoHattaNo.52DSukabumi Indah,Bandarlampung.Telp:0721-709216/ 081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungikami!!SyaratLengkapLangsung Cair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3.

Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir+SlipGaji5.FotoCopyKTPdan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras,Telukbetung.Telp:(0721)5605056, HP:081321214893.

KEHILANGAN TELAH hilang 1 lembar STNK sepeda motorHondatipeD1B02N12L2tahun2017 warna Hitam dengan no Polisi BE 2706 AAE,NoKa:MH1JM2114HK556964,No Sin:JM21E1541373A/NWindaLourenza Hutagalung.“Diperkirakanhilangpada tanggal 20 agustus 2019, diseputaran jl.let.jend.Ryacudu,kec.sukarameBandar Lampung

diberikannya untuk sahabat Ayu Dewi ini. "Hhhmmm, enggak ada namanya. Thank you," ujarnya. (Kps)

Kamis, 29 Agustus 2019

EKONOMI

Kemarau Panjang Ancam Produksi Pangan JAKARTA - PERTANIAN akan jadi sektor yang paling terancam akibat kemarau tahun ini. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Hary Tirto Djatmiko, kemarau tahun ini akan lebih kering bila dibandingkan tahun 2018. “Itu akan berdampak di beberapa sektor. Pertanian yang tidak ada hujan. Sektor sumber daya air yang impactnya pada ketersediaan air, dan lingkungan yang berpotensi Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan)," kata Hary, Selasa (27/8) malam.

Lebih lanjut, Hary mengaku tak bisa menyamaratakan kondisi yang terjadi di seluruh Indonesia. Namun ia menegaskan, ketersediaan air tanah akan mengalami defisit. "Sektor pertanian akan mengering karena air (tidak ada)," imbuh Hary.

Kondisi defisit air seperti itu, tentu akan berdampak negatif pada sektor pertanian kita. "Luas panen diperkirakan akan menurun diatas 500 ribu hektar dibanding tahun 2018. Itu minimum," ujar Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas, di kesempatan terpisah.

Turunnya luas panen tersebut, menurut Andreas, disebabkan karena mundurnya musim tanam. Baik musim tanam pertama di musim hujan, maupun musim tanam kedua di musim gadu (padi yang ditanam pada musim kemarau). "Perhitungan saya, penurunan produksi beras kira-kira dua juta ton, itu paling optimis. Bisa lebih dari dua juta ton," ujarnya lagi.

Tak Terbuai Hitungan Surplus Oleh karena itu, ia menegaskan agar pemerintah benar-benar waspada. Kita tidak boleh terbuai dengan data yang menyebutkan adanya potensi surplus sekitar 4 juta ton hingga September 2019.

"Hitungan itu tidak memperhitungkan bahwa masa paceklik itu sampai Februari atau Maret tahun depan. Kebutuhan kita sebulan itu sekitar 2,5 juta ton. Artinya untuk dua bulan saja tidak cukup.

Bagaimana untuk bulan-bulan berikutnya," beber Dwi Andreas.

Apalagi, sambung dia, dipastikan mulai bulan Oktober sampai Februari neraca akan defisit. "Jadi surplus saat ini empat juta ton itu tidak ada apa-apanya lah. Itu yang harus diwaspadai," imbuhnya.

Di sisi lain, indikasi turunnya jumlah produksi beras saat ini sudah terlihat. Yakni dari harga gabah kering panen (GKP) yang sudah hampir mencapai Rp 6 ribu. "Lalu harga berasnya berapa?

Ini tanda-tanda mulai terjadi kekurangan. Harga tidak bisa ditipu, kalau data sih terserah teman-teman Kementan (Kementerian Pertanian)," tuturnya.

Berkaca dari pengalaman tahun 2018 lalu, Andreas melihat bahwa pemerintah terkesan tidak melakukan analisis dan hitungan yang tepat. Kementan sempat berkukuh bahwa terdapat surplus 17,6 juta ton beras yang ujung-ujungnya harus impor karena terjadi potensi kekurangan stok di bulan Oktober hingga Februari.

Terkait kekeringan, pihak Kementan sendiri meyakini kondisi kini bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.

"Kita masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhie di Purwakarta (24/8) lalu, Sebagai antisipasi, pihak Kementan mengklaim bahwa tiga tahun terakhir pemerintah sudah menyalurkan bantuan 100 ribu pompa ke seluruh Indonesia.

Kalangan Dewan, mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kemarau tahun ini. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Viva Yoga Mauladi. menyampaikan bahwa ada potensi terjadiinya penurunan panen atau produksi turun karena kekeringan. "Ini yang harus diantisipasi pemerintah, jangan sampai pasokan bahan pangan itu turun sehingga harga naik," kata Yoga.

Yoga juga menekankan bahwa Kementan adalah penanggung jawab di bidang produksi. "Kementerian pertanian harus kordinasi dengan pemerintah daerah. Kan yang punya lahan daerah. wilayah kordinasi ini masih kurang, sehingga data pangan tidak valid dan tidak akurat," ujarnya. (Rpk)

11

Bank Lampung-KPK Perluas Pemasangan Tapping Box Bank Lampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Implementasi Tapping Box dan sosialisasi pencegahan korupsi, gratifikasi dan pengarahan oleh satgas KPK Wilayah III, di Hotel Horison Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu dilakukan dalam upaya Optimalkan Pendapatan Daerah (OPD) dengan pemasangan tapping box di Hotel, Rumah Makan dan tempat hiburan.

Direktur Bisnis Bank Lampung, Nurdin mengatakan, tapping box merupakan alat untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh

wajib pajak (WP). “Kapan pengusaha itu menyetorkan, kami berusaha efektifitas alat ini digunakan sebaik-baiknya untuk pendapatan daerah," kata dia.

Ia melanjutkan bahwa rencana bisnis bank (RBB) tahun 2019, yaitu akan terus memperluas pemasangan atau penyediaan tapping box di wilayah Provinsi Lampung.

Diantaranya di Bandar Lampung 500 unit, Kota Metro 100 unit, Lampung Selatan 100 unit,

Tanggamus 25 unit, Lampung Timur 20 unit, Pringsewu 75 unit.

Kemudian, Tulang Bawang 25 unit, Lampung Utara 50 unit, Way Kanan 20 unit, Pesisir Barat 20 unit, Lampung Barat 20 unit, Mesuji 15 unit, Tulang Bawang Barat 15 unit, Pesawaran 20 unit.

"Pemasangan tapping box untuk kota Bandar Lampung sendiri dari tahun 2018-2019.

Alat yang sudah terpasang sebanyak 300 unit, disusul Lampung Selatan 60 unit, Lampung Tengah 30 unit, Metro 30 unit dengan total alat pemasangan sebanyak 420 unit, dengan harga sewa Rp.660.000, jadi total biaya yang dikeluarkan per bulan sebesar Rp.227.200.000,� tuturnya.

Sementara Direktur FTF Globalindo Vendor Tapping

Box Bangun Jocelyn Tobing menyampaikan, ada beberapa alat perkantoran transaksi atau media perekam transaksi yang meliputi Point Off Sales, tapping server, tapping printer USB & Bluetooth.

"Serta menyampaikan berbagai macam kendala beserta solusi tiap-tiap alat. Tujuannya hanya satu, untuk kemajuan OPD Provinsi Lampung," ucapnya.

Satgas Korsup Pencegahan Wilayah III KPK, Dian Patria menjelaskan, pembayaran pajak tidak semudah di kota seperti Bandar Lampung. Permasalahannya ada di daerah yang belum memaksimalkan alat ini. "Bila perlu mulai dibuka nanti diwebsite masing-masing, paling tidak rekapnya terlebih dahulu," jelasnya. (Sri)

MOTOR LISTRIK PEMERINTAH meluncurkan pengoperasian motor listrik yang dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat sebagai kota pertama uji coba.

Foto : Ist

Motor Listrik Disewakan Rp 2 Juta/Bulan Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Perindustrian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan uji coba motor listrik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan

Jakarta, Rabu (28/8). Pemerintah memang meluncurkan pengoperasian motor listrik yang dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat sebagai kota pertama uji coba.

Sebanyak 300 unit motor listrik produksi Panasonic, Honda, dan The New Energy and Industrial Technology

Development Organization atau NEDO dari Jepang ini akan diuji coba oleh Gojek dan Grab, serta disewakan kepada masyarakat umum.

Khusus untuk masyarakat umum, motor listrik ini disewakan dengan biaya Rp 2 juta per bulan, sudah termasuk baterai yang bisa diganti di

stasiun pengisian.

"Jadi dengan launching hari ini akan dilakukan studi di Jawa Barat, nantinya kita harapkan Pemda DKI, Pemda Jabar maupun bali akan menjadi pionir untuk launching motor listrik," jelas Airlangga usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (28/8).

Airlangga menyebutkan, motor listrik ini memang belum dijual secara bebas karena harga jualnya yang mahal. Menurutnya, model yang diuji coba di Bandung ini baru purwarupa. Pemerintah masih akan mengkaji lagi model motor listrik yang nantinya bisa dijual bebas di Indonesia.

Airlangga menambahkan, produksi motor listrik di Tanah Air juga sejalan dengan dirintisnya pabrik baterai lithium di Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, Head of Public Policy Research and Advocacy Gojek Ryan Eka Permana menyampaikan uji pakai yang dilakukan pengemudi sudah dimulai sejak Juli 2019 dan akan berakhir pada akhir Agustus di Jakarta.

Produksi motor listrik ini diperkuat dengan studi tentang kendaraan listrik oleh institusi R&D Indonesia, yang terdiri dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Udayana, Universitas Indonesia dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 29 AGUSTUS 2019

Warga Miskin di Balam Dapat Listrik Gratis Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, akan memberikan pemasangan listrik gratis bagi ratusan warga kurang mampu.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMASANGAN listrik tersebut merupakan program Perusahan Listrik Negara

(PLN) bekerjasama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan pemasangan Listrik gratis kepada warga kurang mampu di Kota Bandar Lampung.

Pemasangan listrik bagi warga miskin tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Manager PLN Tanjung Karang, Agusta Yusuf, usai mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, di Kantor Pemkot se-

tempat, Rabu (28/8).

“Bantuan pemasangan listrik ini untuk 328 calon pelanggan. Jadi Kota Bandar Lampung ini mendapatkan jatah segitu (328). Kami tegaskan lagi, pemasangan listrik ini dikhususkan bagi keluarga yang memang tidak mampu, gratis,” tegas Yusuf.

Ada beberapa kriteria warga kurang mampu yang bakal mendapatkan pemasangan listrik gratis. Yakni, memang belum mempunyai listrik, menumpang listrik ke rumah tetangga dan masuk dalam daftar kependudukan pusat.

Foto : Sule/Kupas Tuntas

JALIN SILATURAHMI – KOMANDAN Kodim 0410/KBL, Letkol Inf. Romas Herlandes, saat mengadakan pertemuan dengan para driver gojek dalam rangka silaturahmi, yang berlangsung di Aula Makodim setempat, Rabu (28/8).

Kodim 0410/KBL Ajak Pengemudi Ojol Jaga Keamanan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KODIM 0410/KBL menggelar pertemuan dengan Komunitas Gojek Pengemudi Ojek Online (Ojol) yang ada di Bandar Lampung, yang berlangsung di Aula Makodim setempat, Rabu (28/8).

Silaturahmi tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 0410/KBL, Letkol Inf. Romas Herlandes. Dalam sambutannya, Letkol Inf. Romas Herlandes, mengungkapkan, bahwa perte-

muan dengan komunitas gojek ini ingin menjalin komunikasi.

“Saya sebagai Ko m a ndan Kodim 0410/KBL yang baru, ingin memper kenalkan diri supaya saling mengenal dan bisa saling bersinergi untuk menunjang kegiatan Kodim 0410/KBL ke depannya,” kata Romas.

Dikatakannya, dengan saling bersilaturahmi nantinya bisa saling mendukung dalam bidang keamanan maupun yang lain agar Kota Bandar Lampung aman dan nyaman.

“Saya mengajak rekan-rekan

driver ojol untuk bersamasama dalam menjaga keamanan di Kota Bandar Lampung,” pesannya.

Romas juga berpesan kepada ojol jangan mudah terpancing dengan beritaberita yang mungkin belum tentu kebenaran atau ho aks. “Saya juga mengajak kepada seluruh rekan-re kan anggota gojek untuk saling bantu-membantu dalam hal yang bisa mem bawa masyarakat Bandar Lampung nyaman, aman dan sejahtera,” ungkap nya. (Sule)

“Jadi, kami datang kesini (Pemkot) ingin berkoordinasi untuk menentukan pelanggan-pelanggan seperti apa yang akan mendapatkan bantuan listrik gratis,” jelasnya.

Yusuf menargetkan, pemasangan listrik itu dilakukan pada 27 Oktober 2019 mendatang. “Target kita, 27 Oktober 2019 listrik untuk warga kurang mampu sudah terpasang, karena bertepatan dengan hari listrik Nasional.

Untuk data, nanti kita kolaborasi dengan data pemda dan data yang dimiliki PLN," tandasnya.

Seperti diketahui, Men teri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menargetkan seluruh rumah di Indonesia tersambung listrik pada akhir tahun 2020.

Menurut Jonan, kemerdekaan layanan akses listrik ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah merealisasikan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sesuai permintaan Bapak Presiden, kalau bisa (rasio elektrifikasi) mendekati 100 persen akhir tahun ini. Jadi akhir tahun ini lebih dari 99 persen dan saya optimistis mestinya di akhir 2020 selesai.

100 persen menikmati penerangan," kata Jonan, pada Minggu (25/8) lalu.

Jonan menjelaskan, pada awal Presiden Jokowi, pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan adanya penambahan pembangkit dari program 35.000 MW. "Semangat ini untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote.

Yang penting itu kebutuhan listrik masyarakatnya terpenuhi," ucapnya.

Berdasarkan data per bulan Juli 2019, rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 98,8 persen. Dia mengungkapkan, adanya sejumlah tantangan dalam merampungkan sisanya tersebut.

Pertama, layanan akses listrik berada di daerah yang sulit terjangkau dengan minim infrastruktur.

Kedua, kemampuan masyarakat dalam membayar biaya sambung listrik yang masih rendah. Jonan memperkirakan untuk daya sambung pada pelanggan 450 VA itu membutuhkan biaya sekitar Rp 750.000.

"Ada sekitar 600.000 yang tidak mampu bayar biaya sambung. Ini yang harus diperjuangkan," sebutnya.

Jonan mempredikasi setiap tahun akan ada penambahan jumlah rumah tangga baru sekitar 500.000 rumah tangga. Untuk mengatasi hal tersebut, jalan keluar yang ditempuh Pemerintah adalah melalui patungan biaya sambung. Sinergi dari BUMN menyumbang 100.000 biaya sambungan listrik gratis, PLN dan pegawainya 40.000. dan pegawai Kementerian ESDM bagi sekitar 2.500 rumah. (Sule/Kps)