Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 19 November 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 19 NOVEMBER 2019

KPK Banding Perkara Budi Winarto dan Simon Susilo BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara penyuap Bupati Lampung Tengah (Mustafa), dengan terdakwa Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi. Sebelumnya, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada kedua pengusaha itu dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Vonis ini lebih rendah disbanding dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menuntut keduanya dengan pidana penjara selama 2,5 tahun.

JPU merasa keberatan dengan vonis tersebut, padahal majelis hakim telah mengambil alih seluruh isi surat tuntutan yang menyatakan keduanya bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

PIMPIN SERTIJAB - KAPOLDA Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, memimpin sertijab Kapolresta Bandar Lampung yang baru, AKBP yang Budi Jaya dan Dirpamobvit Polda Lampung yang baru, Kombes Yusmanjaya, di Gedung Graha Wiyono Siregar Polda Lampung, Senin (18/11). Berita terkait halaman 3.

Foto : Ist

>> Baca

KPK Hal 9

Soal Anggaran Pemadaman Kebakaran Hutan

Balai TNWK Tidak Bayar Semua Relawan Balai TNWK tidak memberikan uang saku kepada semua relawan maupun petugas yang terlibat membantu pemadaman kebakaran hutan. Ternyata, uang saku hanya diberikan kepada relawan yang bergabung dalam Masyarakat Mitra Polhut (MPP) sebesar Rp70 ribu per orang.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HUMAS Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Sukatmoko mengatakan, honor atau uang lelah untuk pemadaman kebakaran hutan hanya diberikan kepada relawan dari MPP. Sementara petugas dan relawan lainnya tidak diberikan uang saku.

"Memang benar yang menerima uang saku hanya dari MPP. Tapi saya tidak diberi rincian atau jumlah

anggaran tersebut, yang memegang data anggaran kebakaran yaitu koordinator pemadaman yaitu Mas Diki," kata Sukatmoko, Senin (18/11).

Sementara koordinator pemadaman kebakaran hutan Balai TNWK, Diki mengatakan selama Januari hingga kini kebakaran yang terjadi di areal hutan TNWK sudah terjadi sebanyak 70 kali, yang tersebar di empat seksi yaitu Seksi I, II, III dan IV. Dijelaskan, petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan mencapai 7 sampai 50 orang dalam satu

kali peristiwa. Petugas yang dilibatkan berasal dari Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Polhut TNWK, Polri dan TNI. "Kalau kebakarannya besar kami melibatkan TNI dan Polri," ungkapnya.

Namun saat ditanya lebih detail uang lelah yang diberikan, Diki enggan membeberkan secara transparan. "Sebenarnya soal publikasi yang berwenang Pak Sukatmoko selaku humas," ujar Diki.

Di tempat terpisah, seorang relawan bernama Buyut mengaku, sudah sering turut memadamkan

KPU Provinsi Ambil Alih Tugas KPU Kabupaten/Kota Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung akan mengambil alih tugas, wewenang dan fungsi komisioner KPU kabupaten/kota sampai ada penetapan komisioner yang baru oleh KPU RI. Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami menerangkan, pengambilalihan ini berdasarkan surat edaran yang disampaikan KPU RI Nomor 2183/SDM.12-SD/05/KPU/XI/ 2019. Surat tersebut berisikan meminta KPU Provinsi Lampung agar mengambil alih seluruh tugas dan kewajiban komisi KPU kabu-

paten/kota.

"Pengambilalihan ini untuk mengisi kekosongan, mengingat pada 17 November 2019 masa jabatan KPU Kabupaten/kota telah habis.

Dan ini juga dalam rangka dalam menjalankan tahapan Pilkada 2020 di kabupaten/kota," kata Erwan, Senin (18/11).

Erwan menerangkan, menindaklanjuti surat KPU RI tersebut, pihaknya sudah melakukan pleno dan akan mengirim surat kepada sekretaris guna menerangkan bahwa sebelum ditetapkan komisioner KPU kabupaten/kota maka tugas dan wewenang sudah dise>> Baca

KPU Hal 9

Foto: Sule/Kupas Tuntas

api saat hutan TNWK terbakar namun tidak pernah diberikan uang saku atau uang lelang.

"Tapi saya memang ikhlas turut memadamkan api, kalaupun ada anggaran atau tidak saya tidak tahu," kata Buyut.

Hal yang sama diungkapkan Sugio selaku selaku koordinator WildLife Conservation Society (WCS), relawan yang juga sering dilibatkan membantu memadamkan kebakaran hutan di TNWK. >> Baca

Balai Hal 9

Permainan Rekrutmen Komisioner KPU Kabupaten/Kota Meluas BANDAR LAMPUNG - DUGAAN jual beli jabatan komisioner KPU ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Kini muncul lagi indikasi permainan dalam perekrutan komisioner KPU di Lampung Tengah dan Lampung Barat.

Sumber Kupas Tuntas menyebutkan, permainan atau kecurangan dalam rekrutmen KPU Lampung Tengah (Lamteng) sudah mulai tercium sejak perekrutan masuk tahap menuju

RAPATPLENO-KPUProvinsiLampungmenggelarrapatpleno menindaklanjuti surat edaran KPU RI terkait pengambialihan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota di kantor KPU Provinsi Lampung, Senin (18/11).

>> Baca

Permainan Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Pemilihan Tak Langsung WACANA pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau via DPRD menggantikan sistem pemilihan langsung kembali mencuat. Hal itu tak lepas dari keinginan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, yang hendak mengevaluasi pilkada langsung.

Zainal Hidayat, SH Pertimbangan, karena pemilihan langsung memiliki konsekuensi biaya politik yang sangat tinggi. Dampaknya, setelah berkuasa maka kepala daerah mulai memikirkan untuk memulangkan modalnya. Sehingga tidak heran, jika kemudian banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Memang, kembali ke pemilihan DPRD tidak ada jaminan tidak terjadi korupsi. Tetapi kalau kembali ke DPRD, paling banyak 100 anggota DPRD saja yang bermain. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Semua rakyat menjadi rusak karena adanya politik uang.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia secara masif dididik oleh wakil rakyat (DPR/DPRD) maupun calon pemimpin untuk menguangkan politik dan menjadikan politik sebagai ladang baru untuk meng>> Baca

Pemilihan Hal 9

Warga Miskin di Way Kanan Bertambah 19.419 Jiwa Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan merilis jumlah warga miskin tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 60 persen lebih atau sekitar 19.419 jiwa. Jika sebelumnya warga miskin atau kurang mampu hanya 34.792 jiwa, naik menjadi 54.211 jiwa.

Way Kanan (Kupas Tuntas) JUMLAH riil warga miskin di Way Kanan ini diperoleh melalui validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial setempat. Pasalnya, selama ini pendataan jumlah warga mis-

kin dianggap kurang akurat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, Pardi mengatakan, dari hasil validasi data yang sedang dilakukan terjadi peningkatan jumlah penduduk kurang mampu dari 34.792 jiwa naik

menjadi 54.211 jiwa sampai awal November 2019.

Bahkan, kata Pardi, jumlah warga miskin masih bisa meningkat lagi mengingat masih ada 40 kampung yang belum input datanya dari 227 kampung yang ada di Way

Kanan.

"Bulan Desember ini batas akhir penyerahan data orang miskin di Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, data akan diserahkan kepada data >> Baca

Warga Hal 9

2

Selasa, 19 November 2019

BANDAR LAMPUNG

Petani Harus Ikuti Trend Teknologi Digital Para petani di Provinsi Lampung dituntut harus cerdas dan pandai mengikuti perkembangan trend teknologi digital saat ini, lantaran zaman terus berubah dan sudah tidak manual lagi.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu dikemukakan Direktur Komersil PTPN VII, Achmad Sudarto, dalam seminar perkebunan dengan

tema “Membangkitkan Kejayaan Komoditi Perkebunan Lampung yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, di Komplek perkantoran PTPN VII, Bandar Lampung, Senin (18/11). “Petani Lampung khusus-

nya diharapkan tak hanya fokus dalam bertani saja, melainkan mampu mengembangkan strategi penjualan dan pemasaran. Karena, ke depannya jualan online lebih diminati," kata dia.

Dikatakan Achmad Sudarto, dalam menjalankan usaha perkebunan seperti kelapa sawit, teh, tebu dan sebagainya, harus juga menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan. “Itu dapat menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi kita juga bermutu tinggi di pasar domestik maupun pasar ekspor," ungkapnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif, harus juga melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi dan sumber daya yang dibutuhkan.

"Karenanya kita juga

membutuhkan keseimbangan para pemangku kepentingan, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif," terangnya.

Ia menambahkan, Provinsi Lampung akan terus berkembang karena potensi lahan dan tanah yang baik akan menjadikan kunci utama kemudahan memproduksi sektor pertanian dan perkebunan. “Sudah banyak ekspor impor pertanian kita, akan sangat baik bila terus dikembangkan dan diperluas. Kami, pemerintah akan bersinergi bersama untuk meningkatkan dan memberikan kesejahteraan bagi petani," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Edi Yanto, yang hadir dalam seminar itu, mengakui, bahwa permasalahan petani saat ini adalah persaingan antarkomoditas.

Menurut dia, Provinsi Lampung pernah berjaya atas komoditi perkebunan.

Namun, persoalannya saat ini ada di sisi tanah tempat untuk produksi, kemudian masalah modal.

"Persoalan kita sekarang yaitu dari sisi perkebunannya yang sudah semakin kecil sehingga produksi sedikit.

Kemudian modal, seperti pupuk dan yang lainnya," jelasnya.

Dengan demikian, kata Edi, ke depannya bagaimana cara petani diberikan modal dan pupuk serta jaminan asuransi. “Kita akan menggunakan pendampingan untuk petani. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga kita libatkan," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Kartu Petani Berjaya, Yusuf Sulfarano Barusman, mengatakan, saat ini yang menguasai pasar adalah pembeli, karena dia yang membeli dan menentukan harga.

"Jika kita hanya fokus memperbaiki produksinya saja, tanpa diimbangi dengan insentif ekonomi, maka tidak jalan dia (petani)," ujarnya.

Menurut Yusuf, permasalahan ini sangat kompleks bukan hanya setelah panen, tetapi bagaimana barang tersebut (hasil pertanian) diolah dan dipasarkan kemana.

"Maka dari itu permasalahan ini adalah sangat banyak dan kompleks sekali.

Masalah ekonomis secara makro ini belum selesai. Kalau hanya kita membuat produksinya bagus saja dan kemudian bukan hanya olahannya tetapi juga pemasarannya," jelasnya.

Dengan demikian, kata Yusuf, pendekatan di level petani sangat diperlukan, seperti petani dikumpulkan untuk bersama-sama membicarakan komersilnya.

"Maka kita perlu urai juga dan mapping yang terstruktur, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahannya secara kebersamaan," pungkasnya. (Sri)

Selasa, 19 November 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Disdukcapil Balam Sebar Alat Perekam E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung, menyebarkan perangkat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hingga ke kantor kecamatan.

SERAHKAN ALAT REKAM - KEPALA Disdukcapil, A. Zainuddin, menyerahkan alat perekam ke salah satu perwakilan camat di Kota Bandar Lampung, di Gedung Pelayanan Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Senin (18/11).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DENGAN demikian, masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum melakukan perekaman, sudah bisa merekam e-KTP di kecamatan masing-masing.

Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, Ahmad Zainudin, mengatakan, pembagian alat rekam data kependudukan itu sebagai upaya memaksimalkan pelayanan guna mempermudah masyarakat melakukan perekaman e-KTP. “Dengan demikian, warga nggak perlu berdesakan lagi di Kantor Disdukcapil Pemkot Bandar Lampung untuk mengurusnya, cukup datang untuk merekam datanya di

kantor kecamatan wilayah tinggal masing-masing,” kata Zainudin, Senin (18/11).

Dijelaskan Zainudin, pengadaan alat tersebut menggunakan dana APBD 2019. Alat tersebut, kata dia, persis seperti alat yang pernah diberikan Dirjen Disdukcapil 2011 bagi 13 kecamatan 98 kelurahan dahulu, sebelum pengem-

bangan wilayah Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

“Jadi, penyaluran alat perekaman e-KTP ke kecamatan sudah dilakukan hari ini (kemarin). Peralatannya seperti alat rekam mata, sidik jari, komputer, e-signature dan pelengkap lainnya,” jelasnya.

Meskipun seluruh kecama-

tan sudah bisa melakukan perekaman, lanjutnya, bagi masyarakat yang melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Pemkot Bandar Lampung, masih tetap dilayani dengan empat alat perekaman.

“Saat ini seluruh kecamatan sudah bisa melakukan perekaman, sehingga warga Kota Bandar Lampung tidak perlu lagi

ke Disdukcapil karena untuk perekaman bisa dilakukan di kecamatan masing-masing, tapi kita (Disdukcapil) tetap melayani jika ada masyarakat yang datang," ujarnya.

Dikatakan Zainudin bahwa sebelumnya alat rekam eKTP hanya terdapat di 13 kecamatan, di mana 10 kecamatan berfungsi melakukan

perekaman, sedangkan tiga alat di tiga kecamatan diketahui rusak sehingga tidak dapat digunakan.

"Jadi seluruh alat yang lama ditarik dan dikembalikan ke Kemendagri dan diganti yang baru oleh Pemkot Bandar Lampung," terangnya.

Zainudin menegaskan, hal ini merupakan upaya Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, untuk memberikan pelayanan dan mempermudah masyarakat yang ingin melakukan perekaman e-KTP. Ia kembali menjelaskan, masyarakat yang melakukan perekaman di kecamatan nantinya akan diberikan bukti bahwa sudah melakukan perekeman. Selanjutnya, untuk pencetakan e-KTP bisa langsung ke Disdukcapil.

“Setelah perekaman, masyarakat akan diberi bukti perekaman dan datang langsung ke Disdukcapil atau camat juga dapat mengkoordinir langsung. Bila blanko e-KTP tersedia, maka dapat diselesaikan dengan kurung waktu satu hingga satu setengah jam.

Proses pembuatan e-KTP dan pelayanan lainnya semua gratis," pungkasnya. (Sule)

Pembangunan Flyover Komarudin-Abdul Haq FSBKU Tolak Wacana Penghapusan Skema UMK Pemkot Prediksi Tak Selesai Akhir Tahun Ini Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WACANA pemerintah pusat menghapus upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/ kota (UMSK), hingga menjadikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan tunggal, ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto.

Menurut dia, bukan kapasitasnya untuk setuju atau pun tidak setuju. Akan tetapi, jika hal itu sudah menjadi kebijakan nasional, tentunya pemerintah daerah (pemda) akan mengikutinya.

"Ini harus kita dukung ketika menjadi kebijakan nasional.

Tinggal bagaimana kita lakukan langkah-langkah agar ini bisa sukses terlaksana dengan baik," kata Fahrizal, usai menghadiri rapat paripurna, di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/11).

Namun sejauh ini, acuan penetapan upah masih tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dan wacana penghapusan UMK masih dalam kajian di Kementerian Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2020 mendatang sebesar 8,51 persen. Sedangkan penetapan UMK dilakukan setelah penetapan UMP. Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah Lampung, Tri Susilo, mengaku tak setuju atas adanya wacana pemerintah pusat untuk menghapus skema UMK. Sebab, menurut dia, penghapusan UMK jelas akan merugikan para kaum buruh, yang mana diketahui pada umumnya besaran nilai UMK lebih tinggi dibandingkan dengan nilai UMP. "Kalau menurut kita itu kurang baik. Karena UMK lebih besar dari UMP, di Bandar Lampung saja itu tertinggi dibanding daerah lain. Sudah jelas ini kabar buruk bagi kaum buruh. Kita tahu UMP mengikuti dari pemerintah pusat," ujar Tri. Dikatakan dia, adanya UMK itu untuk perbandingan bagi setiap daerah karena nilai UMK berbeda-beda. Dia juga memandang wacana ini adalah hal yang rancu dan tak sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjelaskan adanya UMP dan UMK. (Erik)

PEMERINTAHAN

Perbaikan Data Pelamar Meningkat BANDAR LAMPUNG - SEJAK dibukanya pendaftaran tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di Bandar Lampung, membuat para pelamar semakin sibuk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung, disibukkan harus melayani hingga ratusan warga setiap harinya.

Menurut petugas Administrator Databe Disdukcapil Bandar Lampung, Dadang, terjadi peningkatan yang signifikan pelayanan di loket perbaikan data kependudukan di Gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung pada momen penerimaan CPNS 2019.

Dalam sehari, kata Dadang, pihaknya harus melayani data perbaikan hingga mencapai 200 lebih data. “Tiap hari kami melayani dari 150 sampai 200 orang yang datang untuk perbaikan data kependudukan, dan kebanyakan mereka mengurus untuk keperluan CPNS,” kata Dadang, Senin (18/11).

Dadang menjelaskan, sedangkan untuk persoalan perbaikan data di hari-hari biasa (Sebelum pembukaan CPNS), pihaknya melayani sekitar 30 sampai 40 orang. “Nah, setelah dibukanya pendaftaran CPNS 2019 ini, mengalami peningkatan perbaikan data, mulai dari dari nama, tanggal lahir, NIK dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, terdapat juga yang bermasalah akibat pernah menduplikasi dokumen baik itu KTP maupun KK. “Terkadang juga ada ngaku belum pindah data kependudukan, padahal datanya sudah terekam pindah ke kabupaten lain. Jadi bermasalah saat mau dipakai melamar CPNS," terangnya.

Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, Zainudin, mengimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap data kependudukannya.

Sehingga tidak mempersulit ketika saat membutuhkan data administratif untuk beragam keperluan, salah satunya CPNS. “Ketika datanya ada yang kurang sesuai, segera diurus. Jangan waktu mau digunakan, baru diurus," kata Zainudin.

Kendati demikian, tegas Zainudin, pihaknya tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Kita tetap selalu melayani siapapun yang datang ke loket. Entah itu untuk keperluan melamar kerja swasta maupun CPNS," tandasnya. (Sule)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, memprediksi pembangunan flyover Jalan H. Komarudin-Kapten Abdul Haq, tidak akan selesai sesuai target pada Desember 2019. Pasalnya, saat ini progres pengerjaan flyover tersebut, baru mencapai 50 persen.

“Ada sedikit hambatan yang terjadi pada awal dimulainya pembangunan di flyover itu. Di mana saat itu terdapat tiang listrik milik PLN yang belum

dipindah, sehingga waktu pengerjaannya diundur, sambil menunggu tiang listrik itu dipindah,” kata Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Iwan Gunawan, belum lama ini.

Pemkot, kata Iwan, sudah meminta kepada piha PLN untuk memindahkan gardu atau tiang listrik yang berada tepat di tengah titik pembangunan, namun PLN tidak langsung memindahkannya dengan alasan memiliki jadwal pelaksanaan tersendiri.

“Mereka (PLN) ada jadwal sendiri, jadi kita menunggu sampai pemindahan tiang listrik itu. Nah, karena menunggu itu makanya progres pembangu-

nan flyover Komarudin-Kapten Abdul Haq, agak lambat. Kalau waktu pemindahan itu tidak menjadi kendala, mungkin progres pembangunan flyovernya bisa bisa tepat waktu,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Iwan, jika pengerjaan flyover tersebut tidak selesai di akhir Desember 2019 mendatang, maka kontrak proyek pembangunan jalan layang tersebut, akan di adendum.

“Karena keterlambatan ini, sepertinya nanti akan di adendum," tegasnya.

Meksi demikian, lanjut Iwan, sampai saat ini pihaknya terus meminta agar progres pelaksanaan fisik dapat dikebut,

guna mengejar ketertinggalan pengerjaan yang banyak terbuang pada waktu proses pelaksanaan awal lalu.

“Pengerjaannya terus dikerjakan, kita upayakan agar terkejar tepat waktu bekerja siang dan malam," ucapnya.

Sementara itu, tambah Iwan, untuk progres pembangunan flyover yang berada di Jalan Untung Suropati-RA. Basyid sudah mencapai 85 persen.

“Untuk progres flyover di Untung Suropati sudah mencapai 85 persen, dalam waktu setengah bulan lagi, saya kira selesai, paling lama satu bulan, dan sekarang hanya tinggal pengaspalan,” ungkapnya. (Sri)

Jelang Musim Hujan, BPBD Gelar Siaga Bencana APEL SIAGA PARA personel BPBD Kota Bandar Lampung, mengikuti apel penyematan personel tambahan siaga bencana, yang berlangsung di Halaman Kantor BPBD setempat, Senin (18/11).

Foto: Ist

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENGHADAPI musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan, dengan menggelar apel penyematan personel tambahan siaga bencana, yang berlangsung di

Halaman Kantor BPBD se tempat, Senin (18/11).

Dalam apel tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung, Badri Tamam, dan diikuti 55 personel tambahan yang terdiri dari 23 perempuan dan 32 orang pria.

“Kita telah mempersiapkan diri menjelang musim penghujan. Penyemataan ini digelar untuk menetapkan personel antisipasi bencana. Tujuannya,

untuk mengingatkan disiplin dan kemampuan bagi tiap personel agar siap siaga jika terjadi bencana,” kata Badri Tamam.

Badri Tamam menuturukan, bahwa jajaran personel hingga ke alat-alat, selalu siap digunakan ketika terjadinya bencana. “Saya ingin seluruh jajaran dan masalah peralatan bencana itu siap, saya ingin alat itu siap. Dan disiplin yang harus benar-benar ditaati," pesannya.

Selain itu, Badri, juga mening-

atkan kepada para personel dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan standar operasional prosedur (SOP).

Ditempat yang sama, Kepala BPBD Bandar Lampung, Syamsul Rahman, menambahkan, bahwa para personel yang disematkan ini nantinya akan langsung dibagi ke beberapa pleton. "Mereka akan siaga di tiap pleton, dan Desember nanti kita akan buka pos baru di Sukarame dan Telukbetung Timur," kata dia.

Dikatakan Syamsul, para personel tambahan ini disiagakan untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan.

"Kami (BPBD) selama ini siap menghadapi musim penghujan, kita lebih siap lagi karena ada banjir dan longsor.

Kita tetap siaga, 60 orang siaga per hari," tandasnya. (Sule)

Kapolresta Baru Fokus Amankan Pilwakot 2020 Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PUCUK komando tertinggi di lingkungan Polresta Bandar Lampung, resmi berganti.

AKBP Yan Budi Jaya kini memimpin Satuan Kepolisian di Kota Bandar Lampung, menggantikan Kapolresta sebelumnya yang dijabat Kombes Pol Wirdo Nefisco yang dimutasi menjadi Kabid Propam Polda Kalimantan Timur.

Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolresta Bandar Lampung, secara resmi digelar di Gedung Graha Wiyono Siregar Polda Lampung, Senin (18/11). Sertijab ini menin-

daklanjuti surat telegram bernomor ST/28543/X/KEP./ 2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan surat telegram bernomor ST/2854/X/KEP./2019 tanggal 21 Oktober 2019.

Selain Kapolresta Bandar Lampung, digelar juga sertijab jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Lampung, Kombes Pol Prabowo Santoso, yang digantikan oleh Kombes Pol Yusmanjaya.

Kepada awak media usai sertijab, AKBP Yan Budi, mengaku tidak memiliki program pribadi. Ia menegaskan, akan menjalankan tujuh program prioritas dari Kapolri.

"Selain itu, program dari

Kapolresta sebelumnya (Kombes Wirdo Nefisco) tentunya akan kita lanjutkan, terutama terkait Liga Satu, kita akan lakukan pengamanan secara maksimal," kata dia.

Tak hanya itu, Yan Budi yang sebelumnya menjabat Kaden A Ropaminal Divpropam Polri ini, juga akan berfokus kepada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bandar Lampung pada 2020 mendatang. “Ini membutuhkan atensi serta pemikiran yang maksimal, saya mohon masyarakat Bandar Lampung untuk turut membantu," harapnya.

Disinggung terkait meningkatnya angka curas, curat, dan curanmor (C3) di Kota Bandar Lampung, Yan Budi,

mengancam akan menindak tegas para pelaku yang meresahkan masyarakat.

“Selagi dia (pelaku) melawan petugas atau membahayakan masyarakat sudah pasti akan kita ambil tindakan tegas, keras dan terukur," tegasnya.

Sementara itu, Kombes Pol Wirdo Nefisco, mengaku bangga bisa menjabat dan bertugas di Bandar Lampung.

Selama bertugas sebagai Kapolresta Bandar Lampung, kata dia, pihaknya sudah bertugas terutama dalam pemeliharaan Kamtibmas dan bekerjasama dengan stakeholder serta seluruh komponen masyarakat. (Ricardo)

4

Selasa, 19 November 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati.

ManagerKeuangan: Andi Wira.

StafKeuangan: Ketut Meri Andani.

ManagerMarketing: LindaRosmalaDewi.

Sekretaris Marketing : Dwi Puspita Sari.

Staf Marketing : Agung Adhie Utama.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Donald Harris Sihotang.

StafOnline: Mita Wijayanti,WidyaFirmadana, BudimanLuky, CandraMurti Ayuningtyas.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Formasi Guru Jadi Pilihan Favorit CPNSD

Kabid Pengadaan Pemberhentian Penilaian Kinerja dan Informasi PNS BKPSDM Pringsewu Dani Samantha mengungkapkan jumlah pendaftar CPNSD di Pringsewu pada hari ke -7 telah mencapai 1298 pendaftar.

Pringsewu (Kupas Tuntas) "HINGGA Senin (18/11) per pukul 09.00 WIB jumlah pendaftar CPNSD mencapai 1298 dan yang terbanyak untuk formasi guru disusul formasi tenaga kesehatan,"

ungkap Dany Samantha mewakil Kepala BKPSDM setempat, M Dawam Rahardjo, Senin (18/11).

Menurut Dani, untuk formasi guru agama Hindu dan guru agama Katolik sampai saat ini belum ada yang mendaftar. Ia mengatakan rekrutmen untuk guru aga-

ma Hindu dibutuhkan 4 formasi sedangkan guru agama Katolik 3 formasi. "Formasi guru agama Kristen tidak ada," kata dia.

Sayangnya pihak BKPSDM belum bisa menyampaikan data secara leng kap berapa jumlah yang mendaftar disetiap masing masing formasi de ngan alasan butuh waktu lama untuk membuka datanya karena harus dibuka satu persatu. "Jumlah itu masih sementara dan ma sih akan bertambah sam -

pai batas pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Nov e m b e r m e n d a t a n g , " j elasnya.

Adapum rekrutmen CPNSD tahun 2019 Kabupaten Pringsewu mendapatkan jatah 327 formasi yang terdiri dari 173 formasi tenaga pendidikan, 117 formasi kesehatan serta 37 formasi tenaga teknis. Sementara untuk tempat tes penerimaan CPNSD Pringsewu telah mengusulkan Gedung Yadika Pagelaran Pringsewu. (Manalu)

Polsek Sumberjaya Ajak Siswa Jauhi Narkoba

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PARLEMENTARIA

Sumur Bor Perlu Diperbanyak PRINGSEWU - DPRD Kabupaten Pringsewu berharap adanya penambahan pemasangan sumur bor oleh Pemerintah dibeberapa titik tertentu untuk mengantisipasi jika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini.

"Memang jika musim kemarau lama sumur bor tidak bisa diandalkan untuk mensuplai air ke kolam dan sawah, tapi setidaknya sumur bor bisa diandalkan untuk keperluan air bersih bagi warga mengingat belakangan ini sudah banyak warga di Pringsewu yang kesulitan air bersih," ujar anggota DPRD Pringsewu Maulan M Lahudin, Senin (18/11).

Oleh karena itu, Maulana menghimbau mulai dari OPD terkait hingga tingkat pekon untuk menganggarkan pemasangan sumur bor. "Akan tetapi harus ada kordinasi agar pemasangan sumur bor tidak menumpuk tapi harus merata," ujarnya.

Maulana juga menyarankan sebelum memasang sumur bor terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi guna memastikan ketersediaan air meskipun disaat musim kemarau. "Masyarakat juga harus memelihara sumur bor yang sudah terpasang jangan kalau saat musim kemarau baru dibutuhkan," tandasnya. (Manalu)

Rehab 137 RTLH Ditarget Selesai Desember Lampung Barat (Kupas Tuntas) PROGRAM Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah tahun anggaran 2019 di kabupaten Lapung Barat (Lambar) dialokasikan di dua kecamatan dengan jumlah 137 penerima bantuan. Dua kecamatan tersebut yakni kecamatan Batu Ketulis dan Pagar dewa.

Kabid Bantuan Rehabilitasi Sosial Dinsos Lambar, Rega Saputra mengatakan, bahwa program tersebut saat ini sudah pada tahap pekerjaan dan ditargetkan selesai pada Desember ini.

"Saat ini sudah mulai proses pengerjaan, dan target kita Desember nanti sudah selesai semua. Untuk memantau sejauh mana progresnya, kami akan segera

melaksanakan monitoring karena program tersebut berkaitan dengan masyarakat kurang mampu, maka semua harus berjalan susuai juklak juknis dan selesai sesuai jadwal," kata Rega.

Dalam pelaksanaan kegiatan, lanjut Rega pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk segera memulai pekerjaan yang dilakukan dengan sistem swadaya atau bergotong royong sesuai kelompok yang telah di bentuk di masing-masing Pekon (Desa).

"Jadi pada pelaksanaannya, pembangunan di lak sanakan secara swa daya atau dikerjakan ber sama-sama sesuai dengan kelompok yang telah di bentuk, harapannya tahap demi tahap kegiatan ber jalan lancar dan akhir tahun ditargetkan bisa selesai terutama dari sisi ad m inistrasi," ucap Rega.

Dalam penerapan program tersebut jelas Rega, masyarakat menerima bantuan dalam bentuk material buka uang kes. Sehingga Pemkab melalui Dinsos bekerjasama de ngan pihak Bank penyalur untuk melakukan proses pencairan, untuk selan jutnya melalui buku re kening kelompok langsung dibayarkan ke pihak distributor material. (Iwan)

PEMBINA UPACARA - KAPOLSEK Sumberjaya Kompol Arjon Safrie, menjadi pembina upacara di SMAN 1 Kebun Tebu, Senin (18/11).

Foto : Iwan /Kupas Tuntas

Lampung Barat (Kupas Tuntas) GUNA mengantisipasi keterlibatan anak ter ha dap kekerasan dan imbauan untuk menjauhi narkoba, polisi Lampung Ba rat (Lambar) menyambangi sekolah. Hal tersebut dilakukan Kapolsek Sumberjaya Kompol Arjon Safrie, dirinya sekaligus

menjadi pembina upacara di SMAN 1 Kebun Tebu, Senin (18/11).

Dalam kunjungannya itu, Kapolsek didampingi Kanit Binmas dan para Bhabinkamtibmas.

Ketika memberikan sambutan dihadapan dewan guru dan siswa, Arjon mengajak kepada para peserta upacara untuk meningkatkan kedisiplinan dan menekan kriminalitas dan ke-

kerasan seperti tawuran dan lainya yang melibatkan anak, baik jadi pelaku maupun korban kejahatan.

"Adik-adik semua harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus mentaati aturan lalulintas dan pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor, agar menggunakan helm dan harus di lengkapi dengan suratsurat kendaraan lainnya,"

ucap Kapolsek.

Selain itu, ia mengimbau kepada semua pelajar agar jangan sekali-kali mencoba menggunakan yang namanya narkoba. “Karena sekali menco ba akan ketagihan dan susah untuk mengob at i nya, selain itu narkoba juga akan merusak masa depan kalian, bahkan akan berujung kematian," imbaunya. (Iwan)

Bapenda Segera Pasang 50 Tapping Box Primgsewu (Kupas Tuntas) BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pringsewu akan segera memasang 50 tapping box (alat perekam transaksi) di sejumlah rumah makan/restoran, tempat hiburan, hotel dan tempat parkir.

Kepala Bapenda setempat Hipni mengungkapkan ke 50 tapping box yang akan di pasang nantinya akan tersambung langsung ke kantor Bapenda. "Jadi nanti ada ruang khusus untuk memantau dengan demikian akan ketahuan jika sinyal kuning berarti tidak diaktifkan dan jika sinyal merah berarti tapping box dicopot," Ungkap Hipni usai acara Penandatangan MoU tentang pemanfaatan tapping box dan Penyerahan Apresiasi Ketaatan Wajib Pajak Tahun 2019, Senin (18/11).

Menurut dia, pemasangan Tapping box bertujuan untuk meningkatkan peroleh pajak dan mengurangi adanya kebocoran. "Tahun 2019 pencapaian pajak dari rumah makan/restoran Rp 1.9 miliar.

Sedangkan target tahun 2020 mendatang naik menjadi Rp 2.4 miliar," katanya.

Terkait pemasangan tapping box, kata dia, Pemkab Pringsewu sudah melakukan MoU dengan Bank Lampung selaku penyedia dan perawatan tapping box. "Sebelumnya sudah ada persetujuan dari pemilik usaha

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

TANDATANGAN MoU - PEMKAB Pringsewu dan Bank Lampung melakukan penandatanganan MoU pemanfaatan tapping box, Senin (18/11).

untuk dipasang tapping box diantaranya 36 rumah makan/restoran sisanya di hotel, tempat hiburan dan tempat parkir" kata dia.

Sementara itu, Kepala Bank Lampung cabang Pringsewu, Mulia Mashuri mengatakan pihaknya telah mempersiapkan 50 unit tapping box untuk memaksimalkan PAD di Pringsewu.

"Awal Desember sudah bisa dipasang dan jika kedepan ada permintaan penambahan pemasangan dari Bapenda akan kita sediakan yang jelas seleksi pemasangan tapping box merupakan ranah Bapenda," tukasnya.

Pada kesempatan tersebut Sekda Pringsewu Budiman yang membuka acara tersebut mengapresiasi

“

Awal Desember sudah bisa dipasang dan jika kedepan ada permintaan penambahan pemasangan dari Bapenda akan kita sediakan yang jelas seleksi pemasangan tapping box merupakan ranah Bapenda

�

pekon, kolektor, camat yang telah lunas 100 persen Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Selain itu apresiasi juga diberikan kepada beberapa wajib pajak yang selama ini dinilai taat membayar pajak.

Berdasarkan data dari Bapenda Pringsewu, per

tanggal 12 November, sebanyak 98 pekon dari 126 pekon di Kabupaten Pringsewu dinyatakan telah lunas PBB kemudian ada 5 kecamatan yang sudah lunas PBB diantaranya, Kecamatan Banyumas, Pagelaran Utara, Adiluwih, Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka. (Manalu)

Selasa, 19 November 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Dendi Apresiasi Pengelolaan Zakat di Pesawaran Pesawaran (Kupas Tuntas) 222 siswa yang berprestasi namun keadaan ekonomi keluarganya sulit mendapatkan santunan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pesawaran.

Ketua Baznas Pesawaran, Abdul Hamid S mengatakan, 222 siswa ini terdiri dari terdiri siswa SD sebanyak 152 siswa dan SMP sebanyak 70, dan kegiatan pada hari ini juga merupakan lanjutan dari tahap pertama yang dilakukan Baznas di zona I. "222 siswa ini dari zona II, yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Khilau, dan insyaallah pada tanggal 28 November mendatang kita akan melanjutkan membagikan santunan untuk zona III daerah Padang Cermin," jelasnya pada acara santunan siswa berprestasi, di Balai Adat Kecamatan Kedondong, Senin (18/11).

Dirinya juga mengatakan, kegiatan ini juga merupakan, sebagai realisasi rencana kerja Baznas, yaitu Pesawaran Cerdas dalam bidang dunia pendidikan, dengan sasaran siswa berprestasi

yang kurang mampu.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan, Baznas Kabupaten Pesawaran merupakan sa l a h s a t u l e m b a g a p e ngumpul zakat terbesar di Lampung.

"Sebelumnya memang ASN yang ada, membayar zakat di tempat tinggal mereka masing masing ada yang di Bandar Lampung, Pringsewu, dan lain lainnya, maka dari itu saya me maksa mereka untuk membayar zakat di Pesawaran, dan Alhamdulillah sekarang saya tidak perlu lagi me maksa, para ASN sudah ikhlas membayarkan za katnya di Kabupaten Pe sawaran," ungkapnya Dendi juga berpesan kepada para siswa yang mendapatkan santunan, agar dapat terus meningkatkan prestasinya di se kolah maupun diluar se kolah, dan semoga santunan ini dapat mengurangi beban orang tua siswa yang menerima.

"Yang dapat santunan ini kan siswa siswa yang berprestasi, jadi adik adik jangan lelah untuk belajar ya, lebih giat lagi belajarnya, agar kelak dewasa adik adik bisa menjadi orang yang sukses," tutupnya. (Reza)

Mulai 2020 UMK Tubaba Sebesar Rp2,4 Juta Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) HASIL penetatapan sidang rapat pleno untuk Upah Minimum Kabuapten (UMK) kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 sebesar Rp2,4 juta.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker trans) Hasan Badri menjelaskan, bahwa hasil r apat pleno ini yang diusulkan untuk UMK pemerin tah kabupaten Tubaba sebesar Rp2.472.144,09 untuk tahun 2020, dan ke putusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

"Hasil dari rapat pleno ini akan kita serahkan ke Bupati Tubaba Umar Ahmad SP, dan supaya nanti akan di setorkan ke Gubernur Lampung, yang mana hasil rapat

ini sesuai dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/554/V.07/HK/2018, tentang penetapan UMK,”ujar Hasan Badri.

Lanjutnya, bahwa dalam rangka memborong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu di lakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

"Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Tulangbawang barat yang telah menetapakan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatuan Keputusan ini, tidak diperolehkan untuk mengurangi atau menurunkan upah yang dimaksud, dan sudah jelas dalam peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang pengupahan,”tandasnya. (Irawan/Lucky)

BERIKAN SANTUNAN - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona dan Ketua BAZNAS Pesawaran A. Hamid saat memberikan santunan siswa berprestasi, di Balai Adat Kecamatan Kedondong, Senin (18/11).

Foto : Reza/Kupas Tuntas

Formasi Penyandang Disabilitas Sepi Peminat Dalam rekrutmen CPNS tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan formasi untuk penyandang disabilitas.

Pesawaran (Kupas Tuntas) HAL ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Sunyoto, saat ditemui, Senin (18/11).

"Ya, pada rekrutmen tahun ini (2019) kita ada for-

masi untuk disabilitas sebanyak 5 orang yang akan mengisi formasi tenaga guru 5 orang dan penyuluh pertanian 1 orang," ungkapnya.

Namun begitu, kata dia, sejauh ini belum ada pelamar yang mendaftar untuk penyandang disabilitas tersebut. "Memang untuk penyandang Disabilitas kita ada persyaratan khusus, disamping persyaratan baku seperti dasar pendidikan, juga harus disertai keterangan dokter mengenai status disabilitas yang disandangnya," kata dia.

"Makanya, untuk disabilitas peserta yang mendaftar harus datang ke BKD

untuk kota verifikasi, untuk kita lihat jenis dan tingkatan disabilitas yang disandangnya," timpalnya.

Ia pun menerangkan, bahwa pihaknya juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana tes seleksi CPNS 2019 untuk penyandang disabilitas. "Tentu untuk fasilitas tes penyandang disabilitas nanti akan kita siapkan, karena pastinya tidak sama kebutuhan bagi peserta disabilitas ini," terangnya.

Dijelaskannya, formasi untuk disabilitas ini juga telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. "Memang untuk formasi Disabilitas harus ada, yaitu dua persen dari

jumlah formasi yang kita dapatkan, ini juga sesuai mekanisme dari Pemerintah Pusat," jelasnya.

Disinggung terkait minimnya peserta seleksi CPNS dari formasi penyandang disabilitas, nantinya pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Yang jelas untuk formasi penyandang disabilitas ini akan kita lihat nanti, kalaupun tidak ada yang mendaftar untuk formasi ini (penyandang disabilitas) kita akan menunggu, sebab apakah formasi ini bisa diisi ataupun tidak itu merupakan kewenangan pusat," tutupnya. (Reza)

Inspektorat Bakal Berikan Sanksi ke Sekretaris DKP Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) MENINDAKLANJUTI tentang Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tulangbawang Barat (Tubaba) RHM yang jarang masuk kerja, Inspektorat setempat janji akan memberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Inspektorat Tubaba, Bustam Effendi mengatakan, sampai saat ini ia belum menerima laporan

dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tubaba terkait Sekretaris DKP yang jarang masuk kerja.

"Terkait pemberitaan tersebut kami belum mendapatkan laporan tersebut dari Kepala DKP sampai saat ini,”ujarnya saat ditemui pada saat selesai Hearing di DPRD Tubaba, Senin (18/11).

Bustam menyampaikan bahwa seorang pimpinan atau kepala dinas itu memiliki kewajiban untuk menegur atau memberikan sanksi kepada bawahannya.

"Yang punya hak untuk memberikan sangsi dan te-

guran itu adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), dia harus memberikan sangsi kepada Sekretaris nya yang melanggar Disiplin saat jam kerja, kalau dia tidak mampu lagi memberikan teguran ataupun sanksi maka dia harus berikan laporan nya ke pada kami (Inspektorat) ,”Jelasnya.

“Nanti kami (inspektorat) akan yang akan menindak lanjuti laporan nya tersebut, dan kalau betul hasil laporan nya tersebut Sekretaris nya melakukan pelanggaran maka nanti akan kami pang-

gil dan kami periksa,” sambung Bustam Effendi.

Tidak hanya itu Bustam Effendi juga menjelaskan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. "itu juga sudah jelas dalam PP 53 Tahun 2010 tentang setiap kepala OPD berhak menindak bawahan nya, dan kalau dia tidak sanggup memberikan tindakan dia harus melaporkan nya kepada In spek torat supaya Inspektorat yang memeriksanya,”tandasnya. (Irawan/Lucky)

250. Sama seperti CPNS, pakai formasi juga, terus seleksi," ujar Kabid Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Kota Metro Suprapto, Senin (18/11).

Ia menilai, P3K untuk mengakomodir mereka yang belum PNS. Karena menurut Undang-Undang, ASN terdiri dari PNS dan P3K. Hanya saja perbedaannya, P3K tidak mendapat tunjangan pensiun.

"CPNS kan maksimal 35 untuk ikut seleksi. Nah, P3K

syarat pengangkatan itu satu tahun sebelum pensiun. Usia pensiun kan 58, jadi 56 tahun masih bisa ikut. Relatif sama.

Usulan juga bergantung formasi. Ada teknis, kesehatan, dan guru," bebernya.

Pihaknya juga belum mengetahui terkait teknis seleksi. Jika berkaca dari tahun sebelumnya, P3K hanya dibuka untuk yang telah menjalani pengabdian kepada pemerintah, tidak untuk umum. Metro belum memiliki P3K, tapi sudah ada 18 orang yang lulus seleksi tahun lalu.

"Cuma belum diangkat.

Mereka ini bukan honorer, karena gajinya itu dari DAU yang masuk APBD. Semua hak sama dengan PNS, kecuali pensiun. Termasuk jika mampu menduduki jabatan, bisa bersaing dan duduk di struktur," tukasnya.

Selain itu, perbedaan lainnya P3K tidak memiliki pangkat dan golongan, hanya grade sesuai masa pengabdian. Kenaikan grade dua tahun sekali. Kemudian standar gaji sama dengan PNS

dan tunjangan sesuai dengan grade.

Kabid Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Kota Metro Suprapto menjelaskan CPNS 2019 yang berasal dari guru pengabdian sertifikasi (swasta dan negeri) tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dijelaskannya, guru pengabdian hanya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

"Ketentuannya begitu. Jadi mereka dianggap telah memiliki nilai selama pengabdian itu. Nilai mereka itu 100 untuk SKB-nya," katanya lagi.

Namun demikian, tenaga pendidik sertifikasi tidak otomatis langsung diterima atau dinyatakan lulus menjadi CPNS. Karena tergantung hasil dari yang mengikuti SKB dari formasi umum atau bukan guru pengabdian.

"Nanti nilainya kan diadu.

Hasilnya dari situ, yang jelas guru pengabdian itu nilai SKBnya sudah diberi 100.

Kalau yang dari umum lebih tinggi, ya berarti itu yang lulus," tandasnya. (Tl)

Pembangunan GSG Metro Capai 95 Persen Pemkot Metro Usul 250 Formasi P3K Metro (Kupas Tuntas) WALIKOTA Metro Achmad Pairin beserta Wakil Walikota Metro Djohan beserta rombongan melakukan peninjauan pembangunan gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai yang rencananya rampung pada Desember 2019, Senin (18/11).

Dalam kesempatan peninjauan, WalikotaMetro, Achmad Pairin mengungkapkan bahwa pembangunan yang sedang dikerjakan cukup baik dan sudah hampir terlihat selesai.

"Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Desember 2019. Bahkan berdasarkan hasil pantauan pembangunan sudah mencapai 95 persen, "ungkap Pairin.

Ia menuturkan akan terus mengecek dan memantau proses pengerjaan sampai selesai. “Akan kita lihat terus, tentang kualitas dan agar

pada target yang ditentukan selesai semua,” ucapnya.

Dijelaskan Pairin, pada Desember mendatang bangunan tersebut harus siap digunakan. “Intinya selesai itu bangunannya, paling cuma kurang genset saja. Kalau ada orang hajatan takut mati lampu, bisa bawa genset sendiri dulu,” terangnya.

Ia pun mengungkapkan selama pengerjaan bekas gedung wanita tersebut tidak ada kendala dan berjalan lancar. “Tidak ada masalah, ini akan selesai tepat waktu dan anggaran tepat,” tegasnya.

Diketahui dari website LPSE Metro, pengejaan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro berlangsung dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2018 lalu tender dimenangkan PT Rindang Tigasatu Lratama dengan nilai pagi Rp26,09 miliar.

Kemudian tahap II dikerjakan PT Bulan Putri Ayadsyah, dengan nilai pagu Rp16 miliar. (Han)

Metro (Kupas Tuntas) BADAN Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu formasi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Memang untuk tahun ini tidak ada, cuma CPNS saja.

Tapi informasi katanya 2020.

Kalau usulan kita itu sekitar

Foto : Rani/Kupas Tuntas

TINJAU PEMBANGUNAN - WALIKOTA Metro Achmad Pairin beserta Wakil Walikota Metro Djohan meninjau pembangunan gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Senin (18/11).

6

Selasa, 19 November 2019

LAMPUNG UTARA

Tunjangan BK ASN Baru Dibayar Dua Bulan Selama tahun 2019 ini, aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara baru menerima tunjangan beban kerja (BK) selama dua bulan.

Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TUNTUT TUNJANGAN BK - SEJUMLAH ASN yang punya jabatan struktural di Pemkab Lampura menuntut pembayaran tunjangan Beban Kerja (BK) yang baru dibayarkan dua bulan. Tampak, kantor BPKAD Lampura yang sepi.

AKIBATNYA, sejumlah ASN yang telah memiliki jabatan struktural pun mengeluh. Pasalnya, mereka belum bisa menerima penghasilan tambahan di luar gaji

sebagai ASN. Menurut DA, ASN di Pemkab Lampura, tunjangan BK sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Karena, gajinya sebagai ASN sudah terpotong untuk cicilan pinjaman di bank.

Ia berharap, tunjangan BK yang merupakan hak ASN atas beban kerja yang diatur sesuai peraturan Bupati bisa segera dibayarkan.

"Kami sangat mengharapkan sekali BK bisa cair meski tidak full sembilan bulan. Ya tahu sendiri kondisi saat ini beban hidup yang tinggi mengharapkan pada gaji murni sudah tidak cukup lagi," ujar pejabat

struktural di salah satu OPD di Lampura ini, Senin (18/11).

Pernyataan sama disampaikan TA, seorang pejabat struktural lainnya di OPD Lampura. "Ya kami juga berharap hak kami segera direalisasikan. Itu penghasilan tambahan yang sangat kami butuhkan," ungkap TA. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Desyadi saat dihubungi melalui ponselnya mengaku sedang tidak berada di kantor.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Lampura, Hakim. Saat dihubungi eng-

gan berkomentar terkait hal tersebut. Dia berdalih, dirinya tidak berkapasitas untuk mengeluarkan pernyataan apapun tanpa adanya perintah dari pimpinan.

"Ya itu ranah pimpinan.

Saya nggak berani. No coment saja," katanya singkat.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Lampura Romli mendesak Pemkab Lampung Utara segera mencairkan apa yang menjadi hak bagi para ASN meski tidak full sembilan bulan. “Paling tidak ada pembayaran yang seimbang dengan tugas yang telah dilaksanakan ASN setempat,” ujarnya. (Sarnubi)

maka berkas bersama tersangka akan dilimpahkan ke kejaksaan. (Sarnubi)

JALANI PEMERIKSAAN - YMS (40), pelaku KDRT yang membuat istrinya meninggal dunia saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Utara, Senin (18/11).

Kasus KDRT, Suami Korban Ditetapkan Tersangka Lampung Utara (Kupas Tuntas) HASIL pemeriksaan aparat Kepolisian Resort (Polres) Lampung Utara terhadap YMS (40), suami korban Yeni Farida (40), akhirnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

YMS diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap Yeni Farida hingga meninggal dunia di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, pada Sabtu (9/11) lalu. Tersangka diduga menusuk korban hingga tewas.

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP M Hendrik Apriliyanto menjelaskan, penetapan status sebagai ter-

sangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti serta keterangan saksisaksi di lokasi kejadian.

"Saksi-saksi sudah kami periksa, termasuk dari keluarga korban dan saksi yang pertama kali menemukan di TKP (tempat kejadian perkara). Saat ini perkara sudah ditingkatkan ke penyidikan dan suami korban YMS sudah kami tetapkan sebagai tersangka,'' kata AKP M. Hendrik Apriliyanto, Senin (18/11).

Menurutnya, perkara KDRT ini diduga dilatarbelakangi karena faktor ekonomi dan perilaku tersangka yang tempramental kerap melakukan kekerasan terhadap korban.

Tersangka akan dijerat pasal 44 Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). "Ancamannya

Foto: Ist

pidana penjara maksimal 15 tahun," terangnya.

Ia menambahkan, tersang-

ka akan ditahan untuk melengkapi berkas pemeriksaan.

Setelah lengkap, lanjut dia,

LAMPUNG TIMUR

Lampung Timur (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Timur Zaiful Bokhari menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2020 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempar, Senin (18/11).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif itu, Zaiful mengatakan pendapatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 mendatang diproyeksikan mencapai Rp2,203 triliun.

Sedangkan, anggaran belanja diproyeksikan mencapai Rp2,328 triliun. Selanjutnya, untuk penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp125 miliar.

Dilanjutkan, anggaran belanja itu akan dialokasikan untuk

Foto: Ist

HADIRI SEMINAR - BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari menghadiri seminar dan worshop keperawatan yang digelar DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Timur di aula Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Minggu (17/11).

Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari berjanji akan meningkatkan kesejahteraan perawat.

Selain itu, Zaiful juga meminta dinas terkait mempermudah pengurusan izin praktik perawat.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Zaiful Bokhari saat menghadiri seminar dan worshop keperawatan yang digelar DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lampung Timur di aula Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Minggu (17/11).

Zaiful Bokhari mengatakan, pihaknya juga akan mengakomodir usulan PPNI agar satu desa ada satu

perawat. “Tadi sudah saya bicarakan dengan Plt kadis kesehatan, kalau terkait dengan permasalahan regulasi akan kita carikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Yang paling penting bagaimana peningkatan kesejahteraan para perawat itu,” ungkapnya.

Ia juga telah meminta seluruh jajarannya untuk tidak mempersulit atau memperlambat segala jenis perizinan terkait praktik perawat.

"Terkait dengan izin praktik karena PPNI ini adalah orga-

nisasi, sehingga silahkan nanti dikoordinasikan dengan PPNI. Yang penting persyaratan-persyaratannya dipenuhi. Kalau memang terkait dengan izin di Pemkab, berulangkali saya sudah sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak diperpanjang, kalau bisa satu hari kenapa harus satu bulan", ujar Zaiful.

Zaiful menambahkan pihaknya tidak akan pernah memberikan toleransi sekecil apapun kepada siapa saja yang ingin memperlambat proses perizinan.

"Jadi kalau ada oknumoknum yang berusaha mem perlambat perizinan baik itu terkait izin praktik atau izin lainnya, maka si -

lahkan laporkan ke saya dan saat itu juga akan saya ganti," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PPNI Lampung Timur, Mulyo menjelaskan, tujuan digelarnya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman anggota PPNI tentang peraturan dan perundang-undangan kesehatan terbaru.

Mulyo berharap Pemkab Lampung Timur agar dapat menerapkan program satu desa satu perawat di Kabupaten Lampung Timur.

"Kami sangat berharap kepada Pemkab Lamtim melalui bapak Bupati untuk bisa mengadakan program satu desa satu perawat seperti kabupaten lain di Indonesia," ujarnya. (Adv)

belanja tidak langsung Rp1,491 triliun. Kemudian, belanja langsung Rp837,379 miliar.

Menurutnya, anggaran belanja tidak langsung antara lain, untuk belanja pegawai Rp964,977 miliar dan belanja hibah Rp108,229 miliar. Sedangkan anggaran belanja langsung antara lain untuk belanja pegawai Rp100,006 miliar dan belanja barang dan jasa Rp478,857 miliar.

Berdasarkan pos belanja tidak langsung dan belanja langsung tersebut, maka total belanja pegawai mencapai Rp1 triliun lebih.

Usai rapat paripurna, Zaiful Bokhari menyatakan, belanja pegawai pada pos belanja langsung yang mencapai Rp100,006 miliar itu antara lain untuk mengakomodir penambahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru. (RL)

PERIKANAN

Tangkapan Rajungan Terus Merosot LAMPUNG TIMUR - HASIL tangkapan kepiting rajungan nelayan di laut timur Kabupaten Lampung Timur selama empat bulan terakhir menurun drastis. Faktor merosotnya hasil tangkapan karena masih berlangsung musim angin timur.

"Hampir empat bulan tangkapan rajungan nelayan menurun, sebabnya karena peralihan musim, sekarang musim timur," kata Uu salah seorang nelayan di Kampung Pesisir Desa Margasari, Lampung Timur, baru-baru ini.

Dikatakan, dalam kondisi normal tangkapan rajungan nelayan sekali melaut mendapatkan 10 kilogram. "Kalau sekarang nelayan hanya dapat dua atau tiga kilogram," kata Uu. Uu menyebutkan harga kepiting rajungan di tingkat nelayan Rp40 ribu. Tengkulak menjual kepada pengolah rajungan Rp45 ribu per kilogram. "Kalau sudah sampai di lapak pengolah mencapai Rp55-60 ribu," ungkapnya.

Uu menambahkan, hasil tangkapan nelayan akan kembali banyak saat perairan laut Lampung Timur memasuki masa angin barat. (Ant)

“

Hampir empat bulan tangkapan rajungan nelayan menurun, sebabnya karena peralihan musim, sekarang musim timur

“

Bupati Zaiful Janji Permudah Izin Praktik Perawat

Belanja Pegawai Lamtim Tahun 2020 Rp1 Triliun

Selasa, 19 November 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Loekman: Tak Ada Libur Dalam Membangun Lamteng Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bangun Rejo, Senin (18/11).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) DALAM kunjungan ini, Loekman didampingi istri sempat melakukan senam gotong royong bersama masyarakat di Lapangan Merdeka Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo. Tak mau ketinggalan, ratusan warga ikut senam bersama bupati.

Dalam sambutannya,

Loekman menuturkan bahwa dirinya tidak mengenal hari libur dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih baik lagi kedepan.

"Tidak ada hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah untuk saya membangun Lampung Tengah. Jangan pernah mendengarkan orang berkata apa, yang pasti kita terus bekerja. Tidak perlu janji-janji, tapi kita tunjukan karya kita membangun daerah kepada masyarakat," ujar Loekman di hadapan ratusan peserta senam gotong royong.

Menurut bupati, dengan keterbatasan anggaran, maka pihaknya menggerakkan gotong royong kepada masyarakat untuk membangun

daerah. Harapannya, dengan kerja keras bersama maka Lampung Tengah kedepan semakin maju, dan masyarakat semakin sejahtera.

"Ini sesuai dengan niat saya untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Ayo kita bergotong royong membangun Lampung Tengah. Supaya Lamteng menjadi daerah yang paling hebat dan terdepan di Provinsi Lampung,” ajak Loekman.

Usai senam gotong royong, Loekman memberikan doorprize kepada peserta senam.

Kemudian dilanjutkan ramah tamah di kantor kecamatan, dan dilanjutkan meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangunrejo. (Towo)

Lamteng Segera Punya Tugu Air Mancur Lampung Tengah (kupas tuntas) PEMKAB Lampung Tengah (Lamteng) terus memperindah Taman Hutan Kota Gotong Royong di Kecamatan Gunung Sugih. Salah satunya, dengan membangun sungai buatan sepanjang hampir 1 Km dan tugu air mancur di lokasi setempat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lamteng, Genta Surimuda menjelaskan, tugu air mancur yang dibangun termasuk yang terbesar di Provinsi Lampung. Untuk sungai buatan kini dalam proses pembuatan tahap pertama.

“Taman ini akan kita buat juga tempat kuliner dan sarana olahraga. Ini akan jadi daya tarik masyarakat untuk

dikunjungi. Semoga secepatnya Lamteng segera punya objek wisata beda di samping kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan lahan yang cukup luas,” kata Genta, Senin (18/11).

Ia menambahkan, pihaknya bekerja sesuai petunjuk bupati langsung. Menurutnya, pihaknya ingin mengubah Kota Gunung Sugih menjadi lebih menarik. Sehinga bisa menunjang sektor wisata dan Kota Gunung Sugih lebih hidup,” ujarnya.

Ia berharap, jika Kota Gunung Sugih dikunjungi banyak warga diharapkan bisa berpengaruh pada peningkatan ekonomi setempat.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lamteng, Rudyanto menambah-

“

GOTONG ROYONG BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto bergotong royong menimbun jalan yang rusak di Kecamatan Bangun Rejo, Senin (18/11).

Foto: Ist

Tinjau Proyek Jalan di Jaya Sakti Lampung Tengah

Taman ini akan kita buat juga tempat kuliner dan sarana olahraga. Ini akan jadi daya tarik masyarakat untuk dikunjungi

”

kan, pembuatan Taman Gotong Royong sudah berjalan.

“Untuk tugu air mancur tahap pertama sudah dikerjakan dan sungai buatan juga sudah mulai digarap.

Bila tidak ada halangan tahap kedua sudah selesai pada tahun 2020,” terang dia. (Towo)

(Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Ismail mengecek pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Jaya Sakti, Kecamatan Anaktuha, Minggu (17/11).

Loekman sempat berdialog dengan warga setempat, menanyakan kualitas pro yek jalan yang dibangun.

Setelah itu, Loekman me lanjutkan memeriksa pembangunan jalan di Kampung Suka Negara, Kecamatan Bangunrejo.

Tidak ketinggalan, juga memeriksa pembangunan jalan rigid beton di Kampung Kalidadi, Kecamatan Kali-

rejo. Ditempat ini, Loekman tampak kecewa dengan kualitas jalan rigit beton yang dibangun.

"Saya minta konsultan pembangunannya harus ekstra lagi melakukan pengawasan. Kalau sudah ada pengawas tapi hasilnya kurang bagus ya percuma.

Kalian harus profesional dalam bekerja. Kalau memang kurang baik ya tolong dibagusin," tegas Loekman.

Setelah itu, Loekman meninjau jembatan di Kampung Sendang Mukti yang kondisinya sudah rusak parah.

Ditempat ini, Loekman sempat menegur sopir truk memuat pasir yang sempat melintas. Menurutnya, truk pasir menjadi salah satu pemicu amblasnya jembatan tersebut.

Supono, Kepala Dusun II Sendang Asri, Kampung Sendang Mukti mengungkapkan, jembatan tersebut dibangun tahun 2016 lalu.

Namun, karena banyak kendaraan truk pengangkut pasir yang muatannya melebihi kapasitas, sehingga jembatan tidak bisa bertahan lama.

Terakhir, Loekman meninjau kondisi jembatan yang ambrol di Kampung Payung Dadi, Kecamatan Pubian, yang dibangun pada tahun 1988.

"Jembatan ini sudah lumayan tua pak. Kalau nggak salah dibangun 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 1988. Harapan kami pak Bupati segera memperbaikinya," ujar Ponimin, warga setempat. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Pengusaha Tambak Minta Perda IMB Dicabut

Foto: Ist

RAPAT - SHRIMP Club Lampung meminta Pemkab Lampung Selatan mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang IMB dalam rapat yang digelar di kantor Pemkab setempat, Senin (18/11).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat membahas penerapan retribusi IMB tambak udang, yang dianggap memberatkan pengusaha yang bergabung dalam Shrimp Club Lampung, Senin (18/11).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SHRIMP Club Lampung meminta Pemkab Lampung Selatan mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang IMB. Pasalnya, perda tersebut dianggap merugikan para petambak udang intensif, dengan adanya penarikan retribusi pada kolam petambak.

Di dalam rapat tersebut

terungkap, sebenarnya Perda IMB tersebut sudah benar, karena dibuat berpedomankan pada Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang pemberian IMB. Retribusi IMB itu mengkategorikan gedung dan non gedung, yang meliputi lahan parkir, kolam dan selasar (teras). "Kalau merasa keberatan silahkan saja mengajukan review-judicial ke bupati," kata Asisten Ekobang Lamsel Her-

mansyah Hamidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Lampung Selatan, Meizar M menuturkan, pihak Shrimp Club Lampung telah melayangkan surat keberatan itu sekitar 10 hari yang lalu.

"Makanya ini bahas, karena ini menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Dan juga tidak menutup kemungkinan perda itu direvisi," kata Meizar.

Ditempat terpisah, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lampung Selatan, Pramudya Wardhana menuturkan, pihaknya memang saat ini tengah mem-

bahas soal revisi terhadap perda Nomor 13 tahun 2011, karena telah ada aturan baru yang berkenaan dengan IMB tersebut.

"Pedomannya, Permen PU Nomor 5 tahun 2016.

Kemungkinan perda 13 itu akan dilakukan pe rombakan total. Makanya ini sedang dibahas untuk me nerbitkan perda yang ba ru," jelasnya.

Kendati demikian, di dalam Permendagri nomor 5 tahun 2016 tersebut, penarikan retribusi terhadap kolam masih menjadi objek, meskipun hitungannya lebih kecil karena mengacu pada indeks terintergrasi.

"Kategori itu diatur di dalam permen, meskipun nilainya lebih kecil. Kalau dilakukan pengerasan/kontruksi dia masuk dalam sarana pendukung, sesuai apa yang ada di permen," terang Wawan sapaan akrab Pramudya Whardana.

Ia pun menegaskan, apabila Perda IMB itu dicabut sesuai dengan permintaan pihak Shrimp Club Lampung, pihak DPMPPTSP tidak lagi memiliki payung hukum untuk melakukan penarikan retribusi IMB, yang sejatinya menjadi sumber PAD Lampung Selatan.

"Ya, kita inikan menjaga wibawa Pemkab Lampung Selatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau pun merasa keberatan tidak usah dibayar sambil menunggu perda yang baru, karena saat ini sedang direvisi. Intinya, tunggu saja," saran dia. (Dirsah/Edu)

Pembelian Lahan Huntap Rampung Tahun Ini Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Selatan telah menyediakan anggaran untuk pembelian lahan bakal pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban tsunami Selat Sunda beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, Senin (18/11).

Meski tidak menyebutkan besaran anggaran yang disediakan untuk pembelian lahan. ia menegaskan anggaran itu ada dalam APBDPerubahan tahun 2019.

"Kalau untuk besarannya tidak bisa kita sampaikan, tapi yang jelas anggaran itu ada di APBD perubahan tahun ini untuk penetapan lokasi (penlok)," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat tim appraisal akan segera turun dan menilai harga tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan huntap.

"Paling tidak penilaian tim appraisal itu memakan waktu sekitar 1 bulan, dan target kita tahun ini permasalahan tersebut sudah rampung sepenuhnya," jelas Darmawan.

Darmawan merinci, lahan yang akan dijadikan penlok huntap tersebar di 3 kecamatan meliputi Kecamatan Rajabasa di Desa Kunjir, Waymuli Timur, Banding, Rajabasa dan Waymuli Induk. Sementara di Kecamatan Kalianda terdapat di Desa Maja. Terakhir Kecamatan Sidomulyo terdapat di Desa Suak.

"Total lahan yang akan dibangun huntap itu sekitar 7 hektar. Masyarakat pun sudah bersedia untuk menjual tanah mereka untuk dijadikan huntap," terangnya. (Dirsah/Edu)

KRIMINAL

Perampok Gasak ATM Bank di Kalianda LAMPUNG SELATAN - POLISI masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan yang terjadi pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Kalianda, Lampung Selatan.

Hal itu ditegaskan oleh Kapolsek Kalianda Iptu Dedi saat dikonfirmasi, Senin (18/11) siang. "Saat ini sedang kita lakukan pendalaman lebih lanjut," ucapnya. Ia belum dapat bercerita lebih jauh, pasalnya kasus perampokan itu saat ini sedang ditangani oleh pihak Polres Lampung Selatan.

"Coba konfirmasi ke jajaran Satreskrim Polres mas, mereka yang tangani. Kita juga belum menerima laporan resmi dari pihak bank terkait kasus perampokan di ATM itu," kata Iptu Dedi.

Diketahui, peristiwa perampokan ATM yang berada di Kotabaru, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, itu terjadi pada Senin (18/11) sekitar pukul 02.30 WIB. Pelaku diduga berjumlah 5 orang, membongkar ATM dengan alat linggis. Pelaku juga melengkapi diri dengan senjata tajam (sajam) dan senjata api (senpi).

Satpam bank, Eko Setiawan menjelaskan, para pelaku datang ke ATM setempat dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza. "Ada yang bawa sajam, linggis dan senpi dalam melancarkan aksinya," jelasnya. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 19 November 2019

WAY KANAN

Satpol PP Terima Satu Unit Mobil Damkar GELAR UPACARA - BUPATI Way Kanan Raden Adipati Surya pada saat ucapacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tingkat Kabupaten Way Kanan, Senin (18/11).

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran usai menjadi Inspektur pada upacara mingguan sekaligus peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tingkat Kabupaten Way Kanan, Senin (18/11).

Way Kanan (Kupas Tuntas) PENYERAHAN mobil pemadam kebakaran itu diserahkan langsung bupati kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) yang membawahi seksi pemadam kebakaran yang diterima Kasat Polpp Nuryadin Ali Mustofa.

Sebelum menyerahkan kendaraan, Adipati berpesan agar para personel pema-

dam kebakaran Way Kanan lebih responsif dalam menanggulangi bencana kebakaran di Bumi Ramik Ragom.

“Dengan bertambahnya sarana, saya berharap para personel pemadam kebakaran lebih resonsif, lebih tanggap dalam menanggulangi dan mencegah dampak kebakaran,” ucapnya.

Pada kesempatan itu pula, Adipati menyerahkan satu unit truk pengangkut sampah Kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Satu unit truck Multi guna Kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dalamperingatan Hari Kesehatan Nasional ke 55 itu juga, ia mengatakan, pada lima tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 20152019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, an penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional. Yakni dengan mengusung kegiatan promotif dan preventif, melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan. Seperti germas atau gerakan masyarakat hidup sehat, PIS-

PK atau program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dan NS atau Nusantara Sehat, serta pembangunan kesehatan.

"Untuk di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik benar dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat. Dalam perspektif saat ini pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan,"ungkapnya.

Adipati menambahkan, optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk meng-efisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu.

"Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih di ting katkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan, tentu, se mua itu membutuhkan de dikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah. (Sandi/Tl)

Antisipasi Lakalantas, Satlantas Polres Rutin Atur Lalu Lintas Way Kanan (Kupas Tuntas) ANGGOTA Satlantas Polres Way Kanan melakukan pengaturan lalu lintas di perempatan Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabu paten Way Kanan y ang menjadi titik temu arus kendaraan. Senin (18/11).

Kasat Lantas Polres Way Kanan, AKP Jafril mengatakan, apa yang dilakukan oleh personelnya merupakan kegiatan rutin satlantas Polres Way Kanan dalam mengurai kemacetan di pagi hari.

"Setiap pagi hari anggota selalu melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah perempatan yang dinilai ra-

wan kemacetan untuk menciptakan kelancaran pengguna jalan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari,” Katanya.

Selain penempatan personel di perempatan, pihaknya juga mengantisipasi titik yang berpotensi menimbulkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas, yang bisa menimbulkan laka lantas dengan menempatkan personel di sejumlah depan sekolah, tempat penyeberangan anak yang hendak masuk ke sekolah demi kelancaran arus lalulintas.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara yang melakukan aktifitas di pagi hari, terutama saat mengantar anaknya ke sekolah,” tutup AKP Jafril. (Tl)

PERKEBUNAN

Harga Getah Karet Capai Rp8.200 Per Kilogram WAY KANAN - KABAG Perekonomian Waykanan, Andika Saputra mengatakan bahwa harga getah karet di kabupaten itu pada November 2019 mencapai Rp8.200/kilogram.

“Harga karet relatif masih stabil, bahkan dari awal November sampai saat ini tidak mengalami penurunan,” katanya.

Menurutnya, harga getah karet yang ada di Kabupaten Waykanan stabil pada Rp8.117/kilogram.

Namun, katanya, harga tertinggi getah karet di Kabupaten Waykanan mencapai Rp8.200/kg dan terendah Rp8.000/kilogram.

Andika menjelaskan, harga karet ini sesuai hasil survei di dua lapak tempat penjualan getah karet.

“Kita hanya bisa menerima laporan dari tim di lapangan pada hari-hari tertentu saja, dan tidak bisa setiap hari karena waktunya pasaran pada hari Minggu, Rabu dan Jumat,” katanya.(Ant)

TANGGAMUS

Produksi Kopi Tanggamus Masih Rendah Persoalan yang dihadapi petani kopi Kabupaten Tanggamus bukan hanya persoalan harga jual yang rendah dan hama penyakit, tetapi juga rendahnya produksi kopi yang dihasilkan.

Tanggamus (Kupas Tuntas) SEJUMLAH petani kopi di Kecamatan Airnaningan, Pulaupanggunh, Ulubelu dan Sumberejo yang di kenal sebagai sentra kopi robusta di Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan harga jual kopi pada saat ini menurun drastis. Dimana jika sebelumnya biji kering kopi dijual Rp23 ribu, saat ini harganya menurun drastis diangkaRp 18.500 per kilogram.

Widodo (47), petani kopi di Pekon Way Harong, Ke-

camatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus mengatakan, dengan harga kopi saat ini (Rp18.000/kg), tidak dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari, karena selama ini kopi menjadi andalan utama keluarganya.

"Harga beras dan kebutuhan sehari-hari saat ini semakin mahal. Jadi kalau harga kopi hanya segitu (Rp 18.000/kg), kami kewalahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya,” katanya, Senin (18/11).

Selain itu, katanya, dia juga mempunyai empat orang anak yang saat ini

sedang sekolah di SD dan SMP, serta SMA, sehingga membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anakanaknya tersebut, yang hanya mengandalkan setengah hektar kebun kopi tersebut.

“Kapan melihat kopi banyak yang gugur karena kemarau, terus ditambah lagi harganya yang anjlok, steres rasanya, mas. Mau usaha, usaha apa, tidak punya modal, mau kerja tidak punya keterampilan," keluhnya.

Senada dengan itu, Mantri (50), petani kopi di Pekon Tanjung Begelung, Kecamatan Pulaupanggung menuturkan, dengan harga kopi biji demikian, hasil panen habis untuk menutupi biaya perawatan, upah dan beli obat-obatan, sehingga ke-

sejahteraan petani kopi sulit tercapai. Apalagi se bagian besar tanaman kopi milik petani, sudah berusia tua, sehingga hasil panen tidak maksimal. Hal ini menyebabkan pendapatan pe tani tidak meningkat sig nifikan sesuai harapan.

Karena itu, ia berharap ada langkah konkret Pemkab Tanggamus, Pemprov Lampung dan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga biji kopi. "Kami tidak berharap harga kopi se perti yang sudah-sudahlah, dikisaran Rp23 ribu-Rp25 ribu per kilonya. Lalau har ga yang sekarang, mem buat petani kopi terpuruk," kata dia.

Damin (48), petani kopi di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu mengatakan, selama ini rata-rata hasil panen kopi

petani paling tinggi 1 ton per hektare. Dengan hasil kopi sebanyak ini jika dijual dengan harga Rp18 ribu per kilogram, menghasilkan uang sebesar Rp18 juta. Sementara biaya perawatan kebun yang dikeluarkan petani untuk lahan seluas satu hektare di atas Rp10 juta, sehingga sisanya sekitar Rp8 juta.

"Uang inilah yang digunakan petani untuk membiaya kebutuhan hidup selama setahun. Jadi, kalau harga kopi terus anjlok sulit mewujudkan kesejahteraan petani kopi," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Peternakan dan Perkebunan pada Dinas Pangan dan Pertanian Tanggamus, Kusnardi, mengakui produksi kopi di Kabupaten Tanggamus belum maksimal atau lebih tepat dikatakan rendah. Sebab,

dari luas tanaman kopi di Kabupaten Tanggamus saat ini 40 ribu hektar hanya menghasilkan 38 ribu ton per tahun.

"Belum maksimal memang harganya. Karena setiap satu hektar tanaman kopi baru menghasilkan 900 kilogram sampai satu ton," katanya.

Untuk itu, kata dia, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produksi kopi, dengan berbagai penyuluhan, pelatihan dan study banding. "Termasuk penyuluhan memetik buah kopi yang merah saja. Dimana ini akan menghasilkan kopi premium karena buah kopi yang merah akan memiliki kualitas kopi yang sangat baik mulai dari aroma dan rasa," ujar Kusnardi. (Sayuti)

Pemkab Ajukan Tiga Ranperda Tanggamus (Kupas Tuntas) DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, serta R a p a t P a r i p u r n a P e n a ndatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, Senin (18/11).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati AM.Syafi'i, Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus,

Forkopimda Tanggamus, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Tanggamus, serta Pimpinan Partai Politik, Ketua APDESI, Ormas, Tokoh Masyarakat dan insan Pers di Kabupaten Tanggamus.

Pelaksanaan Rapat Paripurna sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan (PDIP), didampingi Wakil Ketua Irwandi Suralaga (PKB), Teddy Kurniawan (PAN) dan Kurnain (Nasdem).

Wakil Bupati AM. Syafi'i, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas kuat dalam pelaksanaannya.

Berkenaan dengan itu, Wabup menyampaikan Pemkab Tanggamus mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Tanggamus, yaitu : Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru dan Tenaga kependidikan Kabupaten Tanggamus, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan pem berhentian Kepala Pekon, DAN Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kabupaten Tanggamus. (Sayuti)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

PARIPURNA - WAKIL Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i menyampaikan pidato pada saat paripurna Pembentukan Peraturan Daerah di Ruang Sidang DPRD Tanggamus, Senin (18/11).

Selasa, 19 November 2019

SAMBUNGAN

KPK Cecar Gamawan Fauzi soal Persetujuan Lelang Proyek Kampus IPDN Jakarta (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kampus IPDN. Gamawan dicecar KPK mengenai proses persetujuan pemenangan lelang atas proyek pembangunan kampus IPDN senilai di atas Rp 100 miliar.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait persetujuan pemenangan lelang atas proyek Pembangunan IPDN yang nilainya di atas Rp 100 Miliar. Pagu anggaran untuk 4 proyek IPDN Gowa," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (18/11).

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudy Jocom. Dudy Jocom merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri.

Usai pemeriksaan, Gamawan juga menyebut salah satu pertanyaan penyidik KPK berkaitan soal tanda tangannya sebagai menteri saat itu. Gamawan mengaku meneken proyek itu setelah ditinjau ulang oleh BPKP. "Ditanya kalau proyek di atas Rp 100 miliar kan ditandatangani menteri. Iya saya bilang itu saya tanda tangan tapi setelah di-review oleh BPKP. Tapi setelah di-review baru saya tanda tangan," kata Gamawan.

Perihal kasus yang menjerat Dudy Jocom, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Pertama, Dudy Jocom ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung IPDN di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).

KPK juga menetapkan Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo, sebagai tersangka dugaan ko-

rupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Sulsel. Kemudian, KPK menetapkan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung kampus IPDN di Sulut.

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang.

Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan ini.

Dudy kemudian diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen pada 2011 agar dana bisa dicairkan. Padahal pekerjaan belum selesai.

Dari kedua proyek itu, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut.

Proyek pembangunan kampus IPDN Sulawesi Selatan senilai Rp 11,18 miliar dan Sulawesi Utara Rp 9,3 miliar. (Dtc)

Johan Budi Minta Tjahjo Buat Program Berantas Calo CPNS Jakarta (Kupas Tuntas) ANGGOTA Komisi II DPR RI Johan Budi meminta MenPAN-RB Tjahjo Kumolo membuat program pemberantasan makelar penerimaan CPNS. Johan meminta agar KemenPAN-RB tidak menjalankan program yang sudah menjadi rutinitas, seperti membuat posko pengaduan.

"Jadi ada strategi baru, jadi bukan rutinitas. Apa yang dilakukan MenPAN-RB nanti ini, di seleksi itu, apakah sama dengan yang dulu-dulu, be-

gitu, buka posko pengaduan yang akhirnya backfire juga, saking banyaknya pengaduan nggak diapa-apain," kata Johan Budi dalam rapat kerja (raker) dengan MenPAN RB di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Johan menilai kata-kata reformasi birokrasi dan revolusi mental memang sulit diimplementasikan menjadi sebuah program. Namun, anggota DPR dari Fraksi PDIP itu tetap meminta Tjahjo membuat suatu program pemberantasan makelar penerimaan CPNS yang bukan rutinitas.

"Reformasi birokrasi dan re-

volusi mental itu kan kata-kata indah yang sulit untuk mengkongkretkan di apa, di dalam kaitan dengan teknik seleksi PNS itu," ucapnya.

Tjahjo langsung merespons permintaan Johan Budi. Menteri yang juga politikus PDIP itu berjanji akan mempresentasikan program yang diminta saat pertemuan dengan Komisi II DPR. "Dalam konteks tadi, bapak, revolusi mental, kami akan tepat janji. Sama teman-teman dengan baik termasuk Bank Data tadi itu. Kita, mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang bisa dipertanyakan kembali," terang Tjahjo. (Dtc)

PWI Lampung Gelar Seminar UMKM Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung akan menggelar seminar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Direksi PTPN 7, Bandar Lampung hari ini Selasa (19/11).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Pekan Tjindarboemi 2019 yang diselenggarakan PWI Lampung. Semi-

nar mengambil tema "Menggelorakan Kemandirian UMKM" tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber.

Antara lain, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Agus Nompitu, Kadis Perindustrian Lampung Bayana, Wakil Pimpinan Wilayah Bisni Kanwil BRI Bandar Lampung Agus Adhiyat, Ketua Harian Kadinda Provinsi Yuria Putra Tubarat serta Owner Rumah Batik Siger Laila Al Husna.

KPK ... dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Upaya banding KPK itu

Dari Hal 1

disampaikan Ali Fikri selaku JPU dalam perkara tersebut.

Ali mengatakan, usulan banding sudah disampaikan pada Jumat (15/11) ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Sudah kita ajukan banding. Upaya banding ini kita

Pemilihan ... hasilkan uang. Sehingga kerap kali uang akan menentukan pilihan.

Hal ini telah meracuni pemikiran rasional pemilih dari pusat hingga ke daerah. Fenomena unik yang menyebabkan calon pemimpin jujur dan bersih tanpa modal akan sulit bersaing. Padahal animo masyarakat terhadap pemimpin yang jujur dan berintegritas sangat besar.

Wacana tersebut perlu ditinjau secara komprehensif dan pelajari secara matang.

Demi mengurangi beban biaya pemilu dan mengurangi korupsi di daerah, apakah hanya bisa diatasi dengan pemilihan tidak langsung.

Peneliti Perkumpulan Cakra Wikara Indonesia, Dirga Ardiansa menilai, keinginan

"Seminar ini akan dihadiri oleh pelaku UMKM, mahasiswa serta pihak-pihak terkait," Ketua Panitia Seminar Zahdi Basran, Senin (18/11).

Zahdi mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota PWI se-Provinsi Lampung untuk menghadiri serta mensukseskan kegiatan Pekan Tjindarboemi.

Diketahui, Pekan Tjindarboemi akan berlangsung hingga 23 November 2019 mendatang. (Rls)

sampaikan pada hari Jumat lalu," kata Ali, Senin (18/11).

Untuk diketahui, Simon Susilo dan Budi Winarto menyuap Mustafa sebanyak Rp12,5 miliar.

Simon memberikan uang Rp 7,5 miliar dan Budi memberikan uang Rp 5 miliar. (Ricardo) Dari Hal 1

Tito itu akan berdampak pada mundurnya perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sama saja akan mencabut hak politik warga negara untuk bisa memilih pemimpin daerahnya.

Wacana meniadakan Pilkada langsung bukanlah sesuatu yang baru. Pada 2014 wacana ini pernah digulirkan bahkan sempat sudah tertuang dalam UU Pilkada.

Namun, akhirnya Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan aturan tersebut.

Menurut Dirga, biaya tinggi dan adanya politik uang yang dileluarkan bukanlah alasan yang rasional untuk

menghapus Pilkada langsung. Pilkada tak langsung, kata Dirga, juga membutuhkan biaya tinggi sebagai kompensasi lobi-lobi ataupun tawar menawar dengan partai politik yang ada di DPRD. Masyarakat pun tak bisa memantau pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD. Selain itu, potensi terjadinya konflik dalam Pilkada tak langsung juga tetap akan ada. Pemilihan langsung maupun tak langsung, yang namanya kontestasi pasti tetap akan ada konflik di dalamnya. Namun jika rakyat sudah bisa berdemokrasi secara dewasa, maka dampak negatif dari pemilihan langsung akan bisa diminimalisir. Hanya saja, kapan hal itu akan bisa terwujud? (**)

Balai ...

Sugio mengatakan, anggota WCS yang terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan di TNWK tidak pernah diberikan uang saku atau uang lelah oleh Balai TNWK. “Anggota WCS selaku mitra Balai TNWK yang teribat dalam setiap terjadi kebakaran hutan tidak ada yang pernah menerima upah pemadaman api. Saya tidak tahu kalau yang lain,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Liwa pada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Amri mengatakan, sistem anggaran penanganan pemadaman kebakaran hutan dikenal dengan nama dana onkol.

“Jadi dana onkol itu baru bisa diusulkan jika terjadi kebakaran hutan. Dan anggaran itu sedikit hanya Rp4 juta. Itu untuk uang solar dan sudah termasuk uang makan dan minum petugasnya juga,” kata Amri, kemarin.

Dikatakan, anggaran itu dikucurkan dari Pemerintah Pusat. “Kita masih mengusulkan belum cair-cair. Sifatnya onkol, untuk tahun ini

Dari Hal 1

belum cair-cair. Kita hanya pengusulan, untuk pengusulan anggaran itu sudah urusan kantor balai,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya hanya menyampaikan informasi saat terjadi kebakaran hutan berikut luas wilayahnya. “Seumpama 100 hektar ya itu yang saya sampaikan. Jadi semua perencanaan dan kalkulasinya urusan balai, saya bidang wilayah tidak ada mengurus anggaran,” terangnya.

Rp50 Juta Per Tahun Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyebutkan selama ini telah menyiapkan anggaran pencegahan kebakaran meski dengan jumlah yang minim yakni sekitar Rp50 juta per tahun.

Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Wiyogo Supriyanto mengungkapkan, dengan besaran anggaran tersebut, maka pihaknya lebih banyak menyiapkan tim relawan di lapangan.

"Seperti kejadian kebakaran beberapa waktu lalu di hutan lindung Gunung Raja-

Permainan ...

10 besar. Ia mengatakan, merasa ada banyak kejanggalan dalam seleksi tersebut.

Ia mencontohkan, pada tahap psikotes dari 22 yang lolos, ternyata 90 persen berasal dari satu kelompok organisasi. Menurutnya, itu tentu bukan terjadi secara kebetulan, namun seperti dikondisikan.

“Di Lampung Barat, sehari setelah pengumuman ternyata ada ralat dengan adanya penambahan tiga nama yang berhasil lolos. Untuk itu, saya sudah melaporkan kejadian ini ke KPU RI pada 7 Oktober lalu,” ujarnya.

Ia berharap, KPU Provinsi Lampung dan KPU RI melakukan investigasi dan melakukan pembatalan hasil se-

leksi jika ditemukan kecurangan dalam rekrutmen.

Menanggapi dugaan permainan dalam rekrutmen komisioner di KPU Lamteng dan Lambar ini, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan bahwa laporan tersebut harus bisa dicermati.

Karena, kata dia, pada dasarnya proses tahapan menuju 10 besar sudah dilakukan oleh panitia tim seleksi (Timsel) di lima zona yang ada di Provinsi Lampung.

"Kita juga pernah menerima laporan dari masyarakat seperti mahasiswa beberapa waktu lalu. Kita fasilitasi bisa bertemu langsung dengan timsel," ungkapnya.

Ia menambahkan, kewenangan rekrutmen KPU ka-

bupaten/kota berada di KPU RI, sedangkan KPU Provinsi hanya ditugaskan melaksanakan fit proper tes. "Jadi kalau sepuluh besar ada di timsel, dan keputusan akhir ada di KPU RI," kata dia.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Chandra Mulyawan menegaskan, pihaknya siap menerima aduan dan siap mendampingi apabila ada peserta rekrutmen komisioner KPU kabupaten/kota yang merasa ada dicurangi.

"Kita siap menerima, tetapi kita harus tahu kronologis dan lain-lainnya dulu seperti apa dan bagaimana.

Pada prinsipnya LBH siap, jika memang terindikasi ada praktik curang," ujarnya. (Sule) Dari Hal 1

"Nah dalam waktu dekat ini, tahapan yang krusial pada 25 November 2019 mendatang yakni pengumuman pembukaan calon perseroangan. Ini sudah mulai kita siapkan, dan kita kumpulkan ke sekretaris,” ujarnya.

Erwan berharap, KPU kabupaten/kota segera ditetapkan KPU RI. Ia yakin KPU RI akan mengambil keputusan yang terbaik, karena di Lampung ini merupakan kabupaten/kota terakhir dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia yang masa komisioner KPU nya berakhir.

Warga ... terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI,” jelas Pardi, Senin (18/11).

Ia menerangkan, data yang sudah diinput itu nantinya akan diserahkan pada bulan Januari 2020, untuk kemudian ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi data warga miskin yang ada di kabupaten/kota se-Indonesia.

“Harapannya tentu kuota bantuan warga miskin di Kabupaten Way Kanan akan meningkat, setelah adanya validasi data baru itu sejak tahun 2012 silam," terangnya.

Sementara itu, Kasi Penyuluh Data dan Input Data Dinas Sosial, Triyono AMD menambahkan, validasi warga miskin telah dilakukan sejak Februari 2019.

"Setiap kampung diturunkan petugas untuk memvalidasi jumlah warga miskin di lokasi setempat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, validasi data warga miskin akan berakhir pada bulan Desember mendatang.

Ia berharap, tambahan

basa. Kita dengan masyarakat sekitar dengan dibantu TNI dan Polri .Yang penting api bisa padam," ujar Wiyogo, Senin (18/11).

Selain itu Gubernur Lampung juga sudah menyuratkan kepada bupati/walikota untuk membangun pencegahan kebakaran hutan.

Dengan pemberdayaan dari tingkat tapak, sehingga ketika ada gejala kebakaran harus dipadamkan sejak dini.

"Kita lebih banyak melihat pengalaman, potensi kebakaran itu yang menjadi perhatian khusus, karena ada beberapa yang menjadi langganan kebakaran karena kondisi alamnya. Yang penting adalah yang di lapangan standby," imbuh dia.

Ia menjelaskan, anggaran yang disediakan untuk kegiatan pencegahan, pemadaman, dan dimungkinkan untuk penegakan hukum pada saat ada tertentu pihak yang perlu ditindak secara hukum. Untuk diketahui, Pemerintah Pusat mengucurkan dana sebesar Rp95 miliar untuk penanganan pemadaman kebakaran hutan selama tahun 2019. (Agus/Erik/Iwan) Dari Hal 1

KPU ... rahkan ke KPU Provinsi.

"Besok (hari ini) pukul 13.00 WIB kita mengundang seluruh sekretaris KPU 15 kabupaten/kota dalam rangka rapat kordinasi. Kita pastikan kepada masyarakat umum bahwa tahapan pilkada 2020 tidak ada permasalahan," ujarnya.

Masih kata Erwan, pengambilalihan tersebut jelas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 555, yakni apabila dalam keadaan tertentu dan ada kekosongan maka KPU ditingkat atasnya yang mengambil alih.

9

Saat ditanya apakah pengambilalihan itu juga terkait kasus dugaan jual beli jabatan saat perekrutan komisioner KPU Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Komisi Lampung Erwan Bustami menyatakan tidak bisa memastikan.

"Hal ini juga pernah terjadi pada tahapan pemilihan di Provinsi Riau dan Bali beberapa hari menjelang penetapan. Karena seleksi belum selesai, KPU RI membuat surat ke KPU Provinsi Riau dan Bali untuk mengambilalih tahapan pemilu di provinsi tersebut," kata dia. (Sule) Dari Hal 1

warga miskin yang telah masuk dalam input data melalui program validasi nantinya bisa mendapatkan bantuan untuk warga kurang mampu.

“Prediksi kita warga kurang mampu akan bertambah mencapai lebih dari 20 ribu jiwa. Harapannya, jumlah penduduk miskin akan mendapatkan bantuan susulan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengaku hingga kini masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan layanan bantuan sosial.

Padahal, kata Sumarju, setiap ketua Rukun Tetangga (RT) hanya menangani paling banyak 200 kepala keluarga (KK). Namun, masih banyak warganya yang miskin tidak terdata.

"Padahal cuma beberapa KK yang dibawahi RT. Tapi banyak yang tidak terpantau.

Ada program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sampai ke dasa wisma yaitu menangani 10 rumah.

Kalau itu efektif maka yakin data itu (penerima manfaat) akan lebih valid," ujar Sumarju, kemarin.

Menurutnya, yang mengetahui secara persis apakah warga itu masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin adalah dari aparatur di setiap desa.

"Sehingga dari desa diusulkan dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation milik Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos, sebagai sarana pengelolaan satu data terpadu nasional sebagai solusi pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Untuk itu, ia menyatakan akan terus melakukan verifikasi dan validasi data Kesejahteraan Sosial (kesos) untuk menghasilkan data yang akurat dalam mencapai bansos tepat sasaran dan tepat waktu. (Sandi/Erik)

10 Gisella Anastasia Dapat Kado Mahal dari Kekasih Saat Liburan di Jepang Selasa, 19 November 2019

Pada 16 November 2019, Gisella Anastasia merayakan pertambahan usianya yang ke-29.

Gisel memilih Jepang sebagai lokasi yang tepat untuk menghabiskan hari ulang tahunnya bersama sang kekasih, Wijaya Saputra (Wijin).

Gisella Anastasia

KUPAS TUNTAS JAKARTA - GISELLA Anastasia terlihat membagikan momen liburannya di Negeri Sakura tersebut melalui unggahan video di Instagram. Rupanya, Wijin telah menyiapkan kejutan spesial untuk sang kekasih.

"Thank you @jaysforeal yang udah deg-degan katanya takut aku ga suka sama yg disiapin buat ulg tahun hari jni.. :)" tulis Gisella.

Momen kejutan tersebut sempat diabadikan Gisella Anastasia melalui Instagram Stories yang diunggah kembali oleh akun @nenk_update.

Ketika membuka hadiah dari Wijin, Gisel nampak sangat terkejut ketika mendapati iPhone 11 keluaran terbaru di tangannya.

"Matanya tiga!" seru Gisel dengan penuh antusias dan langsung memeluk tubuh sang kekasih.

Wijaya Saputra kemudian membeberkan usahanya dalam memikirkan hadiah yang tepat untuk Gisel. Bahkan, Wijin telah merencanakan kejutan tersebut dari waktu yang cukup lama.

"Bahagia itu sederhana, ketika berminggu-minggu mikirin gimana siapin surprise sama temen2 & bagian tersulit adalah mikirin hadiahnya," tulis Wijin di Instagram.

Gisella Anastasia juga mendapatkan ucapan dan doa dari sang pujaan hati.

Wijin berharap Gisel menyukai kejutan darinya.

"Once again Happy birthday @gisel_la always be you, always happy, keep humble & terus menjadi berkat buat keluarga & orang lain. Hope you like all the surprises, Love you," tutur Wijin.

Melihat unggahan video tersebut, banyak dari warganet yang ikut merasa bahagia. Mereka menuliskan komentar yang berisi doa agar Gisel dan Wijin dapat segera menikah.

"So sweet. Slalu bahagia ya ka wijin dan ka gisel.

Ditunggu slalu kabar bahagianya Hbd berubah jd Hwd hhi," ujar akun @dw_aliyana25.

"Hbd gisel sehat selalu rejeki lancar. Bahagia lihat gisel ama wijin. Cepet naik ke pelaminan," balas akun @pipit_akbar. (Lp6)

SELEBRITI Dewi Perssik

Dewi Perssik Dipeluk Mendiang Ayah di Alam Mimpi KUPAS TUNTAS JAKARTA - BULAN Juni lalu, ayahanda Dewi Perssik meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta. Kepergian sang ayah, Mochammad Aidil, menyisakan duka mendalam bagi Depe, sapaan bekennya.

Beberapa kali, Dewi Perssik mengungkapkan cinta, salam rindu, dan mengirim doa kepada mendiang Mochammad Aidil di Instagram. Baru-baru ini, pedangdut asal Jember itu berbagi cerita tentang ibunya, Sri Muna, yang bermimpi melihat suaminya memeluk Dewi Perssik.

Sri Muna menceritakan mimpinya lewat percakapan di WhatsApp. “Neng sayang, tadi malam Mami mimpi Papine. Perasaan

Mami di rumah, terus ditinggal keluar dengan semua anak-anak Mamine.

Karena ditinggal, Mami mau keluar juga dari rumah. Tapi Mami masuk kamar dulu.

Tahu-tahu ada anak bayi tapi agak besar bayinya,” cerita Sri Muna.

Ia melanjutkan, “Mami bilang begini, loh kok Dewi tidur di kamar sama Papine.

Terus Mamine bilang, loh Dewi tidur di kamar sama Papine. Akhirnya Mami tetap di rumah.”

Dalam mimpi, Sri Muna melihat suaminya ngeloni (memeluk dengan lembut) bayi Dewi Perssik.

Mendengar cerita ibunda, Dewi Perssik tak kuasa menahan haru. Bintang sinetron Mimpi Manis membagikan tangkapan layar percakapan di WhatsApp ke akun Instagram miliknya.

Menyertai unggahan itu, Dewi

Perssik menjelaskan hubungan batin orang tua dan anak memang kuat.

“Alhmdulillah, setelah sekian lama ditinggal almarhum Papi, Mamine baru mimpi ketemu Papi.

Seneng banget dengarnya.

Mudah-mudahan kehadiran Papi di mimpi Mamine bisa mengobati rindu Mamine.

Amin yarobbalalamin,” ujar Dewi Perssik.

Bintang film Tali Pocong Perawan lantas mendoakan Sri Muna agar baik-baik saja.

Ia pun menyatakan keinginan untuk selalu di dekat ibunda.

“Apalagi ketika aku sakit seperti sekarang. Tapi jangan khawatir, cuma flu demam aja kok. Tapi ingin rasanya dipeluk dan disayang seperti yang Papi lakukan."

Dalam hitungan jam, unggahan ini mendapat lebih dari 32 ribu tanda hati dari warganet. (Lp6)

Baim Wong Maafkan Mantan Karyawannya yang Curi Motor JAKARTA - BAIM Wong tak mau menutup diri dari permintaan maaf yang dilontarkan mantan karyawannya, Rizky.

Seperti diketahui, lelaki yang sempat bekerja sebagai sekuriti rumah Baim Wong itu kedapatan mencuri sepeda motor.

Namun, Baim Wong masih belum bisa memastikan langkah hukum apa yang dilakukannya. Mengingat, suami Paula Verhoeven itu merasa iba dengan kehidupan Rizky yang merupakan mantan preman tersebut. "Udah banget. Dia sudah saya maafkan, cuma nggak tahu. Kita lihat saja deh ke depannya prosedurnya se-

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

perti apa," ujar Baim Wong saat ditemui di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Nanti saya tanya sama Paula baiknya bagaimana, nanti kita lihat nanti saja," sambungnya.

Sebelumnya, Rizky telah melontarkan permintaan maaf kepada Baim Wong di depan awak media saat dirilis. Ia mengaku khilaf dan menyampaikan pernyataan itu seraya menangis tersedu.

"Saya mau minta maaf sama Mas Baim sama semua orang di rumah Mas Baim, sama nenek Iroh, saya menyesal dan saya khilaf," kata Rizky. (Dtk)

Selasa, 19 November 2019

EKONOMI

11

Bank Lampung-UBL Bersinergi untuk Bangun Lampung Bank Lampung dan Universitas Bandar Lampung (UBL) melakukan penandatangan MoU untuk bersinergi dalam pembangunan Provinsi Lampung, meningkatkan kualitas SDM yang lebih maju dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PENANDATANGAN MoU dilakukan oleh Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni dan Rektor Universitas Bandar Lampung Prof.Dr.Ir.M Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, Senin (18/11).

Hadir dalam acara tersebut yakni Kepala Otoritas Jasa Keuangan Lampung Indra Krisna, Ketua Yayasan Administrasi Lampung sekaligus Dekan Fakultas ekonomi & Bisnis UBL Dr.Andala Rama Putra Barusman, S.E.,MA.EC dan Direktur Bisnis Bank Lampung Nurdin Hasboena.

"Tujuan MoU ini untuk kerjasama dibidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya, memberikan kesempatan ba-

UNIVERSITAS TERBUKA PERGURUAN TINGGI NEGERI PELOPOR PENDIDIKAN JARAK JAUH

PENDAFTARAN SETAHUN 2X Desember - Januari Juni - Juli Keunggulan Kuliah di UT

Dra. Sri Ismulyaty, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung

MENERIMA MAHASISWA BARU

- Dapat Belajar Kapan Saja dan Dimana Saja - Ada Tutorial Online dan Tutorial Tatap Muka Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM) - Tidak Perlu Meninggalkan Pekerjaan

PROGRAM SARJANA

1. Fakultas Ekonomi

1. Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen 3. Akuntansi

2. Fakultas Hukum, Sosial, dan Ilmu Politik

1. Ilmu Administrasi 2. Ilmu Komuniskasi dan Informasi 3. Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora

S-1

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

1. Pendidikan bahasa dan Seni (PBS) 2. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) 4. Ilmu Pendidikan 5. Pendidikan Dasar

4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

1. Matematika 2. Statistik 3. Biologi

Seluruh Program Studi Terakreditasi B

PROGRAM PASCA SARJANA

1. Ilmu Administrasi

1. Magister Adm. Publik (MAP) 2. Magister Adm. Publik (MAP Online)

2. Manjemen

1. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manjemen Keuangan b) Manjemen Keuangan (Online) 2. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manajemen Pemasaran b) Manajemen Sumber Daya Manusia c) Manajemen Sumber Daya Manusia Online

3. Ilmu Kelautan

S-2

1. Magister Ilmu Kelautan (MMP) * Bidang Minat : a) Manajemen Perikanan (MMP) b) Manajemen Perikanan (MMP Online)

4. Pendidikan

1. Magister Pend. Matematika (MPMt) Magister Pend. Matematika (MPMt Online) 2. Magister Pendidikan Dasar (MPDr) ( Belum Terakreditasi) 3. Magister Pendidikan Bahsa Inggris (MPBI) ( Belum Terakreditasi)

Informasi Pendaftaran : Jl. Soekarno-Hatta No. 108 B Rajabasa Bandar Lampung 35144 Telp. (0721) 704772/ 5610713 Fax. (0721) 709026, 773736

0822 6634 6634

UNIVERSITAS NEGERI KE-45 Hallo UT : 1500024

Homepage : http://www.lampung.ut.ac.id Email : ut-bandarlampung@ut.ac.id

gi mahasiswa UBL untuk mencari pengalaman kerja khususnya dunia perbankan di Bank Lampung dalam bentuk Praktek Kerja Lapa ngan (PKL)," ujar Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni.

Kemudian Pimpinan Bank Lampung juga dapat memberikan ilmu dengan mengajar di UBL bagi para mahasiswa, Joint Research bersama mengenai sistem perbankan untuk kepentingan Bank Lampung dan UBL baik bagi dunia pendidikan maupun Dunia Usaha (Perbankan), Bank Lampung sebagai mitra UBL dalam penyimpanan dana program yang bersumber dari APBD juga memberikan fasilitas program-program pembiayaan yang dimiliki Bank Lampung untuk karyawan dan dosen UBL. Kepala OJK Provinsi

Lampung Indra Krisna memberikan apresiasi sekaligus mendukung kerjasama Bank Lampung dan UBL. Karena menurutnya ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat melalui Universitas. "Hal ini memang sangat dibutuhkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak," katanya.

Sementara Rektor Universitas Bandar Lampung Prof.Dr.Ir.M Yusuf Sulfarano Barusman menyatakan, tidak ada bisnis yang berkembang tanpa diimbangi dengan aspek sosial. Bahkan UBL juga melakukan murni aspek sosial.

"Setiap tahunnya UBL memberikan biaya siswa lebih dari Rp10 milyar. UBL juga memiliki 3 misi yaitu pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat," jelasnya.

Rektor UBL yang ditunjuk sebagai Ketua Kartu Petani Berjaya juga mengakui banyak yang bisa dilakukan terkait MoU dengan Bank Lampung. (Rls)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 19 NOVEMBER 2019