Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 31 Oktober 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 31 OKTOBER 2019

Tambang Pasir Ilegal di Lampung Timur

KPK: Dinas ESDM Sudah Tegur PT 555  Pengamat: Itu Sudah Masuk Ranah Pidana  Dinas ESDM: PT 555 Tidak Cacat Administrasi KPK sudah melimpahkan penertiban tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung. KPK menyebut jika Dinas ESDM sudah memberi teguran kepada PT 555 (PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) LAPORAN Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menertibkan tambang pasir ilegal, sudah direspon oleh lembaga antirasuah itu dengan memerintahkan Dinas

ESDM Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti.

"Sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung," kata Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah III Dian Patria kepada Kupas Tuntas, Rabu (30/10).

Dian mengatakan, tindak lanjut yang dilakukan Dinas ESDM Pro-

Foto: Sule/Kupas Tuntas

 Pembangunan Universitas NU Belum Kantongi IMB

DPRD Minta Pemda Tegakkan Peraturan Daerah (Kupas Tuntas) DPRD Lampung Timur meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bertindak tegas dalam menegakkan peraturan daerah, dalam menyikapi pembangu-

>> Baca

nan Universitas Nadhlatul Ulama (NU) yang belum memiliki dokmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anggota Komisi I DPRD Lampung Timur (Lamtim), Purwanto mengatakan, semestinya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus tegas dalam

melaksanakan aturan terutama terkait bangunan yang harus memiliki IMB. “Jika memang belum memiliki IMB, ya semestinya dihentikan dulu sampai ada IMBnya. Kalau tidak ada ketegasan, dikhawatirkan bisa memberikan preseden buruk dalam mene-

gakkan aturan bahwa setiap bangunan harus memili IMB,” kata Purwanto, Selasa (29/10).

Apalagi, lanjut dia, saat hearing bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) >> Baca

BANDAR LAMPUNG - CALON walikota harus mampu berani untuk tidak money politics. Jangan menggunakan hal yang tidak baik. Gunakan prinsip kalau Allah SWT menghendaki, pasti akan maju.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Ike Edwin saat menghadiri kegiatan debat visi misi calon walikota Bandar Lampung di Hotel Aston, Bandar Lampung, Rabu (30/10). Mantan Kapolda Lampung ini juga berniat untuk maju sebagai bakal calon walikota pada Pilkada Bandar Lampung pada 2020 mendatang.

"Saya mau jadi walikota tapi tidak mau pakai duit.

Sebab saya masuk ke kepolisian dan menjadi Kapolda tidak pakai uang, karena saya tidak mau beli-beli jabatan," kata Ike. Ike mengatakan, pihaknya siap melakukan pengabdian dimana saja. "Kalau semua masyarakat mau saya maju, saya siap bekerja. Bekerja loh bekerja dan ibadah. Tapi saya tidak mau pakai uang, nah saya tidak mau hal-hal seperti itu. Saya ingin mengajarkan masyarakat yang berkarakter. Kalau kita berkarakter maka masyarakat juga berkarakter, kita akan jadi baik," kata dia.

Ia juga berharap, para calon-calon juga seharusnya berkomitmen seperti itu, jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik serta jangan mendidik masayakat dengan hal yang seperti itu.

“Pemilu itu jangan mahal, kalau bisa sedikit saja, untuk surat dan lain-lain. Jangan pakai sembakosembako, itu tidak mendidik,” tegasnya.

"Kita bekerja untuk dapat gaji dan ibadah, gaji kita sebagai walikota sebesar Rp1,5 M untuk lima tahun, masa mau yang lebih besar," kata dia.

Bakal calon walikota Bandar Lampung lainnya,

DPRD Hal 9

>> Baca

Populasi Badak di TNWK Tersisa 30 Ekor (Kupas Tuntas) POPULASI Badak Sumatra di hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung Timur, kini hanya tersisa sekitar 30 ekor.

Provinsi Lampung pun menjadi benteng terakhir dalam pelestarian Badak Sumatra.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampaingi Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Indra Exploitasi dan Direktur Eksekutif Yayasan Badak Indonesi (Yabi)

Widodo S Ramono, meresmikan penangkaran badak Suaka Rhino Sumatera (SRS) II di hutan TNWK Lampung Timur, Rabu (30/10).

Kandang badak kedua ini memiliki lahan seluas 150 hektar. Ada >> Baca

Ike Hal 9

PINDAHKAN BADAK GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi menyaksikan pemindahan Badak Sumatera bernama Harapan dari kandang lama menuju kandang yang baru, Rabu (30/10).

 Lampung Benteng Terakhir Pelestarian Badak Lampung Timur

KPK Hal 9

Ike Edwin: Balon Walikota Harus Berani Tidak Money Politics

DEBAT VISI MISI - LIMA bakal calon walikota Bandar Lampung yakni Irjen Pol Ike Edwin, Rycko Menoza, Yusuf Kohar, Firmansyah dan Avi Cenna Isnaini menghadiri acara debat visi misi di Hotel Aston, Bandar Lampung, Rabu (30/10).

Lampung Timur

vinsi Lampung sudah dilakukan.

Terbukti, kata dia, Dinas ESDM Provinsi Lampung telah berkirim surat ke salah satu perusahaan yang diduga melakukan penambangan pasir ilegal di Lamtim.

"Dinas ESDM Provinsi Lampung mengirimkan surat teguran ke PT 555," terang Dian. PT 555 yang

Foto: Agus/ Kupas Tuntas

Populasi Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Sehat Makin Mahal

Seratusan Tukang Ojek Duduki SPBU 24.355.136 Wayurang

PEMERINTAH Pusat akhirnya memutuskan menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2020 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan hampir mencapai 100 Zainal Hidayat, SH persen untuk semua kelas.

Harga sebuah kesehatan pun makin mahal.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42 ribu, dari saat ini sebesar Rp 25.500.

Iuran peserta atau mandiri Kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110 ribu dari saat ini sebesar Rp 51 ribu.

Seratusan tukang ojek yang beroperasi di wilayah Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menduduki SPBU 24.355.136 yang berada di Kelurahan Wayurang, dekat Perumahan Hartono, Rabu (30/10).

>> Baca

Sehat Hal 9

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PARA tukang ojek kecewa dengan sikap pemilik SPBU yang lebih melayani pembeli premium yang memakai jerigen. Dampaknya, banyak pemilik kendaraan pribadi dan umum dan tidak bisa terlayani.

"Kita ini nggak pernah

kebagian loh untuk mendapatkan premium di pom bensin (SPBU) itu. Sementara bensin itu sangat kami butuhkan sebagai bahan bakar motor kami. Masak kami mau menggunakan Pertamax, ya tekor kita," kata Mat, seorang

tukang ojek yang ikut demo di SPBU tersebut.

Ia menduga, ada permainan atau kongkalikong antara pihak pengelola SPBU dengan para pengecor bensin tersebut. Pasalnya, setiap pengiriman premium tiba,

para pengecor itu sudah berkumpul di pom bensin untuk mengantri. Padahal, sebagian besar pengecor itu berasal dari luar daerah.

"Kata kawan-kawan tadi, >> Baca

Seratusan Hal 9

BANDAR LAMPUNG

Marinir Latihan Tempur di Babel Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMANDAN Brigade Infanteri 4 Mariniri/BS, Kolonel Marinir Ahmad Fajar, diwakili Wadan Brigif 4 Mar/BS, Letkol Marinir Datuk Sinaga, secara resmi melepas Latihan Satuan Lanjutan (LSL) II Brigif 4 Mar/BS, di Dermaga Panjang, Bandar Lampung, pada Selasa (29/10) malam.

Hadir dalam upacara tersebut para Perwira Staf Brigif 4 Marinir/BS, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 7 Marinir Letkol Marinir Kanang Budi Raharjo, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 9 Marinir Letkol Marinir Syamsul Bahri M. Tr (Hanla) serta para peserta latihan dari Batalyon Infanteri (Yonif ) 7 Marinir dan Batalyon Infanteri (Yonif) 9 Mar. Kegiatan latihan akan berlangsung selama enam hari di daerah Si-

Foto: Ist

SAMPAIKAN AMANAT - WADAN Brigif 4 Mar/BS, Letkol Marinir Datuk Sinaga, menyampaikan amanat Danbrigif 4 Mar/ BS, Kolonel Ahmad Fajar, saat melepas LSL II Brigif 4 Mar/BS, di Dermaga Panjang, Bandar Lampung, Selasa (29/10) malam.

jik, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Melibatkan personel dari prajurit Yonif 7 Marinir dan prajurit Yonif 9 Marinir, kegiatan awal yakni persiapan masing-masing Batalyon, lalu dilanjutkan dengan pemberangkatan pasukan.

Sebanyak 12 armada beriringan membawa pasukan menuju tempat pemberangkatan, yakni Dermaga Panjang.

Dalam amanatnya, Danbrigif 4 Marinir/BS yang dibacakan Wadanbrigif 4 Marinir/BS, berharap seluruh prajurit yang diberangkatkan penuh semangat, serius dan berupaya keras mengaplikasikan semua kemampuan untuk mencapai sasaran latihan sesuai rencana.

"Terimakasih atas semangatnya, semua rangkaian latihan ini merupakan bagian dari pembina-

an keterampilan prajurit agar siap melaksanakan tugas-tugas di medan yang sesungguhnya," pesannya.

Danbrigif juga berharap agar pada prajurit tidak cepat berpuas diri akan hasil latihan yang dicapai. Latihan harus dijadikan motivasi untuk bekerja dan berlatih lebih keras lagi. Karena jika dibandingkan dengan faktor kesulitan dan problematika yang sesungguhnya, akan jauh lebih sulit dan lebih kompleks dari pada latihan yang akan ditempuh pada LSL II TA 2019.

“Jaga dan tingkatkan semua ilmu yang telah didapat selama latihan guna mendukung tugastugas kedepan,” tambah Danbrigif 4 Mar/BS. Setelah upacara dibubarkan, seluruh prajurit memasuki KRI Teluk Manado dan langsung diberangkatkan menuju medan latihan di Pulau Babel. (Rls)

UNIVERSITAS TERBUKA PERGURUAN TINGGI NEGERI PELOPOR PENDIDIKAN JARAK JAUH

PENDAFTARAN SETAHUN 2X Desember - Januari Juni - Juli Keunggulan Kuliah di UT

Dra. Sri Ismulyaty, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung

MENERIMA MAHASISWA BARU

- Dapat Belajar Kapan Saja dan Dimana Saja - Ada Tutorial Online dan Tutorial Tatap Muka Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM) - Tidak Perlu Meninggalkan Pekerjaan

PROGRAM SARJANA

1. Fakultas Ekonomi

1. Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen 3. Akuntansi

2. Fakultas Hukum, Sosial, dan Ilmu Politik

1. Ilmu Administrasi 2. Ilmu Komuniskasi dan Informasi 3. Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora

S-1

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

1. Pendidikan bahasa dan Seni (PBS) 2. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) 4. Ilmu Pendidikan 5. Pendidikan Dasar

4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

1. Matematika 2. Statistik 3. Biologi

Seluruh Program Studi Terakreditasi B

PROGRAM PASCA SARJANA

1. Ilmu Administrasi

1. Magister Adm. Publik (MAP) 2. Magister Adm. Publik (MAP Online)

2. Manjemen

1. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manjemen Keuangan b) Manjemen Keuangan (Online) 2. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manajemen Pemasaran b) Manajemen Sumber Daya Manusia c) Manajemen Sumber Daya Manusia Online

3. Ilmu Kelautan

S-2

1. Magister Ilmu Kelautan (MMP) * Bidang Minat : a) Manajemen Perikanan (MMP) b) Manajemen Perikanan (MMP Online)

4. Pendidikan

1. Magister Pend. Matematika (MPMt) Magister Pend. Matematika (MPMt Online) 2. Magister Pendidikan Dasar (MPDr) ( Belum Terakreditasi) 3. Magister Pendidikan Bahsa Inggris (MPBI) ( Belum Terakreditasi)

Informasi Pendaftaran : Jl. Soekarno-Hatta No. 108 B Rajabasa Bandar Lampung 35144 Telp. (0721) 704772/ 5610713 Fax. (0721) 709026, 773736

0822 6634 6634

UNIVERSITAS NEGERI KE-45 Hallo UT : 1500024

Homepage : http://www.lampung.ut.ac.id Email : ut-bandarlampung@ut.ac.id

Sah! Iuran BPJS Naik 100 Persen Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini dan berlaku pada awal 2020 mendatang.

Jakarta (Kupas Tuntas) HAL itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," kata Jokowi, Rabu (30/10).

Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan tiap peserta.

Kenaikannya Rp16.500.

Selain itu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per bulan untuk tiap peserta.

Sementara iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per bulan untuk tiap peserta.

"Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 34 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," tulis aturan tersebut.

Presiden Jokowi juga menambah subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa.

Besaran iuran PPU penyelenggara negara adalah 5 persen dari gaji atau upah per bulan.

Dalam Pasal 30 Perpres 75/2019, porsi iuran yang ditanggung pemberi kerja alias negara sebesar 4 persen dari gaji atau upah tersebut. Lalu, porsi yang ditanggung peserta 1 persen.

Padahal dalam kebijakan sebelumnya, porsi iuran yang ditanggung pemberi kerja adalah 3 persen dan porsi yang ditanggung pekerja 2 persen.

“Iuran dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa," ujar Jokowi.

Sesuai Pasal 32 ayat (1) kebijakan yang sama, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran kelompok penyelenggara negara juga meningkat dari Rp8 juta per bulan menjadi Rp12 juta per bulan.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS, M Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan, saat ini belum ada aturan baru terkait sanksi penunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Kalau dia menunggak selama ini belum ada perubahan, kan masih digodok," kata Iqbal.

Sedangkan terkait denda program JKN sendiri, kata dia, masih diatur dalam Perpres nomor 82 tahun 2018. Dalam aturan itu, status peserta bisa dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulanan sampai dengan akhir bulan.

“Nah denda yang pa-

“

Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 34 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

“

2

Kamis, 31 Oktober 2019

tut diwaspadai adalah denda layanan. Misalnya peserta sudah mengajukan menggunakan kartunya untuk berobat kemudian tidak lagi melakukan pembayaran, maka denda layanan akan terus bergulir. Hitungan denda layanan adalah sebesar 2,5% dari biaya pelayanan rumah sakit yang telah digunakan, kemudian dikalikan jumlah masa tunggakan yang telah berjalan. Meski dendanya terus bergulir, namun ditetapkan besaran maksimalnya sampai Rp30 juta,” jelasnya.

Di sisi lain, Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan mengkritik kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh.

“Kami tidak mau kalau hanya naik saja untuk menutupi kekurangan, tapi tidak ada kenaikan dalam hal pelayanan. Jadi kami berharap kenaikan iuran BPJS itu menjadikan kami harus melihat kembali bagaimana tingkat pelayanannya," ujarnya.

Menurut Nihayatul, kenaikan iuran itu jangan hanya demi menutupi defisit yang saat ini dialami BPJS. Ia mengingatkan pemerintah memperhatikan akses kesehatan masyarakat.

"Jangan sampai hanya iurannya saja untuk menutupi kekurangan, tapi dari sisi pelayanan tidak berubah. Masyarakat sangat membutuhkan BPJS itu," tuturnya. (Dbs)

Kamis, 31 Oktober 2019

BANDAR LAMPUNG

Pengurus TKBM Panjang Diduga Langgar Prosedur Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RATUSAN Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang mengklaim bahwa jajaran kepengurusan TKBM Panjang yang saat ini tidak sah dan melanggar prosedur.

Hal itu dikarenakan pergantian yang dilakukan kepada eks Ketua TKBM Panjang, Sainin Nurjaya, yang digantikan Sanim pada 13 Juni 2019 lalu, dianggap tidak sah, sebab pergantian itu bukan pada rapat anggota luar biasa.

Penasehat Hukum (PH) TKBM Panjang, Arif Hidayattulah, bersama Anggota TKBM Panjang, menjelaskan, ada beberapa poin mengapa Ketua dan Sekretaris saat ini tidak sah dalam menjabat, salah satunya yakni pergantian tersebut dilakukan tidak terbuka dan hanya mengundang puluhan anggota TKBM yang mana tidak mewakili keseluruhan anggota.

“Dalam rapat tersebut, tibatiba ada pelantikan mereka, padahal dalam rapat itu hanya rapat biasa, dan yang hadir juga hanya sekitar 60-an anggota TKBM yang tidak mewakili jumlah seluruh anggota TKBM,” kata Arif, Rabu (30/10).

Selain itu, Ketua dan Sekretaris TKBM yang baru saat ini diduga melakukan penyelewangan anggaran, di antaranya pembelian seragam tahun ini yang hanya diberikan satu stel, dan tidak semua anggota mendapatkannya.

“Biasanya dua seragam, tapi saat ini hanya satu stel seragam, mana yang lainnya tidak kebagian. Oleh karena itu, ada dugaan penggelapan anggaran dalam koperasi TKBM,” jelasnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka anggota TKBM mendesak agar diadakan rapat anggota luar biasa pada bulan November 2019 ini. Bahkan sudah ada 370 anggota yang telah menandatangani petisi untuk segera melakukan penggantian pengurus.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi TKBM Panjang, Indra Akhyadi, membantah bahwa kepengurusan saat ini tidak sah. Menurutnya, pergantian pimpinan itu karena situasi darurat, sehingga mau tidak mau harus melakukan pergantian saat itu juga.

“Kita kan sudah tau, pemimpin yang lalu (Sainin Nurjaya) bermasalah karena kasus penggelapan uang, sehingga ada desakan darurat harus melakukan pergantian, dan puluhan anggota yang datang itu sudah mewakili kata sepakat bagi para anggota TKBM yang lain,” ungkapnya.

Indra juga membantah adanya penyelewangan anggaran seragam. Kata Indra, pembelian seragam yang hanya satu stel saat ini karena tidak adanya lagi anggaran di koperasi TKBM. “Pasca berhentinya Sainin, kami benar-benar kesulitan anggaran, sehingga hanya satu seragam yang kami berikan untuk tahun ini,” tandasnya. (Wanda)

Bar Mixology Ditutup?

Geral: Kami Belum Terima Surat dari Pemkot Bandar Lampung (Kupass Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung menutup sementara tempat usaha Bar Mixology yang berada di Jalan Antasari, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

“Ya benar, ada penutupan, karena pelanggaran yang dilakukan pihak Mixology, seperti izin hiburan, izin hiburan DJ, dan mengganggu warga sekitar, sementara yang diizinkan hanya izin restoran," kata Sekretaris DPMPPTSP Bandar Lampung, Ito Saibatin, Rabu (30/10)..

Dari adanya sejumlah pelanggaran yang tertuang dalam surat, kata Ito, Pemkot meminta pihak managemen Mixology segera menutup tempat usahanya dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya surat dari Pemkot.

"Dalam surat itu juga meminta manajemen Mixology untuk mentaati poin tersebut, guna menghindari penyegelan dan pembongkaran paksa oleh Pemkot. Dan dalam surat tersebut juga ada poin bahwa monitoring pengawasan dilakukan oleh lurah setempat, untuk melaporkan terhadap pelaksanaan surat tersebut," jelasnya.

Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Kota Bandar Lam-

pung, Badri Tamam, tertanggal 14 Oktober 2019. Ada tujuh poin pelanggaran yang diduga dilakukan pihak Managemen Bar Mixology yang mulai beroperasi sejak Februari 2018 tersebut.

Di antaranya keberadaan Bar Mixology tidak pernah mendapat izin persetujuan dari warga sekitar, melanggar jam operasional, keberadaan Mixology menimbulkan suara bising karena menyetel musik keraskeras dan melanggar jam operasional sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar.

Kemudian pihak Mixology dianggap tidak memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan karena ada pengunjung kerap buang air kecil dan muntah sembarangan di lingkungan sekitar sehingga menimbulkan bau di sekitar dan meresahkan warga.

Selanjutnya di lokasi sekitar sering terjadi perkelahian antar pengunjung hal itu membuat resah masyarakat sekitar.

Sementara itu, perwakilan managemen Mixology, Geral, mengaku belum mengetahui terkait permasalahan tersebut, dan belum menerima surat penutupan dari Pemkot.

“Terkait permasalahan itu, kita tunggu saja, karena kami belum terima surat dari dinas terkait, jadi kami masih menunggu dulu," katanya. (Wanda)

3

CEK TPA BAKUNG - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, saat meninjau progres pembangunan dinding penahan sampah di TPA Bakung, Kecamatan Telukbetung Barat, Bandar Lampung, baru-baru ini.

Foto: Sri/Kupas Tuntas

Bandar Lampung Bakal Punya Pengolahan SRL Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Bila tidak cepat diantisipasi, maka tidak akan ada tempat yang sanggup menampung sampah warga Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SAAT ini, Pemkot Bandar Lampung masih fokus membenahi pengolahan sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, Kecamatan Telukbetung Barat. Hal itu dilakukan guna meningkatkan pengolahan sampah ramah lingkungan (SRL) dengan memakai sistem Instalasi Pengolahan Leachate (IPL).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Iwan, Gunawan,

mengatakan, saat ini pembuatan IPL di TPA Bakung masih tahap perencanaan anggaran pembangunan.

“Kita sudah menyusun dan merancang anggarannya untuk kolam leachate (suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan pada timbunan sampah). Konsultan juga sudah ke lapangan,” kata Iwan, Rabu (30/10).

Dijelaskan Iwan bahwa sampai saat ini di TPA Bakung sedang dibangun dinding penahan sampah. Jika sudah selesai, nantinya dibangun pengolahan sampah ramah lingkungan.

“Ada tujuh kolam leachate yang akan dibangun untuk penyaringan limbah dan itu masuk pada anggaran APBD 2020 mendatang. Makanya ini masih dihitung berapa anggaran yang harus dikeluarkan.

Kalau perkiraan sekitar Rp4 sampai Rp5 miliar,” terangnya.

Iwan menegaskan, dengan adanya IPL di TPA Bakung bisa membuat tempat pengolahan sampah menjadi lebih ramah lingkungan. “Jadi, nantinya dinding penahan sampah itu kan ada pipanya yang akan menyalurkan air ke IPL-nya. Lalu dari IPL diteruskan ke saluran umum,” ujarnya.

Fungsi IPL, jelas Iwan, untuk menyaring air dari sampah yang selanjutnya dibersihkan sehingga nantinya masuk ke saluran drainase warga sudah menjadi bersih.

Sebelumnya, pada Senin (28/10) lalu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, terus memantau pembangunan dinding penahan sampah di TPA Bakung. Herman memastikan pengerjaan tersebut dipercepat supaya akhir tahun 2019 ini selesai.

“Saya minta dipercepat pembangunannya supaya cepat selesai, dipastikan awal Desember sudah selesai," tegas Herman.

Dengan adanya dinding penahan sampah ini, kata Herman, dapat membantu mencegah longsor ketika memasuki musim hujan. “Sebentar lagi kan akan memasuki musim hujan, kalau sudah selesai, kan aman," ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini pembangunan dinding penahan sampah tersebut masih tahap pengecoran. (Sri)

Belasan Ketua RT di Way Dadi Ancam Mundur Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Lingkungan (Kaling) II di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, beserta 14 Ketua RT di kelurahan tersebut, mendatangi Kantor Kecamatan Sukarame, Rabu (30/10).

Kedatangan mereka untuk meminta Camat setempat mengklarifikasi terkait pemberhentian Kaling I di Kelurahan Way Dadi. Bahkan 14 RT dan Kaling II mengancam akan mengundurkan diri.

Diketahui sebelumnya, delapan Ketua RT di Kelurahan Way Dadi telah menyatakan pengunduran diri pasca dipecatnya Kaling I, Triyono Arifin beberapa waktu lalu oleh Camat atas usulan Lurah Way Dadi.

Menurut Kaling II Way Dadi Baru, Bambang Prayitno, Camat Sukarame telah bertindak secara diskriminatif dalam menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No.82 tahun 2012 tentang

pengangkatan/pemberhentian kaling di wilayah Kota Bandar Lampung.

“Ini merupakan aksi solidaritas sesama kaling. Saya yang lebih lama menjabat sebagai kaling, mengapa saya tidak diberhentikan, sedangkan kaling I, Pak Triyono malah diberhentikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya," kata Bambang di Kantor Kecamatan Sukarame, Rabu (30/10).

Bambang pun mempertanyakan, jika pemberhentian itu sesuai dengan Perwali, mengapa hanya di daerah Way Dadi saja diterapkan, sedangkan di tempat lain tidak.

"Saya pribadi sangat terbebani dengan pemberhentian Pak Triyono. Karena dia orangnya sangat sosial memikirkan warganya, dan pemerintahan pun dia pikirkan. Mau kita pemerintah coba datang ngobrol dengan kita, kesalahan dia (Pak Triyono) apa?,” ucapnya.

“Di Kecamatan Sukarame ini saja banyak kaling yang masa jabatannya sudah be-

Foto: Sri/Kupas Tuntas

DATANGI KANTOR CAMAT - KALING II Way Dadi Baru bersama 14 Ketua RT, mendatangi Kantor Kecamatan Sukarame untuk menyerahkan surat pernyataan terkait pemberhentian Kaling I, Triyono, Rabu (30/10).

lasan tahun termasuk saya.

Tapi sampai saat ini tidak diberhentikan,” sambungnya.

Jika memang ingin menegakkan aturan sesuai Perwali, kata Bambang, semua kaling di Kota Bandar Lampung yang sudah lebih dari tiga tahun menjabat harus diberhentikan. “Jadi, kalau pernyataan sikap kami ini nggak diindahkan, saya dan seluruh RT saya, siap me-

ngundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam) Sukarame, Udo Panji, yang menerima langsung pernyataan sikap dari Kaling II dan para RT di Way Dadi, mengatakan, usulan tersebut segera disampaikan kepada Camat. “Usulan ini segera saya sampaikan kepada Camat, karena Camat lagi ada agenda di Pemkot,” kata Udo. (Sri)

Operasi Zebra 2019

Pelajar dan Mahasiswa Dominasi Pelanggaran Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

PERIKSA KENDARAAN - ANGGOTA Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung saat memeriksa setiap kendaraan yang melintas di Jalan Pattimura dalam rangka Operasi Zebra Krakatau 2019, Rabu (3010).

DALAM sepekan Operasi Zebra Krakatau 2019, tercatat sebanyak 2.083 pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Tercatat, pelajar dan mahasiswa paling banyak melanggar lalu lintas.

“Pelaksanaan Operasi Zebra selama tujuh hari (23 Oktober-29 Oktober), kami sudah menindak 2.083 pelanggar lalu lintas,” kata Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP

Reza Khomeini, Rabu (30/10).

Reza menjelakan, jumlah pengendara maupun pengemudi yang mendapat tilang ini melebihi target yang dicanangkan. “Targertnya 2.000, tapi ini sudah melebihi, artinya, kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas masih rendah,” ujarnya.

Dikatakan Reza bahwa pelanggaran masih banyak didominasi oleh pengendara sepeda motor yakni sebanyak 1.589 perkara. “Paling banyak masalah penggunaan helm SNI, ada 635, 89

pelanggaran melawan arus, melanggar menggunakan handphone saat berkendara 21 perkara, berkendara dibawah umur sebanyak 204 perkara, surat-surat sebanyak 322 perkara, dan lain-lain 318 perkara,” bebernya.

Sedangkan pelanggar dari kendaraan roda empat sebanyak 494 perkara, dengan rincian yakni melawan arus 15 perkara, gunakan handphone saat berkendara 10 perkara, berkendara dibawah umur 39 perkara, tidak gunakan saftey belt 140 perkara, dan surat-

surat 158 perkara, dan lain lain 132 perkara.

“Barang yang disita dari pelanggaran itu sebanyak 783, STNK 1293 dan kendaraan tujuh unit. Para pelanggarnya masih banyak didominasi dari para pelajar dan mahasiswa, yakni 950 perkara,” paparnya.

Mantan Kasat Lantas Polres Lampung Selatan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung untuk bisa tertib dalam berlalu lintas dengan melengkapi kelengkapan kendaraan terutama surat menyurat. (Oscar)

4

Kamis, 31 Oktober 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: LindaRosmalaDewi.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Donald Harris Sihotang.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Dewan Kecewa Dispora Pringsewu Tak Peduli Atlet DPRD Pringsewu soroti kinerja Dinas Pemuda dan Olaraga (Dispora) setempat terkait dengan pembinaan atlet.

Pringsewu (Kupas Tuntas) PASALNYA, Dinas tersebut terkesan kurang peduli terhadap atlet atlet berprestasi.

Anggota DPRD Pringsew, Anton Subagio mengatakan, seharusnya Dispora mendukung Tim Samurai Malam Pringsewu yang berhasil menyabet 11 medali emas, 7 perak dan 3 medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Kemenpora beberapa hari lalu "Kami menyesalkan sikap Dispora yang Tidak memfa-

silitasi atau mendukung event tersebut yakni piala Menpora," ungkap Anton.

Seyogianya, kata Anton, Pemkab harus memberi reward kepada para pelajar sebagai calon atlit yang telah mengukir prestasi dan telah membawa nama Pringsewu.

"Tentunya dari sisi anggaran Kadispora kebanyakan hanya menganggarkan event event yang sifatnya hiburan semata, pada hal pemuda Pringsewu sangat berbakat dan ahli dalam bidang olahraga," ujarnya Menurut Anton, hal ini menjadi evaluasi kinerja Dispora. "Selain itu KONI yang merupakan induk dari semua olahraga, harus mencetak generasi milenial yang berprestasi dibidang olahraga," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Samurai Malam Pringsewu (TSMP) tetap se ma-

ngat untuk bertanding meski dengan keterbatasan anggaran.

Pada bulan April 2019 kemarin, Tim Samurai Malam Pringsewu (atlet karate SD dan SMP) mengikuti kejuaraan karate Piala Kapolri di Jakarta. Saat itu 5 medali emas berhasil mereka ba wa pulang. Baru baru ini TSMP kembali mengikuti Kejuaran Nasional Karate Piala Kemenpora 2019 yang berlangsung dari Tanggal 25 - 27 Oktober di Gelanggang Olahraga dan Re kreasi Jakarta Timur.

Pelatih Tim Samurai Malam Pringsewu Tubagus Revadian mengungkapkan, Kejurnas Piala Kemenpora di ikuti 4230 atlet yang berasal dari 26 Provinsi. Dalam kejuaraan tersebut TSMP mengikutsertakan se b anyak 21 atlet.

"Alhamdulillah kami ber-

hasil menyabet 11 medali emas, 7 perak dan 3 medali perunggu," ungkap Tubagus, Selasa (29/10).

Menurut Tubagus, dalam mengikuti Kejurnas Kemenpora, TSMP berangkat dengan menggunakan biaya sendiri. "Sebelum berangkat, kami mencoba menghubungi pak Samsir Kasim (Kadispora) tapi dia mengatakan induk cabor kami ada di KONI, tapi menurut pengurus induk cabor anggaran tidak ada dan akhirnya terpaksa kami patungan masing masing Rp.1 juta," kata dia.

Tubagus berharap dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. "Kami ingin sekali untuk beraudensi karena banyak hal yang ingin kami sampaikan mudah mudahan (bupati/wakil bupati) berkenan audensi dengan kami," harapnya. (Manalu)

1828 Pelajar Terima Seragam Gratis

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Kerabat Pringsewu Terima Dana Hibah Rp20 Juta Pringsewu (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pringsewu kembali memberikan bantuan hibah berupa uang bagi sejumlah organisasi massa dan lembaga pendidikan serta rumah ibadah yang ada di Bumi Jejama Secancanan.

Untuk kali ini, giliran Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Pringsewu yang memperoleh bantuan hibah senilai Rp20 juta yang diserahkan oleh Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi kepada Ketua Kerabat Sagang Nainggolan di ruang kerja Wakil Bupati Pringsewu, Selasa (29/10).

Selain itu, beberapa masjid juga memperoleh bantuan dengan nilai bervariasi, diantaranya Masjid Nurul Iman dan Nurul Huda, Sumber Bandung, Masjid Mif-

tahul Jannah, Mada Raya, dan Masjid Al-Ikhlas, Gunung Raya, kesemuanya dari Kecamatan Pagelaran Utara, serta PAUD Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa.

Wakil Bupati Pringsewu berharap bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekaligus mengingatkan, agar tak lupa juga menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara benar kepada pemerintah daerah sesuai aturan yang ada.

Ketua Kerabat Pringsewu Sagang Nainggolan mengatakan dana hibah tersebut akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

"Atas nama Kerabat saya menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Pringsewu, mudah mudahan hibah ini bermanfaat dan tentunya akan kami pertanggung jawabkan," tukas Sagang. (Manalu)

Warga Pulau Pisang Serbu Sembako Murah Pesisir Barat (Kupas Tuntas) SEBANYAK 200 paket sembako murah, yang berisi 1 kilogram gula dan 1 liter minyak goreng, yang telah disiapkan oleh PKK Kabupaten Pesisir Barat (pesibar) disapu bersih emak-emak Kecamatan Pulau Pisang, Rabu (30/10).

Paket sembako tersebut, dijual dengan harga 15 ribu rupiah. Dengan menukarkan kupon yang dibagikan panitia saat melakukan senam bersama. Yang dipusatkan di lapangan pekon pasar Sebelum menggelar tebus murah sembako, Ketua TP. PKK melakukan senam bersama dengan masyakat kecamatan pulau pisang. Selanjutnya para peserta senam diberikan kupon guna tebus sembako yang telah

disiapkan.

Tidak butuh waktu lama hanya sekitar 20 menit paket tersebut sudah habis terjual.

Pengurus PKK yang bertugas sangat cekatan dalam melayani emak-emak tersebut.

Ketua TP. PKK Pesibar, Hj.Septi Istiqlal, mengatakan semoga dengan adanya tebus sembako murah dari PKK ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan dapat membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan sembako yang ada di kecamatan Pulau Pisang.

Dilanjutkannya, pembagian sembako merupakan bentuk kepedulian PKK terhadap masyarakat.

"Pembagian sembako murah akan bergilir untuk perkecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Barat, sebelumnya kita laksanakan di kecamatan Pesisir Tengah," tandasnya. (Nova)

BAGIKAN SERAGAM - BUPATI Lambar, Parosil Mabsus membagikkan seragam gratis untuk siswa ajaran baru di kecamatan balik bukit, Senin (30/10).

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

Lampung Barat (Kupas Tuntas) SEBANYAK 1.828 siswa dan siswi ajaran baru di kecamatan balik bukit tingkat SD, SMP, MI, dan MTs, menerima seragam gratis dari Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, Senin (30/10).

Kegiatan yang di pusatkan di Gor aji saka, kawasan Sekuting terpadu, Pekon (Desa) wates kecamatan balik bukit ini dihadiri langsung oleh orang tua wali

murid penerima bantuan seragam tersebut.

Sebelum kegiatan di mulai, kedatangan Parosil bersama wakil bupati Mad hasnurin disambut dengan berbagai tampilan seni mulai dari pencak silat hingga tarian tradisional Lampung.

Sedangkan dalam kata smabutannya, Parosil berharap agar program di kelola oleh Disdikbud Lambar ini bisa lebih awal dibagikan ketika masuk ajaran baru sebelum orang tua wali murid membelikan anaknya seragam.

"Jadi pak bupati berharap agar program ini bisa lebih awal di terima. Jadi pas di awal masuk ajaran baru siswa langsung menerima serafam gratis. Kalau begini pasti rata-rata orang tua sudah beli, jadi mohon bantuan dengan pak kajari dan jajaran bagaimana solusinya," kata Parosil.

Selain itu, pria yang akrap disapa Pakcik ini juga meminta kepada seluruh Peratin (Kepala Desa) dan Camat, agar tidak hanya mendukung program yang di gulirkan Pemkab melainkan

juga harus mengawal dan di mensosialisasikan program yang ada.

"Semua pihak harus bekerjasama, jangan ada keluhan hanya karena miskomunikasi antara kita terkait berbagai program yang ada," sampai Parosil.

Untuk diketahui, seragam yang dibagikan terdiri dari tiga stel yakni untuk SD seragam putih merah, pramuka, dan batik berikut asesoris seperti dasi, topi, dan ikat pinggang. Sedangkan SMP terdiri dari putih biru, pramuka dan batik. (Iwan)

DPRD Lampung Minta Pemkab Tambah Sumur Bor Pringsewu (Kupas Tuntas) SEBELAS anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil III menggelar reses untuk menyerap aspirasi dar Masyarakat Bumi Jejama Secancanan, Rabu (30/10).

Reses dihadiri Wakili Bupati Pringsewu Dr. H Fauzi, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Wakil Ketua II DPRD Rizki Raya Saputra, staf ahli bupati, para camat, kepala sekolah SMA/SMK, ketua MKKS serta kepala pekon se Kabupaten Pringsewu.

Sementara rombongan DPRD Provinsi Lampung diantaranya, Wakil Ketua I Elly Wahyuni, Wakil Ketua II Ririn Kuswantari, Kordinator rombongan Johan Sulaiman, Sekretaris Rombongan FX Siman, Siti Rahma dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Setelah reses, Ririn Kuswantari mengatakan ada beberapa usulan dari masyarakat yang telah disampaikan dan akan mereka

perjuangkan di Provinsi.

"Seperti pengadaan sumur bor, irigasi, rumah ibadah, kesejahteraan guru ngaji, sarana jalan untuk pertanian, dan beberapa persoalan lainnya" ungkap Ririn.

Untuk itu Ririn meminta agar usulan tersebut dibuat dalam proposal secara tertulis maupun online sehingga bisa di input.

"Aspirasi tadi akan kami perjuangkan dan Insyaallah sudah ada komitmen bersama antara DPRD dan pak gubernur, kendatipun nanti usulan itu direalisasi secara bertahap karena keterbatasan anggaran," kata dia.

Dikatakan Ririn, selain menyerap aspirasi rombongan juga akan berkunjung ke Bendungan Way Sekampung di Bumi Ratu Pagelaran.

"Harapan kami Bendungan tersebut harus bermanfaat bagi Pringsewu jangan (aliran air) hanya lewat begitu saja. Kami juga mendukung pembangunan SPAM Pagasan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di lima kecamatan," ungkapnya.

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

RESES KE PRINGSEWU - DPRD Provinsi Lampung menerima proposal dari salah satu kepala pekon saat Reses di Pringsewu, Rabu (30/10).

Sementara Ketua DPRD Pringsewu Suherman mengatakan meski selama ini sudah banyak yang dibangun menggunakan DD tapi belum bisa mengkafer semuanya. "Untuk itu silahkan ajukan proposal melalui DPRD di dapil masing masing nanti kami 8 Fraksi (DPRD Pringsewu) akan mengawal ke DPRD Provinsi," pesan Suherman Sebelumya Wabup Fauzi

mengatakan warga Pringsewu yang merupakan konstituen dari anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil III berharap dibalik kekurang dan keterbatasan anggaran, ada solusi dari Provinsi. "Insyaallah tahun 2020 APBD Pringsewu naik menjadi 1,3 triliun dari sebelumnya 1,2 triliun. Akan tetapi anggaran itu belum cukup untuk memenuhi semua harapan Pringsewu," ujar Fauzi. (Manalu)

Kamis, 31 Oktober 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

UMK Tuba Diusulkan Naik Rp148.306 Tulang Bawang (Kupas Tuntas) KABAR baik bagi buruh yang bekerja di perusahaan di wilayah Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah melaksanakan rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020.

Pembahasan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah, pihak pihak terkait seperti dewan pengupahan, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), BPS Tulangbawang dan pakar perguruan tinggi. Hasilnya, didapatkan UMK Tuba tahun 2020 akan mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen atau menjadi Rp2,4 juta.

Kepala Disnakertrans Tuba Nurmansyah melalui Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Andri menerangkan, pembahasan besaran UMK berpatokan pada rumus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Besarannya dihitung dari nominal UMK tahun 2019 dikalikan dengan laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil rapat pleno pembahasan, UMK Tulangbawang tahun 2020

akhirnya ditetapkan sebesar Rp2,4 juta. Jumlah ini naik Rp148.306 atau 8,51 persen dari UMK tahun 2019 senilai Rp2.251.694,12.

“Usulan UMK tahun 2020 ini akan segera disampaikan kepada Bupati Tulangbawang untuk diteruskan kepada Gubernur Lampung guna ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Lampung,” kata Andri, Rabu (30/10).

Andri melanjutkan, nantinya UMK Tuba yang telah ditetapkan Gubernur Lampung akan mulai berlaku per 1 Januari 2020.

Selain itu terkait ketetapan besaran upah, Pemerintah melalui Disnakertrans Tuba akan melakukan monitoring ke perusahaanperusahaan memastikan pelaksanaan ketetapan UMK telah dijalankan.

“Kita akan monitoring terkait pelaksanaan ketetapan upah ke perusahaanperusahaan,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Disnakertrans Tuba, dalam beberapa tahun terakhir, besaran UMK di Tuba selalu mengalami kenaikan. Contohnya pada tahun 2018, UMK Tuba senilai Rp. 2.084.

322. Jumlah ini lebih besar dibandingkan UMK tahun 2017 lalu senilai Rp1.917.324.

Jumlah UMK tahun 2017 ini juga lebih besar dibandingkan UMK tahun 2016 sebesar Rp1.771.200. (Rl)

Genjot PAD, Bapenda Gelar Penyuluhan Pemungutan Pajak Pesawaran (Kupas Tuntas) BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran menggelar penyuluhan pemungutan pajak. Kegiatan itu diikuti 106 orang bendahara sekolah dan Kepala UPT Bapenda.

Penyuluhan ini, selain diharapkan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh bendahara sekolah tentang tata cara pemungutan dan pemotongan Pajak Restoran dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBD dan/atau APBN. “Selain itu juga sebagai sarana evaluasi target capaian Pajak Restoran,” ungkap Kepala Bapenda Pesawaran, Wildan melalui Sekretaris Bapenda Miryan

Fauzi,di Gedung Pertemuan Sanggar Mangliawan Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, Rabu (30/10).

Dia berharap, seluruh bendahara sekolah mendukung optimalisasi penerimaan PAD dengan cara mengimplementasikan Per aturan Daerah Kab u paten Pesawaran Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

“Pada akhirnya, kita berharap masyarakat Kabupaten Pesawaran akan menjadi masyarakat yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya, dimana membayar pajak bukan lagi menjadi hal yang menakutkan, melainkan menjadi kebanggaan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak, serta telah berkontribusi untuk pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran,” tandasnya. (Rl)

DKP Uji Coba Buat Tanaman Sayur Melalui Hidroponik Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DINAS Ketahanan Pangan (DKP) Tulangbawang Barat (Tubaba) membuat Hidroponik untuk uji coba tanaman sayur-sayuran.

K e p a l a D K P Tu b a b a , Aluwan mengatakan, saat ini pihaknya sedang membuat Hidroponik untuk jenis sayur-sayur seperti Bayam, Kangkung, Selada dan sawi.

“Jika uji coba ini berhasil maka akan disebarluaskan di Tiyuh-Tiyuh yang ada di Tulang Bawang Barat,"Rabu (30/10).

Hidroponik ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar, dan untuk tetap meningkatkan hasil pertanian yang tak kalah maksimalnya tanpa menggunakan lahan atau tanah sebagai medianya hidroponik.

“Meskipun tidak lang-

“

Jika uji coba ini berhasil maka akan disebarluaskan di TiyuhTiyuh yang ada di Tulang Bawang Barat

”

sung berhubungan dengan media tanam dihamparan lahan yang luas dan hanya menggukan peralatan cu kup mendukung yang mudah diperoleh dengan suplay air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ta naman,”ujar Aluwan.

Aluwan juga berharap jika bisa berhasil ini nan tinya bisa dimanfaatkan oleh Tiyuh-Tiyuh untuk menggunakan Hidroponik ini supaya masyarakat bisa memakan sayur-sayuran yang sehat. (Irawan/Lucky)

5

Dendi Minta PMI Dibentuk Hingga Tingkat Kecamatan

PELANTIKAN - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat menghadiri Pelantikan pengurus PMI Kabupaten Pesawaran masa Bhakti 2019-2024, di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (30/10).

Foto : Reza/Kupas Tuntas

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona minta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesawaran untuk membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan.

Pesawaran (Kupas Tuntas) "KEBERADAAN organisasi PMI tentunya sangat baik, bisa membantu Pemerintah, terutama saat ada bencana bukan saja terkait pemenuhan kebutuhan darah, makanya saya minta segera dibentuk struktur kepengurusannya hingga tingkat Kecamatan jika memungkinkan hingga ketingkat desa," ungkapnya, saat menghadiri Pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesawaran masa Bhakti 20192024, di Aula Pemkab Pe-

sawaran, Rabu (30/10).

Menurutnya, peran organisasi PMI sangat penting ditengah masyarakat. "Saat ini pengurusan PMI di Kabupaten Pesawaran baru pertama kali ini terbentuk, tentunya kita berharap bisa bersinergi dengan baik dengan seluruh organisasi sosial yang ada serta pelayanan kesehatan, salah satunya ketika ada bencana PMI selalu hadir untuk menyalurkan bantuan," ujarnya.

Ia pun meminta kepada PMI Provinsi Lampung untuk membantu dalam hal pelayanan kesehatan. "Kita juga menyadari sejauh ini pelayanan unit transfusi

darah di Rumah sakit kita belum maksimal, karena keterbatasan SDM, makanya saya juga minta kepada PMI Provinsi Lampung, untuk membantu tenaga apakah itu magang atau sekedar menyalurkan ilmu terkait pelayanan transfusi darah, untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Pesawaran," pintanya.

Selain itu ia juga berharap, kepada jajaran pengurus PMI Kabupaten Pesawaran untuk bisa mendoktrin para remaja agar berminat dan memiliki kecintaan terhadap PMI. "Dulu sering kita dengar di sekolah ada namanya Palang Merah Remaja (PMR), makanya saya minta disetiap sekolah digalakkan lagi program tersebut, sehingga generasi muda kita bisa memahami tugas dan tanggung

jawab PMI," harapnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Lampung Umar Hasan mengaku senang mendapat dukungan dari Pemkab Pesawaran. "Saya apresiasi Pemkab Pesawaran yang akan mendukung penuh kegiatan PMI, sebab penyelenggaraan kegiatan PMI tidak bisa dilakukan sendiri tapi perlu dukungan Pemerintah," tukasnya.

Disisi lain, Ketua PMI Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, akan segera membentuk kepengurusan hingga ketingkat Kecamatan.

"Ya, untuk mempermudah rentang koordinasi kota akan segera bentuk kepengurusan PMI tingkat Kecamatan, dan kami pun siap bersinergi dengan seluruh komponen PMI dalam rangka membantu tugas kemanusiaan," tutupnya. (Reza)

Disdik Minta Sekolah Sinkronkan Data Dengan Dinas Pesawaran (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pesawaran Fauzan Suaidi meminta kepada para Operator dan Kepala Sekolah serta Koordinator Kecamatan (Korcam) pendidikan bisa mensinkronkan data sekolah masing-masing.

"Kita (Disdik) sudah cek kenapa kadang sekolah ada yang tidak tercover dengan bantuan DAK, itu karena laporan dari operator maupun Kepala sekolah ada perbedaan dengan Dinas Pendidikan," ungkapnya, Rabu (30/10).

Ia pun mencontohkan terkait Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlah mu-

rid pada sekolah sering berbeda. "Seperti halnya, data jumlah siswa sekolah, kita selalu mengacu pada jumlah siswa pada saat PPDB online, tapi kadang sekolah ada penambahan murid yang tidak dilaporkan kepada kami, ini makanya kita mau ada sinkronisasi antara Dapodik sekolah dan data yang ada di website Dinas (Disdik Pesawaran)," ucapnya.

Namun begitu, ia pun mengaku bahwa sejauh ini pihaknya terus melakukan sinkronisasi data sekolah.

"Sudah dua tahun terakhir kita mulai terus sinkronkan data ini, baik itu jumlah siswa maupun kondisi sekolah terkini," akunya.

Ia pun menyinggung terkait adanya sekolah yang belum tersentuh maksimal

oleh bantuan Pemerintah.

"Nah, seperti ada bangunan sekolah yang kondisinya sudah mulai rusak, itu juga perlu dilaporkan kepada kami, kalau operator sekolah itu tidak tahu caranya, bisa berkomunikasi kepada operator sekolah yang pernah dapat bantuan seperti DAK," tukasnya.

Maka dari itu, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengupdate pengetahuan para Operator dan kepala Sekolah. "Rencananya kita akan kumpulkan seluruh operator sekolah untuk kembali mensosialisasikan tentang tugas dan tanggung jawab operator dan kepala sekolah, sekaligus Korcamnya nanti akan kita undang juga," katanya.

"Sebab, ini semua perlu koordinasi dan komunikasi

yang baik dari seluruh jajaran tadi tidak bisa Dinas sendiri, baik itu Operator, Kepala Sekolah maupun Korcam harus bisa bersinergi dengan baik," timpalnya.

Ia pun menerangkan bahwa, sejauh ini memang masih ada sekitar 20 persen sekolah di Pesawaran yang belum tersentuh maksimal oleh Pemerintah. "Ada kurang lebih 20 persen sekolah yang belum tersentuh maksimal, artinya bukan belum tersentuh sama sekali, tapi misal sekolah itu butuh bangunan enam lokal tapi masih diberikan dua lokal saja, ya karena kalau mau kita cover dengan APBD tentu sangat terbatas, makanya kita terus upayakan untuk peningkatan bantuan DAKnya," tutupnya. (Reza)

Tiga Pegawai Lapas Metro Terima Penghargaan Metro (Kupas Tuntas) SEBANYAK Tiga orang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Metro mendapatkan penghargaan pegawai te-

ladan atas inovasi dan dedikasi dalam pengabdiannya. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan saat Upacara Peringatan Hari Dharma Karyadika (HDKD) 2019 di lapas setempat, Rabu (30/10).

Kalapas Kelas II A Kota

Foto : Lucky/Kupas Tuntas

SISTEM HIDROPONIK - DKP Tubaba bercocok tanam melalui teknik Hidroponik untuk uji coba tanaman sayur-sayuran, di belakang kantor Pemkab Tubaba, Rabu (30/10).

Metro, Ismono menyampaikan, bahwa pemberian penghargaan tersebut dilakukan secara rutin setiap bulannya guna memotivasi para pegawai.

"Dalam momentum upacara ini kita juga memberikan piagam penghargaan kepada Tiga pegawai kita yang telah mengabdikan diri di lapas dengan penuh dedikasi yang tinggi, sehingga mereka kami anggap pegawai teladan sepanjang bulan Agustus, September dan Oktober 2019," ujarnya.

Dalam upacara bertema Transformasi Meraih Kinerja Pasti tersebut Kalapas selamat kepada Tiga nama pegawai yaitu Tarsim, Faisal Effendi dan Ferdi Gafriyadi sebagai pegawai terbaik di lapas kelas II A Kota Metro.

"Kriterianya adalah kedisiplinan, cara berpakai -

an, kinerjanya bagus dan integritas serta loyalitas yang tinggi. Terutama dalam bekerja. Selamat ke pada para pegawai yang mendapat penghargaan a t a s i n o v a s i y a n g d i la kukan semoga dapat ber manfaat," ucapnya.

Dengan pemberian penghargaan secara rutin tersebut diharapkan dapat memotivasi pegawai lainnya.

"Paling tidak bisa mencontoh pegawai yang mendapat penghargaan tersebut. Harapan saya tentunya semua petugas lapas di metro ini menjadi pegawai yang teladan semua, minimal untuk dirinya sendiri baru ke orang lain," tandasnya.

Diketahui, dalam kegiatan tersebut sebanyak puluhan narapidana, pegawai Lapas, Bapas dan Rubasan mengikuti upacara. (Han)

6

Kamis, 31 Oktober 2019

LAMPUNG UTARA

Pemkab-Kemenkumham Teken Deklarasi Zona Bebas Korupsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung menandatangani deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PENANDATANGAN nota kesepakatan itu dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Darma Karyadhika ke-74 Tahun 2019 di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (30/10).

Dalam sambutannya, Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan, terima kasih kepada seluruh panitia sehingga seluruh rangkaian

kegiatan perayaan Hari Dharma Karyadhika ke-74 tahun 2019 bisa berjalan sukses.

"Semoga kegiatan-kegiatan tersebut membawa kegembiraan, kebersamaan dan kekompakan kita keluarga besar pengayoman, serta menumbuhkan energi baru dan segar untuk bekerja bagi Kementerian Hukum dan HAM," kata Budi Utomo.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah meraih penghargaan

atas inovasi yang dilakukan dalam menjalankan tugas selama ini.

"Semoga hal-hal yang dihasilkan dapat bermanfaat dan selamat Hari Dharma Karyadhika 2019, mari kita dharma baktikan jiwa raga dan karya kita untuk kejayaan Indonesia tercinta," kata Budi.

Acara ini turut dihadiri Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Kepala Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Kepala Rubasan Lampung Utara, Kapolres, Komandan Kodim 0412 Lampung Utara, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri Kotabumi dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. (Sarnubi)

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

TEKEN - Plt Bupati Lampura Budi Utomo menandatangani deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani usai upacara peringatan Hari Darma Karyadhika ke-74 Tahun 2019 di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (30/10).

Program BSPS Terealisasi 70 Persen Satlantas Polres Lampura Tilang 1.450 Kendaraan Lampung Utara

(Kupas Tuntas)

PEMBANGUNAN 300 unit rumah warga di Lampung Utara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah terealisasi 70 persen. Untuk yang 30 persen kini sedang dalam proses pengerjaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara D. Adrians, melalui Kabid Keterpaduan Perumahan dan Bangunan Wahyudipraja Mukti, Rabu (30/10).

"Untuk yang 70 persen su-

dah selesai dan sekarang yang 30 persen sedang dalam proses. Dipastikan sebelum akhir tahun ini sudah selesai semua," kata Wahyudipraja Mukti.

Dijelaskan, bantuan program BSPS lanjutan tahun 2019 di Kabupaten Lampung Utara tersebar di 15 desa dan kelurahan. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk peningkatan kualitas rumahnya.

Sementara untuk program Pamsimas, dia optimis bisa terselesaikan pada tahun ini juga.

Dikatakan, pihakna menghadapi kendala tenggang waktu yang semakin mepet.

"Untuk Pamsimas yang dari

APBN sudah jalan, tapi untuk tahap berikutnya kita tidak yakin bisa diselesaikan. Karena waktu nggak lama lagi. Saya juga sudah koordinasikan dengan Plt kepala dinas terkait Pamsimas ini," terangnya.

Diketahui, pada tahun 2019 ini Kabupaten Lampung Utara mendapat bantuam Pamsimas yang disalurkan kepada 45 desa. Program digulirkan melalui APBN dan APBD Kabupaten Lampung Utara.

"Yang dari APBN 36 desa dan yang dari APBD 9 desa.

Kalau yang dari APBN ini sudah jalan, tapi kalau yang APBD belum sama sekali," ungkapnya. (Sarnubi)

Lampung Utara (Kupas Tuntas) SELAMA Operasi Zebra Karakatau tahun 2019, Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Lampung Utara telah memberikan tindakan tilang kepada 1.450 kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas (Lalin).

Kasat Lantas Polres Lampung Utara AKP M Yani Endang, mewakili Kapolres AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, hingga kini sudah ada 1.450 pengendara yang ditilang kare-

na yang melanggar aturan lalin.

"Hari ini (kemarin) kembali digelar razia gabungan sekaligus pelaksanaan sidang di tempat. Ada sebanyak 100 pengendara mobil dan motor yang sudah kita tindak atau tilang,” jelasnya, Rabu (30/10).

Petugas Satlantas juga menyita 35 SIM, 63 STNK dan kendaraan roda dua unit karena tidak membawa dokumen kendaraan.

Dalam pelaksanaan razia kali ini, Satlantas melibatkan petugas gabungan dari Den POM TNI, Kejaksaan Negeri

Lampung Utara, Pengadilan Negeri Kotabumi, PT Jasa Raharja, dan Samsat. “Pengemudi yang terkena tilang dan langsung melakukan sidang di tempat sebanyak 38, dengan pelanggaran tidak membawa SIM sebanyak 17 orang dan tidak membawa STNK sebanyak 21 orang,” ungkapnya.

"Hasil total sidang di tempat yang diperoleh hari ini sebanyak Rp1.905.000. Pengendara yang terkena denda tilang terkecil sebesar Rp25 ribu dan terbesar Rp125 ribu," ujarnya. Ia melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang secara kasat mata tidak punya atau belum memiliki SIM, tidak membawa STNK, termasuk (melanggar) rambu-rambu . (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Penerimaan Pol PP Harus Transparan dan Terbuka

SALAMI TOKOH ADAT BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari salami tokoh adat saat hadiri seminar dan lokakarya yang digelar Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Lampung Timur di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Selasa (29/10).

Lampung Timur

Foto: Ist

(Kupas Tuntas)

Bupati Zaiful Janji Lestarikan Adat Budaya Adat kebudayaan adalah peninggalan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan. Ini menjadi tugas bagi semua pihak untuk duduk bersama, guna membawa Lampung Timur lebih baik ke depan.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari saat memberi sambutan pada acara seminar dan lokakarya yang digelar Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kabupaten Lampung Timur di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Selasa (29/10).

Hadir dalam acara ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Tarmizi, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Suhadi mewakili ketua DPRD dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rifianhadi.

Seminar dan lokakarya kali ini mengangkat tema “Menggagas Raperda Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Lampung Timur”.

"Atas nama Pemkab Lampung Timur saya mengucapkan selamat datang di Aula Utama Pemkab Lampung Timur. Kehadiran kita ini tentunya untuk melaksanakan seminar dan lokakarya dalam rangka menampung masukan dari para penyimbang adat yang ada di Lampung Timur. Mari kita rumuskan dan diskusikan bersama sehingga keputusan ini akan menjadi keputusan yang bijak," kata Zaiful.

Zaiful berharap, hasil dari seminar dan lokakarya akan menjadi pegangan Pemkab Lamtim dalam rangka menampung aspirasi tokoh adat yang ada di Lampung Timur.

Hadir sebagai narasumber Hamzah asal Fakultas Hukum Unila yang membawakan materi “Kerajinan Masyarakat Adat di Lampung Timur”, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Suhadi yang membawakan materi “Proses Legislasi Peraturan Daerah Peluang dan Tantangan untuk Perda Masyarakat Adat. serta Tommy Indriadi dari PB Aman Jakarta dengan materi “Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat”, serta Rizal Ismail dari PD Aman Lampung Timur dengan materi “Masyarakat Adat Di Lampung Timur”. (Adv)

BUPATI Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari meminta penerimaan personel Polisi Pamong Praja (Pol PP) harus dilakukan secara transparan dan terbuka.

Pesan itu disampaikan Zaiful saat meninjau proses rekrutmen tenaga kontrak Pol PP di Kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, Selasa (29/ 10). Pemkab Lamtim berencana merekrut 155 personel Pol PP pada tahun 2019 ini.

Rekrutmen tenaga kontrak Pol PP tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.431/05-SK/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Penambahan Tenaga Kontrak Satpol PP Lampung Timur tahun 2019.

Zaiful Bokhari mengatakan bahwa tahun ini Pemkab Lampung Timur akan menerima 155 orang tenaga kontrak anggota Pol PP. "Pemerintah Lampung Timur melalui Satpol PP pada

tahun 2019 ini akan melakukan penerimaan sebanyak 155 orang, yang mana penerimaan akan ditutup pada 30 Oktober 2019," terangnya.

Ia minta, penerimaan Pol PP dilakukan dengan sebaikbaiknya. Zaiful mengimbau seluruh panitia untuk dapat bekerja dengan profesional, sehingga penerimaan ini akan membawa dampak baik kepada Lampung Timur.

Diketahui, syarat pendaftaran Pol PP adalah memiliki ijazah SMA sederajat yang telah dilegalisir, memiliki rentang usia 18 sampai 35 tahun serta tinggi badan minimal 163 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang sesuai ketentuan berlaku.

Usai melakukan pendaftaran, para pelamar nantinya akan melewati beberapa tahapan pengujian seperti seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, akademik dan wawancara.

Hingga nantinya hanya tersisa 155 orang saja yang akan diterima sebagai tenaga kontrak Satpol PP Lampung Timur. (Adv)

Foto: Ist

TIMBANG BERAT BADAN - SEORANG pelamar sedang melakukan penimbangan berat badan untuk menjadi calon anggota Pol PP di kantor Satpol PP Lampung Timur, Selasa (29/10).

Kamis, 31 Oktober 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Loekman Kembalikan Berkas ke Partai Perindo Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

KEMBALIKAN BERKAS - LOEKMAN Djoyosoemarto mengembalikan berkas penjaringan calon bupati ke kantor DPD Partai Perindo Lampung Tengah (Lamteng), Rabu (30/10).

Pemkab Lamteng Targetkan Pendapatan Daerah Rp2,69 Triliun Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp2,69 triliiun lebih. Pendapatan itu bersumber dari PAD Rp191,36 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,89 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp600,58 miliar lebih.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto saat menyampaikan nota pengantar KUAPPAS tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Lamteng, Rabu (30/10).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumarsono

didampingi Wakil Ketua III Muslim Anshori dan dihadiri 40 anggota dewan.

Loekman menjelaskan, belanja daerah tahun 2020 diprediksi mencapai Rp2,780 triliun lebih. Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,75 triliun lebih, yang digunakan untuk belanja pegawai Rp1,151 triliun Iebih, belanja hibah Rp121,87 miliar lebih, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/

kota dan pemerintahan desa Rp9,09 miliar Iebih, bantuan keuangan kepada provinsl/ kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp464,34 miliar lebih serta belanja tak terduga Rp2,5 miliar.

Kemudian belanja langsung sebesar Rp1,03 triliun lebih, diperuntukan membiayai pelaksanaan program/kegiatan pada bi dang urusan wajib pe la yanan dasar Rp706,66 mi liar lebih, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp80,85 miliar lebih, urusan pilihan Rp46,45 miliar lebih dan urusan penunjang Rp196,82 miliar lebih.

Dijelaskan, pembangunan tahun anggaran 2020 dititik-

beratkan pada enam prioritas. Yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntable, dan transparan, peningkatan keamanan dan ketertiban, persatuan dan kesatuan, serta gotong-royong dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Inilah pengantar rancangan KUA dan PPAS TA 2020. Ini agar dibahas tim eksekutif dan legislatif untuk disepakati bersama sebagai dasar penyusunan APBD TA 2020,” ungkapnya. (Towo)

LOEKMAN Djoyosoemarto mengembalikan berkas penjaringan calon bupati ke kantor DPD Partai Perindo Lampung Tengah (Lamteng), Rabu (30/10).

Kedatangan Loekman di sambut Sekretaris DPD Partai Perindo Lampung Tengah Budi Sutopo bersama jajaran pengurus.

Sekretaris DPD Partai Perindo Lamteng, Budi Sutopo mengatakan, pendaftaran dan penjaringan calon bupati dan wakil bupati oleh partainya ditutup per 30 Oktober 2019.

"Semua bakal calon kepala daerah yang kemarin mengambil berkas pendaftaran sudah mengembalikan berkasnya," jelas dia.

Dikatakan, Partai Perindo terbuka untuk seluruh bakal

calon yang akan mendaftar.

"Syaratnya mudah. Asal sesuai dengan visi partai, yakni mewujudkan Lampung Tengah yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya," ungkapnya.

Sementara itu, Loekman Djoyosoemarto mengatakan, Partai Perindo bukan partai asing bagi dirinya.

Menurutnya, meski hanya punya 1 kursi di DPRD Lamteng, Perindo akan tetap diajaknya dalam membangun Lamteng.

"Itulah kenapa saya mendaftar di semua partai politik. Tujuannya, nanti ketika saya memimpin Lampung Tengah di periode kedua, akan banyak yang memberi masukan ke saya.

Karena semakin banyak input yang diterima Pemerintah Daerah, maka makin cepat pula kabupaten ini maju," ujar Loekman. (Towo)

KAMTIBMAS

Polres Gelar Pelatihan Teknis Reskrim LAMPUNG TENGAH - POLRES Lampung Tengah menggelar pelatihan teknis reskris di Ball Room Auditorium Half Siger Bandar Jaya Business Convention (BBC), Rabu (30/10).

Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Lamteng, AKP Yuda Wiranegara mengatakan, kegiatan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian, khususnya penyidikan suatu perkara tindak pidana ataupun tugas pokok Polri yang diemban sehari-hari .

Kegiatan pelatihan diikuti 150 orang dari anggota penyidik atau penyidik pembantu Reserse Kriminal Umum dan Reskrim Narkoba Polres Lampung Tengah serta anggota Reskrim di jajaran Polsek.

Sementara Kapolres Lampung Tengah AKBP I Made Rasma berharap semua peserta pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian yang dilaksanakan sehari-hari dengan lebih profesional usai pelatihan.

Dalama pelatihan ini mengundang narasumber Renaldy Ammrullah, dari Universitas Lampung, pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. (Rls)

LAMPUNG SELATAN

Kapolda Ekspos Tangkapan Narkoba Selama 2 Bulan Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KAPOLDA Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto merilis hasil tangkapan narkoba jajaran Kepolisian Resor Lampung Selatan di lokasi Pelabuhan Bakauheni selama dua bulan di Mapolres setempat, Rabu (30/10).

Beberapa narkoba yang berhasil disita petugas di lokasi Seaport Interdiction yakni ganja sebanyak 117 Kg, sabu 18,8 Kg, pil ekstasi sebanyak 61.200 butir, pil erimin sebanyak 2.500 butir dan opium seberat 1,3 Kg. "Selain menyita barang bukti narkoba, petugas juga berhasil mengamankan 17 tersangka dalam 8 laporan kasus" kata Kapolda.

Ia mengakui, keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera membuat para pelaku se-

makin menyesuaikan modusnya untuk mengelabuhi petugas. Salah satu cara yang dilakukan dengan modus pengiriman jasa paket.

"Makanya, saya tekankan kepada seluruh jajaran untuk dapat lebih teliti dan memahami berbagai modus yang diterapkan oleh para pelaku," ujarnya.

Ia menegaskan, bila dilihat dari fisik barang bukti narkoba, barang haram tersebut diduga berasal dari luar negeri. "Kalau melihat dari bungkusnya, barang ini diduga kuat dari Taiwan dan China," kata Kapolda.

Atas prestasi itu, Purwadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran terkait termasuk masyarakat dan seluruh elemen yang telah mendukung Polri dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. (Dirsah/Edu)

PEMERINTAHAN

Empat Kades Dilantik November LAMPUNG SELATAN - SEBANYAK empat kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak gelombang III Tahun 2019 Kabupaten Lampung Selatan akan dilantik pada November mendatang.

Keempat kades adalah kepala desa Kotadalam dan Campangtiga Kecamatan Sidomulyo serta kepala desa Karyatunggal dan Tanjungan, Kecamatan Katibung.

Kepala Bagian Otonomi Daerah (Otda) Setdakab Lampung Selatan, Setiawansyah mengatakan pelantikan empat kepala desa diperkirakan diatas tanggal 23 November. Pasalnya, akhir masa jabatan (AMJ) para kepala desa tersebut di tanggal itu. "Yang pasti bulan November itu tetap dilakukan pelantikan," jelasnya, Rabu (30/10).

Ditanya teknis pelantikan, Setiawansyah mengaku belum dapat memastikan hal tersebut. Pasalnya, hal itu disesuaikan dengan permintaan pihak desa.

"Belum tahu kalau soal itu. Kalau ada desa yang meminta untuk masing-masing ya bisa saja digelar begitu. Tapi harapan kita disatukan. Nanti, kita tentukan tempat yang terdekat dari lokasi desa," jelas mantan Camat Rajabasa ini.

Ditanya adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak desa untuk proses acara pelantikan, Setiawan menjelaskan bila itu adalah inisiatif dari pihak panitia desa dan kecamatan agar acara menjadi lebih meriah. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

EKSPOS TANGKAPAN NARKOBA - KAPOLDA Lampung Irjen Pol PurwadiArianto merilis hasil tangkapan narkoba jajaran Kepolisian Resor Lampung Selatan di lokasi Pelabuhan Bakauheni selama dua bulan di Mapolres setempat, Rabu (30/10).

Tanjakan Tarahan Ditambah Rambu-Penerangan Jalan Tim Forum Lalulintas Kabupaten Lampung Selatan bersama stakeholder terkait memeriksa lokasi tanjakan Tarahan KM 20-21, Kecamatan Katibung, pasca terjadi kecelakaan maut yang menewaskan empat orang pada Minggu (27/10) lalu.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) USAI pengecekan lokasi, dilanjutkan digelar rapat bersama Dinas Perhubungan Lampung dan Lampung Selatan, Dinas PU-PR, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Bengkulu-Lampung, Balai

Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung, Sat Lantas Polres Lamsel dan PT Jasa Raharja Kalianda.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Mulyadi Saleh menjelaskan, terdapat tiga program yang akan dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di lokasi tanjakan Tarahan.

“Untuk program jangka

pendek, akan dilakukan penambahan rambu peringatan, fasilitas penerangan jalan, dan melakukan operasi over dimensi dan over loading (ODOL),” kata Mulyadi, Rabu (30/10).

Yang tak kalah penting, lanjut dia, memberikan edukasi kepada para pengusaha dan pengemudi tentang keselamatan berlalulintas.

Sementara untuk program jangka menengah, kata Mulyadi, dilakukan pengaturan jalan, penyesuaian penempatan jalur penyelamat serta pemasangan median jalan dengan menggunakan beton.

"Nah, untuk jangka panjangnya dilakukan penyesuaian geometrik jalan dalam upaya memperkecil tingkat kecelakaan lalulintas," tandasnya.

Sementara Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP M Kasyfi Mahardika menambahkan, ke depan harus ada sinergitas antara stakeholder dalam upaya menekan angka kecelakaan di lokasi tersebut.

"Intinya begini, semua program itu harus seirama satu dan lainnya, supaya visinya dapat tercapai," ujarnya. (Dirsah/Edu)

8

Kamis, 31 Oktober 2019

WAY KANAN

Komplotan Pencuri Mobil Ditangkap Saat Razia Way Kanan (Kupas Tuntas)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

NGOPI BARENG PETANI - BUPATI Way Kanan, Raden Adipati Surya menggelar acara ngopi pagi bersama ratusan petani di kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan, Rabu (30/10).

Serap Aspirasi, Adipati Ngopi Bareng Petani Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menggelar acara ngopi pagi bersama ratusan petani di kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan, Rabu (30/10).

Way Kanan (Kupas Tuntas) DIDAMPINGI Kepala dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan Peternakan Maulana, Kepala dinas Pekerjaan Umum Ali Rahman, Kepala Dinas Perkebunan, Arifin, Kepala dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Kampung, Ixuan Akhmadi, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, M. Darwis, Adipati menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan para petani untuk dicarikan solusinya.

Adipati juga memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan diera kepemimpinannya ber-

sama Wakil Bupati Edward Antony.

“Kunjungan hingga ke Kampung-kampung merupakan bentuk kecintaan saya dengan masyarakat. Banyak hal yang bisa kudapat dari kunjungan ini, bisa melihat secara langsung keadaan masyarakat Way Kanan. Melalui silaturahmi dan ngopi bareng seperti ini, dapat melihat per ma salahan-permasalahan masyarakat dan melakukan langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan ter-

sebut,”ungkap Adipati.

Dalam kunjungan tersebut, petani berharap Pemkab segera merespon cepat apa yang menjadi kendala para petani di kecamatan Buay Bahuga. Pada kunjungan itu, Bupati memberikan bantuan dana serta menyerahkan sejumlah alat pertanian.

Untuk diketahui ngopi pagi bersama para petani juga telah dilakukan Bupati Raden Adipati Surya di Kecamatan Baradatu, Rebang Tangkas dan Kampung Karang Agung Kecamatan Pakuan Ratu. (Sandi)

SATLANTAS Polres Way Kanan menangkap empat pelaku pencurian mobil saat menggelar razia Operasi Patuh di jalan lintas sumatera Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Rabu (30/9).

Keempat pelaku yakni yakni Eko Purwanto warga Hargolomulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur, Egi Pieniemli (47) warga Kampung Sukamulya, Kecamatan Serampat Sukegeneng, Kabupaten Cianjur, Dedi Hermawan (46) Desa Giri kelopo Mulyo Kabupaten Lampung timur, dan Arif Febrianto (31) warga Gunung Katun, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro, melalui Kasat Lantas AKP Jafril mengatakan sebe lumnya pihaknya menda patkan laporan kendaraan milik rekannya dilarikan orang di Panjang.

"Saya meminta nomor ponsel pemilik kendaraan Sulton warga Batanghari, setelah dapat nomor pon-

selnya saya minta pantau GPS yang ada di kendaraan B 1035 BZI," jelasnya.

Ia menambahkan, pada Selasa 29 Oktober 2019 pukul 11.00 wib mobil terpantau di Sungkai Utara terus bergerak ke arah Bunga Mayang. Disana pelaku tidak tertangkap, lalu pukul 16.00 wib kendaraan terpantau GPS di Tulangbawang Barat bergerak ke arah Menggala.

"Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 kendaraan terpantau di desa Banjar Ratu Way Pengubuan Lampung Tengah.

Pagi tadi sekitar 07.30 wib, pemilik kendaraan memberitahukan bahwa mobil terpantau di Baradatu," tambanya.

Setelah mendapatkan informasi, lanjutnya, ia langsung perintahkan anggota satlantas dipimpin Kanit Regiden Ipda Made Erdi untuk melaksanakan penjaringan di simpang empat Way Kanan.

"Dengan dibantu Sabhara dan Kapolsek Blambangan Umpu berhasil mengamankan empat orang tersangka berikut kendaraan Xenia warna hitam B 1035 BZI saat melintas di Way Kanan mengarah ke Martapura," kata dia. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

TANGKAP PENCURI MOBIL - SATLANTAS Polres Way Kanan menangkap t pelaku pencurian mobil saat menggelar razia Operasi Patuh di jalan lintas sumatera Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Rabu (30/9).

TANGGAMUS

Dewi Soroti Persoalan Sampah Plastik Bupati Tanggamus, Dewi Handajani meminta permasalahan sampah jangan dipandang sebelah mata, karena jika tidak memiliki cara penanganan yang tepat, maka permasalahan plastik berdampak kepada generasi mendatang.

Tanggamus (Kupas Tuntas) HAL tersebut diungkapkannya saat Kodim 0424 Tanggamus menggelar sosialisasi pengolahan sampah yang dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, di aula gedung Islamic Center Kotaagung, Rabu (30/10).

Dalam kegiatan yang dihadiri Bupati Tanggamus Dewi Handajani, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Kapolres AKBP OCT Hesmu Baroto, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Tanggamus dan Kodim 0424/Tanggamus serta 100

peserta ini, Dandim 0424/ Tanggamus Letkol Arh. Anang Hasto Utomo dan tim DHESTA (Dipa Semesta Teja Bumi) Tangerang, memperagakan cara pengolahan sampah menggunakan alat pengolahan sampah hasil karya tim DHESTA. Dengan alat sederhana ciptaan Ibnu Asngadi dan Ari Sutekno ini dapat mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar seperti premium, solar, dan minyak tanah. Sementara untuk sampah organik dapat diubah menjadi Ethanol (C2H5OH).

"Kegiatan ini sangat luar biasa. Mendengarkan apa yang disampaikan Dandim 0424/Tanggamus tadi, artinya ada upaya-upaya yang bisa

dilakukan dalam penanganan dan pengolahan sampah sehingga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat secara berkelanjutan," ujar Dewi.

Dewi juga menyoroti persoalan sampah plastik yang dikatakannya tidak dengan mudah dapat terurai, perlu waktu yang sangat lama bahkan puluhan tahun juga ada yang tidak dapat terurai atau mungkin ada juga yang tidak terurai dengan sempurna. Hal ini, sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari bahan plastik.

Sementara itu, Dandim 0424/Tanggamus, Letkol Arh. Anang Hasto Utomo mengatakan, dengan pengolahan sampah menggunakan alat sederhana ini, dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar padat dan cair serta dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Anang, ide pe-

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

PENGOLAHAN SAMPAH - BUPATI Tanggamus, Dewi Handajani menyimak penjelasan Dandim 0424/Tanggamus Letkol Arh. Anang Hasto Utomo seputar pengolahan sampah menggunakan alat penyulingan sederhana, Rabu (30/10).

ngolahan sampah menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat ini dilatarbelakangi dimana

sampah khususnya sampah plastik merupakan masalah dunia. Dan Indonesia adalah

penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia setelah Tiongkok (Cina). (Sayuti)

Lapas-Rutan Kotaagung Gelar Upacara HDK GOW Tanggamus Bagikan Sembako Gratis Tanggamus (Kupas Tuntas) LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kotaagung bersama dengan jajaran Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB kotaagung, menggelar upacara bersama dalam rangka memperingati Hari Dharma Karyadhika (HDK) ke 74 tahun 2019, Rabu (30/10).

Upacara bersama yang dipusatkan di halaman Lapas Kelas IIB Kotaagung ini dipimpin Kalapas Kotaagung Sohibur Rachman, dan diikuti Kepala Rutan Kotaagung Heri, pejabat struktural dan pegawai

Lapas dan Rutan serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Peringatan HDK ke 74 tahun 2019 mengambil tema, “Transformasi Meraih Kinerja PASTI”.

Sehubungan dengan tema tersebut, Sohibur Rachman mengatakan, tema ini memiliki makna besar, agar sebagai pegawai di Kementerian Hukum dan HAM harus terus meningkatkan kinerja guna transformasi dari budaya kerja birokrasi yang konvensional menuju birokrasi digital.

“Artinya ditahun 2019 ini Kementerian Hukum dan HAM benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam

rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kerja, dengan telah bertransformasi dari budaya kerja birokrasi yang konvensional menuju birokrasi digital," kata Sohibur saat menjabarkan sambutan Menteri Kemenkum HAM RI. Untuk itu, kata Sohibur diharapkan SDM Kemenkum HAM mampu mengelola dan menggunakan fasilitas kemajuan teknologi informasi dalam bekerja, tidak boleh lagi gagap teknologi, dan semua harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik. "Kompetensi SDM sangat mempengaruhi keberhasilan transformasi birokrasi digital," tegasnya. (Sayuti)

Tanggamus (Kupas Tuntas) DALAM rangka melaksanakan program kerja yang menyentuh langsung masyarakat. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tanggamus yang diketuai, Ny Nur'aini Lubis, kembali lagi membagikan sembako kepada kemasyarakat kurang mampu di Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Selasa (29/10).

Kegiatan Bakti Sosial (Baksos) berupa pemberian sembako, beras, minyak, Gula dilakukan dengan sasaran 200 Lansia yang tersebar di

seluruh Pekon yang ada di Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus Kegiatan Baktisosial GOW juga dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan Pencanangan Pelayanan IVA Sadanis dan Pelayanan Ultrasonografi (USG) yang berada di Puskes rawat inap Ngarip, Ulubelu, oleh Bupati Tanggamus.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Hj. Dewi Handajani, dan Ketua GOW Tanggamus.

Ketua GOW Tanggamus Nur'aini Lubis, menyampaikan kegiatan ini, dilaksanakan merupakan bagian dari pro-

gram kerja, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanggamus.

“Selama kepengurusan kami bertekad akan terus melayani serta melakukan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat salah satunya pemberian 200 paket sembako kepada lansia" ujar Nuraini Ketua GOW mengakui bantuan itu hanya bisa membantu sepenuhnya, tetapi paling tidak bisa meringankan beban mereka.

Tidak sekedar memberikan bantuan, Nuraini juga meluangkan waktu untuk berbincang dengan keluarga penerima bantuan. (Sayuti)

Kamis, 31 Oktober 2019

SAMBUNGAN

KPK ...

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

KIOS TERBAKAR-SEBANYAK 6 kios di pasar tradisional Simpang Propau di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara ludes terbakar, Rabu (30/10) sore.

6 Kios Pasar Simpang Propau Terbakar Lampung Utara (Kupas Tuntas) SEBANYAK 6 kios di pasar tradisional Simpang Propau di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara ludes terbakar, Rabu (30/10) sore.

Kapolsek Abung Selatan, AKP Sukimanto menjelaskan, api berasal dari salah satu kios sekitar pukul 17.30 WIB. Akibat kencangnya tiupan angin, dengan cepat api menjalar ke kios lain.

"Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api berasal dari kios milik Subarno. Di-

duga api berasal dari percikan pembakaran sampah yang ada di belakang kios milik Subarno. Api cepat membesar karena kios terbuat dari papan dan di dalamnya berisi banyak plastik (Barang Sembako),” kata AKP Sukimanto.

Warga setempat pun melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Tidak berselang lama, dua unit kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) tiba di lokasi. Tidak berselang lama, api berhasil dipadamkan.

“Akibat kebakaran itu, ada 6 unit kios yang telah rata dengan tanah. Keenam unit

Polpulasi ...

7 ekor Badak Sumatra yang kini menghuni penangkaran dalam kandang kedua tersebut.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, populasi satwa bercula kini sudah hampir punah, dan Provinsi Lampung menjadi benteng terakhir untuk melestarikan Badak Sumatra.

Dengan terbangunnya kandang Badak baru tersebut, diharapkan ke depan populasi badak bisa berkembang lebih pesat.

"Badak Sumatra akan menjadi icon Provinsi Lampung.

Dan untuk melestarikan Badak tidak cukup dengan Kementrian Kehutanan melalui Balai TNWK saja, namun harus melibatkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten setempat dan menggandeng pihak keamanan TNI/Polri untuk melakukan penjagaan hutan,” ujar Arinal.

Masih kata Arinal, Badak Sumatra merupakan satwa langka yang tidak dimiliki provinsi lain, sehingga dengan adanya penangkaran badak diharapkan bisa men-

Dari Hal 1

jadi sebuah destinasti wisata yang bisa mendunia.

“Pemerintah Provinsi Lampung siap melakukan MoU dengan Kementerian Kehutanan untuk turut membangun eko wisata di Taman Nasional Way Kambas. Kabupaten Lampung Timur selaku tuan rumah juga harus siap mendukung MoU dengan Kementerian kehutanan," ujarnya.

Dikatakan, kerjasama antara Pemprov Lampung dan Balai TNWK melalui Kementrian Kehutanan ditargetkan mulai berjalan Desember 2019. “Kapolda, Danrem, Danlanal juga siap melakukan MoU. MoU kan tidak harus bicara soal materi, seperti pihak keamanan negara turut melakukan pengamanan hutan juga bentuk kerjasama," imbuhnya.

Sementara Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasi menyatakan siap dan menyambut terbuka rencana MoU yang ditawarkan Gubernur Lampung.

Menurutnya, dengan ada-

Ike ...

Yusuf Kohar mengatakan akan membersihkan fee proyek jika dipercaya masyarakat memimpin ibu kota Provinsi Lampung.

Kandidat lainnya, Rycko Menoza menegaskan pemimpin jangan bekerja sendiri, harus bersinegri dengan pimpinan atas dan pimpinan di bawah.

Balon Walikota lainnya, Firmansyah berjanji lebih

nya sinergi antara Pemprov dan Pemkab diharapkan bisa menimbulkan hasil positif dalam pelestarian hutan dan satwa langka didalamnya.

“Di dalam hutan TNWK ini tidak hanya ada Badak Sumatra, melainkan jug ada Harimau, Gajah dan beberapa satwa dilindungi lainnya.

Sehingga yang perlu dijaga kelestariannya bukan hanya badak saja. Yang terpenting harus ditingkatkan penjagaan hutan, agar lebih asri dan satwa akan nyaman,” terang Indra.

Kepala Balai TNWK, Subakir menambahkan, saat ini populasi Badak Sumatra di hutan TNWK di luar penangkaran hanya tersisa sekitar 30 ekor. Sementara yang dirawat di dalam penangkaran sebanyak 7 ekor.

"Harapan kami sebagian Badak yang kini di luar penangkaran juga bisa dimasukan kedalam kandang, agar lebih mudah dalam pemeliharaannya dengan tujuan untuk pelestarian," kata Subakir. (Agus) Dari Hal 1

mengusung dalam bidang keagamaan. Rektor Universitas Darmajaya itu mengatakan, seorang pemimpin harus datang dan lihat kondisi di lapangan.

"Membangun Bandar Lampung dengan nilai agama, dan harus dikerjaakana secara berjamaah, karena tidak mungkin kepala daerah berjalan sendiri. Tidak akan selesai masalah ini apabila berjalan

Seratusan ... ada (uang) tip dari pengecor ke SPBU. Bisa langsung memberi uang, bisa juga dipotong dari nilai pembelian bensin. Contohnya, beli Rp100.000, bensin yang dilayani untuk pengecor Rp98.000, sisanya itulah untuk uang tip," ungkapnya.

Dalam demo tersebut, para tukang ojek itu menuntut agar pihak pengelola SPBU dapat memberikan ruang kepada mereka agar bisa membeli BBM jenis premium.

"Terserah metodenya seperti apa, apa dibuat jalur khusus untuk umum, biar kami juga dapat bensin itu.

Yang panting jangan terlalu

kios tersebut milik Subarno, milik Aris yang menjual makanan kering, milik Yus yang berjualan klontongan, milik Herman yang menjual sosis, milik Edi penjual parut kelapa, dan kios plastik milik Ibu Baron,” terangnya.

Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Beruntung, dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa.

“Kami mengimbau agar warga berhati-hati dalam membakar sampah saat musim kemarau seperti saat ini.

Karena jika lengah sedikit api bisa cepat membesar,” sarannya. (Sarnubi)

sendirian," ujarnya.

Kandidat walikota lainnya, Avi Cenna Isnaini mengaku ikut kontestasi pemilihan walikota Bandar Lampung karena panggilan dan doa orang tua.

Ia menuturkan, menjadi seorang pemimpin harus mampu melahirkam peluang kerja usaha, dan mau mendengarkan, serta berani mengeksekusi apa yang diminta oleh masyarakat. (Sule) Dari Hal 1

mendahulukan yang mengecor," tandasnya.

Seratusan tukang ojek bersedia bubar, setelah Doni selaku Manager SPBU 24.355.136 Wayurang bersedia memenuhi tuntukan para jasa tukang ojek dengan cara membuka dua jalur.

"Sebenarnya sudah kita berlakukan, ya ke depan kita akan membenahi itu," ujar Doni. Ia membantah jika pihaknya lebih memprioritaskan pengecoran bensin.

Ia mengaku, pihaknya memang membatasi jumlah pembelian BBM jenis premium bagi setiap kendaraan.

"Ya, sesuai kapasitas jumlah tangki standarnya saja. Kalau mobil berapa kapasitasnya, kalau motor berapa, tidak bisa lebih dari pada situ," terangnya.

Ditanya adanya kendaraan yang dapat membeli Premium berulang kali, Doni tidak menampiknya. Ia berdalih, hal demikian juga terjadi disetiap daerah, bahkan Kota (Bandar Lampung) pun masih terjadi hal demikian.

"Kita tidak dapat masuk ranah itu, itukan bisa dikatakan urusan pihak yang berwajib untuk menertibkan itu," tandasnya. (Dirsah)

dimaksud Dian tersebut adalah PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera. Dian menyarankan agar menanyakan hal tersebut ke Dinas ESDM Provinsi Lampung untuk data yang lebih detail.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Prihartono G Zain menyatakan, selalu membuka tangan jika diminta bantuan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menertibkan tambang pasir ilegal di wilayahnya.

Namun, pihaknya tak memiliki data secara rinci penambang pasir ilegal di Lampung Timur.

"Yang sudah-sudah, kalau bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kasih data (tambang pasir ilegal) ke kita. Kita turun melakukan teguran dan pembinaan ke lokasi tersebut. Kalau kita harus turun mendata di seluruh wilayah Lampung Timur, kita tidak punya anggaran," ujar Prihartono, kemarin.

Dikatakan, selama ini Dinas ESDM selalu mengawasi hanya terhadap perusahaan tambang pasir yang telah mengantongi izin resmi seperti PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara, agar tidak melakukan penyimpangan.

Ia mengungkapkan, PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara melakukan eksplorasi pasir laut di dua lokasi di lepas pantai Lampung Timur atau 4 mil dari darat.

"Mereka membuat izin semua sesuai dengan aturan.

Sebelum Perda RZWP3K itu keluar, yang menjadi patokan itu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mana yang boleh dan yang tidak boleh.

Bahwa di dalam Permen Kelautan itu boleh diatas 2 mil dan kedalaman 10 meter. Itu

Dari Hal 1

lah yang menjadi dasar karena tidak ada aturan lain sebelum terbitnya Perda RZWP3K. Sementara di perda RZWP3K tidak memasukkan aturan itu," jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam salah satu pasalnya mengamanatkan, untuk mensetop izin usaha pertambangan jika belum pernah beroperasi.

"Kalau perusahaan PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara kan masih diperbolehkan sampai masa berlaku izinnya berakhir. Karena sebelum keluarnya Perda RZWP3K, perusahaan itu sudah pernah beroperasi," paparnya.

Saat ditanya apakah Dinas ESDM sudah menegur PT 555 sesuai statemen KPK, Prihartono mengatakan bagaimana menegur jika perusahaan itu tidak cacat administrasi. Karena, kata dia, selama ini yang diberi teguran dan pembinaan hanya bagi penambang pasir yang ilegal.

"Kita hanya beri teguran pada yang ilegal. Tapi kalau PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara kan sudah memiliki izin dan itu tidak cacat administrasi, karena saat itu kita mengacu pada peraturan pusat sebelum ada Perda RZWP3K," jelasnya.

Dimintai tanggapannya, Pakar Hukum Pidana Eddy Rifai mengatakan, persoalan penambangan pasir ilegal di Lampung Timur tidak cukup jika hanya diberi surat teguran.

Ia menilai, persoalan itu sudah masuk ke dalam ranah pidana.

Dan polisi lah yang berwenang untuk menindak dan melalukan penegakan hukum.

DPRD ...

Hary Alfasya membenarkan jika pembangunan Universitas NU belum mengurus IMB. “Karenanya, Komisi 1 DPRD Lampung Timur meminta kepada Pemerintah Lampung Timur bersikap tegas terhadap segala pelanggaran, dengan cara menghentikan sementara pembangunan sebelum ada izin dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kalau pemerintah sudah tahu adanya pembangunan tak berizin, jangan sampai dibiarkan.

“Masa yang seperti itu kita biarkan, tentu berdampak buruk ke depannya kalau ini dibiarkan. Bukan tidak mungkin nanti ada lagi pihak lain atau investor ikutan juga,” tegas Purwanto.

Pernyataan sama disampaikan anggota Komisi I lainnya Agus. Ia mengatakan, sesuai hering dengan DPMPTSP pembanguna n Universitas NU sampai saat ini belum nemiliki IMB. “Dinas terkait pun mengaku tidak bisa mengeluarkan izin karena masih banyak persyaratan yeng belum bisa dipenuhi Universitas NU,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Lam-

"Jadi begini, di dalam kaitan pertambangan pasir liar itu kan sudah diatur dalam Undang-undang (UU). Dan di sana dikatakan, apabila dia melakukan penambangan tanpa izin, itu dipidana," tegas Eddy.

"Yang penting gini, sekarang ada menambang. Ya ditindak aja. Orang yang melakukan penambangan ditangkap. Diproses. Seperti orang kayak ada pencuri ada begal, kan di UU sudah jelas loh. Jadi artinya bahwa, penambangan pasir tanpa izin itu, pidana. Itu bukan pelanggaran administrasi, bukan. Sudah menjadi tugas polisi bekerja sesuai UU," terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kupas Tuntas, PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara memiliki alamat di Gerai Niaga Mediterania Blok E.8 A Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Direktur utamanya adalah Zaifirillah.

Perusahaan ini mengantongi dua izin sekaligus yakni 540/12980/KEP/II.07/2015 dan 540/8432/KEP/V.16/2017 untuk mengeksplorasi tambang pasir laut di wilayah Desa Margasari, Sukorahayo, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur seluas masing-masing 1.000 hektar. Izin itu baru akan berakhir pada 30 September 2020 mendatang.

Diduga eksplorasi penambangan yang dilakukan perusahaan ini bermasalah, karena berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksisting terbit sebelum Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Hingga berita dilansir Dirut PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara Zaifirillah belum bisa dihubungi. (Ricardo/Erik)

Dari Hal 1

pung Timur ternyata belum memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pantauan di lokasi, sejumlah bangunan UNU sudah mulai berdiri. Sejumlah pekerja pun masih melakukan aktifitas pembangunan.

Panitia pembangunan UNU, Sudigdo mengatakan, bahwa hingga saat ini pembangunan UNU di Desa Taman Fajar tersebut memang belum memiliki IMB. Hal itu terjadi, lanjut dia, lantaran terkendala persoalan administrasi dan surat tanah yang belum selesai. "Karena kita beli tanahnya masih hutang, jadi surat-suratnya belum lengkap. Tapi semuanya itu masih dalam tahap proses," kata Sudigdo, baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Timur, Heri Alfasya mengatakan sesungguhnya proses pembangunan UNU tidak dapat dilanjutkan apabila belum mengantongi izin (IMB).

“Sebenarnya pembangunan memang tidak bisa dilanjutkan, jika belum ada izin (IMB). Ini yang masih terus kita peringatkan kepada pihak yang melakukan pembangunan,” kata Heri.

Pegawai DPMPTSP Lamtim juga telah meninjau di

Sehat ...

Lalu, iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160 ribu dari saat ini sebesar Rp 80 ribu.

Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 34) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Selain itu, Pasal 30 mengatur perubahan perhitungan iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas ASN, Prajurit, Polri. Besaran iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan terdiri dari 4 persen yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta, se-

9

lokasi pembangunan UNU. Peninjauan dipimpin Suhaimi selaku Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, didampingi Kasi Pengawasan Azhari.

Suhaimi mengatakan, peninjauan dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat yang menyampaikan jika di Desa Taman Fajar ada pembangunan universitas tetapi belum memiliki izin bangunan.

Namun, dalam kunjungan tersebut tim DPMPTSP tidak bertemu dengan penanggung jawab proyek lantaran sedang bertugas ke luar kota.

"Karena penanggung jawab proyek sedang tidak ada, kita hanya pesankan pada para pekerja agar Pak Untung selaku penanggung jawab bangunan proyek segera hadir ke kantor untuk menyampaikan klarifikasi perihal berkas izin bangunan itu," kata Suhaimi.

Sementara Azhari selaku Kasi Pengawasan DPMPTSP mengaku menyesalkan dengan sikap panitia pembangunan UNU yang belum melengkapi dokumen IMB namun sudah melakukan pembangunan.

“Tentu saja kami kecewa dengan adanya proyek pembangunan universitas itu, karena belum berizin. Bahkan pada lokasi bangunan juga tidak terpasang papan plang nama,” kata Azhari. (Sigit) Dari Hal 1

belumnya pemberi kerja membayar 3 persen dan peserta 2 persen.

Pasal 32 mengatur batas tertinggi dari gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran peserta PPU meningkat menjadi Rp 12 juta. Saat ini batas atas tersebut masih sebesar Rp 8 juta.

Selain itu, dalam Pasal 33 diatur bahwa gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan

umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. Sebelumnya yang dijadikan dasar perhitungan hanya gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Kenaikan iuran ini diputuskan untuk mengatasi defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Pertanyaanya, apakah dengan kenaikan iuran ini nantinya BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit lagi? Jangan sampai keputusan pemerintah yang makin membebani rakyat itu, justru tidak menjadi solusi untuk memulihkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. (**)

10

Kamis, 31 Oktober 2019

SELEBRITI

Wika Salim Didoakan Warganet Berjodoh dengan Ariel NOAH KUPAS TUNTAS JAKARTA - NAMA Wika Salim saat ini tengah menjadi perbincangan hangat warganet, semenjak ia merayu Ariel NOAH dalam acara yang dipandunya bersama Tukul Arwana.

Tak sampai di situ, Wika Salim juga mengunggah foto kebersamaannya dengan Ariel dan para personil NOAH lainnya melalui Instagram-nya.

Yang menarik, dalam keterangan foto unggahannya tersebut Wika Salim

juga menuliskan kalimat gombalannya.

"Jalan mundur nabrak tukang jamu ..Aku gak bisa tidur gara-gara keinget kamu ..Eeeaa eeaa eeaaa @arielnoah @dorfel_dave @lukmannoah," tulis Wika Salim dalam keterangan foto unggahannya.

Unggahan Wika Salim dibanjiri komentar warganet. Karena gombalannya, warganet mendukung Wika Salim berjodoh dengan Ariel NOAH. "Cocok cocok kamu sama

bang boril beh @wikasalim @arielnoah," tulis akun @septivhanesarizki.

"Sepertinya anda cocok sama ariel , saya yg gak cocok sama anda," komentar akun @ell_proe027.

"Semoga idola ku 22nya wikasalim sama ariel noah JODOH....AMIN," doa akun

@andrerawing.

Tak hanya warganet, beberapa selebritis yang ikut mengomentari unggahan Wika Salim, mendukungnya berjodoh dengan Ariel NOAH. "Eaaaaa si teteh wika,” tulis Dede Sunandar "Shikat mbem," tulis Chika Jessica.

Dalam acara Ini Baru Empat Mata, Wika Salim kerap melontarkan rayuan gombalnya kepada Ariel NOAH. Bahkan ia mengambil kesempatan memegang

tangah Ariel NOAH. "Aa, Aa tau gasih cuka apa yang manis," tanya Wika Salim. "Mana ada cuka yang manis," jawab Ariel NOAH. "Ada, cuka sama kamu," ujar Wika Salim.

Wika Salim kembali melontarkan rayuan gombalnya, saat ia diminta bernyanyi, dan nantinya akan dinilai oleh personel NOAH. "Aku tuh enggak mau jadi peserta, aku tuh maunya jadi ibu dari anakanak kamu," ucap Wika Salim kepada Ariel. (Lp6)

Melalui Pengembangan Agribisnis Berbasis Kerakyatan dan Peningkatan Pemanfaatan SDA

Dinas Pertanian Tubaba Terus Lakukan Pembangunan Komoditas Unggulan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Pertanian setempat terus melakukan pembangunan Komoditas Unggulan Pertanian yang dilaksanakan melalui pengembangan agribisnis berbasis kerakyatan dan peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara proporsional berdasarkan prinsip pembangunan ramah lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) IR. SYAMSUL KOMAR, atau akrab disapa Acui selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba memiliki berbagai program yang telah berhasil mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan, sebagai tolak ukur keberhasilan pada dua bidang penting tersebut yakni kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pertanian, kata Syamsul Komar, hasil yang telah diperoleh yaitu pada Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale)." Pada sektor ini produksi padi sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Trend produksi 5 tahun terakhir melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu meningkatkan 15 persen per tahun,"ungkap dia, di ruang kerjanya, Rabu (30/10).

"Pada tahun 2014 kita ditargetkan oleh Pemprov Lampung produksi padi sebanyak 77.000 ton dan yang kita hasilkan mencapai 80.821 ton. Tahun 2015 target 82.000 ton capaian 90.165 ton.

2016 target 94.000 ton capaian 99.015 ton. 2017 target 103.000 ton capaian 109.886 ton. Dan tahun 2018 target 115.000 ton sementara capaian 118.334 ton. Sayangnya, pada tahun 2019 ini ada

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

perbaikan Saluran Way Rarem sehingga 6000 hektar lahan tidak bisa ditanami yang berdampak pada penurunan produksi dari target 115.000 ton hanya menghasilkan 75.000 ton," tutur Acui.

Acui menuturkan, pada produksi jagung juga setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebanyak 2.492 ton, tahun 2015 sebanyak 2.131 ton, 2016 sebanyak 6.047 ton, 2017 sebanyak 24.333 ton, dan 2018 sebanyak 44.210 ton.

"Begitu pula dengan produktivitas kedelai, data terakhir tahun 2018 hasil kedelai petani kita mencapai 1.185 ton, dan akan terus kita tingkatkan lagi,"terang dia.

Sebelumnya juga Bupati Tubaba Hi. Umar Ahmad memiliki Nawacita Bupati untuk menjadikan Kabupaten Tubaba sebagai sentra Produsen Benih Padi di Provinsi Lampung.

"Kegiatan ini telah dirintis sejak tahun 2017, pada tahun ini Kabupaten Tubaba telah memproduksi benih padi seba-

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

nyak 85 ton dari 3 kelompok pembenihan dan telah dipasarkan ke seluruh daerah di Provinsi Lampung melalui kerjasama distribusi dengan dua perusahaan. Tahun ini selain memproduksi benih padi, juga akan mulai memproduksi benih kedelai pada lahan seluas 31 hektar," paparnya.

Bukan hanya produksi yang menjadi perhatian, untuk meningkatkan kesuburan tanah, Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba juga mulai tahun ini telah menggalakkan penggunaan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. "Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk organik oleh ahli kesuburan tanah dari Lembaga Ilmu Pengeta-

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

huan Indonesia (LIPI) dan para praktisi lingkungan hidup yang di datangkan oleh Bapak Bupati Umar Ahmad, saat ini lebih dari 100 kelompok tani telah menerapkan penggunaan pupuk organik,"ujar Acui.

Acui manambah, pada sektor perkebunan, Potensi perkebunan di Kabupaten Tubaba yaitu Komoditas Karet Rakyat dengan luas 34.799 hektar. Komoditas Kelapa sawit rakyat dengan luas 4.035 hektar dan Komoditas tebu rakyat seluas 290 hektar.

Pada perkebunan karet rakyat, Acui mengungkapkan pihaknya memiliki kegiatan pengembangan Bokar Bersih adalah upaya pemerintah melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan petani

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

karet agar dapat menghasilkan getah karet yang bersih dan sesuai dengan standar pasar." Peningkatan mutu tersebut diharapkan dapat berdampak langsung kepada peningkatan pendapatan masyarakat,"ucapnya.

"Agar getah karet hasil petani memiliki posisi tawar yang tinggi, pembinaan petani dalam tataniaga karet pun dilaksanakan, petani karet diharapkan menjual getah karet secara kelompok dan langsung ke perusahaan sehingga mata rantai tengkulak/pengepul karet dapat dipangkas," ujar Acui.

Sementara, lanjut dia, untuk komoditas kelapa sawit yang luas perkebunan rakyatnya mencapai 4.035 hektar juga tak luput dari perha-

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

tian Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba. "Upaya Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit maka dilakukan program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) yang sumber dananya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," tuturnya.

"Peremajaan dilaksanakan pada tanaman sawit yang sudah tua/rusak, produksi rendah dan menggunakan bibit yang tidak jelas asal usulnya. Besaran dana yang diterima adalah 25 juta per hektar. Target luas lahan untuk peremajaan kelapa sawit tahun ini adalah 1.170 hektar," sambung Acui.

Acui menuturkan, pada komoditas tebu rakyat di Tubaba seluas 290 hektar."

Mengingat harga karet dan sawit tidak dapat di intervensi pemerintah karena ditentukan pasar internasional, maka ada gagasan Pemerintah Daerah untuk mencari komoditas yang harganya relatif stabil dan dapat diintervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar Gula,"kata dia.

"Pemkab Tubaba menyambut baik gagasan perusahaan tebu terdekat untuk menjalin kemitraan dengan petani tebu di Kabupaten Tubaba.

Tetapi keputusan untuk berbudidaya tebu berada di tangan petani,"imbuh Acui.

Kemudian, Acui juga menegaskan bahwa Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) juga patut dilakukan." Sebagai upaya untuk menilai kepatutan perusahaan besar swasta (PBS) di Kabupaten Tubaba terhadap peraturan pemerintah yang berlaku maka dilakukan penilaian usaha perkebunan, sesuai dengan kewenangannya, penilaian tersebut dilakukan di dua perusahaan pada awal tahun 2019," tukasnya. (Adv)

Kamis, 31 Oktober 2019

EKONOMI

Mentan Sebut 88 Daerah Rentan Rawan Pangan “ Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut sebanyak 88 daerah kota dan kabupaten mengalami rentan rawan ketersediaan pangan.

Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan dalam jangka pendek puluhan daerah tersebut setidaknya tidak berstatus rawan pangan.

"Kita akan coba benahi 88 daerah ini. Saya berharap seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk menyatu dan berkonsentrasi," kata Syahrul di Jakarta, Rabu (30/10).

Syahrul mengkui, Kementan tidak mampu untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di setiap daerah seorang diri. Karenanya pihaknya perlu melakukan kerja sama dan bersinergi dengan kementerian lembaga lain.

Pada hari yang sama, Kementan meneken Perjanjian Kerja Sama dengan enam kementerian lembaga untuk sinergi penanganan daerah rentan rawan pangan. Enam lembaga itu di antaranya, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Peker-

jaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Lemhannas.

Pihaknya meminta agar setiap pejabat eselon I di masing-masing kementerian lembaga saling berkoordinasi untuk pengetasan daeran rentan tersebut. Adapun akhir dari upaya pengentasan kemiskinan yakni masyarakat setempat dapat lebih mandiri untuk hidup.

Lebih lanjut, sudut pandang rentan rawan yang digunakan pemerintah cukup banyak. Mencakup persoalan pangan, akses kesehatan, hingga pendidikan. Namun, Syahrul mengatakan, pihaknya telah memiliki pemetaan daerah rentan rawan pangan beserta klasifikasi kerentanan yang ada di tiap-tiap daerah.

Dari segi ketersediaan pangan, ia menuturkan tidak seluruhnya berkaitan dengan pasokan beras sebagai bahan pokok. Sebab, masingmasing daerah memiliki karakteristik pangan pokok yang berbeda. Adapun kebanyakan masalah yang dihadapi setiap daerah sehingga rentan rawan pangan akibat akses infrastruktur karena lokasi yang terisolasi.

"Tidak hanya beras, tidak hanya makanan juga. Pemetaannya sudah ada. Kategori-kategori itu sudah ada di kita. Kita sama-sama turun.

Ini bukan pekerjaan baru, sudah lama tapi kita benahi sekarang," tuturnya.

Bagi Kementan, lanjut Syahrul, pihaknya fokus pa-

Tidak hanya beras, tidak hanya makanan juga. Pemetaannya sudah ada. Kategori-kategori itu sudah ada di kita. Kita samasama turun. Ini bukan pekerjaan baru, sudah lama tapi kita benahi sekarang"

da penyediaan komoditas pangan. Soal ini ia mengatakan akan lebih banyak memanfaatkan teknologi citra satelit untuk bisa mengetahui kebutuhan dan potensi komoditas pertanian di tiap daerah. Sementara enam kementerian lembaga lainnya menjalankan fungsi sesuai lingkup tugas masing-masing.

"Siapkan dulu makannya.

Lalu bagaimana ketersediaan lahan dengan kontur tanah, itu harus diukur sehingga intervensi kita harus jelas," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi menjelaskan, Kementan menggunakan sembilan parameter baku dalam menetapkan suatu daerah berstatus rentan rawan pangan.

Pertama, yakni rasio konsumsi normatif per kapta terhadap ketersediaan pangan. Kedua, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga, persentase rumah tangga

dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. Keempat, persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

Selanjutnya yang kelima yakni rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun. Keenam, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih. Ketujuh, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Kedelapan, prevalensi balita stunting. Adapun yang terakhir yakni angka harapan hidup pada saat bayi lahir.

Agung mengatakan, dari 88 daerah rentan rawan pangan itu sebagian terletak di Indonesia bagian timur. Namun, ia menegaskan, bukan berarti dalam satu daerah semua wilayahnya mengalami kerentanan. "Ada titik (rentan rawan pangan) di 88 daerah itu. Dan perlu diketahui kita masih rentan rawan pangan, bukan sudah rawan pangan," kata dia. (Rpk)

11

Jokowi Minta Ekspor Nikel Mentah Segera Ditata Jakarta (Kupas Tuntas) PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal ekspor bijih logam mentah yang selama ini mengalir ke pasar ekspor dalam jumlah besar. Dalam rapat terbatas level menteri pada Rabu (30/ 10), Jokowi meminta seluruh tata niaga ekspor hasil tambang dalam bentuk mentah ditata kembali kebijakannya.

"Transformasi menuju hilirisasi. Dari yang sebelumnya kita ekspor bahan mentah baik nikel, bauksit, alumina, batu bara, satu persatu harus kita tata agar kita mengekspor dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa ke barang jadi," ujar Jokowi.

Jokowi ingin, industri tambang Tanah Air bisa lebih berpihak pada penambahan nilai tambah hasil tambang.

Bila selama ini Indonesia terbiasa mengekspor logam mentah, Jokowi ingin ke depan Indonesia lebih banyak mengekspor hasil tambang yang sudah diolah melalui smelter dalam negeri.

"Saya minta langkah-langkah percepatan segera dilakukan. Termasuk di dalamnya insentif industri bagi UMKM dan industri di perdesaan. Kalau kita bisa menyentuh ini, ini akan berikan dampak yang besar terhadap ekonomi kita," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini tak berselang lama setelah pemerintah resmi melarang ekspor bijih nikel (ore) secara formal per Selasa (29/10) kemarin. Kebijakan ini dipercepat dari yang seharusnya mulai diberlakukan pada 1

Joko Widodo Presiden RI

Januari 2020.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, percepatan dilakukan melalui diskusi panjang dan kebijakan tersebut dilakukan tidak atas dasar surat dari negara atau kementerian teknis. "Tapi atas dasar kesepakatan bersama oleh pengusaha nikel, asosiasi nikel dan pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/10).

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penghentian ekspor sementara ini dilakukan paling tidak hingga dua pekan kedepan. Pemerintah melalui kementerian ESDM akan melakukan evaluasi kepada seluruh pengusaha tambang nikel dan pengusaha smleter atas izin ekspor. (Rpk)

Rektor UIN RIL Kukuhkan 775 Wisudawan Raesitha Zildjianda Lulusan Terbaik Dengan IPK 3,90

WISUDA - UNIVERSITAS Islam Negeri Raden Intan Lampung mewisuda 775 wisudawan/ti dari program sarjana dan pascasarjana (S2 & S3) periode III tahun 2019.

Foto: Ist

Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) mengukuhkan 775 wisudawan/ti dari program sarjana dan pascasarjana (S2 & S3) periode III tahun 2019, di Gedung Serba Guna (GSG) kampus setempat, Rabu (30/10).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DARI jumlah tersebut, Program Pascasarjana (PPs) untuk program doktor (S3) sebanyak 4 wisudawan dan program magister (S2) 20 wisudawan. Sedangkan program sarjana (S1), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 398 wisudawan; Fakultas Syariah (FS) 109 wisudawan; Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) 52 orang; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) 70 wisudawan; serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(FEBI) 122 wisudawan.

Adapun wisudawan terbaik universitas atas nama Raesitha Zildjianda dari prodi Hukum Tata Negara dengan IPK 3,90. Raesitha menulis skripsi dengan judul Analisis Maqashid Syariah Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia. “Karena cara berfikir yang benar dapat menghasilkan tindakan yang benar pula, selanjutnya tindakan yang benar dapat menghasilkan kepuasan dan kepuasan dapat menghasilkan pengakuan. Inilah cita-cita yang terus UIN Raden Intan Lampung tanamkan dan perjuangkan selama setengah

abad terakhir," kata Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag saat sambutan.

Selama tiga tahun terakhir ini, terjadi peningkatan mutu secara konsisten terhadap lulusan UIN itu sendiri. Ini menunjukan bahwa terjadi perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

"Dan insyaAllah dengan sumberdaya lulusan dari UIN ini dapat berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung ini. Yakinlah bahwa kita dapat bersaing di era industri ini," ucapnya.

Rektor Mukri berpesan kepada wisudawan/i bahwa bukan hanya skill atau kemampuan dan keilmuan saja, akan tetapi karakter. Dan ini juga menjadi tuntutan kepada semuanya.

Ia melanjutkan, dari waktu kewaktu, seperti dalam tiga tahun terakhir ini, tingkat kelulusan semakin tinggi dan

juga hampir semua fakultas ada cumlaudenya. Dan ini sebagai indikator.

"Akan tetapi yang lebih hebat lagi, dari sebelas orang berprestasi, delapan diantaranya adalah perempuan.

Dan ini membuktikan bahwa perempuan juga bisa berprestasi dan berkompetisi," ungkapnya.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof Dr Phil Kamaruddin Amin MA berpesan kepada wisudawan untuk meningkatkan sejumlah kompetensi. “Anda baru menempuh jalur pendidikan formal.

Anda akan menghadapi kehidupan informal, kehidupan ril di luar kampus. Anda dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi, literasi, skill, karakter, sebagai intrumen di masa yang akan datang,� kata dia. (Adv)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 31 OKTOBER 2019

KONFERSENSI PERS - WAKIL ketua KPK, Alexander Marwata, Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat konferensi pers membahas aset daerah di Kemendagri, Rabu (30/10).

Foto : Ist

Mendagri Gandeng KPK Awasi Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng KPK untuk mengawasi soal pengelolaan dana daerah untuk tahun anggaran 2020 mendatang.

Jakarta (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, usai bertemu dua pimpinan KPK, Alexander Marwata dan Saut Situmorang, Rabu (30/10).

Pengawasan, menurut Tito, perlu dilakukan supaya nantinya dana tersebut tepat sasaran. "Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan di transfer ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai ter-

jadi penyimpangan," kata Tito Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Mantan Kapolri ini menyebut setidaknya ada delapan elemen yang nantinya akan diawasi oleh KPK mulai dari perencanaan, dana desa, hingga manajemen aset.

Hal tersebut akan disosialisasikan dalam musyawarah yang digelar Kemendagri bersama seluruh kepala daerah pada bulan Desember 2019. “Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti akan menjadi salah satu masukan untuk rencana aksi ke depan tahun 2020," ungkapnya.

Menyambung pernyataan Tito, Alexander Marwata menegaskan, KPK akan fokus pada mandat dan visi misi dari Presiden.

Visi misi yang dimaksud Alex, di antaranya pem benahan infrastruktur, pembinaan SDM, serta perbaikan iklim investasi.

"KPK juga akan memfokuskan ke area situ, nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama untuk supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari bapak presiden supaya ada sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Kemendagri," kata Alex. (Cnn)