Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 30 Oktober 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 30 OKTOBER 2019

Tambang Pasir Ilegal di Lampung Timur

Zaiful Bokhari Minta Bantuan KPK  DLH Diminta Data Kerusakan Lingkungan  Perusahaan Diduga Masih Ikut Bermain Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari sudah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menertibkan aktifitas tambang pasir ilegal yang masih marak di wilayahnya.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HINGGA kini, tambang pasir ilegal di Lampung Timur sudah tersebar di empat kecamatan yakni Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Braja Selebah dan Karya Makmur.

Zaiful Bokhari mengatakan, sudah meminta bantuan KPK untuk menertibkan tambang pasir ilegal yang hingga kini masih terus beroperasi. Ia berharap, KPK bisa membantu Pemkab Lamtim untuk menindak tegas para pihak yang terlibat dalam tambang pasir ilegal.

LINGKUNGAN JADI RUSAK - AKTIFITAS tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur telah merusak lingkungan setempat yang telah berubah menjadi wilayah yang gersang dan kubangan air menyerupai danau.

Foto dibidik baru-baru ini.

Foto: Agus/Kupas Tuntas

Menurut Zaiful, saat ini KPK sedang melakukan supervisi terkait masih maraknya tambang pasir ilegal di Lamtim. “Kenapa harus melibatkan KPK, karena jika ada ok-

num pejabat Kabupaten Lampung Timur yang bermain dalam lingkaran ekplorasi pasir ilegal ini bisa langsung ditindak secara hukum,” kata Zaiful saat ditemui di kantor

Pemkab Lamtim, Selasa (29/10).

Zaiful mengaku sudah meminta bantuan KPK untuk melakukan supervisi sejak bulan September 2019.

Namun, sampai kini belum ada la-

Sejumlah Pemda Sepakat Tes CPNS di Bandar Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEJUMLAH Pemerintah Daerah (Pemda) telah sepakat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, agar lokasi tes CPNS dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Puji Sukanto mengatakan, untuk lokasi tes Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) 2019 formasi Lampung Selatan dipastikan digelar di luar daerah.

Ia mengungkapkan, pertimbangannya karena pelaksanaan tes CPNS masih menerapkan sistem CAT. Sementara, Pemkab Lamsel belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk menggelar tes CPNS tersebut.

"Yang jadi bahan pertimbangan itu lokasi/tempat dan jaringan (internet) yang bagus.

Hampir semua kabupaten/kota

di Lampung sepakat untuk melaksanakan tes bersama di bawah koordinasi BKD Provinsi.

Jangankan Lampung Selatan, Mesuji dan Lampung Barat pun akan melaksanakan tes CPNS di Bandar Lampung," jelas Puji, Selasa (29/10).

Namun, lanjut dia, untuk lokasi riil pelaksanaan tes CPNS belum ditetapkan. BKD Provinsi Lampung sedang mencari lokasi yang memadai untuk tempat pelaksanaan test CPNS bersama.

"Nantikan BKD Provinsi yang

mencari lokasi. Kita cek bersama, kemudian dirapatkan lagi secara bersama-sama untuk diputuskan bersama, karena inikan panitia bersama," terangnya.

Ia menambahkan, pembahasan lokasi tes CPNS merujuk pada hasil rapat BKD se-Provinis Lampung pada 25 Oktober 2019 lalu. "Kondisinya sama seperti pelaksanaan tes tahun lalu. Artinya tidak dilaksanakan di Lampung Selatan," kata Puji. >> Baca

poran hasil dari pemantauan anggota KPK tersebut. "Ini langkah yang saya ambil untuk penanganan >> Baca

Zaiful Hal 9

MTs Baiturahman Terbakar, Kerugian Capai Rp800 Juta TANGGAMUS - GEDUNG Madrasah Tsanawiyah (MTs) Baiturahman berlokasi di Dusun Tanjung Sari Pekon Tiuh Memon. Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terbakar pada Selasa (29/10) dinihari. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai Rp800 juta.

Ada 4 ruangan MTs Baiturahman yang ludes ter-

Sejumlah Hal 9

>> Baca

MTs Hal 9

Pembangunan Universitas NU Belum Kantongi IMB  DPMPTSP: Banyak Persyaratan Belum Dipenuhi Lampung Timur (Kupas Tuntas) SIDAK - PEGAWAI DPMPTSP Lamtim saat melakukan sidak di lokasi pembangunan Universitas NU di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, barubaru ini.

PEMBANGUNAN Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur ternyata belum memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akibatnya, pembangunan per-

Foto: Ist

guruan tinggi ini terancam disetop.

Pantauan di lokasi, saat ini sejumlah bangunan UNU sudah mulai berdiri. Sejumlah pekerja pun masih melakukan aktifitas pembangunan.

Panitia pembangunan UNU, Sudigdo mengatakan, bahwa hingga saat ini pembangunan UNU di Desa Taman Fajar tersebut memang

belum memiliki IMB. Hal itu terjadi, lanjut dia, lantaran terkendala persoalan administrasi dan surat tanah yang belum selesai.

"Karena kita beli tanahnya masih hutang, jadi suratsuratnya belum lengkap. Tapi semuanya itu masih dalam tahap proses," kata Sudigdo, baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Timur, Heri Alfasya mengatakan sesungguhnya proses pembangunan UNU tidak dapat dilanjutkan apabila belum mengantongi izin (IMB).

“Sebenarnya pembangunan memang tidak bisa di>> Baca

Pembangunan Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Ada atau Tidak Perppu KPK? PASCA Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Zainal Hidayat, SH periode 2019-2014 pada 20 Oktober 2019 lalu, gaung desakan penerbitan Perppu KPK mulai redup terdengar.

Perhatian publik beralih dengan nama-nama menteri dan wakil menteri yang baru dilantik. Publik lebih fokus mencermati track record dan kapasitas dari para pembantu presiden tersebut. Kini publik sedang ramai membicarakan sosok-sosok baru yang kini duduk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Pimpinan KPK yang ada saat ini pun terlihat hanya bisa pasrah menyikapi makin lemahnya posisi KPK, pasca disahkannya revisi UU KPK. Pimpinan KPK seperti hanya menanti masa purna tugas yang akan berakhir pada bulan Desember 2019 mendatang. Meskipun sesekali pimpinan KPK masih mengingatkan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Jika sampai jabatan pimpinan KPK dibawah komando Agus Rahadjo berakhir dan ternyata Perppu KPK tidak >> Baca

Ada Hal 9

Karateka Pringsewu Rebut 11 Emas Dalam Kejuaraan Nasional Piala Kemenpora Meski mengalami keterbatasan dalam anggaran pembinaan, tidak menjadi kendala bagi karateka yang masuk dalam Tim Samurai Malam Pringsewu (TSMP) untuk mengukir prestasi di tingkat nasional.

Pringsewu (Kupas Tuntas) SETELAH pada bulan April 2019 lalu dalam kejuaraan Piala Kapolri di Jakarta, berhasil meraih lima medali emas.

Para atlet karateka Tim Samurai Malam Pringsewu yang didominasi siswa SD

dan SMP ini, kembali mengukir prestasi dengan meraih 11 medali emas dalam kejuaran nasional karate Piala Kemenpora 2019 di Gelang-

gang Olahraga dan Rekreasi Jakarta Timur pada 25-27 Oktober 2019.

Pelatih Tim Samurai Malam Pringsewu, Tubagus Re-

vadian menjelaskan kejurnas Piala Kemenpora diikuti 4230 atlet yang berasal dari 26 >> Baca

Karateka Hal 9

2

Rabu, 30 Oktober 2019

BANDAR LAMPUNG

Mendagri Minta Masyarakat Awasi Kinerja Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah (Kada) saat menggunakan anggaran harus efektif dan jelas hasilnya.

Jakarta (Kupas Tuntas) Mantan Kapolri itu bahkan memperingatkan konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menggunakan angga-

ran tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

“Pemerintah daerah yang bisa menggunakan anggaran secara efektif terserap dan real hasilnya itu yang paling bagus, tapi kalau diserap hasilnya nggak jelas hati-hati berhadapan dengan hukum, proses hukum," tegas Tito di Kemendagri, baru-baru ini.

Tito juga mengajak masyarakat turut aktif memantau kinerja kepala daerah di masing-masing wilayah. Lebih lanjut, ia menambahkan, peringatan proses hukum bukan berarti bentuk ancaman

melainkan pemicu agar kepala daerah memiliki daya saing yang positif.

Meski setiap daerah memiliki otonom masing-masing, Tito mengingatkan tetap ada kaitan antara pemerintah pusat dengan daerah. “Kita tidak ingin mengintervensi terlalu dalam, silakan saja berinovasi tapi kan kita harus ada evaluasi dan kita juga inginnya menciptakan iklim yang kompetitif antar kepala daerah yang mana yang bisa mengeksekusi anggaran dengan penyerapan bagus dan hasilnya bagus kita akan beri-

kan penilaian bagus," ujarnya.

Tidak hanya menciptakan iklim kompetitif di tingkat kepala daerah. Tito juga mengajak pegawainya turut menciptakan inovasi kreatif bahkan yang sifatnya out of the box.

Ia menuturkan, membuat terobosan baru bukan berarti merombak segala program Kemendagri sebelumnya.

Tito berkomitmen akan meneruskan segala program positif dan efektif era Mendagri sebelumnya Tjahjo Kumolo.

"Hal-hal yang positif tentu kita akan lanjutkan tapi hal-

hal mungkin kita anggap kurang, kita harus berani mengambil inovasi terobosan bahkan berfikir out of the box," jelasnya.

Ia mengaku tak ingin kementerian yang dipimpin terkesan monoton. Bahkan, kata dia, ajakan agar pegawainya untuk kreatif namun terbentur dengan undang-

undang, hal itu bisa dikondisikan dengan merubah undang-undang itu sendiri.

"Kalau melanggar undangundang, ya undang-undangnya bisa kita buat, kalau melanggar Perda atau peraturan pemerintah, itu bisa kita ganti nantinya. Tapi yang penting terobosannya brillian, kreatif, bagus," tandasnya. (Lpt)

Pengurusan Dokumen Kapal

Minim Petugas Ukur Jadi Alasan DKP Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

SERAHKAN PENGHARGAAN - KEPALA Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Lampung, SofandiArifin, menyerahkan piagam penghargaan dari Kemenkeu kepada Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, di Gedung Semergou Pemkot setempat, Selasa (29/10).

Raih WTP, Pemkot Dapat Insentif Rp45 Miliar Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas capaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan kategori Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

lima kali berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pembendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin, kepada Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, di Gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung, Selasa (29/10).

“Penghargaan ini diberikan Kemenkeu kepada Pemkot Bandar Lampung, karena ber-

hasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 hingg 2018 secara WTP, yang artinya mereka telah berhasil WTP secara beruntun,” ujar Sofandi.

Selain Kota Bandar Lampung, kata Sofandi, terdapat lima daerah lainnya di Lampung yang meraih penghargaan dari Kemenkeu. Yakni Kota Metro, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang Bawang dan Tulangbawang Barat.

Sofandi menjelaskan, bahwa WTP yang didapatkan oleh kabupaten/kota bukan menjadi tujuan akhir, melainkan dijadikan sebagai sarana dalam mengukur laporan ke uangan daerah.

“Kami akan terus mendorong kabupaten/kota di Provinsi Lampung supaya laporan keuangannya mendapatkan opini WTP dalam laporan keuangan serta pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

Atas prestasi WTP secara beruntun terhadap enam kabupaten/kota tersebut maka mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp45 miliar.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengaku bahwa penghargaan opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya diterima oleh Pemkot Bandar Lampung.

“Karena meraih WTP secara berturut-turut, kita mendapatkan alokasi DID Rp45 miliar di tahun 2020 mendatang,” kata Herman.

DID tersebut, kata Herman, bakal digunakan untuk kebutuhan berbagai sektor di Kota Bandar Lampung, seperti pariwisata, industri perdagangan dan UMKM, industri kreatif, kesehatan, pertanian dan pendidikan. “Harapan saya kedepannya, DID kita bisa bertambah banyak lagi dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya. (Sule)

JUMLAH petugas ukur kapal di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang sejauh ini belum ideal. Sebab, KSOP Kelas I Panjang hanya memiliki dua petugas ukur kapal.

Kondisi inilah yang menjadi kendala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung untuk menerbitkan dalam mengurus dokumen kapal nelayan. Hal itu diungkapkan Plt. Kepala DKP Lampung, Makmur Hidayat, kepada Kupas Tuntas, Selasa (29/10). “Untuk mengurus dokumen kapal itu dimulai dari KSOP. Setengah tahun ini ini saja baru dua orang petugasnya. Dulu satu orang. Itu yang selama ini jadi kendala. Jadi se-Lampung ini mereka yang mengerjakannya," kata Makmur.

Selain jumlah petugas, kata Makmur, yang selama ini juga menjadi kendala di lapangan yaitu tidak dijumpainya kapal nelayan saat tim dari KSOP dan DKP kabupaten datang untuk melakukan sosialisasi sekaligus pengukuran kapal.

“Apalagi yang mengukur ini hanya dua orang, waktu mereka juga kan terbatas. Walaupun selama ini sudah kita upayakan

ternyata ketika datang ke lokasi kapalnya tidak ada. Target kita 60 kapal bisa diukur, tetapi hanya dapat 30 kapal," jelasnya.

Kendati demikian, tegas Makmur, DKP tak akan berhenti dalam membina para nelayan agar kapalnya memiliki dokumen resmi. Di tahun 2020 mendatang, lanjutnya, tim akan lebih intens ke sentra-sentra nelayan untuk melakukan pengukuran guna mempercepat penerbitan dokumen kapal.

“Makanya tahun 2020 kalau tersedia anggaran nanti kita akan buat gerai. Kalau di tahun 2019 ini baru 100 kapal yang berdokumen, tahun depan (2020) kita targetkan 1.000 kapal punya dokumen. KSOP sudah berkomitmen untuk membantu kita," terangnya.

Menurut Makmur, tidak sulit dalam mengurus dokumen kapal nelayan ketika memang persyaratannya cepat dilengkapi. Karena dokumen itu banyak manfaatnya selain legalitas nelayan, kepastian hukum, juga bisa untuk mengakses bahan bakar minyak bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

"Jadi untuk kapal di bawah 7 GT itu kewenangan UPT KSOP Panjang di kabupaten. Yang diatas 7 GT itu kewenangan di KSOP Panjang," bebernya. (Erik)

EKONOMI

Promosi Melalui Women Coffee Class BANDAR LAMPUNG - PEMERINTAH Provinsi Lampung terus mempromosikan kopi robusta Lampung kepada generasi muda di Bumi Ruwai Jurai. Kali ini promosi dilakukan melalui kegiatan Women Coffee Class yang berlangsung di Akabay Cafe, Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung, Selasa (29/10).

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Bayana, mengatakan, Women Coffee Class bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kopi, mulai dari pengenalan kopi hingga teknik penyajian untuk dihidangkan dalam sebuah minuman.

“Ilmu-ilmu mengenai kopi disampaikan di Women Coffee Class ini. Perempuan juga jangan kalah dengan kaum laki-laki. Peluang bisnis dari kopi bisa terbuka lebar," kata Bayana.

Dia mengatakan, Lampung mempunyai suatu komunitas andalan yang unggul yaitu kopi. Maka dari itu anak muda harus mengambil bagian dan terlibat aktif dalam memasarkan kopi robusta Lampung.

Sehingga para petani kopi di Lampung bisa terus meningkatkan perekonomiannya. "Kita mendukung pelatihan-pelatihan ini untuk memberikan manfaat bagi kaum perempuan agar peduli terhadap kopi. Kopi juga memiliki peluang yang bagus untuk potensi bisnis.

Jiwa entepreneur juga bisa tercipta untuk mengolah kopi menjadi minuman, kesehatan, kecantikan dan aksesoris lainnya," jelasnya.

Dengan adanya kesetaraan gender, maka perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dalam mengolah kopi. Menjadi barista perempuan dan pemilik kedai kopi bahkan eksportir kopi juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. "Peserta Women Coffee Class ini juga harapannya bisa ikut ambil bagian dalam Festival Kopi mendatang," tukasnya. (Erik)

Rabu, 30 Oktober 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Ekonomi Digital Mampu Serap Tenaga Kerja (Kupas Tuntas) DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI), Rosmaya Hadi, menyebut, sumbangsih ekonomi digital terhadap perekonomian di Indonesia sangat besar. Itu berdasarkan data dari masyarakat industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi Indonesia (Mikti) pada 2018.

“Kita mencatat indonesia memiliki 992 perusahaan yang star up, dan ini bisa menyerap atau bisa menghandle 55,900 ribu tenaga kerja dan itu kebanyakan anak-anak muda semua. Dan perusahaan tadi rata-rata memiliki 50 karyawan," kata Rosmaya usai Festival Edukasi BI, di GSG Unila, Selasa (29/10).

Menurutnya, di era digital kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus meningkat, dengan cara memperluas jaringan usaha menggunakan internet.

"Seperti di Lampung ada kerajinan tapis, terus ada kopi untuk ekspor, kemudian dunia pariwisata dan yang lainnya," tuturnya.

Kemudian, lanjut Rosmaya, di Indonesia sendiri UMKM sangat berkontribusi dalam perekonomian. “Sebagaimana kita ketahui dari segi UMKM perusahaan mikro itu ada 98,2 persen. Sedangkan skala makro hanya 0,01 persen, untuk skala menengah 0,10 persen, lalu untuk perusahaan kecil

“

Seperti di Lampung ada kerajinan tapis, terus ada kopi untuk ekspor, kemudian dunia pariwisata dan yang lainnya

“

Bandar Lampung

0,120 persen. Jadi yang banyak adalah mikro," bebernya.

Ia menambahkan, ketika ekonomi sedang mengalami global yang sangat gluming dari luar, maka UMKM sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Sinergitas kita untuk mendukung UMKM, semua kantor BI untuk menggerakan empat kategori UMKM. Pertama UMKM potensial, sukses, sukses digital, dan sukses ekspor," paparnya.

Ditambahkan Rosmaya, pihaknya juga meluncurkan QRIS (Quick Response Indonesian Standard), yaitu layanan pembayaran nontunai.

"QRIS itu untuk kita melihat ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Adanya QRIS juga diklaim sebagai salah satu pelaksanaan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI)," pungkasnya. (Sri)

Perpustakaan Modern Ditarget Selesai Akhir 2019 Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TAK lama lagi, masyarakat Kota Bandar Lampung bisa menikmati perpustakaan modern. Sebab, saat ini pembangunan gedung representatif berarsitektur masa kini yang berada di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Kedaton, Bandar Lampung tersebut, sudah masuk tahap kedua dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Daerah Dinas Perpusda dan Arsip Lampung, Heriyansyah, menjelaskan, berdasarkan rencana, pembangunan gedung perpustakaan modern akan rampung pada akhir tahun 2019. Saat ini, kata dia, pembangunan sudah lebih dari 85 persen.

“Mudah-mudahan akhir tahun sudah rampung dan dapat diresmikan,” ujarnya, Selasa (29/10).

Gedung perpustakaan tersebut, lanjutnya, terdiri dari lima lantai yang memiliki fasilitas, yakni ruang informasi (e-library), ruang baca utama, ruang baca yang dilengkapi ruang deposit, dan kan-

tor pengelola Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung.

Sementara di bagian atas gedung akan dibangun roof garden dan outdoor roof.

“Kehadiran gedung perpustakaan moderen terbesar dan terlengkap ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Lampung,” jelasnya.

Ia menuturkan, bahwa perpustakaan modern juga akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana bermain dan rekreasi anak, taman bacaan, tempat khusus difabel dan orang lanjut usia. Di samping itu, kawasan perpustakaan akan tersedia ruang audio visual dan bioskop ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Perpustakaan modern ini juga akan dilengkapi dengan jurnal-jurnal internasional, serta dipersiapkan berbagai macam fasilitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” terangnya.

Data yang diperoleh di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Lampung, proyek gedung perpustakaan modern tersebut menelan anggaran sekitar Rp70 miliar yang berasal dari APBD Lampung. (Rpb)

HUKUM

Dua Koruptor Divonis Berbeda BANDAR LAMPUNG - DUA terdakwa tindak pidana korupsi (tipikor) dana bantuan partai politik (parpol) PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Lampung Utara, Darwan dan MGS Bustomi, divonis berbeda, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Selasa (29/10).

Majelis Hakim yang dipimpin Syamsudin, menyatakan terdakwa Darwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Terdakwa Darman dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider kurungan dua bulan penjara, sedangkan terdakwa MGS Bustomi divonis hukuman penjara selama 1,6 tahun.

Selain itu, terdakwa Darwan juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp78 juta. Apabila tidak dibayarkan selama satu bulan, maka akan dibayar dengan harta benda yang miliki terdakwa. "Jika dari hasil penyitaan barang milik terdakwa tidak mencukupi untuk mengganti rugi, maka diganti kurungan selama empat bulan penjara," tegas Syamsudin.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budiawan yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan kurungan penjara selama tujuh tahun. (Ricardo)

Foto: Ist

SERAHKAN BUKU TABUNGAN - DANREM 043/Gatam, Kolonel Inf.Taufiq Hanafi, menyerahkan buku tabungan kepada salah satu perwakilan nasabah pada acara Hari Indonesia Menabung Provinsi Lampung 2019, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/10).

300 Rumah Tak Layak Huni Bakal Dibedah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan kembali membedah sekitar 300 rumah tak layak huni (RTLH) sehingga menjadi layak untuk ditempati pada tahun 2020 mendatang.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bandar Lampung, Yustam Effendi, menjelaskan, sepanjang tahun 2019 ini, ada sebanyak 178 unit RTLH di tiga kecamatan yang sudah dilakukan pembedahan. Yakni di Kecamatan Sukabumi, Tanjungkarang Timur dan Telukbetung Timur.

“Sudah ada beberapa rumah selesai dibangun, ada juga yang masih tahap pembangunan dan proses pendataan,” kata Yustam saat mendampingi Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN,

meninjau proses pembangunan bedah rumah di Sukabumi dan Tanjungkarang Timur, Selasa (29/10).

Yustam melanjutkan, untuk anggaran yang digulirkan

sebesar Rp3,1 miliar. di mana satu unit menerima Rp17,5 juta dengan rincian Rp15 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. “Jadi, target selesai pembangunan bedah rumahnya sampai akhir tahun 2019 ini,” jelasnya.

Sementara itu untuk tahun 2020 mendatang, kata Yustam, semakin banyak lagi hunian warga yang bakal

Foto: Ist

TINJAU BEDAH RUMAH - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, saat meninjau langsung pembangunan rumah tak layak milik warganya di daerah Sukabumi dan Tanjungkarang Timur, Selasa (29/10).

dibedah. “Rencananya ada sekitar 300-400 unit yang tersisa. Kita target RTLH tahun 2021 tuntas semua melalui program bedah rumah,” ungkapnya.

Ia kembali menjelaskan, RTLH yang mendapatkan program bedah rumah merujuk pada beberapa kriteria dari Bappeda, di antaranya masih berlantai tanah dan berdinding geribik.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, berharap dengan adanya program bedah rumah ini mampu mencapai target rumah layak huni pada 2021 mendatang.

“Saya ingin masyarakat semakin nyaman, sejahtera dan aman tinggal di Kota Bandar Lampung. Kita sudah berikan program berobat gratis, melahirkan gratis, pendidikan gratis dan sekarang pembangunan rumah gratis,” ujarnya. (Sule)

SBSI Anggap UMK Balam Belum Capai KHL Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KENAIKAN Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung sebesar 8,51 persen atau tepatnya Rp2.653.000 akan diberlakukan 2020 mendatang. Namun, UMK tersebut dianggap belum mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Bandar Lampung, Deni Suryawan, Selasa (29/10).

"Saya rasa untuk menyi-

kapi masalah UMK dengan kehidupan saat ini, ya memang belum mencapai suatu kelayakan," kata dia.

Kendati demikian, Deni berharap dengan adanya kenaikan UMP itu dapat dipatuhi oleh seluruh perusahaan, karena hal itu berlaku secara nasional.

“Harapan kita bagaimana ketika itu diterbitkan perusahaan dapat menjalankan aturan itu sendiri, dan terkait dengan surat edaran Kementerian soal UMP, maka secara otomatis kabupaten/kota harus mengikutinya," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengatakan, kenaikan UMK khususnya di Bandar Lampung, kenaikan terjadi dari Rp2.445.000 menjadi Rp2.653.000.

“Kan ada kenaikan 8,51 persen. Kalau nasional naik, daerah juga naik. Kita nanti usulkan ke gubernur,” kata Herman.

Dasar kenaikan itu, kata Herman, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"UMK tiap tahun naik di Kota

Bandar Lampung, tidak pernah stagnasi. Ini kan membantu buruh dan pengusaha tidak diberatkan," jelasnya.

Menurut Herman, kenaikan itu sudah dapat membantu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat di Kota Bandar Lampung.

"KHL kita sekitar Rp1,9 juta, ya cukuplah untuk sementara ini, tapi tahun depan naik lagi. Agar masyarakatnya makmur terutama buruh, kan udah berobat gratis, pendidikan gratis, melahirkan gratis, udah aman para buruh ini," bebernya. (Sri)

TNI-Pol PP Latihan Bela Diri Merpati Putih Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERSONIL Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, diberi pelatihan ilmu bela diri Merpati Putih (MP) oleh prajurit Komando Rayon Militer (Koramil) 41005/TKP, yang digelar di Halaman Masjid Al Furqon pada Senin (28/10) sore lalu.

Danramil 410-05/TKP, Mayor Inf Hariono, menjelaskan, latihan ilmu bela diri ini dalam rangka menguatkan fisik para personil Satpol PP supaya semakin tangguh di lapangan “MP ini salah satu perguruan pencak silat bela diri tangan kosong (PPS Batako) dan merupakan aset budaya bangsa," jelas Hariyono.

Bela diri MP, kata Hariyono, juga melatih pernapa-

Foto: Ist

LATIHAN BELA DIRI - KORAMIL 410-05/TKP menggelar pelatihan ilmu bela diri Merpati Putih untuk personel Satpol PP Kota Bandar Lampung di halaman Masjid Al Furqon, pada Senin (28/10) lalu.

san dan untuk kebugaran agar terhindar dari rasa lelah, letih dan lesu. “Kami berharap warga, khususnya anggota Pol PP bisa menjadikan

olahraga ini bukan sekadar untuk bela diri saja, tapi untuk kesehatan," ujarnya.

Pelatihan ilmu bela diri MP digelar bersama anggota

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Dalam kegiatan ini dua anggota yang melatih, yakni Sertu Sony dan Sertu Edwin. (Rls)

4

Rabu, 30 Oktober 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

DPRD Soroti Toilet GOR Aji Saka yang Kumuh Kondisi toilet di Gelanggang Olaraga (GOR) Aji Saka yang berada di kawasan Sekuting Terpadu, Pekon (Desa) Wates, Kecamatam Balik Bukit sangatlah memperihatinkan.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) HAL tersebut terungkap saat Panitia Khusus (Pansus)

DPRD Lambar menggelar rapat kerja dengan badan eksekutif membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) retribusi jasa umum di ruang sidang Marghasana, Selasa (29/10).

"Yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa penggunaan gedung olahraga Gor Aji Saka ini, karena kondisi toilet nya sangat memperihatinkan, selain kumuh air nya juga sering kosong," kata salah satu Anggota Pansus, Ahmad Ali Akbar.

Dengan demikian, politisi PDI-P ini juga mengusulkan terhadap pengelola maupun

dinas terkait untuk meningkatkan penarikan retribusi gedung olahraga tersebut.

"Saya rasa WC buruk dan seringnya air kosong karena dananya kurang, jadi usulan saya untuk ditingkatkan penarikan retribusinya. Apalagi Pemkab sering melaksanakan kegiatan disitu, kurang pantas jika kondisinya seperti itu," ucapnya. (Iwan)

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Foto : Nova/Kupas Tuntas

RAZIA PELAJAR - SATPOL PP Pesibar sedang melakukan penertiban pelajar yang bolos sekolah saat jam belajar, Selasa (29/10).

Tarif Sewa Rumdis Pemkab Disdukcapil Layani Pembuatan E-KTP di Lokasi TMMD Lambar Diusulkan Naik Lampung Barat

Lampung Barat (Kupas Tuntas) PANITIA Khusus (Pansus) DPRD Lampung Barat (Lambar) yang membahas revisi Perda tentang retribusi jasa umum di wilayah itu, meminta agar sewa Rumah Dinas (Rumdis) milik Pemkab Lambar tersebut dinaikan.

Usulan itu salahsatunya disampaikan Ismun Zani yang juga selaku Ketua Pansus. Ismun beralasan jika besaran sewa rumah dinas Pemkab saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini. Sewa rumah dinas hanya Rp150 ribu untuk tipe 70 dan Rp100 ribu untuk tipe 54 itu jelas-jelas sangat rendah dan sudah seharusnya dinaikan, sekaligus sebagai upaya untuk menambah PAD. "Mana ada lagi sewa rumah tipe 70 hanya dikenakan sebesar Rp150 ribu/bulan, sewa rumah tipe 54 hanya sebesar Rp100 ribu/bulan dan seterusnya," kata Ismun saat memimpin hearing Pansus

bersama OPD terkait revisi Perda retribusi jasa umum.

Untuk itu Ismun mengusulkan agar sewa rumah dinas tipe 70 sebanyak 8 unit yang digunakan kepala-kepala dinas itu dinaikan menjadi Rp200 ribu/bulan dan tipe 54 dinaikan menjadi Rp150 ribu/bulan.

Usulan itu dikarenakan rumah tipe 70 dan tipe 54 itu cukup besar dan terdiri beberapa kamar dan fasilitasnya juga lengkap. Usulan kenaikan itu menurutnya, juga masih pada angka yang sangat rendah dan tidak akan memberatkan bagi penggunanya.

Menanggapi hal itu, kepala BPKD Lambar Daman Nasir, mengatakan Pemkab Lambar memilki rumah dinas untuk pegawai yang tersebar di barak atas sekitar perumahan bupati dan barak sekitar kantor Pemkab.

Rumah dinas tipe 100 hanya 1 yaitu rumah dinas sekda. Kemudian rumah dinas tipe 70 sebanyak 8 unit sedangkan selebihnya tipe 54 dan 32. (Iwan/Dbs)

Agus Ajak Tokoh Agama Beri Gagasan untuk Pesibar Pesisir Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar dialog dan audensi dengan tokoh agama, adat dan masyarakat Pekon SP 6 Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesibar, Selasa (29/10).

Bupati Pesibar, Agus Istiqlal mengatakan, audensi ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan bertatap muka untuk menjaring aspirasi masyarakat.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai inspirasi dan untuk motivasi masyarakat dalam mencapai berbagai karya dan prestasi serta

membangun kinerja yang produktif demi meraih citacita dan harapan untuk menuju masa depan yang lebih baik,”ungkapnya.

Menurutnya, kesempatan ini juga untuk dapat memberikan berbagai ide dan gagasan serta mengembangkan berbagai potensi yang ada.

“Karena kita telah memiliki kekayaan alam yang sangat memadai serta kekayaan budaya yang memiliki nilainilai luhur sebagai bekal kita semua dalam menyusun berbagai program pembangunan daerah, sehingga apa yang kita harapkan yaitu mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain," tandasnya, (Nova)

(Kupas Tuntas) DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali akan membuat terobosan, mendekatkan diri dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil melaksanakan aksi jemput bola.

Kali ini kegiatan tersebut akan menyasar masyarakat di wilayah Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) bersamaan dengan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Kodim 0422 Lambar tahun 2019 yang akan berlangsung di pekon Bandar Agung, pada Rabu

dan Kamis 30-31 Oktober.

Kepala Disdukcapil Lambar, Adi Utama, beragam pelayanan yang akan disediakan yakni perekaman KTP elektronik, kartu keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta kelahiran, Akta kematian, dan Akta perceraian.

“Kami turut mendukung suksesnya kegiatan TMMD ini dengan membuka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,” ungkap Adi, Selasa (29/10).

Dia menjelaskan, terobosan ini sebagai upaya memberikan kemudahan dengan melakukan jemput bola kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan, terlebih lagi daerah Suoh dan BNS ma-

sih banyak warga yang belum melakukan pere kaman e-KTP. “Kebanyakan warga pekon yang berada di dua kecamatan ini belum melakukan perekaman dan belum mendaftarkan diri di Disdukcapil, faktornya banyak warga di dua daerah ini yang berstatus pendatang baru dan warga tidak tetap, maka melalui kegiatan ini kita optimalkan pelayanan kepada mereka,” terangnya.

Diakuinya, Kabupaten Lambar sebenarnya kekurangan blanko untuk melayani perekaman e-KTP, namun untuk kegiatan tersebut beliau telah menghubungi langsung kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar diberikan tambahan blanko,

mengingat kegiatan TMMD itu sendiri tingkat nasional.

“Saya menghubungi langsung pihak kementerian agar diberikan penambahan blanko e-KTP khusus untuk kegiatan ini, awalnya saya minta 800 keping, tapi yang terealisasi hanya 500 keping, sedangkan untuk pelayanan lain seperti pembuatan KIA, KK dan Akta tidak ada batasan,” jelas Adi “Selain memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat setempat, tujuan pelayanan ini sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya identitas dan tercatat di Disdukcapil itu sangat penting, supaya seluruh masyarakat di Lambar mempunyai identitas yang jelas,” tandasnya. (Rls)

Polisi Gadungan Beraksi di Kawasan Islamic Center Lampung Barat (Kupas Tuntas) PANJANUNTO (15) warga Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat menjadi korban Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) di Kawasan Sekuting Terpadu Masjid Islamic Centre, Pekon Watas, Kecamatan Balikbukit Pada Sabtu, (26/10), sekitar pukul 22:15 WIB. Korban baru melaporkan kejadian yang menimpahnya itu ke Mapolsek Balik-

bukit Senin (28/10).

Kapolsek Balikbukit, Iptu Samsul Bahri mendampingi Kapolres AKBP Rachmat Tri Haryadi, membenarkan jika pihaknya baru menerima laporan dari korban pada Senin 28 Oktober ini. Berdasarkan keterangan korban, kata dia, kejadian itu bermula saat korban bersama dua rekannya nongkrong di kawasan Islamic Center sekitar pukul 21:30. Saat itu korban bersama temanya tersebut duduk-duduk di depan kantor UPTD setempat.

Setelah nongkrong bersama

Foto : Nova/Kupas Tuntas

GELAR DIALOG - BUPATI Pesibar,Agus Istiqlal menggelar dialog dan audensi dengan tokoh agama, adat dan masyarakat Pekon SP 6 Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesibar, Selasa (29/10).

rekannya itu, saat korban hendak pergi menggunakan sepeda motornya. Secara tibatiba datang dua orang yang tak dikenal langsung merampas kunci kontak sepeda motor miliknya itu. Akan tetapi korban sempat menepisnya.

Selanjutnya, kedua pelaku sambil mengaku sebagai anggota polisi dari satuan buru sergap (buser) Polres Lambar lalu menanyakan aktivitas korban di lokasi.

Pelaku yang mengaku buser itu, kepada korban lalu menanyakan apakah kalian sedang mabuk, sambil menunjuk itu komik siapa, mabuk semua kalian. Namun korban saat itu menjawab bahwa ia tidak mabuk.

Kemudian pelaku menanyakan kelengkapan suratsurat kendaraan sepeda motor milik korban. Akan tetapi korban menjelaskan jika surat-surat sepeda motor itu lengkap, hanya saja baru keluar surat jalan, karena motor itu baru dibeli.

Usai bertanya-tanya, kata Samsul, tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan pisau dan menodongkan ke arah korban sambil berkata jangan main-main.

Masih kata korban, lanjut Samsul, pelaku lalu mengancam korban dan meminta korban menyerahkan sepeda motor dan handphonenya. Kemudian pelaku menggeledah korban dan temannya secara bergilir.

Saat korban dan rekannya sedang digeledah, korban langsung memukul pelaku dan saat itu korban sempat akan lari namun pelaku memegang jaket korban dan menyerang korban menggunakan pisau. Setelah menyerang, pelaku melarikan diri tanpa berhasil membawa sepeda motor korban.

“Akibat perlawanan tersebut korban mengalami luka sayatan pada bagian pipi dibawah telinga sebelah kanan sehingga harus mendapat empat jahitan,” kata dia.

Terkait kasus itu, lanjut Kapolsek, kini pihaknya masih melakukan penyelidikan serta mencari keterangan dari sejumlah saksi.

“Kita masih melakukan penyelidikan dan masih m e n g u m p u l k a n k ete r a ngan dari sejumlah saksi guna mengungkapnya,” tambah dia. (Rl)

Rabu, 30 Oktober 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Dua Bulan, 17 Orang Ditangkap Terkait Narkoba Pesawaran (Kupas Tuntas) SELAMA dua bulan yakni September dan Oktober 2019, Polres Pesawaran mengamankan 17 tersangka yang diduga terlibat dengan narkotika dan obat terlarang.

Hal tersebut diungkapkan Wakapolres Pesawaran Kompol Handak Prakarsa Qolbi saat konferensi pers di Mapolres setempat, Selasa (29/10). "Ya, selama September dan Oktober 2019 Polres Pesawaran telah mengungkap 16 kasus dengan mengamankan 17 tersangka berikut barang buktinya," ungkapnya.

Ia menerangkan, dari 17 tersangka tidak ditemukan indikasi mata rantai peredaran narkoba berskala nasional. Namun, ada beberapa yang diketahui sebagai pemain lama yang masih melakukan tindak pi-

dana tersebut.

"Ada enam pemain lama, dari mereka kita amankan barang bukti daun ganja kering dan tiga tanaman ganja yang sudah produktif dengan media pot sebagai tempat tanaman," terang dia.

Barang bukti lain yang diamankan adalah handphone yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi barang terlarang. Kemudian, beberapa alat hisap atau bong, narkoba jenis sabusabu, pil ekstasi dan ganja kering.

"Seluruh tersangka masih kita dalami dengan melakukan pemeriksaan selanjutnya guna pengembangan kasusnya. Kepada para tersangka, petugas akan mengenakan pasal 112 dan 114 undang-undang nomor 35 tentang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara, " tegas dia. (Reza)

PDIP Metro Tentukan Balonwakot Lewat Survei Metro (Kupas Tuntas) PDIP Metro pastikan salah satu faktor penentuan Bakal Calon (Balon) Wali Kota yang akan diusung pada Pilkada Kota Metro tahun 2020 berdasarkan hasil survei.

Ketua DPC PDIP Kota Metro Anna Morinda mengatakan, pihaknya telah melakukan penjaringan dan meneruskan balon yang mendaftar ke DPD. Dimana lima balon telah mengikuti fit and proper test.

"Sudah test dan dipanggil DPD. Dan akan mengikuti serangkaian survei. Habis itu menunggu rekomendasi. Kalau saya pribadi, tentu ingin bisa segera. Tapi sebagai kader, kami tidak ingin berandai-andai, hanya bekerja dan terus bersama masyarakat, itu yang paling penting," ujarnya, Selasa (29/10).

Anna menambahkan, PDIP sangat konsen akan Pilkada 2020. Dimana parp o l l a i n b e l u m p e n j ari ngan, pihaknya sudah lebih dulu, bahkan telah menjalani fit and proper test bagi balon. Adapun lima balon yang mendaftar P D I P a d a l a h A n n a M o-

rinda, Andi Surya dan Wahdi untuk calon w ali kota, dan Fritz Ahmad Nuzir serta Didik Isnanto sebagai wakil wali kota.

Tepisah, Ketua DPD PKS Metro Ahmad Kuseini mengaku, akhirnya Oktober pihaknya akan membeberkan nama-nama yang bakal diusung pada Pilkada 2020, setelah melalui proses penjaringan internal.

"Kita memang tidak terbuka. Ini masih penjaringan terus. Ada beberapa. Seperti dari internal itu Pak Abdul Hakim, Nasrianto, dan Wasis. Kita juga terus melakukan komunikasi ke parpol maupun tokoh politik. Seperti Golkar, Demokrat, PDIP, dan untuk tokoh itu Wahdi dan putranya pak Lukman Hakim," bebernya.

Ia mengaku, akhir bulan ini akan menyampaikan hasil penjaringan ke DPW setelah nama balon mengerucut menjadi be be rapa kandidat. Pihaknya sendiri menargetkan wakil wali kota dan bisa ber gabung dengan parpol lain pada Pilkada 2020.

"Kalau saat ini kita memang kemungkinan akan mengusung wakil. Tapi politik ini kan dinamis. Kita lihat saja bagaimana nantinya," tandasnya. (Han)

Pemkot Telah Proses Pencairan NPHD KPU Metro (Kupas Tuntas) MENINDAKLANJUTI Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Kota (Pemkot) Metro bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat beberapa waktu lalu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, telah memproses pencairan dana KPU tahap 1 sekitar Rp 537 juta di tahun 2019.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro M Supriadi mengungkapkan, bahwa pencairian dana NPHD untuk KPU dan Bawaslu Metro berlangsung selama tiga tahap.

"NPHD ini memang untuk KPU dan Bawaslu di tandatangani pada (1/10) lalu, namun penganggarannya

pada anggaran perubahan 2019 dan APBD 2020," ujar Supri di ruang Kerjanya, Selasa (29/10).

Sejauh ini, kata dia, baru KPU yang melakukan pengajuan pencairan tahap pertama ke BPKAD,"Ya pengajuan KPU sudah masuk mereka minta sekitar Rp 537 juta untuk tahap I, ini lagi kita proses,"imbuhnya.

Sementara, ia mengatakan, untuk Bawaslu pengajuan pencairan tahap I belum masuk ke BPKAD namun rencannya Bawaslu akan mengajukan sekitar Rp 380 juta,"Pengajuan tersebut sesuai tahapan dari tahapan kerja dari kedua intansi,"terangnya.

Sementara terkait sisa dana NPHD, yang diketahui KPU mendapat sekitar Rp 14 Milyar dan Bawaslu sekitar Rp 6 Milyar, Supriadi mengaku akan dicairkan tahun 2020 mendatang,"Paling banyak diperkirakan pencairan tahap ke II,"pungkasnya. (Han)

Foto : Reza/Kupas Tuntas

KONFRENSI PERS - WAKA Polres Pesawaran Kompol Handak Prakarsa Qalbi saat melakukan konferensi pers di Mapolres Pesawaran, Selasa (29/10).

Dewan Minta DLH Segera Cek Amdal PT SUN DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berjanji akan memanggil pihak PT Surya Utama Nabati (SUN) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tubaba.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMANGGILAN ini terkait dengan dugaan pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

"Ya secepatnya kita akan panggil pihak PT SUN dan DLH terkait temuan komisi III pada sidak kemarin, nanti kita akan menggelar hearing,”kata Ketua DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, Selasa (29/10).

Ia menjelaskan, dalam

hearing tersebut, pihaknya ingin mengetaui apakah penyebab polusi udara lantaran cerobong asap pabrik yang tidak sesuai standar, sehingga mencemari lingkungan.

“Kami akan meminta DLH untuk melakukan kajian kembali, dan meminta data valid , apakah perusahaan tersebut sesuai mengurus izin Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) nya atau tidak,”katanya.

Jika memang, Amdalnya

bermasalah, maka DLH bisa memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPRD Tubaba menggelar Sidak di PT SUN pada Jum’at (25/10) lalu.

Dalam sidak tersebut, terlihat cerobong asap PT SUN terlalu pendek, sehingga asap yang keluar dari pabrik mengenai lingkungan sekitar, sehingga udaranya bisa berbahaya bagi masyarakat sekitar. (Irawan/Lucky)

Mediasi Pencurian Harrow Tracktor Temui Jalan Buntu Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) POLRES Tulangbawang kembali melakukan pemanggilan terhadap Budiyanto (35) Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dengan Rodi Hartono (40) dan Kadarsyah STBR terkait polemik permasalahan penggelapan Harrow Tracktor.

Pemanggilan tersebut diketahui tidak secara resmi dan diduga pemanggilan kedua belah pihak antara Budiyanto dan Rodi Hartono sebagai terlapor penggelapan Harrow Tracktot dan Kadarsyah STBR sebagai pihak pelapor tersebut untuk dilakukannya proses mediasi untuk menempuh jalur

damai.

Hal itu diakui Kadarsyah STBR yang mengatakan dirinya terkejut atas pemanggilan dirinya ke Polres Tulangbawang pada Selasa (29/ 10) sekira pukul 13.30 Wib untuk dipertemukan dengan Budiyanto dan Rodi Hartono serta beberapa pihak lain diruangan Penyidik Polres Tulangbawang.

"Jadi saya juga bingung dasar pemanggilan saya ini apa, soalnya mendadak salah satu penyidik Polres Tulangbawang menghubungi saya melalui telepon dan menyuruh saya datang ke Polres Tulangbawang,"Ungkap Kadarsyah STBR seusai dari Mapolres Tulangbawang.

Setibanya di Mapolres Tulangbawang, lanjut Ka-

darsyah STBR, tiba-tiba dipertemukan dengan pihak terlapor yaitu Budiyanto beserta keluarga di ruangan Reserse Kriminal Umum untuk proses mediasi.

"Ada beberapa pembicaraan yang dibahas didalam ruangan tersebut yang mengarah pada proses mediasi yang menya rankan saya dengan pihak terlapor Budiyanto untuk menempuh jalan damai secara kekeluargaan, oto matis saya menolak jika seperti itu jalurnya,"tegas Kadarsya STBR. Kadarsyah STBR juga menambahkan, menurut penyidik bahwa mediasi itu atas permintaan pelapor dan terlapor." Nah, saya merasa tidak meminta untuk di mediasi, saya kira pemanggilan

terhadap saya ini karena ada proses lanjutan dari penyidik, sebab penyidik kan sudah melayangkan SPDP ke Kepala Kejaksaan Negeri Tulangbawang,"tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin (28/10) ditemui wartawan diruang kerjanya Kasat Reskrim Polres Tulangbawag AKP Sandi Galih Putra mengatakan permasalahan ini sudah diproses sesuai prosedur yang berlaku dan tidak akan ada proses mediasi.

"Untuk prosesnya masih berlanjut sesuai prosedur bahkan SPDP itu sudah sempet dikirim ke Kejak saan Negeri Tulangbawang, jadi tidak akan ada proses mediasi lagi karena kami juga tidak ada kewajiban ke arah situ (mediasi),"kata dia. (Irawan/Lucky)

Edi Zulkarnain Kembali Nahkodai PWI Tubaba Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) MELALUI proses aklamasi pemegang hak suara, wartawan Radar Tv Edi Zulkarnain berhasil men du duki kursi Ketua PWI Kabupaten Tulangbawang Barat untuk periode 2019-2022.

Edi terpilih dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) IV yang digelar di Sesat Agung (Balai Adat) Komplek Ismaic Center, Panaraganjaya, Selasa (29/10).

Edi Zulkarnain mendapatkan dukungan mutlak dari para pemegang suara yang merupakan anggota biasa PWI untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, sempat mencuat beberapa nama anggota PWI me nyatakan diri ingin maju sebagai calon ketua.

Namun yang bersangkutan tidak mengurus berkas pencalonan hingga proses pemilihan dilakukan. Sehingga, 17 anggota PWI pemegang hak suara sepakat secara aklamasi memilih Edi Zulkarnain. Konferkab tersebut ditandai de-

ngan pemukulan gong oleh Ketua adat megowpak Herman Artha RM. Sekretaris PWI Lampung, Nizwar Ghazali, mewakili Ketua PWI Supriyadi Alfian mengutarakan PWI Tubaba belum sepenuhnya memberikan kontribusi kepada pemkab terkait pembangunan yang dianggapnya begitu pesat tak kalah dengan kabupaten lainnya.

“Program yang akan men jadi sasaran utama adalah mendukung program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), untuk me ningkatkan profesionalitas wartawan. Sehingga, da lam bekerja wartawan bisa senantiasa memegang te guh kode etik jurnalistik,” ucapnya.

Sementara Bupati Tubaba, Umar Ahmad berharap, dengan digelarnya Konferkab IV tersebut bisa membawa Tubaba lebih baik lagi.

Dia menyebut pemerintah dengan wartawan merupakan mitra kerja. Meski demikian pihaknya siap untuk di kritik.

“Katakan yang benar itu benar, yang salah adalah

Foto : Lucky/Kupas Tuntas

GELAR KONFERKAB - PWI Tubaba menggelar Konferkab IV yang digelar di Balai Adat Komplek Ismaic Center, Panaraganjaya, Selasa (29/10).

salah. Tidak masalah rekanrekan wartawan memberikan kritikan untuk membangun dan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah,“ ujarnya.

Ditempat yang sama Ketua PWI Kabupaten Tulangbawang Barat Edi Zulkarnain mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Secara singkat dia menyampaikan beberapa kegiatan penting yang telah

dilaksanakan PWI Tubaba, seperti UKW dan Safari Jurnalistik ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Dewan Pers, PWI Pusat dan Monumen Pers Nasional/ PWI Surakarta Solo.

“UKW ini betul-betul menandai kebanggan profesi seorang wartawan. Keterlibatan kita di dunia jurnalistik menjadi bagian kompeten dari profesi ini. Kompeten ini menandai arti profesionalitas dan kemartabatan,”tandasnya. (Irawan/Luky)

6

Rabu, 30 Oktober 2019

LAMPUNG UTARA

DPRD Lampung Utara Rampung Bentuk AKD Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

SAMPAIKAN SAMBUTAN - Plt Bupati Lampung Utara Budi menyampaikan sambutan pada acara “Pembinaan Kerukunan Umat Beragama” di Aula Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, Selasa (29/10).

Budi Utomo Minta FKUB Jaga Silaturahmi Umat Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo minta pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus menjaga hubungan silaturahmi dengan umat, guna mewujudkan Kabupaten Lampung Utara yang aman dan bermartabat.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PERNYATAAN itu Budi Utomo saat menghadiri acara “Pembinaan Kerukunan Umat Beragama” yang berlangsung di Aula Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, Selasa (29/10).

"Selama ini peranan FKUB telah terbukti, dapat dilihat dari kondusifitas yang ada selama ini di Kabupaten Lampung Utara dengan sangat minimnya perselisihan antar umat beragama dan pemerintah. Hal ini harus dapat terus terjaga dan berkesinambungan sehingga tercipta Lampung Utara yang

aman dan bermartabat," kata Budi Utomo.

Ia berharap, FKUB bisa terus melaksanakan tugas dan fungsinya untuk me nyatukan antara umat ber agama dan bisa menjaga toleransi antara umat ber agama yang ada di Lam pung Utara.

Budi mengatakan, FKUB mempunyai peranan strategis untuk bisa terus menyatukan umat beragama.

Sehingga kehidupan umat beragama bisa tetap berjalan dengan harmonis.

Ia menambahkan, Peme-

rintah Daerah akan terus mengayomi dan memberi perlindungan terhadap seluruh umat beragama di Lampung Utara, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik.

Hadir pada acara ini Kepala Kemenag Lampung Utara Qomaru Zaman, Ketua MUI Mughofir, Ketua Dewan Masjid Indonesia Lampung Utara Makmur, Ketua FKUB Sihul Ali dan Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono beserta seluruh pengurus FKUB se-Kabupaten Lampung Utara. (Sarnubi)

DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) telah selesai membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, pembentukan AKD telah selesai dan telah ditetapkan pada Senin (28/10).

Dikatakan, dengan telah terbentuknya AKD tersebut maka para wakil rakyat telah siap menjalankan pengawasan pembangunan disegala

bidang guna mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Sudah selesai dan telah ditetapkan Senin kemarin. Kita telah siap bersama Pemerintah Daerah untuk membangun Lampung Utara ini ke arah yang lebih baik lagi," kata Romli, Selasa (29/10).

Politisi Partai Demokrat ini memastikan, seluruh anggota dewan akan bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai tupiksi masing-masing.

“Kami akan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada dewan untuk bersamasama menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam pengawasan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Sarnubi)

SOSIAL

Polres Bantu Perbaiki Rumah Warga LAMPUNG UTARA - PULUHAN personel Polres Lampung Utara dari Sektor Abung Selatan diturunkan untuk membantu memperbaiki atap rumah warga yang disapu angin kencang.

Kapolsek Abung Selatan, AKP Sukimanto mengatakan anggota Polsek bersama masyarakat bergotong royong melakukan perbaikan terhadap rumah-rumah warga yang rusak usai diterjang angin kencang pada Senin (28/10).

"Ada 33 rumah warga yang atapnya mengalami kerusakan karena gentengnya pada melorot. Untuk lokasinya ada di Dusun 2, Widoro Payung RT 3 dan RT 4 Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan,” kata AKP Sukimanto, Selasa (29/10).

Dikatakan, bantuan yang dilakukan personel Polsek Abung Selatan sebagai bentuk kepeduian terhadap warga yang tertimpa musibah, sehingga rumah yang rusak bisa segera diperbaiki.

“Kami hanya ingin sedikit meringan beban yang dialami warga yang rumahnya terkena musibah angin kencang. Semoga saja bantuan yang diberikan bisa membantu warga,” ungkapnya.

Ia bersyukur, dalam musibah angin kencang tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Hanya ada seorang warga yang mengalami luka-luka ringan. “Dalam musibah angin kencang itu tidak ada korban jiwa, hanya ada seorang warga yang mengalami luka ringan karena tergores serpihan asbes yang tertiup angin kencang tersebut,” ungkapnya. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Bupati Zaiful Buka Festival Desa Wana Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari membuka acara Festival Desa Wana di Lapangan Desa Wana, Kecamatan Melinting, Senin (28/10).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) PADA kesempatan ini, tidak lupa Zaiful menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada desa Wana yang ke176. “Saya atas nama pribadi dan Pemkab Lampung Timur mengucapkan selamat ulang tahun desa wana yang ke-176.

Dengan usia ke-176 mengingatkan kita semua bahwa Desa Wana ini termasuk desa yang tertua di Kabupaten Lampung Timur,” kata Zaiful.

Zaiful juga mengajak seluruh warga Lampung Timur untuk bersama-sama membangun Bumei Tuwah Bepadan agar lebih baik lagi ke depan.

“Saya mengajak kepada kita semua dalam momentum ulang tahun Desa Wana ke176 sekaligus kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91, mari seluruh warga

Foto: Ist

LEPAS PESERTA KARNAVAL - BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari melepas peserta lomba karnaval untuk memeriahkan Festival Desa Wana, Kecamatan Melinting, di Lapangan desa setempat, Senin (28/10).

Lampung Timur khususnya di Kecamatan Melinting untuk bersama-sama membangun Lampung Timur yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Zaiful berpesan jangan sam-

Rekomendasikan 8 Kandidat ke DPD I Lampung Timur (Kupas Tuntas) DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Lampung Timur (Lamtim) merekomendasikan 8 kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung.

Hal itu diputuskan dalam rapat pleno diperluas penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Timur tahun 2020 di kantor DPD II Partai Golkar Lamtim, Selasa (29/10).

Ketua DPD II Partai Golkar Lamtim Azwar Hadi mengatakan, lima bakal calon bupati dan tiga bakal calon wakil bupati yang mengikuti penjaringan dinyatakan sah dan disetujui diteruskan ke DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung.

"Dari kedelapan bakal calon ini sudah disahkan dan mendapat persetujuan semua kader Partai Golkar. Jadi semua berkas dinyatakan lengkap dan siap dibawa ke DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung untuk diseleksi," jelas Azwar Hadi.

Sementara Wakil Ketua

Bidang SDM DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Heri Wardoyo menjelaskan kewenangan merekomendasikan bakal calon yang diusung Partai Golkar pada Pilkada Lamtim 2020 sepenuhnya menjadi hak DPP Partai Golkar.

"Saya meminta kepada bakal calon yang sudah mendaftar untuk segera turun langsung memperkenalkan diri kepada masyarakat untuk meningkat popularitas. Karena Golkar akan turunkan tim survei dari tiga lembaga survei," kata Heri Wardoyo. (Agus)

pai warga mudah terpecah belah oleh hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya juga mengingatkan jika pada 9 dan 10 November nanti pada Festival Way Kam-

bas, akan dihadiri duta-duta besar. Saya mengajak dan mengundang seluruh warga Desa Wana dan Kecamatan Melinting untuk hadir pada Festival Way Kambas,” kata Zaiful.

Pada Festival Desa Wana ini, Zaiful juga memberikan santunan kepada anak yatim, melakukan pemotongan tumpeng, dan pelepasan lomba karnaval. (Adv)

Ditjen HAM Janji Bantu Korban Talangsari Lampung Timur (Kupas Tuntas) DIREKTORAT Jendral (Ditjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Temmanengnga bertemu Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari guna membahas mekanisme pemberian bantuan terha dap korban peristiwa Talangsari di Ruang Kerja Bupati, Selasa (29/10).

Ditjen HAM Temmanengnga mengatakan, jumlah korban peristiwa Talangsari yang akan diberikan bantuan seba-

nyak 11 orang, yakni 10 orang berdomisili di Dusun Megasakti, Desa Rajabasalama Induk (Talangsari) dan satu korban berada di Pemalang.

Para korban ini merupakan data yang direkomendasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Untuk jenis bantuan masih direncanakan, akan disesuaikan dengan keperluan korban. Untuk itu, saya membahasnya bersama bupati Lamtim untuk mekanisme penyaluran bantuan. Nantinya nantuan dilakukan secara bertahap," kata dia.

Sementara Bupati Lamtim Saiful Bukhari mengungkapkan, Pemkab Lamtim pada prinsipnya siap memfasilitasi pemberian bantuan itu kepada masyarakat.

“Kalau Pemda Lamtim akan memberikan bantuan seperti jaminan kesehatan dan memperhatikan kondisi insfratruktur Talangsari. Prinsipnya Pemerintah Daerah siap memberikan bantuan kepada korban Talangsari, yang penting ada rekomendasi dari Kemenko Polhukam. Untuk jenis bantuannya lagi kami bicarakan," ujar Zaiful. (Agus)

Rabu, 30 Oktober 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Bupati Tinjau Pelayanan di Puskesmas Gaya Baru V Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

BERIKAN BINGKISAN BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto memberikan bingkisan kepada warga saat mengunjungi Puskesmas Gaya Baru V, Kecamatan Seputih Surabaya, Senin (28/10).

Foto: Towo/ Kupas Tuntas

Loekman Sidak Layanan Adminduk di Sidodadi Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) membuka layanan gratis kepada masyarakat yang akan membuat dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) UNTUK memastikan hal itu, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengecek langsung layanan pembuatan dokumen adminduk di Balai Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Sura-

baya, Selasa (29/10).

Loekman mengatakan, pengecekan pelayanan pembuatan dokumen adminduk ke lapangan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat yang harus mengeluarkan biaya saat membuat KTP, KK dan akta kelahiran.

“Saya mendengar buat

KTP dan lainnya butuh duit.

Sebetulnya Disdukcapil tidak memungut biaya. Tapi karena masyarakat tidak mau datang ke kantor Disdukcapil (di Gunungsugih), dan hanya nitip sama orang, otomatis orang itu minta imbalan jasa. Ak hirnya ya mengeluarkan biaya,” ujar Loekman.

Atas dasar itulah, lanjut Loekman, pihaknya membuat kebijakan agar Disdukcapil melakukan pelayanan langsung ke desa.

“Dengan cara mendatangi langsung ke masyarakat.

Terutama di daerah yang masyarakatnya banyak belum punya KTP. Dan saya minta, ke depan jangan lagi mengurus KTP pakai duit,” tegasnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Lamteng, Sugandi mengatakan pembuatan dokumen adminduk di Sidodadi sangat ramai.

“Sejak pagi hingga sore, sudah ada ratusan warga dari berbagai kampung yang kita layani. Pelayanan ini gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun,” kata Sugandi. (Towo)

BUPATI Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Gaya Baru V, Kecamatan Seputih Surabaya, Senin (28/10).

Dalam kunjungan ini, Loekman juga memeriksa beberapa ruangan yang ada di puskesmas setempat. Usai melakukan peninjauan puskesmas, Loekman melakukan pembinaan kepada kader kesehatan, bidan kampung, kader KB dan kader posyandu.

Loekman mengimbau warga yang sakit jangan ragu untuk berobat. Karena Pemerintah Daerah akan menfasilitasi warga tidak mampu yang sakit untuk dijemput agar mendapat pelayanan kesehatan dengan baik.

"Mari kita saling menginformasikan apabila ada keluarga atau kerabat yang sakit, sehingga bisa segera

mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Bupati.

Loekman mengatakan dirinya bersama jajaran Pemerintah Daerah Lampung Tengah akan berupaya maksimal agar seluruh warga bisa terjamin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal.

Dalam acara ini, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakat secara gratis mulai dari pemeriksaan IVA ,pelayanan KB, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan konsultasi kesehatan.

Sementara Plt Kadis Kesehatan Lamteng, Edy Sunarko menjelaskan pihaknya akan semakin mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Seputih Surabaya.

“Saat ini angka penderita stunting di Kecamatan Bandar Surabaya juga sudah menurun, hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. (Towo)

KRIMINAL

Polsek Amankan Pelaku Pencurian LAMPUNG TENGAH - UNIT Reskrim Polsek Gunung Sugih mengamankan pelaku pencurian As, warga Bekri di rumahnya.

Kapolsek Gunung Iptu Des Herison Syahputra mengatakan, As diamankan berdasarkan laporan Jumingan (62), warga Kampung Sinar Banten, Kecamatan dengan nomor laporan polisi LP/277-B/X/2019/ Polda Lpg/ Res Lamteng/ Sek Gunsu tanggal 25 Oktober 2019.

“Menurut keterangan korban pelaku merusak pintu belakang rumah dan setelah berhasil masuk pelaku mengambil satu unit handphone merek Vivo di atas kulkas dan uang Rp7.000.000 di dalam lemari. Uang itu berada idalam celengan kaleng biskuit yang disimpang di lemari pakaian,” jelasnya, kemarin.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian kerugian sekitar Rp12.000.000. Korban lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Gunung Sugih. “Guna mempertanggung jawabkan perbuatanya, pelaku As dijerat Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara atau sepertiganya,” terangnya. (Rls)

LAMPUNG SELATAN

 Pasca Kecelakaan Maut di Tarahan

Forum Lalulintas Akan Periksa Lokasi Kejadian Pasca kecelakaan maut yang terjadi KM 20-21 tepatnya di tanjakan Desa Tarahan, Kecamatan Katibung yang menewaskan empat orang pada Minggu (27/10), Forum Lalulintas bersama stakeholder terkait akan meninjau lokasi kejadian.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Mulyadi Saleh, saat dikonfirmasi di ruang kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Selasa (29/10).

Mulyadi menyatakan, peninjauan itu akan dilaksanakan hari ini Rabu (30/10) bersama pihak Satlantas, PT Jasa Raharja dan pihak Kementerian Perhubungan

serta Kementerian PU-PR. "Kita ke sana untuk mencari tindaklanjut terhadap penanganan daerah rawan kecelakaan di KM 20-21," jelasnya.

Ia mengatakan, KM 20-21 tanjakan Tarahan dalam beberapa bulan terakhir telah menelan sedikitnya total 7 korban jiwa akibat kecelakaan lalulintas.

"Tujuan utama kita, agar ada hal-hal atau tindakan yang bisa menurunkan tingkat kerawanan kecelakaan di sana. Makanya kita me-

libatkan beberapa stakeholder terkait," kata Mulyadi.

Ia mengakui, sejauh ini belum ada langkah-langkah yang kongkrit dalam rangka menekan angka kecelakaan lalulintas di Desa Tarahan.

Oleh karenanya, hal itu dilakukan bersama-sama agar ada solusi ke depannya.

"Contohnya kita mengajak pihak PT Jasa Raharja, apakah perlu ditambah rambu-rambu. Kemudian pihak Kementerian Perhubungan, apakah perlu adanya rekayasa lalulintas, dan Kementerian PU untuk mengkaji apakah geometrik kecuraman jalan terlalu terjal atau dibuat landai.

Hasilnya nanti dapat dila porkan ke pusat agar ada solusi," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Pemkab Lamsel Rancang Raperda Industri Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PERKEMBANGAN industri yang semakin pesat, mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) untuk membuat peraturan daerah (Perrda) tentang batas wilayah pembangunan industri.

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkab Lamsel, Burhanudin mengatakan, Kabupaten Lamsel saat ini memiliki daerah kawasan industri di Kecamatan Penengahan, Tanjung Bintang dan Katibung.

“Nah, nanti kita akan legal-

kan wilayah industri ini menjadi Perda. Kita akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini supaya sempurna menjadi Perda,” ungkap Burhanudin, Selasa (29/10).

Sementara, Tim Universitas Lampung (Unila) yang membawa materi tersebut, Dadang Iskandar mengatakan, penyusunan Raperda Pembangunan wilayah Industri telah disusun sejak tahun 2017 lalu. Kemudian pada tahun 2018, berkas tersebut dimasukan ke Pemerintah Provinsi.

“Setelah berkas itu turun dari provinsi, karena anggota DPRD nya belum dilantik. Makanya sempat tertunda. Dan sekarang sudah

“

Nah, nanti kita akan legalkan wilayah industri ini menjadi Perda. Kita akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini supaya sempurna menjadi Perda bisa di paripurna kan menjadi Perda. Tapi, sebelum didaftarkan ke paripurna, Raperda ini perlu di sosialisasi ke ASN agar mengerti isi dari Raperda ini,” ujarnya. (RL)

Melalui Penerapan E-Kinerja

Lampung Selatan

Nanang Ermanto Berharap Bisa Wujudkan ASN Profesional

Foto: Ist

BERI ARAHAN - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto memberi arahan saat sosialisasi peraturan kepegawaian, pengembangan dan implementasi aplikasi manajemen e-kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan Tahun 2019 di areal perkantoran bupati, baru-baru ini.

Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab setempat dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) UNTUK mewujudkan hal itu, salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya melalui penerapan aplikasi e-kinerja.

Hal itu disampaikan Nanang Ermanto saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian, pengembangan dan implementasi aplikasi manajemen e-kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan Tahun 2019 di areal perkantoran bupati, baru-baru ini.

Menurut Nanang, penerapan aplikasi e-kinerja dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pe-

layanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Ini (Aplikasi e-kinerja) dapat dijadikan sebagai media komunikasi dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya ASN, agar menjadi lebih profesional dan mampu menjadikan Kabupaten Lampung Selatan memiliki suatu sistem informasi bagi pimpinan untuk mengukur kinerja ASN,” kata Nanang.

Nanang berharap, dengan terselenggaranya ke giatan sosialisasi kerjasama antara Pemkab Lampung Selatan dan Pemkot Bandung tersebut, ke depan dapat meningkatkan produktifitas kinerja pegawai dan untuk mewujudkan ASN yang profesional sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

“Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan ker-

jasama dengan Pemkot Bandung ini, ada suatu perbaikan kinerja bagi ASN di Kabupaten Lampung Selatan. Tidak ada lagi kegiatan seremoni yang hanya menggugurkan kewajiban saja,” ujarnya.

Nanang juga mengimbau, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan dapat memaksimalkan pelaksanaan aplikasi tersebut secara menyeluruh kepada ASN di unit kerja masing-masing.

Sehingga nantinya, aplikasi e-kinerja tersebut juga dapat diterapkan di seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelaskan, dilaksanakannya kegiatan itu menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemkab Lampung Selatan dengan Pemkot Bandung yang tertuang dalam MoU bernomor : 1134.4/4264/ I.11/2018 dan Nomor : 119/4613-Bag.KS tanggal 14 Desember 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 130/2312-Diskominfo dan Nomor : 800/ 565/IV.15/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Lampung Selatan. (Dirsah/**)

8

Rabu, 30 Oktober 2019

WAY KANAN

Adipati Resmikan Layanan Cepat Unit Rumah Pintar Way Kanan (Kupas Tuntas) BUPATI Way Kanan Raden Adipati Surya, meresmikan dan membuka sosialisasi layanan Cepat Unit Rumah Pintar Kabupaten Way Kanan Tahun 2019, di Aula Dinas TPHP setempat, Selasa (29/10) Adipati dalam sambutannya mengatakan, sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu Maju dan Berdaya Saing serta mewujudkan misi Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah.

“Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dibidang pertanian yang sering terjadi di lapangan, memerlukan strategi dalam pelayanan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian,”ujarnya.

Salah satunya yaitu Rumah Pintar (Rumpi) yang merupakan solusi yang digunakan sebagai media untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani Karena udah tentu strategis tradisional yang hanya mengandalkan keunggulan teknologi tidalah cukup dalam menghadapi perubahan dan tantangan, cara terbaik adalah menciptakan keunggulan kompetitif dan dengan cepat belajar serta lentur dalam menghadapi setiap perubahan.

Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Way Kanan,

“

Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dibidang pertanian yang sering terjadi di lapangan, memerlukan strategi dalam pelayanan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian

” PNS Diminta Netral Dalam Pilkada

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

BERI BANTUAN - BUPATI Way Kanan RadenAdipati Surya menyerahkan bantuan operasional kepada penyuluh pertanian saat sosialisasi layanan Cepat Unit Rumah Pintar Kabupaten Way Kanan, diAula Dinas TPHP setempat, Selasa (29/10).

Maulana mengatakan, mekanisme rumpi adalah menerima informasi yang terjadi di sector pertanan, identifikasi, menganalisa dan menindaklanjuti di lapangan oleh tim ULC. Dalam melaksanakan fungsinya Rumpi didukung dengan teknologi IT berbasis telekomunikasi.

“Rumpi bertujuan untuk terlaksananya pelayanan yang cepat dalam memberikan solusi kepada petani dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi di lapangan, terwujudnya peningkatan produktifitas dan kualitas bidang tenaman pangan, holtikultura dan peternakan, efisiensi usahatani, diver sifikasi usaha tani, petani berorientasi bisnis, serta menguatnya kelembagaan tani,"terangnya. (Sandi)

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak pada tahun 2020 mendatang. Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Way Kanan, Saipul, memerintahkan ke seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bersikap netral, tidak terlibat politik praktis.

Way Kanan (Kupas Tuntas) SELAIN itu siap menerima laporan apabila ada oknum yang terlibat.

“Untuk secara langsung maupun tidak langsung PNS tidak boleh berpihak pada calon. Apa lagi mengunakan fasilitas negara untuk mendukung dan mempengaruhi semua pegawai guna memilih kepada calon tertentu yang dianggap tidak independen,” tegas Saipul, Selasa (29/10).

Saipul melanjutkan, terkait dengan sanksi, yakni terdiri dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Secara tidak

langsung akan diberikan berupa teguran dan untuk secara langsung bakal diserahkan langsung kepada lembaga penyelenggara seperti Bawaslu dan Panwaslu.

“Kalau dari sisi pegawai kita lihat dari peraturan kedisiplinan ASN. Selain itu, kita juga siap menerima laporan apabila ada oknum ASN, khususnya di Kabupaten Way Kanan yang melanggar atau terlibat politik praktis,”tegasnya. (Sandi)

TANGGAMUS

Bupati Ajak Kaum Wanita Deteksi Dini Kangker Serviks

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

SERAHKAN BANTUAN - BUPATI Tanggamus, Dewi Handajani saat menyerahkan kunci mobil ambulan dan Puskesmas Keliling saat pencanangan Pekan Pelayanan Tes IVAdan Sadanis, di Puskesmas Ngarip Kecamatan Ulu Belu, Selasa (29/10).

Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengajak semua wanita dewasa di Kabupaten Tanggamus untuk segera mengikuti tes IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan Sadanis (Pemeriksaan Payudara Klinis) di Puskesmas terdekat secara gratis.

Tanggamus (Kupas Tuntas) "MARI kita sampaikan kepada masyarakat, agar seluruh wanita yang sudah menikah, ikut dalam pelayanan tes IVA dan Sadanis ini," kata Bupati Dewi Handajani saat pencanangan Pekan Pelayanan Tes IVA dan Sadanis, di Puskesmas Ngarip Kecamatan Ulu Belu,

Selasa, (29/10).

Dewi mengatakan, tes IVA dan Sadanis sangat penting diikuti oleh semua wanita dewasa terutama yang sudah menikah. Tes ini berfungsi untuk mencegah sekaligus mendeteksi dini penyakit kanker serviks atau leher rahim. Sedangkan tes Sadanis untuk menghindari termasuk mengetahui kemungkinan terjangkitnya penyakit kanker payudara.

Dimana kedua penyakit tersebut bisa mematikan jika dibiarkan tak diobati dan tak dicegah sejak dini.

"Berdasarkan data Global Cancer Observatory 2018 dari World Health Organization (WHO) menunjukkan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yakni 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker.

Kanker serviks (leher rahim) merupakan jenis kanker kedua yang paling banyak terjadi di Indonesia sebanyak 32.469 kasus atau 9,3% dari total kasus," kata dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Dewi Handajani juga

melaunching pelayanan Ultrasonografi (USG), dan menyerahkan mobil ambulan dan mobil Puskesmas Keliling (Pusling).

Dimana untuk saat ini baru 5 Puskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanan USG, dimana sebelumnya dengan melatih dokter Puskesmas untuk menggunakan peralatan USG. "Pemkab Tanggamus mengutamakan pelayanan yang langsung menyentuh ma syarakat. Kebijakan ini ter tuang dalam 55 program AKSI DESA ASIK terkait bidang kesehatan diantaranya pe ngadaan alat Ultra- sonography (USG) bagi Puskes mas Rawat Inap, sebagai salah satu alat penunjang skrining guna mendukung upaya pelayanan kesehatan secara maksimal bagi ibu hamil yang berisiko tinggi," ujar Dewi.

Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus, Taufik Hidayat mengatakan, di Kabupaten Tanggamus, pelayanan Tes IVA dan Sadanis dilakukan di Puskesmas oleh tenaga bidan terlatih pada saat jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan.

Dimana dari 82.367 sasaran, baru mencapai 22.116 orang atau 26,85 % yang telah melakukan Tes IVA dan Sadanis. "Untuk meningkatkan cakupan pelayanan IVA dan Sadanis ini perlu adanya pelayanan yang bersifat massal yaitu adanya Pekan Pelayanan Tes IVA dan Sadanis, namum pelayanan rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan terus berjalan," kata Taufik. (Sayuti)

Pemkab Gelar Bimtek Pendidikan Keluarga Tanggamus (Kupas Tuntas) UNTUK menurunkan angka stunting pada anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Keluarga tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Bimtek yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Tanggamus ini, berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Selasa (29/10).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi'i, ini dihadiri Yohana Rumanda dari Direktorat Bina Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tanggamus FB Karjiyono, Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Lauyustis, Se-

kertaris Dinas Kominfo Darius Putrawan, Camat Gisting Purwanti, dan guru PAUD seKabupaten Tanggamus.

Sekertaris Dinas Pendidikan Tanggamus Lauyustis mengatakan, sosialisasi pendidikan keluarga pada 1000 hari pertama kehidupan ini untuk menurunkan angka stunting anak kekurangan gizi akut.

"Kami targetkan ke depan menurunkan prevalansi stunting di Tanggamus yang menjadi bagian dari 1.000 desa lokus stunting di 60 kabupaten se-Indonesia," katanya.

Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi'i mengatakan stunting adalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam rangka waktu yang lama.

Penyakit ini berdampak buruk. Selain bentuk tubuh anak yang pendek, perkembangan otak anak stunting menurun sekitar 30 persen. (Sayuti)

KESENIAN

Pamus Rilis Album Perdana TANGGAMUS - PAGUYUBAN Musik Tanggamus (PAMUS) punya cara tersendiri untuk memperkenalkan keelokan Kabupaten Tanggamus, yaitu dengan lagu dangdut koplo. Tak tanggungtanggung, Pamus menggandeng dua artis dangdut koplo papan atas, yakni Cak Sodik dan Ratna Antika membuat album dangdut koplo.

Ketua Pamus, Teguh Prambudi mengatakan, rencanany bulan depan akan melaunching album perdananya bekerjasama dengan Raja Koplo New Monata Jawa Timur, Cak Sodik dan Penyanyi Pantura papan atas, Ratna Antika.

“Album kita sedang di rilis dan akan segera launching Insya Allah pertengahan bulan depan, masih tahap penyelesaian editing clip videonya, dan itu kita garap bareng OM (orkes dangdut) New Monata bersama Cak Sodik, supaya Tanggamus semakin di kenal dan terkenal," kata Teguh, Selasa (29/10).

Teguh menyadari untuk membangun industri musik di Tanggamus dibutuhkan totalitas kreatifitas dan ikhlas. Hal itu sejalan dengan misi visi Pamus, yaitu membangun industri musik, melestarikan budaya dan menjunjung tinggi adat.

Itu sebabnya Teguh Prambudi terus mengmbangkan karyanya bersama talenta-talenta musisi yang ada di Tangamus untuk lebih berani melakukan terobosan–terobosan dan bangga atas karyakarya sendiri dengan tujuan menjadikan Kabupaten Tanggamus untuk menjadi industri musik Nusantara. (Sayuti)

Rabu, 30 Oktober 2019

SAMBUNGAN

MA Batalkan Kebijakan Presiden Terkait Dokter Tugas di Daerah Terpencil Mahkamah Agung (MA) melansir putusan yang membatalkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang diresmikan pada 2017.

Jakarta (Kupas Tuntas) MENURUT MA, kebijakan itu merupakan kerja paksa yang telah dilarang oleh International Labour Organization (ILO).

Kasus bermula saat Jokowi membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017. Dalam peraturan itu, dokter spesialis wajib kerja 1 tahun serta WKDS di akhir masa pendidikan yang dapat dinilai sebagai syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan salinan TSR ke Menkes.

Dalam Pasal 13 disebutkan, untuk lulus jadi dokter spesialis, maka harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia di rumah sakit daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lalu di rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit rujukan provinsi.

Peraturan ini pun digugat dr Ganis Irawan dan dikabulkan MA. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa," demikian bunyi pertimbangan MA sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (29/10).

Menurut MA, pelaksanaan program WKDS semestinya dilaksanakan secara sukarela, tanpa paksaan dan ancaman hukum/sanksi. Menurut MA, sepatutnya program tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem reward, career development

Zaiful ... tambang pasir ilegal tersebut," ujar Zaiful.

Selain itu, Politisi Partai Demokrat ini juga sudah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan mendata kerusakan lingkungan yang diakibatkan ekplorasi tambang pasir tanpa izin itu. Setelah pendataan kerusakan lingkungan terkumpul, ia berjanji akan melakukan tindakan selanjutnya.

“Dengan pendataan kerusakan lingkungan ini, diharapkan bisa diketahui siapa saja yang terlibat dalam kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas tambang pasir ilegal," tegas dia.

Zaiful juga mengaku sudah memerintahkan pihak kecamatan dan pamong desa yang wilayahnya adanya galian pasir, untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya agar bisa menghentikan aktivitas eksplorasi pasir.

Menurut Zaiful, persoalan tambang pasir ilegal di Lampung Timur sudah terjadi sejak ia belum menjabat bupati.

Sehingga, butuh upaya ekstra untuk mengatasinya.

"Soal tambang pasir ilegal ini sudah ada sejak sebelum saya menjabat bupati, dan

Dari Hal 1

tidak mudah membenahi kerusakan yang sudah meluas," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kupas Tuntas, akfivitas tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti diduga melibatkan perusahaan sebagai pemasok modal. Namun, Camat setempat, Sibran Mulsi, memilih bungkam saat dikonfirmasi hal tersebut.

Camat Pasir Sakti, Sibran Mulsi hanya menyarankan Kupas Tuntas untuk mengecek langsung keberadaan perusahaan tersebut di lokasi. "Silahkan datang sendiri masih beroperasi tidak perusahaannya," kata Sibran, baru-baru ini.

Sementara sumber Kupas Tuntas berinisial T menyebutkan, masih ada perusahaan J yang melakukan ekplorasi tambang pasir ilegal dengan bertindak sebagai pembeli.

Pasir yang dibeli adalah jenis kuarsa dengan harga Rp200 ribu per kuintal. Ironisnya, lanjut T, tidak ada tindakan dari penegak hukum atau pejabat dinas terkait.

"Tidak pernah ada tindakan apa-apa, baik sosialisasi atau yang lainnya agar tambang pasir yang dimotori

Ada ... diterbitkan, ada kekhawatiran KPK tidak akan garang dan berani lagi. Ada prediksi, jika ke depan KPK hanya akan fokus pada upaya pencegahan dan meminimalisasi aksi penindakan atau akrab disebut Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hasil survei LSI menyebut, 76,3 persen dari 23.760 responden yang dipilih secara acak, meminta Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Sisanya, hanya 12,9 persen responden yang menyatakan menolak dikeluarkan Perppu.

Tak hanya itu, survei yang dilakukan 4-5 Oktober 2019 itu menyebutkan, 70,9 persen responden setuju UU KPK yang baru dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. Sebaliknya, hanya 18 persen yang berpikiran sebaliknya.

Data tersebut menunjukan

opportunities, dan support policies (penghargaan, kesempatan pengembangan karier, dan dukungan kebijakan) yang layak.

"Sehingga maksud pemerintah dalam menjalankan program WKDS dalam rangka pemerataan dokter spesialis guna peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesifik dapat terpenuhi dan dijalankan secara sukarela sehingga tidak mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak seseorang dokter untuk dapat secara bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya," papar majelis kasasi yang diketuai Supandi dengan anggota Irfan Fachruddin dan Is Sudaryono.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah seyogyanya dapat mendorong pemberdayaan untuk menciptakan dokter-dokter spesialis yang berasal dari putra-putri daerah masingmasing di daerahnya. (Dtc)

perusahaan berhenti. Kuncinya perusahaan. Jika tidak membeli pasir, yakin warga tidak mengeksplorasi lagi.

Karena tidak mungkin masyarakat biasa menjual ke Jakarta sendiri," ungkapnya.

Pantauan di lokasi, tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti sudah tersebar di Desa Labuhan Ratu, Kedung Ringin, Rejomulyo, Mulyosari, Sumur Kucing dan Mekarsari. Dari enam desa tersebut, luas galian pasir yang sudah ditambang mencapai 250 hektar lebih.

Untuk di Kecamatan Labuhan Maringgai, tambang pasir ilegal berada di Desa Sukorahayu, Karanganyar dan Sriminosari. Camat Labuhan Maringgai, Indrawati mengatakan dari tiga desa tersebut tidak lebih 50 hektar yang sudah ditambang pasirnya.

Sementara lokasi tambang pasir yang berada di Kecamatan Way Karya dan Braja Selebah, baru beroperasi sekitar 2-4 tahun terakhir.

Di Kecamatan Waway Karya, lokasi tambang pasir ilegal masih terfokus di Desa Margabatin. Sementara di Kecamatan Braja Selebah, aktifitas tambang pasir ilegal baru ada di Desa Brajakuhur. (Agus) Dari Hal 1

jika publik sebenarnya ingin presiden menerbitkan Perppu KPK. Namun, semuanya kepada kepada Presiden Jokowi apakah akan mengikuti kehendak publik atau tetap mendukung langkah DPR yang sudah mensahkan revisi UU KPK. Yang pasti, hingga kini praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bangsa ini. Berdasarkan hasil riset para ekonom dalam rentang waktu 2001 hingga 2015, angka kerugian akibat tindakan korupsi di Indonesia telah menembus Rp203,9 triliun.

Riset tersebut dilakukan oleh sejumlah ekonom dari berbagai instansi Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo mengatakan angka tersebut baru mencakup kerugian akibat korupsi yang telah ditangani KPK. Karena, angka real-nya diyakini akan

jauh lebih besar dari Rp200 triliun, karena biaya lain seperti opportunity loss tidak terhitung jumlahnya.

Rimawan menambahkan, tindakan korupsi dapat mengancam tiga sektor pembangunan nasional. Pertama, korupsi akan menghambat pembangunan infrastruktur pendukung.

Sektor kedua yang akan terhambat adalah pembangunan SDM. Selain itu, korupsi juga diketahui berdampak seperti halnya pajak regresif pada anggota masyarakat, yakni fasilitas publik akan sulit diakses oleh masyarakat yang relatif tidak mampu, sebagai dampak dari suap maupun praktik KKN lainnya. Sekarang, kebijakan itu ada pada Presiden Jokowi, apakah akan menerbitkan Perppu KPK atau tetap membiarkan revisi UU KPK yang sudah disahkan berlaku. (**)

Pembangunan ... lanjutkan, jika belum ada izin (IMB). Ini yang masih terus kita peringatkan kepada pihak yang melakukan pembangunan,” kata Heri.

Pegawai DPMPTSP Lamtim juga telah meninjau di lokasi pembangunan UNU. Peninjauan dipimpin Suhaimi selaku Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, didampingi Kasi Pengawasan Azhari.

Suhaimi mengatakan, peninjauan dilakukan atas dasar pengaduan masya rakat yang menyampaikan jika di Desa Taman Fajar ada pembangunan universitas tetapi belum memiliki izin bangunan.

Namun, dalam kunjungan tersebut tim DPMPTSP tidak

bertemu dengan penanggung jawab proyek lantaran sedang bertugas ke luar kota.

"Karena penanggung jawab proyek sedang tidak ada, kita hanya pesankan pada para pekerja agar Pak Untung selaku penanggung jawab bangunan proyek segera hadir ke kantor untuk menyampaikan klarifikasi perihal berkas izin bangunan itu," kata Suhaimi, kemarin.

Sementara Azhari selaku Kasi Pengawasan DPMPTSP mengaku menyesalkan dengan sikap panitia pembangunan UNU yang belum melengkapi dokumen IMB namun sudah melakukan pembangunan.

“Tentu saja kami kecewa

Sejumlah ...

Pernyataan yang sama disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Nukman yang mengatakan kemungkinan besar tes CPNS untuk formasi Lambar juga dilaksanakan di Bandar Lampung mengikuti kabupaten lain.

“Kemungkinan untuk lokasi tes CPNS formasi Lambar tahun 2019 juga dilaksanakan di Bandar Lampung, sama dengan beberapa kabupaten lain,” kata Nukman, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran Rp200 juta untuk penerimaan CPNS tahun 2019. "Anggaran itu diperuntukan mulai honor panitia, ATK, biaya rapat, sewa komputer dan laptop termasuk perjalanan dinas ada di situ juga. Jika dikatakan cukup, itu cukup, tapi jika kurang nanti kita minta lagi," jelas Nukman.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Abdurahman menyatakan, untuk lokasi pelaksanaan tes bagi CPNS formasi Lampura masih terus dilakukan koordinasi.

"Untuk tempat belum diputuskan, karena kita lagi menunggu arahan dari Pemprov. Dan untuk info lebih lanjutnya akan kita informasikan melalui bidang pengadaan. Karena teknisnya mereka yang paham," ujarnya.

Sikap berbeda ditunjukan

Pemkab Pringsewu yang akan mengusulkan Gedung Yadika untuk lokasi tes CPNS. "Jumat kemarin kami sudah mengikuti rapat di Provinsi dan baru sebatas tahap harmonisasi," kata Kabid Pengadaan PNS BKPSDM Pringsewu Dani Samantha, mewakili Kepala BKPSDM Dawam Rahardjo, kemarin.

Dani mengatakan, Pemkab Pringsewu akan kembali mengusulkan Gedung Yadika untuk lokasi pelaksanaan tes CPNS. Namun, lanjut dia, hal itu masih perlu dipastikan dahulu karena terkait sarana prasarana harus memenuhi standar minimum.

"Jika tahun sebelumnya komputer disiapkan Pemerintah Pusat, maka untuk tes kali ini yang menyiapkan komputer adalah daerah.

Pusat hanya menyiapkan server," ujar dia.

Bupati Pringsewu, Sujadi pun berharap Pringsewu bisa melaksanakan tes CPNS sendiri sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Disinggung komputer yang harus disiapkan Pemda setempat dalam pelaksanaan tes CPNS nanti, Sujadi mengatakan belum menerima informasi tersebut.

"Apa pembahasannya sudah sampai ke sana, jika memang hal itu sudah dibahas silahkan tanya ke BKD saja ya," saran Sujadi.

Di tempat terpisah, Plt Kepala BKD Provinsi Lampung, Yurnalis menerangkan, pada dasarnya rapat yang digelar pada 25 Oktober 2019 membahas terkait persiapan

dengan adanya proyek pembangunan universitas itu, karena belum berizin. Bahkan pada lokasi bangunan juga tidak terpasang papan plang nama,” kata Azhari.

Di tempat terpisah, Saiful Bahri Ali selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lamtim me ngaku pihaknya belum mengetahui ada proyek pembangunan universitas di Desa Taman Fajar.

"Jika benar ada pembangunan tapi tak berizin, memang kewenangan kita untuk melakukan eksekusi. Tetapi tetap atas dasar perintah pimpinan terlebih dahulu," ujar Saiful. (Sigit)

awal rekrutmen CPNS seperti tahun sebelumnya.

"Kami kemarin itu dalam rangka persiapan saja. Kita sudah mengawali dengan kabupaten/kota. Jadi kita sambil menunggu informasi juknis (petunjuk teknis) itu, kita rapat awal kesiapan kita untuk itu, minimal kita membahas seperti rekrutmen tahun kemarin," ujar Yurnalis.

Ia menambahkan, untuk kepastian penetapan lokasi tes CPNS, pihaknya masih menunggu juknis rekrutmen CPNS turun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Apakah itu nanti skemanya seperti apa kita masih menunggu juknis itu dulu.

Sejauh ini kita sudah rapatkan dengan kabupaten/kota dan sudah kita sampaikan ke sekda," jelasnya.

Ditanya usulan sejumlah Pemda yang minta lokasi tes CPNS di Bandar Lampung, Yurnalis mengaku masih mempersiapkan untuk hal itu. Namun, lokasinya belum bisa ditentukan.

"Kemungkinan seperti rekrutmen CPNS di tahun sebelumnya (lokasi tes di Bandar Lampung). Namun yang pasti kita menunggu arahan pusat seperti juknis," ujar dia.

Untuk diketahui, lokasi tes CPNS tahun sebelumnya dilaksanakan di Gedung Korpri Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, tepatnya di venue futsal Pemprov Lampung dengan kapasitas 500-700 orang. (Tim) Dari Hal 1

lehudin sebelum terjadi kebakaran sempat mendengar suara seperti benda jatuh.

Kemudian saksi keluar rumah dan melihat api sudah membakar ruang TU. Lalu api dengan cepat merembet ke ruang kantor serta ruangan laboratorium.

"Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.00 WIB. Namun pendinginan hingga pukul 04.30 WIB. Ia menerangkan, berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, diduga kebakaran akibat korsleting listrik.

"Untuk penyebab diperkirakan api berasal dari hubungan arus pendek dari ruang TU. Dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp800 juta," terangnya.

Meskipun ada empat ruangan terbakar, sebanyak 200 pelajar di MTs Baiturahman

Karateka ... provinsi. Dalam kejuaraan ini, TSMP mengirimkan sebanyak 21 atlet.

"Alhamdulillah kami berhasil menyabet 11 medali emas, 7 perak dan 3 medali perunggu," ungkap Tubagus, Selasa (29/10).

Menurut Tubagus, dalam kejurnas Kemenpora ini, TSMP berangkat dengan menggunakan biaya sendiri.

Dari Hal 1

Dari Hal 1

MTs ... bakar yakni ruangan TU, kantor kepala sekolah, perpustakan dan laboratorium komputer yang berisi 20 unit latop, buku pelajaran, ijazah asli siswa yang belum diambil, muebeler, alat peraga, alat laboratorium dan peralatan drum band.

Kapolsek Pugung, Ipda Okta Devi mengungkapkan pihaknya telah menerjunkan tim Inafis Polres Tanggamus guna melakukan identifikasi dan penyebab kebakaran.

"Kebakaran terjadi sekitar pukul 02.30 WIB. Kami bersama warga berusaha mem bantu memadamkan api, namun api cepat membesar dan menghanguskan 4 lokal berisi peralatan se kolah," kata Ipda Okta Devi, kemarin.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi M So-

9

masih bisa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

"Pembelajaran memakai lokal yang tidak terbakar, namun ujian berbasis komputer terkendala. Sebab ruangan dan isi labora torium komputer terbakar," tandasnya.

Sementara Solehudin, guru setempat menuturkan dirinya terbangun usai mendengar suara seperti benda jatuh. Awalnya, ia menduga ada aksi pencurian.

"Seperti orang dongkel pintu, setelah beberapa menit kemudian ternyata ada api yang menyala dari kantor TU. Saya sempat panik, kebetulan sekolah dekat rumah.

Lalu saya sama istri berteriak meminta bantuan warga untuk memadamkan api," kata Solehudin. (Sayuti) Dari Hal 1

"Sebelum berangkat, kami mencoba menghubungi pak Samsir Kasim (Kadispora) tapi dia mengatakan induk cabor kami ada di KONI. Namun saat menghubungi pengurus induk cabor, ternyata anggaran tidak ada.

Akhirnya kami patungan masing-masing Rp1 juta agar bisa tetap berangkat," kata dia.

Tubagus berharap dalam

waktu dekat bisa bertemu dengan bupati atau wakil bupati Pringsewu untuk membahas kelanjutan prestasi para atlet karatekanya.

"Kami ingin sekali untuk beraudensi, karena banyak hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan (bupati/wakil bupati) berkenan menerima audensi kami ini," ujarnya. (Manalu)

10

Rabu, 30 Oktober 2019

SELEBRITI

6 Bulan Kenal, Cita Citata dan Pacar Bule Niat Nikah Cita Citata dan pacar bulenya, Roy, sudah niat ke pernikahan.

Tak ingin sesumbar, Cita Citata dan Roy mengaku serius.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - "DARI awal sudah serius tidak ada bedanya sama sekarang," kata Roy, saat mendampingi Cita Citata di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Roy, pria asal Belanda yang memang sudah cukup lama tinggal di Indonesia mengatakan sudah mengenal Cita Citata sejak enam bulan lalu. Meski masih terbilang baru, Roy dan Cita sama-sama yakin.

"Masih proses, jangan dulu gembar-gembor yang pasti nggak akan ditutupi.

Menikah kan goals pertama, kedua ya bangun usaha bareng, bisnis bareng, meniti masa depan samasama. Doain aja," ucapnya.

"Kan harus yakin ya.

Harus meyakini bahwa kita sama-sama serius tapi ya tidak bisa diomongin ke

Wika Salim

depannya kan. Ini juga sedang menjalani prosesnya," sambung Cita Citata.

Cita Citata pun sudah mulai santai menggandeng Roy di depan kamera.

Sebelumnya, Cita Citata hanya memperlihatkan wajah Roy di media sosial saja. (Dtk)

Cita Citata & Roy

Tiket Konser Kunto Aji Ludes dalam 24 Jam KUPAS TUNTAS JAKARTA - KUNTO Aji tengah dalam rencana menggelar konser tunggalnya di Jakarta. Ternyata, antusias penggemarnya begitu luar biasa.

Hal itu terlihat saat penjualan tiket berlangsung pada minggu lalu. Dalam 24 jam, tiket konser tersebut ludes terjual.

"Kunto Aji akan menggelar konser tunggalnya 18

Desember 2019 dan dalam waktu kurang dari 24 jam

Kunto Aji

ticket sudah terjual habis," begitu keterangan dari Juni Records, label yang menaungi Kunto Aji, Selasa (29/10).

Ternyata banyak penggemarnya yang mengaku tidak kebagian tiket. Hal tersebut langsung direspons pelantun 'Rehat' itu di insta stories Instagram-nya.

"Yang pada nungguin Batch 2 tiket MantraMantra Live ++ siap-siap ya, segera diumumin, nabung dulu aja," tulis Kunto Aji. Rencananya, Kunto Aji bakal menggelar konser yang bertajuk MantraMantra Live ++. Acara tersebut akan berlangsung di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat pada 18 Desember 2019. (Dtk)

Wika Salim Goda Ariel 'NOAH' KUPAS TUNTAS JAKARTA - WIKA Salim menggoda Ariel 'NOAH' di 'Ini Baru Empat Mata'. Kini sang pedangdut seksi itu mengaku siap menjadi ibu untuk anak-anak Ariel.

Kejadian bermula saat Wika diminta menghibur band NOAH yang menjadi bintang tamu. Ia menyanyikan lagu dan memberikan goyangan tipis. "Aku maunya jadi ibu dari anak-anak kamu.

Usaha terus," ujarnya.

Ariel pun kemudian memberikan respons. Ia memuji Wika sosok penyanyi yang bagus. "Nggak ada kurangnya, bagus, memang suka nyanyi kali," tuturnya.

Wika Salim kembali menimpali. Ia terang-terangan butuh cinta dari Ariel. Tukul Arwana sebagai host pun hanya bisa menghela napas.

"Tahu nggak, A? Kurangnya kurang dicintai sama

Aa," katanya.

Wika masih bercanda soal masalah percintaan. Ia kini mengaku ingin dicarikan suami sekali mengajak Ariel makan bareng.

"Tolong carikan aku suami.

Aa laper ya? Nanti makan bareng ya," pungkasnya.

Wika Salim saat ini dikabarkan masih sendiri. Ariel pun demikian seperti Wika.

Kira-kira bakal makin dekat nggak ya?. (Dtk)

Bali Macet, Jerinx SID Salahkan Pemerintah Anak Sekolah di London, Iis Dahlia Nangis Tiap Hari KUPAS TUNTAS JAKARTA - JERINX SID mengunggah beberapa foto dan video kemacetan di

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

Bali. Salah satu yang ia unggah adalah foto betapa kacaunya lalu lintas di daerah Canggu. Di foto tersebut terlihat panjangnya antrean kendaraan memadati jalanan.

"Jalur Canggu-Kerobokan sehari-hari, solusinya?

Tekan penguasa untuk segera mereklamasi Teluk Benoa agar Bali selatan makin padat dan orang gila yang hidupnya tua di jalan pun meningkat. Jakarta bisa masak Bali ndak bisa?

Semangat Baliku kiamat 2020," tulis Jerinx dalam unggahannya, Senin, 28 Oktober 2019.

Unggahan drummer Superman Is Dead tersebut merupakan sindiran kepada pemerintah Bali. Menurutnya, wilayah Bali semakin padat penduduk dan

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng�, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

kendaraan, sehingga kemacetan yang dialami begitu luar biasa.

Kemudian, jika pemerintah meloloskan proyek reklamasi Teluk Benoa, selain merusak ekosistem laut selatan Bali, juga akan menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk di sana.

Jerinx pun mengunggah video dia di dalam mobil, menikmati kemacetan jalanan di Bali. "Gimana para pejabat bisa merasakan nggak, enaknya kena macet? Kalau ke manamana selalu dikawal polisi pemecah macet dengan sirinenya yang memekakkan telinga," tulis dia.

Jerinx merupakan salah satu seniman Bali yang menyuarakan dengan keras penolakan terhadap

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

reklamasi Teluk Benoa.

Kerasnya penolakan Jerinx, juga menyebabkan SID tidak diajak manggung oleh Soundrenaline.

Ia menuturkan, kesengajaan Soundrenaline tidak mengajak bandnya untuk tampil, lantaran mengikuti sebuah perintah. "Sudah dikonfirmasi ke orang Soundrenaline-nya, itu perintah dari atas, tapi bukan tuhan," tutur Jerinx.

Suami Nora Alexandra ini mengaku tidak gentar dengan penolakan yang dilakukan oleh Soundrenaline. "Karena atitude seperti ini tidak boleh dikekalkan, sebagai korporat, harusnya lebih dekat dengan isu grassroot, yang mengkonsumsi rokok Sampoerna kan banyaknya grassroot," tutur Jerinx. (Lp6)

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

Iis Dahlia

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SALSHA, anak pertama Iis Dahlia merantau ke London untuk sekolah. Tinggal sendiri di negara orang ternyata membuat Iis melow.

Dihubungi melalui pesan singkat, Iis mengaku masih suka melow. Ketika ingat anaknya, Iis selalu menangis.

"Kalau aku sebenarnya

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

nggak pengin anakku sekolah di luar negeri, sedih tahu. Aku nangis mulu hampir tiap hari. Tapi bersyukurnya tuh gini, ada hikmahnya, ini sudah satu bulan," cerita Iis Dahlia.

Tinggal sendirian, Salsha dikatakan Iis makin bisa menghargai ayah dan ibunya. Iis menyebut kini putrinya juga sudah bisa mengucap kata cinta untuknya.

"Terus dia kayak lebih menghargai gue, hargai papanya, kakak tuh jarang banget ngomong I love you, ketika dia telepon 'mama i love you', gue kalau dia bilang I love you, kayak dikasih duit Rp 1 miliar," sindir Iis Dahlia. (Dtk)

Rabu, 30 Oktober 2019

EKONOMI

11

OJK Akui Fintech Ilegal Sulit Diberantas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui kemunculan financial technology (fintech) ilegal sulit untuk dihentikan. Salah satu alasannya, banyak pelaku fintech ilegal yang memiliki server di luar negeri sehingga sulit dideteksi.

Jakarta (Kupas Tuntas) "INI menjadi masalah, banyak pelaku fintech lending ilegal yang memiliki server di luar negeri dan tidak tahu keberadaannya," ujar Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing, Selasa (29/10).

Malaysia, Hong Kong, Rusia, Filipina, Korea, Thailand dan Australia.

Server juga tersebar di negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, hingga Belanda.

Menurut Tongam, OJK belum bisa melakukan penindakan langsung terhadap pemilikpemilik server tersebut.

OJK berharap ke depan bisa bekerja sama dengan kedutaan besar negara bersangkutan agar dapat melakukan penindakan lebih lanjut.

Sejauh ini, OJK baru bisa melakukan pemblokiran terhadap situs maupun aplikasi yang

Sebagai informasi, hampir sepertiga server fintech ilegal tersebar di sejumlah negara. Berdasarkan data OJK, sebanyak 15 persen atau sekitar 166 server berada di Amerika Serikat, kemudian diikuti Singapura sebanyak 69 server dan China sebanyak 66 server.

Selebihnya, server fintech ilegal tersebar di

“

Ini menjadi masalah, banyak pelaku fintech lending ilegal yang memiliki server di luar negeri dan tidak tahu keberadaannya

”

ada di Indonesia. Selain itu, OJK sudah kerja sama dengan Google dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan deteksi dini.

"Kami tidak bisa kita kendalikan secara langsung bagaimana orang membuat aplikasi. Yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini dan melakukan pemblokiran secara dini," tutur Tongam.

Sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi sudah menghentikan 1.773 entitas fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Menurut Tongam, OJK pun telah melaporkan ribuan fintech ilegal tersebut ke Bareskim Polri. (Rpk)

UNIVERSITAS TERBUKA PERGURUAN TINGGI NEGERI PELOPOR PENDIDIKAN JARAK JAUH

- Dapat Belajar Kapan Saja dan Dimana Saja - Ada Tutorial Online dan Tutorial Tatap Muka Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM) - Tidak Perlu Meninggalkan Pekerjaan

PROGRAM SARJANA

1. Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen 3. Akuntansi

2. Fakultas Hukum, Sosial, dan Ilmu Politik

1. Ilmu Administrasi 2. Ilmu Komuniskasi dan Informasi 3. Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora

S-1

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

1. Pendidikan bahasa dan Seni (PBS) 2. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) 4. Ilmu Pendidikan 5. Pendidikan Dasar

4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

1. Matematika 2. Statistik 3. Biologi

Seluruh Program Studi Terakreditasi B

PROGRAM PASCA SARJANA

1. Ilmu Administrasi

1. Magister Adm. Publik (MAP) 2. Magister Adm. Publik (MAP Online)

2. Manjemen

1. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manjemen Keuangan b) Manjemen Keuangan (Online) 2. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manajemen Pemasaran b) Manajemen Sumber Daya Manusia c) Manajemen Sumber Daya Manusia Online

3. Ilmu Kelautan

S-2

1. Magister Ilmu Kelautan (MMP) * Bidang Minat : a) Manajemen Perikanan (MMP) b) Manajemen Perikanan (MMP Online)

4. Pendidikan

1. Magister Pend. Matematika (MPMt) Magister Pend. Matematika (MPMt Online) 2. Magister Pendidikan Dasar (MPDr) ( Belum Terakreditasi) 3. Magister Pendidikan Bahsa Inggris (MPBI) ( Belum Terakreditasi)

Jl. Soekarno-Hatta No. 108 B Rajabasa Bandar Lampung 35144 Telp. (0721) 704772/ 5610713 Fax. (0721) 709026, 773736

0822 6634 6634

UNIVERSITAS NEGERI KE-45 Hallo UT : 1500024

DIREKTUR Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (Imatap) Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa pihak PT General Motors Indonesia (GMI) selaku agen pemegang merek (APM) Chevrolet telah mengabarkan rencananya untuk berhenti berjualan di Indonesia tahun depan.

Pada kesempatan tersebut, menurut Putu, GMI menyampaikan alasan terhadap rencana itu diambil murni karena alasan bisnis.

“Pertama sekali bahwa dia kan kurang mampu menjual produknya, jadi segmen pasarnya tidak cukup untuk menjalankan bisnis di Indonesia,” kata Putu dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10).

Putu menyampaikan, tenaga kerja yang berkaitan dengan berhentinya layanan penjualan

(Kupas Tuntas)

1. Fakultas Ekonomi

Informasi Pendaftaran :

(Kupas Tuntas)

Jakarta

Keunggulan Kuliah di UT

MENERIMA MAHASISWA BARU

Jakarta

Chevrolet di Indonesia sebanyak 20 orang, di mana sebagian masih akan dipekerjakan ketika penjualan mobil asal Amerika Serikat tersebut dihentikan.

“Masih ada beberapa yang bekerja, karena mereka berkomitmen untuk memberikan layanan purna jual Chevrolet, makanya ada sebagian yang bekerja,” ungkap Putu.

Putu menilai, berhentinya penjualan mobil Chevrolet di Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap industri otomotif di dalam negeri, mengingat alasannya adalah karena bisnis.

“Untuk berbisnis di Indonesia memang ada skala yang perlu dicapai.

Kalau skalanya tidak sampai ya tidak bisa tercukupi,” ungkap Putu.

Pada kesempatan tersebut, Putu mengatakan bahwa pihak GMI sempat mengapresiasi Pemerintah Indonesia terkait kebijakan yang dikeluarkan untuk me-

ngembangan industri otomotif nasional.

“Kemarin itu dari GM mengapresiasi kebijakan kita, terkait Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tengang Barang Kena Pajak yang tergolong Kendaraan Bermotor yang Dikenak Pajak Penjualan Barang Mewah,” kata Putu.

GMI mengumumkan akan menghentikan aktivitas penjualan kendaraan dengan merek Chevrolet di pasar Indonesia pada akhir Maret 2020. President GM Asia Tenggara Hector Villarreal mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian pertimbangan yang menyeluruh dari berbagai rencana bisnis yang memungkinkan bagi GM Indonesia di masa mendatang. (Rpk)

KKP Bidik Seluruh Nelayan dan ABK Ikut Asuransi

PENDAFTARAN SETAHUN 2X Desember - Januari Juni - Juli Dra. Sri Ismulyaty, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung

Kemenperin Ungkap Alasan Chevrolet Setop Jualan di Indonesia

Homepage : http://www.lampung.ut.ac.id Email : ut-bandarlampung@ut.ac.id

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menggenjot keikutsertaan nelayan dan anak buah kapal (ABK) dalam asuransi secara keseluruhan.

Meski hingga (28/10), baru 80 ribu orang ABK yang mengikuti program asuransi pemerintah dari target 150 ribu orang hingga akhir tahun ini.

Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan, di masa kepemimpinannya dalam kabinet Indonesia Maju, keikutsertaan asuransi nelayan dan ABK akan didorong. Menurut dia, hal tersebut juga merupakan fokus dirinya saat masih menjabat Ketua Komisi IV DPR RI. "Untuk asuransi ini juga akan kita dorong, dulu (di DPR) sempat ditargetkan 2 juta nelayan bisa tercover asuransi. Sekarang 1 juta (nelayan) targetnya, kita akan genjot terus. Begitu juga dengan yang (asuransi) ABK," kata Edhy usai berbincang dan menerima masukan nelayan, di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10).

Edhy menjabarkan, keikutsertaan nelayan dan ABK dalam asuransi sangat penting mengingat situasi kerja di laut yang tak dapat diprediksi. Seperti diketahui, asuransi bagi nelayan atau Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) telah dilaksanakan sejak 2016. Tujuan pemberian asuransi bagi nelayan

antara lain memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang.

Sejumlah nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan tangkap? mengeluarkan keluhkesahnya ke Edhy yang membuka dialog saat melakukan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10). Dalam kunjungan tersebut, Edhy mengatakan akan membangun komunikasi dua arah dengan nelayan dan berbagai pihak.

Beberapa nelayan dan pengusaha pun memanfaatkan momen tersebut, di antara?nya Waryono seorang nelayan di Muara Angke yang mengadukan kondisi alur laut setelah adanya Pulau G. Menurutnya, keberadaan pulau reklamasi tersebut membuat nelayan kesulitan mengemudikan kapal, beberapa kapal pun pernah tedampar dan tersangkut di pulau tersebut.

Nelayan lainnya, Heri, juga mengeluhkan klaim asuransi nelayan yang kurang progresif di tingkat KKP. Padahal hal berbeda justru ditunjukkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam membantu pemenuhan hak nelayan yang mengalami kecelakaan kerja di laut.

"Sampai sekarang saya urus salah satu nelayan anggota kami yang meninggal di laut saat kerja, hak-haknya belum

dipenuhi. Harapan kami, klaim asuransi ini bisa progresif dari KKP sebagai orang tuanya nelayan," ungkap Heri.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, segala kekurangan atas kinerja pemerintahan sebelumnya akan ditingkatkan. Termasuk dalam pemenuhan klaim asuransi. Pihaknya akan menyerap dan menjndaklanjuti aspirasi dari seluruh nelayan yang hadir.

Di sisi lain, kata dia, KKP menargetkan hingga akhir tahun ini keikutsertaan ABK dalam asuransi dapat dicover secara menyeluruh dan ditanggung oleh para pemilik kapal. Meski begitu, pihaknya belum dapat mengidentifikasi jumlah ABK yang tersedia secara nasional. "Belum kami hitung," kata Zulficar.

Hanya saja dia memerinci, dari 7.987 kapal dengan kapasitas 30 gross tonnage (GT), terdapat 15-20 orang ABK per satu kapalnya. Dari catatan tersebut, estimasi rata-rata, kebutuhan asuransi ABK secara nasional mencapai 143.766 orang ABK. Dia optimistis keikutsertaan asuransi baik terhadap nelayan maupun ABK bakal terpacu. Hal itu mengingat terdapat inisiatif dari beberapa pemerintah daerah untuk menghadirkan asuransi kelautan. Tak hanya itu, terdapat sejumlah nelayan yang juga telah berinisiatif membeli asuransi swasta. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

TERORIS

Pemimpin ISIS Tewas, Polri Waspada JAKARTA - KEPALA Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengaku pihaknya waspada dengan pergerakan kelompok teroris di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS usai Abu Bakr Al-Baghdadi dinyatakan tewas. Densus 88 akan terus memantau demi menghindari aksi balasan di Indonesia.

Amerika Serikat menyatakan pemimpin ISIS Abu Bakr AlBaghdadi tewas usai meledakkan diri akibat terdesak oleh serangan pasukan khusus di barat laut Suriah pada akhir pekan lalu.

"Kematian al-Baghdadi sudah diumumkan dunia internasional dan itu menjadi kewaspadaan kami," kata Kombes Pol Asep Adi Saputra, Senin (28/10).

Menurut dia, kematian Baghdadi belum tentu membuat kelompok ISIS di Suriah, melemah. Karenanya, Densus 88 tidak lantas menurunkan tingkat pengawasan terhadap pergerakan sel-sel teroris di Tanah Air. Densus 88, lanjut Asep, secara konsisten tetap memantau dan menangkap mereka yang diduga anggota kelompok teroris. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya aksi balasan kelompok pengikut ISIS di Indonesia.

"Densus 88 tetap konsisten melakukan upaya penegakan hukum.

Semua jaringan yang berada di Indonesia dalam pantauan Densus," sebutnya. (Cnn)

Rp4000 | RABU, 30 OKTOBER 2019

TNI AL Sita 79 Kg Sabu Jaringan Malaysia  Penangkapan Tersangka Diwarnai Aksi Kejar-kejaran Tim Fleet 1 Quick Respon (F1QL) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang berhasil menggagalkan peredaran 79 Kg narkotika jenis sabu dari perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Narkotika tersebut diduga hendak diselundupkan dari Malaysia.

Palembang (Kupas Tuntas) SELAIN mengamankan barang bukti sabu, petugas juga berhasil menangkap dua orang tersangka berinsial DN (47) dan HR (59).

“Jadi, mereka ini (Tersangka) membawa empat koper menggunakan kapal cepat. Wilayah perairan di Sumsel memang rentan menjadi tempat penyelundupan narkoba," kata Komandan Lantamal III, Brigjen TNI (Mar) Hermanto, saat press rilis di Lanal Palembang, Selasa (29/10).

Hermanto menjelaskan,

PRESS RILIS KOMANDAN Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III, Brigadir Jendral TNI (Marinir) Hermanto (tengah), saat menunjukan barang bukti 79 Kg sabu yang digagalkan Lanal Palembang, Selasa (29/10).

Foto : Ist

pengungkapan 79 kg sabu ini bermula dari laporan TNI AL Batam mengenai adanya pergerakan mencurigakan di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, pada Minggu (27/10) lalu.

Kemudian Lanal Palembang langsung menerjunkan tim F1QL untuk mengejar pelaku. “Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di perairan saat akan menangkap pelaku.

Petugas juga harus melepaskan tembakan peringatan, hingga akhirnya pelaku berhenti dan menyerahkan diri," jelas mantan Danbrigif 4/BS Piabung.

Menurutnya, pergerakan jaringan pengedar narkoba ini cukup rapih. Selain itu, jika melihat jenis narkoba yang dikemas

dalam bungkusan teh China, diperkirakan sabu ini hendak diselundupkan dari Malaysia.

“Mereka melakukan sistem jaringan terputus sehingga menyulitkan petugas mencari bandarnya," ujarnya.

Hermanto menambahkan, jalur perairan di Sumsel termasuk yang rawan menjadi tempat penyelundupan narkoba, terlebih banyak muara yang dapat berpotensi dijadikan sebagai pintu masuk sehingga cukup menyulitkan untuk mendeteksi pergerakan penyelundupan narkoba ini.

Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut (P) Saryanto, menambahkan, secara keseluruhan ada 19 posko angkatan laut di Sumsel. Jumlah ini tentu tidak sebanding

dengan jumlah titik masuk penyelundupan narkoba.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan patroli rutin di wilayah perairan serta mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada petugas terkait kegiatan yang mencurigakan.

"Jalur perairan sumsel merupakan jalur terbuka yang rentan dan bisa dimasuki dari berbagai daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumsel, AKBP Agung Sugiono, mengatakan, dari barang bukti yang ada, sebagian besar sabu yang disita merupakan barang baru yakni masuk dalam golongan satu narkotika.

"Sabu jenis ini hanya digunakan untuk penelitan. Kalau dikonsumsi akan mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi," kata dia.

Menurutnya, pengiriman melalui jalur perairan bukan hal baru karena sudah beberapa kali terjadi. Agustus lalu, kata dia, BNNP Sumsel juga mengungkap 23 Kg sabu yang juga dikirim melalui jalur perairan. Selain di Banyuasin, kawasan Pesisir Timur Su m a t e r a d i K a b u p a t e n Ogan Komering Ilir.

“Selain untuk dikirim ke Palembang, pasar untuk jaringan narkoba ini juga untuk di daerah perairan yang sulit dijangkau dari darat atau ke provinsi lain seperti Lampung," tandasnya. (Dbs)