08
Tribun Otda
Edisi, Kamis 27 Januari 2011
POJOK TRIBUNE
Unjuk Rasa Warnai Deklarasi Nasional Demokrat di Bandung By: Tony. S Bandung-TRIKOM
Deklarasi organisasi kemasyar a k a t a n N a s i o n a l Demokrat Jawa Barat diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh bekas karyawan Hotel Papandayan. Mereka menuntut bertemu pemimpin Nasdem Surya Paloh yang juga pemilik Papandayan. "Kami hanya ingin ketemu Surya Paloh," kata Ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Asep Ruhiyat, di sela aksi itu Selasa (25/1). Asep mengaku, sudah berkali-kali mencoba bertemu pemilik Hotel Papandayan dengan menyambangi tempat kerjanya, juga rumahnya. Hingga saat ini, akunya, kesempatan bertemu Surya Paloh selalu gagal. Kebetulan, kata Asep, Surya Paloh sedang ke Bandung. Dia berniat, jika berhasil bertemu, akan meminta agar 38 pekerja hotel yang dipecat dengan alasan renovasi hotel, dipekerjakan kembali. "Itu putusan pengadilan, isinya memerintahkan untuk mempekerjakan kembali," katanya. Sejak November 2009, Ruhiyat bersama 37 pekerja hotel itu menolak diberhetikan manajemen hotel yang berniat merenovasi Hotel Papandayan. Kasus itu berlanjut ke pengadilan, hingga telah terbit putusan Kasasi dari Mahkamah Agung atas sengketa itu pada Juli 2010 lalu. Putusan pengadilan sudah dilaksanakan per September 2010 lalu. PHK pekerja hotel dikabukan pengadilan. Pihak manajemen telah menitipkan Rp 1,5 miliar untuk membayar pesangon. Pihak pekerja juga telah menitipkan berkas lamaran untuk dipekerjakan lagi di hotel itu pada pengadilan. Ruhiyat mengatakan, aksi hari ini sengaja digelar untuk menuntut satu point putusan yang dinilainya belum dilaksanakan, yakni mempekerjakan lagi mereka. Dia mengaku, hingga saat ini sulit mencari kerja karena Surat Referensi yang mereka terima. Dia menunjukkan surat referensi itu yang hanya berisi 2 paragraf. Baris pertama menyebutkan yang bersangkutan sudah bekerja di hotel itu selama sekian tahun. Paragraf selanjutnya dituliskan: "He was terminated due to closed of the hotel Papandayan". "Ini sama dengan cap PKI, sulit cari kerja di tempat lain dengan referensi ini," kata Ruhiyat. Deklarasi dan pelantikan pengurus Nasional Demokrat Jawa Barat dijad-walkan digelar pukul 2 nanti di Hotel Savoy Homan. Spanduk, baliho, serta umbu-umbul bendera Nasional Demokrat dipasang di depan hotel itu. Lebih dari 30 eks pekerja hotel itu menggelar orasi dan spanduk di depan hotel itu
7Gugatan Dikhawatirkan Menghambat Terbentuknya Komisi Informasi Jawa Barat By: Tony. S Bandung-TRIKOM
Pemerintah Jawa Barat kaget dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan tiga orang calon anggota Komisi Informasi Publik yang dicoret dari daftar seleksi. “Kami kaget (gugatannya) perbuatan melawan hukum,” kata Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum dan HAM Rudy Gandakusumah di kantornya kemarin. Rudi juga khawatir gugatan ini bisa menghambat terbentuknya Komisi Informasi Publik Jawa Barat. “Kami khawatir ada stagnasi, kami tak berharap itu terjadi,” ujarnya. Menurut informasi yang diperoleh Rudi, tahapan uji kepatutan dan kelayakan dijadwalkan DPRD Jawa Barat pada bulan ini. Rudi juga mengatakan ada wacana yang menyebut ketiga calon yang dicoret itu akan disertakan dalam proses tersebut. [
Mantan Polisi Pengedar Sabu Divonis Enam Tahun By: Alex. H Makasar-TRIKOM
Vonis terhadap mantan anggota Samapta Kepolisian Resor Kota Besar Makassar itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nisma Amir dan Fitri Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Brigadir Satu Amirullah, 37 tahun, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, sore tadi. "Terdakwa terbukti secara sah mengedar dan menggonsumsi sabu-sabu," jelas Ketua Majelis Hakim, Siswandriyono. Selain penjara enam tahun, terdakwa juga diminta membayar denda senilai Rp 1 miliar, subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hakim menilai, terdakwa melakukan perbuatan mengerdarkan serta menggunakan sabu-sabu. Vonis terhadap mantan anggota Samapta Kepolisian Resor Kota Besar Makassar itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nisma Amir dan Fitri. Usai pembacaan vonis, di hadapan majelis hakim, Amrullah mengatakan akan melakukan banding. Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa melayangkan banding tersebut. Sementara jaksa sendiri menerima putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Amirullah, mantan Brigadir Satu Polisi
Amrullah terseret dalam kasus narkotika sejak Agustus 2010. Personel Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan Monumen Emmi Saelang. Saat ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan Amrullah. Di antaranya sabu-sabu
70 Persen Industri Narkotika Ada di Pemukiman Warga By: Soewardi Surabaya-TRIKOM
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memang-gil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana di rumah dinas Gubernur Jalan Imam Bonjol Surabaya, Selasa (25/1) sore. Dalam pertemuan tertutup yang dimulai pukul Soekarwo 14.30 hingga pukul 15.30 itu, Gubernur secara langsung mendesak kepada Wali Kota dan Ketua DPRD segera menyelesaikan pembahasan APBD Surabaya yang hingga saat ini terkatungkatung akibat konflik politik yang sedang berkembang di Surabaya. "APBD itu masalah dasar pembangunan, jangan sampai perseteruan antara DPRD dan Wali Kota membuat pembahasan APBD molor terus," kata Gubernur Soekarwo usai pertemuan tertutup. Sayangnya, dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana tidak datang dan hanya Wali Kota Surabaya didampingi wakilnya Bambang DH dan Sekretaris Kota Surabaya Soekamto Hadi yang hadir. Gubernur sendiri
didampingi Ketua DPRD Jawa Timur Imam Soenardi. Gubernur berharap pembahasan APBD segera dilanjutkan. Baik Tri Rismaharini, Bambang DH maupun Soekamto Hadi tidak bersedia berkomentar seusai acara. Wisnu sendiri tidak datang karena di waktu yang sama sedang berada di Polda Jawa Timur untuk melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tri Rismaharini. Sekadar diketahui, perseteruan politik di Surabaya antara DPRD dan Wali Kota saat ini berujung pada hak angket. Bahkan belakangan Wali Kota dilaporkan ke polisi karena berbicara di media bahwa setiap kegiatan di DPRD Wali Kota harus mengeluarkan sejumlah uang pelicin. Ketua DPRD Jawa Timur Imam Soenardi juga minta perseteruan politik di Surabaya segera diakhiri. "Sebagai sesama orang Demokrat (ketua DPRD Surabaya Wisnu juga dari Fraksi Demokrat) saya akan minta bantuan DPP Demokrat untuk membantu menda[ maikan Surabaya," kata Imam Soenardi.[
Photo discotik mirip masjid...Samb.Hal 1 dan logo klub tersebut. Sebelum dijadikan diskotek, bangunan yang terletak di kota yang terletak di pinggir laut Mediterania itu adalah resort terkenal pada 1980-an hingga 1990-an, resort tersebut memang bergaya bangunan mediterania dengan kubah yang identik dengan umat Muslim. Resort tersebut ditutup dan dibuka lagi pada 19 Juni 2010 dan berganti wujud menjadi diskotek. Dalam situs simplynetworking.es, polemik ini timbul setelah ada seorang Muslim datang un-tuk melamar pe-kerjaan di sana, dia kaget setelah meli-hat nama, bangu-nan dan ciri-ciri Islam di diskotek itu. Sampai akhirnya meledak dan sejumlah umat Muslim Spanyol protes. Mounir Benjelloum, wakil presiden
Federasi Islam bertemu dengan pemilik diskotek. Pemilik tersebut berdailih. "Kami pengusaha, tidak mengerti agama, beberapa warga setempat mengusulkan nama tersebut sebagai nostalgia," kata Benjelloun menirukan pemilik. Menurut si pemilik, tempat disko La Meca itu dibuka pada 1989 sebagai bagian dari resort, banyak orang yang suka dengan tempat ini sehingga nama itu dipakai lagi. Kini nama diskotek itu sudah bukan La Meca, tapi La Isla seperti yang tercantum dalam situs diskotek tersebut. Bentuk huruf yang semula mirip dengan huruf Arab juga berubah menjadi huruf biasa. Yang tersisa hanya kubah dan bentuk bangunannya yang sepintas mirip [ masjid.[
seberat 0,0399 gram, satu unit alat pengisap sabu, satu buah penutup botol mineral yang bermerek aqua serta satu buah korek gas. Kecanduan Amrullah terhadap sabusabu tidak berhenti meski sedang menjalani proses hukum. Saat menanti sidang tuntutan beberapa waktu lalu, jaksa
memergoki terdakwa sedang menghisap sabu-sabu di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Makassar. Penyidik kejaksaan menyita alat yang digunakan untuk menghisap serbuk putih itu. Untuk meloloskan barang itu diduga meng[ gunakan jasa teman terdakwa.[
70 Persen Industri Narkotika Ada di Pemukiman Warga By: Anto. H Jakarta-TRIKOM
Peredaran industri narkoba diduga telah menyebar di sekitar pemukiman warga. Pola tersebut berkembang lantaran industri dalam skala besar mudah dideteksi petugas. "Mereka memperkecil pola produksi menjadi industri rumahan," ujar juru bicara Badan Narkotika Nasional, Sumirat (25/1). Menurut Sumirat, peralihan pola tersebut merupakan modus yang dilakukan guna mengelabuhi pantauan petugas. Target sasaran lokasi alternatif tidak terbatas pada hunian rumah, melainkan juga berada di hunian apartemen. "Mereka mampu memproduksi dengan jumlah yang cukup
besar setiap hari," katanya. Maraknya industri narkotik rumahan juga dipicu oleh lemahnya pengawasan terhadap peredaran bahan baku (precusor). Sebab, kata Sumirat, bahan tersebut sedianya merupakan barang legal yang lazim dipakai untuk keperluan industri atau farmasi. "Mereka selalu mencari celah pengawasan petugas," katanya. Dari 62 kasus pabrik narkotik yang ditangani BNN, kata Sumirat, hampir 70 persen diantaranya merupakan industri rumahan. Proses produksi barang haram tersebut sedianya mudah dipantau masyarakat lantaran aroma yang dikeluarkan dari proses pemasakan [ "Aromanya sangat khas," ujarnya.[
Pemkab. Wonogiri Berencana Menerapkan Lima Hari Kerja By: Wiwik Budipriyanto Wonogiri-TRIKOM
Rencana Pemkab Wonogiri menerapkan lima hari kerja pada bulan februari mendatang mendapat tanggapan berbagai kalangan. Salah satunya dari mantan Sekda Wonogiri, Mulyadi, mengatakan rencana penerapan lima hari kerja di lingkungan Pemkab Wonogiri harus melalui pengkajian yang mendalam. Untuk itu dia meminta kepada Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, menyerap aspirasi dari berbagai kalangan baik dari birokrasi maupun kalangan masyarakat . Menurut Mulyadi yang juga Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia [HKTI] Wonogiri, pada tahun 2005-2006 Pemkab telah uji coba lima hari kerja selama lima bulan. “Dalam uji coba lima hari kerja tidak membuat pelayanan kepada masyarakat semakin baik, justru sebaliknya karena letak geografis yang berbukit dan jauh,” jelas Mulyadi. Selain itu, tambah Mulyadi, sekitar tiga puluh persen pegawai Negeri Sipil (PNS)] di lingkungan Pemkab Wonogiri berasal dari luar daerah dengan perubahan jam pulang kantor yang semula pukul 14.00 menjadi 15.30, sedangkan pengeluaran semakin besar utamanya untuk makan siang, terang Mulyadi.
Mulyadi
Sementara itu Bupati Wonogiri Danar Rahmanto, merasa optimis jika pelaksanakan lima hari kerja nanti berlaku, pelayanan masyarakat akan lebih optimal. Namun demikian ia meminta semua jajaran nya mendukung lima hari kerja dengan tingkat disiplin yang tinggi. “Jangan setelah diterapkan lima hari kerja sistim kerjanya tidak ada perubahan,” kata [ Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto.[