Rabu Pon, 16 September 2015
■ Warga Sudah Membayar, Uang Ditilep Perdes
Pemutusan Listrik di Jomblang Dibatalkan BLORA– PT PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Blora, akhirnya batal melakukan pemutusan 129 sambungan di rumah-rumah pelanggan di Desa Jomblang, Kecamatan Jepon, yang menunggak pembayaran. Pembatalan tersebut menyusul adanya fakta kalau pembayaran rekening warga tersebut ternyata ditilep oleh perangkat desa setempat. Manajer UPJ PLN Rayon Blora, Yudhi Dharyadi mengungkapkan, sebelum dilakukan pemutusan sambungan, pihak-
nya memang melakukan pertemuan dengan warga yang difasilitasi Polres Blora dan Polsek Jepon. Pada mediasi ter-
sebut, baru diketahui kalau sebenarnya warga sudah membayar rekening listrik secara tepat waktu.
”Sebenarnya sudah dibayar melalui perangkat desa, tapi ternyata tidak sampai ke PLN,” ujar Yudhi. Dengan adanya kenyataan tersebut, PLN akhirnya membatalkan upaya pemutusan sambungan listrik warga. Apalagi, uang tunggakan rekening listrik juga akan dilunasi. ■ 2-3 Bulan Sebagaimana diberitakan se-
belumnya, PLN Rayon Blora berencana memutuskan sambungan ke 129 rumah warga di Desa Jomblang, Kecamatan Jepon. Untuk melaksanakan kegiatan itu, pihaknya bekerjasama dengan Kepolisian Resor (Polres) Blora untuk pengamanan, dan sudah memberitahu Camat Jepon Dwi Bambang Priyono serta Kepala Desa (Kades) Jomblang Wawan Heri Subakir terkait pemutusan
rekening listrik. Sambungan yang akan diputus terinci 82 pelanggan dengan daya 450 VA, dan 47 pelanggan untuk daya 900 VA, semuanya berada di Desa Jomblang. Sedangkan total lembar tunggakan untuk 129 sambungan listrik ke rumah-rumah warga sekitar Rp 12,493 juta, dengan tunggakan dua sampai tiga bulan.■ K9-Tj
Disnakkan Pantau Kesehatan Hewan Kurban SRAGEN- Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha. Tim Disnakkan melaksanakan pemantauan terhadap hewan kurban sapi dan kambing, dengan melakukan penyemprotan, pemeriksaan kesehatan, pengecekan kios-kios daging sapi/kambing di Pasar Bunder. Hal tersebut diungkapkan Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakkan Pemkab Sragen, Jayanto kepada wartawan Selasa (14/9). Selain memantau hewan, tim juga melakukan penyemprotan desinfektan pada kandang ternak. “Penyemprotan di kandang-kandang sapi/kambing, maupun terhadap hewannya, bertujuan untuk membasmi kuman yang menempel, yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh hewan terebut,” ujar Jayanto. Pada hari H nanti, tim Disnakkan juga akan turun langsung ke pos-pos pemotongan hewan kurban. Sejak minggu lalu sampai minggu depan, setiap harinya tim melakukan pemantauan di dua tempat.■ K25-Tj
PEMELIHARAAN : Terminal Gagak Rimang Kota Blora sedang dalam proses pemiliharaan dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten. Foto diambil Selasa (14/9).■ Foto : Wahono-Tj
■ Lama Tak Terawat dan Kumuh
Terminal Gagak Rimang Akhirnya Direhab BLORA– Lama tidak terawat, kumuh, dan banyak angkutan umum yang enggan masuk karena sepi, kini Terminal Gagak Rimang Blora mendapat kucuran dana rehabilitasi atau pemugaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten Rp 779,260 juta. “Memang lama tidak terawat, tahun ini dapat dan rehab dari APBD Provinsi, dan ditambah APBD Kabupaten,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Kabupaten Blora H Slamet Pamudji, Selasa (15/9).
Dana rehab itu difokuskan pada perbaikan bangunan kantor, tower pemantau, kios, mushalla, MCK, lantai, dan sarana penting lainnya. Pelakanaan proyek rehab dimulai 14 Agustus, dan akan selesai pada 2 Desember 2015. “Proyek pemeliharaan terminal dijadwalkan 110 hari, dan akan selesai 2 Deswember 2015,” tambah mantan Kabag Humas, Asisten I Setda, Kepala Dindukcapil, dan Kepala Dindikpora Blora. ■ Dibangun 1993 Diberitakan sebelumnya,
kondisi terminal tampak kurang perawatan, terminal bus dan angkutan pedesaan (angkudes) dengan fasilitasnya 56 kios, tower pemantau keluar masuk bus/kendaraan, mushalla, pertamanan, kamar mandi dan fasilitas lainnya itu, terkesan semakin tidak menarik. Banyak bus, angkudes dan kendaraan penumpang enggan masuk ke dalam terminal, kioskios bayak yang tutup. sopirsopir lebih suka “ngetem” di berbagai lokasi, sehingga muncul banyak terminal tiban (bayangan) di dalam Kota Blora. Terminal Gagak Rimang
yang dibangun pada 1993 dengan dana anggaran pendapatan daerah (APBD) waktu itu atau 22 tahun lalu sebesar Rp 578,8 juta. Asset Pemkab tersebut seperti terabaikan dan minim perawatan. Terminal itu bisa menampung bus-bus besar di area belakang dengan daya tampung sekitar 50 unit. Sedangkan angkudes plat kuning dan angkutan lain disediakan di area depan. Penataan pernah dilakukan, tetapi praktiknya banyak sopir tetap engngan masukm , ngetem di sembarang lokasi.■ K9-Tj
■ KHL Kudus Ditetapkan Rp 1.368.000
Dewan Pengupahan Tak Akui Survei KSPSI KUDUS – Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus menolak angka kebutuhan hidup layak (KHL) hasil survei dari KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebesar Rp 1.703.592. Dewan Pengupahan memutuskan menggunakan angka KHL sesuai hasil survei yang dilakukan tim Dewan Pengupahan sendiri, yakni Rp 1.368.000. Kepala Dinsosnakertrans yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Pengupahan, Lutful Hakim mengungkap-
kan, angka KHL tersebut telah disepakati bersama dalam rapat yang dihadiri oleh unsur tripartit (Disnaker, pengusaha, dan pekerja. Menurutnya, angka KHL tersebut merupakan hasil survei bulan September 2015 yang beranggotakan berbagai unsur. ”Jadi, angka KHL tersebut merupakan angka KHL bulan September yang merupakan pelaksanaan survei terakhir,” kata Lutful, Selasa (15/9). Lebih lanjut, menurut Lutful, angka KHL yang sudah
ditetapkan tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penentuan UMK. Saat ini, masing-masing pihak baik Serikat Pekerja maupun Pengu- saha, dipersilahkan untuk berkoordinasi secara internal guna mengajukan berapa usulan UMK 2016 yang akan diajukan. ■ Menghargai Disinggung mengenai kecilnya angka KHL yang ditetapkan, menurut Lutful tidak masalah karena angka KHL tersebut belum final. Sebab,
Satpol PP Bangun Kantor Baru BLORA– Karena belum memiliki kantor sendiri, Satpol PP Kabupaten Blora kini sedang dibanunkan kantor baru. “Sedang dibangun kantor baru, pembangunan juga bertahap untuk fisik kantor dulu senilai Rp 1,624 miliar,” jelas Kepala Satpol PP setempat, Sri Handoko, Selasa (15/9). Kantor baru itu berlokasi di depan markas Polres Blora Jalan Blora-Cepu KM-4,20 Desa Seso, Kecamatan Jepon, Blora. Kantor yang dibangun dari dana APBD 2015 senilai Rp 1,624 miliar dimulai pembangunan pada 11 Juni dan dijadwalkan rampung 7 November mendatang. Sambil menunggu selesai
pembanguinan kantor baru itu, lanjut Sri Handoko, Pemkab menyewakan kantor untuk aktivitas Satpol PP untuk sementara waktu, dan lokasinya tidak jauh dari lokasi kantor baru tersebut. “Kantor lama di kompleks alun-alun sangat sumpek, bahkan untuk parkir mobil dan motor saja tidak ada tempat,” tandasnya. Sri Handoko menambahkan, tidak hanya fasilitas kantor, dan fasilitas kerja yang tidak mendukung, Satpol PP Blora yang berlevel kelas A itu juga kekurangan sumber daya manusia (SDM) lebih dari 100 personil, baik yang pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS
tenaga lapangan. “Iya, institusi kami masuk level kelas A, seharusnya didukung sedikitnya 250 personil,” jelas Kepala Satpol PP Kabupaten Blora Sri Handoko, Senin (25/6).■ K9-Tj
BARU : Kantor baru Satpol PP berbiaya Rp 1,624 miliar, belum termasuk isinya, sedang dalam proses pengerjaan oleh CV Griya Putra Laksana Blora. Selasa (14/9) kemarin, sejumlah pekerja masih nampak melakukan aktivitas pembangunannya.■ Foto : Wahono-Tj
dalam membuat usulan UMK, juga akan diperhitungkan angka inflasi setahun ke depan, kondisi perekonomian, serta kemampuan perusahaan dalam membayar UMK. Terpisah, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus, Hamidin mengaku menghormati besaran angka KHL yang sudah ditetapkan Dewan Pengupahan. Apalagi, angka KHL tersebut merupakan hasil survey yang telah dilakukan secara normatif oleh tim survei.■ tom-Tj
DIMUSNAHKAN : Barang bukti rokok ilegal dari berbagai perkara pelanggaran cukai, dimusnahkan oleh Kejari Kudus setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, kemarin.■ Foto : Ali Bustomi-Tj
Ribuan Rokok Ilegal Dimusnahkan KUDUS- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus, Selasa (15/9) kemarin melakukan pemusnahan ribuan batang rokok ilegal dari berbagai merek dan jenis. Ribuan batang rokok tersebut merupakan barang bukti tindak pidana pelanggaran cukai yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri setempat. Dari data yang ada, total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 602.400 batang yang dikemas dalam 37.200 bungkus. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar yang secara pelaksanaannya secara simbolis dilakukan di depan kantor Kejari Kudus. Selain dihadiri langsung oleh Kajari Kudus, Hasran, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan Polres Kudus, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, dan Pengadilan Negeri Kudus. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus Paidi menambahkan, bahwa vonis yang diterima para pelaku pelanggaran cukai rokok minimal satu tahun penjara. Dari ketiga kasus pelanggaran cukai tersebut, kata dia, vonis kasusnya ada yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2011, tahun 2014, dan Mei 2015. Selain barang bukti rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 602.400 batang, kata dia, ada pula barang bukti dua telepon selular yang juga ikut dimusnahkan dengan cara dibakar. Terpisah, Kasi Inteldak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Titis Argo mengatakan meski berulangkali dirazia, namun aktivitas produksi maupun distribusi rokok bodong seakan tak pernah surut. Sejak Januari September 2015 ini, pihaknya sudah menyita jutaan batang rokok bodong serta sekitar 3 ton tembakau dari para pelaku yang dirazia jajarannya. Jika ditotal potensi kerugian negara akibat praktek terlarang itu sekitar Rp 3 miliar.■ tom-Tj