Selasa Pahing, 30 September 2014
■ Pemilihan Rektor Unnes
Akhir Manis Drama Sekaran SEKARAN - Calon incumbent Prof Dr Fathur Rokhman MHum akhirnya terpilih kembali sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) 2014-2018.
KEMENANGAN BERSAMA : Rektor Undip terpilih Prof Drs Muhammad Nasir MSi PhD (kiri), Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD (tengah), Prof Dr M Syafruddin MSi Akt dan Prof Dr Ir Purwanto DEA (kanan) seusai pemilihan di Gedung Prof Soedarto Kampus Undip Tembalang, Senin (29/9).■ Foto : Arixc Ardana-rth
■ Sejarah Baru Pilrek Undip
Rektor Pertama dari FEB SEMARANG - Sejarah baru ditorehkan Universitas Diponegoro (Undip) dalam pemilihan rektor (pilrek) 2014-2018 yang berlangsung, Senin (29/9). Selain kali pertama menggelar pilrek dengan sistem suara senat ditambah keterwakilan suara Kemendikbud, dalam pemilihan tersebut juga kali pertama menghadirkan rektor dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB). Dalam pemilihan yang diikuti 126 dari 133 anggota Senat Undip, ditambah keterwakilan 35 persen suara Kemendikbud atau setara 72 suara, Prof Drs Muhammad Nasir MSi PhD berhasil meraih 148 suara dari 205 suara yang diperebutkan. Perolehan tersebut berhasil mengungguli dua kandidat lainnya yakni Ketua Jurusan Akutansi FEB Prof Dr M Syafruddin MSi Akt mendapat 36 suara dan Ketua Program Doktor dan Magister Ilmu Lingkungan Prof Dr Ir Purwanto DEA mendapat 14 suara. “Keterwakilan suara Kemendikbud, sesuai dengan Permendikbud No 33 Tahun 2012 menteri memiliki hak suara sebanyak 35 persen dan senat universitas 65 persen dalam memilih rektor. Nantinya
keseluruhan berita acara pemilihan sekaligus hasil pemi-lihan akan diserahkan ke Kemendikbud agar segera ditetapkan tanggal pelantikan rektor yang baru,” papar Ketua Panitia Pemilihan Rektor Undip Prof Sunarso, seusai pemilihan. Rektor Undip yang terpilih, Prof Nasir menyatakan akan menjalankan semua tugas sesuai aturan yang ada. “Pengembangan Undip untuk menuju universitas riset di antaranya adalah dengan meningkatkan budaya akademik, baik dosen maupun mahasiswa, juga mewujudkan Good University Governance, dimana Undip menjadi salah satu di antara beberapa PTN yang dipersiapkan menjadi PTN BH,” terang Dekan FEB tersebut. ■ Tidak Mahal Guru besar di bidang Behavioral Accounting dan Management Accounting ini menambahkan, dosen dan mahasiswa harus meningkatkan penelitian agar masuk jurnal internasional. Disampaikan pula, meski Undip menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ia memastikan
biaya perkuliahan di Undip tidak terlalu mahal. “Undip harus menegaskan diri sebagai universitas riset,” paparnya. Sementara itu Rektor Undip 2010-2014 Prof Sudharto P Hadi MES PhD mengungkapkan, dengan hasil pilrek ini, calon rektor terpilih tidak perlu ada rumah transisi karena pergantian berlangsung dengan lancar. Disinggung mengenai aktivitasnya setelah tidak menjabat rektor, Sudharto berharap dirinya bisa kembali mengajar, sebagaimana kewajiban seorang dosen. Selama 57 tahun perjalanan Undip mengarungi dunia pendidikan di Indonesia, setidaknya ada sembilan nama rektor yang menjabat yakni Prof Soedarto SH (Fakultas Hukum), Prof Soenario (Fakultas Hukum),Prof Ir Jacob Rais MSc (Fakultas Teknik), dr A Suroyo (Fakultas Kedokteran), Prof Moeljono S Trastotenojo SPA (Fakultas Kedokteran), Prof Muladi SH (Fakultas Hukum), Prof Eko Budihardjo MSc (Fakultas Teknik), Prof Dr dr Susilo Wibowo (Fakultas Kedokteran) dan Prof Sudharto P Hadi MES PhD (FISIP). ■ rix-rth
Profesor bidang sosiolingustik Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes tersebut menyisihkan dua kandidat rektor lainnya, dalam Pemilihan Rektor (Pilrek) Unnes yang digelar di Rektorat Kampus Unnes Sekaran, Senin (29/9). Terpilihnya pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah 12 Desember 1966 tersebut, seakan menjadi akhir cerita manis drama pilrek Unnes yang sebelumnya berlangsung secara berlarutlarut. Dalam pemilihan tersebut, dirinya berhasil memperoleh 59 suara dari 107 suara senat dan kementerian. Dua calon rektor lain yaitu Prof Dr Masrukhi MPd dan Dr Edy Cahyono MSi masing-masing memperoleh 34 dan 14 suara. Jalannya pemilihan sendiri berlangsung cukup ketat, lima menit pertama, perolehan suara para kandidat tidak terpaut jauh, Edy lima suara, Fathur 15 suara dan Masrukhi 7 suara. Namun selepas itu, perolehan suara Fathur terus melaju tanpa bisa dibendung lagi. “Jumlah anggota senat Unnes yang memiliki suara sebanyak 73 orang, namun yang hadir 68 orang, lima di antaranya izin. Jumlah tersebut ditambah 35 persen suara dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 39 suara,” papar Ketua Senat Unnes Prof Dr Samsudi MPd, disela pemilihan. Hal tersebut, tambah Samsudi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. “Nantinya berita acara pemilihan termasuk hasilnya akan kita kirimkan kepada Kemendikbud, agar segera ditindak lanjuti jadwal pelantikan rektor terpilih,” jelas Samsudi. Rektor terpilih Prof Dr Fathur Rokhman MHum mengungkapkan, dengan hasil tersebut bukan berarti proses pemi- lihan sudah selesai. “Izinkan saya untuk menyelesaikan masa kepemimpinan 2010-2014 yang sedang saya emban. Program di periode mendatang harus didasarkan pada keberhasilan periode ini,” katanya. Dirinya juga berjanji akan menggandeng para kandidat calon lainnya untuk ikut bergabung dalam memajukan Unnes. ■ Suasana Kondusif Sekretaris Ditjen Dikti Ir Patdono Suwignyo PhD yang bertindak sebagai utusan Mendik-
bud meminta kondisi kampus terus dijaga agar kondusif dan positif, sehingga para stakeholders bisa memberikan dukungan secara maksimal terutama dalam peningkatan inovasi dan perbaikan tata kelola perguruan tinggi. ■ Sujud Syukur Seusai proses Pilrek Unnes 2014-2018 ditutup, Fathur tidak dapat menutupi kebahagiaannya. “Saya senang karena proses demokrasi di Unnes dapat berjalan dengan semestinya. Dinamika yang terjadi selama proses pilrek, dengan hasil ini juga sudah berakhir,” paparnya. Untuk mengungkapkan rasa kegembiraan, profesor bidang sosiolingustik tersebut tidak sungkan sujud syukur di atas karpet dalam ruang sidang di gedung Rektorat. Mengenakan jas dengan dasi merah bermotif polkadot putih, selama proses perhitungan suara dirinya tampak tenang. Sesekali senyum dilemparkan kepada para anggota senat yang riuh rendah saat nama calon dibacakan panitia pemilihan. “Jabatan itu amanah, yang terpenting kita harus bisa mengembangkan dan menyebarkan ilmu yang kita miliki. Istri saya lebih suka saya melakukan penelitian atau menulis, kalau soal jabatan yang saya miliki dia sepertinya tidak terlalu peduli,” paparnya sembari tertawa.■ rix-rth
KEBERSAMAAN : Para calon rektor Unnes, Dr Masrukhi MPd (dua kiri) Prof Dr Fathur Rokhman MHum dan Dr Edy Cahyono MSi (dua kanan), serta Ketua Senat Unnes Prof Dr Samsudi MPd (kanan).■ Foto : Arixc Ardana-rth
S2 FISIP Untag Terapkan Kurikulum Baru
FOTO BERSAMA : Para pembicara dalam seminar “Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas” foto bersama sesuai seminar di Ruang Teater Gedung Thomas Aquinas Unika, Senin (29/9). ■ Foto : dok-rth
■ Regulasi UU Lalu lintas dan Jalan
Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah BENDANDHUWUR- Lima tahun pasca diterbitkannya regulasi tentang lalu lintas ternyata tidak mampu mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan raya. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan, berikut Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 secara jelas memaparkan kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab lalu lintas, yang artinya terdapat jerat hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. “Tanggung jawab tersebut memiliki implikasi gugatan hukum masyarakat pengguna jalan raya terhadap pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara jalan raya. Masyarakat dapat menggugat pemerintah sebagai penyelenggara jalan raya,” papar Algooth Putranto, dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Unika Soegijapranata, sekaligus ketua penyelenggara dalam seminar
“Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas” di Ruang Teater Gedung Thomas Aquinas Unika, Senin (29/9). Hadir dalam seminar tersebut antara lain, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Ketua Yayasan Astra Honda Motor Hari Sasono, Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Indonesia sekaligus penulis buku ‘Menghapus Jejak Roda’ Edo Rusyanto, Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Istu Hari dan Ahli Hukum Keperdataan FHK Unika Val Suroto. ■ Kesiapan Algooth menambahkan seminar tersebut digelar untuk mencoba menggali lebih dalam perihal diseminasi UU, kesiapan pemerintah menjalankan UU, meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya. Data Korlantas Polri membeberkan sekitar 41 persen korban
kecelakaan lalu lintas jalan adalah rentang usia 16-30 tahun. Sedangkan sekitar 27 persen pemicu kecelakaan adalah kelompok usia yang sama. Sebanyak 42 persen kasus kecelakaan dipicu oleh perilaku berkendara yang ugal-ugalan. Selebihnya perpaduan dari aspek manusia lainnya, seperti lengah dan ngantuk, serta faktor jalan, kendaraan dan alam. Sementara di Jawa Tengah, data Korlantas Polri selama periode 2012 dan 2013 menunjukkan kasus kecelakaan lalu lintas di Jateng secara konstan menempati nomor dua nasional. Pada 2012, Jateng mencatat 63 kasus kecelakaan per hari dengan korban tewas sekitar 11 jiwa per hari. Provinsi berpenduduk sekitar 32 juta jiwa ini mencatat penurunan kasus kecelakaan hingga hampir 16 persen pada 2013. Namun jumlah korban yang tewas akibat kecelakaan justru meningkat sekitar 7 persen menjadi 12 orang per hari. ■ rix-rth
BENDANDHUWUR - Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, mulai tahun ajaran 2015 mendatang menggunakan kurikulum baru. Dalam kurikulum tersebut antara lain diterapkannya peningkatan jumlah SKS dari 42 menjadi 72 SKS yang ditempuh dalam empat semester. Dengan diterapkannya kurikulum baru mulai 2015 mendatang, mahasiswa program magister yang sudah mulai perkuliahan di tahun 2014, tetap mengikuti kurikulum lama yakni harus menempuh 42 SKS. “Perubahan jumlah SKS itu bukan berarti semakin mempersulit kelulusan mahasiswa, sama sekali tidak. Kenaikan jumlah SKS itu sudah diantisipasi pengelola dengan memperbanyak nilai SKS pada proses sampai penerbitan tesis,” papar Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Fisip Untag Semarang, Dr Karmanis MSi, dalam seminar ‘Peninjauan Kurikulum Pro-
gram Magister Ilmu Administrasi’, di Graha Kebangsaan Fisip Untag Semarang, Minggu (28/9). Dua pembicara lainnya, Ketua Program Doktor Ilmu Sosial Undip Dr Naili Farida M Si dan dosen Untag Dr Didik Kasihyanto MPd. Turut hadir dalam seminar tersebut Dekan FISIP Untag Dr H Suparno MSi dan sejumlah dosen yang berkesempatan memaparklan hasil penelitian, antara lain Dra Rini Werdiningsih MS, Drs Immanuel Subekti MS, Dra Tri Liestari MSi, Dra Wahyu Wirasati MA, Ketua Ikatan Alumni Magister Ilmu Administrasi Fisip Untag Drs Windu Sancono MA, beserta sejumlah alumni dan mahasiswa program magister administrasi. Naili Farida mengungkapkan, peningkatkan jumlah menjadi 72 SKS, itu diantisipasi dengan memberikan bobot SKS di seputar skripsi.“Perkuliahan secara umum memiliki 32 SKS. Kemudian penulisan proposal tesis 5 SKS, Peneltian dan Penulisan Tesis 20 SKS, Seminar 5 SKS dan
MEMAPARKAN : Dr Naili Farida MSi (kiri), Dr Karmanis MSi (tengah) dan Dr Didik Kasihyanto MPd, dalam seminar Peninjauan Kurikulum Magister Ilmu Administrasi di Graha Kebangsaan Fisip Untag Semarang, Minggu (28/9). ■ Foto : dok-rth
Karya Ilmiah 10 SKS. Jadi jumlahnya 72 SKS dan ini tidak mempengaruhi secara umum perkuliahan, yang biasa diterapkan di program magister seperti Fisip Untag ini. Artinya, semuanya berjalan seperti biasa,” tegas wanita yang juga dosen magister Fisip Untag Semarang. “Persoalan jumlah SKS bukan menjadi beban, tetapi justru menjadi pemicu segera menyelesaikan penelitian untuk kemudian disusun menjadi tesis yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi terdapat banyak SKS dalam proses penggalian dan penyusunan penelitian yang dijadikan penulisan tesis,” imbuh Dr Didik Kasihyanto, sambil berharap agar hasil penelitian itu dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. ■ Aplikasi Sementara itu Dr H Suparno MSi menjelaskan, pihaknya selalu terbuka untuk membahas kurikulum maupun apa saja demi memajukan pendidikan. Sebagaimana seminar yang diadakan tersebut melibatkan stakeholder termasuk alumni. Suparno menambahkan kalau kiprah mahasiswa dan alumni termasuk para dosen yang tentunya sudah lebih tinggi jenjang pendidikannya, poin untuk mencapai akreditasi B yang berada dikisaran 23 poin lagi, akan segera terwujud. “Bahkan kalau memungkinkan akreditasi A seperti program S1. Kita sudah punya 338 poin dari 361 poin yang ditargetkan. Apalagi di tahun 2015 nanti kita punya sekitar 14 doktor, para alumni S2 juga telah masuk dan didaftarkan dalam Pengelolaan Data Perguruan Tinggi yang dalam jangka dekat ini akan dicek oleh para aksesor,” pungkasnya. ■ rix-rth