Manula Tewas Gantung Diri
Sabtu Pahing, 20 September 2014
SOSOK
Tak Hanya Raih Nilai BAGI Aliefya Fadhila Ramadhani (17), belajar tak sekadar meraih nilai tinggi dalam mata pelajaran sekolah maupun menduduki rangking teratas. Bahkan ia merasa harus melengkapi diri dengan lifeskill atau pendidikan kecakapan hidup. Karena itu, Aliefya kini mendalami melukis, jurnalistik, dan desain. Berbagai pengetahuan tambahan, karena diyakini akan sangat berguna bagi masa depan siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang tersebut. Remaja putri kelahiran Kota Muntilan 16 Januari 1997 itu, kini aktif di kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler sekolah. Baru-baru ini, ia juga menjadi panitia pertemuan pengurus OSIS seProvinsi Jawa Tengah. “Saya banyak belajar dari mendesain layout mading sekolah. Kebetulan saya juga pengurus Redaksi Berita Smansa (Sibema) jadi harus mendesain mading,” kata Aliefya, Jumat (19/9). Soal prestasi, Aliefya tak kalah dengan siswa lainnya. Semasa bersekolah di SMP Muhamadiyah Plus Gunungpring, ia berhasil menjadi juara 1 Lomba Poster tingkat Kabupaten Magelang. Hingga kini, remaja ayu ini masih suka latihan melukis sendiri. Di bidang akademik, Aliefya lulus dari SMP Muhamadiyah Plus dengan nilai UAN sangat memuaskan yakni 39,35 dari empat mata pelajaran. Ia memeroleh nilai 10 untuk matemateika, Bahasa Indonesia 9,8, Bahasa Inggris 9,8, dan IPA 97,5. ■ ali Subchi-ad
KAJEN - Diduga akibat menderita pe-nyakit lambung menahun, seorang manula berusia 65 tahun bernama Cardi, warga Dukuh Besaran, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan nekat mengakhiri hidupnya dengan tragis. Korban gantung
diri menggunakan selendang di bagian dapur rumahnya, Jumat (19/9), pukul 05.00 WIB.Kasubag Humas Polres Pekalongan, AKP Guntur Triharjani, menerangkan, korban diduga mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya . ■ haw-ad
Pemkab Tetap Akan Bongkar 19 Toko Modern PURWOKERTO – Meskipun diancam akan digugat ke pengadilan hingga ke Komnas HAM serta KPK, Pemkab Banyumas tetap bersikukuh akan membongkar 19 toko modern yang tidak mengantongi izin. Pembongkaran dilakukan secara bertahap dan rencananya hari Senin (22/9) akan dilakukan pembongkaran terhadap dua toko modern. Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono mengatakan, rencana pembongkaran terhadap 19 toko modern yang tidak berizin akan tetap berjalan. Terkait upaya perlawanan hukum yang dilakukan pihak toko modern, dalam hal ini Indomart, pihaknya siap untuk menghadapi. “Rapat terakhir Jumat (19/9), pembongkaran awal akan dilakukan terhadap dua toko modern, tetapi lokasinya belum bisa kita sebutkan. Yang pasti kita jalan terus, karena ini sebagai upaya untuk menegakkan aturan,” katanya. Bahkan, lanjutnya, saat ini anggaran untuk melakukan pembongkaran sudah disiap-
kan, termasuk tim teknis yang akan membongkar. Menurut Wahyu, toko-toko modern tersebut sudah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
“PT Indomarco Pristama selaku pemilik toko modern Indomart hanya sebagai penyewa dan pemilik lahan serta bangunan warga setempat. Artinya pemkab akan berhadapan dengan warganya sendiri,” terang Djoko. Terkait jalur hukum yang akan ditempuh, Djoko mengatakan, pihaknya akan melayangkan guguatan perdata ke Pengadilan Negeri. Dan untuk kasus pidananya, yaitu pasal 170 KUHP ayat 2 tentang
menghancurkan barang bersama-sama akan dilaporkan ke Polda Jateng dan Mabes Polri. “Selain itu kita juga akan melaporkan ke Komnas HAM, terkait upaya Pemkab Banyumas yang sudah merampas hak warga sipil dan laporan ke KPK, terkait fakta bahwa di Banyumas banyak bangunan usaha tidak berizin, tetapi pemkab hanya getol menertibkan toko modern saja, bangunan lainya dibiarkan,” jelasnya. ■ hef-ad
■ Berhadapan Warga Terpisah, kuasa hukum PT Indomarco Prismatama cabang Cirebon, Djoko Susanto mengatakan, Pemkab Banyumas akan berhadapan dengan warganya sendiri jika tetap melakukan pembongkaran. Sebab pemilik bangunan merupakan warga Banyumas. Dan PT Indomarco Pristama cabang Cirebon hanya sebagai penyewa.
Jatuh dari Atap Bangunan Paijan Tewas
DIRELOKASI : Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga menurut hasil tim kajian independen harus direlokasi. Keberadaan TPA tersebut juga mengundang protes dari warga setempat. ■ Foto :Joko Santoso-ad
TPA Sampah di Banjaran Diminta Direlokasi PURBALINGGA – Tim Kajian independen yang ditugaskan oleh Pemkab Purbalingga untuk menganalisa pro kontra relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, merekomendasikan agar TPA tersebut direlokasi. “Hasil kajian tim independen dari CV Mahottama Semarang memutuskan TPA Banjaran sudah tidak layak dan harus dipindah,” kata Bupati Sukento Rido Marhaendrianto, Jumat (19/9). Pihaknya akan konsisten melaksanakan hasil kajian terse-
but. Namun, dia berharap masyarakat di sekitar TPA Banjaran untuk bersabar, karena pemindahan TPA tersebut membutuhkan waktu. “Kami harus mencari lahan pengganti terlebih dahulu. Selain itu proses pembangunan TPA baru juga membutuhkan waktu. Sehingga, tidak mungkin secepatnya ditutup dan dipindah,” jelasnya. Dia mengungkapkan, pemindahan TPA nantinya diharapkan tidak akan menghasilkan permasalahan baru ke depan, seperti yang terjadi pada TPA Banjaran. “Saya tidak mau bu-
pati selanjutnya, terkena permasalahan yang sama. Semuanya harus dimatangkan terlebih dahulu,” katanya. Selain itu, Pemkab Purbalingga juga harus berkoordinasi dengan DPRD Purbalingga, terkait pendanaan pemindahan TPA tersebut. “Kita tahu anggaran kita terbatas. Jadi harus dibicarakan dengan baik, karena pemindahan TPA ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” terangnya. Bupati menjelaskan, untuk proses pemindahan TPA tersebut, dirinya sudah membentuk tim yang diketuai oleh Asisten
Ekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga Susilo Utomo. Tim tersebut, nantinya akan berrtanggung jawab terhadap proses pemindahan dan penutupan TPA Banjaran. Sebelumnya, warga Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari meminta kepada Pemkab Purbalingga agar TPA Banjaranditutup.Pasalnya keberadaan TPA tersebut sudah mencemari lingkungan baik air maupun udara di sekitar desa setempat. Sebelumnya, warga sempat melakukan aksi pemblokadean TPA Banjaran dan mendatangi DPRD Purbalingga.■ ST-ad
■ Penda aran CPNS 2014
Formasi Penyuluh KB 1 Banding 332 Orang PEMALANG - Minat masyarakat untuk menjadi PNS ternyata sangat tinggi. Hingga Jumat (19/9), meskipun belum penutupan, jumlah pendaftar di Kabupaten Pemalang membludak. Dari formasi yang tersedia sebanyak 40 lowongan jumlah pendaftar sementara melalui on line sudah mencapai 3.080 pelamar. Bahkan untuk formasi penyuluh KB rasionya sudah mencapai 1 dibanding 332. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, Drs MA Puntodewo, menginformasikan jika pendaftaran CPNS memang sudah dibuka melalui on line sejak tanggal (12/9) yang lalu dan akan ditutup pada (26/9) mendatang atau mundur satu hari dari
keputusan sebelumnya. Mekanismenya pelamar mendaftar melalui on line, kemudian disusul pengiriman berkas melalui PO BOX CPNS Kabupaten Pemalang.
Hingga kemarin jumlah pendaftar melalui on line sudah mencapai 3.080 pelamar dari 40 formasi yang tersedia 18 untuk kesehatan dan 22 untuk tenaga teknis, sementara untuk yang
PNS - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pemalang akan bertambah dengan dibukanya pendaftaran CPNS untuk tahun 2014 ini. ■ Foto : Probo Wirasto.
memasukan berkas melalui PO Box tercatat sudah sebanyak 458 orang. Dari jumlah tersebut terbanyak pelamar untuk formasi penyuluh KB karena dibuka untuk semua jurusan, sedangkan paling sedikit adalah pemeriksa keselamatan angkutan darat dengan rasio sementara 1 : 6. Berkas pelamar yang masuk selanjutnya akan diteliti, dan yang memenuhi syarat yang antara lain berumur antara 1835, pendidikan minimal D3-S1 (sesuai formasiakan), hasilnya diajukan ke panitia seleksi nasional, Tim pelaksana CPNS sendiri terdari dari BKD, Bagian Hukum, Dindikpora, Satpol PP, Inspektorat dan Bagian Organsisasi.■ Obo-ad
SRAGEN – Akibat kecelakaan, saat bekerja, Pajiran (41), warga Dukuh Ngronggot RT 03, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, tewas. Kejadian itu berawal saat korban sedang bekerja memasang pengait kerangka atap bangunan pabrik di PT Japfa Compeed Indonesia, yang berlokasi di Dukuh Sukorejo, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Kamis (18/9). Menurut Cahyono (22), warga Dukuh Cendono RT 06, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, teman kerja korban, Paijan bermaksud hendak memasang besi pengaitterpeleset, hingga terjatuh dari ketinggian 8 meter. Begitu temannya terjatuh, Cahyono dan beberapa saksi lainya menolong korban dan membawanya ke RSUD Soehadi Prijonegoro. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, sepanjang 8 centimeter. Selain itu, pada pergelangan kaki kanan korban, juga mengalami patah tertutup. Sayang, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan pihak rumah sakit, korban dinyatakan tak terdapat tanda-tanda adanya penganiayaan. “Murni karena kecelakaan kerja. Tak ada tanda-tanda penganiayaan,” kata Plt Kasubag Humas Polres Sragen, AKP Bambang Kristyono, mewakili Kapolres AKBP Dwi Tunggal Jaladri. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke daerah asalnya, untuk dimakamkan. ■ K-25-ad
Asing Acak-acak Laut Indonesia YOGYA - Karena belum ada payung hukum yang jelas, pihak asing seolah bebas mengacak-acak sumberdaya laut Indonesia. Sangat merugikan dan asing pun memandang sebelah mata Indonesia. Untuk itu, penyelesaian penyusunan UU Kelautan sangat krusial. “Tanpa payung hukum yang jelas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI dan DPD menggelar focus group discussion, di Fakultas Kehutanan UGM, guna menjaring masukan dari sivitas akademika UGM terkait penyusunan UU Kelautan,” kata Kabalitbang KKP, Achmad Poernomo di UGM Yogyakarta, Jumat (19/9). Menurut Achmad Poernomo, berbicara tentang laut pasti berbicara tentang maritim pula. Jadi dua hal itu tidak usah didikotomikan. Jika pemerintah mendatang akan fokus pada maritim, maka UU Kelautan nantinya dapat menjadi payung hukum. “Kami saat ini telah menyusun RUU yang futuristik. Harus diakui, kita selalu mengatakan sebagai negara kepulauan tapi itu baru sebatas dari segi geografis. Padahal, jika ingin konsekuen maka kita harus bisa mengelola sumberdaya laut seoptimal mungkin sebagai pilar ekonomi,” katanya. Sebagai Negara Maritim, maka 40 persen PDB harus berasal dari sumberdaya laut. Saat ini kita baru mencapai 20 persen, sehingga baru bisa disebut menuju ke negara maritim. “Sebgai negara kepulauan terbesar kedua di dunia, kita harus mampu menggali potensi kelautan sehingga nantinya bisa benar-benar menjadi negara maritim,” tandas Achmad. Dengan UU Kelautan, nantinya akan memiliki payung hukum yang kuat. Pengembangan kelautan pun memiliki landasan dan arah yang jelas. “Keberadaan undang-undang tersebut sekaligus akan meneguhkan jatidiri bangsa sebagai negara kepulauan,” tutur Achmad. Keberdaan UU Kelautan, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Antara lain, infrastruktur. Terutama menyangkut mahalnya pengangkutan kargo melalui lautan. “Bayangkan, pengangkutan kargo dari Manado ke Jakarta, misalnya, ternyata lebih mahal ketika kita harus mengirim kargo ke Tokyo. Tentu kondisi ini perlu segera dibenahi,” tandasnya. ■ ali-ad