Sabtu Kliwon, 26 April 2014
■ Tanyakan
Penanganan Kasus Money Politics
Warga Datangi Panwascam Ambarawa AMBARAWA - Belasan warga Dusun Kebonsari, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Jumat (25/4), mendatangi Sekretariat Panwascam Ambarawa untuk menanyakan tindaklanjut penanganan kasus dugaan money politics yang diduga dilakukan anggota PPL Kelurahan Panjang. Kasus pelanggaran kode etik terkait netralitas penyelenggara pemilu tersebut dilaporkan warga ke Panwascam Ambarawa awal April. Menurut Ketua RW 11, Dusun Kebonsari, Rismanto, warga merasa tidak puas atas kinerja Panwascam yang terkesan tutup mata menanggapi laporan dugaan money politics yang dilakukan anggota PPL Kelurahan Panjang, Aris Susilo. Sehingga penanganan kasus yang dilaporkan warga pada 8 April lalumenjadi kadaluwarsa. ‘’Kami ingin menanyakan tindak lanjut laporan tersebut. Panwascam terkesan membela anggotanya sendiri,’‘ ungkap Rismanto, sembari menyebutkan Aris Susilo diduga menerima sejumlah uang dari se-
orang caleg PDIP untuk dibagikan ke warga. ■ Sudah Dipecat Ketua Panwascam Ambarawa, Nanang Suharto, menjelaskan Aris Susilo yang diduga memuluskan aksi money politics seorang caleg PDIP sudah dipecat. Laporan warga sudah kita tindaklanjuti dengan memberhentikan yang bersangkutan. ‘’Kita selalu berupaya kooperatif menindaklanjuti adanya indikasi tindak pelanggaran pemilu di wilayahnya termasuk menanggapi pelaporan pelanggaran pemilu dari warga,’‘
jelasnya. Nanang mengatakan, penanganan kasus pelanggaran pemilu bukan hal mudah. Sebab harus ada bukti kuat dan waktu penanganannya hanya tujuh hari setelah laporan diterima Panwascam. ‘’Di sisi lain kita dihadapkan adanya laporan dalam bentuk lisan sehingga kesulitan mengumpulkan bukti karena kurangnya saksi. Kita terbentur waktu penanganan yang sangat cepat sehingga banyak kasus pelaporan resmi menjadi hangus atau kadaluwarsa,’‘ ungkapnya. Berdasarkan data di Panwascam Ambarawa tercatat ada 98 laporan dugaan money politics. Namun penanganan kasus tersebut hangus akibat kurang akuratnya bukti termasuk dokumentasi dan saksi. Saat diklarifikasi oleh Panwascam, Aris Susilo mengaku menerima uang Rp 500 ribu dari broker seorang caleg PDIP. Tapi uang itu tidak dibagikan ke warga melainkan diserahkan ke pengurus reog guna membantu kesenian reog di wilayahnya. ‘’Pada 7 April 2014 pukul
■ PBB Tak Kirim Laporan Dana Kampanye
4 Parpol Tak Loloskan Caleg SALATIGA - Sebanyak empat parpol tak bisa meloloskan calon anggota legislatif (caleg) ke gedung DPRD Salatiga dalam Pileg 9 April 2014 lalu. Keempatnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada Pileg 2009 lalu, PAN dan PKPI bisa menempatkan calegnya di DPRD Kota Salatiga. Namun, dalam Pileg 2014 ini kedua partai tersebut tak mampu meloloskan calegnya. Komisioner KPU Salatiga Divisi Pemantauan, Pemungutan, Penghitungan Suara, Data dan Informasi, Dayuman Junus, Jumat (25/4) mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kota Salatiga di Hotel Grand Wahid akhir pekan lalu, gambaran sementara partai yang tak menempatkan caleg di DPRD Salatiga adalah PBB, PKPI, PAN dan Hanura. ‘’Untuk delapan partai lainnya berhasil melenggang ke gedung DPRD Salatiga. PDIP dengan 8 kursi, PKS (4 kursi), Gerindra (4 kursi), Demokrat (3 kursi), Golkar (2 kursi), PKB (2
kursi), PPP (1 kursi) dan Nasdem (1 kursi),’‘ kata Dayusman. Ditambahkan Ketua KPU Salatiga Putnawati, ada sekitar enam caleg wajah baru yang bakal duduk di DPRD Kota Saatiga. “Jika dilihat dari Pileg 2009, terdapat enam wajah baru yang lolos di Pileg 2014 ini,” tandas Putnawati. Ia menambahkan, direncanakan KPU Salatiga akan melakukan penetapan hasil hitung tingkat kota antara tanggal 1113 Mei mendatang. ■ Tak Kirim LPPDK Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) tak mengirim Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hingga batas akhir pengumpulan berkas ke kantor KPU Salatiga Kamis (24/4) pukul 18.00 WIB. Tercatat dari seluruh parpol peserta Pemilu 2014 hanya PBB tak melaporkan LPPDK. Komisioner KPU Suryanto menjelaskan, hingga batas waktu yang ditentukan PBB tidak melaporkan LPPDK. “Untuk 11 parpol lainnya semuanya mengumpulkan
LPPDK, hanya PBB yang tidak. Alasannya ke kita, karena tak punya caleg terpilih,” ungkap Suryanto, Jumat (24/4). Sebelumnya, kata Suryanto, KPU telah berkirim surat ke masing-masing sekretariat parpol peserta pemilu, termasuk komunikasi melalui Hp atau pesan singkat (SMS). Namun sesuai dengan Peraturan KPU tanggal 24 April merupakan batas akhir pengumpulan LPPDK. Bagi parpol yang tak mengirimkan LPPDK, diakui Suryanto memang tidak ada sanksi. Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Salatiga, Muryanto Hadi dikonfirmasi Jumat (25/4) mengungkapkan, alasannya mengapa tak melaporkan LPPDK ke KPU karena dirinya bekerja seorang diri. Selain itu yang menjadi kendala lantaran tak memiliki dana untuk pembuatan LPPDK. “Mau dibuat laporan apa memang tidak ada duitnya. Tapi intinya karena memang tidak memiliki waktu luang dan biaya untuk membuat LPPDK,” ujarnya. ■ rna/SR
Belum Semua TPG 2014 Turun UNGARAN - Sebanyak 132 guru pegawai negeri sipil (PNS) SMA dan SMK di Kabupaten Semarang harus bersabar untuk mendapatkan TPG (tunjangan profesi guru) tahun 2014. Pasalnya, nama mereka belum tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan profesi guru tertanggal 4 April 2014 yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Semarang. Kepala Disdikbud Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih melalui Kabid SMA/ SMK, Taufiqur Rahman menjelaskan dasar pemberian TPG adalah Peraturan Menteri Keuangan No 61/PMK.07/2014 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru PNS di kabupaten/kota. Dari
PMK itu Kabupaten Semarang mendapat alokasi TPG sebesar Rp 169.808.560.000 untuk 4.313 guru, meliputi guru PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. ‘’Tapi data yang ada di dinas pendidikan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan profesi guru berbeda. Dari 4.313 guru itu belum semuanya diajukan untuk menerima tunjangan profesi,’‘ katanya, Jumat (25/4). Ia mencontohkan, untuk guru SMA/SMK berdasarkan SK yang diterbitkan 4 April 2014 hanya terdaftar 336 guru SMA/ SMK penerima TPG. Padahal data di dinas pendidikan ada 468 guru SMA/ SMK di Kabupaten Semarang yang seharusnya mendapat TPG. ‘’Sehingga 132 guru yang namanya belum ada harus menunggu SK dari Jakarta. Kita akan mengusulkan
ulang agar SK untuk 132 guru tersebut segera diterbitkan,’‘ ujar Taufiq, panggilan akrab Taufiqur Rahman. Kata Taufiq, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk percepatan pencairan. Hanya saja, tunjangan profesi bagi guru yang SK-nya sudah turun tidak bisa serta dicairkan. Sebab setelah ada SK masih ada proses verifikasi, baik menyangkut beban kerja, unit tugas dan sebagainya. ‘’Baru setelah diverifikasi semua persyaratan penerimaan tunjangan profesi terpenuh diajukan pencairannya melalui DPPKAD. Jadi tak ujug-ujug langsung cair,’‘ tandasnya sembari menyatakan tunjangan profesi secepatnya dicairkan melalui rekening masing-masing guru.■ rbd/SR
KLARIFIKASI: Ketua Panwascam Ambarawa, Nanang Suharto (kiri) mengklarifikasi Aris Susilo yang diduga memuluskan aksi money politics seorang caleg PDIP di Panwascam Ambarawa, Jumat (25/4).■ Foto: Rusmanto Budhi/SR 22.30 WIB saat sedang makan nasi goreng di jalan daerah Gua Maria Kerep Ambarawa, saya
didatangi Joko Sutrisno. Dia menitipkan uang Rp 500.000 untuk membantu kesenian reog, uang-
nya saya titipkan ke Pak Suratman, pengurus reog Dusun Kebonsari,’‘ ungkapnya.■ rbd/SR
Daftar Tunggu Lama, Pilih Umroh UNGARAN - Pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang mengakui saat ini minat umat Islam untuk melakukan umroh ke tanah suci Mekah cenderung meningkat dikarenakan lamanya daftar tunggu keberangkatan haji. Sehingga kondisi itu memunculkan banyak biro perjalanan umroh. Tingginya minat umat muslim untuk umroh tersebut dimungkinkan dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi dengan menipu warga yang ingin berangkat umroh. “Kami tak mengetahui seberapa besar keberangkatan umroh, karena langsung ditangani biro perjalanan. Memang kami melihat minat umat muslim untuk umroh cukup besar menyusul lamanya daftar tunggu pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci,’‘ kata Kepala Kemenag Kabupaten Semarang, Subadi, Jumat (25/4). Subadi mengingatkan kepada masyarakat umat muslim agar lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan yang me-
Foto : Budhi
Subadi layani pemberangkatan umroh. Sikap kehati-hatian itu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi penipuan dengan modus pemberangkatan umroh. ‘’Kami sudah sampaikan ke masyarakat agar lebih hati-hati saat memilih perjalanan untuk berangkat umroh. Sebab banyak ditemukan kasus penipuan dengan modus pemberang-
katan umroh di sejumlah daerah,” tandasnya. Lebih lanjut Subadi mengungkapkan, minat warga Kabupaten Semarang untuk menunaikan ibadah haji cenderung meningkat. Setiap tahun jumlah calon haji asal Kabupaten Semarang berkisar antara 500-600 orang. ‘’Tahun 2014 ini ada 421 calon haji yang diwajibkan untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dan ada 111 calon haji yang belum bisa diberangkatkan tahun 2013 lalu. Sehingga jumlah calon haji yang bakal diberangkatkan tahun ini sebanyak 532 orang,’‘ ungkapnya. Kata Subadi, pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan sosialisasi kepada calon haji mengenai pelaksanaan ibadah haji sesuai ketentuan yang berlaku. ‘’Jadwal pemberangkatan 532 calon haji ke Tanah Suci Mekah sekitar September 2014. Bagi warga muslim yang mendaftar berangkat haji tahun ini masuk dalam daftar tunggu untuk pemberangkatan tahun 2028,’‘ jelasnya.■ rbd/SR
Perwakilan WNA Kunjungi Walikota SALATIGA - Suasana akrab terasa saat Walikota Salatiga Yuliyanto dan Wakil Walikota Muh Haris menyambut kunjungan warga negara asing (WNA) di rumah dinas walikota, Kamis (24/4) malam. 20 WNA asal sembilan negara didampingi PR III UKSW Arif Sajiarto merasa ‘hangat’ saat diterima pasangan ‘Yaris’. Mereka berasal dari Brazil, Australia, Canada, Itali, Mexico, Amerika, Filipina, Costarica dan Nicaragua. Salah seorang WNA yang ditunjuk sebagai perwakilan, Barbara Wellington dengan Bahasa Indonesia fasih menyampaikan maksud kedatangannya ke Salatiga.”Kami adalah International Participants dari Pentas Seni Budaya Indonesia Internasional yang diselenggarakan di UKSW pada 23-25 April,” kata Barbara. Para tamu kemudian berdialog dengan walikota dan wakil
walikota tentang berbagai hal, seperti soal kerukunan beragama di Salatiga. Termasuk bagaimana sistem dan suhu politik di Salatiga hingga per-
masalahan sampah. Acara ditutup dengan foto bersama serta penyerahan cindera mata dari masing-masing perwakilan. ■ rna/SR
CINDERA MATA: Walikota Yuliyanto menerima cindera mata dari perwakilan tamu WNA yang berkunjung ke rumah dinas, Kamis (24/4). ■ Foto : Ernawaty/SR
Mudahkan Wisatawan, PHRI Pasang Papan Nama Jalan
PAPAN NAMA: PHRI Kabupaten Semarang bersama jajaran Muspika Bandungan, Kamis (24/4), memasang papan nama jalan di 15 titik jalan di kawasan Bandungan agar memudahkan wisatawan saat mengunjungi Bandungan.■ Foto: Rusmanto Budhi/SR
BANDUNGAN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang bersama jajaran Muspika Bandungan, Kamis (24/4), memasang papan nama jalan pada 15 titik jalan di kawasan Bandungan agar memudahkan wisatawan saat mengunjungi Bandungan. Selama ini jalanjalan di Bandungan belum terpasang papan nama, padahal banyak wisatawan yang datang ke Bandungan. Menurut Ketua PHRI Kabupaten Semarang Sumardi Darmadji, pemasangan papan nama jalan itu agar masyarakat mengetahui nama jalan di Bandungan. Sehingga memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Bandungan. ‘’Tidak berdampak langsung
pada okupansi. Mungkin efeknya nanti kepada wisatawan yang datang ke Bandungan, setidaknya mudah mencari alamat atau lokasinya,’‘ ujarnya di sela pemasangan papan nama jalan, Kamis (24/4). Sumardi menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu menelusuri ke kelurahan, kecamatan maupun tokoh masyarakat sebelum papan nama dipasang. ‘’Kita juga mencari lewat google map ada nama jalannya. Setelah itu kita konfirmasikan lagi ke kecamatan untuk dibakukan,’‘ jelasnya. ■ Nilai Strategis Camat Bandungan Nanang Septiyono menyatakan, pemasangan papan nama jalan di Bandungan mempunyai nilai
strategis sebagai langkah awal menata kawasan Bandungan. Tapi tak semua papan nama yang disiapkan bisa dipasang karena terkendala Peraturan Bupati (Perbup) No 78 Tahun 2013 yang mengharuskan jalanjalan provinsi menggunakan nama pahlawan. ‘’Pemasangan papan nama ini sudah lama dirintis PHRI. Tapi tidak semua papan nama bisa dipasang, karena Perbub mengharuskan jalan propinsi dan jalan Kabupaten memakai nama pahlawan,’‘ katanya. Menurut Nanang, saat ini sebuah tim gabungan Dinas Perhubungan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan dan Dinas Pekerjaan Umum sudah menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Bergas,
Bandungan, dan Amabrawa terkait penamaan jalan provinsi yang melintas di Bandungan. Untuk jalan Lemah Abang sampai Puskesmas Bandungan dinamai Jalan Mayor Suyoto dan akan diusulkan kepada bupati. ‘’Dari kecamatan Bandungan sampai Laris lama Ambarawa itu jalan Dr Cipto Mangunkusumo, sedangkan dari Puskesmas Bandungan sampai Sumowono diusulkan namanya Jalan Diponegoro,’‘ ujarnya sembari menambahkan pihaknya bersama PHRI akan membuat papan informasi peta wisata yang lebih detil lengkap dengan nama jalan baru tersebut setelah penamaan jalan di Bandungan rampung. ■ rbd/SR