Sabtu Kliwon, 26 April 2014
■ Soal Dana Bergulir
Kejari Ancam Pidanakan Petani Tebu BLORA– Kasus penerimaan dana bergulir (revolving) tebu tahun anggaran 2011 terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Jumat (25/4), Kejari mengancam akan mempidanakan kelompok tani atau pihak lain penerima dana tebu 2011 yang tidak mengembalikan dana yang telah diterima. asan lahan tebu seluas Ancaman yang ditebar 110 hektar. Kejari, karena tahun ini Menurut Tarni, du(2014) adalah masuk jatuh gaan awal ada kelompok tempo dana bergulir itu, dengan lahan fiktif ikut maka jika sampai akhir menerima dana tersebut, tahun dana belum juga disehingga Kejari melakukembalikan, maka para kan penyelidikan. ‘’Setepetani akan dikenai pilah diselidiki, semua dana penggelapan. dana digunakan untuk ‘’Sejauh ini belum menanam tebu, dan saat masuk ranah pidana, tapi diukur dengan alat GPS, perbuatannya dinilai me- Foto : K9 muncul kelebihan lahan lawan hukum dan merugiTarni Purnomo SH 2,03 hektar dari hanya kan keuangan Negara jika 110 hektar,’’ terangnya. jatuh tempo pengembalian dilanggar,’’ tandas Kepala Seksi Intelijen Kejari Blora Tarni Purnomo, di ■ Pidana hadapan Kajari Mochamad Djumali, Dia menambahkan, para kelomJumat (25/4). pok tani berjanji mengembalikan dana Hasil penyelidikan, lanjutnya, dana yang diterimanya,bahkan dari 18 ketebu 2011 untuk Blora digulirkan lompok tani yang sudah mengangsur sebesar Rp 1,6 miliar. Dana itu meru- sekitar Rp 220,5 juta. Para penerima pakan dana pinjaman bergulir yang dana masih mempunyai waktu untuk dibagikan kepada 18 kelompok tani mengembalikan dana itu sampai tebu, yakni untuk keperluan perlu- akhir tahun. ‘
Hanya saja bila penerima dana mangkir atau tidak mengembalikan, maka Kejari sebagai pengacara negara akan menagih, karena penerima dana itu juga bisa digugat secara perdata, atau dilakukan sita jaminan atas harta kekayaan sesuai dengan nilai dana yang diterima. Tidak hanya itu, jika mereka tetap tidak mau membayar, maka akan dipidanakan, mereka akan mengembalikan atau dipidana. Sebab sampai kemarin dari 18 kelompok tani penerima dana, hanya enpat kelompok tani yang belum mengangsur, dan 14 kelompok sudah mengangsur. Seperti diberitakan sebelumnya, dana tebu tahun 2011 sebesar Rp 1,6 miliar, sebagian diduga diterima kelompok tani fiktif, di antaranya pejabat ikut menerima dana, sehingga muncul dugaan adanya lahan fiktif, dan terjadi pemotongan. Tetapi setelah Kejari turun untuk penyelidikan, potongan dana itu sudah sesuai dengan peraturan menteri pertanian (Permentan), peraturan gubernur (Pergub), dan kesepakatan seluruh koperasi petani tebu seluruh Indonesia, sehingga tidak melanggar. ■ K9-Tj
■ SK Bermasalah
Komunitas 234SC Bagi Sembako kepada Wanita Pekerja KUDUS- Tak selamanya komunitas anak muda selalu identik dengan hura-hura. Seperti halnya yang dilakukan Komunitas 234 SC Regwil Kudus. Komunitas anak muda ini menggelar acara bagi sembako kepada pekerja wanita jalanan, khusus untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April lalu. “Kami membagikan paket sembako yang nilainya tidak seberapa untuk ibu-ibu yang bekerja di jalanan, seperti tukang parkir, penjual keliling dan tukang sapu jalanan yang kesemuanya wanita,” ucap Deny, Ketua 234 SC Regwil Kudus, Jumat (25/4). Menurut Deny, apa yang mereka lakukan merupakan bentuk apresiasi mendalam atas perjuangan RA Kartini yang telah memperjuangkan kesetaraan wanita. Dalam kegiatan ini komunitas 234 SC membagikan sekitar 20 paket sembako yang berisi beras 2 kg gula, teh, kopi, mie instan serta minyak goreng. “Jangan dilihat nilai dan nominal pemberian kami ini, tapi ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap perjuangan mereka,” tandasnya. Kebanyakan dari mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam menopang kehidupan rumah tangganya. “Mereka inilah Kartini-Kartini masa kini, yang harus kita teladani. Meskipun mereka wanita tapi tidak hanya sekedar di rumah saja berperan sebagai ibu rumah tangga tapi juga ikut bekerja untuk membantu suami dalam menghidupi keluarganya,” imbuhnya. Maksud pemberian paket sembako kepada ibu-ibu ini adalah untuk mengapresiasi perjuangan mereka untuk menghidupi keluarganya. ■ tom-Tj
BAGIKAN SEMBAKO : Para pegiat komunitas 234SC saat memberikan sembako pada perempuan penjual kelilingan. ■ Foto : Ali Bustomi-Tj
Pemberkasan CPNS 20 Orang Dibatalkan BLORA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora merespons positif banyak pihak, yakni dengan rencana mencoret dan membatalkan empat orang karyawan koperasi pegawai negeri (KPN) Karya Sejahtera, setelah sebelumnya dinyatakan lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur honorer kategori dua (K2). Pencoretan empat honorer K2, karena KPN tidak termasuk unit kerja Pemkab, maka dinilai janggal jika empat karyawan KPN itu mengantongi surat keputusan (SK) honorer. Selain keempat orang itu, kemunkinan besar disusul beberapa nama lagi, juga karena SK-nya bermasalah. ‘’Sudah diklarifikasi, kami dapat informasi kalau keempat karyawan KPN akan dicoret karena tidak memenuhi syarat,’’ ungkap Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Rakyat Lapar (Kopral) Yuli Abdul Hakim, Jumat (25/4). Menurut Iim Tabah, panggilan Yuli Abdul Hakim, dia dan dan kawan-kawan yang melaporkan masalah CPNS dari jalur honorere K2, juga tetap proaktif ke Kepolisian Resor (Polres) terkait aduannya itu, dan proses penyelidikan masih terus berlanjut dengan agenda memanggil sejulah saksi. Demikianh juga dengan Pemkab atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD), juga serius merespons laporannya, melakukan penelusuran dan mencermati/memeriksa kembali berkas name by name. Sebagai langkah tegas BKD juga memanggil manajer koperasi tempat empat karyawan itu bekerja. Tidak hanya empat orang, hasil klarifikasi BKD mendapat jawaban belasan karyawan lainnya di KPN itu juga mempunyai SK honorer K2, tapi sejauh ini baru empat orang yang dinyatakan lolos seleksi CPNS. ■ 16 Honorer Langkah lainnya, BKD juga mengirim surat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meminta kepastian apakah empat karyawan KPN itu bisa diusulkan untuk dilanjutkan pemberkasan atau tidak, karena mereka juga mengantongi surat tugas. Kepala BKD Kabupaten Blora H Suwignyo melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Suprayogi, membenarkan telah klarifikasi terhadap honorer K2 yang dilaporkan SK- honorernya bermasalah, disusul konfirmasi ke BKN. Menurutnya, dari 632 honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus tes dan akan dilakukan pemberkasan, dan akankini berkurang empat orang dari karyawan KPN tersebut, sehingga julahnya tinggal tinggal 628 orang saja. Tidak hanya, dari 628 tersebut, dimungkinkan tidak akan semuanya ikut pemberkasan, karena sampai kemarin masih ada 16 honorer yang belum dibuatkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Ke-16 honorer itu, 10 dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, lima orang dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta satu orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena seperti diberitakan sebelumnya, SK honorernya diduga rekayasa. ■ K9-Tj
135 KST Blora Dikukuhkan Satpol PP Kabupaten Blora Sri Handoko, Jumat (25/4). KST Kabupaten Blora, diku kuhkan Bupati H Djoko Nugroho di pendapa kabupaten, dalam sabutannya dia berpesan agar KST bisa menjadi barisan terdepan menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat, sehingga begitu muncul masalah di masyarakat, masalah itu bisa diselesai oleh KST. Bupati mengakui, untuk menjaga keamanan dimasyarakat tidak lah mudah, karena bangsa Indonesia terdiridari berbagai agama, suku, ras, bahasa, adat istiadat. Untuk itu Kader Siaga Tramtib perlu mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan dan menghormati kearifan loDIKUKUHKAN : Sebanyak 135 KST dikukuhkan Bupati kal masyarakat Blora di pendapa kabupaten setempat. ■ Foto : Wahono-Tj setempat dalam BLORA – Setelah dikukuhkan Bupati Blora H Djoko Nugroho, kini Kader Siaga Tramtib (KST) dalam pembinaan dan pengawasan langsung Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP), agar kesatuan ini mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. “Kami terus bina dan awasi KST, sebab peran KST sangat positif, bisa memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tandas Kepala
menyelesaikan konflik. ■ Tegas Untuk itu, lanjut Djoiko Nugroho, KST harus menjadi contoh di tengah masyarakat, perilakunya harus mencerminkan warga negara yang baik, dengan begitu akan menjadi contoh masyarakat. Kader Siaga Tramtib harus menjadi pelopor ketentraman dan ketertiban dimasyarakat. “Tentu harus bisa menjadi pribadi yang patut digugu dan ditiru, sebagai pelopor ketentraman,” tandasnya. Menurutnya, tanpa suri tauladan sulit bagi masyarakat untuk menerima nasehat dan arahan KST, dan bupati akan menindak tegas apabila ada Kader Siaga tramtib yang menjadi backing tempat maksiat. Kepala Satpol Sri Handoko menambahkan, sebanyak 135 KST yang dikukuhkan, tujuan dibentuknya Kader Siaga Tramtib adalah partisipasi masyarakat secara swakarsa permasalahan ketertiban umum, ketentraman masyarakat Sn memberikan informasi bila terjadi pelanggaran peraturan daerah melalui secara cepat.■ K9-Tj
PASAR HEWAN BECEK : Beginilah kondisi lingkungan dalam Pasar Hewan Margorejo, Pati bila selesai turun hujan becek, menjadi kubangan lumpur. Padahal, kata beberapa pengunjung pasar hewan di pinggir jalan raya Pati-Kudus KM 4,5 itu, lokasi tersebut setiap hari pasaran menjadi pusat parkirnya kendaraan bak terbuka untuk angkutan ternak dimaksud. ■ Foto : Alman ED/SMNetwork
KPU Siap Antisipasi Gugatan PHPU KUDUS– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus siap menghadapi kemungkinan adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atas Pileg 9 April lalu. Bahkan, KPU siap menyediakan pengacara jika nantinya muncul gugatan. Komisioner KPU Kudus, Naily Syarifah mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mendengar adanya informasi tentang rencana gugatan PHPU dari para caleg. Namun, KPU tetap melakukan langkah antisipasi. ”Prinsipnya, kami siap menghadapi segala kemungkinan apapun. Dan bila memang ada gugatan, kami juga telah menyiapkan pengacara,” kata Naily, Jumat (25/4). Menurut Naily, gugatan PHPU atas hasil Pemilu Legislatif mulai bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi maksimal 3 hari setelah penetapan hasil Pileg secara nasional oleh KPU Pusat. Gugatan PHPU tersebut harus diajukan pengurus partai politik tingkat pusat, meski obyek gugatannya terjadi di daerah. ”Jadi, meski obyek gugatannya hasil pemilu legislatif DPRD Kabupaten, yang mengajukan gugatan harus tetap pimpinan pusat partai tersebut,” katanya. Menurut Naily, gugatan tersebut bisa dilakukan baik antarcaleg di partai ber-
beda atau antarcaleg dalam satu partai. Dan kesemuanya harus dilakukan pimpinan partai di tingkat pusat. ”Jadi, kalau ada caleg kabupaten yang hendak menggugat, harus melewati pimpinan partainya dulu,” tandasnya. Meski demikian, Naily berharap agar hasil pemilu legislatif di Kabupaten Kudus tidak memunculkan gugatan ke MK. Sebab, meski KPU Kudus sudah siap menghadapinya, namun tentu akan sangat merepotkan jika harus bepergian ke MK di Jakarta untuk mengikuti sidang. ■ Siapkan Bukti Sementara, Kasubag Hukum pada Sekretariat KPU Kudus, Heri Darwanto menyebutkan, jika memang ada gugatan PHPU atas hasil pemilu di Kudus, pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti yang siap dibawa ke MK. Bukti-bukti terutama adalah logistik hasil pemilu yang saat ini masih tersimpan rapi di gudang KPU. ”Tentunya bukti-bukti tersebut siap dibawa ke MK jika ada gugatan,” tandasnya. Menurut Heri, berkaca dari pengalaman, hasil pemilu di Kudus sendiri pernah menuai gugatan sebagaimana terjadi pada pemilu 2009. Dan saat itu, MK mengabulkan permohonan dari penggugat. ■ tom-Tj
■ Banyak Kepentingan Bermain, Kosong 6 Bulan
Posisi Dirut PDAM Tak Jelas JEPARA- Jabatan Dirut (Direktur Utama) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Jepara, hingga kini masih belum jelas. Sejak pejabat lama Drajat Wijayanto dicopot karena terlibat kasus korupsi, jabatan ini lowong. Proses pengisian sempat dilakukan Pemkab Jepara, namun anehnya hingga saat ini pejabat definitif belum juga berhasil dilantik. Akhir 2013 Pemkab Jepara melakukan fit and proper test. Namun karena disinyalir ada usaha untuk mengarah ke salah satu calon, proses ini mendapatkan protes. Akhirnya fit and proper test tersebut dibatalkan. Pemkab Jepara selanjutnya menunjuk tim independen dari Undip untuk menyeleksi ulang melalui pembukaan lowongan baru. Tim sendiri sudah melakukan penilaian terhadap tiga orang calon. Hasilnya sudah disampaikan ke Pemkab Jepara. Asisten II Setda Jepara, Edy Sujatmiko membenarkan hal ini. Pihaknya memang sudah menerima hasil penilaian dari tim independen. Kalau kemudian sampai saat ini belum diumumkan, hal ini karena pihaknya belum mendapatkan rekomendasi dari
DPRD Jepara. Menurut Edy Sujatmiko, sudah dua kali pihaknya mengirimkan permohonan rekomendasi, namun sampai saat ini belum ada balasan dari DPRD. “Jadi karena belum ada balasan dari permohonan rekomendasi yang kami sampaikan ke DPRD, hingga saat ini hasil penilaian dari tim independen mengenai calon Dirut PDAM belum diumumkan,” ujat Edy Sujatmiko, Kamis (24/4). Sementara itu, Ibnu Santoso dari LSM Target yang sejak awal mengkritisi proses penggantian Dirut PDAM Jepara, menyatakan kecewa dengan situasi yang terjadi. Menurutnya, sangat jelas dalam hal ini ada banyak kepentingan yang bermain. Pada proses sebelum melibatkan Tim Independen, sudah diarahkan untuk terkondisi menunjuk ke salah satu calon. Kini setelah dilibatkan Tim Independen, kembali ada upaya untuk mengaturnya lagi. Situasi ini menurut Ibnu Santoso jelas merugikan masyarakat. Sebab proses pengisian jabatan Dirut PDAM Jepara dibiayai dengan dana tidak sedikit.■ dis-Tj