Rabu Kliwon, 1 Mei 2013
Shelter BRT Mangkrak UNGARAN - Kendati Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang koridor II Terboyo-Sisemut Ungaran sudah dioperasikan sejak Oktober 2012, hingga kini shelter BRT di Terminal Sisemut Ungaran belum dimanfaatkan alias mangkrak. Karena pembangunan shelter bantuan Pemkot Semarang tersebut belum diserahkan ke Badan Layanan Umum (BLU) BRT Trans Semarang. ‘’Shelter BRT Trans Semarang di Terminal Sisemut sudah dibangun sebelum BRT koridor II beroperasi. Tapi shelter bantuan Pemkot Semarang tersebut belum bisa dimanfaatkan karena belum diserahkan ke BLU BRT Trans Semarang,’’ ungkap Manajer Operasional BRT Sisemut Ungaran, Sugiyanto ditemui di Terminal Sisemut, Selasa (30/4). Sejak BRT Trans Semarang dioperasikan, ungkap Sugiyanto, sejumlah penumpang dari Terminal Sisemut tak menggunakan shelter saat naik mau-
pun turun dari bus. Shelter BRT di Terminal Sisemut adalah shelter terakhir BRT Trans Semarang Koridor II Terboyo-Sisemut Ungaran. ‘’Saya tidak tahu kapan shelter BRT akan diserahkan agar bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selama ini penumpang yang mau naik atau turun dari bus tak menggunakan shelter,’’ ujarnya. Menurut Sugiyanto, banyak penumpang yang meminta shelter BRT di Terminal Sisemut bisa difungsikan. Selain itu, penumpang BRT juga meminta agar dibangun shelter di depan Pasar Bandarjo Ungaran. ‘’Selain BRT Terminal Sise-
mut difungsikan, sejumlah penum- pang minta dibuatkan shelter di depan Pasar Bandarjo karena banyak penumpang yang berminat. Tapi pembangunan shelter baru terkendala adanya penolakan dari angkutan umum yang menilai beroperasinya BRT mengakibatkan para penumpang angkutan umum beralih ke BRT,’’ katanya. ■ Minat Tinggi Sugiyanto menambahkan, minat pengguna BRT dari Terminal Sisemut lebih tinggi dibandingkan penumpang yang naik dari Terminal Terboyo. Jumlah penumpang yang naik dari Terminal Sisemut rata-rata 20 orang sekali angkut setiap armada. ‘’Penumpang yang naik dari sini (Terminal Sisemut, red) antara 20-25 orang sekali angkut setiap armada. Kalau dari Terboyo hanya 5-10 orang saja,’’ imbuhnya. Berdasarkan pantauan di Terminal Sisemut, sejumlah ar-
MANGKRAK: Keberadaan shelter BRT di Terminal Sisemut Ungaran belum dimanfaatkan alias mangkrak kendati bus trans Semarang sudah dioperasikan sejak Oktober 2012. ■ Foto: Rusmanto Budhi/SR mada BRT Trans Semarang berjejer di area parkir terminal. Sementara lantai ruangan shelter
BRT berukuran 3 x 7 meter terlihat kotor dipenuhi debu dan dedaunan sehingga terkesan
tak pernah ada yang membersihkan ruangan shelter. ■ rbd/SR
Warga Tegalrejo Minta Kepastian BOS Belum Cair, Sekolah Cari Utangan Pembatalan Sertifikat ’Open Space’ SALATIGA - Perwakilan warga Teglarejo Permai, RT 05 RW 09 Kecamatan Argomulyo, memenuhi undangan BPN Salatiga untuk audiesi terkait sengketa lahan open space di Tegalrejo Permai, Selasa (30/4). BPN yang diwakili Kasi Sengketa/Konflik dan Perkara, Efrizal SH menuturkan BPN Salatiga baru mengetahui putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 19 April 2013. Sehingga dia menilai warga Tegalrejo Permai dan kuasa hukumnya terburu-buru memunculkan masalah tersebut ke media. “Kami menyayangkan mengapa telah lebih dulu muncul di media sementarakan kami belum ada pemberitahuan. Menurut kami adanya putusan MA tidak serta merta membatalkan dan melaksanakan putusan tersebut karena ada tahapannnya,” ungkap Efrizal, kemarin. Menurut dia, kewenangan ada pada Kanwil Pertanahan Jateng sedangkan BPN Salatiga sebatas administrasi saja. “BPN siap melaksanakan putusan MA namun ada tahapan yang harus dilaksanakan. Kami hanya siap administrasi saja, yang berwenang membatalkan ada pada Kanwil Pertanahan Jateng,” ungkap pria biasa disapa Rizal itu.
AUDENSI: Perwakilan warga Tegalrejo Permai berdialog dengan Efrizal, dari BPN Salatiga terkait pembatalan sertifikat tanah ‘open space’ di Tegalrejo, Selasa (30/4). ■ Foto : Ernawaty/SR Ia juga menegaskan, BPN hanya bersifat menunggu dan warga yang harus aktif untuk melakukan pembatalan sertifikat berdasarkan putusan MA. Rizal sempat mempertanyakan posisi kuasa hukum warga Tegalrejo, Permai yang diketuai Suroso “Ucok” Kuncoro menyusul petusan MA tersebut. Warga yang dipimpin Ketua RW 09, Wido Muwardi dan Ketua RT 05 Tegalrejo, Sugiarto meminta kepada BPN menjelaskan tahapan-tahapan yang dimaksud agar tak ada lagi pertanyaan dan keraguan dari 44 kepala keluarga Tegalrejo. “Kami memohon ada penajaman yang dimaksud tahapan-tahapan oleh BPN,” terang Sugiarto.
Sedangkan Suroso Kuncoro menegaskan, pendampingan dilakukan karena atas permintaan warga Tegalrejo Permai, termasuk jika ada upaya BPN mengajukan PK (Peninjauan Kembali). “Kami masih punya tanggung jawab moral untuk melakukan pendampingan,” tandasnya. Ia juga meminta kepastian kapan pembatalan akan dilakukan BPN karena akan implikasi ke berbagai kepentingan. Mengingat, ada satu pemilik sertifikat yang telah diagunkan ke bank negara. Warga sendiri keberatan jika harus aktif karena putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap. ■ rna/SR
UNGARAN - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I dan II tahun 2013 untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga kini belum cair. Akibatnya, sejumlah MI dan MTs di Kabupaten Semarang harus mencari pinjaman alias utang untuk mendukung kegiatan operasional sekolah. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto mengaku mendapat laporan belum cairnya dana BOS dari sejumlah kepala sekolah MI. ‘’Hingga kini dana BOS MI belum cair, padahal seharusnya dana untuk triwulan I dan II sudah cair. Keterlambatan pencairan dana BOS MI sudah terjadi dua tahun ini, karena tahun lalu juga terlambat cairnya dana,’’ ungkapnya, Selasa (30/4). Kata Said, anggaran BOS MI sebesar Rp 580 ribu/siswa/tahun. Sedangkan jumlah siswa MI negeri dan swasta di Kabupaten Semarang sebanyak 17.828 orang. ‘’Pihak sekolah terpaksa harus mencari pinjaman untuk mendukung kegiatan operasional di sekolah. Kita minta agar dana BOS segera dicairkan,’’ tandasnya. Sementara itu, Kepala MTs NU Ungaran, Ahmad Musafa mengungkapkan, hingga kini dana BOS untuk MTs juga belum cair. Padahal dana BOS tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sekolah termasuk membayar gaji guru, sarana dan prasarana termasuk untuk persiapan dan pelaksanaan UN. ‘’Dana BOS triwulan I dan II seharusnya sudah cair, dan biasanya pencairannya minggu pertama
di setiap triwulan. Dana BOS dibutuhkan untuk menunjang operasional sekolah,’’ ujarnya.
■ Cari Pinjaman Menurut Mustafa, pihak sekolah terpaksa harus mencari pinjaman ke pihak ketiga guna menutup kebutuhan anggaran operasional di sekolah. Sebab kekurangan anggaran pelaksanaan UN, gaji guru serta sarana dan prasarana sekolah diambilkan dari dana BOS. ‘’Untuk persiapan sampai pelaksanaan UN biasanya ada dana Rp 14 juta dari BOS, tapi karena belum cair terpaksa harus utang, termasuk gaji para guru yang totalnya mencapai Rp 35 juta,’’ ungkapnya. Terpisah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama (Kemenang) Kabupaten Semarang, Muhtadi membenarkan dana BOS MI dan MTs belum cair. Kebijakan pencairan BOS ada di tingkat pusat. ‘’Tidak hanya di Kabupaten Semarang, dana BOS MI dan MTs di seluruh Indonesia juga belum cair karena di tingkat pusat belum ada persetujuan pencairan. Kita sudah sudah tanyakan ke Kanwil Kemenag Jateng,’’ jelasnya. Staf Seksi Pendidikan Madrasah, M Solichin menambahkan, di Kabupaten Semarang ada 155 MI swasta dan 6 MI negeri. Jumlah MTs swasta sebanyak 39 sekolah, dan 1 MTs negeri. ‘’Dana BOS MI sebesar Rp 2,396 miliar/triwulan, sementara BOS MTs sebesar Rp 1,225 miliar/triwulan,’’ imbuhnya. ■ rbd/SR
19 TP PKK Kecamatan Terima Bantuan Laptop
DPC PDIP Bagikan Stiker Ganjar-Heru SALATIGA - Ketua DPC PDIP Salatiga, Teddy Sulistyo mengatakan telah membagi tugas kepada 25 caleg yang diusung PDIP terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, 26 Mei mendatang. Di
mana, setiap caleg ditugaskan di 15 TPS saat mendekati hari ‘H’ pemilihan. ‘’Tak hanya struktural, semua pihak harus terlibat dalam pilgub. Pasalnya, menang kalahnya pasangan Ganjar-Heru
BAGIKAN STIKER: Ketua DPC PDIP Salatiga, Teddy Sulistyo turun langsung menbagikan stiker pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ganjar-Heru, di Kantor DPC PDIP, Selasa (30/4). ■ Foto: Ernawaty/SR
akan mempengaruhi Pemilu 2014,’‘ kata Teddy saat memimpin rapat koordinasi di kantor DPC PDIP Salatiga yang semua caleg, Selasa (30/4). Teddy dalam kesempatan itu juga meminta caleg-caleg yang belum bekerja secepatnya menyesuaikan. Ketua DPRD Salatiga itu juga mengklaim gerakan dari tim pemenangan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Salatiga tak segiat PDIP. Untuk itu, dia meminta semua pihak segera bekerja, termask mendatangi ‘lumbunglumbung’ suara karena waktu pilgub sangat mepet. “Sangat ironis kalau TPS saya kalah. Itu berarti, caleg hanya kerja untuk diri sendiri. Apa pun namanya semua agenda pilgub, pileg dan pilpres jadi satu rangkaian,” tandasnya. Menurut Teddy, saat ini pihaknya telah menyebarkan sekitar 25 ribu stiker yang dibagikan langsung ke seluruh wilayah Salatiga. ■ rna/SR
BANTUAN LAPTOP: Kepala Bapermasdes, Yoseph Bambang Tri Hardjono secara simbolis menyerahkan bantuan laptop untuk setiap TP PKK Kecamatan kepada Ketua TP PKK Bintang Narsasi Mundjirin, Selasa (30/4). ■ Foto: Rusmanto Budhi/SR UNGARAN - Pemkab Semarang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) memberikan bantuan satu laptop untuk setiap tim penggerak (TP) PKK di 19 Kecamatan. Bantuan secara simbolis diserahkan Kepala Bapermasdes, Yoseph Bambang Tri Hardjono kepada Ketua TP PKK Kabupaten Semarang, Bintang Narsasi Mundjirin di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Selasa (30/4). Yoseph menjelaskan, bantu-
an laptop tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja TP PKK di tingkat kecamatan. ‘’Bantuan ini untuk membantu kelancaran administrasi kegiatan PKK di kecamatan, sekaligus upaya percepatan mencapai visi Kabupaten Semarang Maju Mandiri Sejahtera (Matra) lewat sepuluh program pokok PKK,’’ katanya. Menurut Yoseph, bantuan laptop tersebut sebagai bentuk kepedulian pemkab untuk memajukan gerakan PKK hingga
ke tingkat desa. Diharapkan, seluruh program kegiatan PKK di tingkat kecamatan bisa didokumentasikan dengan baik. “Kegiatan 10 program pokok PKK sangat sinergi dengan program Matra yang menjadi visi Kabupaten Semarang. Sudah selayaknya seluruh program yang dilaksanakan didokumentasikan untuk kemajuan program di masa mendatang,’’ ujarnya. Ketua TP PKK Kabupaten Semarang, Bintang Narsasi Mundjirin mengimbau para pengurus TP PKK kecamatan agar terus meningkatkan mutu administrasi setiap program kerja. Bersamaan penyerahan bantuan laptop juga dilakukan bimbingan teknis sistem informasi manajemen (SIM) PKK bagi ketua dan sekretaris TP PKK Kecamatan. Pelatihan diikuti 50 peserta dari TP PKK Kabupaten Semarang dan perwakilan masing-masing TP PKK Kecamatan. ‘’Pengenalan teknologi informasi ini untuk meningkatkan mutu penyelenggara PKK, serta mutu administrasi PKK di tingkat kecamatan,’’ jelas Panitia Penyelenggara, Endang Nuryanto. ■ rbd/SR
PT Damatex Wakili Lomba KB Tingkat Jateng SALATIGA - PT Damatex Salatiga terpilih mengikuti lomba KB Perusahaan tingkat Jateng setelah menyingkirkan 19 perusahaan di Jateng. Salatiga sendiri tahun 2011 lalu telah sukses menjadi terbaik pertama tingkat nasional dalam lomba KB perusahaan dengan PT Agric sebagai wakilnya. Dalam penyambutan tim penilai lomba KB perusahaan di rumah dinas walikota, Senin (29/4), Yuliyanto berharap prestasi gemilang kembali diraih PT Damatex selaku wakil dari Salatiga. Yuliyanto menyampaikan,
PT Damatex merupakan salah satu perusahaan yang sangat perhatian terhadap KB dan kesehatan reproduksi. “Keberadaan Klinik KB dan kesehatan reproduksi yang cukup baik menunjukkan keseriusan dari PT Damatex dalam memberikan layanan KB dan kesehatan reproduksi bagi karyawan dan masyarakat sekitarnya. Saya harapkan kondisi itu dapat menjadi nilai penting dalam penilaian lomba,’‘ harapnya. ■ Partisipasi Swasta Ketua tim penilai lomba KB perusahaan, Dra Sulistyowati
MM menyampaikan, program KB merupakan salah satu program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta memberikan layanan kesehatan yang baik terutama bagi ibu dan anak. “Angka kematian ibu pascamelahirkan di Indonesia 116/100.000 kelahiran. Angka itu masih tergolong tinggi apalagi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 5/100.000 kelahiran,’‘ ujarnya sembari menjelaskan, KB perusahaan merupakan salah satu bentuk partisipasi swasta dalam memberikan layanan kesehatan yang
baik kepada masyarakat. Bersama tiga anggota tim penilai, yaitu Jatmiko dari Apindo Jateng, Ratna dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng dan Aulia dari BKKBN, tim Penilai melakukan kunjungan lapangan ke PT Damatex seusai diterima walikota. “Secara administrasi, kami telah memeriksa kondisi klinik KB di perusahaan PT Damatex. Untuk itu pada kesempatan ini kami akan melihat secara langsung kondisi PT Damatex terkait KB perusahaan yang dilaksanakan di sana,” tambah Sulistyowati. ■ rna/SR
TIM PENILAI: Walikota Yuliyanto menyambut tim penilai lomba KB perusahaan yang diketuai Sulistyowati di rumah dinas, Senin (29/4). ■ Foto: Ernawaty/SR