2
BAROMETER Sabtu, 22 Juni 2013
Ganjar Pranowo
Kunjungi Posko Mogok Makan
Dugderan Berlangsung 29 Juni - 8 Juli SEMARANG TIMUR - Pelaksanaan Festival tahunan Dugderan yang diselenggarakan untuk menyambut bulan Ramadhan telah diputuskan. Pesta rakyat warga Semarang ini jatuh pada 29 Juni hingga 8 Juli. Hal tersebut sesuai dari surat keputusan dari Plt Wali Kota yang telah diputuskan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan oleh Kabid PKL Dinas Kota Semarang, Daniel Sandanafu. Daniel mengatakan, bahwa puncak acara berupa kirab budaya dilaksanakan di hari akhir. “Jadi kami ingin agenda Dugderan ini menjadi sebuah destinasi wisata, tidak hanya bagi warga Semarang, namun juga warga dari luar kota. Selain itu nuansa wisata Religi juga dapat dirasakan oleh para pengunjung nantinya,” ungkap Daniel. Diperkirakan akan ada 400 pedagang yang akan meramaikan festival tersebut. Mengenai harga dan luas yang ditetapkan bagi para pedagang, Daniel mengatakan, bahwa hal tersebut masih belum diputuskan. “Sejauh ini kami sudah melakukan rapat internal dan rapat koordinasi dengan beberapa SKPD terkait. Kalau mengenai luas lapak dan harga yang kami tawarkan bagi para pedagang juga teknis pelaksanaan Dugderan akan kami laksanakan besok Sabtu (22/6),” tambah Daniel. Beberapa Dinas telah dilibatkan dalam kegiatan ini. Untuk pengawasan dan keamanan, pihak TNI dan Polri akan disiagakan. Daniel mengatakan, bahwa pihak Kepolisian Lalu Lintas menyarankan agar tidak ada penutupan jalan. Titik pelaksanaan Dugderan yaitu di kawasan Jalan Agus Salim, Jalan Pemuda bagian barat, Jalan Kolonel Sugiyono, Alun-alun Kota Semarang dan Masjid Agung Semarang, Kauman. “Untuk harian kami usahakan tidak ada penutupan jalan. Baru ketika hari terakhir ketika ada Kirab Budaya baru jalan akan kami tutup,” kata Daniel lagi. Dinas lain seperti Dinkes dan Disnakertrans rencananya juga akan dilibatkan. Hal ini untuk melakukan uji kelayakan terhadap para pedagang. “Untuk para pedagang makanan, kami akan melakukan tes uji kelayakan makanan. Untuk itu, kami akan dibantu oleh Dinkes Kota Semarang. Sementara untuk penyedia jasa wahana, dari Disnakertrans akan membantu kami untuk melakukan uji kelayakan wahana agar keselamatan pengunjung tetap terjaga,” ungkapnya. Daniel mengatakan, bahwa Sekretariat yang mengurusi pendaftaran para pedagang telah dibentuk. Yaitu berada di lantai dua kantor Dinas Pasar di Pasar Johar. Untuk teknis, Pihak Dinas Pasar juga telah melakukan koordinasi dengan Bina Marga dan PSDA. Rencananya akan ada dua pompa air portable untuk mengantisipasi momen tersebut. (han/b3)
MANGKRAK. Pondasi sisa pembongkaran halte BRT di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di dekat jembatan penyeberangan Kodam dibiarkan mangkrak. Padahal letaknya tepat di trotoar. (CATUR ANDRIANTO/ BAROMETER)
Arif: Tak Perlu Biaya Besar Pelantikan Ganjar di Dalam Gedung SEMARANG- Rata-rata anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menganggap pelantikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang diprediksi menghabiskan dana sebesar Rp 1 miliar terlalu berlebihan dan boros anggaran jika pelantikan tersebut dilakukan di dalam gedung DPRD. Kritik mengenai hal itu, dikatakan oleh Ketua FPKS DPRD Jateng Arif Awaludian dan Ketua FPPP DPRD Jateng Istajib AS kepada wartawan di Semarang, Kamis (20/06). Menurut Arif Awaludin yang juga selaku anggota Komisi A yang membidangi anggaran, pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng terpilih jika dilakukan di dalam gedung tidak memerlukan biaya besar. Sebagian besar komponen pendukung yang memerlukan biaya sewa cukup besar sudah dimiliki sendiri oleh DPRD Jateng, seperti gedung, kursi dan sound sistem. Dengan demikian, penyelenggara tidak dibebani dengan biaya sewa. Sehingga anggaran Rp 1 miliar
dinilai berlebihan. Hal senada juga diungkapkan Istajib. Menurutnya, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng yang direncanakan akan dilaksanakan pada 23 Agustus mendatang, akan memakan biaya cukup besar jika pelantikan dilakukan di luar gedung DPRD Jateng, karena jika pelantikan dilakukan di luar gedung biayanya akan membengkak dengan adanya biaya sewa “tratak”, sewa sound sistem dan sewa peralatan lain yang dibutuhkan. “Kalau pelantikan dilakukan di luar gedung, biaya Rp 1 miliar sudah cukup. Tetapi kalau pelantikan dilakukan di dalam gedung seperti selama ini dilakukan oleh DPRD Jateng, maka biaya Rp 1 miliar
tersebut terlalu besar. Untuk itu anggaran yang sudah dialokasikan tidak harus habis,” tegas Istajib. Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Sekretaris Dewan Pemprov Jateng, Wibowo, menyatakan, anggaran untuk prosesi pelantikan Ganjar - Heru mencapai Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut pos untuk makan dan minum pengamanan pelantikan gubernur menjadi pos anggaran terbesar dengan jumlah sekitar 40 persen. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo baru-baru ini, mengaku ingin dilantik di atas panggung kecil melalui prosesi sederhana dan disaksikan masayarakat. “Saya mau di lantik sederhana supaya publik melihat. Ada panggung kecil di depan Gedung DPRD dan publik bisa berjabat tangan,” ujar Ganjar mantan anggota DPR RI itu. Politikus PDIP itu beralasan, dengan prosesi yang dilakukan di tempat terbuka, masyarakat Jawa Tengah dapat melihat pelantikan secara langsung. Sementara jika pelantikan dilakukan dalam ruang tertutup dengan pengamanan
Penetapan BBM Naik, Mahasiswa Bakar Ban
Ilustrasi
Agenda
Konferwil NU Jawa Tengah PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Tengah menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) pada Hari Ahad, 23 Juni 2013 di SMA Semesta Islamic Centre Gunung Pati Semarang. Acara ini akan dihadiri oleh PCNU tiap Kab/Kota di Jawa Tengah juga dalam acara akan memilih ketua baru PWNU Jateng. Info ini sebagai undangan. Selengkapnya hubungi H. Arja Imroni (08155110772) (*)
Festival Anak Saleh Digelar 28-30 Juni FESTIVAL Anak Saleh (FASI) ke-5 untuk tingkat Jawa Tengah akan digelar tanggal 28-30 Juni 2013 di Asrama Haji Islamic Centre Manyaran Semarang. Fasi rencananya dilepas oleh Walikota Semarang, dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah. Acara ini akan dihadiri 3500 peserta yang akan mempertandingan lomba. Lebih lanjut hubungi ketua panitia, Dr H Abu Rokhmad (+6285640101973). (*)
RTAR PMII Rayon Syariah IAIN Walisongo PERGERAKAN Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat Walisongo Semarang menggelar Rapat Tahunan Akhir Rayon (RTAR) pada hari Sabtu-Minggu, 22-23 Juni 2013 di Audit 1 Kampus 1 IAIN Walisongo pada pukul 08.00- selesai. Acara bekerjasama dengan BEM Fakultas Syariah. Undangan ini sekaligus sebagai undangan. (*)
Bakti Sosial Sunatan Massal IKANUSA (Ikatan Alumni Nusaputera) bekerjasama dengan Fak Kedokteran UNDIP mengadakan Bakti Sosial Sunatan Massal GRATIS (30/06)pkl 09.00WIB - selesai di Sekolah Kuncup Melati (Khong Kauw Hwee) Jl. Gang Lombok No.60 Semarang. Peserta sunatan akan mendapatkan bingkisan, sepatu Loggo, sarung, dll. Segera daftarkan anak / saudara / keponakan, dll. Tempat terbatas 300 peserta. Tempat terbatas 300 peserta. Hubungi :Sekertariat IKANUSA (Sekolah Nusaputera) Jl. Karang Anyar No. 574 No. Telp 024-50309296 (*)
SEMARANG- Jelang penetapan harga baru BBM yang rencananya dilakukan Jumat dinihari, aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Walisongo Semarang. Yang sebelumnya melakukan aksi mogok makan di eks videotron menggelar aksi bakar ban dan sholat
ghoib di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Pengunjuk rasa awalnya mengangkat posko mogok makan yang tadinya terletak di bekas videotron di Jl Pahlawan dan membawanya ke depan gedung DPRD sekitar pukul 16.30 WIB. Kemudian mereka menumpuk ban dan memba-
karnya menggunakan minyak tanah. Di hadapan api yang berkobar, mahasiswa melakukan sholat ghoib kemudian duduk dan berdoa bersama di badan jalan. Koordinator aksi, Risha Islami mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM dengan kondisi masyarakat yang memprihatinkan. “Sholat ini menandakan telah matinya hati para petinggi pemerintahan,” kata Risha dalam orasinya di depan Gedung DPRD, Jl Pahlawan Semarang, Jumat (21/6). Selain ban, massa kemudian membakar posko yang terbuat dari spanduk dan bambu sehingga menyebabkan api bertambah besar disertai letupan-letupan.
yang berlebihan akan menciptakan jarak antara pemimpin dengan rakyat. “Saya berharap seperti itu, karena banyak orang minta diundang. Jadi harus membuka ruang agar bisa melakukan semua itu,” katanya. Menurut Ganjar, biaya pelantikan tidak perlu mahal agar tidak menghabiskan anggaran negara. Apalagi, masih banyak warga yang terhimpit masalah ekonomi dan membutuhkan bantuan. “Kenapa punya gagasan seperti itu, selain untuk mengakomodasi keinginan rakyat juga kalau bisa murah kenapa tidak,” paparnya. Sementara mengenai biaya pelantikan dirinya yang mencapai miliaran rupiah, pria yang gemar berolah raga renang itu, menyatakan belum mengetahui secara pasti. “Saya tidak tahu karena panitianya bukan saya. Anggaran itu dari DPRD sudah memberi jatah seperti itu. Prinsipnya saya ingin dilantik secara sederhana, tapi kalau keputusannya harus dilantik dengan biaya sebesar itu ya saya hanya bisa menjalaninya,” tandasnya. [roy/b3]
Setelah sekitar 1 jam melakukan aksi, massa membubarkan diri dengan tertib. Menurut Risha, aksi disudahi karena sebagian rekannya ada yang masih melakukan aksi mogok makan dan akan memantau keputusan kenaikan BBM melalui televisi. “Kemarin ada satu teman yang melakukan mogok makan sakit. Tapi sudah di kasih obat dari dokter Polrestabes Semarang,” ujar Risha. “Kami akan pantau kenaikan harga BBM. Nanti baru kami putuskan apakah aksi kami akan berlanjut atau tidak,” tutupnya. Sebelumnya, massa melakukan aksi mogok makan di depan eks videotron dan dikunjungi oleh gubernur terpilih Ganjar Pranowo. Ganjar menunjukkan dukungannya pada aksi mahasiswa dan meminta mahasiswa melakukan kajian mendalam atas APBN Perubahan 2013 untuk melihat apakah ada peluang mengajukan judicial review. [roy/b3]
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo mengunjungi dua posko aksi mogok makan yang dilakukan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di eks videotron, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis malam (20/6). Ganjar yang merupakan mantan anggota DPR RI itu menunjukkan dukungannya pada aksi mahasiswa dan meminta mahasiswa melakukan kajian mendalam atas APBN Perubahan 2013 untuk melihat apakah ada peluang mengajukan judicial review. Begitu tiba, Ganjar langsung menjenguk posko Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi mogok makan. Di samping tenda yang ada di atas bundaran eks videotron itu, Ganjar berbicara dengan sebelas aktivis peserta aksi mogok makan. Koordinator Aksi, Risya Islami mengatakan, aksi dimulai sejak Rabu (19/6) pukul 11.00. Sebelas peserta yakni Fahim, Zainal Abidin, A Sabiq, Faiz, Imam Syafii, Tareh, Edi, Ahmad Wahid, Asep Syaifullah, Amrizarois, dan Risya sendiri. “Satu jatuh sakit, si Faiz karena semalam (Rabu malam) hujan deras,” katanya, kepada Ganjar. Risha yang tidak menyangka bakal dikunjungi Ganjar mengaku senang dengan kepedulian calon pemimpin Jateng itu. Ia berharap, pendekatan Ganjar yang nonkonvensional mampu membawa kebangkitan bagi Jateng. “Kami sangat mengapresiasi kepedulian Pak Ganjar, kami nitip amanat rakyat pada Anda,” katanya. Setelahnya, ganti posko Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang ditengok. Sore itu, GMNI sedang menggelar mimbar bebas di depan posko. begitu tiba, Ganjar langsung diberi megaphone untuk orasi. Di hadapan GMNI, Ganjar mengaku sangat mendukung gerakan mahasiswa yang tak patah semangat meski keputusan kenaikan harga BBM telah diketuk pada Sidang Paripurna DPR RI, Senin 17 Juni lalu. Namun ia meminta, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan, melainkan juga melancarkan serangan akademis. Misalnya dengan melakukan kajian terhadap Undang-Undang APBN Perubahan 2013. “Bergerak juga di wilayah konstitusional, PMII dan GMNI bisa bekerja sama untuk mengkaji APBN-P,” ujarnya. Menurut Ganjar, peluang untuk mengajukan judicial review sangat terbuka. Maka, mahasiswa yang punya basis intelektualitas, diharapkan mampu menggunakan semua modal yang dimiliki untuk memperbaiki nasib bangsa. “Teman-teman di Jakarta sudah bilang bahwa ada peluang judicial review. Pengkajian secara akademis saya kira sangat elegan,” katanya. [roy/b3]
KUNJUNGI POSKO. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo menunjukkan dukungannya pada gerakan mahasiswa dengan mengunjungi dua posko di eks videotron, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis malam (20/6). DWI ROYANTO/BAROMETER
Pemkot Tindak Penyelewengan Penghuni Rusunawa KALIGAWE- Akibat tindak ketidakdisiplinan warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kaligawe terhadap kewajiban membayar uang sewa bulanan yang telah melebihihi batas kewajaran, Pemerintah Kota, baru-baru ini melakukan operasi Yustisia. Dibantu beberapa pihak seperti pegawai Kelurahan Kaligawe, Satpol PP, dan pihak kepolisian, operasi ini dilakukan dari pintu ke pintu rumah warga dari Blok C hingga blok Blok G yang berjumlah hingga 488 Kepala Keluarga. Hal ini dikarenakan warga dari blok tersebut menurut data yang paling banyak melakukan tunggakan. “Operasi Yustisia ini tujuannya untuk melakukan pendataan terhadap warga. Karena banyak sekali tindakan penyelewengan yaitu si pemilik rumah memindahtangankan kepada orang
lain. Sehingga jika nama penyewa yang kami temui ternyata tidak sesuai dengan data kami, maka akan langsung lakukan pemindahtanganan kepada si penyewa,” ungkap Kepala UPTD Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Bima Irianto. Menurut data dari Kelurahan Kaligawe, hampir 50% warga yang menempati Rusunawa tersebut melakukan tunggakan. Tunggakan berfariasi mulai dari yang paling rendah tiga bulan atau yang paling tinggi hingga 35 bulan. “Kami tidak bisa menyalahkan
pihak yang menempati rumah tersebut. Karena kasus pemindahtanganan tadi. Misalnya saja harga sewa asli di sini untuk lantai 2 adalah Rp 110 ribu per bulan, lantas karena diperjualbelikan mereka membayar seharga Rp 150 ribu per bulan. Maka dari itu, kami meminta KTP mereka,” tambah Bima. KTP tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurus SK baru bagi pihak penyewa rumah. Dan dapat diambil pada hari Senin (24/6) mendatang, juga agar warga melunasi tunggakannya. “Kami tidak melakukan pungutan uang sewa sekarang. Hal tersebut bisa dilakukan nanti hari Senin mendatang di kantor Satpol PP,” ungkap Bima. Sementara bagi rumah yang ketika dilakukan operasi tersebut tidak berada di tempat maka pada bagian pintu diberi tempelan kertas yang berisi peringatan. “Jika nantinya peringatan dan ope-
rasi ini tidak direspon oleh warga, maka langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah pemutusan saluran listrik. ini pun juga mereka sudah kebablasan,” tutur Bima. Ngatwati salah satu warga yang
terpaksa menyerahkan KTP-nya kepada Satpol mengatakan akan melakukan pengangsuran terhadap kewajibannya. Ibu yang sudah menenmpati Rusun 3 tahun tersebut mengaku akan bertanggung jawab. (han/b3) email : koran.barometer@gmail.com