7
BAROMETER Sabtu, 13 Juli 2013
Taufik Kurniawan Diduga Menyuap
Wakil Ketua DPR Dilaporkan ke BK JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang juga Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR, terkait dugaan suap untuk menggolkan proyek. “Benar, kami menerima laporan dari seseorang bernama Burhanuddin. Kami akan mendalami laporan tersebut,” kata Ketua Badan Kehormatan DPR RI Trimedya Panjaitan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Trimedya Badan Kehormatan DPR RI menerima laporan tersebut secara tertulis, pada 5
Juli lalu, dengan pelapor bernama Burhanuddin. Badan Kehormatan, kata dia, mengetahui nama Burhanuddin juga sebagai pelapor terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Waode Nurhayati, pada kasus dugaan suap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPDIP). Waode saat ini telah menjadi terdakwa pada kasus dugaan suap PPIP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Trimedya menejaskan, dalam laporan tertulisnya, Burhanuddin melaporkan Taufik Kurniawan diduga menerima dana suap sebesar Rp2,8
miliar untuk menggolkan proyek, melalui stafnya yang bernama Gustri. “Dalam laporan tersebut, melaporkan dugaan dana suap tersebut dititipkan melalui Gustri secara tunai sebanyak empat kali,” katanya. Namun dalam laporan itu, kata Trimedya, sama sekali tidak menyebutkan adanya aliran dana langsung ke Taufik Kurniawan, sehingga Badan Kehormatan DPR RI akan menyikapinya secara hati-hati. Menurut dia, menyikapi laporan tersebut, Badan Kehormatan akan mendalaminya lagi setelah masa
persidangan berikutnya, karena DPR RI memasuki masa reses pada 15 Juli hingga 15 Agustus 2013. “Foto kopi laporan tersebut sudah dibagikan di antara anggota Badan Kehormatan untuk dipalajari, sesuai dengan hukum acara di Badan Kehormatan,” katanya. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, saat ini sudah memasuki masa proses pencalegan, dimana para kader partai politik masih dalam proses dari daftar caleg sementara (DCS) menuju ke daftar caleg tetap (DCT). Pada masa seperti ini, kata dia,
rawan terjadi pertarungan antarkader dari suatu partai politik. “Badan Kehormatan, jangan sampai menjadi alat politik yang diguaan seseorang untuk mendiskreditkan orang lain. Namun, Badan Kehormatan juga tidak bisa mengabaikan begitu saja laporan yang diterima,” katanya. Trimedya menilai laporan itu cukup aneh karena dalam laporan tersebut yang dilaporkan adalah anggota DPR RI yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, tapi dalam laporannya yang menerima adalah
stafnya dan tidak ada penjelasan sama sekali aliran dana dari staf ke anggota. (ant/b7)
Abraham Samad
Anggota DPRD Kota Berkurang JAMBI – Sekretaris Dewan DPRD Kota Jambi Rosmansyah, kemarin, mengatakan jumlah anggota DPRD Kota Jambi periode 2009-2014 bisa berkurang dari 45 orang. Sebab, katanya, saat ini ada 2 orang anggota DPRD Kota Jambi yang pindah ke partai lain, tidak lagi bergabung dengan partai yang mengusung mereka menjadi anggota DPRD Kota Jambi periode 2009-2014. Keduanya adalah Budi Yako dari Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), dan Efron Purba dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Keduanya pada Pemilu 2014 mendatang maju sebagai anggota dewan dari Partai Gerindra. Rosmansyah mengatakan terhitung 1 Agustus 2013 nanti, mereka sudah harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Jambi. “Dua orang ini namanya masuk dalam DCS (daftar calon sementara), untuk Pak Efron itu calon (anggota DPRD) kota, untuk Pak Budi Yako itu calon (anggota DPRD) provinsi. “Mereka maju dari Partai Gerindra, bukan partai mereka sebelumnya. Nah otomatis, dalam bulan Agustus ini mereka harus mengundurkan diri dari DPRD,” beber Rosmansyah. Untuk masalah pergantian antar waktu (PAW) terhadap keduanya, Rosmansyah mengatakan pihaknya akan memproses bila ada pengajuan dari DPC PDS maupun DPC PDP, yang sebelumnya mengusung mereka menjadi anggota DPRD Kota Jambi periode 2009-2014. “Kalau memang tidak ada (usulan PAW, red), artinya anggota dewan berkurang, tidak 45 orang lagi. Bisa 43 atau 44 orang, tergantung (usulan PAW, red) lah,” terangnya. Lebih lanjut Rosmansyah mengatakan, hingga saat ini Budi Yako dan Efron Purba masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Jambi. “Namun pada prosesnya, nanti pada bulan Agustus hak-hak mereka (sebagai anggota dewan, red) putus,” ucapnya. Anggota DPRD Kota Jambi Budi Yako mengaku dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang mengusung dirinya menjadi anggota DPRD Kota Jambi periode 2009-2014. Dikatakannya, pengunduran diri dari PDP ia lakukan karena pada Pemilu 2014 mendatang, ia maju sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, dan saat ini namanya masuk dalam daftar calon sementara (DCS). “Saya sudah ajukan pengunduran diri ke partai (PDP, red),” kata Budi Yako, yang ditemui di kantor DPRD Kota Jambi, Jumat (12/7). “Jadi mulai tanggal 2 Agustus nanti, hak dan kewajiban saya (sebagai anggota dewan, red) akan hilang,” sambungnya. Ditanyakan mengenai masalah pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya, Budi Yako mengatakan PDS yang akan mengusulkan. “Dari partai sudah mengusulkan PAW,” tandasnya. (ant/b7)
Dua Anggota KPU Batal Dilantik PALU – Sebanyak dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah dipastikan batal dilantik, besok pagi (13/7), karena kedua anggota tersebut diadukan ke KPU provinsi setempat. “Dari 40 anggota KPU di delapan kabupaten/kota yang dilantik besok (Sabtu), dua anggota diantaranya terpaksa kami tunda pelantikannya,” kata anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Naharuddin, kemarin sore. Dia mengatakan dua anggota KPU tersebut masing-masing dari Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Morowali. Naharuddin mengatakan penundaan pelantikan itu karena KPU provinsi masih memverifikasi yang bersangkutan atas pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan keaktifan mereka di partai politik. “Laporan itu kami terima Kamis (11/7). Katanya mereka belum berbatas lima tahun aktif sebagai pengurus partai politik,” katanya. Naharuddin mengatakan karena jadwal pelantikan yang kasib sehingga tidak memungkinkan lagi dua anggota KPU tersebut diverifikasi. Sementara itu enam kabupaten/kota yang sudah ditetapkan anggota KPU-nya tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk ke KPU. Enam daerah tersebut adalah Kota Palu, Tolitoli, Buol, Poso, Banggai dan Banggai Kepulauan. Menurut rencana pelantikan akan dilakukan di salah satu hotel di Palu, besok pagi. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie. Sementara dari anggota KPU RI tidak ada yang hadir sehingga pelantikan hanya dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Sahran Raden. (ant/b7)
Tak Ada Tersangka Baru Century JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan tidak ada tersangka baru kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Dua tersangka yang disebut Wakil Ketua DPR Pramono Anung itu sebenarnya Budi Mulya dan Siti Chodijah Fajriah,” kata Abraham kepada sejumlah media selepas membagi
takjil berbuka gratis di luar Gedung KPK Jakarta, kemarin. Abraham mengatakan KPK akan terus mendalami kasus korupsi FPJP dan Bank Century meskipun
pada bulan Ramadhan. “Saya belum dapat kabar, tapi siapapun orangnya yang terlibat akan kami dalami karena semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” kata Abraham. Pada Rabu (10/7), KPK memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR RI dan menghadiri rapat di Gedung MPR/DPR/DPD RI. Rapat Timwas Century itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, dan berlangsung tertutup. “Karena ada sejumlah hal yang menjadi temuan KPK selama ini, sehingga rapat tidak bisa dilakukan secara terbuka. Timwas memerlukan waktu untuk pendalaman,” kata Pramono Anung, saat membuka rapat Timwas Century. KPK menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fa-
jriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. KPK telah memeriksa 38 saksi dalam kasus Century, antara lain adalah mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani di Washington DC Amerika Serikat pada 30 April dan 1 Mei, Kepala Perwakilan BI di Amerika Serikat di Washington Wimboh Santoso serta mantan staf kedeputian BI Galoeh Andita Widorini di Australia. Selanjutnya Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI pada 2008, Kepala Kantor BI di Amerika Serikat Wimboh Santoso yang pada 2008 menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia serta memeriksa Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bidang Pengawasan BI. (ant/b7)
Kasus Simulator SIM
KPK Akui Dukung Jaksa JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui kehadirannya di persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sebagai bentuk dukungan kepada Jaksa KPK. “Kebetulan tadi saya dari kantor Lapora n Ha r t a Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di atas ruang sidang
Tipikor, maka saya sempatkan untuk singgah ke sini (ruang sidang),” kata Abraham kepada sejumlah media selepas membagi takjil berbuka gratis di luar G edung KPK Jakarta, kemarin. Abraham menyatakan kunjungan pada sidang terdakwa Irjen Pol D j o k o S u s i l o itu bukan membawa agenda khusus. “Saya ingin memberi dukungan kepada teman-teman (Tim Jaksa KPK),” kata Abraham. Ke t u a K P K j u g a tidak me-
naruh kecurigaan apapun dalam persidangan yang menjadwalkan pemeriksaan 17 saksi, termasuk penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan itu. “Semua baik-baik saja. Kita selalu berpikiran positif apalagi ini di bulan Ramadhan,” kata Abraham. Abraham datang bersama dengan Direktur Penuntutan KPK, Ranu Mihardja, saat hakim baru memeriksa saksi pertama, sekretaris pribadi Djoko di Korlantas Polri, Ipda Benita Pratiwi Pada Selasa (11/7), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga sempat menghadiri sidang dugaan kasus korupsi pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Bambang yang hadir bersama Ranu Mihardja mengatakan kehadiran itu tidak dijadwalkan karena sekaligus mengunjungi kantor LHKPN KPK yang berada di satu gedung dengan Pengadilan Tipikor Jakarta. (ant/b7)
Masyarakat Harus Tetap Tenang Lapas Medan Jebol
MEDAN – Anggota DPD RI utusan Sumut Parlindungan Purba meminta masyarakat tetap tenang pascakerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan karena aparat keamanan dan Pemerintah dipastikan tetap menjaga keamanan. “Kerja sama yang solid antara TNI dan Polri dalam penanganan kerusuhan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Tanjung Gusta menunjukkan kemampuan untuk menjaga ketenangan masyarakat, meski masih ada napi (narapidana) yang belum ditemukan atau menyerahkan diri,”katanya di Medan, kemarin. Menurut Parlindungan yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut itu, dirinya banyak dihubung dari berbagai kalangan mulai masyarakat awam hingga pengusaha mempertanyakan soal kasus Lapas Tanjung Gusta. “Masyarakat khawatir soal keamanan, namun setelah diberi keterangan bahwa keamaan masih terkendali, masyarakat mengaku tenang,”katanya yang mengaku sudah mengunjungi Lapas Gusta itu, Jumat pagi. Parlindungan menegaskan, kasus di Lapas Tanjung Gusta itu sendiri menjadi pelajaran berharga bagi semua kalangan mulai dari perlunya upaya menekan angka kejahatan di tengah masyarakat, perluasan atau memperbanyak daya tampung Lapas hingga perlunya sosialisasi soal tentang remisi dan jaminan fasilitas Lapas seperti air dan listrik yang dinyatakan menjadi salah satu penyebab kerusuhan di Lapas Gusta, Kamis (11/7) malam. Sementara itu, Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adiyaksa menyebutkan, kalau memang benar terbukti bahwa kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta dampak pemadaman listrik, maka itu menjadi pelajaran bagi PT.Perusahan Listrik Negara (PLN). “Masalah kekurangan listrik tidak bisa dianggap mainmain lagi,”katanya. Kalau selama ini pengusaha dan masyarakat tidak bisa berbuat banyak dengan “byar pet”, maka kasus Lapas Tanjung Gusta bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi PLN. Laksamana mengakui, pascakerusuhan Lapas Tanjung Gusta, pengusaha khawatir konsentrasi pengamanan petugas TNI/Polri “terpecah” antara pengamanan rutin dan mencari napi yang masih belum ditemukan. “Tetapi melihat cepat pulihnya kekondusifan di Sumut pascaberbagai masalah membuat pengusaha masih yakin bahwa aparat keamanan bisa melindungi rakyat,”katanya. Pihak kepolisian mencatat adanya lima orang yang tewas dalam kebakaran di Lapas Tanjung Gusta Medan yang terjadi sejak Kamis malam. “Ada lima orang, dua petugas Lapas,” kata Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta. Menurut Kapolresta, dua petugas yang tewas itu adalah Kepala Seksi Registrasi Lapas Tanjung Gusta Medan Bona Situngkir dan salah seorang pegawai Lapas, HN Naibaho. (ant/b7)
Apabila Ingkar Janji
Caleg Siapkan Rumahnya Dilempari Molotov JAKARTA – Calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, Dona Yurike Sidabutar, menyatakan kita perlu menemmenyiapkan rumahnya untuk dilempari bom Memang puh langkah ekstrem untuk molotov apabila terbukti berbohong atau ingkar memberantas perilaku merealisasikan janjinya yang tertuang dalam ingkar janji dan korupsi dari para anggota legislatif. kontrak berkekuatan hukum. Dalam kontrak tersebut, caleg perempuan Daerah Pemilihan Sumatera Utara I bernama Dona Yurike Sidabutar juga melampirkan alamat rumah miliknya dan mertuanya yang disiapkan sebagai target bom molotov. Dona juga siap dipermalu-
kan dan diludahi wajahnya jika dia ingkar janji untuk menyerahkan seratus persen gaji dan uang resesnya kepada dapilnya. “Saya mengapresiasi niatan Dona dari Partai Gerindra yang ingin menjadi panutan bagi caleg lain dengan membuat kontrak bernilai hukum. Namun
Dona Yurike Sidabutar
Calon legislatif DPR RI
terdapat kecenderungan caleg yang sudah duduk di parlemen akan mengingkari janjinya,” kata Wakil Sekjen Partai Hanura yang menjadi pembicara bersama Dona dalam satu diskusi di Gedung Sarinah Jakarta,
kemarin. Meski begitu, Dona yakin surat kontrak tiga halaman yang telah dia sebarkan kepada masyarakat di Sumut dapat menjadi alat untuk mengingatkannya selalu bekerja secara bersih sesuai amanat rakyat. “Surat kontrak atau yang saya sebut janji iman ini bernilai hukum. Jadi apabila saya berbohong, silakan laporkan saya ke polisi karena sudah ada bukti hitam di atas putih (surat kontrak),” kata dia. Dia berharap surat kontrak itu dapat menjadi inspirasi sekitar 21 ribu caleg se-Indo-
nesia sehingga dapat menjadi pengingat untuk terus bekerja dan melayani rakyat. Dalam surat kontraknya, Dona berjanji siap mengundurkan diri jika memang dia ingkar janji memberikan 100 persen gaji dan uang reses untuk pembiayaan usaha di dapilnya. Dengan kata lain, dia telah mengambil risiko mengorbankan keluarganya jika dia berbohong. “Memang kita perlu menempuh langkah ekstrem untuk memberantas perilaku ingkar janji dan korupsi dari para anggota legislatif,” kata dia. (ant/ b7)