6
BAROMETER Selasa, 17 Desember 2013
Bagaimana menurut Anda Berikan Komentar yang menyangkut Kota Semarang tanpa tendensi. ke No Hp 08122924012 / 082265888168.
PAK KAPOLDA YTH, TOLONG DIBE RANTAS PUNGLI DI POS PEDURUNGAN- kepada Yth, Kapolda Jateng Irjen Pol Dwi Priyatno, tolong diberantas Pak pungli yang ada di pos Polisi Pedurungan Pak Letaknya dekat Polsek Pedurungan. Di situ sering terjadi pungli Pak, apalagi kaca di pos polisi gelap gak terlihat dari luar. Semua anggota polisinya melakukan tilang di dalam pos yang ujung-ujungnya memeras masyarakat. Tolong ditindaklanjuti petugas yang meresahkan masyarakat Pak. Bukannya malah melindungi, tapi meresahkan…………….. (+6285728328xxx) TERSANGKA SUDAH DITETAPKAN, KASUSNYA DIPETIESKAN- Kasus suap Bupati Semarang Munjirin SpOg dengan 20 anggota dewan DPRD Kabupaten Semarang yang sudah menetapkan tersangkanya Sulistiyo diduga dipetieskan. Diharapkan Kapolda segera ungkap kasus tersebut sama dengan Wali Kota Semarang Soemarmo. (+6281575098xxx) PAK POLISI KENAPA BUS AKDP BLUSU KAN DI KOTA- Pak Polisi kenapa ya di Semarang bus AKDP bisa blusukan lewat kota?. Baru di Semarang aja lo pak. Di kota lain gak ada……… apa gak kasihan bus Kota Pak? Mereka makin susah cari uang……apalagi sejak BRT beroperasi. (+6283842875xxx) BRAVO PAK KAPOLDA BERANTAS PUNG LI ANGGOTA PADA SOPIR TRUK- Zaman Bapak Kapolda Jateng Irjen Pol Khairul Rasyid, judi togel di Jateng diberqantas sampai ke akar-akarnya, dan gembongnya lari ke biritbirit. Semoga Bapak Kapolda Jateng Irjen Pol Dwi Prayitno bisa memberantas polisi yang main pungli sopir truk di pos polisi. Bravo Bapak kapolda Jateng, semoga Bapak bisa menjadi Kapolri seperti Bapak Jenderal Hoegeng. (+6281236914xxx) MOHON KAJATI JATENG BENTUK TIM IN VESTIGASI- Mohon Kajati Jawa Tengah segera membentuk Tim Investigasi terkait dengan penanganan perkara di bawah ini dan mohon pula Kapolda Jawa Tengah menginstruksikan secara khusus kepada Dir Krimsus Polda Jawa Tengah terkait dengan kejahatan korupsi yang melibatkan oknum TPT, Oknum P2T Kabupaten Semarang dan oknum BPN Kabupaten Semarang serta mantan Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Kundori yang sudah dinyatakan bersalah dalam sidang KKIP di Polda Jawa tengah karena menandatangani/mengeluarkan SP2HP sebelum ada pelapornya, terkait dengan penjarahan tanah warisan milik Kak Sumiyatun di daerah Kelurahan Beji, kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang terlewati pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Salam.gttp://www. gemparjateng.com/2013/07/mohon kapoldajawa tengah.html. (+6281901056xxx)
Te l e p o n P e n t i n g No
Instansi
Nomor
1
Ambulan
118, 8413476
2
Ambulan Kecelakaan,
8313416
3
Bandara A Yani
7608735
4
Dinas Kebakaran
113, 7607076, 7605871, 7616867
5
Polsek Semarang Barat
7604153
6
Polsek Semarang Selatan
8315123
7
Polsek Semarang Tengah
3545175
8
Polsek Semarang Timur
6716191
9
Polsek Semarang Utara
3545162
10
Poltabes Semarang
8444444
11
Pelayanan PDAM
8315514
Kontroversi Jilbab Polwan Oleh:
Khusnul Imanuddin Wasekum HAM Badko Jateng-DIYPascasarjana Undip
engangkatan P Komisaris Jenderal Sutarman menggantikan Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri diharapkan membawa angin segar bagi kepolisian.
al ini dikarenakan gebrakan yang dilakukan oleh Sutarman tentang tata cara berpakaian dianggap mengakomodir umat Islam yang ada di Indonesia. Penggunaan Jilbab bagi polisi wanita (Polwan) yang semula dilarang di periode sebelumnya ternyata dilegalkan. Sehingga perempuan-perempuan yang bertugas di kepolisian dapat menutup auratnya dengan sempurna Memang sudah tegas dijelaskan dalam Islam bahwa untuk perempuan semua anggota tubuhnya adalah aurat yang harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga sempat ada polemik mengenai larangan polwan yang berjilbab. Alasan dianggap akan mengganggu dalam melaksanakan tugas dianggap sebagai alasan yang tidak rasional karena sudah banyak negara-negara di timur tengah yang membolehkan polwan untuk berjilbab Aturan baru ini disambut gembira oleh polwan, sebagai tahap sosialisasi dalam apel kepolisian sudah diperagakan beberapa polwan yang khusus dijadikan model dalam penggunaan jilbab. Pengumuman tentang penggunaan jilbab pun sudah diekspose oleh media massa. Tentunya keputusan ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak yang merasa bahwa hal ini adalah bentuk pengakomodasian nilai-nilai keagamaan dalam tubuh kepolisian
Telegram Rahasia
Belum seminggu diberlaku-
kan, publik sudah digemparkan tentang aturan jilbab polwan, hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya telegram rahasia (TR) dari Mabes Polri tentang penundaan kebijakan pelegalan jilbab. Telegram yang ditandatangani wakil kepala polri komisatis jenderal Oegroseno pada tanggal 28 November tersebut memberi perintah kepada polwan untuk menunda penggunaan jilbab dikarenakan belum ada keseragaman tatacara pemakaian, bentuk, warna serta model jilbab yang akan digunakan, dikhawatirkan ketika tidak diatur secara detail maka terjadi ketidakdisiplinan polwan dalam menggunakan jilbab karena akan disesuaikan dengan selera masing-masing. Publik pun bertanya-tanya tentang masalah tersebut. Ada dua hal yang diduga menjadi isu utama, pertama terjadi keretakan hubungan antara Kapolri dengan Wakapolri. dikarenakan yang menandatangani TR tersebut adalah Wakapolri?. Padahal sistem struktural dalam kepolisian adalah sistem komando di mana perintah Kapolri sebagai penanggungjawab tertinggi mutlak untuk dilaksanakan. Bahkan Wakapolri sempat mengeluarkan statement yang memperkuat isu keretakan tersebut dengan berkata percuma saja jika polwan memakai jilbab, karena bajunya seringkali ketat, sehingga mungkin ada yang berpikiran mesum ketika melihatnya Ataukah sebenarnya motif kedua, yaitu TR tersebut sebenarnya merupakan perintah Kapolri tetapi yang menan-
datangani adalah Wakapolri?. Jikalau motif kedua yang benar bisa dikatakan bahwa Sutarman adalah Kapolri yang plin-plan Ketika kemudian masalah ini semakin mencuat ke publik, Kapolri pun menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada keretakan antara dirinya dengan Wakapolri, hubungan mereka tetao berjalan baik. Alasan penundaan tentang aturan berjilbab dikarenakan selain belum ada aturan yang baku untukpenggunaan jilbab, Polri juga masih mempunyai kendala keterbatasan anggaran untuk pembuatan jilbab
Jilbab adalah Keyakinan
UUD 1945 pasal 29 telah menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, termasuk dalam hal ini dikategorikan dlam atribut-atribut keagamaan yang digunakan dalam pekerjaan, jikalau jilbab dilarang karena akan menggangu tugas tentu alasan ini tidak logis karena jilbab dipakai di kepala dan tidak akan mengganggu indera penglihatan maupun pendengaran. Apabila permasalahannya kemudian menyangkut tentang belum adanya anggaran, yang harus dipahami adalah esensi jilbab. Keyakinan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah dasar utama dlam menggunankan jilbab. Jikalau merujuk pada Nilai-Nilai Dasar Kepercayaan (NDP) HMI bab 1 tentang Dasar-Dasar Kepercayaan, maka yang harus dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan
hubungan Aqidah adalah kenali dulu Tuhan baru kemudian kita akan mengenali ciptaannya, jadi sumber keyakinan tertinggi dalam Islam adalah mengenal Allah SWT baru kemudian mengenali ciptaannya. Begitu juga tentang jilbab, seorang polwan diharapkan mengenali Allah SWT sebelum memutuskan memakai jilbab, sehingga nilai-nilai ketuhanan yang akan berlaku pada dirinya akan bersifat universal. Dia akan berserah diri terhadap Allah SWT sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya, sehingga motivasi untuk memenuhi apa yang telah diperintahkan-Nya akan lebih besar. Ketika seorang polwan sudah berkeyakinan untuk memakai jilbab, maka dapat dipastikan dia rela untuk mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli jilbab yang akan dipakainya, tidak perlu menunggu ada anggaran dari negara. Bahkan untuk konteks yang lebih luas lagi, dia akan rela mengorbankan nyawanya demi memberantas kemungkaran yang ada di depan matanya, hal ini tentunya sesuai dengan sumpah yang dilakukan ketika menjadi polisi Seharusnya Kapolri bisa bersikap bijak menyangkut masalah jilbab polwan. Dan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di jajaran kepolisian harua dituntut lebih arif dalam memprioritaskan penyelesaian masalah. Dan masalah keyakinan nilainya lebih penting daripada keputusan untuk mengganti mobil dinasnya dengan harga yang lebih murah.(b3)
Surat Pembaca
Pelayanan Kesehatan Lemot Khusus OPINI dan Surat Pembaca Naskah di kirim ke :
opini.barometer@gmail.com
Jalan Pamularsih Raya No. 101 Semarang Komisaris Pemimpin Perusahaan Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi Layout : Reza AW
: : : :
Henky Suwarno Herman Nugroho Filipus CD Takhrodjie SA
Pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Pelayanan yang tidak maksimal, akan berakibat fatal bagi pasien. Pelayanan maksimal pun tidak memandang rumah sakit atau Puskesmas mana pun. Semua berkewajiban memberikan pe-
layanan terbaiknya. Seperti yang terlihat di Puskesmas Ngaliyan ini, pelayanan sangat minim dan tidak memuaskan. Ketika hendak berobat, pasien harus bolakbalik mendaftarkan diri agar mendapat pelayanan kesehatan. Alurnya pun tidak jelas,
sehingga banyak masyarakat yang datang kebingungan. Selain itu, pelayanannya pun lama dan tidak cekatan. Sehingga pasien harus menunggu lama. Tata letak Puskesmas juga harus diperhatikan. Sebab, di Puskesmas Ngaliyan, antara
loket pendaftaran dan pengobatan tidak saling terkait. Sehingga, ketika pasien mengalami kesalahan administrasi harus bolak balik ke loket pendaftaran. Sudah selayaknya proses administrasi dan pelayanan kesehatan di puskesmas terse-
but dirubah. Pendaftaran pasien yang ingin berobat tak perlu dipersulit dan diperlama. Sehingga, pasien merasa nyaman dan puas akan pelayanannya. Icha Warga Ngaliyan Semarang.
Redaktur Pelaksana: Abdul Mughis. Koordinator Liputan: Abdul Mughis, Redaktur : Hery Priyono, Ariel Noviandri, Isheru Pratikno, Budi Hartono. Sekretaris Redaksi: Ariyati Pulungan. Reporter : Nawang Andriyani, Nazar Nurdin, Dwi Royanto, Fais Urhanul Hilal, Issatul Hani’ah, Wara Merdekawati, Abas Efendi, Novanto Kris Prabowo Pengembangan Bisnis : Dio Hermansyah. Fotographer : Cun Cahya. Layout : Supriyadi (coordinator), Abdus Salam, Wareh Adi Setiawan, Reza Abdurahman Widjaya. Iklan : Iin Yuniasih, Cici Rizki, S Khafsah Septiani, Sheila L Giza, Keuangan : Ciptaning Andriani, Ika Puspitasari, Pemasaran : Manager : Mohammad Arif, Akhmad Zainuddin, Rhiza Aditya. Sirkulasi : Achmad Iskandar, Agus Wahyudi, Angga, Dwi Gendut. Pati : Gatot. Kudus : Eko . Umum : Dwi Mustopa, Imam. Alamat Redaksi : Jalan Pamularsih No. 101 Semarang, phone (024) 7603227, 7607143. Email Redaksi : koran.barometer@gmail.com. Facebook : Koran Barometer. Twitter : @koranbarometer. ePaper : issuu.com/koranbarometer. email : koran.barometer@gmail.com