KORAN JAKARTA
POLITIK
®
Sabtu 8 JANUARI 2011
» Menyongsong Pemilu
JEDA
»
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) berbincang dengan Ketua Partai Demokrat Johny Alen Marbun usai menyampaikan sambutan sekaligus membuka Workshop Divisi Pengembangan Organisasi DPP Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (7/1). Workshop tersebut untuk membahas optimalisasi tugas dan fungsi divisi pengembangan organisasi Partai Demokrat menyongsong Pemilu 2014.
KORAN JAKARTA/M FACHRI
Pejabat Publik I Paspampres Diminta Perketat Pengamanan KTT ASEAN
Presiden Ingin Dekat Rakyat Pengamanan ketat dari Paspamres menyulitkan Presiden Yudhoyono untuk dekat dengan rakyat. Namun, standar pengamanan tak mungkin dikendorkan karena ancaman yang ada. BOGOR – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan agar pengamanan terhadap dirinya tidak terlalu ketat dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Permintaan ini dilontarkan karena presiden ingin bisa dekat dengan rakyatnya. Masyarakat hendaknya memaklumi tata cara pengamanan presiden. “Saya pribadi ingin pengamanan itu dilakukan tidak sangat ketat, saudara tahu dalam banyak kegiatan di Jakarta atau di daerah saya inginnya dengan rakyat bersalaman, diajak foto dengan senang hati, saya ingin dekat dengan mereka,” kata Presiden Yudhoyono pada acara syukuran penempatan flat dan penggunaan rumah pintar Setia Waspada di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/1). Selain itu, Presiden juga ti-
dak terlalu suka jika melaju di jalan raya dilakukan penutupan jalan. “Saya tidak suka kalau saya lewat jalan ditutup, jangan ditutup penuh, biarkan mengalir, biar tidak mengganggu saudara kita yang menggunakan jalan. Meski saya tahu kelonggaran ini memberikan risiko lebih tinggi dari tugas yang dijalankan Paspampres,” kata dia. Meski demikian, dia tidak memaksakan jika prosedur pengamanan presiden tidak memungkinan keinginanya terwujud. “Saya tahu benar itu merepotkan Paspampres,” sambungnya. Rumah susun yang berjarak sekitar lima kilometer dari kediaman Presiden di Puri Cikeas memiliki tujuh gedung berlantai empat dan dihuni oleh 350 keluarga. Luas masing-masing hunian berbeda-beda, mulai dari tipe 36, tipe 45, dan tipe 60. Gedung ini selesai dibangun sejak tahun 2008 di tanah
seluas 3,2 hektare. Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta masyarakat memaklumi tata cara pengamanan presiden. Persepsi masyarakat bahwa Paspampres arogan, ketat, dan tampak tegang menunjukkan profesionalitas untuk menjamin keselamatan kepala negara. ”Paspampres memang harus zero telorance. Itu yang sering dipresepsikan keras, arogan, tapi memang begitu SOP (standard operating procedure)-nya, begitu teknik dan strateginya,” kata Yudhoyono. Standar pengamanan kepala negara, kata dia, merujuk pula pada aturan standar internasional yang dipraktikkan di semua negara. “(Standar Aturan) Itu tidak hanya digunakan oleh paspampres, tapi semua pasukan pengamanan di negara mana pun,” kata dia seraya mengatakan sering mendengar hujatan di situs micro blogging Twitter dan radio yang menganggap Paspampres arogan. “Saya salut karena (Paspampres) tidak terganggu dalam menjalankan tugas,” kata dia. Perketat Pengamanan PresidenYudhoyonomeminta seluruh anggota Paspampres
memperketat pengamanan para kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengikuti KTT ASEAN. Setiap kepala pemerintahan mendapat pengawalan khusus. Ini tugas penting, harus berhasil, harus aman, tidak boleh terganggu. “Di tahun 2011 ini tugas Paspampres lebih berat, kita jadi tuan rumah ASEAN Summit
«
Saya tidak suka kalau saya lewat jalan ditutup, jangan ditutup penuh, biarkan mengalir, biar tidak mengganggu.
»
Susilo Bambang Yudhoyono PRESIDEN RI
yang dihadiri 10 kepala negara dan East Asia Summit dihadiri 18 kepala negara dan pemerintahan,” kata Presiden Yudhoyono. Indonesia menjadi Ketua ASEAN periode 2011, sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggaraan dua KTT ASEAN. Sebagai tuan rumah, kata Yudhoyono, Indonesia harus memberikan pelayanan terbaik kepada para
pemimpin negara peserta KTT. Komandan Paspampres Mayjen TNI Waris meminta agar anggota satuannya membekali diri dengan kemampuan wirausaha. Misalnya, memiliki pemahaman tentang pengembangbiakan jamur pirang. Kemampuan ini diharapkan bisa memberikan kemandirian prajurit saat pensiun nanti. “Saya bilang ke anak buah saya, kalian harus punya skill. Jadi untuk yang prajurit, kopral kepala, mentok, sersan mentok, pensiun, lalu minta petunjuk, minta petunjuk. Gak ada itu petunjuk-petunjuk, yang ada nih telunjuk nih buat nyolok mata sampeyan,” kata Waris. Sontak, seluruh hadirin yang hadir pada acara itu tertawa. Presiden Yudhoyono dan Ibu negara Ani Yudhoyono yang hadir pada kesempatan itu juga tersenyum. Kemandirian dan kreativitas prajurit setelah menjalani masa pensiun, kata Waris, penting untuk ditanamkan sejak masih menjadi prajurit aktif. “Sebenarnya kamu tentara itu haram melarat, tanah kita subur, jadi harus kreatif,” kelakarnya, seraya merasa patah arang kalau melihat anak buahnya tidak kreatif dan mandiri. ito/P-3
Pemerintahan Daerah
Jefferson Rumanjar Pencatat Sejarah
S
ama-sama menyandang nama Jefferson, samasama pula mencatat sejarah. Satu Jefferson Rumanjar, satu lagi Thomas Jefferson. Thomas Jefferson adalah tokoh besar Negeri Paman Sam yang dicatat dalam sejarah dengan tinta emas sebagai salah satu bapak demokrasi. Sedangkan Jefferson Rumanjar adalah Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), terpilih. Karena kasus korupsi, ia menjadi penoreh sejarah. Jefferson memang dilantik sebagai orang nomor satu di Kota Tomohon dengan kemenangannya di pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, bukan di daerah tempat ia menang. Pelantikan terpaksa dilakukan di Jakarta, ribuan kilometer jauhnya dari Tomohon. Meminjam pernyataan Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri, Reydonnizyar Moenek, bahwa Jefferson kemungkinan hanya dua hari menjabat sebagai wali kota. Hari ini dilantik, lusanya diberhentikan sementara, karena Jefferson sudah berstatus terdakwa. Menurut Reydonnizyar Moenek, dengan pelantikan ini, akan ada kepastian pemimpin di Kota Tomohon. Jika nantinya Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar dinonaktifkan, otomatis di sana tidak ada kekosongan karena sudah ada wakil wali kotanya yang bisa memimpin Kota Tomohon. Epe, demikian panggilan
Ini demi rakyat Tomohon yang ingin segera ada kepastian dengan pemimpinnya,” kata Jefferson.
ANTARA/ANDIKA WAHYU
PELANTIKAN WALIKOTA TOMOHON I Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang (kanan) didampingi Wali Kota Tomohon Jefferson SM Rumajar (tengah) dan Wakil Wali Kota Jimmy F Eman mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tomohon dalam rangka pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Jumat (7/1). akrab dari Jefferson, akhirnya dilantik juga pada Jumat (7/1), setelah tarik ulur antara KPK dan pengadilan Tipikor yang berkukuh pelantikan harus di Jakarta. Bahkan, sebelumnya, KPK meminta pelantikan lebih baik dilakukan di LP Cipinang tempat Jefferson ditahan. Jefferson tiba di kantor Kemendagri dari LP Cipinang pagi hari. Ia datang dengan dikawal ketat petugas LP Cipinang dan aparat dari KPK. Ia tiba dengan pakaian batik. Namun, setelah tiba, Jefferson langsung berganti pakaian protokoler kepala daerah, baju putih-putih
3
lengkap dengan atributnya. Pelantikan itu sendiri dilakukan oleh Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang di depan sidang paripurna DPRD Kota Tomohon yang juga hadir lengkap di Jakarta. Ikut hadir, Menko Kesra Agung Laksono. Maklum, Jefferson, adalah calon yang diusung Partai Golkar. Ia pun menambahkan sejarah lainnya dia adalah tahanan LP Cipinang yang pertama kali dilantik sebagai wali kota. Ia pun menuturkan perjalanan sampai ia tiba di tempat pelantikan. Pagi hari ia dijemput JPU dari KPK, lalu dikawal menuju
kantor Kemendagri. Pelantikan Jefferson bersama pasangannya, Jimmy Eman, memang sempat terkatung-katung karena KPK keukeuh tak mengizinkan dilantik di luar LP Cipinang. Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Sulut menginginkan Jefferson dilantik di luar Cipinang. Awalnya, Jefferson akan dilantik di kantor perwakilan Provinsi Sulut di Jakarta. Setelah tarik ulur diputuskan ia dilantik di kantor Kemendagri. “Saya sempat bergurau saat ditanya soal pelantikan. Biar dilantik di jalan pun saya mau.
Bertanggung Jawab Tapi Jefferson dengan gagah menegaskan ia tak akan lari dari tanggung jawab atas kasus yang sedang melilitnya. Bahkan, Jefferson dengan lantang mengatakan dirinya adalah kepala daerah yang sah. Oleh karena itu, aparat birokrasi di Tomohon harus mendukung dan mengikuti dirinya sebagai kepala daerah. Seusai melantik, Gubernur Sulut Sarundajang mengungkapkan setelah pelantikan ini pihaknya segera menyampaikan usulan pemberhentian sementara bagi Jefferson. Paling tidak, Senin (10/1) nanti, usulan pemberhentian dikirim, sebab terpotong hari Minggu. Tapi Sarundajang tak menampik pelantikan Jefferson adalah sejarah pertama kali. “Iya. Ini sejarah karena memang baru kali ini seperti ini,” katanya. Seperti diketahui, Jefferson terpilih sebagai Wali Kota Tomohon setelah dalam pilkada 3 Agustus 2010 ia menang. Saat menang pun, Jefferson sebenarnya sudah berstatus tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan dana APBD Kota Tomohon tahun 2006, 2007 dan 2008, senilai 30,8 miliar rupiah. Dia ditahan KPK, mulai 22 September 2010. agus supriyatna/P-3
RUU Administrasi Pemerintahan Agar Kepala Daerah Taat Aturan JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, berharap dengan adanya UU Administrasi Negara yang sedang digodok pemerintah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bisa lebih tertib dan tak banyak menyalahi aturan. Dalam regulasi itu akan memuat sanksi bagi kepala daerah yang mengambil tindakan melebihi kewenangannya. “Nah, nanti dalam RUU Administrasi Pemerintahan itu dan Peraturan Pemerintah (PP) Pelayanan Publik, akan memuat sanksi. Misalnya, kalau ada kepala daerah yang mengambil tindakan melebihi kewenangannya, atau tidak mengerjakan pekerjaannya,” kata Gamawan, di Jakarta, Jumat (7/1). Menurut Gamawan, pemerintah juga sedang merumuskan PP tentang Pelayanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari UU Pelayanan Publik yang sudah dibuat. Penjelasan lebih detail tentang RUU Administrasi Pemerintahan, sebaiknya ditanyakan langsung ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan. “Sebaiknya Menpan yang menjelaskan. Sebab beliau (EE Mangindaan-red), yang mengajukannya,” kata Gamawan. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, RUU Administrasi Pemerintahan itu, domain dari Kementerian PAN. ”Menpan lebih tahu banyak,” kata dia. ags/P-3
Negara Dirugikan Miliaran Rupiah JAKARTA – Keterlambatan penyelesaian proyek renovasi rumah jabatan anggota DPR, yang awalnya ditargetkan rampung September 2010, telah mengakibatkan negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar biaya akomodasi anggota DPR. Dengan keterlambatan yang memasuki bulan keempat ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai KJ/M FACHRI 22,5 miliar rupiah. “Kerugian yang nyata itu 15 juta Marzuki Alie rupiah per bulan, dikalikan sekitar 500 anggota karena ada sebagian yang sudah tinggal di Ulujami, yakni sebesar 7,5 miliar per bulan, kemudian kalikan tiga bulan, 22,5 miliar rupiah,” kata Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, Jumat (7/1). Sekadar diketahui, sebelum proyek rumah jabatan anggota ini selesai, setiap anggota Dewan akan mendapatkan uang akomodasi 15 juta rupiah setiap bulan sebagai penggantinya. Marzuki kecewa dengan keterlambatan tersebut yang telah mengakibatkan negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa rumah anggota. “Sudah saya sampaikan kepada sekjen dan juga kontraktor. Tetapi kontraktor mengatakan ada hambatan dalam pelaksanaan, ada tambahan pekerjaan dirapatkan di Wisma DPR tahun yang lalu,” kata dia. Ditambahkan, pihak kontraktor meminta persetujuan DPR mengenai penambahan anggaran akibat bertambahnya pekerjaan kontraktor. Akan tetapi, DPR menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kompetensi untuk menyetujui atau tidak menyetujui hal tersebut. “Bagaimana kita bisa mengetahui benar ada pekerjaan tambahan. Orang DPR nggak mengerti, makanya kita sepakat BPKP yang memeriksa,” tegas dia. har/P-3
Bambang Gantikan Nur Hidayat Menjadi Ketua Bawaslu JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pergantian pucuk pimpinan. Ketua lama, Nur Hidayat Sardini digantikan Bambang Eka Cahya Widodo. Pergantian posisi ketua itu merupakan hasil kesepakatan para anggota Bawaslu ketika menggelar rapat pleno pertama kali. “Pergantian itu adalah realisasi kesepakatan yang diambil dalam rapat pleno lembaga pengawas pemilu itu pada 9 April 2008. Saat itu Bawaslu masih menempati ruangan di gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta Pusat,” kata Mantan Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan Bawaslu, di Jakarta, Jumat (7/1). Terhitung sejak 4 Januari 2011, Bawaslu tak lagi diketuai oleh Nur Hidayat Sardini, tapi jabatan ketua berganti pada Bambang Eka Cahya Widodo. “Ketika itu, kesepakatan pleno diputuskan bahwa jabatan Ketua Bawaslu dilakukan dua kali dalam periode masa jabatan Anggota Bawaslu. Menurut Undang-undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, masa jabatan Anggota Bawaslu selama lima tahun,” kata dia. Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, menegaskan, ia dan anggota lainnya tetap akan meneruskan program kerja yang telah ditetapkan dalam rapat pleno Bawaslu. Dengan begitu, komposisi keanggotaan Bawaslu sekarang hingga akhir masa kerja yakni Bambang Eka Cahya Widodo (ketua) dengan anggota Wahidah Suaib, Nur Hidayat Sardini, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus, dan Wirdyaningsih. Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mempertanyakan kesepakatan yang diambil Bawaslu tersebut yang dikatakannya sebagai kesepakatan yang ngawur. “Kita semua kan berharap lembaga negara harus dikelola dengan manajemen yang baik dan efektif,” tegasnya. har/P-3
» Salam Komando
ANTARA/YUSRAN UCCANG
»
Danpasmar I Brigjen TNI Marinir A Faridz Washington (tengah) melakukan salam komando dengan Komandan Batalyon Marinir Lantamal VI baru, Mayor Marinir Mauriadi (kiri) dan Komandan Batalyon Marinir Lantamal VI lama, Mayor Marinir Joni Silistiawan saat upacara Sertijab Komandan Batalyon Marinir Lantamal VI di Mako Latamal VI Makassar, Jumat (7/1).