KORAN JAKARTA
IHSG
DOW JONES
EKONOMI HANGSENG
DOLLAR AS
®
EURO
28 Agustus 2009
MINYAK
EMAS
0,90%
0,39%
-0,71%
0,44%
-0,41%
1,03%
2.377,25
9.580,63
20.098,62
Rp10.100 per Dollar AS
Rp14.510 per Euro
73,24 dollar AS per barel
*Hingga 27/8
28 AGUSTUS 2009
Volume
Frek
Penutupan
BUMI
132.055.000
3.788
2.975
PGAS
67.915.000
3.586
3.450
LPKR
139.817.000
2.139
710
INCO
17.842.500
1.438
4.425
TLKM
15.872.500
1.307
8.650
ADRO
56.353.000
1.265
1.350
BBRI
13.772.000
1.057
7.850
ASII
5.596.000
1.049
30.000
MIRA
94.439.000
956
490
INDF
9.978.500
842
2.625
SUMBER: BEI
Indosat Masih Sepi Transaksi 5.800
Rp5.350
5 5.425
*Hingga jam 19.00 WIB
Saham ISAT 31
5
JUL
10
13
19
24
27
AGT
JAKARTA – Setelah diakusisi Qatar Telecom (Qtel), aktivitas transaksi saham PT Indosat Tbk sepi ditransaksikan investor. Bahkan, saham Indosat sempat keluar dari daftar saham margin dan baru masuk kembali pada Agustus. Menurut analis, setelah dikuasai Qtel, minat investor untuk mentransaksikan saham perusahaan telekomunikasi ini berkurang. Apalagi jumlah saham yang beredar di publik juga menyusut karena Qtel menguasai 65 persen saham Indosat. “Namun saham Indosat masih berpotensi menguat ke level harga 7.000 rupiah atau mendekati harga pembelian Qtel. Kalau Qtel mau beli pada harga seperti itu, artinya harga saham Indosat masih bisa berpotensi menguat dari harga saat ini,” ujar pengamat pasar modal Aji Martono di Jakarta, Jumat (28/8). Sementara itu, riset CIMB-GK Securities mempertahankan rating underperform untuk saham Indosat dengan target harga 4.000 rupiah. Alasannya, Indosat dinilai tidak kompetitif karena hanya fokus untuk melakukan pertumbuhan pelanggan hanya di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut diperkirakan akan membuat Indosat tertinggal dari operator telekomunikasi lainnya. Dari sisi fundamental, hingga semester I-2009, laba bersih perseroan tercatat turun 4,6 persen selama semester I-2009. Perseroan hanya membukukan laba bersih satu triliun rupiah dibanding semester I 2008 senilai 1,05 triliun rupiah. Pada perdagangan kemarin, harga saham berkode ISAT naik 1,9 persen menjadi 5.350 rupiah. Frekuensi perdagangan saham Indosat tercatat mencapai 630 kali, sedangkan volume perdagangan mencapai 7,92 juta lembar senilai 42,21 miliar rupiah. hps/E-8
STATISTIK Kurs Transaksi BI (Rp) Mata Uang
Kurs Jual
Kurs Beli
8.528,87
8.439,15
89,72
Euro
14.585,97
14.435,39
150,58
Pound Inggris
172,17
Dollar Australia
^Spread
16.533,95
16.361,78
Dollar Hong Kong
1.309,62
1.296,38
13,24
Yen Jepang (100)
10.839,30
10.726,94
112,36
Ringgit Malaysia
2.880,53
2.848,36
32,17
208,05
205,88
2,17
7.039,53
6.966,86
72,67
Peso Filipina Dollar Singapura Baht Thailand Dollar AS
298,56
295,21
3,35
10.151,00
10.049,00
102,00
SUMBER: BANK INDONESIA
28 Agustus 2009
Bursa Global Indeks IHSG Jakarta Frankfurt Dax Index* Hang Seng Index
27 Agt
28 Agt
^%
2.356,07
2.377,25
0,90
5.470,33
5.545,33
1,37
20.242,75 20.098,62
-0,71
Singapore Strait Times
2.642,23
2.642,80
0,02
KL Composite Index
1.176,90
1.174,27
-0,22
Tokyo Nikkei 225
10.473,97 10.534,14
0,57
Shanghai SE A Index
3.092,12
3.002,03
Philipine SE Index
2.881,40
2.884,18
0,10
652,40
656,98
0,70
9.543,52
9.580,63
0,39
Stock Exchange of Thai Dow Jones Ind Average** SUMBER: BLOOMBERG
*Hingga 19.00
*Hingga jam 19.00 WIB
Proyek Rumah Rakyat Mandek Sebagian besar pemerintah daerah bersikap mendua terhadap program pembangunan perumahan rakyat. Di satu sisi mendukung, tetapi di lain pihak menerapkan aturan keras melalui berbagai persyaratan dan proses perizinan yang mahal.
Pemda Kurang Serius Hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dijamin dalam undang-undang. Meski begitu, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah. Pemerintah daerah dinilai tidak serius. Padahal sudah banyak lembaga keuangan yang berkomitmen menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR). Program Perumahan Rakyat dalam RPJM 2005-2009
Program
Perumahan Formal
-2,91
**Hingga 27/8
M
enteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy’ari berulang kali mengeluhkan betapa sulitnya mengajak pemerintah daerah peduli terhadap pembangunan perumahan rakyat di daerahnya masing-masing. Meski sudah berulang kali dilakukan rapat koordinasi, sikap pengambil kebijakan di daerah belum seragam. Di era otonomi daerah, kekuasaan pemerintah daerah memang cukup besar, termasuk wewenang untuk membuat regulasi dan mengeluarkan perizinan di bidang perumahan. “Selama ini pembangunan perumahan di daerah selalu terkendala dengan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah karena koordinasi yang sulit. Ketika bupati atau wali kota kita undang, malah mengutus pejabat yang tidak berwenang. Bagaimana persoalan perumahan bisa tuntas kalau terus mengulang kaji dari alif?” ungkap Yusuf Asy’ari, barubaru ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara tegas disebutkan bidang perumahan sebagai urusan pemerintah pusat yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Namun, ungkap Menpera, daerah justru berlindung di balik PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam aturan itu, masalah perumahan tidak secara implisit disebut sebagai urusan wajib. Yusuf Asy’ari meminta agar kedua PP tersebut tidak dipertentangkan. Meski di dalam PP No 41/2007 perumahan tidak
Total Periode 20052009
2005
Rumah Sederhana Sehat (RSH)
5.050
26
0,63% 953,30 dollar AS per Toz
Program Pembangunan I Penguatan Peran Pemda Memangkas Separo Persoalan Pengembang
10 SAHAM MARGIN TERAKTIF Kode
9
Sabtu 29 AGUSTUS 2009
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rumah susun milik (Rusunami) Perumahan Swadaya - Pembangunan Baru A. Bahan bangunan bergulir B. Kredit mikro - Peningkatan kuallitas A. Bahan bangunan bergulir B. Kredit mikro
Unit
Biaya
Unit
Biaya
(Ribu)
(Rp triliun)
(Ribu)
(Rp triliun)
225
14
1.259
74
210
12
1.172
67
10
1
58
4
5
1
29
4
845
5
4.442
24
615
3
3.233
18
50
0
450
2
565
3
2.783
16
230
1
1209
6
50
0
450
1
180
1
759
4
SUMBER: KEMENPERA/BPS
dikatakan sebagai urusan wajib, juga tidak ada larangan bila daerah mau menjadikannya sebagai urusan wajib. “Jadi, sekarang semuanya tinggal berpulang pada kedewasaan masing-masing daerah,” jelasnya. Dengan kewenangan besar yang diberikan otonomi daerah, menurut Menpera, ke depan, sepatutnya titik tumpu pembangunan perumahan rakyat berada di daerah, terutama kabupaten/kota. Program perumahan idealnya berasal dari pemerintah daerah karena mereka yang paling tahu kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Bahkan, daerah harus terus didorong melalui berbagai pemberian insentif untuk bersedia mengalokasikan APBD untuk program perumahan, yang nantinya akan dikeroyok dengan dana APBN. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum Depdagri Norman Mohdad menegaskan PP 38/2007 dan PP 41/2007 tidak perlu dipertentangkan. Aturan yang satu secara jelas mewajibkan daerah untuk mengurus perumahan, sedang-
KORAN JAKARTA/GANJAR DEWA
kan aturan yang lain menyatakan tidak ada larangan. Diakuinya, sebagian besar daerah selama ini masih menempatkan urusan perumahan rakyat
« Karena inisiatif
daerah, maka nantinya bupati/ wali kota yang akan mengundang pengembang datang guna memenuhi target yang sudah dibuatnya. » Teguh Satria KETUA UMUM DPP REI
di wilayah abu-abu (tidak jelas) sehingga apa yang diatur pusat sering tidak konsisten dijalankan daerah. Dalam anatomi kewenangan daerah, ada 21 urusan yang absolut (wajib). Namun selama ini, strategis-tidaknya urusan memang bergantung pada paradigma pembangunan masing-masing kepala daerah.
“Padahal, kalau kepala daerah sadar, pembangunan perumahan rakyat akan mampu mendongkrak citra pemerintahan daerah di mata masyarakatnya,” kata Norman, baru-baru ini.
Inisiatif Daerah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria justru berharap agar paradigma baru tersebut bisa cepat diimplementasikan. Ia menilai kurang tepat jika program dan target pembangunan perumahan rakyat ditentukan pemerintah pusat karena kebutuhan dan kemampuan daerah berbeda-beda. “Karena inisiatif daerah, maka nantinya bupati/wali kota yang akan mengundang pengembang datang guna memenuhi target yang sudah dibuatnya. Kalau sekarang kan tidak, pengembang yang datang untuk mengajukan diri membangun perumahan rakyat,” ungkapnya, baru-baru ini. Selain itu, penguatan wewenang dan tanggung jawab pembangunan perumahan rakyat di daerah akan memangkas separo dari persoalan yang se-
lama ini dihadapi pengembang. Pasalnya, sebagai pelaksana program pemerintah daerah, pengembang tentu akan diberikan kemudahan perizinan, mendapat akses pada lahan murah, serta dibantu dalam penyediaan infrastruktur. Iklim investasi yang kondusif tersebut dijamin akan menarik minat pengembang. Dalam pandangan pengamat properti, Panangian Simanungkalit, payung hukum yang memberikan kewenangan penuh pembangunan perumahan kepada rakyat penting, namun bukan yang paling utama. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah meyakinkan dan menyadarkan daerah akan pentingnya mengurus perumahan bagi rakyat. Untuk itu, perlu alokasi anggaran untuk mengawal agar proses penanaman kesadaran tersebut berjalan efektif. “Regulasi mungkin perlu sebagai pedoman bekerja. Namun, harus dihindari cara-cara yang sifatnya memaksa daerah. Yang ini harus, yang itu wajib. Tidak perlu sampai begitu lagi, zamannya sudah berubah,” kata Panangian, baru-baru ini. mri/E-8
Diperlukan Lembaga yang “Powerfull“
S
alah satu faktor yang membuat program perumahan tidak dapat berjalan efektif adalah menyangkut status kelembagaan. Selama ini, lembaga yang mengurusi perumahan rakyat di tingkat pusat masih berstatus kantor kementerian negara. Selain memiliki kewenangan dan jalur koordinasi yang terbatas, Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), menurut statusnya, tidak dibekali dengan anggaran yang memadai. Karena itu, banyak pihak sepakat mengenai perlunya penguatan kelembagaan yang mengurusi perumahan rakyat agar bisa lebih powerfull. Mantan Menteri Perumahan Rakyat, Siswono Yudo Husodo,
10 BURSA EFEK & KORPORASI Kerja Sama Bisnis » PT Krakatau Steel (KS) diharapkan bisa menggandakan kapasitas produksinya lewat kerja sama dengan perusahaan baja asal Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company.
mengemukakan bentuk kelembagaan, apakah departemen atau kementerian negara, sebenarnya bukan soal penting. Yang paling perlu ialah bagaimana penguatan wewenang kelembagaan perumahan di pusat dan daerah bisa ditingkatkan, termasuk kekuatan pendanaan. Selain itu, menteri perumahan yang akan datang haruslah orang yang mampu meyakinkan kepala negara guna mendorong pembangunan perumahan secara optimal. “Biarpun statusnya kantor kementerian, jika menterinya orang yang punya integritas, menguasai persoalan perumahan, dan memiliki kemampuan meyakinkan presiden dan kabinet, saya kira tidak persoalan,”
kata Siswono, baru-baru ini. Menurut Siswono, idealnya pembangunan perumahan harus mengedepankan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga pemerintah cukup memberi penyuluhan dan menggerakkan masyarakat. Dan itu semua bisa dicapai jika lembaga perumahan memiliki wewenang luas, dana yang cukup, dan dipimpin sosok yang kredibel. Namun, bagi Ketua Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I), Aca Sugandi, status kelembagaan paling penting. Menurutnya, kelembagaan perumahan bisa ditingkatkan dari kantor kementerian menjadi departemen sehingga anggaran yang
13 EKONOMI MAKRO Insentif Industri » Kalangan dunia usaha tidak perlu mengkhawatirkan pemberlakuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), karena mereka tetap mendapatkan insentif.
dapat diserap lebih besar selain mampu memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah. Aca mengaku mendukung penuh kelembagaan yang powerfull. Menurutnya, di luar negeri, kebanyakan lembaga perumahan tidak dapat berdiri sendiri. Ia memberi contoh di Belanda. Di negara itu, terdapat Kementerian Perumahan dan Penataan Kota, sedangkan di Jepang disebut Kementerian Perumahan dan Transportasi. “Pengembangan perumahan tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan institusi lain seperti penataan perkotaan dan permukiman,” tandasnya. Sementara itu, anggota Komisi V DPR-RI Soeharsojo
mengusulkan agar Kementerian Negara Perumahan Rakyat perlu diberi status yang lebih kuat dalam bentuk departemen. Selain itu, ia mendukung posisi menteri diisi sosok yang menguasai sektor perumahan sehingga program yang ditawarkan dapat langsung disetujui presiden. “Dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan rakyat masih memprihatinkan. Perizinan berbelit dan birokrasi panjang melemahkan pengembangan perumahan rakyat. Karena itu, saya mendukung penguatan kelembagaan menjadi departemen sehingga sampai ke daerah ada staf yang mengurusi perumahan,” tegasnya. muhammad rinaldi/E-8
15 SEKTOR RIIL Stok BBM » PT Pertamina (Persero) akan menambah impor Elpiji sebesar 20.000 metrik ton sebagai antisipasi kenaikan konsumsi selama masa Lebaran mendatang.