EDISI 365 - SENIN - 15 JUNI 2009

Page 1

Senin, 15 Juni 2009

KORAN JAKARTA Edisi 365/Tahun II

www.koran-jakarta.com

Terbit 24 Halaman

Harga Eceran Rp 2.500 (luar Jawa+ongkos kirim)

2 I Suap Legislator

5 I Pilpres Iran

7 I Laga motoGP

Sudah ada empat tersangka terkait kasus suap pemilihan Miranda. Siapa menyusul?

Terpilihnya Ahmadinejad untuk periode kedua memunculkan kekhawatiran dari negara Barat.

Melalui pertarungan dramatis, Rossi akhirnya mengukuhkan diri sebagai raja Catalunya.

Harga Promosi

Paket Berlangganan

AFP

13 I Tambah Utang Kenaikan proyeksi (outlook) dari lembaga pemeringkat Moody’s jangan sampai membuat pemerintah terus menambah pinjaman.

14 I Bunga SUN Suku bunga Surat Utang Negara akan turun seiring dengan makin rendahnya persepsi risiko mengenai Indonesia.

RONA REUTERS/SETPRESS/DUDI ANUNG

»

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu Ani Yudhoyono menyapa warga saat kampanye terbatas di Gelanggang Olahraga Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/6). Yudhoyono berjanji akan melanjutkan pemerintahan yang bersih.

Kinerja KPU I Belum Ada Bimbingan Teknis bagi Panitia

Pemilihan presiden tinggal beberapa pekan lagi. “Serangan udara dan darat” semakin gencar dilakukan masingmasing tim kampanye capres-cawapres demi pencitraan positif para kandidat.

indikator Anggaran BLT 2010 Berkurang Rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2010 mengalami penurunan sebesar 5,4 persen manjadi 17,50 juta kepala keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pada 2010 jumlah anggaran yang dibebankan untuk subsidi ke masyarakat miskin jumlahnya lebih sedikit.

Rumah Tangga Sasaran Penerima BLT (juta KK) 18,50 18,60

18,20

17,50

17,80

17,40

2009

2010

17,00 Sumber: Bappenas

file Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengenai target menambah ruang terbuka hijau (RTH) seluas 13,94 persen dari luas wilayah Jakarta hingga 2015.

“Pemprov akan terus berusaha, termasuk akan KJ/WACHYU AP membeli lahan-lahan kosong untuk dijadikan taman di lingkungan pemukiman.” Jakarta, Kamis, 15 Mei 2008

“Sangat mustahil bagi DKI karena kondisi Jakarta sudah sangat minim lahan kosong. Untuk menambah satu persen RTH saja dibutuhkan lahan enam kali lahan Monas.” Jakarta, Kamis 11 Juni 2009

H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:

Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com

Sosialisasi Pilpres Mengkhawatirkan Pemilihan presiden tinggal 24 hari lagi. Namun, sosialisasi menyangkut waktu dan halhal teknis belum gencar dilakukan KPU. Hajat demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa ini bisa tidak mencapai sasaran. JAKARTA – Sosialisasi mengenai pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jauh dari memuaskan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hari H pilpres itu 8 Juli 2009. Begitu juga teknis atau tata cara pemilihan. Padahal kandidat yang bertarung hanya tiga pasangan. Kenyataan ini mengkhawatirkan. Karena itu, KPU harus mencari terobosan sosialisasi yang cepat dan efektif. Demikian rangkuman pendapat dari pakar politik UI Iberamsyah, Koordinator Divisi Kepemiluan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin, dan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, Minggu (14/6), terkait sosialisasi pilpres. Menurut guru besar ilmu politik UI Iberamsyah, sejak awal penyelenggaraan pemilu legislatif hingga saat ini, KPU terlihat asyik dengan dirinya sendiri sehingga banyak tahapan pemilu yang gagal target. Dalam pilpres ini saja banyak hal kontroversial yang dibuat KPU.

Rp 350.000

Emisi SUN Menahan Bunga Turun

Kehadiran lembaga lembaga perlindungan investor di pasar modal diyakini dapat meningkatkan rasa aman bagi investor.

17 I Menjual Citra Positif

Rp 33.000

12 BULAN

Kebijakan Moneter

9 I Perlindungan Investor

REUTERS

Bulanan AFP

» Pemerintahan Bersih

EKONOMI

Rp1.500

“Khusus sosialisasi pilpres, saya sarankan KPU membuat terobosan, bagaimana pelaksanaan dan tata cara pencontrengan bisa cepat dipahami masyarakat. Iklan layanan di televisi, yang di dalamnya ada ketua dan anggota KPU, malah tidak efektif. Iklan itu harus diganti secepatnya,” papar Iberamsyah. Menurut Said Salahudin, KPU selalu terlambat dalam menyosialisasikan pemilu. Ini menjadi salah satu hal yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena nanti yang sulit adalah masyarakatnya juga. Di tengah banyaknya persiapan yang harus dilakukan KPU, sosialisasi juga harus menjadi fokus utama mereka. Sebagai contoh, berdasarkan pantauan Sigma di 46 kelurahan di lima kotamadya di DKI Jakarta, mayoritas masyarakat dan penyelenggara pemilu belum memahami tata cara pelaksanaan pilpres. Hal yang paling memprihatinkan, kata Said, kebingungan mengenai teknis pilpres juga dialami Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di tiap kelurahan.

Dia mengatakan kebanyakan PPS belum paham mengenai tata cara pemberian tanda dan teknis kapan waktu pemungutan suara dibuka dan ditutup. Yang menjadi penyebab ini semua, kata Said, hingga saat ini belum ada bimbingan teknis (bim-

«

...KPU terlihat asyik dengan dirinya sendiri sehingga banyak tahapan pemilu yang gagal target.

»

Iberamsyah GURU BESAR ILMU POLITIK UI

tek) yang diberikan KPU kepada PPS. Dia mengatakan bagaimana proses pilpres dapat berjalan dengan lancar apabila penyelenggaranya sendiri belum paham dengan aturan main saat pilpres. Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan KPU harus segera memperbaiki kinerjanya terkait sosialisasi. KPU jangan hanya mengandalkan sosialisasi dari media, tetapi juga harus dengan tatap muka. Dia mengatakan KPU harus memberikan perhatian khusus pada sosialisasi teknis penandaan surat suara. Jeirry mengkhawatirkan pandangan KPU bahwa masyarakat telah otomatis paham

dengan penandaan karena telah berpengalaman pada pemilu legislatif. Pandangan itu, dikatakan Jeirry, keliru. Tetap Optimistis Anggota KPU Syamsulbahri, ketika dihubungi, menyatakan optimistis sosialisasi berjalan efektif, baik melalui media maupun dengan menggunakan perangkat KPU di bawahnya. KPU baru saja menyelesaikan bimtek untuk KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia. “Nanti tinggal ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran di bawahnya. Kan pilpres ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif,” ujarnya. Sementara itu, Wakabiro Logistik KPU, Boradi, mengatakan seluruh proses pencetakan surat suara untuk pilpres selesai Minggu. Selanjutnya, seluruh proses distribusi diharapkan juga sampai di kabupaten/kota paling lambat 25 Juni. Boradi mengatakan kebutuhan untuk daerah-daerah yang sulit telah didistribusikan terlebih dahulu. Hanya saja, untuk daerah Papua saat ini masih tertahan di Makassar karena pesawat yang mengangkut surat suara harus transit terlebih dahulu. har/sur/AR-2 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 315 5106 SMS: 0813 8181 7227

JAKARTA – Pemerintah sebaiknya menahan diri untuk kembali menerbitkan surat utang negara (SUN) karena diperkirakan mengganggu penurunan suku bunga perbankan. Dengan begitu, sinyal Bank Indonesia (BI) pada perbankan nasional melalui penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,0 persen bakal terganggu. Kepala ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Tony Prasetiantono, mengatakan perbankan akan mengalihkan penempatan dana dari Sertifikat Bank Indonesia ke SUN yang memiliki tingkat imbal hasil jauh lebih tinggi. Saat ini, suku bunga SBI sebesar 7,05 persen, sementara imbal hasil SUN berkisar 12-13 persen. “Penerbitan SUN di tengah kondisi krisis finansial berdampak negatif terhadap perbankan sehingga menghambat penurunan suku bunga. Akan terjadi crowding out karena perbankan dan pemerintah sama-sama menyerap likuiditas,” kata Tony di Jakarta, Minggu (14/6). Ekonom dari Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sri Yani Kusumastuti, menambahkan penerbitan SUN akan menyedot dana perbankan. “Akan terjadi rebutan dana. Selain itu, bank mengalihkan dana dari SBI ke SUN. Hal ini tidak mendorong adanya penurunan suku bunga,” kata Sri Yani. Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/6), mengatakan SUN yang dijual di pasar domestik sesuai dengan kebutuhan, dan hal ini berdampak sementara terhadap perbankan untuk menurunkan suku bunga. “Kalau APBN kita sehat, prospek ekonomi bagus, maka yield curve dengan sendirinya akan terkoreksi ke bawah. Dan itu tidak jauh dari apa yang disebut ekspektasi terhadap inflasi, terhadap prospek ekonomi,” kata dia. Sri Yani juga mempertanyakan pernyataan Menkeu itu. ”Pertanyaannya, kapan pencairan dilakukan, saya rasa hingga akhir semester kedua ini penurunan suku bunga melambat,” kata dia. Ketua G-30 Jacob A Frenkel mengatakan salah satu prasyarat untuk mendorong konsumsi domestik adalah suku bunga rendah. “Konsumsi domestik kini menjadi andalan banyak negara untuk bertahan dari krisis di tengah ekspor yang lesu,” kata dia. Tony menambahkan pemerintah bisa menerbitkan obligasi untuk menutup defisit, namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi negara tidak terlalu besar dan bunga yang tidak terlalu tinggi. rif/anz/AR-1

Kinerja Kejaksaan

Kejagung Masih Promosikan Jaksa Bermasalah JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memberi tempat, bahkan mempromosikan, jaksa yang terbukti bermasalah. Langkah ini terlihat dari pengangkatan mantan Direktur Penyidikan M Salim yang pernah terlibat suap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menjadi kepala pusat penelitian dan pengembangan (kapuslitbang). Keputusan Jaksa Agung Hendarman Supandji ini sangat keliru. Penilaian tersebut dikemukakan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Muchtar dan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, Minggu (14/6), terkait SK Jaksa Agung tertanggal 5 Juni 2009 yang mengangkat M Salim sebagai Kapuslitbang Kejagung.

Mutasi Mengundang Tanya Jaksa

Masalah

Sanksi/ Tindakan

Muhammad Salim

Dugaan suap dalam kasus suap Artalyta Suryani kepada Urip T Gunawan.

Dicopot dari jabatan Dirdik JAM Pidsus (2008)

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung

Dondy K Soedirman

Diduga terkait dengan ketidakprofesionalan Jaksa kasus Prita Mulyasari

Dicopot dari Kajati Banten (2009)

Staf Ahli pada Kejaksaan Agung

Kemas Yahya Rahman

Dugaan suap dalam kasus suap Artalyta Suryani kepada Urip Tri Gunawan.

Dicopot dari jabatan JAM Pidsus (2008)

Sempat diangkat menjadi Koord I Satsus Supervisi dan Bimtek Tipikor, Perikanan dan Ekonomi (pengangkatannya dianulir)

Diolah dari berbagai sumber

Zainal menegaskan keputusan Jaksa Agung itu merupakan tindakan keliru. Pengangkatan tersebut menandakan Hendarman Supandji tidak memiliki kepekaan dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi. ”Selama ini Hendarman Su-

Mutasi/Promosi

KORAN JAKARTA/ONES

pandji beranggapan perbuatan Salim itu bukan merupakan dosa besar. Kalau itu yang terjadi, dia yang harus diganti,” ujar Zainal. Sementara itu, Febri Diansyah mengatakan jaksa-jaksa yang terbukti melanggar kode etik sebaiknya tidak diberi jabatan lagi. Lang-

kah Kejagung sangat keliru. ”Apakah tidak ada orang lain yang mampu menduduki jabatan tersebut?” Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan mengatakan pengangkatan Salim dan 22 pejabat lainnya sudah berdasarkan rapat pimpinan Kejagung.

Setelah kasus penyuapan Jaksa Urip Tri Gunawan sebesar 660 milliar dollar AS atau sekitar 6,1 miliar rupiah terbongkar, Maret 2008, belakangan M Salim terbukti terlibat mengatur pertemuan petinggi Kejagung. Ia dicopot dari jabatan direktur penyidikan, tapi sanksi yang dijatuhkan Kejagung 22 Desember 2008 hanya teguran tertulis. Bahkan pada Januari 2009, ia diangkat menjadi wakil koordinator Unit I Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan, dan Ekonomi bersama mantan Jampidsus Kemas Yahya sebagai koordinatornya. Posisi ini hanya bertahan satu bulan. Kejagung menggeser keduanya karena protes yang keras dari masyarakat. eko/AR-2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.