SEKTOR RIIL
KORAN JAKARTA ® Angkutan Kargo
Penerapan RA Butuh Persiapan Matang JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta evaluasi kembali pelaksanaan aturan agen inspeksi atau dikenal regulated agent (RA) bagi industri angkutan kargo nasional. Kadin menilai pemberlakuan agen inspeksi tersebut butuh persiapan dan kajian lebih mendalam. “Kita biasakan menjunjung tinggi hukum agar tidak ada kebijakan publik yang salah, sedangkan Kementerian Perhubungan kurang melakukan persiapan dan kajian sebelum mengeluarkan kebijakan,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani di Jakarta, Selasa (6/9). Haryadi mengatakan dampak dari aturan tersebut, selain terganggunya pengiriman barang dan kargo juga biaya yang dikeluarkan tinggi. Untuk itu, ia meminta pembuat kebijakan harus bertanggung jawab terhadap dampak yang terjadi. Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno mengatakan pemberlakuan kebijakan agen inspeksi di Bandara Soekarno-Hatta dinilai menurunkan daya saing industri di dalam negeri. Ia menilai aturan baru tersebut menciptakan keterlambatan pengiriman barang dan kargo. “Dalam persaingan industri secara global, efisiensi biaya harus diutamakan. Kebijakan RA yang yang menciptakan biaya tinggi menyebabkan daya saing industri menurun,” kata Benny. Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) M Kadrial menyatakan kebijakan RA menyebabkan operasional pengiriman barang kargo dan pos menjadi sangat lambat. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan mengalami kenaikan menjadi sangat mahal. “Kebijakan RA bisa menyebabkan perekonomian terganggu karena biaya pengiriman barang naik dari 60 rupiah per kilogram menjadi 600 rupiah sampai 800 rupiah per kilogram. Logistik di Indonesia yang terkenal lambat akan menjadi semakin lambat dengan adanya kebijakan RA karena kebijakan RA juga tidak sejalan dengan keinginan pemerintah agar Indonesia memiliki kemampuan daya saing dengan negara lain,” tutur Kadrial. Menurut Kadrial, kenaikan tarif yang ditetapkan RA sangat tinggi hingga mencapai 1.250 persen dari tarif sebelumnya. Pelaku usaha menyadari keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan hal yang sangat fundamental bagi transportasi udara. Namun, RA yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/255/IV/2011 tidak sesuai dengan ketentuan organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO). � ind/E-12
Rabu
7 SEPTEMBER 2011
» Impor BBM
STATISTIK Harga Komoditas Nymex Crude
6 September Perubahan (%)
84,42
84,38
-0,05
111,03
110,86
-0,15
Nymex Henry Hub
3,90
3,89
-0,26
Henry Hub*
4,10
4,10
0,00
Dated Brent Gas (AS$/MMBtu)
Mineral (AS$/Ton kecuali emas AS$/Toz) Tembaga*
9.050,00
8.934,50
-1,28
Aluminium*
2.399,00
2.363,00
-1,50
Nikel*
21.565,00
21.025,00
-2,50
Timah*
24.050,00
23.870,00
-0,75
1.892,00
1.886,30
-0,30
Emas Sumber: Bloomberg, LME, Kitco
* Hingga 5/9
KUOTA Migas Dapat Fasilitas BM Impor
ANTARA/ROSA PANGGABEAN
» Petugas mengisi bahan bakar minyak ke dalam tangki minyak di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, Selasa (6/9). Pada
triwulan II-2011, nilai net impor minyak mencapai 4,99 miliar dolar AS atau melesat 133, 55 persen dari triwulan II- 2010 sebesar 2,14 miliar dolar AS, yaitu dengan rata-rata impor setiap bulan dalam kisaran 5,5 - 6 juta barel.
Krisis Global I Eksportir Tertekan Penguatan Nilai Tukar Rupiah
Apindo Desak Pemerintah Antisipasi Kinerja Industri Pemerintah diminta segera melakukan langkah antisipasi terhadap melambatnya kinerja industri akibat gejolak ekonomi global.
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen YoY) 6 5
5,53 4,26
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipasi dampak negatif krisis keuangan global Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara di Eropa, khususnya terhadap kinerja industri nasional. Apindo memastikan kinerja ekspor bakal melambat karena pasar melemah. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, Selasa (6/9). “Pelaku usaha merasa prihatin dengan pemerintah karena mengurusi masalah politik dan hukum, padahal negara-negara di Asia Tenggara sedang fokus mengantisipasi dampak krisis Eropa dan Amerika Serikat. Yang harus dilakukan pemerintah membangun ekonomi yang kuat guna menghadapi krisis ekonomi global dan dampak liberalisasi perdagangan yang semakin kuat,” tegas Sofjan. Sofjan Wanandi menegaskan krisis utang yang melanda AS dan negara-negara di Eropa akan berimbas pada kinerja industri dalam negeri serta ekspor dari Indonesia. Dengan kondisi tersebut ia berharap investasi dalam negeri meningkat karena investor asing bakal menarik dananya. Menurut Sofjan, pemerin-
tah diharapkan membenahi perekonomian bangsa karena negara lain sedang mengalami krisis, seperti Jepang yang mengalami inflasi tinggi pascatsunami dan negara maju lainnya di dunia yang ekonominya sedang terpuruk. Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan investasi dari dalam negeri dan menyelesaikan beberapa regulasi untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Lebih lanjut, pelaku usaha akan merasakan dampak pengurangan pasar ekspor ke Amerika, Eropa, serta Jepang apabila krisis perekonomian tidak dapat pulih dalam waktu cepat. Jika dalam waktu 6 bulan Amerika Serikat tidak dapat mengatasi krisis perekonomian, maka realisasi investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia akan tertunda. Pengamat ekonomi UI, Firmanzah, menuturkan perlunya antisipasi hengkangnya investasi asing dan terganggunya ekspor domestik. “Antisipasi ke depan yang harus diwaspadai dari dua transmisi yakni, sektor keuangan melalui aksi ambil untung (profit taking) investor asing yang masih akan terus dilakukan dan potensi terganggunya ekspor domestik akibat pe-
4,79
4,3
4
5,68
3,67
3 2 1 0
Q1-2010 Q2-2010 Q3-2010 Q4-2010 Q1-2011 Q2-2011
Industri Manufaktur Besar dan sedang meliputi : Makanan dan minuman, Pengolahan tembakau, Tekstil, Pakaian jadi, Kulit dan barang dari kulit, Alas Kaki, Kayu, Anyaman, Kertas, Kimia, Karet, Plastic, Barang galian bukan logam, Logam dasar , Mesin dan perlengkapannya, Radio, Televisi, Peralatan Komunikasi, Kendaraan bermotor, Furnitur Sumber: BPS – Litbang KJ,diolah/dth
lambatan ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa,” katanya. Di tengah badai tersebut, Firmanzah optimistis bahwa perekonomian Indonesia masih cukup kuat. Indonesia masih terbantu sentimen positif perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat melebihi Singapura maupun tumbuhnya industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69 persen. Bahkan, ia optimistis guncangan ekonomi dunia tidak terlampau banyak pengaruhnya. Eksportir Tertekan Menanggapi krisis global, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku pergerakan kurs rupiah yang semakin menguat akan merugikan eks-
portir. Tetapi, secara umum, pemerintah yakin krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa tidak berpengaruh terhadap industri di dalam negeri. “Menguatnya rupiah terhadap dollar AS akan merugikan eksportir dan pemerintah sudah menetapkan kurs yang ideal terhadap dollar AS itu sekitar 8.500 rupiah sampai 9.000 rupiah,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat. Sebagai antisipasi, Hidayat meminta pelaku usaha untuk memindahkan pasar ke Afrika atau pun Asia. “Untuk krisis Amerika Serikat dan Eropa tidak berpengaruh terhadap industri di dalam negeri, pemerintah telah meminta pelaku usaha untuk memindahkan marketnya ke Afrika dan Asia,” tambahnya. � ind/E-12
Pertanyakan Keefektifan Tarif Baru BK CPO
B
5 September
Minyak Mentah (AS$/Barel)
Sektor Agribisnis
elum lama ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 128/ PMK/011/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar (BK) sebagai Perubahan atas Permenkeu No 67/PMK.011/2010 telah diterbitkan. Secara langsung tarif BK yang ditetapkan tersebut mendapat penolakan keras oleh para pelaku industri agrisbinis khususnya bidang kepala sawit. Bagaimana tidak, dengan aturan tersebut tarif BK kelapa sawit menjadi lebih mahal sehingga memberatkan pelaku usaha dan industri umumnya. Terlebih, para pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kepala sawit Indonesia (Gapki) melontarkan kecaman keras terhadap pemerintah. Sebab, ketentuan BK tersebut tidak mendorong industri bahkan cenderung mematikan industri sawit nasional. Menurut M Fadhil Hasan,
15
Executive Director Gapki di Jakarta, Selasa (6/9), BK bukan merupakan instrumen yang tepat atau paling tidak sangat lemah dalam mencapai tujuan kebijakan BK itu sendiri. Pertama, apabila tujuannya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri juga tidak rasional. Karena Indonesia menghasilkan sekitar 23 juta ton CPO dengan total kebutuhan dalam negeri sektiar 6 juta ton. Dengan begitu, Indonesia surplus hampir 17 juta ton CPO. Dengan demikian, jaminan bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri bukan merupakan persoalan serius. Selain itu, yang kedua, apabila tujuannya untuk melindungi kelestarian sumber daya alam (SDA), mengapa hanya CPO yang harus dibebani BK untuk melindungi kelertarian SDA. Gapki menilai masih banyak industri terutama pertambangan yang justru membawa kerusakan lingkungan dan SDA, namun mengapa industri
pertambangan seperti batu bara atau timah tidak dikenakan BK. Tidak hanya itu, kata Fadhil, persoalan ketiga yakni mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional. Bukankah hampir semua komoditas (pertanian
»
BK bukan merupakan instrumen yang tepat atau paling tidak sangat lemah dalam mencapai tujuan kebijakan BK itu sendiri.
»
dan pertambangan) selalu mengalami fluktuasi. BK juga bukan instrumen yang tepat untuk mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis di pasaran internasional karena industri minyak nabati merupakan industri yang kompetitif dan bersifat substitusi.
Demikian halnya alasan keempat, yakni struktur BK untuk menjaga stabilitas harga komotitas tertentu di dalam negeri. Gapki menilai struktur BK yang sekarang bukan merupakan instrumen yang tepat untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu, dalam hal ini minyak goreng di dalam negeri. Jika stabilitas harga minyak goreng diperlukan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu, maka skema BK tidak harus progresif seperti sekarang ini. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan skema BK yang flat dengan tarif 3 – 5 persen sudah lebih memadai untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Dampak Negatif Menurut Fadhil Hasan, dengan berbagai argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan BK justru membawa dampak negatif. Pertama, daya saing industri
CPO Indonesia mengalami penurunan terhadap industri CPO negara lain dan juga terhadap minyak nabati lainnya. Pangsa pasar CPO Indonesia menjadi tidak optimal dan pasarnya bisa diambil negera lain. Kebijakan BK juga sangat tidak adil yaitu petani yang menguasai 40 persen dari produksi CPO Indonesia menyubsidi industri produk hilir CPO berkala besar. Ketiga kebijakan BK juga memberikan proteksi yang tidak proporsional terhadap industri hilir CPO yang tidak efisien dan berdaya saing. Industri yang tidak efisien,bagi Fadhil akan selalu bergantung pada proteksi atau subsidi sehingga sulit berkembang. Hal lainnya, pengenaan BK menyebabkan harga TBS di tingkat petani lebih rendah dibandingkan jika tidak ada BK sehingga petani tidak memiliki insentif untuk melakukan investasi bagi peremajaan dan pemelihraan kebun secara optimal. � suh/E-8
JAKARTA – Pemerintah bakal memberikan kelonggaran bagi investor minyak dan gas (migas) untuk bisa mendapatkan fasilitas bea masuk (BM) atas impor barang modal dan juga pembebasan 100 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor katalis dan suku cadang. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan investasi di dalam negeri. ISTIMEWA “Berdasarkan peraturan yang ada, investor penerima tax holiday MS Hidayat tidak bisa lagi menerima tax allowance yang diatur dalam revisi PP No 62/2008 sehingga harus memilih. Berdasarkan perundingan antara investor dan pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian, investor kilang Balongan, Kuwait Petroleum, lebih mengharapkan tax holiday dibandingkan tax allowance ,” ungkap Menteri Perindustrian MS Hidayat, baru-baru ini. Menurutnya, tax holiday akan memberikan waktu 5 – 10 tahun. “Kami anjukan pemerintah memberikan insentif fasilitas tax holiday sampai 10 tahun karena kilang itu merupakan industri hulu yang padat modal dengan marjin yang tipis. Terpenting multiplier effect-nya buat hilir petrokimia besar sekali,” tutur Hidayat. � ind/E-12
Garuda Bahas Remunerasi Pilot JAKARTA – Manajemen maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia tetap terbuka melanjutkan pembahasan dengan APG (Asosiasi Pilot Garuda) menyangkut pengembangan sistem kompensasi dan remunerasi penerbangan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Manajemen Garuda menyanggah pembahasan tersebut mengalami deadlock. VP Corporate Communications Garuda Pujobroto dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin, mengatakan sebenarnya yang terjadi justru Presiden APG Capt Stephanus meninggalkan pertemuan antara manajemen dan pengurus APG yang dilaksanakan di Garuda Operation Center (GOC) Cengkareng pada 26 Agustus 2011, kemarin. Sebagai kelanjutan pertemuan dengan Menteri BUMN pada tanggal 13 Agustus 2011, kata Pujobroto, telah dilaksanakan pertemuan yang intensif antara manajemen Garuda dan pengurus APG. Kini disepakati untuk melakukan pertemuan antara pengurus APG dan manajemen untuk membicarakan hal-hal yang menjadi tuntutan pengurus APG dan juga memenuhi permintaan pengurus APG agar yang mogok tanggal 28 Juli 2011 tidak dikenai sanksi. “Karyawan diimbau tidak melakukan tindakan kontraproduktif. Apalagi transportasi udara menjadi kebutuhan dan hajat hidup orang banyak.” � suh/E-8
Targetkan Produksi 1 Juta Bph JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot produksi minyak mentah sampai dengan 2013 hingga tercapai peningkatan produksi atau lifting menjadi satu juta barel per hari (bph). Hal tersebut juga sebagai wujud antisipasi adanya ketidakpastian harga minyak mentah dan kecenderungan harga minyak dunia yang stabil pada angka yang tinggi. Berdasarkan keterangan pers dari Kementerian Perekonomian pada Selasa (6/9), arahan pencapai target tersebut disampaikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengantisipasi sejumlah permasalahan dan target kerja pemerintah pada 2012 hingga 2014. Target peningkatan jumlah produksi atau lifting minyak mentah Indonesia dari sekitar 900.000 bph menjadi satu juta barel per hari tersebut didasarkan dari sejumlah perhitungan dan langkah-langkah yang akan diambil di lapangan. Dalam keterangan tersebut dijelaskan, target produksi minyak satu juta barel antara lain dengan menahan laju penurunan eksplorasi ilmiah, 12 persen ditahan menjadi 3 persen sehingga produksi dari lapangan existing 900.000 bph bisa dipertahankan. Hal lain yang bisa dilakukan antara lain pembukaan lapangan minyak baru yang kini telah ada dan mendorong untuk menjadi siap eksplorasi. � Ant/E-12
» Harga Beras Stabil
KORAN JAKARTA/DADANG KUSUMA WS
» Pekerja salah satu gudang di Pasar Induk Beras Cipinang mengaduk tumpukan beras agar tidak menjadi lembab, Jakarta, Selasa (6/9). Harga beras relatif stabil sebelum ataupun setelah Lebaran 2011 yakni berkisar 6.500 - 7.500 rupiah/ kg. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat, Agustus 2011 beras menyumbang kontribusi inflasi sebesar 0,09 persen.