Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo adalah seorang pengajar dan pendidik di Fakultas Kehutanan serta Program Pascasarjana IPB dan UI. Dia kini sedang menekuni studi kebijakan kehutanan dan pengelolaan sumberdaya alam, dengan spesialisasi pada bidang ekonomi institusi. Selain itu, HK (panggilan akrab Hariadi Kartodihardjo) mendedikasikan waktu dan ruangnya di dunia organisasi, antara lain: Pendiri Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan kini sebagai Ketua Majelis Perwalian Anggota LEI, Ketua Pengurus Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), dan Koordinator BOD FORCI Development Fakultas Kehutanan IPB. Dia juga pernah mendedikasikan waktunya sebagai Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 1999 hingga 2001, Staf Ahli Komisi VII DPR-RI, dan saat ini sebagai Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional. Guru Besar Kebijakan Kehutanan ini juga pernah aktif dalam lembaga penelitian CIFOR, WRI, OED World Bank di 1997 sampai 1999. Dari pengalaman dan perjalanan hidupnya itu dia tuangkan dalam beberapa karyanya, antara lain: “Belenggu IMF dan World Bank: Hambatan Struktural Pembaruan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia” (1999); “The Right Condition: The World Bank, Structural Adjustment, and Forest Policy Reform” (2000); “Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia” (2006); “Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan: Menguak Masalah Institusi dan Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan” (2006) dan “Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan: Telaah Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan” (2006). Di samping itu, dia juga turut aktif menjadi penulis lepas di berbagai media massa nasional.
Boedhi Wijardjo, S.H, M.H Boedhi Wijardjo menyelesaikan studinya pada Universitas Airlangga Surabaya dan mengawali kariernya pada tahun 1989 - 1993 dengan bergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Pada 1994-1995 menjadi fasilitator Lembaga Bina Benua Puti Jaji (Institute for community legal empowerment). Mantan direktur RACA ini, pada 1995 – 1997 sempat menjadi Direktur Komite HAM Kalimantan Timur yang secara khusus membela hak-hak masyarakat dari pelanggaran HAM di kalimantan Timur. Pada 1998 sampai 2001, advokat yang juga anggota IKADIN dan sempat mengenyam pendidikan di University of Oregon, USA ini bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan Hidup. Kini ia dipercaya menjadi salah satu dewan pakar KPA 2013 hingga 2016. Pandangan kritisnya terhadap organisasi sangat penting bagi KPA. Penegasan siapa lawan dan kawan bagi KPA pernah ia lontarkan pada Rakernas 1 KPA di Jakarta. Ia menyoroti peran organisasi sebagai lembaga gerakan yang harus senantiasa memproduksi gerakan-gerakan baru dan bermanfaat bagi masyarakat. SUARA PEMBARUAN AGRARIA
97