mempunyai fungsi sosial. - Pasal 9 Ayat 2: Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 5. Bahwa sesuai dengan UU No 56 tahun 1960 bahwa ada jaminan luasan minimum dan pembatasan maksimum penguasaan tanah pertanian pada Pasal 8 disebutkan “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. 6. Bahwa sesuai dengan PP 224 tahun 1961 - Pasal 1: Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuanketentuan Dalam Peraturan ini ialah: 1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuanketentuan Undang-undang tersebut; 2. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5; 3. Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih 56
Edisi: IX/Desember 2013-Februari 2014
kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undangundang Pokok Agraria; 4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 5. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat - Pasal 4 Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya. - Pasal 5 Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah. Contoh kasus: Rakyat Badega menguasai tanah eks perkebunan Belanda : “Kami berhak atas tanah Badega. Karena masyarakat sudah menggarapnya sejak 1930,� tegas Suhdin. Dasarnya, UUPA,